TEMPO.CO, Jakarta - Susu sapi merupakan salah satu produk pangan dengan permintaan yang terus meningkat setiap tahunnya.

Negara-negara penghasil susu terbesar di dunia memiliki industri peternakan yang maju dan memberikan kontribusi besar bagi perekonomian mereka.

Sejak tahun 1961, jumlah produksisusudi dunia meningkat mencapai 918 juta ton pada tahun 2021.

Menurut Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO), produksi susu global telah mencapai 929,9 juta ton pada tahun 2022.

Berikut adalah 7 daftar negara penghasil susu terbesar di dunia tahun 2022-2023 menurut data yang dikutip dari situs Our World in Data dan Geeks for Geeks.

Negara Penghasil Susu Terbesar

1. India

India menjadi negara produsen susu terbesar di dunia dengan total mencapai 208.984.430 ton susu pada tahun 2022-2023.

India menghasilkan 24,64% dari total produksi susu di dunia tahun 2021-2022. Uttar Pradesh, Rajasthan, dan Gujarat adalah bagian dari India yang memberikan kontribusi besar terhadap pasokan susu di India.

2. Amerika Serikat

Pada tahun 2023, Amerika Serikat memproduksi 120.654.616 ton susu. Amerika Serikat menjadi negara penyumbang stok susu dunia dengan jumlah 3 kali lipat lebih banyak dari total produksi susu di Selandia Baru dan Australia jika digabungkan.

Tidak hanya susu, pengolahan produk susu di Amerika juga sangat banyak seperti susu bubuk, keju, mentega, dan susu cair.

Beberapa wilayah Amerika yang memiliki peternakan sapi skala besar adalah California, Wisconsin, dan New York.

3. Pakistan

Pada tahun 2022-2023, Pakistan telah memproduksi 65.785.000 ton susu sapi dan menjadikannya sebagai negara ketiga penghasil susu terbesar di dunia.

Tidak hanya susu sapi, Pakistan juga menyumbang produksi susu kerbau dan menjadi pemimpin pasar ekspor yang menjual produk yang terbuat dari susu kerbau secara internasional. Susu cair, ghee (mentega murni), dan makanan olahan susu tradisional adalah beberapa produk industri susu di Pakistan.

4. Cina

Cinamemproduksi susu sapi mencapai 41.245.664 ton susu sapi pada tahun 2023. Industri susu meningkat di negara ini karena pertumbuhan populasi dan perubahan pola makan yang membuat permintaan terhadap susu dan produk susu meningkat.

Peningkatan ini mencapai 4% dari tahun 2022. Peningkatan bisa terjadi begitu tinggi dalam kurun waktu satu tahun juga disebabkan karena investasi yang dilakukan oleh Tiongkok dalam bidang teknologi inovatif, genetika, dan metode peternakan sapi kontemporer.

5. Brazil

Brazil menyumbang 5% stok susu di seluruh dunia dengan memproduksi 36.663.708 ton susu pada tahun 2023.

Brazil terkenal dengan peternakannya yang luas dan didukung oleh cuaca yang ideal dan teknik pertanian yang mutakhir.

Bisnis susu di Brazil juga sangat maju dan produktif dengan adanya kemajuan genetika, teknologi, dan teknik manajemen.

6. Jerman

Jerman menghasilkan susu sebanyak 33.188.890 ton pada tahun 2023 dan menjadikannya produsen susu terbesar di Uni Eropa. Jumlah ini mewakili 24% susu, mentega, dan keju yang dikonsumsi di Uni Eropa.

Jerman aktif berpartisipasi di pasar susu eropa dan internasional sebagai pengolah dan pengekspor susu seperti mentega, keju, dan susu bubuk. Industri susu dan peternakan hewan di Jerman juga menekankan kelestarian lingkungan, kesejahteraan hewan, dan inovasi teknis.

Selain peternakan komersial besar, Jerman juga terdapat bisnis peternakan kecil yang dijalankan oleh keluarga.

7. Rusia

Rusia memproduksi 32.333.278 ton susu setiap tahunnya. Pada tahun 2023, Rusia memproduksi lebih dari 32,3 juta metrik ton susu dan produk susu.

Jika dibandingkan dengan tahun 2020, produksi susu ini meningkat lebih dari dua juta ton. Rusia adalah konsumen utama dan pengekspor susu di pasar susu internasional.

Pemerintah Rusia juga mendukung bisnis susu dengan memperhatikan sustainability, manajemen ternak, dan standar kualitas susu.

ANGGITA VIANDHINI NUGROHO PUTRI

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat menurunya nilai ekspor nonmigas menjadi pendorong turunnya nilai ekspor bulanan pada Juni 2024. Adapun nilai ekspor Indonesia pada bulan Juni sebesar US$20,84 miliar. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 6,65 persen dibandingkan dengan nilai ekspor pada Mei 2024. Penurunan ekspor nonmigas menyumbang 4,57 persen terhadap penurunan nilai ekspor selama Juni 2024.

Nilai ekspor nonmigas pada Juni 2024 tercatat sebesar US$ 19,61 miliar atau turun sebesar 6,20 persen. "Penurunan nilai ekspor pada bulan Juni terutama didorongan oleh penurunan ekspor nonmigas, yaitu pada komoditas biji logam, perak dan abu yang masuk pada kelompok HS 26 yang turun sebesar 98,32 persen," kata Ketua BPS Amalia Adininggar Widyasanti saat konferensi pers di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024.

Amalia mengatakan menurunnya nilai ekspor ketiga komoditas di atas punya andil terhadap ekspor nonmigas sebesar 4,57 persen. Penurunan nilai ekspor juga terjadi pada komoditi logam mulia yang turun sebesar 45,67 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Sementara untuk komoditi nikel dan barang turunannya juga mengalami penurunan nilai ekspor selama Juni 2024. Penurunannya mencapai 25,20 persen. "Nilai ekspor nikel andilnya terhadap ekspor non migas sebesar 0,96 persen," katanya.

Selain pada sektor non migas, nilai ekspor migas juga menurun selama Juni 2024. Nilai ekspor migas pada Juni tercatat sebesar US$1,23 miliar atau turun sebesar 13,24 persen. Bila mengacu pada data tahunan, Amalia menyatakan nilai ekspor mengalami kenaikan sebesar 1,17 persen dibandingkan pada Juni 2023.

Dari total nilai ekspor nonmigas selama Juni 2024, Cina menjadi negara dengan penyumbang nilai ekspor nonmigas terbesar, yakni sebesar US$4,65 miliar. Di posisi kedua ada Amerika Serikat dengan nilai ekspor sebesar US$1,97 miliar. Kemudian di posisi ketiga ada India dengan nilai ekspor non migas mencapai US$1,84 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Arsjad Rasjid, mengungkapkan isi dialog antara Kadin Indonesia dan Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, di Kantor Kementerian Perdagangan (Kemendag), Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024. Rapat itu membahas rencana pemerintah menerapkan bea masuk produk impor yang sebelumnya disebut-sebut akan mencapai 200 persen.

Dalam pertemuan itu, Arsjad mengatakan, Kadin Indonesia menyampaikan masukan untuk menyempurnakan rencana penerapan kebijakan bea masuk produk-produk impor. Masukan ini bertujuan agar kebijakan itu tetap menghindari dampak negatif dari kebijakan itu. Salah satunya, masukan agar penerapan bea masuk tak menghambat akses bahan baku industri dalam negeri.

“Mendukung fasilitasi perdagangan dan kemudahan usaha agar kebijakan impor tidak menghambat akses bahan baku dan tetap menjaga iklim investasi,” kata Arsjad di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Kadin juga meminta pemerintah meninjau kembali jenis-jenis kode Harmonized System (HS) yang terdampak oleh kebijakan impor. Sebelum regulasi anyar disosialisasikan oleh pemerintah, Kadin juga meminta ada pendampingan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Hasil dari rapat, Arsjad menuturkan, Kemendag dan Kadin sepakat membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengusut data impor ilegal. Satgas ini tidak hanya melibatkan Kadin, tetapi juga asosiasi-asosiasi pengusaha lain, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi). “Kadin rumah dari semuanya,” kata Arsjad.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan, Kemendag dan Kadin menemukan perbedaan data yang besar dalam pertemuan di kantornya itu. Dia mencontohkan, BPS mencatat impor sebesar US$ 100 juta. Tapi data dari luar negeri bisa mencapai US$ 300 juta. “Bedanya jauh, jomplang. Ini yang kami ingin cari di mana salahnya,” kata dia, ditemui usai pertemuan.

Zulhas mengatakan, perbedaan data impor itu terutama berasal dari tujuh komoditas impor dari berbagai negara yang rencananya akan dipagari dengan bea masuk yang tinggi. Tujuh komoditas itu yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung rencana pemerintah menerapkan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD) untuk tujuh komoditas impor. Induk organisasi dunia usaha itu setuju pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan safeguard, karena ada potensi negara eksportir akan memberlakukan retaliasi atau hambatan balasan.

“Jangan sampai kemudian nanti mendapatkan perhatian dari negara lain, juga ada pengaruhnya kepada relatiasi dan lain-lain,” ujar Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi, dan Luar Negeri Kadin Indonesia Shinta W. Kamdani di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Shinta mencontohkan, pemerintah Filipina pernah memberlakukan hambatan dagang untuk komoditas kopi melalui mekanisme special safeguard pada 2019. Hambatan ini disebabkan surplus perdagangan Indonesia lebih besar dari negara itu. Akibatnya, emiten produsen makanan dan minuman, PT Mayora Tbk. menderita kerugian hingga US$ 16 juta atau Rp 225 miliar.

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) itu menuturkan, Filipina waktu itu bisa menerapkan special safeguard karena komoditas sasarannya merupakan produk pertanian. Sementara dalam konteks hari ini, pemerintah tak bisa memberlakukan special safeguard karena komoditas sasarannya, antara lain merupakan tekstil dan produk tekstil (TPT).

“Jadi dia (TPT) harus pakai safeguard secara menyeluruh. Itu pengaruhnya banyak. Makanya sekarang pemerintah ini sangat berhati-hati,” kata dia.

Saat ini, Shinta menuturkan, pemerintah sedang bekerja dengan menggandeng berbagai instansi untuk menerapkan besaran safeguard yang ideal. Menurut dia, penentuan safeguard itu tidak mudah karena memerlukan analisis mendalam yang berdasarkan standar World Trade Organization (WTO). “Jangan sampai nanti kita juga kena,” kata dia.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) tengah menyelidiki impor selama tiga tahun ke belakang. Penyelidikan ini akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas itu adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki. Bea masuk ini tidak hanya dari Cina, seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara. Adapun persentase bea masuk bisa 10 sampai dengan 200 persen, tergantung hasil penyelidikan KPPI dan KADI.

“Mereka harus melihat impornya tiga tahun (ke belakang) itu berapa. Betul apa tidak sih itu banjir impor. Ini kan terdata,” ujar pria yang akrab disapa Zulhas itu saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin, 8 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat nilai utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2024 sebesar US$ 407,3 miliar. Bila dirupiahkan, nilai utang tersebut berkisar Rp 6.586 triliun (asumsi kurs Rp 16.169 per dolar AS).

Utang tersebut naik 1,8 persen secara year on year (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5 persen (yoy) pada April 2024.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, kenaikan utang luar negeri itu berasal dari ULN sektor publik. "Baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

BI menilai struktur utang tersebut tetap sehat dan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu terlihat dari dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9 persen dari total ULN.

Erwin menyebutkan, ULN pemerintah juga tetap terjaga pada Mei 2024 sebesar US$ 191 miliar. Dengan demikian, secara tahunan utang luar negeri pemerintah mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy).

Adapun perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pemerintah pun tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Pemerintah juga mengarahkan pemanfaatan utang untuk mendukung APBN, khususnya dalam membiayai sektor produktif dan prioritas yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (13,6 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen).

Lebih jauh, BI melihat utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Tak hanya itu, ULN swasta juga tetap terjaga pada Mei 2024 dan tercatat sebesar US$ 197,6 miliar. Bila dilihat secara tahunan, angka ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8 persen (yoy).

Adapun perkembangan ULN itu terutama bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy).

Jika dilihat dari sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta. ULN swasta pun didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta.

Untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN, kata Erwin, juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Caranya dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat nilai utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2024 sebesar US$ 407,3 miliar. Bila dirupiahkan, nilai utang tersebut berkisar Rp 6.586 triliun (asumsi kurs Rp 16.169 per dolar AS).

Utang tersebut naik 1,8 persen secara year on year (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5 persen (yoy) pada April 2024.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, kenaikan utang luar negeri itu berasal dari ULN sektor publik. "Baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

BI menilai struktur utang tersebut tetap sehat dan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu terlihat dari dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9 persen dari total ULN.

Erwin menyebutkan, ULN pemerintah juga tetap terjaga pada Mei 2024 sebesar US$ 191 miliar. Dengan demikian, secara tahunan utang luar negeri pemerintah mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy).

Adapun perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pemerintah pun tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Pemerintah juga mengarahkan pemanfaatan utang untuk mendukung APBN, khususnya dalam membiayai sektor produktif dan prioritas yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (13,6 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen).

Lebih jauh, BI melihat utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Tak hanya itu, ULN swasta juga tetap terjaga pada Mei 2024 dan tercatat sebesar US$ 197,6 miliar. Bila dilihat secara tahunan, angka ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8 persen (yoy).

Adapun perkembangan ULN itu terutama bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy).

Jika dilihat dari sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta. ULN swasta pun didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta.

Untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN, kata Erwin, juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Caranya dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

TEMPO.CO, Jakarta - Bank Indonesia (BI) mencatat nilai utang luar negeri (ULN) Indonesia pada Mei 2024 sebesar US$ 407,3 miliar. Bila dirupiahkan, nilai utang tersebut berkisar Rp 6.586 triliun (asumsi kurs Rp 16.169 per dolar AS).

Utang tersebut naik 1,8 persen secara year on year (yoy), setelah mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,5 persen (yoy) pada April 2024.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, kenaikan utang luar negeri itu berasal dari ULN sektor publik. "Baik pemerintah maupun bank sentral, serta sektor swasta," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin, 15 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

BI menilai struktur utang tersebut tetap sehat dan didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Hal itu terlihat dari dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tercatat sebesar 29,8 persen, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9 persen dari total ULN.

Erwin menyebutkan, ULN pemerintah juga tetap terjaga pada Mei 2024 sebesar US$ 191 miliar. Dengan demikian, secara tahunan utang luar negeri pemerintah mencatat kontraksi pertumbuhan sebesar 0,8 persen (yoy), setelah pada April 2024 terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy).

Adapun perkembangan ULN tersebut terutama dipengaruhi oleh peningkatan aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan domestik, seiring dengan sentimen positif kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Pemerintah pun tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara prudensial, terukur, oportunistik, dan fleksibel untuk mendapatkan pembiayaan yang paling efisien dan optimal.

Pemerintah juga mengarahkan pemanfaatan utang untuk mendukung APBN, khususnya dalam membiayai sektor produktif dan prioritas yang di antaranya mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (21 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,7 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (13,6 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,5 persen).

Lebih jauh, BI melihat utang luar negeri pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah.

Tak hanya itu, ULN swasta juga tetap terjaga pada Mei 2024 dan tercatat sebesar US$ 197,6 miliar. Bila dilihat secara tahunan, angka ULN swasta mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0,4 persen (yoy), melanjutkan kontraksi pada April 2024 sebesar 2,8 persen (yoy).

Adapun perkembangan ULN itu terutama bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6 persen (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) tumbuh sebesar 0,1 persen (yoy).

Jika dilihat dari sektor ekonomi, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9 persen dari total ULN swasta. ULN swasta pun didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta.

Untuk menjaga agar struktur ULN tetap sehat, Bank Indonesia dan pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Peran ULN, kata Erwin, juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Caranya dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.

TEMPO.CO, Jakarta - Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho mengatakan pemerintah perlu melakukan beberapa hal untuk menggenjot penerimaan pajak. Salah satunya adalah dengan segera mendorong penghiliran. “Pada akhirnya yang perlu kita lakukan adalah mempercepat langkah hilirisasi itu sendiri,” ujarnya, saat dihubungi 12 Juli 2024.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indreawati memaparkan penerimaan pajak pada paruh awal 2024 terkontraksi 7 persen. Dari Januari hingga Juni jumlahnya baru mencapai 44,5 persen terhadap APBN. Penerimaan perpajakanI terdiri dari Pajak, Bea dan Cukai. Pajak pada semester 1 2024 hanya Rp 893 triiliun dibanding periode yang sama tahun lalu yakni Rp 970 triliun. Sementara Bea dan cukai kali ini Rp 134,2 triliun, menurun dibanding sebelumnya yakni Rp 135,4 triliun.

Bendahara negara mengatakan penerimaan pajak disebabkan adanya pelemahan harga komoditas dan penurunan kinerja perusahaan, khususnya sektor industri pertambangan dan pengolahan. Sedangkan bea dan cukai merosot karena penurunan penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT).

Saat ini penurunan penerimaan pajak terjadi di industri sektor komoditas seperti batubara dan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO). Selanjutnya ia mendorong pemerintah menjamin kepastian industri melakukan produksi dalam negeri.

Terkait cukai, Andry Satrio mengatakan pemerintah perlu meningkatkan objek baru. Salah satunya adalah Minuman Berpemanis dalam Kemasan (MBDK). Selain untuk pengendalian, Ia memaparkan, hal ini juga dapat meningkatkan penerimaan negara. Minuman berkemanis dalam kemasan itu sebetulnya jadi source of income jug. Jadi perlu segera, karena sudah diatur juga di dalam peraturan yang jelas,” ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah menargetkan penerimaan cukai MBDK pada 2024 sebesar Rp 4,38 triliun. Anggota DPR telah menyetujui usulan pemerintah memasukkan komponen MBDK secara resmi pada Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Hal ini dikuatkan dalam Peraturan Presiden nomor 76 tahun 2023.

Kebijakan ini juga masuk dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025. Salah satu tujuannya untuk mendukung penerimaan negara salah satunya adalah ekstensifikasi cukai dengan penambahan objek cukai baru.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus hingga 50 bulan beruntun sejak Mei 2020. Adapun surplus perdagangan yang dibukukan di periode Juni 2024 sebesar US$ 2,39 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan surplus dagang per Juni 2024 berasal dari nilai transaksi ekspor sebesar US$ 20,84 miliar, serta impor sebesar US$ 18,45 miliar.

Jika dirinci berdasarkan kontribusi surplus sektoral, ekspor migas di bulan Juni 2024 sebesar US$ 1,23 miliar, dan ekspor nonmigas mencapai US$ 19,06 miliar. Adapun untuk impor migas di periode serupa tahun lalu mencapai US$ 3,27 miliar, serta impor nonmigas sebesar US$ 15,2 miliar.

Amalia menyatakan surplus yang diperoleh dari transaksi perdagangan sektor nonmigas sebenarnya lebih tinggi, yakni US$ 4,43 miliar. Meski begitu, keuntungan itu tereduksi oleh defisit perdagangan sektor migas sebesar US$ 2,04 miliar.

"Selama Januari–Juni 2024 sektor migas mengalami defisit US$ 10,11 miliar, namun masih terjadi surplus pada sektor nonmigas US$ 25,55 miliar, sehingga secara total mengalami surplus US$ 15,44 miliar," ujar Amalia, Senin, 15 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, ia mengatakan tiga negara penyumbang surplus terbesar bagi neraca perdagangan RI di periode Juni 2024 yakni India sebesar US$ 1,47 miliar, Amerika Serikat US$ 1,21 miliar, serta Filipina US$ 694 juta.

Sedangkan negara dengan penyumbang defisit terdalam bagi neraca dagang Indonesia di periode yang sama yaitu Cina US$ 693,4 juta, Australia US$ 331,1 juta, dan Thailand US$ 327,8 juta.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia mencatatkan surplus hingga 50 bulan beruntun sejak Mei 2020. Adapun surplus perdagangan yang dibukukan di periode Juni 2024 sebesar US$ 2,39 miliar.

Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan surplus dagang per Juni 2024 berasal dari nilai transaksi ekspor sebesar US$ 20,84 miliar, serta impor sebesar US$ 18,45 miliar.

Jika dirinci berdasarkan kontribusi surplus sektoral, ekspor migas di bulan Juni 2024 sebesar US$ 1,23 miliar, dan ekspor nonmigas mencapai US$ 19,06 miliar. Adapun untuk impor migas di periode serupa tahun lalu mencapai US$ 3,27 miliar, serta impor nonmigas sebesar US$ 15,2 miliar.

Amalia menyatakan surplus yang diperoleh dari transaksi perdagangan sektor nonmigas sebenarnya lebih tinggi, yakni US$ 4,43 miliar. Meski begitu, keuntungan itu tereduksi oleh defisit perdagangan sektor migas sebesar US$ 2,04 miliar.

"Selama Januari–Juni 2024 sektor migas mengalami defisit US$ 10,11 miliar, namun masih terjadi surplus pada sektor nonmigas US$ 25,55 miliar, sehingga secara total mengalami surplus US$ 15,44 miliar," ujar Amalia, Senin, 15 Juli 2024, seperti dikutip dari Antara.

Lebih lanjut, ia mengatakan tiga negara penyumbang surplus terbesar bagi neraca perdagangan RI di periode Juni 2024 yakni India sebesar US$ 1,47 miliar, Amerika Serikat US$ 1,21 miliar, serta Filipina US$ 694 juta.

Sedangkan negara dengan penyumbang defisit terdalam bagi neraca dagang Indonesia di periode yang sama yaitu Cina US$ 693,4 juta, Australia US$ 331,1 juta, dan Thailand US$ 327,8 juta.

TEMPO.CO, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia akan mempelajari dampak positif dan negatif dari rencana pemerintah membentuk family office. Program ini bertujuan menarik investasi dari luar negeri dengan memberikan sejumlah fasilitas kepada keluarga-keluarga ultrakaya, seperti manajemen keuangan, perencanaan pajak, filantropi, dan penjagaan harta.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid melihat program ini sebagai produk unggulan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menarik investasi. Namun, menurut dia, gagasan ini muncul untuk mendapatkan eksplorasi terlebih dahulu. “Sebagai negara, (Indonesia) harus ada produk-produk yang dikeluarkan dengan mempertimbangkan negara lain,” kata dia di Menara Kadin, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin, 15 Juli 2024.

Ihwal gagasan family office yang telah menjadi percakapan publik, Arsjad Rasjid mendukung gagasan ini terus dihidupkan. Menurut dia, semua program memiliki sisi positif dan negatif, tinggal pemangku kebijakan mengambil mana yang terbaik untuk Indonesia. “Kami akan pelajari, positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana,” kata dia.

Arsjad Rasjid menuturkan, gagasan pembentukan family office muncul dalam konteks kompetisi dengan negara-negara tetangga, seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Kalau tidak bisa kompetitif dengan negara-negara tetangga, tutur Arsjad Rasjid, Indonesia akan kalah. Dia menilai akan sulit menarik investasi bila program untuk mewujudkannya terus ditolak.

Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk. ini juga menilai, Indonesia membutuhkan uang masuk ke dalam negeri. Ujungnya, kata dia, pemerintah bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk generasi muda. Dia juga menyinggung bonus demografi yang kian menunjukkan pentingnya lapangan pekerjaan.

Ekonom sekaligus Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan pemerintah perlu mengkaji lebih dalam rencana pembentukan family office. Menurut Bhima, berbagai studi menunjukkan, negara yang menjadi tempat family office adalah negara surga pajak atau mampu memberikan tarif pajak super rendah.

“Apakah Indonesia cuma dijadikan sebagai suaka pajak dan tempat pencucian uang, misalnya?” kata Bhima kepada Tempo, Selasa, 2 Juli 2024.

Selain berpotensi menjadi suaka pajak dan tempat pencucian uang, dia khawatir investasi family office tidak masuk sektor riill, seperti untuk membangun pabrik. Namun, hanya untuk diputar di instrumen keuangan, seperti pembelian saham dan surat utang.

Rencana pembentukan family office awalnya disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui dan memanggil sejumlah menteri dan pejabat untuk membahas skema pembentukannya.

Luhut menyatakan dia sedang menyusun regulasi terpadu terkait family office. Salah satu regulasi yang bakal ditetapkan adalah orang yang menaruh uangnya di family office tidak dikenakan pajak, tetapi diharuskan berinvestasi, yang akan dikenakan pajak.

"Dan investasi nanti akan kita pajaki,” kata Luhut melalui akun Instagram resmi @luhut.pandjaitan, dikutip Tempo pada 2 Juli lalu.

TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara, yang ditekan Jokowi pada 11 Juli 2024, melahirkan kontroversi karena mengatur rentang waktu Hak Guna Usaha HGU untuk pengelolaan lahan di IKN sampai 95 tahun dan bisa diperpanjang sampai 95 tahun lagi.

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan menyatakan optimistis HGU 190 tahun dapat menarik lebih banyak investasi ke IKN.

“Kalau kemarin kan belum ada kejelasan statusnya. Jadi, bagaimana orang ngebangun, enggak ada tanahnya. Kemarin itu baru selesai aturannya, ditandatangani Presiden. Mudah-mudahan dengan itu, yang tadi (investor) berminat untuk membangun, berinvestasi di IKN” kata Zulhas, sapaan populer Zulkifli Hasan, di Jakarta, Minggu, 14 Juli 2024.

PKS menilai regulasi HGU dan HGB ratusan tahun bertentangan dengan prinsip hak menguasai negara terhadap Bumi, Air, dan Ruang Angkasa serta prinsip kedaulatan rakyat di bidang ekonomi seperti yang diatur Pasal 33 UUD 1945. PKS juga melihat pemberian konsesi ini tanpa disertai mekanisme kontrol berupa pemberian sanksi dan pencabutan hak dan evaluasi yang jelas kepada pemegang HGU dan Hak Pakai.

“Hal ini jelas semakin menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pemilik modal, memanjakan investor, dan abai terhadap kepentingan rakyat,” tulis PKS.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Dewi Kartika menyebut pemberian HGU sampai 190 tahun, serta hak guna bangunan atau HGB dan hak pakai bagi investor di IKN sampai 190 tahun adalah kebijakan yang lebih buruk dari masa penjajahan Belanda di Indonesia.

Di luar IKN atau Ibu Kota Nusantara, HGU tunduk padaUndang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria biasa disebut UU Agraria. Pada Pasal 29, HGU dapat diberikan untuk jangka waktu maksimal 25 tahun. Untuk perusahaan dengan kebutuhan tertentu, dapat diberikan dengan jangka waktu maksimal 35 tahun.

Penjelasan Pasal 29, berbunyi: "Menurut sifat dan tujuannya hak guna-usaha adalah hak yang waktu berlakunya terbatas. Jangka waktu 25 atau 35 tahun dengan kemungkinan memperpanjang dengan 25 tahun dipandang sudah cukup lama untuk keperluan pengusahaan tanaman-tanaman yang berumur panjang. Penetapan jangka-waktu 35 tahun misalnya mengingat pada tanaman kelapa sawit".

Disebutkan juga HGU hanya untuk WNI dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan beroperasi di Indonesia.

Perpres tentang HGU di IKN ini memperkuat Peraturan Pemerintah No. 12/2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal Bagi Pelaku Usaha di IKN, yang diteken Presiden Joko Widodo pada 6 Maret 2023 lalu.

Beda dengan sistem sewa Hong Kong

Hong Kong adalah wilayah Cina yang disewakan ke Inggris selama 99 tahun pada 1 Juli 1898 setelah kekalahan Tiongkok dalam Perang Candu (1839-1842). Selama disewa, Inggris berhak mengelola Hong Kong sesuai undang-undang pemerintah Inggris hingga perjanjian berakhir pada 30 Juni 1997.

Menurut Mendag Zulhas, HGU itu sebatas hak pakai atau hak untuk mengelola lahan. Artinya, tanah yang dipakai di IKN itu tetap milik negara.

Ketentuan yang berlaku juga tetap sesuai hukum di Indonesia.

“HGU itu bisa diperpanjang terus, kaya di Singapura bisa 90 tahun. Kalau kita kan berapa, 20 tahun, tetapi kan tetap milik negara, kan namanya hak guna,” ujar dia.

Hak Guna Usaha selain diatur dalam UU Pokok Agraria (Undang-Undang No. 5 Tahun 1960) , juga ada dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Atas Pakai Tanah, yang direvisi dengan terbitnya PP Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Pada Pasal 22, disebutkan bahwa HGU diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun, diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun dan diperbarui untuk jangka waktu paling larna 35 tahun.

Setelah masa HGU habis, pengelolaan tanah kembali ke negara.