TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi diterbitkan pemerintah. Perpres 75/2004 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024 ini memuat aturan soal penetapan nilai tanah di kawasan IKN.Ada insentif dan kemudahan fasilitas perizinan berusaha bagi para investor IKN.

Jokowi meneken Perpres itu pada Kamis, 11 Juli 2024. Salinan beleid dapat dilihat di situs JDIH Kementerian Sekretaris Negara pada Jumat, 12 Juli 2024. Perpres ini berfungsi untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

"Pemberian insentif dan fasilitas Perizinan Berusaha dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial," tulis pasal 3. Pasal selanjutnya menyebut untuk mengebut pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara bisa menarik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Apa saja poin-poin penting dari Perpres tersebut?

Obral HGU hingga 190 tahun untuk investor di IKN

Sementara itu, melalui Pasal 9 pemerintah mengobral Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun untuk investor.

Investor diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu hingga 95 tahun, yang bisa diperpanjang hingga dua siklus. Artinya pemodal memiliki hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara di IKN sampai 190 tahun.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2 (a).

Selain HGU, hak guna bangunan atau HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama. Kemudian, dapat dilakukan pembeerian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Artinya, HGB bisa diperpanjang hingga 160 tahun.

Kemudian, pada ayat 2 (c) disebutkan, hak papaki untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarial pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 9 ayat 3.

Dalam ayat 4 juga disebutkan, Otorita IKN melakukan evaluasi lima tahun setelah pemberian hak siklus pertama terhadap pemenuhan persyaratan: (a) tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; (b) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; (c) syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak; (d) pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; (e) tanah tidak terindikasi terlantar.

Pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha.

Selain mengatur HGU dan HGB, Perpres 75 juga mengatur pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha. Fasilitas tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial.

"Pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi ayat 2.

Penetapan nilai tanah dilakukan oleh Kepala Otorita IKN

Dalam Pasal 6, disebut bahwa penetapan nilai tanah di IKN merupakan wewenang Kepala Otorita IKN. Ini bertujuan untuk pengelolaan tanah aset dalam penguasaan (ADP) Otorita IKN dan pelaksanaan investasi di IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nilai tanah ADP yang ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN berdasarkan Zona Penilaian Tanah mengacu pada perhitungan nilai tanah oleh penilai publik.

Nilai tanah yang telah ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN menjadi acuan bagi Kementerian ATR/BPN untuk menetapkan zona nilai tanah. Nantinya, zona nilai tanah dipublikasikan oleh Kementerian ATR/BPN.

HATTA MUARABAGJA | RIRI RAHAYU I DANIEL A FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 Tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi diterbitkan pemerintah. Perpres 75/2004 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024 ini memuat aturan soal penetapan nilai tanah di kawasan IKN.Ada insentif dan kemudahan fasilitas perizinan berusaha bagi para investor IKN.

Jokowi meneken Perpres itu pada Kamis, 11 Juli 2024. Salinan beleid dapat dilihat di situs JDIH Kementerian Sekretaris Negara pada Jumat, 12 Juli 2024. Perpres ini berfungsi untuk menjalankan perintah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN.

"Pemberian insentif dan fasilitas Perizinan Berusaha dapat diberikan kepada Pelaku Usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial," tulis pasal 3. Pasal selanjutnya menyebut untuk mengebut pembangunan Otorita Ibu Kota Nusantara bisa menarik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Apa saja poin-poin penting dari Perpres tersebut?

Obral HGU hingga 190 tahun untuk investor di IKN

Sementara itu, melalui Pasal 9 pemerintah mengobral Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun untuk investor.

Investor diberikan Hak Guna Usaha (HGU) dengan jangka waktu hingga 95 tahun, yang bisa diperpanjang hingga dua siklus. Artinya pemodal memiliki hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara di IKN sampai 190 tahun.

"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2 (a).

Selain HGU, hak guna bangunan atau HGB diberikan untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama. Kemudian, dapat dilakukan pembeerian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi. Artinya, HGB bisa diperpanjang hingga 160 tahun.

Kemudian, pada ayat 2 (c) disebutkan, hak papaki untuk jangka waktu paling lama 80 tahun melalui satu siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.

"Pemberian hak atas tanah melalui satu siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilakukan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarial pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," bunyi Pasal 9 ayat 3.

Dalam ayat 4 juga disebutkan, Otorita IKN melakukan evaluasi lima tahun setelah pemberian hak siklus pertama terhadap pemenuhan persyaratan: (a) tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak; (b) pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak; (c) syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak; (d) pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; (e) tanah tidak terindikasi terlantar.

Pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha.

Selain mengatur HGU dan HGB, Perpres 75 juga mengatur pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha. Fasilitas tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3, dapat diberikan kepada pelaku usaha yang melaksanakan pembangunan penyediaan dan pengelolaan layanan dasar dan/atau sosial serta fasilitas komersial.

"Pemberian insentif dan fasilitas perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara, kementerian/lembaga, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," demikian bunyi ayat 2.

Penetapan nilai tanah dilakukan oleh Kepala Otorita IKN

Dalam Pasal 6, disebut bahwa penetapan nilai tanah di IKN merupakan wewenang Kepala Otorita IKN. Ini bertujuan untuk pengelolaan tanah aset dalam penguasaan (ADP) Otorita IKN dan pelaksanaan investasi di IKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Nilai tanah ADP yang ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN berdasarkan Zona Penilaian Tanah mengacu pada perhitungan nilai tanah oleh penilai publik.

Nilai tanah yang telah ditetapkan oleh Kepala Otorita IKN menjadi acuan bagi Kementerian ATR/BPN untuk menetapkan zona nilai tanah. Nantinya, zona nilai tanah dipublikasikan oleh Kementerian ATR/BPN.

HATTA MUARABAGJA | RIRI RAHAYU I DANIEL A FAJRI

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Perencanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Agung Wicaksono mengklaim sudah mengantongi 421 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi dari investor. Ia menyebut jumlah LoI itu termasuk dari investor-investor pelopor yang telah serius menanam modal di proyek ibu kota baru.

"Investor pelopor kan 45 perusahaan, sejauh ini," kata Agung ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 12 Juli 2024.

Otorita IKN menargetkan investasi masuk Rp 100 triliun hingga akhir 2024. Adapun sejak groundbreaking pertama hingga groundbreaking keenam, Otorita membukukan investasi Rp 51,3 triliun. Agung mengatakan masih mengejar sisa target itu.

Sebagai informasi, pembangunan IKN di Kalimantan Timur secara menyeluruh disebut membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun. Pembiayaan ini diambil sebesar 20 persen dari APBN dan 80 persen dari non-APBN.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024, di antaranya mengatur soal guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB). Dalam pasal 9, pemerintah menyebut HGU bisa diperpanjang hingga 190 tahun dan HGB hingga 160 tahun.

Perpres ini kemudian disorot anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama yang menilai aturan soal hak atas tanah itu tidak menjamin bisa menarik investor. Pasalnya, investasi di IKN seret bukan karena urusan hak atas tanah. Namun, karakteristik investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada. Kalaupun ada, tidak sampai 5 juta orang.

"Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun," kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Deputi Bidang Perencanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara (Otorita IKN) Agung Wicaksono mengklaim sudah mengantongi 421 letter of intent (LoI) atau surat minat investasi dari investor. Ia menyebut jumlah LoI itu termasuk dari investor-investor pelopor yang telah serius menanam modal di proyek ibu kota baru.

"Investor pelopor kan 45 perusahaan, sejauh ini," kata Agung ketika ditemui di Kementerian PUPR, Jumat, 12 Juli 2024.

Otorita IKN menargetkan investasi masuk Rp 100 triliun hingga akhir 2024. Adapun sejak groundbreaking pertama hingga groundbreaking keenam, Otorita membukukan investasi Rp 51,3 triliun. Agung mengatakan masih mengejar sisa target itu.

Sebagai informasi, pembangunan IKN di Kalimantan Timur secara menyeluruh disebut membutuhkan biaya sekitar Rp 466 triliun. Pembiayaan ini diambil sebesar 20 persen dari APBN dan 80 persen dari non-APBN.

Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Perpres yang diteken Presiden Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024, di antaranya mengatur soal guna usaha (HGU) dan hak guna bangunan (HGB). Dalam pasal 9, pemerintah menyebut HGU bisa diperpanjang hingga 190 tahun dan HGB hingga 160 tahun.

Perpres ini kemudian disorot anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama yang menilai aturan soal hak atas tanah itu tidak menjamin bisa menarik investor. Pasalnya, investasi di IKN seret bukan karena urusan hak atas tanah. Namun, karakteristik investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada. Kalaupun ada, tidak sampai 5 juta orang.

"Padahal perhitungan investasi baru menguntungkan jika minimal ada 5 juta penduduk dalam 10 tahun," kata dia melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meresmikan Implementasi Sertifikat Elektronik di 29 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah kemarin.

Peresmian yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah itu, AHY didampingi Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana dan Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Tengah Dwi Purnama.

AHY mengatakan saat ini 35 Kantor Pertanahan di Jawa Tengah sudah lengkap dan mampu melayani masyarakat yang ingin mendapatkan sertifikat elektronik.

“Transformasi digital adalah tuntutan zaman sekaligus tuntutan dari pelayanan publik yang harus kita bisa jawab melalui alih media. Dari serba fisik, serba konvensional, menjadi serba elektronik,” ujar Menteri AHY seperti dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Jumat, 12 Juli 2024.

Dengan peresmian ini, Jawa Tengah menjadi provinsi ke-20 di Indonesia yang telah mengimplementasikan Layanan Sertipikat Tanah Elektronik pada seluruh Kantor Pertanahannya. Keuntungan dari implementasi layanan pertanahan elektronik ini antara lain menghindari kejahatan pertanahan yang merugikan masyarakat.

“Dengan Sertifikat Tanah Elektronik, kami berharap semakin aman dari potensi kejahatan pertanahan karena masuk ke dalam database. Walaupun selalu ada kerentanan, cyber attacks, kita harus memperkuat sistem pengamanan terhadap semua data tanah dan tata ruang,” kata AHY.

AHY berharap transformasi digital ini akan mampu mengelola pendataan secara baik. Selain itu, AHY menyebut langkah ini akan semakin menguntungkan untuk ekonomi negara.

Selanjutnya: Sementara itu, Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan....

• 1
• 2
• Selanjutnya

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah.

"Jadi kami akan cari mekanisme di Muhammadiyah untuk membahas soal tambang ini lewat forum yang lebih besar. Kemungkinan itu akan kami bahas dalam pleno diperluas yang mengundang pimpinan wilayah seluruh Indonesia," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024

Sikap Muhammadiyah

Menurut Abdul Mu'ti, Muhammadiyah tak akan sembarangan dalam mengambil keputusan soal izin tambang untuk ormas ini. Ia menilai, seluruh elemen dalam organisasi harus terlibat, termasuk pengurus di tingkat daerah.

Keterlibatan seluruh elemen diperlukan karena jika tawaran izin tambang itu mereka terima maka waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya. Abdul Mu'ti juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal di Muhammadiyah sendiri.

"Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam rumah gitu," kata Abdul.

Meski belum ada tawaran dari pemerintah mengenai izin tambang ini, kata dia, pihaknya sudah mulai meminta pendapat dari para ahli soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan Ormas mengelola usaha pertambangan. Mereka khawatir peraturan tersebut belum kuat untuk dijadikan dasar hukum karena belum memiliki aturan turunan.

"Soal dasar PP ini, kan memang juga harus dijelaskan dulu. Dalam pengertian, akan masih ada ya perselisihan pendapat bahwa PP ini bertentangan dengan undang-undang. Muhammadiyah mengundang para pakar, ini yang benar bagaimana?” kata Abdul.

Abdul Mu’ti menegaskan Muhammadiyah juga masih akan mengkaji dampak baik dan buruk mengenai pengelolaan tambang.Karenanya, mereka meminta masukan dari para ahli lingkungan. Abdul Mu'ti berharap setelah rapat pleno diperluas, pihaknya bisa memberikan pandangan yang komprehensif mengenai izin tambang untuk ormas itu.

Sebelumnya, usai diskusi di ruang rapat Komisi IX di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024 lalu, Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ihsan Tanjung mengatakan, Muhammadiyah belum menentukan menerima atau menolak wilayah izin usaha pertambangan khusus itu.

“Tak ada kami menolak, belum pernah Muhammadiyah menolak. Karena kami belum menyatakan sikap apapun. Jadi kalau ada yang menolak itu personal bukan Muhammadiyah. Yang resmi dari Ketua Umum Muhammadiyah,” kata dia.

Ia mengungkapkan, memang ada perbedaan pendapat di internal Muhammadiyah, namun itu hal yang wajar.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I HAN REVANDA PUTRA I CICILIA OCHA

TEMPO.CO, Jakarta - Pimpinan Pusat Muhammadiyah gelar rapat pleno pada Sabtu, 13 Juli 2024 untuk mengkaji kebijakan pemerintah soal izin tambang untuk organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan termasuk memutuskan sikap jika mendapat tawaran mengelola tambang dari pemerintah.

"Jadi kami akan cari mekanisme di Muhammadiyah untuk membahas soal tambang ini lewat forum yang lebih besar. Kemungkinan itu akan kami bahas dalam pleno diperluas yang mengundang pimpinan wilayah seluruh Indonesia," kata Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024

Sikap Muhammadiyah

Menurut Abdul Mu'ti, Muhammadiyah tak akan sembarangan dalam mengambil keputusan soal izin tambang untuk ormas ini. Ia menilai, seluruh elemen dalam organisasi harus terlibat, termasuk pengurus di tingkat daerah.

Keterlibatan seluruh elemen diperlukan karena jika tawaran izin tambang itu mereka terima maka waktunya akan berlangsung puluhan tahun lamanya. Abdul Mu'ti juga menekankan, Muhammadiyah sangat berhati-hati dalam mengambil sikap mengenai persoalan izin tambang ini untuk meminimalisir terjadinya perpecahan internal di Muhammadiyah sendiri.

"Jangan sampai dapat tambang tapi kita kemudian tarik tambang di dalam rumah gitu," kata Abdul.

Meski belum ada tawaran dari pemerintah mengenai izin tambang ini, kata dia, pihaknya sudah mulai meminta pendapat dari para ahli soal Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 yang mengizinkan Ormas mengelola usaha pertambangan. Mereka khawatir peraturan tersebut belum kuat untuk dijadikan dasar hukum karena belum memiliki aturan turunan.

"Soal dasar PP ini, kan memang juga harus dijelaskan dulu. Dalam pengertian, akan masih ada ya perselisihan pendapat bahwa PP ini bertentangan dengan undang-undang. Muhammadiyah mengundang para pakar, ini yang benar bagaimana?” kata Abdul.

Abdul Mu’ti menegaskan Muhammadiyah juga masih akan mengkaji dampak baik dan buruk mengenai pengelolaan tambang.Karenanya, mereka meminta masukan dari para ahli lingkungan. Abdul Mu'ti berharap setelah rapat pleno diperluas, pihaknya bisa memberikan pandangan yang komprehensif mengenai izin tambang untuk ormas itu.

Sebelumnya, usai diskusi di ruang rapat Komisi IX di Senayan, Rabu, 26 Juni 2024 lalu, Pengamat Kebijakan Publik Muhammadiyah sekaligus Wakil Ketua Badan Arbitrase Syariah Nasional MUI, Ihsan Tanjung mengatakan, Muhammadiyah belum menentukan menerima atau menolak wilayah izin usaha pertambangan khusus itu.

“Tak ada kami menolak, belum pernah Muhammadiyah menolak. Karena kami belum menyatakan sikap apapun. Jadi kalau ada yang menolak itu personal bukan Muhammadiyah. Yang resmi dari Ketua Umum Muhammadiyah,” kata dia.

Ia mengungkapkan, memang ada perbedaan pendapat di internal Muhammadiyah, namun itu hal yang wajar.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menyetujui pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada ormas keagamaan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Minerba).

NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI I HAN REVANDA PUTRA I CICILIA OCHA

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha Jusuf Hamka alias Babah Alun disebut akan maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta pada November mendatang. Nama Jusuf Hamka mengapung setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan bos jalan tol itu agar mendampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

“Saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun (Jusuf Hamka),” kata Airlangga di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024.

Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, itu menilai kemampuan Jusuf Hamka bisa membantu Kaesang mengentaskan kemacetan di Jakarta dan mengalahkan kota pesaingnya, Bangkok, Thailand. Alasannya, Jusuf telah mempunyai pengalaman dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Menanggapi itu, Jusuf Hamka tak banyak bicara. Dia justru mengaku tak mengetahui dia dibahas dalam pertemuan elite Partai Golkar dengan PSI pada Kamis lalu. Namun, Jusuf Hamka tampak mendampingi Airlangga saat memberikan keterangan kepada awak media usai persamuhan itu. Dia juga tampak merespons panggilan Airlangga saat namanya disebut akan mendampingi Kaesang di Pilgub DKI.

"Saya cuma bisa bilang Innalillahi wainailaihi rojiun," kata Jusuf Hamka saat ditanya awak media apakah siap jika diajukan.

Profil Singkat

Jusuf Hamka atau akrab disapa Babah Alun lahir di Samarinda pada 5 Desember 1957. Ia memiliki nama asli Joseph Alun dan menjadi pengusaha sukses di bidang pembangunan jalan bebas hambatan (tol).

Nama belakangnya ia peroleh karena diangkat menjadi anak oleh ulama besar Indonesia, yaitu Buya Hamka dan memutuskan masuk Islam (mualaf). Saat mualaf Jusuf Hamka pun langsung diangkat sebagai anak oleh Buya Hamka.

Selanjutnya: Jusuf Hamka, yang berasal dari keluarga Tionghoa berpendidikan tinggi....

<!--more-->

Jusuf Hamka, yang berasal dari keluarga Tionghoa berpendidikan tinggi, mengalami masa kecil yang kaya pengalaman dan penuh prestasi. Jusuf Hamka lahir dari pasangan Joseph Suhaimi yang juga dikenal sebagai Jauw To Tjiang, seorang dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan ibunya, Suwanti Suhaimi, yang dikenal dengan nama Siaw Po Swan, seorang guru.

Jusuf Hamka mendapat julukan bos jalan tol karena kepemilikannya terhadap sejumlah ruas tol di Indonesia. Jalan bebas hambatan yang dimiliki Jusuf meliputi Tol Cawang-Tanjung Priok atau Tol Ir. Wiyoto Wiyono yang menerapkan sistem layang dengan teknik Sosrobahu, Tol Soreang-Pasirkoja, Tol Depok-Antasari (Andara), dan Tol Waru-Juanda.

Dalam kiprahnya di pendidikan, Jusuf telah menempuh studi di beberapa kampus yang berbeda. Awalnya, ia mengejar gelar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada 1974, sebelum melanjutkan studi kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti pada tahun yang sama.

Pada 1977, ia memperoleh gelar Administrasi Bisnis dari Columbia College dan pada 1980, ia menyelesaikan studi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya.

Dilansir dari p2k.stekom.ac.id, Jusuf Hamka adalah seorang pengusaha yang sangat sederhana, ia juga adalah pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Perusahaan tersebut ikut berperan dalam pembuatan Jalan Tol Cawang-Tanjung Priok. Jusuf Hamka juga merupakan salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dalam bisnis pada bidang jalan tol.

Jusuf Hamka juga memegang jabatan penting di beberapa perusahaan terkenal, seperti menjadi Komisaris Utama PT Mandara Permai, Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, dan masih banyak perusahaan ternama lainnya.

Jusuf Hamka, yang dikenal dengan nama Alun Josef, juga pendiri warung nasi kuning yang bertujuan membantu kaum duafa. Selain itu, ia juga mendirikan Masjid Babah Alun di bawah Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

ADIL AL HASAN | MYESHA FATINA RACHMAN (MAGANG PLUS) I EKA YUDHA SAPUTRA I ANDRY TRIYANTO TJITRA

TEMPO.CO, Jakarta - Pengusaha Jusuf Hamka alias Babah Alun disebut akan maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jakarta pada November mendatang. Nama Jusuf Hamka mengapung setelah Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengusulkan bos jalan tol itu agar mendampingi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep.

“Saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah malang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Alun (Jusuf Hamka),” kata Airlangga di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Golkar, Jakarta Barat, Kamis, 11 Juli 2024.

Airlangga, yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, itu menilai kemampuan Jusuf Hamka bisa membantu Kaesang mengentaskan kemacetan di Jakarta dan mengalahkan kota pesaingnya, Bangkok, Thailand. Alasannya, Jusuf telah mempunyai pengalaman dalam pembangunan infrastruktur jalan.

Menanggapi itu, Jusuf Hamka tak banyak bicara. Dia justru mengaku tak mengetahui dia dibahas dalam pertemuan elite Partai Golkar dengan PSI pada Kamis lalu. Namun, Jusuf Hamka tampak mendampingi Airlangga saat memberikan keterangan kepada awak media usai persamuhan itu. Dia juga tampak merespons panggilan Airlangga saat namanya disebut akan mendampingi Kaesang di Pilgub DKI.

"Saya cuma bisa bilang Innalillahi wainailaihi rojiun," kata Jusuf Hamka saat ditanya awak media apakah siap jika diajukan.

Profil Singkat

Jusuf Hamka atau akrab disapa Babah Alun lahir di Samarinda pada 5 Desember 1957. Ia memiliki nama asli Joseph Alun dan menjadi pengusaha sukses di bidang pembangunan jalan bebas hambatan (tol).

Nama belakangnya ia peroleh karena diangkat menjadi anak oleh ulama besar Indonesia, yaitu Buya Hamka dan memutuskan masuk Islam (mualaf). Saat mualaf Jusuf Hamka pun langsung diangkat sebagai anak oleh Buya Hamka.

Selanjutnya: Jusuf Hamka, yang berasal dari keluarga Tionghoa berpendidikan tinggi....

<!--more-->

Jusuf Hamka, yang berasal dari keluarga Tionghoa berpendidikan tinggi, mengalami masa kecil yang kaya pengalaman dan penuh prestasi. Jusuf Hamka lahir dari pasangan Joseph Suhaimi yang juga dikenal sebagai Jauw To Tjiang, seorang dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan ibunya, Suwanti Suhaimi, yang dikenal dengan nama Siaw Po Swan, seorang guru.

Jusuf Hamka mendapat julukan bos jalan tol karena kepemilikannya terhadap sejumlah ruas tol di Indonesia. Jalan bebas hambatan yang dimiliki Jusuf meliputi Tol Cawang-Tanjung Priok atau Tol Ir. Wiyoto Wiyono yang menerapkan sistem layang dengan teknik Sosrobahu, Tol Soreang-Pasirkoja, Tol Depok-Antasari (Andara), dan Tol Waru-Juanda.

Dalam kiprahnya di pendidikan, Jusuf telah menempuh studi di beberapa kampus yang berbeda. Awalnya, ia mengejar gelar di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta pada 1974, sebelum melanjutkan studi kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti pada tahun yang sama.

Pada 1977, ia memperoleh gelar Administrasi Bisnis dari Columbia College dan pada 1980, ia menyelesaikan studi Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jayabaya.

Dilansir dari p2k.stekom.ac.id, Jusuf Hamka adalah seorang pengusaha yang sangat sederhana, ia juga adalah pemilik PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Perusahaan tersebut ikut berperan dalam pembuatan Jalan Tol Cawang-Tanjung Priok. Jusuf Hamka juga merupakan salah satu pengusaha terkaya di Indonesia dalam bisnis pada bidang jalan tol.

Jusuf Hamka juga memegang jabatan penting di beberapa perusahaan terkenal, seperti menjadi Komisaris Utama PT Mandara Permai, Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, dan masih banyak perusahaan ternama lainnya.

Jusuf Hamka, yang dikenal dengan nama Alun Josef, juga pendiri warung nasi kuning yang bertujuan membantu kaum duafa. Selain itu, ia juga mendirikan Masjid Babah Alun di bawah Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, Tanjung Priok, Jakarta Utara.

ADIL AL HASAN | MYESHA FATINA RACHMAN (MAGANG PLUS) I EKA YUDHA SAPUTRA I ANDRY TRIYANTO TJITRA

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah menilai penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas produk keramik impor akan menuai respon dari negara lain, terutama Cina.

Menurut Imaduddin, kebijakan BMAD dapat memicu Cina untuk memberikan tindakan balasan. "Pemberian BMAD dapat memicu tindakan balasan (retaliasi) dari negara-negara eksportir yang terkena dampaknya, termasuk China yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat 12 Juli 2024.

Imaduddin menjelaskan, tindakan balasan tersebut bisa berupa pengenaan tarif atau hambatan perdagangan lainnya terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke pasar Cina. Menurut dia, pemerintah perlu melihat risiko tersebut sehingga realisasi BMAD tidak berdampak pada sektor perdagangan lainnya antara Indonesia dan Cina.

Apalagi, Imaduddin mengatakan, selama ini hubungan dagang Indonesia-Cina cukup kuat sepanjang 2023. Ia mencatat nilai ekspor Indonesia ke Cina mencapai US$ 64 miliar atau 23 persen dari total ekspor. "Angka ini mencerminkan ketergantungan yang signifkan terhadap pasar Cina. Jika BMAD benar diterapkan, maka retalisasi Cina dapat berdampak serius pada industri yang bergantung pada ekspor ke negara tersebut," kata dia.

Selain itu, Imaduddin melihat pengenaan BMAD untuk keramik juga tidak tepat sasaran. Ia menilai BMAD bisa memicu praktik perdagangan yang tidak sehat. Salah satunya, yakni monopoli dari industri yang menguasai pasar dalam negeri.

"Dan pada akhirnya akan mempengaruhi harga produk di level konsumen domestik yang meningkat. Itu bisa merugikan konsumen." kata Imaduddin.

Adapun ekonom senior Faisal Basri menyoroti dasar Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dalam penerapan BMAD atas produk keramik impor. Faisal menilai lembaga tersebut tidak transparan dalam menjabarkan proses perhitungan dan pengukuran tarif BMAD.

"Kurangnya transparansi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan pelaku industri," kata Faisal dalam keterangan tertulIs.

Menurut Faisal, analIsis KADI (Komite Anti Dumping Indonesia) juga keliru karena mencampurkan antara ubin merah dengan porselen sehingga bisa menyesatkan. "Pendekatan ini mengaburkan perbedaan antara kedua produk tersebut dan berpotensi menghasilkan kebijakan yang salah," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) Imaduddin Abdullah menilai penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) atas produk keramik impor akan menuai respon dari negara lain, terutama Cina.

Menurut Imaduddin, kebijakan BMAD dapat memicu Cina untuk memberikan tindakan balasan. "Pemberian BMAD dapat memicu tindakan balasan (retaliasi) dari negara-negara eksportir yang terkena dampaknya, termasuk China yang merupakan mitra dagang terbesar Indonesia," katanya melalui keterangan tertulis, Jumat 12 Juli 2024.

Imaduddin menjelaskan, tindakan balasan tersebut bisa berupa pengenaan tarif atau hambatan perdagangan lainnya terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke pasar Cina. Menurut dia, pemerintah perlu melihat risiko tersebut sehingga realisasi BMAD tidak berdampak pada sektor perdagangan lainnya antara Indonesia dan Cina.

Apalagi, Imaduddin mengatakan, selama ini hubungan dagang Indonesia-Cina cukup kuat sepanjang 2023. Ia mencatat nilai ekspor Indonesia ke Cina mencapai US$ 64 miliar atau 23 persen dari total ekspor. "Angka ini mencerminkan ketergantungan yang signifkan terhadap pasar Cina. Jika BMAD benar diterapkan, maka retalisasi Cina dapat berdampak serius pada industri yang bergantung pada ekspor ke negara tersebut," kata dia.

Selain itu, Imaduddin melihat pengenaan BMAD untuk keramik juga tidak tepat sasaran. Ia menilai BMAD bisa memicu praktik perdagangan yang tidak sehat. Salah satunya, yakni monopoli dari industri yang menguasai pasar dalam negeri.

"Dan pada akhirnya akan mempengaruhi harga produk di level konsumen domestik yang meningkat. Itu bisa merugikan konsumen." kata Imaduddin.

Adapun ekonom senior Faisal Basri menyoroti dasar Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dalam penerapan BMAD atas produk keramik impor. Faisal menilai lembaga tersebut tidak transparan dalam menjabarkan proses perhitungan dan pengukuran tarif BMAD.

"Kurangnya transparansi ini dapat menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan pelaku industri," kata Faisal dalam keterangan tertulIs.

Menurut Faisal, analIsis KADI (Komite Anti Dumping Indonesia) juga keliru karena mencampurkan antara ubin merah dengan porselen sehingga bisa menyesatkan. "Pendekatan ini mengaburkan perbedaan antara kedua produk tersebut dan berpotensi menghasilkan kebijakan yang salah," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Proses pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur terus menjadi sorotan menjelang upacara peringatan HUT Kemerdekaan RI Ke-79 di ibu kota baru tersebut.

Selain itu, Presiden Joko Widodo alias Jokowi juga direncanakan akan berkantor di IKN pada Juli ini. Namun, rencana tersebut belum pasti mengingat kesiapan infrastruktur penunjang, seperti air dan listrik yang belum tersedia.

“Airnya sudah siap, belum? Listriknya sudah siap, belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalo siap, pindah,” ujar Jokowi usai menyerahkan bantuan kemanusiaan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Senin, 8 Juli 2024.

Selain ketersediaan air dan listrik, berbagai kendala juga terjadi dalam proses pembangunan IKN Nusantara. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, hujan menjadi salah satu kendala dalam melanjutkan pembangunan di ibu kota baru tersebut.

“Masalahnya di sana hanya satu, hujan. Bulan kemarin dari 30 hari, hanya 8 hari yang terang. Selebihnya hujan. Sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya nggak kena hujan,” ujar Basuki.

Tak hanya itu, pembangunan infrastruktur dasar juga masih setengah jalan. Banyak ruas jalan di IKN baru ditimbun kerikil, belum disiram aspal. Bahkan, jalan menuju proyek Istana Presiden tertutup lumpur setiap kali hujan turun.

Menurut catatan Tempo, terdapat sejumlah masalah dalam proses pembangunan IKN. Mulai dari akses terhadap air bersih untuk makan dan mandi yang masih sulit di kawasan inti IKN, serta pembangunan infrastruktur yang belum memadai karena terhambat masalah lahan.

Masalah juga timbul dari rantai pasok material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan yang belum lancar karena akses ke zona inti IKN belum terbangun sepenuhnya. Dan permasalahan utama adalah anggaran pembangunan IKN yang masih mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karena investor maju-mundur dalam menanamkan modalnya.

Berdasarkan laporan Majalah Tempo berjudul“Tumpukan Masalah IKN yang Terungkap Setelah Bambang Susantono Mundur,”persoalan itu membuat presiden terpilih Prabowo Subianto disebut kurang antusias untuk buru-buru merampungkan pembangunan IKN Nusantara.

Dua petinggi Tim Kampanye Nasional Prabowo mengatakan tak ada pembahasan IKN dalam setiap pertemuan Prabowo dengan para ketua umum partai politik penyokongnya. Prabowo lebih banyak bicara soal makan bergizi gratis, yang merupakan janji kampanyenya.

Pembicaraan antara Tim Gugus Tugas Sinkronisasi yang dibentuk Prabowo dan Kementerian Keuangan pun tak menyinggung IKN dalam Rancangan APBN 2025. Dalam beberapa kesempatan, Prabowo malah menghidupkan kembali rencana pembangunan tanggul besar di Teluk Jakarta untuk menahan limpasan air laut agar tak menggerus daratan Jakarta.

“Kami perlu tanggul raksasa, itu program saya juga,” kata Prabowo dalam Qatar Economic Forum pada Mei 2024.

Seorang narasumber di lingkaran Prabowo mengatakan sudah ada kesepakatan di antara Prabowo dan calon wakilnya, Gibran Rakabuming Raka, bahwa soal IKN diserahkan sepenuhnya kepada putra Jokowi itu.

Ihwal ini, Bendahara Umum Partai Gerindra yang juga anggota Gugus Tugas Sinkronisasi, Thomas Djiwandono, tak menjawab dengan gamblang soal kebenaran kabar bahwa Gibran akan berfokus dalam pembangunan IKN. Dia hanya memastikan komitmen Prabowo untuk melanjutkan pembangunan IKN.

“Pak Prabowo berkomitmen melanjutkan pembangunan IKN,” ucap Thomas pada Kamis, 6 Juni 2024.

Dalam Qatar Economic Forum pada Mei lalu, Prabowo mengatakan pembangunan IKN memerlukan waktu 25-30 tahun. Pembangunan awal mesti menggunakan sumber dana dalam negeri dan kemudian dari luar negeri. “Ibu kota ini merupakan proyek politis,” ujarnya.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO