TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani, menyebut pekerja migran Indonesia atau PMI kerap mengalami malasah lewat praktik penempatan yang dikendalikan para sindikat dan mafia. "Ini kejahatan internasional yang tidak hanya sindikatnya ada di Indonesia, tapi juga ada di negara-negara penempatan," kata Benny saat memberikan kuliah umum perihal Pekerja Migran Indonesia di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, Rabu, 9 Juli 2024. "Ini adalah bisnis kotor, bisnis haram, yang perputaran uangnya sangat besar," tutur dia, di depan mahasiswa dan pejabat Rektorat UIN.

Praktik para sindikat dan mafia itu menurut Benny berlangsung lama. Banyak pekerja migran yang menjadi korban. "Tapi kritik saya, negara abai, negara tidak hadir, dan bahkan takluk melawan para sindikat dan mafia pedagangan orang," tutur dia.

Padahal menurutnya, Indonesia punya kekuatan hukum tentang pencegahan TPPO dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selain itu ada Peraturan Presiden tentang penanganan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang. Namun menurutnya penanganan soal pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia tidak efektif.

Menurutnya, para sindikat dan mafia TPPO sulit tersentuh hukum karena dibekingi oknum-oknum yang memiliki atribut kekuasaan di negara ini.

Dari sekian banyak pekerja migran yang menjadi korban, menurutnya perempuan adalah yang paling rentan. "Kaum perempuan 80 persen korban perdagangan manusia," ucap dia.

Saat ini berdasarkan data BP2MI, jumlah pekerja migran di luar negeri berdasarkan negara tujuan penempatan per 2007-13 Juni 2024 berjumlah 5.067.984 orang. Dalam empat tahun terakhir yakni 2020-Juni 2024 ada penambahan pekerja migran sekitar 820 ribu orang.

Adapun penempatan PMI dengan skema Government to Government (G to G) melalui BP2MI per periode empat tahun terakhir 30.165 orang. Penempatan PMI dengan skema G to G berada Korea Selatan, Jepang, dan Jerman. Sementara yang berada di luar skema G to G, kata dia, tersebar di sepuluh negara, yakni Malaysia (1.598.678 orang), Taiwan (1.013.526 orang), Kore Korea Selatan (115.004 orang), Brunei Darussalam (96.625 orang), Singapura (334.159), Hongkong (992.814 orang), Uni Emirat Arab (179.451 orang), Arab Saudi (459.370 orang) Qatar (76.659 orang), dan Oman (63.224 orang).

Benny mengatakan, berdasarkan data BP2MI dalam penanganan PMI terkendala (bermasalah) tercatat sebanyak 110.056 orang pada 2020-7 Juni 2024. Sebanyak 90 persen dari korban itu adalah pekerja migran. Sementara dari jumlah ini, 80 persen korbannya adalah pekerja migran perempuan.

Pada periode yang sama, Benny mengatakan, penanganan pemulangan jenazah PMI sebanyak 2.570 orang. Sebanyak 90 persen adalah korban dari kejahatan pekerja migran. Sebanyak 80 persen pemulangan jenazah adalah perempuan dan ibu-ibu. "Dan dari bisnis ini mereka mengambil keuntungan besar," kata dia.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mendirikan Indonesian Tax Centre di Australia (INTACT Australia) pada Jumat, 12 Juli 2024. Peresmian pusat pajak Indonesia di Australia itu dibangun atas kerja sama perpajakan Indonesia dengan Australia. INTACT Australia bertujuan menjadi pusat penelitian unggulan dan platform kolaborasi bagi peneliti dan ahli perpajakan Indonesia di Australia. Di hari yang sama, Building Resilient Tax System Seminar turut diadakan secara daring melalui Zoom Meeting.

"Acara seminar tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan kebijakan perpajakan berkelanjutan, meningkatkan administrasi perpajakan, dan memperkuat kerja sama perpajakan antara Indonesia dan Australia," ujar Chairman of INTACT AUS, Henderi Gunadi yang juga sekaligus sebagai Staff Direktorat Jenderal Pajak RI saat membuka seminar pada Jumat, 12 Juli 2024.

Dalam seminar tersebut, Direktur P2Humas DJP, Dwi Astuti mengatakan kolaborasi tersebut merupakan bentuk keuntungan bagi Indonesia bisa bekerja sama dengan Australia dalam sistem perpajakan. "Tentu ini akan bermanfaat untuk memperkuat kolaborasi dan inovasi dalam sistem perpajakan antara Indonesia dan Australia," ujar Dwi.

Penasihat Senior dari Prospera (Kantor Pajak di Australia), Grant Leader berharap kerja sama ini bisa bertahan untuk jangka waktu panjang. Menurut Grant, Australia percaya Indonesia juga memiliki tujuan dan tantangan yang sama. Australia, menurutnya melihat Indonesia memiliki potensi untuk membuat solusi bersama atas tantangan-tantangan yang ada. "Kami merasa terhormat dengan kerja sama ini dan kami memiliki fokus pada pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan dan bertahan lama," ujar dia.

Dalam seminar itu, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Monash University John Bevacqua, juga turut menegaskan perlunya keterlibatan dari sektor swasta atau perusahaan teknologi swasta besar. Hal ini dikarenakan sektor swasta berfungsi membantu pemerintah dalam menyediakan atau mengembangkan alat sistem pajak yang baik untuk negara.

Akademisi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Haula Rosdiana, menginginkan INTAC AUS dapat membantu melakukan persiapan sistem teknologi perpajakan di Indonesia dan memberikan literasi kepada masyarakat."Masyarakat kita tidak mengerti tentang pajak," tutur dia. "Perlu adanya kontribusi kepada masyarakat terkait literasi pajak negara, salah satunya dibuatkan program penyuluhan atau sosialisasi tentang pajak," tambahnya.

Sebagai satu-satunya pusat pajak Indonesia di Australia dan salah satu dari dua pusat internasional di dunia, INTACT Australia berkomitmen mempromosikan keunggulan penelitian, memfasilitasi pertukaran pengetahuan, mendukung pengembangan kebijakan, dan memperkuat kerja sama bilateral di bidang perpajakan antara kedua negara.

TEMPO.CO, Jakarta - Industri manufaktur dalam negeri sedang tertekan oleh gempuran barang impor. Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Andry Satrio Nugroho mengatakan pemerintah kurang sejalan dalam menetapkan kebijakan impor.

Ia mencontohkan Peraturan Menteri Perdagangan nomor 8 tahun 2024 yang mengalami revisi tiga kali. Saat ini Menteri Perindustrian mengusulkan aturan tersebut dikembalikan ke ketetapan awal. "Ada inkonsistensi antara pemerintah," ujarnya kepada Tempo, Jumat 12 Juli 2024.

Andry mengaku sepakat dengan pilihan ke aturan pertama yakni Permendag nomor 36 tahun 2023. Namun harus dipastikan tidak lagi ada perubahan lain, karena hal ini berkaitan dengan kepastian bisnis.

Pemberantasan impor ilegal juga perlu dilakukan lewat pengetatan di post border. Ia mengapresiasi rencana pembentukan satuan tugas pemberantasan oleh Menteri Perdagangan. Namun perlu melibatkan entitas lain tidak hanya Kementerian Perdagangan dan asosiasi pengusaha. Karena masalah ini butuh penanganan dari banyak pemangku kepentingan.

Sebelumnya Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang, mengatakan regulasi yang berkali-kali direvisi jadi tantangan bagi pengusaha."Perubahan-perubahan tersebut membuat bingung para pelaku industri dalam negeri,” ujarnya lewat pernyataan resmi, dikutip Jumat, 12 Juli 2024.

Politikus Partai Golkar itu mengaku menerima aduan resmi dari asosiasi dan pelaku industri yang mengeluhkan kebijakan impor tersebut. Aturan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan itu dianggap mematikan industri dalam negeri.

Melalui pemberlakuan aturan itu, industri dalam negeri akan sangat kesulitan menghadapi gempuran barang-barang impor, yang harganya sangat murah. Menurut dia hal itu berdampak pada banyak perusahaan yang tutup dan melakukan PHK.

Agus mengatakan beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas untuk mencari solusi di tengah jeritan industri dalam negeri. Pada pertemuan tersebut upaya yang disetujui adalah penetapan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) dan bea masuk antidumping (BMAD).

Dalam rapat, ia telah mengusulkan kepada presiden agar dapat memberlakukan kembali Permendag impor yang lama. “Bapak Presiden mengatakan untuk segera dikaji. Karena menurut pandangan kami, Permendag 36/2023 itu merupakan yang paling ideal,” ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan mempertanyakan Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap 16 perusahaan pelat merah, khususnya perusahaan yang rugi atau kinerjanya yang minim. Menurut dia, prinsip PMN adalah investasi pemerintah yang ditanamkan pada perseroan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.

“Kalau investasi di perusahaan yang rugi atau kinerjanya takperform, tentu patut dipertanyakan, apakah sejalan dengan tujuan tersebut. Sulit diterima nalar, kalau BUMN rugi dan tak menjalankan penugasan pemerintah, justru mendapatkan PMN,” ujarnya kepada Tempo, Jumat, 12 Juli 2024.

Ironiya, kata Herry, sebagai ada perusahaan seperti Waskita Karya yang pada 2021 rugi tapi tetap bayar tantiem atau bonus kinerja ke Dewan Komisaris dan Direksi. Pada tahun itu, kata dia, Waskita juga dapat PMN sebesar Rp 7,9 triliun merujuk PP Nomor 116/2021. “Jangan-jangan, PMN justru digunakan untuk bayar bonus ke manajemen perusahaan. Ini tragis. BUMN rugi, tapi bayar bonus, bahkan dapat suntikan modal dari pemerintah,” kata Herry.

Ia pun menyoroti maraknya BUMN namun lini bisnis yang mirip, merupakan persoalan yang coba diselesaikan pemerintah melalui konsolidasi, misalnya membentuk holding. Tapi persoalan yang lebih mendasar, kata dia, mestinya tak semua lini usaha dimasuki oleh BUMN. “Cukup yang strategis saja, misalnya energi, pangan, infrastruktur. Untuk sektor pariwisata misalnya, tidak strategis untuk diurus oleh BUMN,” kata dia.

Tak hanya itu, Herry juga menuturkan dalam konsolidasi BUMN juga perlu dikritisi, seperti kasus holding asuransi Indonesia Financial Group (IFG) yang nama perusahaannya PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Hampir setiap tahun sejak awal menjadi holding pada 2022, ia mengatakan mendapatkan PMN triliunan rupiah. “Ini kan jadi beban negara. Lagi pula, apa perlu pemerintah punya perusahaan asuransi? Mestinya kan tidak. Kita sudah punya bank BUMN yang lebih strategis dalam mendukung perekonomian nasional,” ujarnya.

Menurut dia, publik juga nyaris tak pernah mendengar hasil audit khusus terhadap penggunaan PMN yang sudah diberikan. Ia tak ingin PMN digunakan untuk memberikan fasilitas termasuk bayar bonus kepada manajemen kendati perusahaan merugi. “BUMN yang tak strategis ya dibubarkan saja. Biarkan swasta yang berkembang. Tak perlu BUMN masuk di seluruh sektor usaha,” ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus mengatakan pemerintah hendaknya mencari penyebab masalah perusahaan yang merugi atau tak berkembang, namun diberikan PMN. “PMN murni harus atas dasar kepentingan bisnis, tak ada kepentingan politik apapun, apalagi momentumnya diberikan di penghujung periode pemerintah dan DPR,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah menyederhanakan BUMN, tak sekadar soal jumlah melainkan juga proses bisnis dan manajemennya sehingga terjadi efisiensi. Hal itu, kata dia, biaya produksi BUMN jauh lebih tinggi dari swasta,

“Saat ini ada persaingan sesama BUMN karena di sektor industri yang sama bisa ada lebih dari satu BUMN, sementara jika di-merger juga penuh masalah, mulai dari corporate value yang berbeda hingga standar kesejahteraan karyawan dan hal itu membuat gap,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PMN yang digelontorkan itu untuk pertama kalinya bersumber dari setoran dividen BUMN, bukan dibiayai oleh utang. “Ini pertama kali PMN yang didorong Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, karena dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Sepanjang 2020–2024, total setoran dividen BUMN ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sementara, suntikan PMN pada periode itu sebesar Rp 217,9 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar Rp 61,9 triliun. Menurut Erick, ini memberi kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN menjadi benteng ekonomi nasional.

Begitu pula dengan Staf Khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengatakan perihal PMN sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah. “PMN itu penugasan, (perusahaan) BUMN ditugaskan untuk mengerjakan kebijakan-kebijakan pemerintah,” katanya kepada Tempo, Jumat, 12 Juli 2024.

Arya menuturkan, dalam fenomena bisnis acapkali kebijakannya tak begitu bernilai ekonomis di tahap awal sehingga yang mengerjakan dari perusahaan BUMN itu sendiri. “Misalnya bangun jalan tol, itu tak ekonomis untuk tahap awal. Karena marketnya belum ada, sehingga kalau kita tunggu swasta itu bisa lama. Tapi kan butuh pendanaan, di situlah ada penugasan,” ujar Arya.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan mempertanyakan Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap 16 perusahaan pelat merah, khususnya perusahaan yang rugi atau kinerjanya yang minim. Menurut dia, prinsip PMN adalah investasi pemerintah yang ditanamkan pada perseroan sebagai kekayaan negara yang dipisahkan.

“Kalau investasi di perusahaan yang rugi atau kinerjanya takperform, tentu patut dipertanyakan, apakah sejalan dengan tujuan tersebut. Sulit diterima nalar, kalau BUMN rugi dan tak menjalankan penugasan pemerintah, justru mendapatkan PMN,” ujarnya kepada Tempo, Jumat, 12 Juli 2024.

Ironiya, kata Herry, sebagai ada perusahaan seperti Waskita Karya yang pada 2021 rugi tapi tetap bayar tantiem atau bonus kinerja ke Dewan Komisaris dan Direksi. Pada tahun itu, kata dia, Waskita juga dapat PMN sebesar Rp 7,9 triliun merujuk PP Nomor 116/2021. “Jangan-jangan, PMN justru digunakan untuk bayar bonus ke manajemen perusahaan. Ini tragis. BUMN rugi, tapi bayar bonus, bahkan dapat suntikan modal dari pemerintah,” kata Herry.

Ia pun menyoroti maraknya BUMN namun lini bisnis yang mirip, merupakan persoalan yang coba diselesaikan pemerintah melalui konsolidasi, misalnya membentuk holding. Tapi persoalan yang lebih mendasar, kata dia, mestinya tak semua lini usaha dimasuki oleh BUMN. “Cukup yang strategis saja, misalnya energi, pangan, infrastruktur. Untuk sektor pariwisata misalnya, tidak strategis untuk diurus oleh BUMN,” kata dia.

Tak hanya itu, Herry juga menuturkan dalam konsolidasi BUMN juga perlu dikritisi, seperti kasus holding asuransi Indonesia Financial Group (IFG) yang nama perusahaannya PT Badan Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI). Hampir setiap tahun sejak awal menjadi holding pada 2022, ia mengatakan mendapatkan PMN triliunan rupiah. “Ini kan jadi beban negara. Lagi pula, apa perlu pemerintah punya perusahaan asuransi? Mestinya kan tidak. Kita sudah punya bank BUMN yang lebih strategis dalam mendukung perekonomian nasional,” ujarnya.

Menurut dia, publik juga nyaris tak pernah mendengar hasil audit khusus terhadap penggunaan PMN yang sudah diberikan. Ia tak ingin PMN digunakan untuk memberikan fasilitas termasuk bayar bonus kepada manajemen kendati perusahaan merugi. “BUMN yang tak strategis ya dibubarkan saja. Biarkan swasta yang berkembang. Tak perlu BUMN masuk di seluruh sektor usaha,” ujarnya.

Senada, Direktur Eksekutif Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus mengatakan pemerintah hendaknya mencari penyebab masalah perusahaan yang merugi atau tak berkembang, namun diberikan PMN. “PMN murni harus atas dasar kepentingan bisnis, tak ada kepentingan politik apapun, apalagi momentumnya diberikan di penghujung periode pemerintah dan DPR,” ujarnya.

Ia juga menyarankan agar pemerintah menyederhanakan BUMN, tak sekadar soal jumlah melainkan juga proses bisnis dan manajemennya sehingga terjadi efisiensi. Hal itu, kata dia, biaya produksi BUMN jauh lebih tinggi dari swasta,

“Saat ini ada persaingan sesama BUMN karena di sektor industri yang sama bisa ada lebih dari satu BUMN, sementara jika di-merger juga penuh masalah, mulai dari corporate value yang berbeda hingga standar kesejahteraan karyawan dan hal itu membuat gap,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan PMN yang digelontorkan itu untuk pertama kalinya bersumber dari setoran dividen BUMN, bukan dibiayai oleh utang. “Ini pertama kali PMN yang didorong Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, karena dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick, ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam, 10 Juli 2024.

Sepanjang 2020–2024, total setoran dividen BUMN ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sementara, suntikan PMN pada periode itu sebesar Rp 217,9 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar Rp 61,9 triliun. Menurut Erick, ini memberi kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN menjadi benteng ekonomi nasional.

Begitu pula dengan Staf Khusus Erick Thohir, Arya Sinulingga, mengatakan perihal PMN sebesar total Rp 44,24 triliun untuk 16 perusahaan pelat merah. “PMN itu penugasan, (perusahaan) BUMN ditugaskan untuk mengerjakan kebijakan-kebijakan pemerintah,” katanya kepada Tempo, Jumat, 12 Juli 2024.

Arya menuturkan, dalam fenomena bisnis acapkali kebijakannya tak begitu bernilai ekonomis di tahap awal sehingga yang mengerjakan dari perusahaan BUMN itu sendiri. “Misalnya bangun jalan tol, itu tak ekonomis untuk tahap awal. Karena marketnya belum ada, sehingga kalau kita tunggu swasta itu bisa lama. Tapi kan butuh pendanaan, di situlah ada penugasan,” ujar Arya.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menggelar rapat kerja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Sri Mulyani menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mengalami kenaikan defisit yang menyentuh 2,7 persen.

Proyeksi kenaikan defisit APBN tersebut disebabkan adanya penurunan penerimaan pajak penghasilan atau PPH dari perusahaan yang basis komoditas seperti sawit, batu bara, dan nikel "Ada faktor pendapatan negara hingga pengeluaran atau belanja negara yang tidak mencapai target APBN," tambahnya.

"APBN 2024 mengalami kenaikan defisit dan untuk itu akan digunakan sisa anggaran lebih dari tahun sebelumnya sebanyak Rp100 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa, 9 Juli 2024.

Selain itu, kata Sri Mulyani, ia sudah meminta Izin kepada DPR Untuk Gunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun. Sehingga pemerintah dapat melakukan pembiyaan defisit APBN 2024 melalui pinjaman luar negeri atau melalui penekanan pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Dalam hal ini, SAL memang bisa digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 147/2021. Bahwa, SAL dapat digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kas temporer, pembiayaan anggaran, ataupun stabilisasi.

Untuk diketahui, dalam APBN 2024, pemerintah sudah memberikan anggaran terhadap penggunaan SAL senilai Rp51,4 Triliun dan dengan adanya tambahan penggunaan SAL senilai 100 Triliun maka total SAL yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiyaan pada tahun ini akan menjadi Rp151,4 Triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran pada 2024 sebesar 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp 609,7 triliun. Artinya, defisit 2024 diperkirakan naik dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 337,3 triliun atau 1,61 persen dari PDB. Per semester I 2024 saja, defisit APBN dilaporkan sebesar Rp 77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB.

"Kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya, terjadi kenaikan defisit dari 2,29 persen ke 2,7 persen dari PDB," kata Sri Mulyani.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Anggaran DPR RI, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani, dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menggelar rapat kerja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa 9 Juli 2024. Dalam rapat tersebut Sri Mulyani menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 akan mengalami kenaikan defisit yang menyentuh 2,7 persen.

Proyeksi kenaikan defisit APBN tersebut disebabkan adanya penurunan penerimaan pajak penghasilan atau PPH dari perusahaan yang basis komoditas seperti sawit, batu bara, dan nikel "Ada faktor pendapatan negara hingga pengeluaran atau belanja negara yang tidak mencapai target APBN," tambahnya.

"APBN 2024 mengalami kenaikan defisit dan untuk itu akan digunakan sisa anggaran lebih dari tahun sebelumnya sebanyak Rp100 triliun," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa, 9 Juli 2024.

Selain itu, kata Sri Mulyani, ia sudah meminta Izin kepada DPR Untuk Gunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp100 triliun. Sehingga pemerintah dapat melakukan pembiyaan defisit APBN 2024 melalui pinjaman luar negeri atau melalui penekanan pada penerbitan Surat Berharga Negara (SBN).

Dalam hal ini, SAL memang bisa digunakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 147/2021. Bahwa, SAL dapat digunakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan kas temporer, pembiayaan anggaran, ataupun stabilisasi.

Untuk diketahui, dalam APBN 2024, pemerintah sudah memberikan anggaran terhadap penggunaan SAL senilai Rp51,4 Triliun dan dengan adanya tambahan penggunaan SAL senilai 100 Triliun maka total SAL yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembiyaan pada tahun ini akan menjadi Rp151,4 Triliun.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan defisit anggaran pada 2024 sebesar 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp 609,7 triliun. Artinya, defisit 2024 diperkirakan naik dibandingkan tahun 2023 yang mencapai Rp 337,3 triliun atau 1,61 persen dari PDB. Per semester I 2024 saja, defisit APBN dilaporkan sebesar Rp 77,3 triliun atau 0,34 persen dari PDB.

"Kami memproyeksikan APBN 2024 akan ditutup defisit dari keseimbangan primer mencapai Rp 110,8 triliun dan defisit total mencapai Rp 609,7 triliun. Ini artinya, terjadi kenaikan defisit dari 2,29 persen ke 2,7 persen dari PDB," kata Sri Mulyani.

TEMPO.CO, Batam - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menangapi persoalan masih banyaknya masyarakat asli Melayu Pulau Rempang yang menolak untuk direlokasi dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Airlangga terlihat memaklumi penolakan itu, ia akan terus melakukan upaya agar investasi PSN Rempang Eco City terealisasi.

"Ya, semua tentu dilakukan secara bertahap," kata Airlangga saat ditanya terkait masih banyaknya warga Rempang menolak PSN Rempang Eco City, dalam konferensi pers perkembangan PSN Rempang Eco-city, di BP Batam, Jumat 12 Juli 2024.

Di kesempatan yang sama Airlangga juga meminta Forkopinda untuk selalu berkoordinasi agar PSN Rempang bisa terealisasi. "Agar realisasi dari PSN ini bisa diselenggarakan. Dan tentunya dari Kementerian terkait, apakah itu PUPR, apakah itu Kementerian LHK, untuk menyelesaikan hal-hal yang diperlukan, terutama untuk ketersediaan lahan,” ungkap Airlangga.

Rencana investasi di Kawasan Rempang sendiri diperkirakan akan mencapai Rp381 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja langsung sejumlah 308.000 orang hingga tahun 2080. Saat ini menurut siaran pers BP Batam total warga Rempang yang setuju relokasi dan sudah meninggalkan kampung mereka adalah 138 KK, sedangkan warga yang terdampak PSN Rempang untuk tahap pertama 961 KK, total keseluruhan terdapag 7000 lebih warga terdampak.

Saat mendengarkan data tersebut Airlangga tidak memberikan komentar panjang, ia hanya menegaskan semuanya dikejarkan bertahap. "Semua dilakukan bertahap, ada tahapan yang diselesaikan tahun ini, ada tahun depan," kata Airlangga.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Boy Even Sembiring meminta pemerintah terbuka dalam segala hal soal PSN Rempang. "Pemerintah kami minta terbuka sebenarnya ini MoU nya apa saja dengan Xinyi" kata Boy saat dihubungi, Jumat, 12 Juli 2024. Tidak hanya itu, Boy meminta pemerintah juga terbuka soal rencana pembanguna PSN ini.

Saat ini masyarakat Rempang terus melakukan aksi tolak relokasi. Mereka menegaskan tidak akan bergeser sejengkalpun dari kampung halaman mereka. "Satu kata dari kami, tolak relokasi," ujar Miswadi salah seorang warga baru-baru ini dalam diskusi Universitas Gajah Mada (UGM). Bagi warga kampung tua di Rempang adalah sejarah budaya dan leluhur mereka. Sehingga mereka tak mau diganti rugi maupun untung.

YOGI EKA SAHPUTRA

TEMPO.CO, Batam - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menangapi persoalan masih banyaknya masyarakat asli Melayu Pulau Rempang yang menolak untuk direlokasi dampak Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City. Airlangga terlihat memaklumi penolakan itu, ia akan terus melakukan upaya agar investasi PSN Rempang Eco City terealisasi.

"Ya, semua tentu dilakukan secara bertahap," kata Airlangga saat ditanya terkait masih banyaknya warga Rempang menolak PSN Rempang Eco City, dalam konferensi pers perkembangan PSN Rempang Eco-city, di BP Batam, Jumat 12 Juli 2024.

Di kesempatan yang sama Airlangga juga meminta Forkopinda untuk selalu berkoordinasi agar PSN Rempang bisa terealisasi. "Agar realisasi dari PSN ini bisa diselenggarakan. Dan tentunya dari Kementerian terkait, apakah itu PUPR, apakah itu Kementerian LHK, untuk menyelesaikan hal-hal yang diperlukan, terutama untuk ketersediaan lahan,” ungkap Airlangga.

Rencana investasi di Kawasan Rempang sendiri diperkirakan akan mencapai Rp381 triliun dengan target penyerapan tenaga kerja langsung sejumlah 308.000 orang hingga tahun 2080. Saat ini menurut siaran pers BP Batam total warga Rempang yang setuju relokasi dan sudah meninggalkan kampung mereka adalah 138 KK, sedangkan warga yang terdampak PSN Rempang untuk tahap pertama 961 KK, total keseluruhan terdapag 7000 lebih warga terdampak.

Saat mendengarkan data tersebut Airlangga tidak memberikan komentar panjang, ia hanya menegaskan semuanya dikejarkan bertahap. "Semua dilakukan bertahap, ada tahapan yang diselesaikan tahun ini, ada tahun depan," kata Airlangga.

Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Riau Boy Even Sembiring meminta pemerintah terbuka dalam segala hal soal PSN Rempang. "Pemerintah kami minta terbuka sebenarnya ini MoU nya apa saja dengan Xinyi" kata Boy saat dihubungi, Jumat, 12 Juli 2024. Tidak hanya itu, Boy meminta pemerintah juga terbuka soal rencana pembanguna PSN ini.

Saat ini masyarakat Rempang terus melakukan aksi tolak relokasi. Mereka menegaskan tidak akan bergeser sejengkalpun dari kampung halaman mereka. "Satu kata dari kami, tolak relokasi," ujar Miswadi salah seorang warga baru-baru ini dalam diskusi Universitas Gajah Mada (UGM). Bagi warga kampung tua di Rempang adalah sejarah budaya dan leluhur mereka. Sehingga mereka tak mau diganti rugi maupun untung.

YOGI EKA SAHPUTRA

TEMPO.CO, Jakarta -Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hasan Sadili mengatakan, penyediaan tiket elektronik kepada penumpang naik ke kapal adalah wajib dan harus digunakan pada 26 kapal Pelni. Alasannya, penyediaan sistem e-tiket adalah bagian kewajiban pelayanan umum (PSO).

"Supaya masyarakat mudah membeli tiket secara online. Pembelian tiket bisa di mana saja, kapan saja," ujar Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hasan Sadili kepada Tempo lewat sambungan telepon, Jumat, 12 Juli 2024.

Sistem elektronik itu sendiri menurutnya sudah berjalan bertahun-tahun. Bahkan tanpa masalah. Namun, masih ada masyarakat yang belum memanfaatkannya. "Mungkin informasi pembelian tiket online ini belum bisa dicapai oleh keseluruhan masyarakat," tutur dia. Dia mencontohkan, masyarakat yang misalnya tidak mengenal teknologi informasi atau IT. Namun Pelni, kata dia, menyediakan situs khusus dan aplikasi pembelian tiket elektronik.

Tanggapan Hasan itu muncul terkait adanya keluhan masyarakat yang alami kesulitan membeli tiket di loket Pelni maupun secara daring. Keluhan itu disampaikan salah satu anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mufti Aimah Nurul Anam, dalam rapat dengar pendapat di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Mufti mengatakan, sejak 2019 telah mengingatkan Pelni tentang keluhan masyarakat di Nusa Tenggara Timur dan Papua yang alami kesulitan membeli tiket. Baik saat mau beli di online maupun di loket penjualan karcis. "Kenyataannya sejak awal, selama bertahun-tahun, saya concern soal pencaloan ini sampai sekarang tidak diatasi," kata Mufti, saat dihubungi pada Jumat, 12 Juli 2024. Kritik ini juga disampaikan saat rapat dengar pendapat bersama PT Pelni pada Selasa, 9 Juli lalu.

Berdasarkan kritik DPR soal calo tiket kapal, kata Hasan, kementerian meminta Pelni menambah sarana dan prasarana untuk kenyamanan para pengguna kapal. Seperti mesin cetak tiket, sistem perolehan tiket lebih transparan, dan sosialisasi lebih masif. "Itu akan kami surati kepada teman-teman operator di PT Pelni," ucap dia.

Menurut Hasan, tiap tahunnya, Kementerian Perhubungan mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,4-3,2 triliun untuk PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni. Duit itu diberikan untuk operasional 26 kapal melayani penumpang di seluruh kepulauan Indonesia.

Pemberian subsidi itu sama seperti kereta api yang juga mendapatkan subsidi. Kasubdit Angkutan Laut Dalam Negeri Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub, Hasan Sadili menyebut berbeda dengan transportasi laut, subsidi kepada kereta justru lebih tinggi. "Range-nya fluktuatif tergantung misalnya sistemnya. Kayak kemarin kan pas Covid-19 kapal kan banyak berhenti, maka nilai anggaran disesuaikan," kata Hasan saat dihubungi Tempo melalui sambungan telepon, Jumat, 12 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai rencana pemerintah menggabungkan atau merger tujuh BUMN Karya menjadi tiga perusahaan berpotensi tidak efektif. Sebab, pola yang digunakan adalah menempelkan perusahaan sakit ke perusahaan yang secara keuangan sehat.

“Ini sama saja memberikan beban kepada perusahaan yang secara keuangan sehat tersebut,” ujar Herry saat dihubungi Tempo, Sabtu, 13 Juli 2024.

Kementerian BUMN berencana menggabungkan tujuh BUMN Karya menjadi tiga perusahaan. Tujuh perusahaan pelat merah bidang infrastruktur itu yakni PT Hutama Karya, PT Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT Pembangunan Perumahan Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya (ADHI) Tbk., PT Brantas Abipraya, dan PT Nindya Karya.

Herry merincikan, dalam penggabungan itu, Hutama Karya akan ikut menyelesaikan beban Waskita Karya. Sementara PTPP ikut membantu masalah Wijaya Karya. “Bisa-bisa, yang sudah sehat malah tertular virus dari perusahaan yang sakit,” kata Herry.

Dia mengungkit, Wijaya Karya yang sehat pun akhirnya mengaku terseret proyek kereta cepat yang membuatnya jadi rugi. Sepanjang 2023, perusahaan konstruksi pelat merah itu menderita kerugian hingga Rp 7,12 triliun.

Herry menilai, rencana pembentukan Holding BUMN Karya ini hanya bertujuan jangka pendek. Menurut dia, ada kecenderungan pemerintah ingin lepas tangan dengan menyerahkan BUMN yang sakit untuk diurus oleh BUMN yang sehat.

Ujungnya, kata dia, penyerahan tanggung jawab ini akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, kas negara harus menambal kebutuhan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). “Sekarang saja sudah terus-terusan modalnya ditambal oleh pemerintah, kata dia.

Herry mengatakan, satu contoh buruk dari kasus seperti ini adalah Indonesia Financial Group (PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia), induk perusahaan Jiwasraya. Sejak dikukuhkan menjadi holding asuransi pada 2020 hingga saat ini, IFG selalu disuapi PMN triliunan.

Tak hanya itu, Herry melihat BUMN karya yang kinerjanya biru berpotensi menghadapi risiko reputasi lantaran digabung dengan BUMN sakit. Kalau Hutama Karya dan PTPP menerbitkan obligasi, kata dia, mereka akan memiliki risiko obligasi tinggi sehingga terkompensasi pada suku bunga mahal.

Herry juga menilai pemerintah terlalu cepat mengambil keputusan konsolidasi yang bertujuan jangka pendek. Pemerintah tak pernah menyampaikan hasil audit terhadap kinerja manajemen dari BUMN yang bermasalah. Padahal, dia menilai audit itu penting agar perusahaan tidak jatuh ke kubangan yang sama di kemudian hari. “Kalau langsung digabung, sama saja nihil pertanggungjawaban,” kata dia.

HAN REVANDA PUTRA

TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dari Datanesia Institute, Herry Gunawan, menilai rencana pemerintah menggabungkan atau merger tujuh BUMN Karya menjadi tiga perusahaan berpotensi tidak efektif. Sebab, pola yang digunakan adalah menempelkan perusahaan sakit ke perusahaan yang secara keuangan sehat.

“Ini sama saja memberikan beban kepada perusahaan yang secara keuangan sehat tersebut,” ujar Herry saat dihubungi Tempo, Sabtu, 13 Juli 2024.

Kementerian BUMN berencana menggabungkan tujuh BUMN Karya menjadi tiga perusahaan. Tujuh perusahaan pelat merah bidang infrastruktur itu yakni PT Hutama Karya, PT Waskita Karya Tbk. (WSKT), PT Pembangunan Perumahan Tbk. (PTPP), PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), PT Adhi Karya (ADHI) Tbk., PT Brantas Abipraya, dan PT Nindya Karya.

Herry merincikan, dalam penggabungan itu, Hutama Karya akan ikut menyelesaikan beban Waskita Karya. Sementara PTPP ikut membantu masalah Wijaya Karya. “Bisa-bisa, yang sudah sehat malah tertular virus dari perusahaan yang sakit,” kata Herry.

Dia mengungkit, Wijaya Karya yang sehat pun akhirnya mengaku terseret proyek kereta cepat yang membuatnya jadi rugi. Sepanjang 2023, perusahaan konstruksi pelat merah itu menderita kerugian hingga Rp 7,12 triliun.

Herry menilai, rencana pembentukan Holding BUMN Karya ini hanya bertujuan jangka pendek. Menurut dia, ada kecenderungan pemerintah ingin lepas tangan dengan menyerahkan BUMN yang sakit untuk diurus oleh BUMN yang sehat.

Ujungnya, kata dia, penyerahan tanggung jawab ini akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sebab, kas negara harus menambal kebutuhan dengan Penyertaan Modal Negara (PMN). “Sekarang saja sudah terus-terusan modalnya ditambal oleh pemerintah, kata dia.

Herry mengatakan, satu contoh buruk dari kasus seperti ini adalah Indonesia Financial Group (PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia), induk perusahaan Jiwasraya. Sejak dikukuhkan menjadi holding asuransi pada 2020 hingga saat ini, IFG selalu disuapi PMN triliunan.

Tak hanya itu, Herry melihat BUMN karya yang kinerjanya biru berpotensi menghadapi risiko reputasi lantaran digabung dengan BUMN sakit. Kalau Hutama Karya dan PTPP menerbitkan obligasi, kata dia, mereka akan memiliki risiko obligasi tinggi sehingga terkompensasi pada suku bunga mahal.

Herry juga menilai pemerintah terlalu cepat mengambil keputusan konsolidasi yang bertujuan jangka pendek. Pemerintah tak pernah menyampaikan hasil audit terhadap kinerja manajemen dari BUMN yang bermasalah. Padahal, dia menilai audit itu penting agar perusahaan tidak jatuh ke kubangan yang sama di kemudian hari. “Kalau langsung digabung, sama saja nihil pertanggungjawaban,” kata dia.

HAN REVANDA PUTRA