TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 44,24 triliun untuk 16 badan usaha milik negara (BUMN). Usulan itu disepakati sembilan fraksi dalam rapat dengar pendapat.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu malam.

Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR itu. Dia mengklaim, PMN itu untuk pertama kalinya bersumber dari dividen BUMN, bukan utang.

“Ini pertama kali PMN yang diodorng Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, karena dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick Thohir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Sepanjang 2020–2024, BUMN menyetor total dividen ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sementara, suntikan PMN pada periode itu sebesar Rp 217,9 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar Rp 61,9 triliun. Menurut Erick Thohir, ini memberi kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN menjadi benteng ekonomi nasional.

Dari total suntikan dana segar itu, Erick Thohir menyebut 90 persen di antaranya merupakan penugasan pemerintah. Dia merincikan, 7 persen digunakan untuk restrukrisasi, sementara 4 persen untuk pengembangan usaha. Sementara sisanya untuk pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya: Dalam draft kesimpulan....

<!--more-->

Dalam draft kesimpulan yang dilihat Tempo, berikut adalah rincian BUMN yang akan mendapatkn suntikan PMN:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Fase 2 dan 3.
2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.
3. PT PLN (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR.
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru.
6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru.
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.
8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan.
9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha.
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP.
13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Yogyakarta-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.
14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik.
15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.
16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL.

ADIL AL HASAN | HAN REVANDA

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Rp 44,24 triliun untuk 16 badan usaha milik negara (BUMN). Usulan itu disepakati sembilan fraksi dalam rapat dengar pendapat.

“Komisi VI DPR RI menerima penjelasan dan menyetujui usulan PMN Tahun Anggaran 2025 dari Kementerian BUMN," kata Wakil Ketua Komisi VI Sarmuji dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Menteri BUMN Erick Thohir di Jakarta, Rabu malam.

Erick Thohir merespons keputusan Komisi VI DPR itu. Dia mengklaim, PMN itu untuk pertama kalinya bersumber dari dividen BUMN, bukan utang.

“Ini pertama kali PMN yang diodorng Kementerian BUMN tidak berdasar utang negara, karena dividen lebih besar dari PMN,” kata Erick Thohir saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu malam.

Sepanjang 2020–2024, BUMN menyetor total dividen ke negara mencapai Rp 279,8 triliun. Sementara, suntikan PMN pada periode itu sebesar Rp 217,9 triliun. Dengan begitu, ada selisih sebesar Rp 61,9 triliun. Menurut Erick Thohir, ini memberi kepastian untuk penyehatan dan transformasi komitmen BUMN menjadi benteng ekonomi nasional.

Dari total suntikan dana segar itu, Erick Thohir menyebut 90 persen di antaranya merupakan penugasan pemerintah. Dia merincikan, 7 persen digunakan untuk restrukrisasi, sementara 4 persen untuk pengembangan usaha. Sementara sisanya untuk pembangunan infrastruktur.

Selanjutnya: Dalam draft kesimpulan....

<!--more-->

Dalam draft kesimpulan yang dilihat Tempo, berikut adalah rincian BUMN yang akan mendapatkn suntikan PMN:

1. PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp 13,86 triliun dalam rangka melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Fase 2 dan 3.
2. PT Asabri (Persero) sebesar Rp 3,61 triliun dalam rangka perbaikan permodalan.
3. PT PLN (Persero) sebesar Rp 3 triliun dalam rangka program listrik desa.
4. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan dalam rangka penjaminan KUR, dan mendorong untuk melakukan penyesuaian kecukupan IP KUR.
5. PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Rp 2,5 triliun dalam rangka pengadaan kapal baru.
6. PT BioFarma (Persero) sebesar Rp 2,21 triliun dalam rangka fasilitas capital expenditure baru.
7. PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2,09 triliun dalam rangka pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja.
8. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar Rp 2 triliun dalam rangka perbaikan struktur permodalan.
9. PT Len Industri (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka modernisasi dan peningkatan kapasitas produksi.
10. PT Danareksa (Persero) sebesar Rp 2 triliun dalam rangka pengembangan usaha.
11. PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 1,8 triliun dalam rangka pengadaan train set baru penugasan pemerintah.
12. PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) sebesar Rp. 1,62 triliun dalam rangka modal kerja program CPP.
13. PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk sebesar Rp 1,56 triliun dalam rangka penyelesaian proyek Yogyakarta-Bawen dan Kawasan Industri Terpadu Subang.
14. Perum DAMRI sebesar Rp 1 triliun dalam rangka penyediaan bus listrik.
15. Perum Perumnas sebesar Rp 1 triliun dalam rangka restrukturisasi dan penyelesaian persediaan.
16. PT Industri Kereta Api (Persero) sebesar Rp 976 miliar dalam rangka pembuatan kereta KRL.

ADIL AL HASAN | HAN REVANDA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Asabri (Persero) Wahyu Suparyono mengatakan institusinya telah membayar program pensiun kepada 484 ribu peserta dengan total pembayaran Rp 17,2 triliun pada 2023. Selain uang pensiun, dia mengatakan Asabri juga telah membayar klaim program Tabungan Hari Tua, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian sebesar Rp 1,7 triliun.

Meski demikian, Wahyu menyebut perseroan yang ia pimpin mengalami berbagai masalah, seperti ekuitas negatif yang diakibatkan penurunan nilai wajar aset investasi, rasio klaim, dan kenaikan beban cadangan. Dia memprediksi penurunan ini bakal terus berlanjut.

“Solvabilitas yang dimiliki belum menjamin going concern perusahaan,” kata Agung saat rapat dengan Komisi VI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu, 10 Juli 2024.

Selanjutnya, Wahyu mengatakan jumlah aset investasi yang dimiliki perseroan saat ini belum mampu memberikan hasil untuk menutup gap antara pembayaran klaim dengan penerima premi karena besarnya aset investasi non-produktif.

Selain itu, tingginya beban klaim dibandingkan penerimaan premi, menjadi dampak dibutuhkannya sumber pendanaan atau pendapatan lain untuk menutup gap antara premi dan beban klaim.

“Sejak 2017 gap tersebut dipenuhi dari hasil investasi dan likuidasi aset investasi,” kata dia.

Tak hanya itu, Wahyu juga bercerita bahwa perseroannya juga telah berusia mengatasi persoalan itu. Dia menyebut perseroan telah menghitung cadangan program THT menggunakan bunga aktuaria yang ditetapkan Menteri Keuangan sejak 2021.

Selain itu, Asabri juga telah menerima UPSL sebesar Rp 4,55 triliun pada 2022 dan 2023 yang berasal dari dampak perubahan manfaat klaim dan mendorong realisasi penjualan aset sitaan.

“Karena langkah strategis yang telah dilakukan tersebut di atas diperkirakan belum memberi sustainability jangka panjang, maka perseroan berencana untuk mengajukan PMN Rp 3,61 triliun untuk APBN tahun 2025,” kata Wahyu.

Oleh karena itu, PT Asabri mengajukan Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 3,61 untuk anggaran tahun depan. Modal ini rencananya akan digunakan untuk meningkatkan ekuitas perseroaan yang negatif.

“Dana PMN tersebut akan digunakan untuk pembelian SBN (90 persen) dan Corporate Bond (10 persen), sehingga menghasilkan pendapatan baru dari investasi tersebut,” kata Wahyu Suparyono.

Oleh karena itu, Wahyu mengatakan suntikan modal dari negara ini diharapkan akan menyelesaikan permasalah ekuitas negatif, solvabilitas jangka panjang, dan kekurangan jumlah aset investasi.

“Sehingga Asabri dapat memastikan kemampuan pemenuhan kewajiban manfaat kepada prajurit TNI, Polri, dan ASN di lingkungan Kemenhan dan Polri,” ujar Wahyu.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa mengatakan pemerintah harus mengatur skema power wheeling yang saat ini sedang diusulkan dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru Energi Terbarukan atau RUU EBET. Skema power wheeling membolehkan perusahaan swasta Independent Power Producers (IPP) membangun pembangkit listrik dan menjual setrum kepada pelanggan rumah tangga dan industri.

Fabby mengingatkan pemerintah agar skema power wheeling juga dibatasi. Ia mengatakan, pemanfaatan jaringan bersama mestinya hanya untuk pembangkit energi terbarukan. "Sehingga, jadi power wheeling energi terbarukan," kata Fabby melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024.

Ia juga mengatakan pengaturan power wheeling energi terbarukan harus dilakukan secara ketat, sehingga dapat menjaga keandalan dan keamanan pasokan listrik bagi konsumen dan tidak merugikan pemilik jaringan dan operator sistem. Pengaturan tersebut menyangkut perhitungan tarif yang memasukan komponen biaya system losses (kerugian sistem); biaya kehandalan; layanan tambahan; biaya contingency (cadangan); serta pengembangan sistem transmisi dan distribusi tenaga listrik.

"Pemerintah perlu menyusun panduan aturan yang jelas tentang metode perhitungan tarif wheeling, sehingga tidak merugikan pemilik jaringan dan operator sistem,” tuturnya.

Lebih lanjut, Fabby mengatakan skema power wheeling perlu didukung karena akan meningkatkan keandalan pasokan listrik, efisiensi biaya operasional, mendorong perluasan jaringan listrik, serta kerja sama antara wilayah usaha. Selain itu, memungkinkan aplikasi teknologi energi terbarukan yang lebih luas untuk mendukung dekarbonisasi sektor industri dan transportasi. "Skema power wheeling juga akan mengurangi beban PLN untuk membeli listrik dari pengembang," kata Fabby.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengusulkan skema power wheeling ke dalam pasal 9 RUU EBET. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi pernah mengatakan perkara harga dan ketentuan dalam skema power wheeling akan ditentukan oleh Menteri ESDM. Ia juga mengatakan sewa transmisi sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

"Itu sama persis yang kita cantumkan di RUU EBET ini. Hanya penekanan kami ada di kata-kata bahwa untuk khusus renewable energy," kata Eniya, Kamis, 4 Juli 2024, dikutip dari Antara.

Sementara itu, ihwal penolakan, Anggota Komisi VII Mulyanto mengatakan skema power wheeling memungkinkan pengusahaan listrik tidak lagi hanya dimonopoli PLN. Namun, diliberalisasi kepada swasta dengan mengikuti mekanisme pasar.

Wakil Ketua Fraksi PKS ini menilai skema tersebut tidak sejalan dengan semangat konstitusi yang menempatkan kelistrikan sebagai cabang usaha penting dan strategis yang dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, yang pengusahaannya dilakukan oleh perusahaan negara. Ia juga mengatakan, memasukkan pasal power wheeling ke dalam RUU EBET sama dengan menjadikan listrik sebagai komoditas pasar. "Karena power wheeling, pengusahaan listrik akan dilakukan oleh orang-perorang yang harganya ditentukan oleh mekanisme pasar," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Di era kiwari, saham merupakan salah satu jenis investasi yang menarik dan banyak dipilih oleh masyarakat karena dianggap menjanjikan keuntungan di masa depan. Meski demikian, sebagian orang masih belum tahu cara membeli dan memilih saham sehingga belum tergerak atau takut membelinya.

Dalam transaksi jual-beli saham juga ada banyak hal yang perlu dipertimbangkan agar terhindar dari potensi penipuan. Teranyar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK tengah membidik influencer asal Makassar Ahmad Rafif Raya yang diduga mengelola dana investasi ilegal Rp 71 miliar. Melalui PT Waktunya Beli Saham, OJK menilai Ahmad Rafif tak memiliki izin menghimpun dan mengelola dana masyarakat.

Melalui keterangan resmi OJK, Ahmad Rafif telah diminta untuk menghentikan segala kegiatan dalam praktik melakukan penawaran investasi, penghimpunan dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin. Ia juga diminta untuk bertanggung jawab mengganti rugi seluruh dan yang telah dititipkan para investor kepadanya.

"Ya, Ahmad Rafif akan menyelesaikan kesepakatan pengembalian dana kepada pihak yang dirugikan, sesuai dengan perjanjian antarpihak," jelas Ketua Sekretariat Satgas PASTI OJK Hudiyanto melalui pesan Whatsapp pada Minggu, 7 Juli 2024.

Lantas bagaimana menghindari dan cara membeli saham yang aman bagi pemula? Alih-alih untung, membeli saham serampangan juga bisa membuat buntung.

Berikut ini tujuh cara beli saham:

Selanjutnya: 1. Pilih Perusahaan Sekuritas....

<!--more-->

1. Pilih Perusahaan Sekuritas

Langkah pertama ialah memilih perusahaan sekuritas. Perusahaan ini merupakan perantara kegiatan jual-beli saham dan membantu proses pembukaan rekening pada Bursa Efek Indonesia (BEI) yang akan digunakan untuk bertransaksi saham. Pastikan Anda memilih perusahaan sekuritas yang legal dan telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Buka Rekening Dana Nasabah

Rekening Dana Nasabah (RDN) merupakan rekening yang harus dimiliki oleh semua investor untuk bertransaksi jual-beli di pasar modal. RDN disebut juga rekening dana investasi karena dapat digunakan untuk penjualan dan pembelian efek berupa investasi saham, reksa dana, obligasi, dan lainnya.

Cara membuka RDN mudah. Anda hanya perlu menyiapkan dokumen seperti KTP dan NPWP bagi WNI atau paspor untuk WNA, fotokopi bagian depan buku tabungan, serta dua lembar materai. Kemudian, isi formulir sebelum menyetorkan deposit awal pada RDN. Nilai awal setoran sekuritas umumnya Rp 100 ribu hingga Rp 3 juta.

Perlu diketahui, untuk bisa membeli saham secara online atau daring, Anda harus menggunakan aplikasi milik sekuritas yang juga berfungsi memantau pergerakan saham dan portofolio investor. Anda juga bisa membeli saham secara online dengan menggunakan aplikasi investasi, seperti Bibit, Bions, atau Ajaib.

3. Teliti Saham yang Ingin Anda Beli

Ada 853 emiten yang menawarkan sahamnya kepada publik di pasar modal, seperti Bank BCA atau Gojek Tokopedia (GOTO). Langkah pertama yang harus dilakukan oleh investor pemula adalah meneliti perusahaan. Pastikan Anda telah mempelajari laporan keuangan dan prospektus perusahaan tersebut.

Cobalah mencari tahu kinerja perusahaan tersebut selama tiga bulan terakhir di situs web mereka atau BEI. Manajemen perusahaan yang tercatat di bursa efek wajib menjelaskan performa bisnis mereka. Temukan emiten yang membukukan kinerja stabil dan konsisten mencetak laba bersih.

Selanjutnya: 4. Tentukan Berapa Banyak Saham yang akan Dibeli....

<!--more-->

4. Tentukan Berapa Banyak Saham yang akan Dibeli

Anda tidak harus memulai dengan banyak uang untuk membeli saham. Meski begitu, dalam transaksi saham, Anda tidak diperbolehkan membeli hanya selembar.

Perlu dicatat, jumlah transaksi saham yang boleh dilakukan minimal 1 lot. Di Indonesia, 1 lot setara dengan 100 lembar saham. Peraturan tersebut mengacu pada regulasi BEI sebagai lembaga yang mengatur pasar modal di Indonesia. Dengan begitu, minimal pembeli saham sebanyak 1 lot atau 100 lembar saham per transaksi.

5. Pantau Pergerakan Pasar Saham

Memantau pergerakan pasar saham hukumnya wajib bagi investor pemula. Anda bisa mengamati melalui media sosial atau berita ekonomi dan bisnis untuk mengetahui pergerakan pasar. Terlebih harga saham di bursa sangat fluktuatif, sehingga harus dipantau secara serius agar akurat. Langkah ini juga dalam rangka meminimalisasi risiko investasi.

6. Ketahui Kapan Waktu Membeli

Sebelum membeli saham, Anda perlu memahami beberapa detail tentang prosesnya. Jangan membeli saham dengan uang yang akan Anda gunakan setidaknya dalam lima tahun ke depan. Sebab, harga saham pasar modal sangat fluktuatif. Bisa jadi nilai saham yang Anda beli akan turun dalam waktu lama sebelum akhirnya naik. Oleh karena itu, strategi membeli saham sangat penting agar menghasilkan keuntungan dalam jangka panjang.

7. Ketahui Kapan Waktu Tepat Menjual Saham

Setelah membeli, Anda juga harus mengetahui kapan akan menjual saham itu. Pada saat ingin menjual, Anda juga membutuhkan waktu yang tepat. Waktu yang ideal menjual saham adalah saat Anda membutuhkan uang. Investor jangka panjang harus memiliki strategi yang berpusat pada tujungan keuangan.

Itu artinya, Anda harus memiliki rencana untuk memulai memanfaatkan investasi dan menggunakan uang tunai yang telah Anda kumpulkan pada saat yang tepat. Ingat pula, investor akan dikenai pajak saat menjual atau membeli saham, tak peduli apakah harga saham tersebut naik atau turun.

ADIL AL HASAN | KORAN TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Proses pembangunan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur menjadi sorotan usai Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan belum ada rencana berkantor di IKN pada Juli ini. Hal tersebut dikarenakan belum siapnya sejumlah sarana penunjang, seperti air dan listrik.

Menanggapi kabar itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono buka suara. Pria yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Otoritas IKN itu memastikan air dan listrik masuk ke ibu kota baru pada pertengahan Juli.

“Juli kan ini masih tanggal 10, kalau air InsyaAllah bisa masuk. Keluar air tanggal 18 Juli sudah bisa commissioning (uji kelayakan) – basah semua, sudah sampai,” kata Basuki ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 10 Juli 2024.

Mengenai listrik, Basuki mengatakan bahwa kemarin sudah berkontak dengan Telkom dan Perusahaan Listrik Negara. Dia mendapat laporan bahwa listrik 10 megawatt dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya di IKN sudah siap. Saat ini mulai dibangun dengan kapasitas 40 megawatt.

Dalam kesempatan yang sama, Basuki juga mengklarifikasi bahwa Jokowi tidak pernah batal berkantor di IKN pada bulan ini. Menteri PUPR menegaskan bulan Juli masih akan berjalan sampai tanggal 31

Kendati demikian, Basuki belum bisa memastikan apakah Jokowi akan berkantor di IKN pada bulan ini atau tidak. Menteri PUPR hanya mengatakan bahwa di atas tanggal 20 Jokowi akan ke IKN untuk mengecek kesiapan jalan tol. “Soal pindah itu tanyakan beliau.” ucapnya.

Adapun pada awalnya Jokowi merencanakan untuk pindah kantor ke IKN pada Juli 2024. Operasional presiden akan berpindah seiring rampungnya pembangunan tahap pertama gedung-gedung pemerintah. Pemerintah juga merencanakan untuk menggelar upacara 17 Agustus tahun ini di IKN.

Kondisi Terkini Pembangunan IKN

Di sisi lain, Basuki juga buka-bukaan soal kondisi pembangunan terkini di IKN Nusantara. Dia mengatakan, hujan menjadi kendala utama dalam melanjutkan pembangunan di ibu kota baru tersebut.

Basuki menyampaikan ini ketika ditanya mengenai progres pembangunan jalan tol di IKN. Menteri PUPR itu mengatakan, tol seksi 6A dan 6B baru dikerjakan. Namun dia menjamin akses dari Pulau Balang menuju IKN sudah bisa dipakai pada Agustus 2024.

“Masalahnya di sana hanya satu, hujan. Bulan kemarin dari 30 hari, hanya 8 hari yang terang. Selebihnya hujan. Sekarang mengaspal pun pakai tenda, supaya nggak kena hujan,” ujar Basuki.

Menteri PUPR juga menyebut bahwa dia mendapat laporan, pada Selasa malam IKN macet total disebabkan hujan. Padahal pemerintah sengaja mengatur supaya batching plant beroperasi pada malam hari. Batching plant adalah fasilitas produksi beton untuk mencampur pasir, air, semen dan agregat lain menjadi campuran beton yang siap digunakan.

Sehingga seperti sudah diumumkan sebelumnya, Basuki menyebut bahwa pembangunan eksterior di IKN diberhentikan sementara pada 10 Agustus menjelang upacara kemerdekaan. “Untuk indoor itu interiornya nanti mesti jalan terus, yang kita stop yang lalu di jalan. Nanti kita lanjutkan setelah 17 Agustus,” katanya.

Masih pada kesempatan yang sama, Basuki menyebut pengerjaan bandara VVIP bernama Nusantara Airport terus berprogres. Dia sudah bertemu dengan Menteri Perhubungan Budi Karya yang mengupayakan landasan pacu 2200 meter bakal rampung menjelang 17 Agustus.

Jalan tol IKN dapat mempersingkat jarak tempuh dari Balikpapan menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Semula apabila melewati Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam) dan Lintas Sepaku membutuhkan waktu sekitar 2 jam 15 menit dengan jarak 95 km, menjadi hanya sekitar 45 menit dengan jarak 57 km.

Jaringan jalan tol ini menghubungkan Kota Balikpapan dengan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Penajam Paser Utara, utamanya melintasi jalan Tol IKN dan Jembatan Pulau Balang. Kementerian PUPR menargetkan jalan tol menuju IKN di Kalimantan Timur tahap 1 selesai pada Juli.

Untuk tahap 1, pembangunan Jalan Tol IKN saat ini sudah berjalan pada tiga seksi, yakni Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 km dengan progres 48 persen, Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km dengan progres 57 persen, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 km dengan progres 67 persen. Ketiga seksi ini ditargetkan rampung dan fungsional pada Juli 2024.

Untuk Seksi 6A Riko-Rencana Outer Ring Road IKN dan Seksi 6B Rencana Outer Ring Road-Simpang 3 ITCI saat ini juga sudah dimulai pengadaan tanah dan konstruksinya dengan progres 4,8 persen pada Seksi 6A dan 17,5 persen pada Seksi 6B.

RADEN PUTRI | TIM TEMPO

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah berencana melaksanakan efisiensi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Hal itu dilakukan untuk mengatasi pemborosan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

“Kita berharap pada 17 Agustus sudah bisa dimulai, orang yang tidak berhak dapat subsidi (BBM) bisa kita kurangi,” kata Luhut melalui unggahan video di akun Instagram @luhut.pandjaitan, pada Selasa, 9 Juli 2024.

Lantas, apa saja merek kendaraan bermotor yang terancam dilarang membeli Pertalite di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) PT Pertamina (Persero)?

Daftar Mobil yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Abdul Halim sebelumnya mengungkapkan bahwa terdapat dua usulan terkait pembatasan penggunaan Pertalite. Pertama, melarang semua kendaraan pelat hitam membeli BBM bersubsidi Pertalite.

Kemudian, skenario kedua, yaitu hanya mobil di bawah 1.400 cc yang boleh mengonsumsi Pertalite. Sementara untuk motor, hanya dengan kapasitas di bawah 150 cc yang nantinya tidak dilarang.

“Dari sisi JBKP (jenis BBM khusus penugasan) itu ada pembatasan, khususnya motor, semuanya kecuali di atas 150 cc, itu skenario-skenarionya. Selanjutnya, mobil pelat hitam ada dua skenario, semua mobil pelat hitam akan dilarang atau pilihan kedua, mobil dengan kapasitas maksimal 1.400 cc. Nah ini revisi yang kita ajukan opsinya,” ucap Abdul, seperti dikutip dari tribratanews.polri.go.id, Kamis, 11 Juli 2024.

Berikut sejumlah merek dan tipe mobil dengan kapasitas mesin di atas 1.400 cc yang beredar di Indonesia:

• All New Ertiga.
• Daihatsu Terios.
• Daihatsu Xenia 1.5.
• DFSK Glory 560.
• Honda City Hatchback RS.
• Honda City.
• Honda HR-V.
• Honda Mobilio.
• Hyundai Palisade.
• Hyundai Santa Fe.
• Hyundai Stargazer.
• Kia Grand Carnival.
• Lexus RX.
• Mazda 2 Hatchback.
• Mazda 2 Sedan.
• Mazda 3 Sedan.
• Mazda CX-3.
• Mazda CX-5.
• Mazda CX-8.
• Mazda CX-9.
• Mercedes-Benz A 200.
• Mercedes-Benz GLE-Class.
• Mitsubishi Pajero Sport.
• Mitsubishi Pajero Sport Elite.
• Mitsubishi Triton.
• Mitsubishi Xpander.
• Nissan Livina.
• Nissan Magnite.
• Nissan Serena.
• Nissan Terra.
• Nissan X Trail.
• Renault Triber.
• Suzuki Baleno Hatchback.
• Toyota Alphard.
• Toyota Avanza 1.5.
• Toyota Camry.
• Toyota Fortuner.
• Toyota GR Supra.
• Toyota Hiace.
• Toyota Hilux.
• Toyota Kijang Innova.
• Toyota Rush.
• Toyota Vios.
• Toyota Voxy.
• Toyota Yaris.
• Wuling Almaz RS.
• Wuling Confero S.

Daftar Motor yang Terancam Tak Boleh Isi Pertalite

Sementara merek dan tipe motor yang terancam tidak boleh isi Pertalite dengan kapasitas mesin lebih dari 150 cc sebagai berikut:

• Honda ADV 150.
• Honda CB150 Verza.
• Honda CB150R Streetfire.
• Honda CBR150R.
• Honda CRF 150.
• Honda PCX 150.
• Honda Stylo 160.
• Honda Vario 150.
• Honda Vario 160.
• Ninja H2.
• Ninja KX450.
• Ninja ZX10R.
• Ninja Versys 1000.
• Ninja Versys-X 250.
• Ninja Vulcan S.
• Ninja ZX-25R.
• Suzuki Burgman.
• Suzuki Gsx 150.
• Suzuki Satria R150.
• Vespa GTS Super Sport.
• Vespa Sprint.
• Yamaha Aerox.
• Yamaha Lexi.
• Yamaha Nmax.
• Yamaha R15.

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Pengendalian Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Teguh Arifiyadi, menceritakan proses revisi kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah menekan beleid ini pada 2 Januari 2024 lalu.

Teguh bercerita, revisi kedua berangkat dari banyaknya keluhan dari publik, lembaga swadya masyarakat (LSM), dan media atas penerapan UU ITE. Keluhan itu sebagian besar berkisar dalam aspek pidana. Menurut Teguh, masukan-masukan itu sampai ke telinga Kominfo hingga Presiden.

Dari banyaknya aspirasi masyarakat, Teguh mengatakan kementerian membuka kembali putusan-putusan pengadilan. “Kami menemukan fakta hampir 70 persen perkara UU ITE sifatnya asimetri,” kata dia dalam diskusi Gedung Kominfo, Jakarta Pusat, yang dipantau Tempo secara daring, Kamis, 11 Juli 2024.

Teguh menjelaskan, perkara-perkara asimetri atau tak seimbang itu melibatkan pihak-pihak yang tidak setara. Misalnya, orang kaya dengan orang miskin, direktur dengan pegawai, kepala daerah dengan masyarakat, hingga tokoh publik dengan orang biasa. Angka kasus itu, kata dia, terus menggelembung.

Dari temuan itu, Teguh menyimpulkan beleid itu sering disalahtafsirkan oleh penegak hukum, hakim, hingga jaksa penuntut umum. Sebab, kritik-kritik kepada pejabat publik yang diduga merupakan hinaan sebenarnya bersifat ringan. “Ini model-model yang cukup meresahkan masyarakat,” kata dia.

Akhirnya, Teguh melanjutkan, Presiden memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan saat itu, Mahfud Md. mengevaluasi aturan itu. Dia mengklaim, substansi undang-undang itu telah dirumuskan dengan baik. Tapi ketika ditafsirkan, ada perbedaan pemahaman.

Undang-undang ITE baru mengubah sejumlah ketentuan di UU Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 19 Tahun 2016. DPR dan pemerintah diketahui menghapus Pasal 27 ayat 3 yang dianggap karet. Pasal itu mengatur pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui saluran elektronik.

Namun, revisi UU ITE tidak menyentuh beberapa pasal lainnya yang selama ini dianggap sebagai pasal karet karena mengatur larangan penyebaran informasi dan dokumen elektronik bermuatan penghinaan atau pencemaran nama. Pasal-pasal karet ini adalah Pasal 27 ayat 1, Pasal 28 ayat 2 dan 3, dan pasal 29. UU ITE jilid II juga mencantumkan pasal 27A berpotensi menjadi pasal karet baru.

Pasal 27A berbunyi, "Setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik."

TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan Mugi Rahayu (Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu).

Kebijakan itu berdasarkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP 64/KO.13/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha Koperasi.

OJK mencabut izin usaha Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, terhitung sejak tanggal 1 Juli 2024.

OJK meminta kantor Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu ditutup untuk umum. “Dan dilarang melaksanakan kegiatan usaha sebagai Lembaga Keuangan Mikro,” kata OJK dalam keterangan resminya pada Kamis, 11 Juli 2024,

Selain itu, OJK juga meminta pengurus Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu menggelar rapat anggota untuk membubarkan badan hukum dan membentuk tim likuidasi.

“Penyelesaian hak dan kewajiban Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu akan dilakukan oleh Tim Likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” kata OJK.

Pengurus Koperasi LKMA PUAP Mugi Rahayu juga dilarang menggunakan frasa lembaga keuangan mikro.

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah tangga dibalut jaring berwarna biru di tiap sisinya menjadi satu-satunya akses ke Stasiun MRT Glodok. Stasiun dengan panjang 240 meter, lebar 19,8 meter, serta kedalaman sekitar 18,45 meter itu telah terhubung dengan Stasiun MRT Kota dengan progres 57,89 persen.

Saat menuruni anak tangga, tampak progres pembangunan MRT Jakarta fase 2A CP 203 itu ada dua lantai. Sementara di lantai paling dasar lah para pekerja tengah berjibaku di dalam terowongan di Glodok, Taman Sari, Jakarta Barat.

Ketika memijakkan kaki di anak tangga paling dasar, tampak mesin pengebor terowongan (tunnel boring machine atau TBM) berdiameter sekitar 6,7 meter. Mesin berbentuk bulat berwarna karat itu dikelilingi sejumlah pekerja yang tengah menyelesaikan proyek.

Bermodalkan TBM, para pekerja yang mengenakan alat pelindung diri bekerja berkelompok di antara besi-besi rel kereta yang rebah di dalam terowongan. Mereka sudah tak asing dengan papan peringatan keselamatan pekerja, seperti yang bertuliskan, “Bahaya Tersandung”.

PT MRT Jakarta (Perseroda) menganggap terowongan yang menghubungkan dua stasiun baru itu salah satu pencapaian terdepan di tahun ini. Direktur Konstruksi MRT Jakarta Weni Maulina menuturkan, selain telah menghubungkan dua stasiun di bawah tanah, mereka juga telah menyelesaikan pembangunan laboratorium dasar atau baselab sekitar dua minggu lalu. “Segi fisik stasiun sudah kelihatan, karena dua minggu lalu kami selesaikan seluruh pengecoran. Kemudian di Glodok, kami juga menyelesaikan struktur water tank,” katanya di kantornya di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Weni menjelaskan, TBM jika difungsikan akan berputar menembus sisi tanah sehingga menghubungkan proyek stasiun satu ke stasiun lainnya. “Ia akan berputar ke arah sebelahnya, yang arah down track-nya, dan nanti akan mulai disiapkan untuk masuk kembali ke stasiun Glodok,” ujarnya.

Ia mengatakan ada dua TBM yang akan beroperasi. Para pekerja akan mulai mengoperasikan TBM satunya pada akhir Juli 2024. “Akan mulai ngebor ke arah Mangga Besar, jadi kembali ke arah Mangga Besar. Jadi memang TBM ini kan berputar ya sebetulnya, tapi sebelum sampai titik dinding, itu nanti dibuat di-hacking satu per satu, baru kemudian nanti didorong untuk tembus masuk ke stasiun,” kata Weni.

Berdasarkan laporan Semester 1 2024, MRT Jakarta telah melayani 18,48 juta penumpang dalam rentang Januari-Juni 2024. Hal itu dikatakan Direktur Operasional dan Pemeliharaan MRT Jakarta Mega Natangsa Tarigan di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis, 11 Juli 2024.

“Pada 2019 pengguna perharinya itu 86.000, hingga Juni 2024 itu sudah mencapai 101.00 pengguna per hari. Ini cukup optimis, jadi mudah-mudahan tren ini terus berlangsung ke depannya,” katanya.

Ia pun menyoroti penumpang MRT yang membludak pada Juni 2024 karena adanya pelbagai event seperti kualifikasi Piala Dunia 2026, dalam laga pertandingan Indonesia Vs Irak dan Indonesia Vs Filipina. Dalam dua hari itu, kata dia, sebanyak 116.000 dan 157.000 penumpang menggunakan MRT. “Jadi kalau ada event-event ini kami selalu melihat ada lonjakan jumlah penumpang di MRT," ujarnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Agung Budi Waskito mengatakan perusahaan yang dipimpinnya masih merugi pada 2023 akibat proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung alias Whoosh. Agung menyebut kerugian itu memaksa emiten berkode saham WIKA tersebut menerbitkan obligasi.

Selain beban bunga, Agung mengatakan Wika juga tertekan karena PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang merugi. PSBI merupakan anak usaha dari PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang memiliki mayoritas saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sebesar 60 persen. Adapun Wika memiliki 38 persen saham PSBI.

“Kami itu memang yang paling besar karena dalam penyelesaian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, dari penyertaan saja kami sudah Rp 6,1 triliun. Kemudian yang masih dispute sekitar Rp 5,5 triliun. Sehingga hampir Rp 12 triliun," kata Agung dalam tanya jawab saat dengan Komisi VI DPR, pada Senin, 8 Juni 2024.

Sementara itu, Agung mengatakan perseroannya mencatatkan kerugian Rp 7,12 triliun pada 2023. Angka itu dinilai membengkak dari 2022 sebesar Rp 59,59 miliar atau 11,86 persen.

Tak hanya itu, beban perusahaan pun turut membesar yang terdiri dari beban lain-lain naik 310,16 persen menjadi Rp 5,4 triliun. Sementara beban keuangan pada 2024 meningkat sebesar Rp 3,2 triliun 133,7 persen.

Oleh karena itu, Agung mengatakan perseroan harus mengumpulkan modal melalui penerbitan obligasi yang akhirnya membuat beban keuangan membengkak. Dia menyebut perseroannya akhirnya terpaksa meminjam melalui obligasi itu.

"Mau tidak mau WIKA juga harus melakukan pinjaman melalui obligasi ya. Apalagi dengan adanya bisnis properti yang kami memberikan SHL (surat hibah lahan) yang cukup besar pada kurun waktu 2019-2022," kata dia.

Pada kesempatan itu, WIKA juga meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) 2025 sebesar Rp 2 triliun untuk membantu penguatan modal kerja. PMN ini disebut akan dialokasikan untuk tambahan modal proyek strategis yang masih berjalan dan baru pada tahun depan.

“Wika merupakan salah satu pemain utama dalam penyelesaian PSN (Proyek Strategis Nasional),” kata Agung.

Budi menyebut dari total PMN Rp 2 triliun itu akan digunakan untuk menyelesaikan dua proyek di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Dua proyek itu meliputi proyek Jalan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN dan pembangunan Jaringan Interkoneksi Instalasi Pengolahan Air (IPA) IKN, Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Dalam proyek Jalan KIPP IKN, Budi menyebut akan mengalokasikan anggaran Rp 1,3 triliun. Sementara untuk IPA IKN akan menggunakan PMN sebesar Rp 401 miliar.

Selain untuk proyek di IKN, Budi menyebut sisa PMN juga akan dialokasikan untuk beberapa proyek yang tengah digarap perseroan. Proyek itu berupa Pembangunan Tol Serang-Panimbang Seksi II, Jalan Tol Semarang-Demak, Proyek Terminal II Bandara Hang Nadim, Pembangunan LPG Refrigerated Tuban Phase II, Revitalisasi Dermaga Gospier di Integrated Terminal Surabaya, dan Pembangunan Jetty I Baru di Integrated Terminal Manggis.

TEMPO.CO, Jakarta -PT MRT Jakarta (Perseroda) mengatakan peluang berlanjutnya proyek MRT sampai Tangerang Selatan, dengan penekanan adanya dukungan dari pemerintah daerah.

“MRT kan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, sehingga memang fokusnya membangun infrastruktur di wilayah Jakarta,” kata Direktur Utama MRT Jakarta Tuhiyat di kantornya di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Juli 2024.

Ia mengatakan adanya rencana MRT Jakarta memperluas titik pemberhentian ke arah Banten, Cikarang, dan Tangerang Selatan mengingat semua itu interkoneksi yang harus dilakukan. “Karenanya, sangat tergantung kepada pemerintah provinsi atau pemerintah kota yang bersangkutan,” ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga menyebut pentingnya bantuan dari Kementerian Perhubungan atau Kemenhub karena segala rencana proyek tersebut ada di Kemenhub. “Jadi nanti MRT siap aja. Anytime. Kapan aja. Kami kerjasama, operator dan sebagainya,” katanya.

Tuhiyat mengungkapkan, pihaknya sempat membahas perluasan proyek itu dengan eks Wali Kota Tangsel Airin Rachmi Diany dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), namun ada skala prioritas di Kemenhub yang disebut Rencana Induk Transportasi. "Dulu sempat ada ya (pembahasan). Tapi mungkin bukan berhenti sebetulnya, tapi karena penjajakan financing dulu. Semua ini kan kuncinya ada di financing. Itu kira-kira,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta Weni Maulina mengatakan segala proyek MRT Jakarta tak bisa lepas dari peran dan dukungan dari pemerintah. Hal ini terkait dengan pendanaan. Menurut Weni, saat ini pemerintah sedang menjajaki beberapa alternatif pendanaan yang lebih kreatif agar bisa mengundang beberapa pihak investor. "Kalau dibilang di daerah-daerah ini mungkin fiskalnya belum setinggi seperti DKI, tapi sebetulnya bentuk-bentuk finansial lainnya itu bisa dicarikan opsinya, diterapkan,” katanya.