TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengungkapkan, Hotel Nusantara yang dibangun Agung Sedayu Group (ASG) di Ibu Kota Nusantara (IKN) siap digunakan pada 17 Agustus 2024."Memang sekarang ini contoh Pak Aguan alias Sugianto Kusuma dan teman-teman di sana bersama-sama untuk membangun Hotel Nusantara sebagai awalnya. Nanti pada tanggal 17 Agustus hotelnya sudah siap untuk digunakan," ujar Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasyid di Jakarta, Senin.

Arsjad juga menyampaikan bahwa sarana lainnya seperti rumah sakit dan ritel sudah dimulai pembangunannya di IKN."Tapi balik lagi adalah fokus sekarang untuk (perayaan) 17 Agustus terlebih dahulu," katanya.

Hotel Nusantara dibangun dengan mencakup luas 20.164 meter persegi dengan tinggi bangunan mencapai 43,10 meter.Bangunan hotel yang terdiri dari sembilan lantai akan memiliki kamar 191 unit dengan enam tipe kamar.

Masing-masing tipe kamar adalah Premier Twin sebanyak 61 unit, Premier King sebanyak 102 unit, Junior Suite sebanyak 14 unit, Executive Suite sebanyak 12 unit, Disable Room sebanyak 1 unit, dan President Suite sebanyak 1 unit.

Pembangunan hotel ini merupakan hasil investasi konsorsium yang diinisiasi oleh Agung Sedayu Group (ASG) yang terdiri dari sembilan perusahaan swasta dalam negeri senilai Rp20 triliun.Pembangunan ibukota Nusantara mengusung konsep smart and forest city, yaitu kota pintar yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi.Konsep ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi ibukota Nusantara di masa depan, serta untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

TEMPO.CO, Jakarta - PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) resmi menerapkan kebijakan reservasi pembelian tiket feri secara digitalisasi atau daring (online) di lima pelabuhan yang ada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Lima pelabuhan tersebut yaitu Pelabuhan Bolok-Kupang mulai sejak Jumat, 5 Juli, Pelabuhan Larantuka-Flores mulai Senin, 8 Juli, Pelabuhan Aimere-Ngada mulai Rabu, 10 Juli, Pelabuhan Kalabahi-Pulau Alor mulai Kamis, 11 Juli, dan Pelabuhan Waingapu-Sumba mulai Jumat, 12 Juli," kata Corporate Secretary PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Shelvy Arifin dalam keterangan di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.

Shelvy menyampaikan bahwa fokus digitalisasi tiket untuk pemerataan standar pelayanan di seluruh Indonesia.Ia mengatakan, penerapan digitalisasi tiket dapat mempermudah pengguna jasa memperoleh dan memastikan ketersediaan kuota tiket dengan tetap mengutamakan keakuratan data manifest untuk kepentingan keselamatan dalam perjalanan.

Dengan kemudahan dalam memperoleh tiket, Shelvy berharap dapat memperlancar mobilitas warga dan arus logistik di daerah, sebab banyak komoditi utama pertanian seperti sayur-sayuran, buah-buahan, umbi-umbian, dan kacang-kacangan yang menjadikan kapal ASDP sebagai transportasi antar wilayah."Pembelian e-ticketing ini akan mempermudah petani dan pedagang untuk memperkirakan waktu perjalanan mereka," ujarnya.

Dia mengungkapkan, sejak Januari hingga Juni 2024, Pelabuhan Bolok telah melayani total penumpang sebanyak 91.736 penumpang dan 19.741 kendaraan dengan rincian 13.494 unit roda dua, 2.302 unit roda empat, 6 unit bus, dan 3.939 unit truk logistik dengan salah satu pelabuhan tujuan adalah Pelabuhan Larantuka, Aimere, Waingapu, dan Kalabahi.

Adapun Pelabuhan Bolok melayani lintasan Kupang - Hansisi, Kupang - Rote, Kupang - Aimere, Kupang - Waingapu, Kupang - Larantuka, Kupang - Kalabahi, Kupang - Lewoleba, Kupang - Sabu, dan Kupang - Raijua.

Kemudian Pelabuhan Larantuka melayani lintasan Larantuka - Kupang, Larantuka - Lewoleba, Larantuka - Solor, Larantuka - Adonara, Larantuka - Baranusa, dan Larantuka - Kalabahi. Selanjutnya Pelabuhan Aimere melayani lintasan Aimere - Waingapu dan Aimere - Kupang.

Pelabuhan Waingapu melayani lintasan Waingapu - Aimere dan Waingapu - Kupang. Sementara Pelabuhan Kalabahi melayani lintasan Kalabahi - Bakalang, Kalabahi - Baranusa, Kalabahi - Larantuka, Kalabahi - Lewoleba, Kalabahi - Solor, Kalabahi - Adonara, dan Kalabahi - Kupang.

Secara keseluruhan, ASD telah menerapkan pemesanan tiket di 33 pelabuhan melalui aplikasi ataupun website Ferizy, yaitu Merak, Bakauheni, Ketapang, Gilimanuk, Ajibata, Ambarita, Jangkar, Sape, Labuan Bajo, Lembar, Padangbai, Jepara, Karimun Jawa, Ujung, Kamal, Kayangan, Pototano, Tanjung Kalian, Pagimana, Gorontalo, Galala, Hunimua, Waipirit, Namlea, Batulicin, Tanjung Serdang, Bajoe, Kolaka, Bolok, Larantuka, Aimere, Kalabahi, dan Waingapu.

ASDP mengimbau kepada pengguna jasa untuk datang lebih awal ke pelabuhan serta memastikan sudah memiliki tiket sesuai jadwal dan data manifest yang lengkap dan benar."Silakan bertanya kepada petugas di lapangan apabila Bapak Ibu membutuhkan informasi tambahan khususnya terkait reservasi tiket online," jelas Shelvy.

Shelvy menegaskan, ASDP sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berkomitmen untuk memperlancar arus logistik dan kebutuhan bahan pokok lainnya ke seluruh pelosok negeri sehingga dapat memajukan perekonomian wilayah dan pembangunan daerah.

TEMPO.CO, Jakarta -Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) turut merespons dugaan pungutan liar atau pungli yang terjadi di kawasan wisata Raja Ampat, Papua Barat Daya. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama, Kemenparekraf, Nia Niscaya mengatakan pengetatan pengawasan dan digitalisasi jadi solusi.

Anak buah Sandiaga Uno itu memaparkan lemahnya pengawasan dan masih belum memadainya infrastruktur digital, membuat pungutan liar bisa terjadi. “Jika sudah digital, ketika dibayarkan jelas, kepada siapa, besarannya berapa,” ujarnya ditemui di Kantor Kemenparekraf, Senin 15 Juli 2024.

Untuk mewujudkan digitalisasi di sektor wisata, ia mengatakan ketersediaan infrastruktur juga harus memadai. Pengetatan pengawasan menurut dia juga diperlukan ke depannya.

Saat ini dugaan pungli menurut dia sedang ditangani staf ahli menteri. Ia berujar akan segera memaparkan kemajuannya jika proses selesai nanti. “Tapi ini masih dugaan, karena perjalannya belum tentu terbukti, ini yang akan kami pantau terus,” ujarnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya pungli yang dilakukan oknum masyarakat kepada wisatawan hotel di Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dengan nilai miliaran per tahun.

Kepala Satuan Tugas Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK, Dian Patria menerangkan, KPK telah menerima laporan dari pelaku usaha tentang beberapa permasalahan di lapangan.

Hal ini meliputi pungutan liar oleh oknum masyarakat kepada wisatawan hotel. Dian memaparkan, setiap kali kapal wisatawan menuju lokasi diving, oknum masyarakat meminta Rp 100 ribu hingga Rp 1 juta per kapal. “Di wilayah Wayak sendiri, minimal ada 50 kapal yang datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp 50 juta per hari dan Rp 18,25 miliar per tahun," kata Dian seperti dikutip dari Antara.

Ia menilai, pungutan liar berupa pembayaran tanah yang ditagih oknum masyarakat kepada hotel yang berdiri di pulau-pulau, serta ketidakjelasan regulasi terkait pengelolaan sampah hotel. KPK terus mendorong Pemkab Raja Ampat untuk segera menyelesaikan permasalahan ini dengan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan masyarakat setempat.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) bekerja sama dengan PT. Samuel Sekuritas Indonesia untuk memperkuat indeks saham di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif Indonesia salah satunya kesepakatan mengenai potensi di industri film. Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama, Nia Niscaya mengatakan, pembuatan Indeks saham sektor parekraf ini adalah inovasi baru yang menjadi langkah awal untuk menggenjot peningkatan investasi di sektor parekraf guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

"Seperti yang diketahui, industri film masih banyak ruang untuk tumbuh. Beberapa penyebab indikatornya adalah saat ini perbaikan perekonomian masih berproses, lalu tumbuh kelas menengah, dan jumlah penonton bioskop pun meningkat,” Jelas Nia di acaraThe Weekly Brief withSandi Uno di Gedung Sapta Pesona pada 15 Juli 2024.

Melansir lama resmi Kemenparekraf, Kerja sama tersebut terjalin melalui Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf Dessy Ruhati dan Direktur Utama PT. Samuel Sekuritas Indonesia Liem Hisdiyanto disaksikan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno di Menara Imperium, Jakarta Selatan, pada Rabu 10 Juli 2024.

Menurut Nia, kesepakatan itu bertujuan mendatangkan investasi khususnya di industri film. “Di semester satu ini ada sekitar 40 juta penonton di Bioskop, dan tahun ini diperkirakan ada jumlah kenaikan penonton dari tahun lalu yang mencapai jumlah 54,5 juta penonton,” beber Nia.

Pelibatan kerja sama dengan PT. Samuel Sekuritas Indonesia menurut Direktur Kebijakan Strategis Kemenparekraf, Agustini Rahayu lantaran perusahaan tersebut memiliki banyak koneksi dan akses ke nasabah keuangan yang berpotensi menjadi investor indeks saham Parekraf. “Kami dapat memperoleh wawasan investasi sekaligus memiliki dukungan pengambilan keputusan yang membantu kemenparekraf untuk membuat strategi-strategi investasi indeks saham parekraf,” tutur Agustini.

Economic Advisor PT Samuel Sekuritas Indonesia, Fitrah Fasial Hariyadi menyebut, pihaknya menerima tawaran kerja sama karena siklus sektor pariwisata mampu menunjukkan daya tahan mereka saat perekonomian sedang turun, salah satunya ketika Covid-19.

Sebelumnya, Komisaris Samuel Sekuritas, Evelyn Satyono, menyampaikan, Samuel Sekuritas akan mendukung lebih banyak lagi IPO di bidang industri kreatif. Kerja sama ini juga diharapkan bisa mengakselerasi para pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif untuk dapat melantai di Bursa Efek Indonesia dengan skema penawaran umum perdana atau yang lebih dikenal dengan nama Initial Public Offering (IPO).

“Kami sangat mendukung pariwisata dan industri kreatif Indonesia, apalagi banyak sekali anak muda kreatif yang kita dukung sebagai salah satu captain market player di IDX,” kata Evelyn dalam keterangan resmi yang diakses Tempo pada Senin, 15 Juli 2024.

Selama ini menurut Direktur Manajemen Investasi, Zulkifli Harahap industri film masih suka dipandang sebelah mata. Sehingga menurutnya, sampai saat ini peminatan investasi sektor Parekraf masih didominasi oleh sektor akomodasi, sektor restoran, dan sektor pusat kebugaran. Padahal menurut Zulkifli, investasi untuk film tidaklah besar. “Terakhir, kami sudah mendorong investasi studio film milik Mas Hanung Bramantyo. Sekarang kami sedang mendorong investasi studio film lain selain di pulau Jawa, yaitu di Sumatera, Sulawesi dan lainnya,” terang Zulkifli.

Usai MoU terjalin, berikutnya Kemenparekraf akan mengklasifikasi jenis sektor usaha. Menurutnya, saat ini sudah ada 33 klasifikasi jenis usaha dan sedang dalam tahap finalisasi. Menurut Zulkifli secepatnya progres dari klasifikasi ini bisa rampung Agustus mendatang. "Yang jelas kami terus mendukung dan mendorong agar industri film di Indonesia lebih eksis sampai ke kancah internasional seperti di Cannes Film Festival atau BUSAN International Film Festival,” Ujar Zulkifli.

TAMARA AULIA

INFO NASIONAL - PT Permodalan Nasional Madani (PNM) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) melakukan percepatan sertifikasi halal bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), melalui program Pengembangan Kapasitas Usaha PNM.

PNM dan MES menilai perkembangan industri halal di Indonesia sebagai peluang besar untuk mempercepat sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Sebab, 60 persen atau sekitar 38,5 juta pelaku UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman. Namun, dari jumlah tersebut, hanya 7,5 persen yang telah memiliki sertifikat halal.

Apalagi, PNM memiliki program PNM Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang memberdayakan 15,2 juta nasabah aktif di seluruh Indonesia, yang sebagian besar bergerak di sektor makanan dan minuman.

EVP Pengembangan dan Jasa Manajemen PNM, Razaq Manan Ahmad, optimistis PNM dapat membantu mempercepat sertifikasi halal melalui program yang dirancang untuk pemberian modal intelektual kepada nasabah.

“PNM terus mengupayakan untuk mendorong nasabah Mekaar agar bisa bersaing secara global. Salah satunya adalah dengan pendampingan proses kepemilikan dokumen pendukung usaha seperti sertifikat halal,” ujar Razaq, pada Senin, 15 Juli 2024.

Menurut Razaq, PNM selalu berkomitmen untuk menyiapkan pelaku usaha ultra mikro yang tangguh, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Untuk mencapai tujuan tersebut, pelatihan dan pendampingan adalah langkah yang sangat penting.

Ia berharap kesejahteraan nasabah Mekaar akan meningkat seiring dengan semakin banyaknya kepemilikan dokumen pendukung usaha.

“Jika pelaku usaha skala ultra mikro sudah memiliki dokumen-dokumen secara lengkap, peluang akses pasar akan terbuka lebih luas, dan kesejahteraan keluarga bisa lebih cepat tercapai,” katanya. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Ekonom PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) David Sumual memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2024 akan sedikit lebih rendah atau sama dengan capaian pada kuartal I. Pada kuartal I 2024 lalu, pertumbuhan ekonomi RI tercatat sebesar 5,11 persen.

“Perkiraan kami, (pertumbuhan ekonomi) mungkin akan kurang lebih sama atau sedikit lebih rendah di kuartal II 2024,” katanya di Menara BCA, Jakarta Pusat pada Senin, 15 Juli 2024.

Dia menuturkan, pertumbuhan ekonomi selama kuartal I ditopang oleh berbagai aspek. Mulai dari belanja pemerintah yang kuat, harga komoditas yang positif, hingga belanja Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“Kuartal I ini banyak sekali penggeraknya, belanja pemerintah lebih kuat dibandingkan tahun lalu di kuartal I, ada Pemilu."

Untuk kuartal II, David menyebut faktor penggerak pertumbuhan ekonomi menurun. "Hanya panen raya yang bergeser di bulan April-Mei 2024," katanya.

Menurut dia, harga komoditas yang menurun juga jadi perhatian. “Harga komoditas kan juga menurun, tapi belanja pemerintah masih relatif baik dibandingkan tahun lalu,” tutur David.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II 2024 masih akan berada di atas 5 persen. Meskipun demikian, dia menekankan bahwa dinamika global tetap harus diwaspadai.

"Kami memperkirakan masih bisa bertahan di atas 5 persen," kata dia dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Banggar DPR RI) di kompleks Senayan pada Senin, 8 Juli 2024.

Sri Mulyani optimistis karena didorong karena beberapa hal melalui kontribusi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal II 2024. Mulai dari pembayaran tunjangan hari raya (THR), gaji ke-13, kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga Pemilu yang diperkirakan bisa memberikan daya ungkit. Selain itu, kata Sri Mulyani, berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang masih berjalan juga diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal II 2024.

TEMPO.CO, Jakarta -Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sejumlah produk impor asal Cina mendominasi terhadap nilai impor di sektor non migas sepanjang Juni 2024. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dalam rilis virtual mengatakan, produk impor tersebut yaitu mesin dan alat mekanis, perlengkapan elektrik serta komponennya dan plastik serta barang dari plastik. "Produk yang banyak diimpor dari Cina adalah mesin dan alat mekanis atau HS 84," kata Amalia dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 15 Juni 2024.

Amalia mengatakan nilai impor barang-barang tersebut meningkat sebesar 5,22 persen secara bulanan (month to month). "Sedangkan secara tahunan, nilai impor komoditas ini turun sebesar 16,29 persen dan meningkat 17,76 persen secara akumulatif selama semester pertama 2024," katanya.

Dia melanjutkan, produk impor Cina kedua yang berkontribusi terhadap nilai impor komoditas nonmigas adalah barang elektrik dan komponennya. Amalia merinci, untuk jenis barang ini terjadi peningkatan sebesar 4,43 persen secara bulanan. "Secara tahunan, untuk komoditas ini mengalami penurunan sebesar 15,47 persen, dan meningkat secara akumulatif sepanjang semester I 2024 sebesar 4.95 persen," jelasnya.

Produk plastik dan olahan plastik berada di posisi ketiga sebagai produk impor Cina. Komoditas iniberkontribusi sebesar 4,89 persen. "Produk plastik dan olahan plastik jumlah impornya meningkat 40,7 persen pada Juni dibandingkan tahun sebelumnya," kata Amalia.

Secara keseluruhan, impor nonmigas Indonesia pada periode Juni mencapai $US`8,45 miliar. Jumlah tersebut turun 4,89 persen dibanding bulan Mei 2024.

Dari nilai impor nonmigas tersebut, Cina merupakan negara dengan kontribusi terbesar, yakni mencapai 35,20 persen terhadap total nilai impor, jauh mengungguli, kawasan ASEAN (12,84 persen), Jepang (7,20 persen) dan Singapura (6,13 persen).

TEMPO.CO, Jakarta - Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Nia Niscaya mengonfirmasi pembentukan satuan tugas atau satgas penurunan harga tiket pesawat.

Menurut dia, tim sudah menerima beberapa penugasan dari Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Anak buah Sandiaga Uno itu mengatakan, nantinya kerja satgas tidak hanya melibatkan Kemenparekraf saja. Tim akan menggandeng juga asosiasi industri penerbangan hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Tentunya kami tidak berdiri sendiri,” kata dia di Kantor Kemenparekraf, Senin, 15 Juli 2024.

Nia mengatakan ini sebagai kerja besar dan masih akan terus berproses. Namun, dia belum bisa membeberkan detail kerja yang dilakukan tim. Hanya saja, dia mengatakan, untuk mengatasi mahalnya tiket penerbangan, pemerintah akan menghitung banyak komponen. “Di antaranya kebijakan impor sparepart hingga pajak seperti pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak bandara,” kata dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan harga tiket penerbangan yang cukup tinggi sedang dikeluhkan banyak orang akhir-akhir ini. Kemenko Mrves, menurut Luhut, tengah menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket. “Misalnya evaluasi operasi biaya pesawat,” kata dia dalam instagram resminya @luhut.pandjaitan.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan RI itu memaparkan biaya operasi yang dimaksud adalah cost per block hour atau biaya rata-rata yang dikeluarkan maskapai dalam setiap jam penerbangan.

Pengamat penerbangan Alvin Lie memaparkan ada beberapa komponen yang menentukan mahal murahnya tiket angkutan udara. “Harga akhir yang dibayar oleh penumpang mencakup pembayaran pajak kepada pemerintah dan juga kepada pengelola bandara. Bukan hanya harga tiket,” ujarnya kepada Tempo, Senin 15 Juli 2024.

Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) itu menyarankan pemerintah meneliti unsur biaya apa saja yang membuat harga tiket di Indonesia mahal. Beberapa komponen tersebut di antaranya retribusi bandara yg nilainya mencapai hingga 30-40 persen dari harga tiket, PPN 11 persen, Iuran Wajib Jasa Raharja, hingga kebijakan harga avtur.

Menurut Alvin Lie, biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge yg diberlakukan sejak Agustus 2022 juga berpengaruh. “Karena kenaikan harga avtur jauh melampaui asumsi penghitungan TBA (Tarif Batas Atas) tahun 2019,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) Nia Niscaya mengonfirmasi pembentukan satuan tugas atau satgas penurunan harga tiket pesawat.

Menurut dia, tim sudah menerima beberapa penugasan dari Kementrian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi.

Anak buah Sandiaga Uno itu mengatakan, nantinya kerja satgas tidak hanya melibatkan Kemenparekraf saja. Tim akan menggandeng juga asosiasi industri penerbangan hingga Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Tentunya kami tidak berdiri sendiri,” kata dia di Kantor Kemenparekraf, Senin, 15 Juli 2024.

Nia mengatakan ini sebagai kerja besar dan masih akan terus berproses. Namun, dia belum bisa membeberkan detail kerja yang dilakukan tim. Hanya saja, dia mengatakan, untuk mengatasi mahalnya tiket penerbangan, pemerintah akan menghitung banyak komponen. “Di antaranya kebijakan impor sparepart hingga pajak seperti pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak bandara,” kata dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan harga tiket penerbangan yang cukup tinggi sedang dikeluhkan banyak orang akhir-akhir ini. Kemenko Mrves, menurut Luhut, tengah menyiapkan beberapa langkah untuk efisiensi penerbangan dan penurunan harga tiket. “Misalnya evaluasi operasi biaya pesawat,” kata dia dalam instagram resminya @luhut.pandjaitan.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan RI itu memaparkan biaya operasi yang dimaksud adalah cost per block hour atau biaya rata-rata yang dikeluarkan maskapai dalam setiap jam penerbangan.

Pengamat penerbangan Alvin Lie memaparkan ada beberapa komponen yang menentukan mahal murahnya tiket angkutan udara. “Harga akhir yang dibayar oleh penumpang mencakup pembayaran pajak kepada pemerintah dan juga kepada pengelola bandara. Bukan hanya harga tiket,” ujarnya kepada Tempo, Senin 15 Juli 2024.

Ketua Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia (APJAPI) itu menyarankan pemerintah meneliti unsur biaya apa saja yang membuat harga tiket di Indonesia mahal. Beberapa komponen tersebut di antaranya retribusi bandara yg nilainya mencapai hingga 30-40 persen dari harga tiket, PPN 11 persen, Iuran Wajib Jasa Raharja, hingga kebijakan harga avtur.

Menurut Alvin Lie, biaya tambahan bahan bakar atau fuel surcharge yg diberlakukan sejak Agustus 2022 juga berpengaruh. “Karena kenaikan harga avtur jauh melampaui asumsi penghitungan TBA (Tarif Batas Atas) tahun 2019,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor produk nonmigas asal Cina masih mendominasi di Indonesia. Sepanjang Juni 2024, BPS mencatat produk Cina berkontribusi sebesar 35,20 persen atas nilai impor Indonesia. Jumlahnya mencapai US$ 5,34 miliar.

Kepala BPS Amalia Adiniggar Widyasanti mengatakan meskipun mengalami penurunan dibanding bulai Mei, nilai impor Cina secara tahunan pada periode yang sama tetap mengalami peningkatan. Pada Juni 2023, BPS mencatat nilai impor Cina di Indonesia sebesar US$ 4,85 miliar.

"Impor Cina bulan Mei tercatat US$ 6,05 miliar sedikit mengalami penurunan dibanding dengan Juni yang sebesar US$ 3,34 miliar," katanya dalam konferensi pers, Senin, 15 Juli 2024.

Berdasarkan catatan BPS, dominasi impor Cina sangat kontras dibanding dengan sejumlah negara lain seperti Jepang (7,42 persen), Singapura (6,13 persen), dan akumulaisi nilai impor negara-negara ASEAN (12,84 persen).

Amalia mengatakan secara akumulatif, sepanjang semester pertama 2024, nilai impor nonmigas Cina tercata sebesar 32,45 persen dari keseluruhan nilai impor Indonesia. Jumlah tersebut juga meningkat secara tahunan sebesar 2,47 persen.

"Secara akumulatif, peningkatan nilai impor terjadi dengan Cina dan ASEAN, dalam hal ini tanpa Thailand. Sementara dengan Thailand, Jepang dan Uni Eropa mengalami penurunan di semester I 2024 year on year," kata Amalia.

Mesranya hubungan ekonomi Indonesia-Cina semasa era kepresidenan Joko Widodo atau Jokowi diperkirakan akan tetap berlanjut di masa pemerintahan selanjutnya. Muhammad Zulfikar Rahmat dan Yeta Purnama, peneliti dari Center of Economics and Laws Studies (Celios), mengatakan Indonesia sudah mengalami ketergantungan secara ekonomi kepada Cina.

Saat Presiden Jokowi menjabat pada 2014, nilai impor Cina di Indonesia tercatat sebesar US$ 40 miliar. Jumlah tersebut naik drastis menjadi US$ 71,32 miliar atau Rp 1.114 trliun pada 2022.

Zulfikar dan Yeta mengatakan, Cina merupakan mitra dagang dan sumber investasi yang signifikan bagi Indonesia. "Indonesia adalah salah satu negara yang menerima pendanaan Bel and Road Initiative dibandingkan negara-negara lain, dengan total utang Indonesia ke Cina mencapai Rp 885 triliun," tulis Zulfikar dan Yeta di theconversation, dikutip Senin, 15 Juli 2024.

Dengan begitu, keduanya menilai pemerintah selanjutnya akan sulit menghindari ketergantungan kepada negeri tirai bambu itu secara ekonomi. Di masa kepemimpinan Prabowo Subianto mendatang, ekonom Celios ini memprediksi modal hubungan ekonomi Cina-Indonesia akan tetap langgeng.

"Prabowo secara khusus telah terlibat secara intens dengan Cina. Prabowo bertemu beberapa kali dengan Xiao Qian, mantan duta besar Cina untuk Indonesia," tulis Zulfikar dan Yeta.

Sepekan setelah dinyatakan meraih suara terbanyak pada Pilpres 2024, Prabowo yang juga menjabat Menteri Pertahanan, juga bertemu Presiden Cina Xi Jinping, di Beijing, pada 1 April 2024.

Kendati demikian, Zulfikar megatakan Indonesia harus menjaga keseimbangan dengan Cina dan aliansinya dengan negara-negara besar lainnya, seperti Amerika Serikat (AS) dan mitra regional, seperti Jepang dan Australia.

Cina berkontribusi sebesar 35,20 persen terhadap nilai impor Indonesia sepanjang Juni 2024. Produk impor yang dominan adalah mesin dan alat mekanis

TEMPO.CO, Jakarta -Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional Bara K. Hasibuan menyebut satuan tugas atau Satgas pemberantasan barang impor ilegal akan segera terbentuk. Dia mengatakan draf final yang mengatur kerja Satgas ini sudah selesai dan tinggal menunggu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menandatanganinya.

"Mudah-mudahan satu sampai dua hari ini terbentuk. Draf finalnya sudah ada, tinggal persetujuan menteri perdagangan, kami langsung bisa kerja," kata Bara kepada awak media di Auditorium Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, pada Senin, 15 Juli 2024.

Bara mengatakan satgas ini akan bekerja untuk menyetop barang impor yang masuk ke negeri tanpa izin. Dia menyebut satgas ini juga menjadi skema penyelesaian polemik impor ilegal selain menerapkan bea masuk antidumping (BMAD) dan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). “Ini masalah yang complicated,” kata Bara.

Oleh karena itu, Bara menyebut institusinya juga telah berkoordinasi dengan organisasi pengusaha dan kementerian terkait. Dia menyebut Kementerian Perdagangan telah berkomunikasi dengan Kamar Dagang dan Industri atau KADIN, Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APINDO, dan Asosiasi Pertekstilan, Himpunan Peritelan dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPPINDO. "Kami sedang dalam proses penyusunan satuan tugas yang melibatkan kementerian-kementerian lain agar bisa menangani barang ilegal yang masuk," kata dia.

Bara mengatakan menjamurnya barang impor ilegal di dalam negeri menyebabkan industri lokasi tak bisa berkompetisi di pasar. Alasannya, harga barang impor tanpa izin ini lebih murah dibanding produk dalam negeri. "Jadi mudah-mudahan tim ini minggu ini selesai semua,” kata Bara.

Di acara terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia meminta satgas pemberantasan impor ilegal yang akan dibentuk pemerintah melibatkan kementerian dan lembaga lain. Pihak-pihak lain diperlukan sesuai kewenangan mereka dalam pembatasan impor.

Wakil Ketua Umum Koordinator Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, mengatakan satgas harus melibatkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan untuk urusan border. Dalam hal impor bahan baku, satgas harus melibatkan Kementerian Perindustrian dan Kemenperin.“Kami menyarankan itu harus melibatkan kementerian lain,” kata Yukki, ditemui di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Yukki menekankan pentingnya penegakan hukum dalam kerja satgas. Dalam hal ini, satgas bisa menggandeng kepolisian. Setelah satgas beroperasi dan menemukan kecurangan, dia mengatakan para pelaku harus ditindak secara hukum.

Dia mengklaim, pemerintah telah mengantongi angka selisih data impor antara di dalam negeri dan negara eksportir. Menurut dia, ada perbedaan angka di antara kedua data itu. Karena itu, kata dia, satgas akan memantau impor ilegal yang terjadi di tujuh sektor, yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

Impor ilegal kini telah membuat Yukki khawatir. Dia mengaku mengetahui ada kemeja impor yang dijual seharga Rp100 ribu untuk tujuh potongnya. Menurut dia, harga itu mustahil mengingat harga bahan baku dan ongkos yang diperlukan. “Kita harus proteksi teman-teman (UMKM) sesuai aturan yang berlaku secara global,” kata dia.

ADIL AL HASAN | HAN REVANDA PUTRA