TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Univesitas Indonesia Faisa Basril pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi 2024, namun memuji Mensos Tri Rismaharani. Keempat menteri ini menjadi saksi dalam sidang 5 April 2024.

Faisal Basri, 65 tahun meninggal pada Kamis dinihari, 5 September 2024, karena serangan jantung.

Faisal secara blak-blakan di acara podcast YouTube milik Bambang Widjojanto yang diunggah pada Sabtu, 13 April 2024, menyebut tiga menteri yang hadir dalam sidang memberi kesaksian layaknya seperti membacakan pidato kenegaraan.

Ketiga menteri yang dikritik Faisal adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Secara umum, kecuali Bu Risma tidak membaca. Yang dua Menko dan satu menteri keuangan itu baca pidato kenegaraan saja. Semua bagus, keren sekaligus dia ingin menjawab dinamika persidangan. Makanya dijelaskan semua apa indahnya Indonesia ada perlindungan sosial segala macam, lah,” kata Faisal dalam dalam channel YouTube Bambang Widjojanto.

Dalam sidang itu, kata Faisal, tiga menteri itu hanya menjelaskan betapa baiknya pemerintahan yang telah memberikan sesuatu kepada rakyat, di antaranya berupa bantuan sosial atau Bansos. Padahal yang dilakukan pemerintah selama ini memang menjalankan tugas mereka.

“Semua dikasih tahu betapa pemurahnya pemerintah itu, begitu-begitu, Bahkan sudah kami utarakan itu tugas negara yang inheren, ada namanya mekanisme pasar. Ada sistem jaminan sosial atau proteksi itu juga disampaikan. Namun mereka utarakan tidak menggunakan konteks akar permasalahan yang diungkap di Makhamah Konstitusi,” ujarnya.|

Faisal menyinggung apa yang dikatakan Menteri Muhadjir Effendi dalam sidang sudah dianggap berlebihan, hingga sempat ditegur hakim. Pasalnya, saat itu Muhadjir menyebutkan mustahil hasil pemilu dipengaruhi oleh kunjungan Jokowi.|

“Menteri ini enggak pantas jadi menteri kalau begini, Menko lagi. Karena dia harusnya menjadi pengawal, ‘Pak (Presiden) ini enggak bagus, ini enggak bisa, ini sudah out offside. Harusnya dia ingatkan,” tutur Faisal.

Ia juga menyayangkan sikap Muhadjir yang dalam persidangan tersebut malah bertindak seperti tim hukum pemenangan 02, Prabowo-Gibran. “Pokoknya menjustifikasi semua proses pemilu di Indonesia ini enggak ada masalah kok, termasuk dalam perspektif bansos gitu,” ujar Faisal.

Faisal juga mengkritik kesaksian yang diberikan Airlangga, Muhadjir dan Sri Mulyani karena tidak menjawab inti persoalan. Sebab, menurut Faisal, yang disampaikan tiga menteri itu semata-mata agar masyarakat menganggap mereka sebagai negarawan. “Padahal mereka pelaku politiknya. Muhadjir walau dia tidak partai kelihatannya sudah pelayan Presiden ya mirip-mirip Harmoko pas zaman Pak Harto,” ujarnya.

Ia pun meyayangkan para menteri itu tidak dibatasi waktu dalam memberikan kesaksian di sidang MK. “Ya jadi bersiasat dengan pidatonya kan panjang enggak dibatasi, padahal kita 5 menit, panjang bos kayak kuliah umum,” ujarnya.

Sementara itu, Faisal Basri memuji Menteri Sosial Tri Rismaharini yang jujur dalam persidangan. “Karena dia menyampaikan apa adanya,” ujarnya.

Dia menilai apa yang disampaikan Risma di sidang MK dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI pada waktu lalu, dalam sidang MK berbeda jauh dan cenderung lebih halus.

“Beberapa waktu lalu lebih emosional. Bukan emosional emosian tapi dia curahkan ‘kok gini amat sih mbok ya yang sudah kita tata selama ini jangan dirusak lagi’, “ kata Faisal.

Faisal mengklaim Risma telah mencoba menata hakekat sistem sosial melalui transfer langsung dalam pendistribusian bansos supaya tidak ada politisasi. “Tidak ada upacara-upacara itu enggak pernah Bu Risma, kalau ada masalah baru dia turun ke bawah. Jadi di situ sebenarnya Bu Risma mencoba meng-counter atau tidak melakukan personalisasi bansos,” ujarnya.

Berikutnya: Faisal Jadi Saksi Tim AMIN <!--more-->

Faisal Basri menjadi saksi ahli dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Persilihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres), pada 1 April 2024.

Faisal Basri menyampaikan berbagai isu mulai dari politik gentong babi, impor beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga menyebutkan beberapa nama Menteri Presiden Joko Widodo.

Faisal mencontohkan ketika Airlangga Hartarto ikut serta dalam pembagian bansos. Dia menjelaskan bahwa saat itu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menginformasikan kepada penerima bantuan bahwa bantuan tersebut berasal dari kontribusi Jokowi.

Selain itu, Faisal menyebutkan bahwa Airlangga juga mengajak para penerima bantuan untuk berterima kasih kepada Jokowi dengan mendukung kebijakan yang didukung olehnya.

Pada Pemilihan Presiden 2024, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama dengan calon presiden Prabowo Subianto. Partai Golkar juga turut mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Faisal juga menambahkan pernyataan Menteri Investasi, Bahlil, yang mengatakan bahwa "tidak masalah jika Anda ingin membuat Menteri Sosial sendiri seperti Bu Risma." Ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan mentalitas dan moralitas antara beberapa menteri. Bu Risma, misalnya, menolak untuk mempolitisasi program bansos.

Pork barrel

Faisal mengemukakan teori pork barrel atau politik gentong babi. Menurutnya, teori tersebut asalnya dari Amerika Serikat, namun pelaksanaannya berbeda di Indonesia. Di negeri Paman Sam, pork barrel terwujud dalam proyek-proyek mercusuar seperti jembatan dan sebagainya. Namun di Indonesia, menurut Faisal, pork barrel berupa sembako yang disalurkan melalui program bantuan sosial atau bansos.

"Pork barrel di negara-negara berkembang ini berbeda bentuknya karena pendapatannya masih rendah, tingginya angka kemiskinan di Indonesia, hampir separuh penduduknya adalah penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, atau rentan miskin," ujar Faisal dalam sidang di Gedung MK.

Lebih lanjut, Faisal menyatakan bahwa bahkan Kementerian Dalam Negeri telah menyatakan akan mengikuti saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan aturan yang melarang penyaluran bansos 2-3 bulan sebelum pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak. Menurut Faisal, aturan tersebut akan ditetapkan melalui peraturan daerah atau Perda.

Dalam sidang Pilpres di MK, Faisal juga mengungkapkan dugaan terkait BLT El Nino yang diyakini diperpanjang oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan politik. BLT El Nino senilai Rp 200 ribu per bulan diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan semestinya berakhir pada Desember 2023.

Awalnya, bantuan ini diberikan pada periode November hingga Desember 2023, namun pemerintah memutuskan memperpanjangnya hingga Juni 2024. Faisal mempertanyakan alasan perpanjangan BLT El Nino, mengingat bahwa fenomena El Nino telah mereda pada saat itu.

Menurut Faisal, perpanjangan BLT El Nino bertujuan untuk menciptakan panggung-panggung baru demi memastikan efektivitas bansos semaksimal mungkin. Faisal kemudian membandingkan data tentang kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem antara tahun 2021 dan 2023, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 kondisinya lebih parah, namun tidak ada bantuan serupa seperti BLT El Nino saat itu.

Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa BLT El Nino sebenarnya hanya digunakan untuk meningkatkan dukungan politik, tanpa memperhatikan kondisi nyata masyarakat.

Faisal Basri menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan tanggung jawab negara. Menurutnya, bansos bukanlah bentuk dari belas kasihan atau kebaikan hati, tetapi merupakan kewajiban negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Faisal sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Otto Hasibuan, pengacara dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, Otto menyoroti bahwa penyaluran bansos merupakan hasil persetujuan dari pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI. Otto kemudian mempertanyakan apakah ada kesalahan jika pemerintah menjalankan undang-undang dan menyalurkan bansos menjelang Pilpres 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom senior Univesitas Indonesia Faisa Basril pernah mengkritik tiga menteri kabinet Presiden Jokowi yang menjadi saksi dalam sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi 2024, namun memuji Mensos Tri Rismaharani. Keempat menteri ini menjadi saksi dalam sidang 5 April 2024.

Faisal Basri, 65 tahun meninggal pada Kamis dinihari, 5 September 2024, karena serangan jantung.

Faisal secara blak-blakan di acara podcast YouTube milik Bambang Widjojanto yang diunggah pada Sabtu, 13 April 2024, menyebut tiga menteri yang hadir dalam sidang memberi kesaksian layaknya seperti membacakan pidato kenegaraan.

Ketiga menteri yang dikritik Faisal adalah Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendi dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Secara umum, kecuali Bu Risma tidak membaca. Yang dua Menko dan satu menteri keuangan itu baca pidato kenegaraan saja. Semua bagus, keren sekaligus dia ingin menjawab dinamika persidangan. Makanya dijelaskan semua apa indahnya Indonesia ada perlindungan sosial segala macam, lah,” kata Faisal dalam dalam channel YouTube Bambang Widjojanto.

Dalam sidang itu, kata Faisal, tiga menteri itu hanya menjelaskan betapa baiknya pemerintahan yang telah memberikan sesuatu kepada rakyat, di antaranya berupa bantuan sosial atau Bansos. Padahal yang dilakukan pemerintah selama ini memang menjalankan tugas mereka.

“Semua dikasih tahu betapa pemurahnya pemerintah itu, begitu-begitu, Bahkan sudah kami utarakan itu tugas negara yang inheren, ada namanya mekanisme pasar. Ada sistem jaminan sosial atau proteksi itu juga disampaikan. Namun mereka utarakan tidak menggunakan konteks akar permasalahan yang diungkap di Makhamah Konstitusi,” ujarnya.|

Faisal menyinggung apa yang dikatakan Menteri Muhadjir Effendi dalam sidang sudah dianggap berlebihan, hingga sempat ditegur hakim. Pasalnya, saat itu Muhadjir menyebutkan mustahil hasil pemilu dipengaruhi oleh kunjungan Jokowi.|

“Menteri ini enggak pantas jadi menteri kalau begini, Menko lagi. Karena dia harusnya menjadi pengawal, ‘Pak (Presiden) ini enggak bagus, ini enggak bisa, ini sudah out offside. Harusnya dia ingatkan,” tutur Faisal.

Ia juga menyayangkan sikap Muhadjir yang dalam persidangan tersebut malah bertindak seperti tim hukum pemenangan 02, Prabowo-Gibran. “Pokoknya menjustifikasi semua proses pemilu di Indonesia ini enggak ada masalah kok, termasuk dalam perspektif bansos gitu,” ujar Faisal.

Faisal juga mengkritik kesaksian yang diberikan Airlangga, Muhadjir dan Sri Mulyani karena tidak menjawab inti persoalan. Sebab, menurut Faisal, yang disampaikan tiga menteri itu semata-mata agar masyarakat menganggap mereka sebagai negarawan. “Padahal mereka pelaku politiknya. Muhadjir walau dia tidak partai kelihatannya sudah pelayan Presiden ya mirip-mirip Harmoko pas zaman Pak Harto,” ujarnya.

Ia pun meyayangkan para menteri itu tidak dibatasi waktu dalam memberikan kesaksian di sidang MK. “Ya jadi bersiasat dengan pidatonya kan panjang enggak dibatasi, padahal kita 5 menit, panjang bos kayak kuliah umum,” ujarnya.

Sementara itu, Faisal Basri memuji Menteri Sosial Tri Rismaharini yang jujur dalam persidangan. “Karena dia menyampaikan apa adanya,” ujarnya.

Dia menilai apa yang disampaikan Risma di sidang MK dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan DPR RI pada waktu lalu, dalam sidang MK berbeda jauh dan cenderung lebih halus.

“Beberapa waktu lalu lebih emosional. Bukan emosional emosian tapi dia curahkan ‘kok gini amat sih mbok ya yang sudah kita tata selama ini jangan dirusak lagi’, “ kata Faisal.

Faisal mengklaim Risma telah mencoba menata hakekat sistem sosial melalui transfer langsung dalam pendistribusian bansos supaya tidak ada politisasi. “Tidak ada upacara-upacara itu enggak pernah Bu Risma, kalau ada masalah baru dia turun ke bawah. Jadi di situ sebenarnya Bu Risma mencoba meng-counter atau tidak melakukan personalisasi bansos,” ujarnya.

Berikutnya: Faisal Jadi Saksi Tim AMIN <!--more-->

Faisal Basri menjadi saksi ahli dari pihak Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Persilihan Hasil Pemilihan Umum Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Pilpres), pada 1 April 2024.

Faisal Basri menyampaikan berbagai isu mulai dari politik gentong babi, impor beras, Bantuan Langsung Tunai (BLT), hingga menyebutkan beberapa nama Menteri Presiden Joko Widodo.

Faisal mencontohkan ketika Airlangga Hartarto ikut serta dalam pembagian bansos. Dia menjelaskan bahwa saat itu, Ketua Umum Partai Golkar tersebut juga menginformasikan kepada penerima bantuan bahwa bantuan tersebut berasal dari kontribusi Jokowi.

Selain itu, Faisal menyebutkan bahwa Airlangga juga mengajak para penerima bantuan untuk berterima kasih kepada Jokowi dengan mendukung kebijakan yang didukung olehnya.

Pada Pemilihan Presiden 2024, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi, mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama dengan calon presiden Prabowo Subianto. Partai Golkar juga turut mendukung pasangan Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024.

Faisal juga menambahkan pernyataan Menteri Investasi, Bahlil, yang mengatakan bahwa "tidak masalah jika Anda ingin membuat Menteri Sosial sendiri seperti Bu Risma." Ini menunjukkan perbedaan dalam pendekatan mentalitas dan moralitas antara beberapa menteri. Bu Risma, misalnya, menolak untuk mempolitisasi program bansos.

Pork barrel

Faisal mengemukakan teori pork barrel atau politik gentong babi. Menurutnya, teori tersebut asalnya dari Amerika Serikat, namun pelaksanaannya berbeda di Indonesia. Di negeri Paman Sam, pork barrel terwujud dalam proyek-proyek mercusuar seperti jembatan dan sebagainya. Namun di Indonesia, menurut Faisal, pork barrel berupa sembako yang disalurkan melalui program bantuan sosial atau bansos.

"Pork barrel di negara-negara berkembang ini berbeda bentuknya karena pendapatannya masih rendah, tingginya angka kemiskinan di Indonesia, hampir separuh penduduknya adalah penduduk miskin ekstrem, miskin, nyaris miskin, atau rentan miskin," ujar Faisal dalam sidang di Gedung MK.

Lebih lanjut, Faisal menyatakan bahwa bahkan Kementerian Dalam Negeri telah menyatakan akan mengikuti saran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengeluarkan aturan yang melarang penyaluran bansos 2-3 bulan sebelum pemilihan kepala daerah atau Pilkada serentak. Menurut Faisal, aturan tersebut akan ditetapkan melalui peraturan daerah atau Perda.

Dalam sidang Pilpres di MK, Faisal juga mengungkapkan dugaan terkait BLT El Nino yang diyakini diperpanjang oleh pemerintah semata-mata untuk kepentingan politik. BLT El Nino senilai Rp 200 ribu per bulan diberikan kepada setiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan semestinya berakhir pada Desember 2023.

Awalnya, bantuan ini diberikan pada periode November hingga Desember 2023, namun pemerintah memutuskan memperpanjangnya hingga Juni 2024. Faisal mempertanyakan alasan perpanjangan BLT El Nino, mengingat bahwa fenomena El Nino telah mereda pada saat itu.

Menurut Faisal, perpanjangan BLT El Nino bertujuan untuk menciptakan panggung-panggung baru demi memastikan efektivitas bansos semaksimal mungkin. Faisal kemudian membandingkan data tentang kekeringan, banjir, dan cuaca ekstrem antara tahun 2021 dan 2023, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2021 kondisinya lebih parah, namun tidak ada bantuan serupa seperti BLT El Nino saat itu.

Hal ini menurutnya menunjukkan bahwa BLT El Nino sebenarnya hanya digunakan untuk meningkatkan dukungan politik, tanpa memperhatikan kondisi nyata masyarakat.

Faisal Basri menyatakan bahwa bantuan sosial (bansos) merupakan tanggung jawab negara. Menurutnya, bansos bukanlah bentuk dari belas kasihan atau kebaikan hati, tetapi merupakan kewajiban negara. Pernyataan ini disampaikan oleh Faisal sebagai tanggapan terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Otto Hasibuan, pengacara dari Tim Kuasa Hukum Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, Otto menyoroti bahwa penyaluran bansos merupakan hasil persetujuan dari pemerintah dan fraksi-fraksi di DPR RI. Otto kemudian mempertanyakan apakah ada kesalahan jika pemerintah menjalankan undang-undang dan menyalurkan bansos menjelang Pilpres 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Penjabat Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, Pemerintah Provinsi Jakarta saat ini sedang mengkaji perubahan konsep kawasan di sekitar Monumen Nasional (Monas), yakni Jalan Medan Merdeka Utara, Timur, Selatan, dan Barat. Kajian itu dilakukan bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Keuangan.

“Di kemudian hari jika IKN benar-benar sudah menjadi ibu kota, yang tadi saya sampaikan daerah Monas dan sekitarnya, Istiqlal sampai dengan Bundaran HI, itu akan menjadi area potensial untuk dilakukan investasi,” kata Heru Budi dalam pembukaan Jakarta Investment Festival di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 6 September 2024.

Heru Budi mengatakan, perubahan peruntukan kawasan di sekitar Monas menjadi kawasan komersial itu kini tengah terus digodok oleh pemerintah. Pada waktunya, dia mengatakan hasil kajian itu akan disampaikan Pemprov kepada pemerintah pusat, masyarakat, dan investor. Dia juga meminta dukungan Menteri Investasi Rosan Roeslani, yang turut hadir dalam acara itu, untuk bisa mempermudah proses ini.

Karena itu, Heru Budi mengatakan dia mengundang para investor untuk datang dan menjajaki berbagai proyek potensial yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Usaha Daerah.

Jakarta sampai saat ini masih berstatus Ibu kota, meski Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau UU DKJ, telah disahkan beberapa bulan yang lalu. Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke IKN, sesuai aturan, memang perlu disahkan melalui surat keputusan Presiden.

Tidak kunjung ditandatanganinya Keppres IKN muncul beriringan dengan spekulasi mengenai keraguan IKN dilanjutkan Prabowo. Sebabnya, mega proyek Jokowi itu bisa membebani anggaran negara. Sementara Prabowo, yang baru akan dilantik sebagai Presiden pada 20 Oktober, juga memiliki program prioritas seperti makan bergizi gratis.

Pemerintah, sejak 2022 sampai akhir 2024, akan mengeluarkan anggaran dari APBN sebesar Rp 72 triliun untuk pembangunan IKN. Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 29,8 triliun untuk tahun depan. Usulan ini disampaikan Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni saat rapat bersama Komisi II DPR RI.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah sudah menyiapkan Rp 71 triliun untuk menjalankan program makan gratis Prabowo secara bertahap. Dana disimpan sementara di rekening Bendahara Umum Negara karena belum ada pos anggarannya.

Daniel A. Fajriberkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan institusinya akan melibatkan mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian (Polbangtan) dan program Merdeka Belajar untuk mencetak satu juta hektar sawah. Amran Sulaiman mengatakan upaya menciptakan lumbung pangan mesti berjalan satu paket antara cetak sawah dan alat pertanian.

“Polbangtan dan Merdeka Belajar kita kirim anak-anak kita,” kata Amran Sulaiman saat rapat dengan pendapat dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, pada Jumat, 6 September 2024.

Dalam proses itu, Amran Sulaiman mengatakan para mahasiswa akan digaji sebesar Rp 10 juta untuk mengoperasikan alat pertanian dan mencetak sawah. Dia menyebut upah Rp 10 juta akan membuat mahasiswa betah.

“Pendapatan kami hitung per orang Rp 10 juta, sehingga anak-anak yang bekerja tidak berpikir kembali melamar ke mana mana menjadi pegawai negeri. Saya katakan pendapatannya jangan di bawah Rp 10 juta supaya betah,” kata Amran Sulaiman.

Kementerian Pertanian meminta penambahan Rp 65,9 triliun untuk anggaran 2025 kepada Komisi IV DPR. Penambahan itu disebut untuk mencapai swasembada dan lumbung pangan pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran Rp 65,9 triliun akan digunakan untuk mencapai swasembada dan terkhusus lagi menuju lumbung pangan,” kata Amran Sulaiman.

Adapun Amran Sulaiman merinci anggaran sebesar Rp 65,9 triliun itu meliputi tanaman pangan sebesar Rp 7,4 triliun, hortikultura Rp 1,2 triliun, perkebunan sebesar Rp 2,3 triliun, peternakan dan kesehatan hewan Rp 2,4 triliun, prasarana dan sarana pertanian Rp 51,6 triliun, cetak sawah 1 juta hektar sebesar Rp 26,9 triliun, standarisasi instrumen pertanian Rp 742,1 miliar, penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian Rp 2,5 triliun, manajemen kesekretariatan menuju lumbung pangan Rp 309,2 miliar, dan pengawasan dan pengendalian menuju lumbung pangan Rp 110,0 miliar.

Selanjutnya: Selain itu, pemerintah berencana mencetak sawah....

<!--more-->

Selain itu, pemerintah berencana mencetak sawah sampai tanam seluas 250 ribu hektar pada 2025 dengan anggaran Rp 20 triliun. Ada tiga lembaga atau kementerian yang menggawangi program Quick Wins Pencetakan dan Peningkatan Lahan Pertanian ini, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan BUMN atau instansi yang ditunjuk.

Amran Sulaiman merincikan anggaran Rp 5 triliun akan digunakan untuk mencetak sawah di Merauke. “Cetak sawah sampai tanam seluas 100 ribu hektar di Merauke yang dilaksanakan oleh BUMN atau instansi yang ditunjuk,” kata Amran Sulaiman.

Selain itu, Amran Sulaiman menyebut anggaran sebesar Rp 7,50 triliun akan digunakan oleh Kementerian PUPR untuk mencetak sawah seluas 100 ribu hektar dan peningkatan jaringan irigasi tersier. Kemudian untuk Kementerian Pertanian akan menggunakan anggaran Rp 7,50 triliun untuk mencetak sawah dan aneka perlengkapanya.

Amran Sulaiman merinci dari Rp 7,50 triliun, Kementerian Pertanian akan menggunakan Rp 2,885 triliun untuk mencetak sawah seluas 50 ribu hektar dan olah lahan 150 ribu hektar. Kemudian, Rp 2,763 triliun untuk fasilitas penanaman dan pascapanen seluas 150 ribu hektar, dan Rp 1,853 triliun untuk intensifikasi seluas 80 ribu hektar.

Amran Sulaiman mengatakan program itu Sesuai Surat Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Nomor T-15286/Dt3.1/PP.08.01/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penyampaian Hasil Pembahasan Kebutuhan Anggaran untuk Program Quick Wins Pencetakan dan Peningkatan Lahan Pertanian Tahun 2025 sebesar Rp 20 triliun.

“Kami mohon dukungan dan persetujuan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI terkait usulan penyesuaian volume dan anggaran yang dimaksud,” kata Amran Sulaiman. Meski demikian, Mentan mengatakan anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp 7,50 triliun itu masih terbatas untuk mendorong terjadinya produksi pangan pada 2025 secara signifikan.

INFO BISNIS - Keberadaan Agen BRILink terus memberikan perannya memberikan akses layanan perbankan yang lebih baik kepada masyarakat di wilayah perkotaan hingga pelosok desa dan kepulauan. Sejalan dengan visi BRI untuk terus meningkatkan peran dan komitmennya dalam mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Penduduk di Pulau Lae-lae Kecamatan. Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, merasakan manfaat keberadaan agen BRILink. Kehadiran Mariyati Daeng Ngintang (54), mampu memberikan layanan perbankan inklusif di wilayahnya.

Ia menceritakan, bahwa dirinya sangat bahagia melakoni perannya sebagai agen BRILink. Sebelumnya, dirinya adalah Ketua Bank Sampah di Pulau Lae-lae yang berpenduduk sekitar 400 Kepala Keluarga. Masyarakat di sekitar tempat tinggalnya bisa menukar sampah dengan air galon atau dengan uang tunai.

Perannya sebagai Ketua Bank Sampah yang terus mengedukasi warga untuk menjaga kebersihan lingkungan membuatnya semakin dikenal oleh warga. Hingga akhirnya Maryati kemudian memutuskan untuk menjadi agen BRILink.

Meskipun letak Pulau Lae-lae tidak jauh dari Kota Makassar, keberadaan agen BRILink sangat membantu masyarakat sekitar, dimana masyarakat tidak perlu membuang waktu dan tenaga untuk ke bank atau harus menyebrang dengan perahu untuk bisa mendapatkan layanan perbankan di Kota Makassar.

“Awalnya ragu menjadi Agen BRILink, karena saya minim pengalaman dalam hal perbankan, namun saya diyakinkan berkali – kali oleh Mantri (tenaga pemasar Mikro) BRI. Pada awalnya masih tidak ada yang bertransaksi disebabkan masyarakat masih merasa takut bertransaksi. Pemahaman masyarakat itu hanya bisa dilakukan di Bank ataupun di mesin ATM”, katanya..

Mariyati terus bersemangat melakukan sosialisasi serta memberikan pemahaman tentang bertransaksi di tempatnya yang dijamin aman dan solutif, hingga akhirnya perlahan masyarakat mulai berdatangan untuk melakukan pembayaran maupun transfer di tempatnya.

Setelah masyarakat percaya, dirinya pun mulai melayani sejumlah transaksi yang dibutuhkan nasabah yang rata – rata berprofesi sebagai nelayan. Umumnya, layanan yang diberikan berupa transfer sesama BRI, transfer antar Bank, setor/tarik tunai, pembayaran pinjaman, pembayaran listrik, pembelian pulsa, pembayaran BPJS, dan sejenisnya.

Tak berhenti sampai di situ, peran Mariyati pun bertambah. Selain melayani transaksi keuangan, Ia juga dipercayakan untuk menjadi penyalur produk pinjaman Ultra Mikro (UMi) KECE (Kredit Cepat). Produk KECE diakuinya cukup membantu masyarakat sekitar dalam pendanaan usaha.

“Saya diberi kepercayaan menjadi penyalur KECE di Kepulauan Lae-lae. Rata-rata pinjaman dari Rp 1juta hingga Rp 10juta. Ini sangat berdampak positif bagi para nelayan, misalnya dulu mereka tidak mempunyai perahu tapi dengan adanya KECE, nelayan mampu membeli perahu untuk menangkap ikan. Nasabah juga tidak ada yang menunggak, sejauh ini lancar pembayarannya,” kata Mariyati.

Selain itu, Mariyati juga merasakan perannya sebagai Agen BRILink juga bisa menambah pendapatan perekonomian keluarganya. Ia bisa membiayai sekolah bagi anak-anaknya dan juga membantu perekonomian keluarganya.

Sebelumnya pada Public Expose Live 2024 pada 29 Agustus 2024, Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan BRI terus berkomitmen untuk melayani seluruh lapisan masyarakat direalisasikan melalui strategi hybrid bank, diantaranya adalah dengan adanya diantaranya adalah dengan adanya Agen BRILink dan super app BRImo.

Hingga akhir Juli 2024, BRI telah memiliki lebih dari 1 juta Agen BRILink yang tersebar di 62 ribu desa. Jumlah tersebut tercatat telah meng-cover lebih dari 80 persen dari total desa di Indonesia. Adapun volume transaksi Agen BRILink selama Januari-Juli 2024 telah mencapai sebesar Rp899 triliun,” kata Sunarso. (*)

INFO BISNIS – Telkomsel bergairah merayakan Hari Pelanggan Nasional yang diperingati setiap 4 September. Terdapat berbagai kejutan untuk pengguna kartu atau pelanggan yang tersedia di pusat layanan Telkomsel GraPARI.

Kejutan pertama, para direktur Telkomsel menjadi agen customer care di GraPARI. Mereka menyapa pelanggan sekaligus berupaya memberikan solusi dan layanan terbaik.

Telkomsel juga memastikan seluruh akses ke berbagai titik layanan pelanggan tersedia 24/7, mulai dari GraPARI, Call Center 188 atau 147 (khusus pelanggan IndiHome), MyTelkomsel, asisten virtual Veronika, akun media sosial resmi Telkomsel di Facebook, Instagram, dan X/Twitter, sampai dengan mitra outlet Telkomsel.

Selain itu, pelanggan setia yang datang langsung ke GraPARI di seluruh penjuru Indonesia, bakal dikejutkan beragam penawaran khusus. Tersedia program loyalitas dan apresiasi, mulai dari kejutan istimewa, e-voucher, diskon Telkomsel Orbit, sampai dengan cashback untuk pendaftaran IndiHome dan pembelian paket Telkomsel Prabayar tertentu.

Pelanggan Telkomsel Prabayar juga bisa menikmati Paket Spesial Hari Pelanggan Nasional sepanjang hari di MyTelkomsel pada 4 September 2024 mulai dari harga Rp9.900, dengan kuota data hingga 7 GB dan masa aktif hingga lima hari.

Menurut Direktur Utama Telkomsel, Nugroho, semua tawaran menarik ini sebagai tanda terima kasih kepada pelanggan yang telah setia. Telkomsel hadir di Indonesia lebih dari 29 tahun lalu, dan selama 20 tahun menjadi pemimpin pasar atau market leader.

“Komitmen kami untuk terus berinovasi memastikan bahwa pelanggan kita memiliki pengalaman yang mudah, nyaman, sederhana, dan juga asyik. Setiap masukan, dukungan, dan kepercayaan yang diberikan menjadi modal utama bagi kami untuk terus menjaga customer centricity culture, budaya mengutamakan kepentingan pelanggan agar bisa mewujudkan visi Telkomsel memastikan kehidupan berbangsa yang lebih baik hari ini dan gemilang esok hari,” tutur Nugroho.

Informasi lebih lanjut tentang program apresiasi dan loyalitas pelanggan Telkomsel bisa diakses melalui tsel.id/poin. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Pasar Soponyono Rungkut, Surabaya hari ini, Jumat 6 September 2024. Dalam kunjungan itu, Jokowi menyebutkan bahwa harga-harga kebutuhan pokok dan inflasi sudah membaik.

“Saya kira baik ya. Jadi inflasi kita, terutama pangan, itu pada kondisi yang baik,” ucap Jokowi kepada awak media, Jumat 6 September 2024.

Presiden RI ke-7 itu mengaku telah mengecek harga sejumlah bahan pokok di Pasar Soponyono. Menurut dia, harganya turun dan terus membaik.

“Bawang merah biasanya di atas Rp 40 ribu, tadi saya cek Rp 25 ribu. Telur juga Rp 24 ribu. Saya kira harga pangan sebagian turun dan tidak ada yang naik,” kata Jokowi.

Jokowi menambahkan, penurunan harga ini cenderung bertahan karena pasokannya cukup. “Jadi kalau inflasi berada di posisi deflasi selama empat bulan, saya kita memang karena pasokannya cukup dan distribusinya baik. Saya cek di lapangan memang keadannya seperti itu,” papar Jokowi.

Sebagai informasi, Jokowi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Surabaya hari ini. Dia meresmikan Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, mengunjungi Pasar Soponyono Rungkut, dan meresmikan Flyover Juanda di Sidoarjo.

Jokowi terpantau membagi-bagikan BLT dan paket sembako di dalam dan luar Pasar Soponyono. Iriana Jokowi juga turut mendampingi kunker itu dengan membagikan tas berwarna pink fuschia dan kaos kepada masyarakat sekitar. Isi paket tas itu terdiri dari perlengkapan anak-anak dan bayi seperti minyak telon dan bedak.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Pertanian meminta penambahan Rp 65,9 triliun untuk anggaran 2025 kepada Komisi IV DPR. Penambahan itu disebut untuk mencapai swasembada dan lumbung pangan pada pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Kementerian Pertanian mengusulkan tambahan anggaran Rp 65,9 triliun yang akan digunakan untuk mencapai swasembada dan terkhusus lagi menuju lumbung pangan,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, pada Jumat, 6 September 2024.

Amran Sulaiman merinci anggaran sebesar Rp 65,9 triliun itu meliputi tanaman pangan sebesar Rp 7,4 triliun, hortikultura Rp 1,2 triliun, perkebunan sebesar Rp 2,3 triliun, peternakan dan kesehatan hewan Rp 2,4 triliun, prasarana dan sarana pertanian Rp 51,6 triliun, cetak sawah 1 juta hektar sebesar Rp 26,9 triliun, standarisasi instrumen pertanian Rp 742,1 miliar, penyuluhan dan pengembangan SDM pertanian Rp 2,5 triliun, manajemen kesekretariatan menuju lumbung pangan Rp 309,2 miliar, dan pengawasan dan pengendalian menuju lumbung pangan Rp 110,0 miliar.

Selain itu, pemerintah berencana mencetak sawah sampai tanam seluas 250 ribu hektar pada 2025 dengan anggaran Rp 20 triliun. Ada tiga lembaga atau kementerian yang menggawangi program Quick Wins Pencetakan dan Peningkatan Lahan Pertanian ini, yaitu Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, dan BUMN atau instansi yang ditunjuk.

Amran Sulaiman merinci anggaran Rp 5 triliun itu akan digunakan untuk mencetak sawah di Merauke. “Cetak sawah sampai tanam seluas 100 ribu hektar di Merauke yang dilaksanakan oleh BUMN atau instansi yang ditunjuk,” kata Amran Sulaiman.

Selain itu, Amran Sulaiman menyebut anggaran sebesar Rp 7,50 triliun akan digunakan oleh Kementerian PUPR untuk mencetak sawah seluas 100 ribu hektar dan peningkatan jaringan irigasi tersier. Kemudian untuk Kementerian Pertanian akan menggunakan anggaran Rp 7,50 triliun untuk mencetak sawah dan aneka perlengkapannya.

Amran Sulaiman merinci dari Rp 7,50 triliun, Kementerian Pertanian akan menggunakan Rp 2,885 triliun untuk mencetak sawah seluas 50 ribu hektar dan olah lahan 150 ribu hektar. Kemudian, Rp 2,763 triliun untuk fasilitas penanaman dan pascapanen seluas 150 ribu hektar, dan Rp 1,853 triliun untuk intensifikasi seluas 80 ribu hektar.

Amran Sulaiman mengatakan program itu Sesuai Surat Direktur Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas Nomor T-15286/Dt3.1/PP.08.01/08/2024 tanggal 14 Agustus 2024 tentang Penyampaian Hasil Pembahasan Kebutuhan Anggaran untuk Program Quick Wins Pencetakan dan Peningkatan Lahan Pertanian Tahun 2025 sebesar Rp 20 triliun.

“Kami mohon dukungan dan persetujuan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR RI terkait usulan penyesuaian volume dan anggaran yang dimaksud,” kata Amran Sulaiman. Meski demikian, Amran Sulaiman mengatakan, anggaran Kementerian Pertanian sebesar Rp 7,50 triliun itu masih terbatas untuk mendorong terjadinya produksi pangan pada 2025 secara signifikan.

INFO BISNIS - PT Pertamina International Shipping (PIS) mencatatkan peningkatan laba signifikan sebesar 103 persen pada semester pertama 2024. Kinerja gemilang ini mendorong PIS untuk semakin agresif mengembangkan bisnis, termasuk menambah armada kapal tanker.

Kenaikan 103 persen itu terlihat dari laba perusahaan pada semester pertama 2024 yang mencapai US$280,9 juta, jauh melampaui perolehan pada periode yang sama tahun lalu sebesar US$138,5 juta.

Perolehan laba hingga Juni ini sekaligus melewati Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024, yang ditargetkan mencapai US$ 267,1 juta hingga akhir tahun ini.

CEO PIS, Yoki Firnandi, menyatakan bahwa pencapaian ini memberikan optimisme bagi perusahaan untuk melampaui kinerja tahun 2023, tidak hanya dari sisi laba tetapi juga dari sisi pengembangan bisnis.

"Kami berencana memperluas pasar internasional dan menambah armada tanker baru sebagai bagian dari strategi pertumbuhan kami," ujar Yoki pada Kamis, 5 September 2024.

Pertumbuhan laba ini didorong oleh peningkatan pendapatan yang mencapai US$1,72 miliar pada semester pertama 2024, naik 6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$1,62 miliar. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) PIS juga mengalami kenaikan 28 persen, dari US$458,4 juta pada semester pertama 2023 menjadi US$587,5 juta.

Dari sisi komersial, PIS semakin agresif mengembangkan pasar non-captive dengan porsi yang kini mencapai 19,2 persen. PIS, sebagai Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) dari Pertamina Group, berkomitmen untuk meningkatkan investasi dan kinerja perusahaan. Hingga Juni 2024, PIS telah merealisasikan belanja modal (capital expenditure) sebesar US$312 juta, atau 89 persen dari total realisasi investasi sepanjang tahun 2023.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis lebih lanjut, PIS berencana menggelontorkan US$654,5 juta untuk investasi hingga akhir 2024. Salah satu fokus investasi tersebut adalah penambahan armada tanker baru untuk memperkuat bisnis di dalam dan luar negeri.

Pada semester pertama tahun ini, PIS telah menambah enam armada tanker baru, termasuk tanker-tanker pengangkut gas raksasa sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk mempercepat transisi energi. Di antara enam tanker tersebut, empat di antaranya adalah Very Large Gas Carrier (VLGC), yaitu VLGC Pertamina Gas Caspia, VLGC Pertamina Gas Dahlia, VLGC Pertamina Gas Tulip, dan VLGC Pertamina Gas Bergenia, yang telah beroperasi tahun ini.

Prestasi lain yang dicatatkan adalah VLGC Pertamina Gas Dahlia, yang berhasil menjadi kapal tanker milik Pertamina pertama yang sukses mengelilingi bumi dalam satu pelayaran dengan kru 100 persen Indonesia. Selain empat VLGC, PIS juga menambah dua tanker Medium Range baru, yaitu PIS Jawa dan PIS Kalimantan, untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus ekspansi pasar internasional.

"Di awal tahun ini, PIS juga telah menandatangani kerja sama untuk pembangunan tanker baru yang akan siap dioperasikan dalam 2-3 tahun mendatang. Kami yakin langkah ini akan mendukung pertumbuhan bisnis PIS sebagai urat nadi virtual energi nasional dan bisnis maritim global," Yoki memungkas. (*)

Dalam keadaan bencana gedung-gedung pemerintah bisa dimanfaatkan sebagai TES (Tempat Evakuasi Sementara).

INFO BISNIS - PT Pertamina International Shipping (PIS) mencatatkan peningkatan laba signifikan sebesar 103 persen pada semester pertama 2024. Kinerja gemilang ini mendorong PIS untuk semakin agresif mengembangkan bisnis, termasuk menambah armada kapal tanker.

Kenaikan 103 persen itu terlihat dari laba perusahaan pada semester pertama 2024 yang mencapai US$280,9 juta, jauh melampaui perolehan pada periode yang sama tahun lalu sebesar US$138,5 juta.

Perolehan laba hingga Juni ini sekaligus melewati Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024, yang ditargetkan mencapai US$ 267,1 juta hingga akhir tahun ini.

CEO PIS, Yoki Firnandi, menyatakan bahwa pencapaian ini memberikan optimisme bagi perusahaan untuk melampaui kinerja tahun 2023, tidak hanya dari sisi laba tetapi juga dari sisi pengembangan bisnis.

"Kami berencana memperluas pasar internasional dan menambah armada tanker baru sebagai bagian dari strategi pertumbuhan kami," ujar Yoki pada Kamis, 5 September 2024.

Pertumbuhan laba ini didorong oleh peningkatan pendapatan yang mencapai US$1,72 miliar pada semester pertama 2024, naik 6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar US$1,62 miliar. EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization) PIS juga mengalami kenaikan 28 persen, dari US$458,4 juta pada semester pertama 2023 menjadi US$587,5 juta.

Dari sisi komersial, PIS semakin agresif mengembangkan pasar non-captive dengan porsi yang kini mencapai 19,2 persen. PIS, sebagai Sub Holding Integrated Marine Logistics (SH IML) dari Pertamina Group, berkomitmen untuk meningkatkan investasi dan kinerja perusahaan. Hingga Juni 2024, PIS telah merealisasikan belanja modal (capital expenditure) sebesar US$312 juta, atau 89 persen dari total realisasi investasi sepanjang tahun 2023.

Untuk mendukung pertumbuhan bisnis lebih lanjut, PIS berencana menggelontorkan US$654,5 juta untuk investasi hingga akhir 2024. Salah satu fokus investasi tersebut adalah penambahan armada tanker baru untuk memperkuat bisnis di dalam dan luar negeri.

Pada semester pertama tahun ini, PIS telah menambah enam armada tanker baru, termasuk tanker-tanker pengangkut gas raksasa sebagai bagian dari upaya perusahaan untuk mempercepat transisi energi. Di antara enam tanker tersebut, empat di antaranya adalah Very Large Gas Carrier (VLGC), yaitu VLGC Pertamina Gas Caspia, VLGC Pertamina Gas Dahlia, VLGC Pertamina Gas Tulip, dan VLGC Pertamina Gas Bergenia, yang telah beroperasi tahun ini.

Prestasi lain yang dicatatkan adalah VLGC Pertamina Gas Dahlia, yang berhasil menjadi kapal tanker milik Pertamina pertama yang sukses mengelilingi bumi dalam satu pelayaran dengan kru 100 persen Indonesia. Selain empat VLGC, PIS juga menambah dua tanker Medium Range baru, yaitu PIS Jawa dan PIS Kalimantan, untuk mendukung ketahanan energi nasional sekaligus ekspansi pasar internasional.

"Di awal tahun ini, PIS juga telah menandatangani kerja sama untuk pembangunan tanker baru yang akan siap dioperasikan dalam 2-3 tahun mendatang. Kami yakin langkah ini akan mendukung pertumbuhan bisnis PIS sebagai urat nadi virtual energi nasional dan bisnis maritim global," Yoki memungkas. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengkritik rencana pemerintah memindahkan jalur masuk tujuh barang impor justru akan memicu kenaikan harga barang. Alih-alih memindahkan jalur masuk impor, asosiasi pengusaha ini menyarankan pemerintah memperbanyak produksi daam negeri.

“Jika perlu, kerja sama dengan pihak luar bisa dilakukan, namun dengan ketentuan bahwa barang yang diproduksi di Indonesia wajib dijual untuk kebutuhan dalam negeri, bukan hanya untuk ekspor," ucap Ketua Umum Hippindo, Budihardjo Iduansjah, dalam keterangan tertulis, Kamis, 5 September 2024.

Budihardjo mengatakan, pemerintah harus mengutamakan pemenuhan stok barang, baik pangan maupun non-pangan. Stok barang ini khususnya berfokus pada produk yang belum tersedia atau masih minim di Indonesia. "Kami mendukung upaya pemetaan produk-produk yang belum diproduksi di Indonesia, terutama yang sifatnya mudah untuk diproduksi di dalam negeri,” kata dia.

Karena itu, Budihardjo mengatakan, Hippindo mendorong Kementerian Perindustrian agar memberikan kemudahan bagi produsen untuk memulai produksi itu. Hippindo, kata Budihardjo, siap mendukung dengan memastikan produk-produk ini bisa dibeli oleh anggota asosiasinya. Dengan catatan, produk-produk itu memenuhi standar dan syarat yang berlaku.

Selain itu, Budihardjo menekankan solusi yang lebih efektif untuk menangani impor ilegal adalah dengan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di seluruh pelabuhan. Dia juga mengatakan pemerintah perlu meningkatkan kolaborasi dengan pihak terkait untuk menertibkan pelaku impor ilegal.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas sebelumnya mengusulkan pemindahan jalur masuk barang impor di luar Pulau Jawa untuk menghambat peredaran tujuh komoditas impor yang membanjiri Indonesia.

Zulhas menyampaikan saat ini sebagian besar barang impor masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di Pulau Jawa. Dengan dipindahkannya pelabuhan ke luar Jawa, maka biaya logistik akan menjadi lebih tinggi dan mempengaruhi harga jual barang impor tersebut ke konsumen.

"Tujuh item kalau memang di sini over kapasitas, di Jawa, maka bagusnya tujuh item ini, impornya masuk melalui pelabuhan-pelabuhan di luar Jawa, kan banyak," ujar Zulhas di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Adapun tujuh komoditas yang mendapat pengawasan ekstra dari Kementerian Perdagangan adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), elektronik, alas kaki, pakaian, keramik, dan kosmetik. Zulhas menyebut usulan pemindahan pelabuhan masuk barang impor telah disampaikan kepada Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita. Keduanya telah sepakat untuk membahas masalah ini dalam rapat terbatas.