TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengubah alokasi volume pupuk subsidi tahun 2024 yang awalnya ditetapkan sebesar 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Jumlah anggaran yang digelontorkan untuk penambahan kuota pupuk subsidi tersebut ditetapkan sebesar Rp 49,9 triliun.

"Untuk penentuan angka akhirnya kita meminta bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit harga pokok produksi. Akhirnya kita dapat angkanya yang terakhir 49,9 triliun untuk 9,55 juta ton tadi," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, saat memberikan sambutan dalam diskusi bertajuk membangun kebijakan pupuk bersubsidi, Rabu, 17 Juli 2024.

Dida mengatakan perubahan alokasi anggaran dan volume produksi pupuk subsidi bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan hingga akhir 2024. Dia mengatakan keputusan tersebut telah dibahas oleh Presiden dan sejumlah kementerian.

Dida yang juga Ketua Kelompok Kerja Pupuk Subsidi menyebutkan, penyaluran pupuk subsidi untuk masa tanam tersisa akan didistribusikan dalam bulan Juli ini. Dia mengatakan penyaluran pupuk subsidi pasca perubahan alokasi sempat terhambat karena sinkronisasi data di provinsi hingga ke kabupaten/kota.

"Baru sekitar tiga minggu ke belakang kebutuhan administrasi sudah selesai dan mudah-mudahan kurun waktu tersisa ini terserap dengan maksimal untuk beberapa musim tanam di tahun ini," ujarnya.

Dida menambahkan, penyaluran pupuk subsidi di sisa masa tanam 2024 juga mencakup petani yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai penerima subsidi pupuk. Salah satunya dengan memasukkan petani yang menggarap lahan di kawasan hutan. "Kami sudah memasukkan petani yang selama ini bertani di kawasan hutan sebagai penerima subsidi pupuk," katanya.

Dia melanjutkan, perbaikan data penerima subsidi pupuk akan terus dilakukan. Dida tidak membantah selama ini terdapat kelemahan dalam penyaluran pupuk subsidi sehingga tidak tepat sasaran.

"Distorsi masih bisa terjadi. Kami akan siap mengintervensi kebijakan untuk memperbaiki kekurangan sehingga pupuk subsidi ini bisa meningkatkan produktivitas pertanian kita," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah mengubah alokasi volume pupuk subsidi tahun 2024 yang awalnya ditetapkan sebesar 4,7 juta ton menjadi 9,55 juta ton. Jumlah anggaran yang digelontorkan untuk penambahan kuota pupuk subsidi tersebut ditetapkan sebesar Rp 49,9 triliun.

"Untuk penentuan angka akhirnya kita meminta bantuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit harga pokok produksi. Akhirnya kita dapat angkanya yang terakhir 49,9 triliun untuk 9,55 juta ton tadi," kata Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Dida Gardera, saat memberikan sambutan dalam diskusi bertajuk membangun kebijakan pupuk bersubsidi, Rabu, 17 Juli 2024.

Dida mengatakan perubahan alokasi anggaran dan volume produksi pupuk subsidi bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan hingga akhir 2024. Dia mengatakan keputusan tersebut telah dibahas oleh Presiden dan sejumlah kementerian.

Dida yang juga Ketua Kelompok Kerja Pupuk Subsidi menyebutkan, penyaluran pupuk subsidi untuk masa tanam tersisa akan didistribusikan dalam bulan Juli ini. Dia mengatakan penyaluran pupuk subsidi pasca perubahan alokasi sempat terhambat karena sinkronisasi data di provinsi hingga ke kabupaten/kota.

"Baru sekitar tiga minggu ke belakang kebutuhan administrasi sudah selesai dan mudah-mudahan kurun waktu tersisa ini terserap dengan maksimal untuk beberapa musim tanam di tahun ini," ujarnya.

Dida menambahkan, penyaluran pupuk subsidi di sisa masa tanam 2024 juga mencakup petani yang sebelumnya tidak terdaftar sebagai penerima subsidi pupuk. Salah satunya dengan memasukkan petani yang menggarap lahan di kawasan hutan. "Kami sudah memasukkan petani yang selama ini bertani di kawasan hutan sebagai penerima subsidi pupuk," katanya.

Dia melanjutkan, perbaikan data penerima subsidi pupuk akan terus dilakukan. Dida tidak membantah selama ini terdapat kelemahan dalam penyaluran pupuk subsidi sehingga tidak tepat sasaran.

"Distorsi masih bisa terjadi. Kami akan siap mengintervensi kebijakan untuk memperbaiki kekurangan sehingga pupuk subsidi ini bisa meningkatkan produktivitas pertanian kita," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing yang masuk ke instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) telah mencapai Rp 775,45 triliun. Nilai tersebut terhitung sejak penerbitan perdana pada September 2023 hingga 15 Juli 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, sekuritas valuta asing Bank Indonesia (SVBI) dan sukuk valuta asing Bank Indonesia (SUVBI) masing-masing tercatat sebesar US$ 1,82 miliar dan US$ 267 juta. “Penerbitan SRBI telah mendukung aliran masuk portofolio asing ke dalam negeri,” ujarnya saat mengumumkan hasil rapat dewan gubernur bulanan, Rabu, 17 Juli 2024.

Pada 14 Juni 2024 lalu, posisi instrumen SRBI masih tercatat sebesar Rp 666,53 triliun. Sementara SVBI, dan SUVBI masing-masing, US$ 2,3 miliar dan US$ 395 juta.

Besarnya aliran modal asing yang masuk ke instrumen utang yang diterbitkan oleh BI tersebut tecermin dari kepemilikan non-residen. Nilainya mencapai Rp 220,35 triliun atau 28,42 persen dari total outstanding. Naik dibanding bulan lalu yang nilainya baru sekitar Rp 179,86 triliun

Implementasi Primary Dealer yang dilakukan sejak Mei 2024, menurut Perry, juga memperkuat efektivitas SRBI. Khususnya sebagai instrumen moneter yang mendukung stabilitas nilai tukar rupiah dan pengendalian inflasi.

Kepemilikan asing di SRBI secara keseluruhan mendorong catatan peningkatan utang luar negeri RI. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk., Josua Pardede, mengatakan risiko kenaikan utang ini dapat diminimalisir oleh BI.

“Karena SRBI menggunakan underlying asset berupa SBN milik Bank Indonesia yang tenornya lebih panjang sehingga rate kuponnya juga tinggi,” ujar Josua saat dihubungi 16 Juli 2024.

Sejauh ini, Josua menambahkan, implementasi dari kebijakan SRBI cukup membantu dalam mengendalikan stabilitas rupiah. Karena cenderung dapat menjaga cadangan devisa Indonesia. Dengan semakin terbukanya ruang pemotongan suku bunga global, pasar SBN diperkirakan dapat kembali menarik investor asing. Dia berharap BI dapat melakukan exit strategy (pengurangan penerbitan) dengan perlahan mengurangi frekuensi lelang SRBI seiring peningkatan investasi ke pasar SBN.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Ikatan Pengusaha Konveksi Bandung (IPKB) Nadin Heriaman meminta pemerintah segera melakukan tindakan serius atas banjirnya barang impor ilegal di dalam negeri. Dirinya mengatakan industri kecil menengah (IKM) tekstil harus tergerus sampai 70 persen imbas dari maraknya barang impor ilegal.

Nadin mengatakan bahwa permasalahan barang impor ilegal bukan barang baru bagi pihaknya. Sebab permasalahan yang sama sudah disuarakan sejak 2021. Akan tetapi, kondisinya tidak seburuk setelah diberlakukannya Permendag 8 tahun 2024. Dirinya mengatakan barang impor ilegal yang harganya relatif di bawah harga produksi dalam negeri menjadi penyebab utama banyak anggotanya yang berhenti berproduksi. Beberapa di antaranya terpaksa menjual dengan menurunkan HPP.

“Jadi saat ini temen temen IKM itu agar bisa bertahan salah satunya menurunkan HPP (Harga Pokok Penjualan) bersaing dengan produk murah barang impor ilegal itu kan, yang mana asal jadi kan bahan cari murah, mungkin ke penjahit juga asal ada kerjaan, nah itu kan tidak baik dibiarkan , ini kan hanya menahan, lama-lama mah mohon maaf dengan kebutuhan engga akan kuat,” ujar Nadin saat ditemui di tengah aksi di depan Kementerian Keuangan Rabu, 17 Juli 2024.

Nadin mengatakan seharusnya pemerintah melindungi industri dalam negeri karena industri dalam negeri yang berkontribusi dalam membuka lapangan pekerjaan serta menjadi penggerak ekonomi bangsa. Dia mengatakan saat pandemi covid-19 industri tekstil saat itu sudah terpukul. Akan tetapi, kondisi saat ini lebih buruk lantaran pengusaha tekstil harus berhadapan dengan barang murah yang masuk secara ilegal dari luar negeri.

“Covid masih mending walau retail 40 persen tutup, tapi masih mending, masih mending dikarenakan apa, pabrik-pabrik besar kan gak buka. Hanya untuk bikin masker kan ke kami ke IKM, masih mending covid, parahnya sekarang, bener-bener dibunuh. Jadi kita engga bisa nunggu lama, jadi silahkan ada aturan regulasi mau dibikin tapi gimana langkah jangka pendeknya gimana, agar PHK tekstil bisa tertolong, kita IKM jangan mati lagi,” ujar Nandi.

Menanggapi satgas barang impor ilegal yang sedang dipersiapkan kementerian perdagangan dirinya menyambut baik langkah tersebut. Akan tetapi dirinya mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan langkah konkret pemerintah yang bisa segera dilakukan. Menanggapi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang enggan merevisi kembali Permendag nomor 8 Tahun 2024 dirinya memaklumi hal tersebut. Sebab dia mengatakan sebelum diberlakukan Permendag nomor 8 tahun 2024 pihak Kemendag sudah berusaha melindungi produk dalam negeri dengan diterbitkannya Permendag nomor 23 tahun 2023. Dia menambahkan dirinya tidak anti impor sebab pihaknya sanggup untuk bersaing dengan barang impor legal.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mengubah pola penyaluran pupuk bersubsidi ke penyerahan Bantuan Langsung Petani (BLP) kepada individu petani. Hal itu sebagai respon untuk menciptakan pemerataan pupuk bersubsidi yang selama ini kerap bermasalah.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan rencana tersebut sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah kementerian. Vivi mengatakan Bantuan Langsung Petani ditargetkan bisa diterapkan secara nasional pada 2026 mendatang.

"Sebelumnya kita mensubsidi barangnya. Pemerintah menyerahkan kepada PT Pupuk Indonesia. Ke depannya kalau BLP sama seperti bantuan langsung yang lain, kita menyediakan harga sesuai market. Tentunya terdapat berbagai variasi harga tergantung daerah. Untuk itu kita mensubsidi petaninya, langsung kepada petani yang membutuhkan subsidi," kata Vivi.

Dia mengatakan, rencana BLP didorong oleh fakta bahwa dalam kebijakan subsidi pupuk selama ini kerap tidak sesuai dengan prinsip yang ada. Vivi mengatakan ada enam prinsip yang harus dipenuhi dalam penyaluran subsidi pupuk, yakni tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jenis dan mutu, serta tepat jumlah.

"Tapi semua prinsip tersebut tidak terpenuhi," katanya dalam diskusi bertajuk Membangun Kebijakan Pupuk Subsidi di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Saat ini, kata dia, pemerintah sedang menyiapkan uji coba di Kabupaten Bangka Timur dan Kabupaten Bangka dengan target 165 ribu petani. "Ini adalah percontohan yang ditargetkan selesai pada 2025 sebelum kita terapkan secara nasional pada 2026," katanya.

Vivi mengatakan, dengan skema BLP, petani akan diberikan bantuan langsung tunai. Pasalnya berdasarkan kebijakan subsidi yang dipakai selama ini distribusi pupuk bersubsidi kerap tidak merata dan berpotensi tidak tepat sasaran.

Berdasarkan data Bappenas, Vivi menyebutkan saat ini distribusi pupuk subsidi di Jawa dan luar Jawa sangat kontras. Pada 2023, lebih dari setengah penerima subsidi pupuk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jumlahnya mencapai 14.933.972 juta petani berdasarkan NIK. Penerima pupuk subsidi selama ini tercatat sebanyak 28.419.398 petani.

"Dampak yang diharapkan dari BPL ini tentunya efisiensi penyaluran, kemudian produktivitas petani," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana mengubah pola penyaluran pupuk bersubsidi ke penyerahan Bantuan Langsung Petani (BLP) kepada individu petani. Hal itu sebagai respon untuk menciptakan pemerataan pupuk bersubsidi yang selama ini kerap bermasalah.

Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas, Vivi Yulaswati, mengatakan rencana tersebut sudah dibahas oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah kementerian. Vivi mengatakan Bantuan Langsung Petani ditargetkan bisa diterapkan secara nasional pada 2026 mendatang.

"Sebelumnya kita mensubsidi barangnya. Pemerintah menyerahkan kepada PT Pupuk Indonesia. Ke depannya kalau BLP sama seperti bantuan langsung yang lain, kita menyediakan harga sesuai market. Tentunya terdapat berbagai variasi harga tergantung daerah. Untuk itu kita mensubsidi petaninya, langsung kepada petani yang membutuhkan subsidi," kata Vivi.

Dia mengatakan, rencana BLP didorong oleh fakta bahwa dalam kebijakan subsidi pupuk selama ini kerap tidak sesuai dengan prinsip yang ada. Vivi mengatakan ada enam prinsip yang harus dipenuhi dalam penyaluran subsidi pupuk, yakni tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat harga, tepat jenis dan mutu, serta tepat jumlah.

"Tapi semua prinsip tersebut tidak terpenuhi," katanya dalam diskusi bertajuk Membangun Kebijakan Pupuk Subsidi di Jakarta, Rabu, 17 Juli 2024.

Saat ini, kata dia, pemerintah sedang menyiapkan uji coba di Kabupaten Bangka Timur dan Kabupaten Bangka dengan target 165 ribu petani. "Ini adalah percontohan yang ditargetkan selesai pada 2025 sebelum kita terapkan secara nasional pada 2026," katanya.

Vivi mengatakan, dengan skema BLP, petani akan diberikan bantuan langsung tunai. Pasalnya berdasarkan kebijakan subsidi yang dipakai selama ini distribusi pupuk bersubsidi kerap tidak merata dan berpotensi tidak tepat sasaran.

Berdasarkan data Bappenas, Vivi menyebutkan saat ini distribusi pupuk subsidi di Jawa dan luar Jawa sangat kontras. Pada 2023, lebih dari setengah penerima subsidi pupuk terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jumlahnya mencapai 14.933.972 juta petani berdasarkan NIK. Penerima pupuk subsidi selama ini tercatat sebanyak 28.419.398 petani.

"Dampak yang diharapkan dari BPL ini tentunya efisiensi penyaluran, kemudian produktivitas petani," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 17 Juli 2024 dimulai dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2023.

Kemudian informasi mengenai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara tentang pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp7.500 per anak.

Selain itu berita tentang Pusat Grosir Tanah Abang, disebut sebagai salah satu tempat di mana pakaian impor ilegal diperjualbelikan. Juga informasi bahwa kendaraan roda dua dan roda empat wajib memiliki asuransi pada 2025.

Lalu profil Jerry Ng, pemilik Bank Jago. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut.

1. BPK Temukan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2023.

"Temuan tersebut antara lain belanja barang bantuan pemerintah belum dipertanggungjawabkan, yaitu terdapat bantuan pemerintah pada tujuh satuan kerja yang belum dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan belanja barang bantuan pemerintah belum dapat diyakini ketepatan penggunaannya," ujar Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK tersebut kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Selain itu, ditemukan pula masalah tata kelola pengadaan pada proyek yang dibiayai Bank Dunia belum tertib. Hal tersebut mengakibatkan pihak Bank Dunia tak memiliki informasi dalam melakukan pengawasan (monitoring) secara komprehensif atas pelaksanaan kontrak maupun perubahan term of reference (TOR) dan kontrak yang dilakukan oleh Kemenag.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Respons Airlangga soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Bakal Dipangkas jadi Rp 7.500 per Anak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara tentang pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp7.500 per anak.

Airlangga menyatakan hingga kini alokasi anggaran makan bergizi gratis masih sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni Rp 15.000 per anak. Meski begitu, implementasinya akan bersifat fleksibel.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Pakaian Impor Diduga Ilegal Diperjualbelikan di Tanah Abang

Di tengah kondisi industri tekstil yang sedang terpuruk, sejumlah pengusaha menyebut betapa mudahnya pakaian impor mudah masuk ke Indonesia. Salah satunya dari Cina. Pusat Grosir Tanah Abang, disebut sebagai salah satu tempat di mana pakaian impor itu diperjualbelikan. Tempo mencoba mencari tahu hal tersebut pada Jumat pekan lalu.

Blok A Pasar Tanah Abang pada Jumat, 12 Juli 2024, tampak lengang. Tak semua kios toko buka saat Tempo menyambangi lantai II yang dikhususkan untuk grosir pakaian anak-anak. Suriadi, 33 tahun, salah seorang penjaga toko, bercerita, pasar Tanah Abang akan cukup ramai pada hari Sabtu atau Ahad. "Kalau dulu bisa dibilang pada hari-hari biasa tetap ramai. Sekarang hanya ramai menjelang Ramadan dan Lebaran saja," katanya.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Awal 2025, Seluruh Mobil dan Motor Wajib Miliki Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan seluruh kendaraan akan diwajibkan memiliki asuransi pada tahun depan. Rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menindaklanjuti Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini.

“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang Tempo pantau dari Youtube, pada Rabu, 17 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Profil Jerry Ng Bankir Veteran Pemilik Bank Jago

Baru-baru ini Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembobolan yang dilakukan oleh IA, eks karyawan PT Bank Jago yang membobol rekening nasabah hingga mengakibatkan kerugian Rp 1,3 miliar.

Penyidik Unit V Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil menangkap IA yang berusia 33 tahun pada 4 Juli 2024 sekitar pukul 00. 50 WIB. IA diketahui telah melakukan 112 approval atau persetujuan pembukaan blokir rekening Bank Jago yang mengakibatkan total kerugian sebesar Rp. 1.397.280.711.

Saat ini PT Bank Jago Tbk. dimiliki oleh sosok yang telah dikenal luas dalam dunia perbankan bernama Jerry Ng. Ia dan koleganya mengakuisisi bank digital yang dulunya bernama PT Bank Artos Indonesia Tbk itu pada 2019.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 17 Juli 2024 dimulai dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2023.

Kemudian informasi mengenai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara tentang pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp7.500 per anak.

Selain itu berita tentang Pusat Grosir Tanah Abang, disebut sebagai salah satu tempat di mana pakaian impor ilegal diperjualbelikan. Juga informasi bahwa kendaraan roda dua dan roda empat wajib memiliki asuransi pada 2025.

Lalu profil Jerry Ng, pemilik Bank Jago. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut.

1. BPK Temukan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2023.

"Temuan tersebut antara lain belanja barang bantuan pemerintah belum dipertanggungjawabkan, yaitu terdapat bantuan pemerintah pada tujuh satuan kerja yang belum dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan belanja barang bantuan pemerintah belum dapat diyakini ketepatan penggunaannya," ujar Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK tersebut kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Selain itu, ditemukan pula masalah tata kelola pengadaan pada proyek yang dibiayai Bank Dunia belum tertib. Hal tersebut mengakibatkan pihak Bank Dunia tak memiliki informasi dalam melakukan pengawasan (monitoring) secara komprehensif atas pelaksanaan kontrak maupun perubahan term of reference (TOR) dan kontrak yang dilakukan oleh Kemenag.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Respons Airlangga soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Bakal Dipangkas jadi Rp 7.500 per Anak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara tentang pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp7.500 per anak.

Airlangga menyatakan hingga kini alokasi anggaran makan bergizi gratis masih sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni Rp 15.000 per anak. Meski begitu, implementasinya akan bersifat fleksibel.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Pakaian Impor Diduga Ilegal Diperjualbelikan di Tanah Abang

Di tengah kondisi industri tekstil yang sedang terpuruk, sejumlah pengusaha menyebut betapa mudahnya pakaian impor mudah masuk ke Indonesia. Salah satunya dari Cina. Pusat Grosir Tanah Abang, disebut sebagai salah satu tempat di mana pakaian impor itu diperjualbelikan. Tempo mencoba mencari tahu hal tersebut pada Jumat pekan lalu.

Blok A Pasar Tanah Abang pada Jumat, 12 Juli 2024, tampak lengang. Tak semua kios toko buka saat Tempo menyambangi lantai II yang dikhususkan untuk grosir pakaian anak-anak. Suriadi, 33 tahun, salah seorang penjaga toko, bercerita, pasar Tanah Abang akan cukup ramai pada hari Sabtu atau Ahad. "Kalau dulu bisa dibilang pada hari-hari biasa tetap ramai. Sekarang hanya ramai menjelang Ramadan dan Lebaran saja," katanya.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Awal 2025, Seluruh Mobil dan Motor Wajib Miliki Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan seluruh kendaraan akan diwajibkan memiliki asuransi pada tahun depan. Rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menindaklanjuti Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini.

“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang Tempo pantau dari Youtube, pada Rabu, 17 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Profil Jerry Ng Bankir Veteran Pemilik Bank Jago

Baru-baru ini Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembobolan yang dilakukan oleh IA, eks karyawan PT Bank Jago yang membobol rekening nasabah hingga mengakibatkan kerugian Rp 1,3 miliar.

Penyidik Unit V Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil menangkap IA yang berusia 33 tahun pada 4 Juli 2024 sekitar pukul 00. 50 WIB. IA diketahui telah melakukan 112 approval atau persetujuan pembukaan blokir rekening Bank Jago yang mengakibatkan total kerugian sebesar Rp. 1.397.280.711.

Saat ini PT Bank Jago Tbk. dimiliki oleh sosok yang telah dikenal luas dalam dunia perbankan bernama Jerry Ng. Ia dan koleganya mengakuisisi bank digital yang dulunya bernama PT Bank Artos Indonesia Tbk itu pada 2019.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Jakarta - Berita terpopuler ekonomi dan bisnis sepanjang Rabu, 17 Juli 2024 dimulai dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2023.

Kemudian informasi mengenai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara tentang pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp7.500 per anak.

Selain itu berita tentang Pusat Grosir Tanah Abang, disebut sebagai salah satu tempat di mana pakaian impor ilegal diperjualbelikan. Juga informasi bahwa kendaraan roda dua dan roda empat wajib memiliki asuransi pada 2025.

Lalu profil Jerry Ng, pemilik Bank Jago. Berikut adalah ringkasan dari kelima berita tersebut.

1. BPK Temukan Ketidakpatuhan Terhadap Perundang-undangan dalam Laporan Keuangan Kemenag

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan sejumlah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Agama (Kemenag) Tahun 2023.

"Temuan tersebut antara lain belanja barang bantuan pemerintah belum dipertanggungjawabkan, yaitu terdapat bantuan pemerintah pada tujuh satuan kerja yang belum dipertanggungjawabkan yang mengakibatkan belanja barang bantuan pemerintah belum dapat diyakini ketepatan penggunaannya," ujar Anggota V BPK Ahmadi Noor Supit saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LK tersebut kepada Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dikutip dari keterangan resmi, di Jakarta, Selasa, 16 Juli 2024.

Selain itu, ditemukan pula masalah tata kelola pengadaan pada proyek yang dibiayai Bank Dunia belum tertib. Hal tersebut mengakibatkan pihak Bank Dunia tak memiliki informasi dalam melakukan pengawasan (monitoring) secara komprehensif atas pelaksanaan kontrak maupun perubahan term of reference (TOR) dan kontrak yang dilakukan oleh Kemenag.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

2. Respons Airlangga soal Anggaran Makan Bergizi Gratis Bakal Dipangkas jadi Rp 7.500 per Anak

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, buka suara tentang pemangkasan anggaran program makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp7.500 per anak.

Airlangga menyatakan hingga kini alokasi anggaran makan bergizi gratis masih sesuai dengan yang diajukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, yakni Rp 15.000 per anak. Meski begitu, implementasinya akan bersifat fleksibel.

“(Anggaran makan bergizi gratis) dalam RAPBN masih sama,” kata Airlangga di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta Pusat pada Selasa, 16 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

3. Pakaian Impor Diduga Ilegal Diperjualbelikan di Tanah Abang

Di tengah kondisi industri tekstil yang sedang terpuruk, sejumlah pengusaha menyebut betapa mudahnya pakaian impor mudah masuk ke Indonesia. Salah satunya dari Cina. Pusat Grosir Tanah Abang, disebut sebagai salah satu tempat di mana pakaian impor itu diperjualbelikan. Tempo mencoba mencari tahu hal tersebut pada Jumat pekan lalu.

Blok A Pasar Tanah Abang pada Jumat, 12 Juli 2024, tampak lengang. Tak semua kios toko buka saat Tempo menyambangi lantai II yang dikhususkan untuk grosir pakaian anak-anak. Suriadi, 33 tahun, salah seorang penjaga toko, bercerita, pasar Tanah Abang akan cukup ramai pada hari Sabtu atau Ahad. "Kalau dulu bisa dibilang pada hari-hari biasa tetap ramai. Sekarang hanya ramai menjelang Ramadan dan Lebaran saja," katanya.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

4. Awal 2025, Seluruh Mobil dan Motor Wajib Miliki Asuransi

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan seluruh kendaraan akan diwajibkan memiliki asuransi pada tahun depan. Rencana ini akan diterapkan setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken Peraturan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menindaklanjuti Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Kepala Eksekutif Pengawasan Asuransi, Penjamin, dan Dana Pensiun Ogi Prastomiyono, mengatakan saat ini institusinya sedang menyiapkan skema penerapan asuransi kendaraan sembari menunggu peraturan pemerintah yang akan menjadi payung hukum dari rencana ini.

“Untuk mewajibkan asuransi kendaraan itu harus ada payung hukum. Jadi setiap pemilik kendaraan wajib untuk mengasuransikan kendaraan,” kata Ogi dalam Insurance Forum yang Tempo pantau dari Youtube, pada Rabu, 17 Juli 2024.

Baca berita selengkapnya di sini.<!--more-->

5. Profil Jerry Ng Bankir Veteran Pemilik Bank Jago

Baru-baru ini Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus pembobolan yang dilakukan oleh IA, eks karyawan PT Bank Jago yang membobol rekening nasabah hingga mengakibatkan kerugian Rp 1,3 miliar.

Penyidik Unit V Subdit IV Tipid Siber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya berhasil menangkap IA yang berusia 33 tahun pada 4 Juli 2024 sekitar pukul 00. 50 WIB. IA diketahui telah melakukan 112 approval atau persetujuan pembukaan blokir rekening Bank Jago yang mengakibatkan total kerugian sebesar Rp. 1.397.280.711.

Saat ini PT Bank Jago Tbk. dimiliki oleh sosok yang telah dikenal luas dalam dunia perbankan bernama Jerry Ng. Ia dan koleganya mengakuisisi bank digital yang dulunya bernama PT Bank Artos Indonesia Tbk itu pada 2019.

Baca berita selengkapnya di sini.

TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) belakangan gencar melakukan penindakan aktivitas penambangan di berbagai kabupaten/kota provinsi itu pasca munculnya aduan masyarakat dan beredar di media sosial.

Aktivitas tambang ilegal, terutama galian C itu, turut menjadi sorotan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X karena beberapa diantaranya berpotensi mengancam kawasan lindung karst dan pemukiman warga seperti terjadi di Kabupaten Gunungkidul.

"Saat ini kami telah melakukan penutupan empat lokasi penambangan ilegal, tiga di Kabupaten Gunungkidul dan satu di Kabupaten Bantul," kata Kepala Dinas PUPESDM DIY Anna Rina Herbranti Rabu 17 Juli 2024.

Anna mengatakan tiga lokasi kegiatan penambangan tanah ilegal di Gunungkidul yang ditutup tersebar di Kalurahan Serut dan Kalurahan, Rejosari, Kecamatan Gedangsari dan Kalurahan Tancep Kecamatan Ngawen. Sedangkan di Kabupaten Bantul, lokasi penambangan ilegal yang ditutup berada di Kalurahan Sitimulyo, Kecamatan Piyungan.

Selain empat lokasi itu, Anna mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat untuk penghentian aktivitas tambang ilegal pada 32 lokasi di DIY lainnya.

"Dari 32 titik penambangan ilegal tersebut, baru delapan lokasi yang memegang izin eksplorasi namun belum lengkap sepenuhnya," kata dia.

Lokasi penambangan terbanyak yang diminta menghentikan aktivitasnya itu berada di Kabupaten Kulon Progo yakni sebanyak 15 titik yang terbagi menjadi 13 kegiatan tambang di sungai dan dua di wilayah darat.

Selanjutnya, ada 11 lokasi di Kabupaten Bantul yang meliputi tujuh titik penambangan di sungai dan empat di darat.

Untuk lokasi yang berada di Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman, masing-masing terdapat tiga titik tambang ilegal yang semuanya berada di wilayah darat.

"Semua kegiatan penambangan harus berhenti sebelum dokumen perizinan dilengkapi," kata dia.

Dari temuan di lapangan, ujar Anna, sejumlah pihak yang melakukan aktivitas penambangan itu diketahui baru mengantongi izin dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Kelengkapan izin tersebut disebut masih kurang karena belum dilengkapi dokumen lingkungan.

"Jadi kami tidak hanya menghentikan aktivitas penambangan saja, tapi juga mewajibkan perusahaan penambang menata kembali lahan,” imbuhnya.

Proses penutupan tambang ilegal itu tak hanya meliputi aktivitas penambangannya saja di lokasi. Namun juga termasuk proses pengangkutan dan penjualan galian tanah.

Sebelumnya ramai sorotan penambangan tanah uruk tol di Kabupaten Gunungkidul yang lokasinya mepet dan mengancam pemukiman warga.

"Jangan sampai kerusakan pemukiman warga akibat penambangan makin bertambah. Perusahaan yang melakukan penambangan itu harus bertanggung jawab memperbaiki lokasi yang ditambang,” kata Anna.

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X pada awal Juli ini menginstruksikan semua penambangan ilegal di wilayah itu agar ditindak tegas. Sultan juga meminta keterlibatan dan tanggungjawab pemerintah kabupaten mengawasi dan mengatasi tambang ilegal di wilayahnya.

Sultan meminta para penambang yang sudah mengantongi izin juga menaati aturan yang berlaku. “Misalnya di Gunungkidul, aktivitas penambangan dilakukan di kawasan karst yang dilarang, semua ada aturannya," kata dia.

TEMPO.CO, Solo - Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka selama menjabat sebagai Wali Kota Solo sejak 2020 diketahui memilih untuk tidak menempati Loji Gandrung Solo. Rumah dinas wali kota tersebut hanya digunakannya untuk menerima tamu dan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan atau acara.

Ditemui di Kantor DPRD Kota Solo setelah menghadiri rapat paripurna membahas pengunduran dirinya, Rabu, 17 Juli 2024, Gibran belum memastikan akan tinggal di Jakarta atau di Ibu Kota Nusantara (IKN) pasca pelantikannya sebagai Wakil Presiden RI, 20 Oktober mendatang.

"(Apa nanti di Jakarta atau ke IKN?) Kan belum dilantik? Mungkin saya akan lebih banyak muter-muter," ujarnya kepada wartawan.

Lalu saat ditanya lebih lanjut apakah setelah resmi menjabat sebagai Wakil Presiden RI akan menempati rumah dinas di Jakarta atau di IKN, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu juga tidak memberikan jawaban dengan gamblang. Ia justru mengaku bisa tinggal, tidur, hingga kerja di mana saja.

"Saya bisa di mana saja, bisa tidur di mana saja, bisa kerja di mana saja," ucap dia.

Ia mengakui bahwa selama menjabat sebagai Wali Kota Solo memilih tinggal di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo. Sedangkan Loji Gandrung yang merupakan rumah dinas wali kota digunakannya hanya untuk menerima tamu.

"Kalau kami dari dulu di rumah pribadi. Rumah dinas untuk menerima tamu, kegiatan warga, dan lain-lain. Itu aja," katanya.

Saat ini, pasca pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo, Gibran memastikan masih akan tetap berada di Solo, setidaknya sampai surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) turun.

"Masih di Solo, anak-anak sama istri yang sudah di Jakarta. Kan masih menunggu surat keputusan dari Pak Mendagri dan Pak Pj Gubernur Jateng," katanya.

Meskipun masih berada di Solo, ia memastikan tugas-tugas Wali Kota Solo telah diserahkan pada Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. "Masih di sini, tapi kegiatan sudah diampu oleh Pak Wakil yang akan menjadi wali kota definitif," tutur dia.

TEMPO.CO, Solo - Wakil presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka selama menjabat sebagai Wali Kota Solo sejak 2020 diketahui memilih untuk tidak menempati Loji Gandrung Solo. Rumah dinas wali kota tersebut hanya digunakannya untuk menerima tamu dan lebih banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan atau acara.

Ditemui di Kantor DPRD Kota Solo setelah menghadiri rapat paripurna membahas pengunduran dirinya, Rabu, 17 Juli 2024, Gibran belum memastikan akan tinggal di Jakarta atau di Ibu Kota Nusantara (IKN) pasca pelantikannya sebagai Wakil Presiden RI, 20 Oktober mendatang.

"(Apa nanti di Jakarta atau ke IKN?) Kan belum dilantik? Mungkin saya akan lebih banyak muter-muter," ujarnya kepada wartawan.

Lalu saat ditanya lebih lanjut apakah setelah resmi menjabat sebagai Wakil Presiden RI akan menempati rumah dinas di Jakarta atau di IKN, putra sulung Presiden Joko Widodo atau Jokowi itu juga tidak memberikan jawaban dengan gamblang. Ia justru mengaku bisa tinggal, tidur, hingga kerja di mana saja.

"Saya bisa di mana saja, bisa tidur di mana saja, bisa kerja di mana saja," ucap dia.

Ia mengakui bahwa selama menjabat sebagai Wali Kota Solo memilih tinggal di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo. Sedangkan Loji Gandrung yang merupakan rumah dinas wali kota digunakannya hanya untuk menerima tamu.

"Kalau kami dari dulu di rumah pribadi. Rumah dinas untuk menerima tamu, kegiatan warga, dan lain-lain. Itu aja," katanya.

Saat ini, pasca pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Solo, Gibran memastikan masih akan tetap berada di Solo, setidaknya sampai surat keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) turun.

"Masih di Solo, anak-anak sama istri yang sudah di Jakarta. Kan masih menunggu surat keputusan dari Pak Mendagri dan Pak Pj Gubernur Jateng," katanya.

Meskipun masih berada di Solo, ia memastikan tugas-tugas Wali Kota Solo telah diserahkan pada Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. "Masih di sini, tapi kegiatan sudah diampu oleh Pak Wakil yang akan menjadi wali kota definitif," tutur dia.