TEMPO.CO, Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis daftar penyelenggarafinancial technology peer-to-peer lending(fintech P2P lending) ataupinjamanonline(pinjol)yang berizin. Terdapat sebanyak 100 perusahaan yang terdaftar per Jumat, 31 Mei 2024.

OJK pun mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasafintech lendingyang telah mengantongi izin.

Untuk memeriksa status penawaran produk jasa keuangan, OJK juga menyediakan kanal bantuan melalui telepon 157 dan WhatsApp 081-157-157-157.

Daftar Pinjol Legal Terbaru 2024

Adapun 100 perusahaan pinjaman daring yang berizin dan terdaftar diOJKper 31 Mei 2024 sebagai berikut:

1. 360 Kredi (PT Inovasi Terdepan Nusantara).
2. AdaKami (PT Pembiayaan Digital Indonesia).
3. AdaModal (PT Solid Fintek Indonesia).
4. AdaPundi (PT Info Tekno Siaga).
5. Akseleran (PT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia).
6. Aktivaku (PT Aktivaku Investama Teknologi).
7. ALAMI (PT Alami Fintek Sharia).
8. Amartha (PT Amartha Mikro Fintek).
9. Ammana (PT Ammana Fintek Syariah).
10. AsetKu (PT Pintar Inovasi Digital).
11. Avantee (PT Grha Dana Bersama).
12. AwanTunai (PT Simplefi Teknologi Indonesia).
13. BantuSaku (PT Smartec Teknologi Indonesia).
14. Batumbu (PT Berdayakan Usaha Indonesia).
15. Boost (PT Creative Mobile Adventure).
16. Cairin (PT Idana Solusi Sejahtera).
17. Cashcepat (PT Artha Permata Makmur).
18. Cicil.co.id (PT Cicil Solusi Mitra Teknologi).
19. Crowde (PT Crowde Membangun Bangsa).
20. CROWDO (PT Mediator Komunitas Indonesia).
21. Dana Syariah (PT Dana Syariah Indonesia).
22. DanaBagus (PT Dana Bagus Indonesia).
23. Danabijak (PT Digital Micro Indonesia).
24. Danacita (PT Inclusive Finance Group).
25. Danai.id (PT Adiwisata Finansial Teknologi).
26. Danain (PT Mulia Inovasi Digital).
27. DanaKini (PT Dana Kini Indonesia).
28. Danamas (PT Pasar Dana Pinjaman).
29. Danamerdeka (PT Intekno Raya).
30. DanaRupiah (PT Layanan Keuangan Berbagi).
31. Dhanapala (PT Semangat Gotong Royong).
32. DoeKu (PT Doeku Peduli Indonesia).
33. Dompet Kilat (PT Indo Fin Tek).
34. Duha Syariah (PT Duha Madani Syariah).
35. Dumi (PT Fidac Inovasi Teknologi).
36. Easycash (PT Indonesia Fintopia Technology).
37. Edufund (PT Fintech Bina Bangsa).
38. Esta Kapital Fintek (PT Esta Kapital Fintek).
39. Ethis (PT Ethis Fintek Indonesia).
40. Findaya atau Danamapan (PT Mapan Global Reksa).
41. Finmas (PT Oriente Mas Sejahtera).
42. FinPlus (PT Rezeki Bersama Teknologi).
43. FINTAG (PT Fintagra Homido Indonesia).
44. GandengTangan (PT Kreasi Anak Indonesia).
45. Gradana (PT Gradana Teknoruci Indonesia).
46. iGrow (PT iGrow Resources Indonesia).
47. IKI Modal (PT IKI Karunia Indonesia).
48. Indodana (PT Artha Dana Teknologi).
49. Indofund.id (PT Bursa Akselerasi Indonesia).
50. Indosaku (PT Sens Teknologi Indonesia).
51. Investree (PT Investree Radhika Jaya).
52. Invoila (PT Sol Mitra Fintec).
53. IVOJI (PT Finansia Aira Teknologi).
54. Jembatan Emas (PT Akur Dana Abadi).
55. JULO (PT Julo Teknologi Finansial).
56. Kawan Cicil (PT Kawan Cicil Teknologi Utama).
57. Klik Kami (PT Harapan Fintech Indonesia).
58. KlikA2C (PT Aman Cermat Cepat).
59. KlikCair (PT Klikcair Magga Jaya).
60. KlikUMKM (PT Pinjaman Kemakmuran Rakyat).
61. KoinP2P (PT Lunaria Annua Teknologi).
62. Komunal P2P (PT Komunal Finansial Indonesia).
63. KrediFazz (PT KrediFazz Digital Indonesia).
64. Kredinesia (PT Kreditku Teknologi Indonesia).
65. Kredit Pintar (PT Kredit Pintar Indonesia).
66. KREDITO (PT Fintek Digital Indonesia).
67. KreditPro (PT Tri Digi Fin).
68. KTA Kilat Pendanaan (PT Pendanaan Teknologi Nusa).
69. Lahan Sikam (PT Lampung Berkah Finansial Teknologi).
70. Lentera Dana Nusantara (PT Lentera Dana Nusantara).
71. Lumbung Dana (PT Lumbung Dana Indonesia).
72. Maucash (PT Astra Welab Digital Arta).
73. Mekar (PT Mekar Investama Sampoerna).
74. Modal Nasional (PT Solusi Teknologi Finansial).
75. Modalku (PT Mitrausaha Indonesia Grup).
76. ModalRakyat (PT Modal Rakyat Indonesia).
77. Ovo Finansial (PT Indonusa Bara Sejahtera).
78. Papitupi Syariah (PT Piranti Alphabet Perkasa).
79. Pinjam Gampang (PT Kredit Plus Teknologi).
80. Pinjam Modal (PT Finansial Integrasi Teknologi).
81. Pinjam Yuk (PT Kuaikuai Tech Indonesia).
82. PinjamanGO (PT Dana Pinjaman Inklusif).
83. PinjamDuit (PT Stanford Teknologi Indonesia).
84. PinjamWinWin (PT Progo Puncak Group).
85. Pintek (PT Pinduit Teknologi Indonesia).
86. Pohon Dana (PT Pohon Dana Indonesia).
87. Qazwa.id (PT Qazwa Mitra Hasanah).
88. Restock.id (PT Cerita Teknologi Indonesia).
89. Ringan (PT Ringan Teknologi Indonesia).
90. Rupiah Cepat (PT Kredit Utama Fintech Indonesia).
91. SamaKita (PT Sejahtera Sama Kita).
92. Samir (PT Sahabat Mikro Fintek).
93. Sanders One Stop Solution (PT Satustop Finansial Solusi).
94. Singa (PT Abadi Sejahtera Finansindo).
95. Solusiku (PT Anugerah Digital Indonesia).
96. Toko Modal (PT Toko Modal Mitra Usaha).
97. TrustIQ (PT Trust Teknologi Finansial).
98. UangMe (PT Uangme Fintek Indonesia).
99. Uatas (PT Plus Ultra Abadi).
100. UKU (PT Teknologi Merlin Sejahtera).

MELYNDA DWI PUSPITA

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah kegiatan impor dilakukan salah BUMN bidang pangan tersebut."Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional yang ada," kata Bayu dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Bayu menyampaikan dalam melakukan impor beras, Perum Bulog telah memperhitungkan total biaya demurrage (denda bongkar muat) yang harus dibayarkan, yang biasanya tidak lebih dari 3 persen dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor."Biaya demurrage seperti halnya biaya despatch adalah konsekuensi logis dari mekanisme ekspor impor," ujar Bayu.Ia menyebut target penyerapan beras lokal pada tahun 2024 sebesar 900 ribu ton.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada 2024.

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin mengatakan bahwa adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan faktor produksi lainnya seringkali menghambat pencapaian target produksi pangan.

"Oleh karena itu dibutuhkan sumber penyediaan lain sebagai solusi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar," ujar Bustanul.

Menurut Bustanul, tingkat konsumsi beras per kapita di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan permintaan beras terus meningkat."Untuk mengatasi kesenjangan antara produksi dan konsumsi tersebut, impor beras diperlukan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga secara drastis," tutur Bustanul.

Sementara itu, Pakar Pangan Indonesia Tito Pranolo mengatakan bahwa jika membahas demurrage maka juga harus dibahas soal despatch, yaitu bonus yang diberikan karena bongkar barang terjadi lebih cepat.

"Tentunya keduanya pernah dialami oleh Perum Bulog sebagai operator pelaksana penerima mandat impor beras dari pemerintah dan selama ini Perum Bulog tidak pernah membebani masyarakat karenanya," kata Tito.

Menurut dia, alur impor beras yang berlaku di Indonesia saat ini, pertama penentuan kebutuhan impor dilakukan melalui koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan data produksi dalam negeri, stok beras yang ada, serta proyeksi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Kedua, mengenai regulasi dan perizinan, dimana proses impor beras diatur oleh berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perum Bulog sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab dalam stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, ditugaskan untuk melaksanakan impor beras."Perizinan impor melibatkan Kementerian Perdagangan yang mengeluarkan izin berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya," jelasnya.

Ketiga, proses pengadaan dan pengiriman. Dimana, setelah mendapatkan izin, proses pengadaan beras dilakukan melalui tender internasional atau negosiasi langsung dengan negara produsen."Beras yang diimpor biasanya berasal dari negara-negara produsen utama seperti Thailand, Vietnam, Kamboja dan India," ujarnya.

Proses pengiriman beras dilakukan dengan memastikan kualitas dan standar keamanan pangan. Namun, lanjut Tito, sejak pandemi COVID-19, beberapa negara pengekspor beras seperti India, tidak mengizinkan lagi ekspor beras dengan alasan utama untuk ketahanan pangan negaranya sendiri.

Keempat, distribusi dan penyaluran. Beras yang telah diimpor kemudian didistribusikan melalui jaringan distribusi Perum Bulog yang mencakup pasar tradisional, modern retail, e-marketplace, maupun yang didukung oleh Perum BULOG sendiri, seperti BOSS Food dan Rumah Pangan Kita (RPK)."Hal ini bertujuan untuk memastikan beras tersedia dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat," ungkap Tito.

Kelima, pengawasan dan kontrol dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam kualitas dan kuantitas."Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, termasuk Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan kontrol dan inspeksi rutin," jelas Tito.

Tito menambahkan, impor beras merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menegaskan komitmen untuk terus memprioritaskan penyerapan beras lokal di tengah kegiatan impor dilakukan salah BUMN bidang pangan tersebut."Impor beras dilakukan secara bertahap, tetap mengutamakan penyerapan gabah dan beras dalam negeri serta memperhatikan neraca beras nasional yang ada," kata Bayu dalam keterangan di Jakarta, Minggu.

Bayu menyampaikan dalam melakukan impor beras, Perum Bulog telah memperhitungkan total biaya demurrage (denda bongkar muat) yang harus dibayarkan, yang biasanya tidak lebih dari 3 persen dibandingkan dengan nilai produk yang diimpor."Biaya demurrage seperti halnya biaya despatch adalah konsekuensi logis dari mekanisme ekspor impor," ujar Bayu.Ia menyebut target penyerapan beras lokal pada tahun 2024 sebesar 900 ribu ton.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan bahwa Bulog mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan, sebesar 3,6 juta ton pada 2024.

Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton. Impor dilakukan oleh Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.

Terpisah, Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin mengatakan bahwa adanya perubahan iklim, berkurangnya lahan pertanian dan penurunan faktor produksi lainnya seringkali menghambat pencapaian target produksi pangan.

"Oleh karena itu dibutuhkan sumber penyediaan lain sebagai solusi untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras di pasar," ujar Bustanul.

Menurut Bustanul, tingkat konsumsi beras per kapita di Indonesia tergolong tinggi dibandingkan dengan negara lain. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan peningkatan kesejahteraan masyarakat menyebabkan permintaan beras terus meningkat."Untuk mengatasi kesenjangan antara produksi dan konsumsi tersebut, impor beras diperlukan agar tidak terjadi kelangkaan yang dapat memicu kenaikan harga secara drastis," tutur Bustanul.

Sementara itu, Pakar Pangan Indonesia Tito Pranolo mengatakan bahwa jika membahas demurrage maka juga harus dibahas soal despatch, yaitu bonus yang diberikan karena bongkar barang terjadi lebih cepat.

"Tentunya keduanya pernah dialami oleh Perum Bulog sebagai operator pelaksana penerima mandat impor beras dari pemerintah dan selama ini Perum Bulog tidak pernah membebani masyarakat karenanya," kata Tito.

Menurut dia, alur impor beras yang berlaku di Indonesia saat ini, pertama penentuan kebutuhan impor dilakukan melalui koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, termasuk Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Analisis kebutuhan dilakukan berdasarkan data produksi dalam negeri, stok beras yang ada, serta proyeksi kebutuhan konsumsi masyarakat.

Kedua, mengenai regulasi dan perizinan, dimana proses impor beras diatur oleh berbagai regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Perum Bulog sebagai badan usaha milik negara yang bertanggung jawab dalam stabilisasi harga dan ketersediaan pangan, ditugaskan untuk melaksanakan impor beras."Perizinan impor melibatkan Kementerian Perdagangan yang mengeluarkan izin berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Pertanian dan instansi terkait lainnya," jelasnya.

Ketiga, proses pengadaan dan pengiriman. Dimana, setelah mendapatkan izin, proses pengadaan beras dilakukan melalui tender internasional atau negosiasi langsung dengan negara produsen."Beras yang diimpor biasanya berasal dari negara-negara produsen utama seperti Thailand, Vietnam, Kamboja dan India," ujarnya.

Proses pengiriman beras dilakukan dengan memastikan kualitas dan standar keamanan pangan. Namun, lanjut Tito, sejak pandemi COVID-19, beberapa negara pengekspor beras seperti India, tidak mengizinkan lagi ekspor beras dengan alasan utama untuk ketahanan pangan negaranya sendiri.

Keempat, distribusi dan penyaluran. Beras yang telah diimpor kemudian didistribusikan melalui jaringan distribusi Perum Bulog yang mencakup pasar tradisional, modern retail, e-marketplace, maupun yang didukung oleh Perum BULOG sendiri, seperti BOSS Food dan Rumah Pangan Kita (RPK)."Hal ini bertujuan untuk memastikan beras tersedia dengan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat," ungkap Tito.

Kelima, pengawasan dan kontrol dilakukan secara ketat untuk memastikan tidak ada penyimpangan dalam kualitas dan kuantitas."Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan instansi terkait lainnya, termasuk Badan Pengawas Keuangan (BPK) melakukan kontrol dan inspeksi rutin," jelas Tito.

Tito menambahkan, impor beras merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah untuk memastikan ketersediaan dan stabilitas harga beras di Indonesia.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan penyaluran BBM jenis subsidi dan kompensasi harus tepat sasaran dan tepat volume, karena menggunakan dana APBN.

"BPH Migas terus berupaya memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang menggunakan uang negara ini sesuai peruntukannya," ujar Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam keterangannya di Jakarta, Ahad, 7 Juli 2024.

Menurut dia, BPH Migas juga selalu berorientasi pada kemudahan akses BBM Subsidi ke seluruh masyarakat dengan aman, lancar, dan tidak disalahgunakan.

"Oleh karenanya, pemerintah daerah dan masyarakat juga berperan penting dalam melakukan pengawasan bersama agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat penggunaannya," tambah Halim di sela kegiatan "Sinergi BPH Migas dan DPR" di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu, 6 Juli.

Halim menjelaskan kuota jenis BBM tertentu (JBT) yakni minyak solar pada 2024 untuk Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sesuai dengan proyeksi kebutuhan masyarakatnya.Hingga Mei 2024, realisasi minyak solar di Provinsi Kalimantan Barat sudah sebesar 41,80 persen.

Untuk selanjutnya, BPH Migas menjaga ketersediaan BBM subsidi dengan melakukan komunikasi intensif bersama pemerintah daerah dalam rangka mengevaluasi kebutuhan JBT minyak solar di wilayah tersebut, yaitu dengan meminta data-data konsumen pengguna setiap triwulan sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Selain itu, sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), BPH Migas melakukan evaluasi triwulanan penyaluran JBT dan JBKP yang dilaksanakan oleh badan usaha penugasan PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk, termasuk lembaga penyalurnya untuk memastikan tepat sasaran dan tepat volume.

Halim melanjutkan, sebagai bagian dari upaya penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume, BPH Migas mendorong instansi penerbit surat rekomendasi menggunakan aplikasi XStar dalam rangka melakukan digitalisasi atas surat-surat rekomendasi yang diterbitkan.

Penggunaan aplikasi itu memudahkan instansi penerbit karena telah terintegrasi antara BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan."Sehingga, lebih terukur dan terdokumentasi dengan baik, serta tepat volume, tepat manfaat, dan tepat sasaran bagi konsumen pengguna," ujarnya.

Sementara itu, dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap SPBU, BPH Migas melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 64/KPTS/KA/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Pedoman Pembinaan Hasil Pengawasan kepada Penyalur dalam Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, di antaranya memberikan rekomendasi sanksi dalam bentuk penghentian sementara penyaluran kepada SPBU yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM subsidi.

"Subsidi menggunakan dana APBN, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatannya," jelas Halim.

Lebih lanjut, ia pun meminta jika masyarakat melihat dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi, membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang pembuatan surat rekomendasi, serta aduan terkait layanan BPH Migas lainnya, dapat disampaikan melalui Helpdesk BPH Migas."Jangan ragu untuk menyampaikan aduan melalui Helpdesk BPH Migas di 081230000136. Kami akan segera tindak lanjuti," sebut Halim.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyebutkan penyaluran BBM jenis subsidi dan kompensasi harus tepat sasaran dan tepat volume, karena menggunakan dana APBN.

"BPH Migas terus berupaya memastikan penyaluran BBM subsidi dan kompensasi yang menggunakan uang negara ini sesuai peruntukannya," ujar Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam keterangannya di Jakarta, Ahad, 7 Juli 2024.

Menurut dia, BPH Migas juga selalu berorientasi pada kemudahan akses BBM Subsidi ke seluruh masyarakat dengan aman, lancar, dan tidak disalahgunakan.

"Oleh karenanya, pemerintah daerah dan masyarakat juga berperan penting dalam melakukan pengawasan bersama agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran, tepat volume, dan tepat penggunaannya," tambah Halim di sela kegiatan "Sinergi BPH Migas dan DPR" di Pontianak, Kalimantan Barat, Sabtu, 6 Juli.

Halim menjelaskan kuota jenis BBM tertentu (JBT) yakni minyak solar pada 2024 untuk Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan sesuai dengan proyeksi kebutuhan masyarakatnya.Hingga Mei 2024, realisasi minyak solar di Provinsi Kalimantan Barat sudah sebesar 41,80 persen.

Untuk selanjutnya, BPH Migas menjaga ketersediaan BBM subsidi dengan melakukan komunikasi intensif bersama pemerintah daerah dalam rangka mengevaluasi kebutuhan JBT minyak solar di wilayah tersebut, yaitu dengan meminta data-data konsumen pengguna setiap triwulan sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

Selain itu, sesuai Peraturan BPH Migas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penugasan Badan Usaha dalam Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), BPH Migas melakukan evaluasi triwulanan penyaluran JBT dan JBKP yang dilaksanakan oleh badan usaha penugasan PT Pertamina (Persero) cq PT Pertamina Patra Niaga dan PT AKR Corporindo Tbk, termasuk lembaga penyalurnya untuk memastikan tepat sasaran dan tepat volume.

Halim melanjutkan, sebagai bagian dari upaya penyaluran BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume, BPH Migas mendorong instansi penerbit surat rekomendasi menggunakan aplikasi XStar dalam rangka melakukan digitalisasi atas surat-surat rekomendasi yang diterbitkan.

Penggunaan aplikasi itu memudahkan instansi penerbit karena telah terintegrasi antara BPH Migas, pemerintah daerah, dan badan usaha penugasan."Sehingga, lebih terukur dan terdokumentasi dengan baik, serta tepat volume, tepat manfaat, dan tepat sasaran bagi konsumen pengguna," ujarnya.

Sementara itu, dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap SPBU, BPH Migas melalui Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 64/KPTS/KA/BPH MIGAS/KOM/2023 tentang Pedoman Pembinaan Hasil Pengawasan kepada Penyalur dalam Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, di antaranya memberikan rekomendasi sanksi dalam bentuk penghentian sementara penyaluran kepada SPBU yang terbukti melakukan penyalahgunaan BBM subsidi.

"Subsidi menggunakan dana APBN, sehingga harus dapat dipertanggungjawabkan pemanfaatannya," jelas Halim.

Lebih lanjut, ia pun meminta jika masyarakat melihat dugaan penyalahgunaan BBM subsidi dan kompensasi, membutuhkan penjelasan lebih lanjut tentang pembuatan surat rekomendasi, serta aduan terkait layanan BPH Migas lainnya, dapat disampaikan melalui Helpdesk BPH Migas."Jangan ragu untuk menyampaikan aduan melalui Helpdesk BPH Migas di 081230000136. Kami akan segera tindak lanjuti," sebut Halim.

TEMPO.CO, Jakarta - PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo memperluas penerapan gerbang otomatis (autogate) di 29 pelabuhan pada 2024 sebagai komitmen mewujudkan pelabuhan yang bersih dari pungutan liar (pungli).

"Dengan otomatisasi gerbang, pembayaran yang sebelumnya dilakukan secara tunai berubah menjadi non-tunai (cashless)," kata Direktur Pengelola Pelindo Putut Sri Muljanto melalui keterangannya di Jakarta, Ahad, 7 Juli 2024.

Mulai Juli 2024 hingga akhir tahun, kata dia, Pelindo akan mengoperasikan gerbang otomatis di empat pelabuhan di regional 1, tiga pelabuhan di regional 2, 14 pelabuhan di regional 3, dan delapan pelabuhan di regional 4.

Empat pelabuhan yang akan mengoperasikan gerbang otomatis di Regional 1, yaitu Gunung Sitoli, Sibolga, Tanjung Balai Asahan, dan Lhokseumawe. Tiga pelabuhan di regional 2, yaitu Cirebon, Bengkulu, dan Palembang.

Berikutnya, 14 pelabuhan di regional 3, yakni dari Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap, Tanjung Tembaga Probolinggo, Waingapu (Sumba), Maumere (Flores), Bima, Ende-Ippi, Kalabahi, Labuan Bajo, Kotabaru, Batulicin, Sampit, Kalianget, Tegal, dan Tanjung Wangi.Kemudian di regional 4, yaitu Manokwari, Jayapura, Biak, Fakfak, dan Merauke di Papua, Tolitoli dan Pantoloan di Sulawesi Tengah, serta Gorontalo.

Menurut Putut, pengoperasian gerbang otomatis dilakukan bertahap dengan mempertimbangkan trafik kendaraan di pelabuhan yang akan diterapkan sistemautogate."Kita juga melihat hasil evaluasi atas penerapan autogate di pelabuhan-pelabuhan terdahulu yang dapat dijadikan best practices," kata Putut.

Ia mengatakan selain bertujuan melakukan standardisasi operasi pelabuhan, gerbang otomatis juga untuk mewujudkan pelabuhan yang bersih dari pungli.

Diketahui pada 2023, Pelindo telah mengimplementasikan gerbang otomatis di 13 pelabuhan di Indonesia, menyusul lima pelabuhan yang sudah menerapkan sistem cashless sebelumnya, yaitu Banten, Tanjung Pandan, Sunda Kelapa, Banjarmasin, dan Gresik serta 12 pelabuhan yang sebagian besar berada di wilayah Indonesia Timur.Dengan demikian, sampai akhir 2024, ditargetkan 59 pelabuhan mengoperasikan gerbang otomatis.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Perdagangan (Mendag) RI Zulkifli Hasan menyebutkan pemerintah bakal mengenakan bea masuk pada tujuh item atau komoditas impor dari berbagai negara.

"Kemarin Ratas (Rapat Terbatas) yang dipimpin Pak Presiden kita putuskan ada tujuh item, yaitu TPT (tekstil dan produk tekstil), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki," kata Zulkifli Hasan usai pelepasan ekspor produk dekorasi rumah di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, Sabtu, 6 Juli 2024.

Menurut dia, sebelum ditentukan pengenaan bea masuk atas tujuh komoditas impor tersebut akan dilihat oleh lembaga pemerintah berwenang, yaitu Komite Anti Damping Indonesia (KADI), dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).

"Kalau KPPI nanti outputnya bea masuk Tindakan Pengamanan, kalau KADI outputnya bea masuk Anti Damping, nanti dilihat tujuh item itu, dalam tiga tahun terakhir ini apakah impornya berlebihan naiknya sangat signifikan sehingga mengganggu industri kita," katanya.

Mendag mengatakan, kalau hal itu terjadi maka akan dihitung kenakan bea masuk Tindakan Pengamanan, dan bea masuk Anti Damping. "Dan itu memang sah diatur dalam undang undang kita, dan juga dunia. Semua negara bisa melindungi industri ini, tapi dengan memenuhi prosedur prosedur yang saya sampaikan tadi, ada KADI, dan KPPI," katanya.

Mendag juga mengatakan, dari hasil hitungan oleh KADI dan KPPI tersebut kalau menghancurkan ekonomi Indonesia pasti dikenakan bea masuk, karena negara lain juga begitu, sehingga pemerintah Indonesia juga diperbolehkan.

"Dalam aturan itu diperbolehkan, tapi lagi dihitung, kalau produknya dari negara mana saja, tidak hanya Tiongkok, dari Eropa, ASEAN, kalau ada bukti tiga tahun melonjak, mengganggu industri kita, boleh kita mengenakan bea masuk anti damping atau bea masuk tindakan pengamanan," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Perum Bulog mengklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan "mark up" (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan di Jakarta, Ahad, 7 Juli 2024.

Widiarso menyampaikan hal itu menanggapi isu dugaan mark up yang dilaporkan oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dengan penawaran dari perusahaan Vietnam bernama Tan Long Group.

Menurut Widiarso, atas laporan tersebut yang dinilai tanpa ada fakta, maka akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog."Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ucapnya.

Dia menganalogikan hari ini pasaran harga beras misalnya Rp12.000 per kilogram (kg). Yang tak pernah mengikuti proses lelang mendadak mengaku bisa menjual beras dengan harga Rp5.000 per kg, tapi tak pernah berniat menjual dan mengirimkan barang tersebut sehingga membatalkan keikutsertaanya pada lelang terbuka.

Menurutnya, jika saja tetap mengikuti lelang terbuka dan menawarkan harga tersebut tetapi gagal dalam menyerahkan barang, maka pihaknya akan mendenda perusahaan asal Vietnam tersebut pasti berupa persentase dari nilai kontrak."Sangatlah mudah untuk mengklaim telah menawarkan harga murah, bila barangnya tidak nyata dan tidak pernah diserahkan," tambah Widiarso.

Terpisah, salah satu pakar hukum Shanti Dewi Mulyaraharjani turut menanggapi polemik seputar laporan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terhadap Perum Bulog.Menurut Shanti, bila laporan tersebut tidak berdasarkan bukti maka akan menjadi suatu kebohongan publik, sehingga proses hukum tidak dapat dilanjutkan.

Apalagi menurut Shanti, selama belum inkrah, maka harus mengedepankan asas praduga tak bersalah dan tidak boleh terjadi pembentukan opini yang dapat menyesatkan serta mempengaruhi publik.

Sementara itu, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog Mokhamad Suyamto menanggapi tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam.Dia mengungkapkan bahwa perusahaan Tan Long Vietnam yang diberitakan memberikan penawaran beras, sebenarnya tidak pernah mengajukan penawaran harga sejak bidding tahun 2024 dibuka."Jadi tidak memiliki keterikatan kontrak impor dengan kami pada tahun ini,” kata Suyamto.

Menurutnya, entitas yang bersangkutan pernah mendaftarkan dirinya menjadi salah satu mitra dari Perum Bulog pada kegiatan impor, namun tidak pernah memberikan penawaran harga ke Bulog.Oleh karena itu, Suyamto menyayangkan tuduhan mark up impor beras tanpa berdasarkan fakta.

Sementara itu, Direktur Transformasi dan Hubungan Antar Lembaga Perum Bulog Sonya Mamoriska mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan penugasan untuk mengimpor beras dari Kementerian Perdagangan sebesar 3,6 juta ton pada tahun 2024."Pada periode Januari-Mei 2024, jumlah impor sudah mencapai 2,2 juta ton," kata Sonya.

Impor dilakukan Perum Bulog secara berkala dengan melihat neraca perberasan nasional dan mengutamakan penyerapan beras dan gabah dalam negeri.Sampai akhir Juni, lanjut Sonya, Perum Bulog telah menyerap 800 ribu ton beras dalam negeri dan optimis bisa menyerap 1 juta ton beras, melebihi dari target yang diberikan oleh pemerintah.

"Kami komitmen tetap menjadi pemimpin rantai pasok pangan yang terpercaya sehingga bisa berkontribusi lebih bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan hal ini tentunya sesuai dengan ke-4 visi transformasi kami yaitu kepemimpinan, kepercayaan, pelayanan terbaik dan kesejahteraan masyarakat,” ucap Sonya.

TEMPO.CO, Jakarta - Hari terakhir Jakarta Sneaker Day (JSD) berkolaborasi dengan myBCA pada Ahad, 7 Juli 2024 terpantau ramai. Antusiasme ekshibisi sneaker dan streetwear ini tak lepas dari banyaknya promo dan potongan harga yang diberikan 43 tenant merek lokal yang berpartisipasi di dalamnya.

“Mulai puncak ramai pengunjungnya di hari Sabtu karena dibantu ada band dan DJ, store kami jadi terbantu banyak pengunjung,” ujar PIC reseller brand Sneakers Depth, Marco kepada Tempo, Ahad, 7 Juli.

Ini kali pertama bagi Sneakers Depth hadir di JSD. Marco mengaku cukup puas dengan antusiasme pengunjung JSD. Menurutnya, di hari terakhir JSD, Sneakers Depth berhasil menjual 300 unit sepatu dan mendapatkan omzet sekitar Rp 300 juta rupiah. “Total dari hari pertama kami berhasil menjual ada 700 unit sepatu, namun hari ini omzet tertinggi sejak hari pertama,” Tambahnya.

Selain Sneakers Depth ada juga jenama Kick Avenue juga turut hadir menjadi tenant di Jakarta Sneakers Day 2024. Menurut pengakuan Yuza, Store Manager Kick Avenue, mereka mampu meraih omzet sekitar Rp 700 juta untuk penyelenggaraan dua ahri pertama dan berhasil menjual 900-1000 unit sepatu. “Akumulasi omzet dari hari pertama sampai hari kedua bisa mencapai 700 jutaan, kalau omzet hari ini belum kami rekap,” Terang Yuza kepada Tempo.

JSD tahun ini mengusung tema"On To The Next Phase”merupakan gambaran evolusi dunia sneaker dengan fokus yang diperluas ke ranah olahraga. Acara JSD ini bertujuan menjadi wadah bagi para pecinta sneaker, fashion, arts, serta olahraga untuk berkumpul dan berkolaborasi dalam memajukan perekonomian kreatif Tanah Air.

Sebelumnya, Dimas Aditya Event Director myBCA x JSD On To The Next Phase mengungkapkan apresiasinya atas antusiasme pengunjung. “Tahun ini merupakan kali keenam kami mengadakan JSD secaraoffline, dan kami sangat terkesan dengan semangat serta apresiasi luar biasa sejak hari pertama. Ini membuktikan bahwa JSD terus menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sneaker di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi. JSD berlangsung selama tiga hari pda 5-7 Juli 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

TEMPO.CO, Jakarta - Hari terakhir Jakarta Sneaker Day (JSD) berkolaborasi dengan myBCA pada Ahad, 7 Juli 2024 terpantau ramai. Antusiasme ekshibisi sneaker dan streetwear ini tak lepas dari banyaknya promo dan potongan harga yang diberikan 43 tenant merek lokal yang berpartisipasi di dalamnya.

“Mulai puncak ramai pengunjungnya di hari Sabtu karena dibantu ada band dan DJ, store kami jadi terbantu banyak pengunjung,” ujar PIC reseller brand Sneakers Depth, Marco kepada Tempo, Ahad, 7 Juli.

Ini kali pertama bagi Sneakers Depth hadir di JSD. Marco mengaku cukup puas dengan antusiasme pengunjung JSD. Menurutnya, di hari terakhir JSD, Sneakers Depth berhasil menjual 300 unit sepatu dan mendapatkan omzet sekitar Rp 300 juta rupiah. “Total dari hari pertama kami berhasil menjual ada 700 unit sepatu, namun hari ini omzet tertinggi sejak hari pertama,” Tambahnya.

Selain Sneakers Depth ada juga jenama Kick Avenue juga turut hadir menjadi tenant di Jakarta Sneakers Day 2024. Menurut pengakuan Yuza, Store Manager Kick Avenue, mereka mampu meraih omzet sekitar Rp 700 juta untuk penyelenggaraan dua ahri pertama dan berhasil menjual 900-1000 unit sepatu. “Akumulasi omzet dari hari pertama sampai hari kedua bisa mencapai 700 jutaan, kalau omzet hari ini belum kami rekap,” Terang Yuza kepada Tempo.

JSD tahun ini mengusung tema"On To The Next Phase”merupakan gambaran evolusi dunia sneaker dengan fokus yang diperluas ke ranah olahraga. Acara JSD ini bertujuan menjadi wadah bagi para pecinta sneaker, fashion, arts, serta olahraga untuk berkumpul dan berkolaborasi dalam memajukan perekonomian kreatif Tanah Air.

Sebelumnya, Dimas Aditya Event Director myBCA x JSD On To The Next Phase mengungkapkan apresiasinya atas antusiasme pengunjung. “Tahun ini merupakan kali keenam kami mengadakan JSD secaraoffline, dan kami sangat terkesan dengan semangat serta apresiasi luar biasa sejak hari pertama. Ini membuktikan bahwa JSD terus menjadi acara yang ditunggu-tunggu oleh pecinta sneaker di Indonesia," ujarnya dalam keterangan resmi. JSD berlangsung selama tiga hari pda 5-7 Juli 2024 di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno menargetkan perputaran uang pada World Islamic Entrepreneur Summit (WIES) 2025 bisa mencapai Rp 500 miliar.

"Dengan persiapan yang lebih matang dan peserta yang lebih banyak, kita menargetkan WIES 2025 yang akan digelar di Sumatera Barat pada 2025 bisa mencapai Rp 500 miliar," kata Sandiaga Uno di Padang, Minggu, 7 Juli 2024.

Ia mengatakan itu usai membuka agenda Road to WIES 2025 sebagai langkah promosi kegiatan yang rencananya digelar pada September 2025.

Sandiaga Uno menilai persiapan WIES 2025 seharusnya bisa lebih matang karena itu merupakan agenda kedua setelah sukses dilaksanakan pada 2023 di Kota Padang.

Menurutnya dengan pengalaman dan evaluasi terhadap pelaksanaan yang pertama, ditambah lagi dengan waktu sosialisasi dan promosi yang cukup panjang, tentu diharapkan WIES 2025 bisa lebih besar.

"Kalau pada WIES 2023 peserta datang dari 20 negara, maka agenda selanjutnya harus lebih banyak. Demikian juga untuk jumlah kunjungan harus jauh lebih banyak dari capaian 10 ribu orang pada 2023," katanya.

Ia melanjutkan pada 2023, terdata perputaran uang bisa mencapai Rp146,8 miliar. Maka target WIES 2025 harus lebih besar, kalau bisa mencapai Rp500 miliar.

Ia menilai semakin besar gelaran WIES yang bisa dilaksanakan, gaungnya akan semakin besar dan posisi Sumbar sebagai epicentrum industri dan pariwisata halal dunia semakin diakui.

Terkait pariwisata halal, ia optimistis Sumbar juga bisa menjadi yang terdepan karena punya modal besar yaitu pernah mendapatkan penghargaan World Best Halal Culinary.

"Pariwisata halal itu sangat bergantung pada kuliner. Maka Sumbar sudah memiliki modal untuk itu," ujarnya.

Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengatakan pihaknya mendukung penuh pelaksanaan WIES 2025 karena akan membuka banyak peluang bagi industri dan pariwisata halal untuk lebih dikenal dunia.

"Kita punya target 8,2 juta pergerakan wisatawan pada 2023, WIES memberikan kontribusi untuk capaian target itu karenanya kita optimis de depan dengan WIES ini, jumlah pergerakan wisatawan juga bisa terus meningkat," katanya.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan kebijakan agar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) Migas segera menggarap bagian wilayah kerja Migas potensial, yang tidak diusahakan atauidlesebagai upaya optimalisasi produksi Migas nasional.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024, mengatakan kriteria bagian wilayah kerja (WK) migas potensial, yangidletersebut antara lain terdapat lapangan produksi yang selama dua tahun berturut-turut tidak diproduksikan atau terdapat lapangan denganplan of development(POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama dua tahun berturut-turut.

Selain itu, kriteria lainnya adalah apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat statusdiscoverydan tidak dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut.

"Terhadap bagian WK migas yang potensial namunidle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini, sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi," ujarnya.

Menurut dia, setidaknya ada empat upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan.

Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan bagian WK potensial yangidletersebut.

"Sementara, dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian dapat diajukan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)," tambah Ariana.

Optimalisasi kedua, KKKS mengerjakan bagian WK potensial yangidlemelalui kerja sama dengan badan usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis.

Ketiga, KKKS mengusulkan bagian WK potensialidleuntuk dikelola lebih lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Keempat, KKKS melakukan pengembalian bagian WK potensial yangidlekepada Menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban setelah operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya, untuk selanjutnya ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

"Keempat upaya-upaya tersebut sesuai evaluasi, rencana, dan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)," sebut Ariana.

Ia menambahkan pemerintah terus aktif mendorong peningkatan eksplorasi dan produksi migas.

Lelang blok migas dibuat lebih menarik dengan perbaikan ketentuan kontrak di antaranya yaitu bagi hasil kontraktor dapat mencapai 50 persen dari sebelumnya 15-30 persen.

"Pemerintah juga dapat memberikan insentif hulu migas dalam rangka mendukung keekonomian kontraktor," jelas Ariana.