TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat komoditas dan mata uang, Lukman Leong, menyebut pemilihan presiden Amerika Serikat (pilpres AS) merupakan salah satu sentimen yang memiliki pengaruh besar terhadap nilai tukar rupiah. Pelemahan nilai rupiah, menurut proyeksinya, akan semakin menjadi apabila Donald Trump yang nantinya memenangkan pemilihan presiden.

Amerika Serikat akan menyelenggarakan pemungutan suara pada Selasa, 5 November 2024.

“Investor mengantisipasi pilpres AS minggu depan yang apabila dimenangkan oleh Trump akan berpotensi menguatkan dolar AS lebih jauh,” tuturnya kepada Tempo melalui layanan perpesanan pada Ahad, 3 November 2024.

Saat ini, kata dia, nilai dolar AS sedang naik daun. Meskipun data ekonomi Amerika Serikat agak kurang bagus bila dilihat dari kondisi tenaga kerja yang lebih lemah dari perkiraan, ia menyatakan investor tetap yakin dolar akan semakin kuat.

Tekanan dolar AS terhadap nilai rupiah selama satu pekan ke belakang, menurutnya, berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan melambat. Data PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia pada kuartal 3 (Q3) diperkirakan akan menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat (QoQ) di 1,6 persen dibandingkan 3,79 persen pada kuartal sebelumnya serta data cadangan devisa.

Kondisi ini, kata dia, membuat Bank Indonesia (BI) berpotensi untuk menurunkan suku bunga. Kalau suku bunga turun, maka besar kemungkinan nilai rupiah juga ikut turun.

Pelemahan nilai tukar rupiah berdasarkan proyeksinya ada di kisaran angka Rp 15.700 hingga Rp 15.850 per dolar AS.

Tak ubahnya dengan harga emas, yang menurut proyeksi Lukman,juga akan kembali turun apabila Donald Trump memenangkan kontestasi.

Ia mengatakan, nilai emas saat ini mendapatkan tekanan dari penguatan dolar AS yang masih akan berlanjut hingga pilpres di Negeri Paman Sam itu usai. “Apabila Trump menang, harga emas diperkirakan akan kembali turun,” katanya.

Ia menyampaikan bahwa harga emas tetap memiliki potensi untuk mengalami peningkatan meski tidak stabil. Lukman menyebut kenaikan tersebut rentan koreksi atau memiliki kemungkinan untuk kembali turun.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa waktu terbaik untuk membeli emas ketika harganya berada di level US$ 2.680 dan US$ 2.600. Sedangkan, untuk periode penjualan terbaik adalah ketika harganya mencapai level US$ 2.800 dengan optimisme bisa terus menanjak ke level US$ 3.000.

Adapun, peningkatan harga emas internasional sendiri mengalami peningkatan yang sangat besar di tahun ini. “Sekitar 30 persen," ucapnya.

TEMPO.CO, Jakarta - Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang melibatkan empat perusahaan media milik keluarga Aburizal Bakrie dengan 12 kreditur atas utang Rp 8,79 triliun telah menemui titik terang. Empat perusahaan media milik keluarga Bakrie itu meliputi PT Visi Media Asia Tbk (VIVA), PT Intermedia Capital Tbk (MDIA), PT Cakrawala Andalas Televisi (ANTV), dan PT Lativi Mediakarya (tvOne).

Dalam rapat di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, seluruh kreditur menerima proposal perdamaian dari VIVA. "100 persen setuju," kata salah satu pengurus dalam perkara ini saat membacakan hasil voting pada kreditur pada Senin, 4 November 2024.

Kuasa hukum dari 12 kreditur, Marx Adriyan, mengatakan VIVA mengajukan proposal perdamaian atas perkara ini dengan pembayaran tiga termin. Namun, usai voting ini dibacakan, Marx menyebut VIVA akan membayar masing-masing 10 persen dari Rp Rp 3,71 triliun utang pokok para kreditur dalam waktu 1x24 jam.

Dari jumlah itu, VIVA akan membayar Rp 317 miliar secara tunai pada termin pertama. "Akhirnya ketemu formulanya," kata Marx saat ditemui usai sidang.

Marx mengatakan proposal itu telah diajukan sekaligus direvisi beberapa kali oleh VIVA. Meski demikian, dia tetap menghargai semua pihak yang telah bekerja sama dengan baik dalam perkara ini.

"Suka duka kemarin harus jadi pelajaran, kalau mau restrukturisasi jangan kaya gitu," kata Marx.

Selanjutnya: Kinerja Keuangan VIVA....

<!--more-->

Kinerja Keuangan VIVA

VIVA dan beberapa anak usahanya terancam pailit. Sebanyak 12 kreditur menagih utang sebesar Rp 8,79 triliun kepada empat perusahaan itu. Jika tenggat penyelesaian utang melalui PKPU terlampaui, VIVA bakal dipailitkan. Majelis Hakim di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memberikan waktu hingga 4 November kepada VIVA untuk bernegosiasi dengan para kreditur.

Dalam laporan keuangan konsolidasian interim VIVA terakhir pada 30 September 2023, perusahaan ini mencatatkan pendapatan sebesar Rp 906 miliar alias turun dari periode sebelumnya, yaitu Rp 1,32 triliun. Dari Rp 906 miliar itu, beban usaha perusahaan pun lebih tinggi, yaitu Rp 1,14 triliun. Beban usaha terbesar VIVA berasal dari operasional perusahaan yang meliputi gaji karyawan, jasa profesional, transportasi, air, listrik, dan sejenisnya sebesar Rp 630,2 miliar. Walhasil, pada triwulan III atau 30 September 2024, VIVA mencatatkan rugi Rp 239 miliar.

Kondisi serupa terjadi pada 2022. Pada periode tersebut, VIVA malah membukukan rugi sebesar Rp 1,71 triliun. Jumlah ini membengkak sekitar 93,19 persen secara tahunan dari 2021 sebesar Rp 883,12 miliar. Pada periode ini, VIVA juga mencatatkan defisiensi ekuitas sebesar Rp 1,58 triliun atau meningkat dari total Rp 617,33 miliar di 2021.

Pendapatan VIVA pun juga menurun 6,26 persen pada 2022. Pada 2022, VIVA mencatatkan pendapatan usaha Rp 1,69 triliun, sedangkan di 2021 sebesar Rp 1,81 triliun. Penyebabnya ialah pendapatan dari sektor iklan yang turun 7,63 persen. Pada 2022, VIVA hanya mendapat Rp 1,65 triliun, sementara di 2021 sebesar Rp 1,79 triliun.

Padahal, beban usaha pada periode 2022 turun 0,44 persen atau Rp 1,65 triliun dari 2021 sebesar Rp 1,66 triliun. Beban usaha ini dihasilkan dari dua segmen, yaitu program dan penyiaran sebesar Rp 724,3 miliar dan operasional umum perusahaan Rp 933,7 miliar. Karena itu, VIVA pun akhirnya hanya bisa mencatatkan laba usaha Rp 40,48 miliar pada 2022. Angka ini anjlok 72,38 persen atau 146,6 miliar.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengumpulkan tujuh menteri dalam lingkup Kemenko Perekonomian untuk menggelar rapat koordinasi terbatas di Jakarta, Ahad, 3 November 2024. Rapat kordinasi terbatas itu dilakukan untuk menyelaraskan program kerja prioritas jangka pendek di bidang perekonomian.

Dilansir dari Antara, usai memimpin rapat terbatas, Menko Perekonomian Airlangga mengungkapkan rapat kordinasi antar kementerian ini merupakan tindak lanjut dari hasil retreat di Magelang, serta dilakukan sebagai upaya meningkatkan koordinasi kebijakan dan program kerja prioritas jangka pendek di bidang perekonomian.

Airlangga merinci sejumlah hal yang dibahas dalam kordinasi terbatas tersebut, seperti tindak lanjut putusan MK terkait judicial review UU Cipta kerja hingga perubahan peraturan pemeritah mengenai devisa hasil ekspor sumber daya alam.

Dalam kesempatan itu, Airlangga mengungkapkan tengah mengusulkan perpanjangan sejumlah insentif pajak pada tahun depan untuk menggairahkan daya beli masyarakat di tengah menurunnya jumlah kelas menengah di Indonesia.

“Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan diusulkan untuk dilanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga dengan Kementerian kKuangan, yaitu terkait dengan PPN ditanggung pemerintah, PPN DTP, PPnBM, maupun PPN DTP untuk kendaraan bermotor berbasis Listrik dan mobil berbasis Listrik,” ujarnya dilansir dari Antara Senin, 4 November 2024.

Airlangga Hartarto kemudian mengatakan hasil rapat kordinasi terbatas itu selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan lebih lanjut.

TEMPO.CO, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan Persetujuan Impor (PI) terhadap gula sejumlah 1,69 juta ton yang dikeluarkan Menteri Perdagangan sepanjang 2015 hingga semester I 2017 tak melalui rapat koordinasi. Persetujuan Impor gula tersebut tercatat dikeluarkan pada tiga masa Menteri Perdagangan era pemerintahan Joko Widodo, yakni Rachmat Gobel, Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong, dan Enggartiasto Lukita.

Temuan ini merupakan salah satu butir penyimpangan bidang tertentu yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atas pengelolaan tata niaga impor pangan pada Kementerian Perdagangan (Kemendag) era Jokowi. Laporan ini telah disampaikan BPK dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2017. "Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan tata niaga impor menyimpulkan bahwa sistem pengendalian intern Kemendag belum efektif untuk memenuhi kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis BPK dalam dokumen itu.

Impor gula sejumlah 1,69 juta ton bukan satu-satunya penerbitan PI yang bermasalah. Dalam laporan itu, BPK menemukan penerbitan PI gula kristal mentah (GKM) kepada PT Adikarya Gemilang dalam rangka uji coba kegiatan industri sebanyak 108.000 ton juga tak didukung data analisis kebutuhan.

Di komoditas lain juga terjadi indikasi pelanggaran. BPK mengungkap, penerbitan PI sapi kepada Perum Bulog pada 2015 sebanyak 50.000 ekor tidak melalui rapat koordinasi. Penerbitan PI daging sapi pada 2016 sebanyak 97.100 ton dan realisasi sebanyak 18.012,91 ton atau senilai Rp737,65 milyar juga tak sesuai atau tanpa rapat koordinasi dan tanpa rekomendasi Kementerian Pertanian (Kementan).

Tak hanya penerbitan PI yang bermasalah, BPK menemukan jumlah alokasi impor untuk sejumlah komoditas sepanjang 2015 hingga semester I 2017 yang ditetapkan dalam PI tak sesuai dengan data kebutuhan dan produksi dalam negeri. Komoditas itu yakni gula kristal putih (GKP), beras, sapi, dan daging sapi.

Kejaksaan Agung baru-baru ini menetapkan Tom Lembong sebagai tersangka kasus korupsi impor gula. Penetapannya sebagai tersangka menimbulkan syak wasangka sejumlah kalangan karena ia bukan satu-satunya Menteri Perdagangan yang mengizinkan impor gula dalam jumlah besar.

Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia, Khudori, meminta Kejaksaan Agung memeriksa semua kasus yang memang berpotensi merugikan negara. Langkah ini, menurut dia, perlu diambil untuk menghindari syak wasangka lembaga itu hanya menargetkan orang-orang tertentu. “Hanya dengan cara demikian, Kejagung akan terbebas dari tuduhan tebang pilih,” ucap Khudori kepada Tempo, Rabu, 23 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, angkat bicara soal rencana Presiden Prabowo Subianto menghapuskan utang 6 juta petani dan nelayan.

Menurut Airlangga, berhubungan dengan hal itu, bank BUMN atau himpunan bank milik negara (Himbara) bisa melakukan hapus buku tapi tidak bisa melakukan hapus tagih.

“Hapus buku, hapus tagih memang diperlukan untuk Himbara. Bank BUMN ini hapus buku bisa tetapi hapus tagih tidak bisa,” kata Airlangga dalam konferensi pers yang diadakan di Hotel Four Season, Jakata Selatan, Ahad, 3 November 2024.

Politikus Partai Golkar ini menambahkan, kondisi tersebut berbeda dengan bank swasta yang bisa melakukan hapus buku sekaligus hapus tagih. Sehingga, kata dia, kebijakan pemutihan utang yang sedang dipersiapkan ke depan ini sekaligus untuk mendukung bank BUMN agar bisa melakukan dua penghapusan kredit itu sekaligus.

Hapus buku merupakan tindakan menghapus kredit dari neraca keuangan bank. Sementara itu, hapus tagih dilakukan untuk menghapus tagihan yang telah dihapusbukukan dari neraca laporan keuangan bank. Sehingga, nasabah bisa mendapatkan kredit baru.

“Jadi ini untuk mendukung Himbara karena jumlahnya (utang) sudah cukup besar,” ucap Airlangga.

Ia menjelaskan, saat ini aturan untuk mendukung kebijakan pemutihan utang petani, nelayan, hingga Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto sedang dipersiapkan. Namun, ia tidak mengatakan target waktu penyelesaiannya.

“Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama bisa diselesaikan,” kata dia.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae juga mengatakan hapus tagih merupakan isu khusus bagi bank BUMN. Menurutnya kegiatan tersebut sudah lazim dilakukan bank swasta.

“Bank swasta sudah biasa melakukan itu. Nah memang itu merupakan ketentuan khusus yang terkait dengan bank BUMN dan itu hanya terkait dengan UMKM,” kata Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK, Jumat, 1 November 2024.

Bank BUMN belum bisa melakukan hapus tagih karena masalah aturan. Namun, Dian mengatakan di dalam Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK) disebutkan bahwa hapus buku bank BUMN dan lembaga jasa keuangan non-bank BUMN bukan merupakan kerugian negara sepanjang dapat dibuktikan tata kelola yang baik.

INFO BISNIS – Dukungan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI kepada segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi prioritas utama dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Hal itu disampaikan Direktur Utama BRI Sunarso, belum lama ini.

“BRI hadir untuk memperkuat UMKM sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Melalui pemberdayaan UMKM, BRI mengambil peran dalam membangun ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” kata Sunarso.

Hingga akhir Triwulan III 2024, BRI berhasil menyalurkan kredit senilai Rp 1.353,36 triliun atau tumbuh 8,21 persen secara year on year (yoy), dan dari total penyaluran kredit tersebut, 81,70 persen diantaranya atau sekitar Rp 1.105,70 triliun merupakan kredit kepada segmen UMKM.

Sunarso sebelumnya mengungkapkan, perseroan telah memiliki strategi dalam memberdayakan UMKM sehingga layak dilirik oleh perbankan dan mendapatkan pembiayaan.

“Sesungguhnya UMKM kita itu lebih membutuhkan edukasi daripada advokasi. Kenapa demikian? Kalau advokasi sebenarnya menempatkan UMKM di bawah. Di bawah bank, di bawah lembaga pembiayaan. Kalau diedukasi sebenarnya menempatkan UMKM sejajar dengan bank sebagai mitra,” kata Sunarso.

Dia menuturkan, terdapat lima hal yang perlu diedukasi kepada UMKM. Pertama, tentang spirit atau semangat kewirausahaan. “Itu yang harus kita educate kepada UMKM. Karena pelaku UMKM sangat banyak sehingga masih beragam level-nya,” ujar Sunarso.

Kedua yaitu tentang kemampuan mereka melakukan administrasi dan manajerial. Menurut Sunarso ini merupakan pekerjaan rumah yang penting. Sebab kedua hal tersebut masih merupakan area yang sangat luas untuk dikerjakan.

Ketiga, tentang aksesibilitas UMKM terhadap informasi, pasar, teknologi dan pendanaan. “Itu juga penting,” ujarnya. Keempat, Sunarso mengatakan UMKM juga harus diedukasi soal keberlanjutan. Baik itu tentang keberlanjutan bisnis terlebih juga keberlanjutan lingkungan. Terakhir, Sunarso menekankan pentingnya edukasi soal prinsip Good Corporate Governance kepada UMKM.

“Kita perlu educate UMKM untuk menjalankan bisnis dengan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Itulah yang akan menjadikan UMKM bertumbuh dan berkembang berkelanjutan,” kata dia.

Sunarso menegaskan komitmen BRI untuk terus memberikan dukungan terhadap UMKM di Indonesia. “Salah satu bentuk komitmen BRI dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, yakni dengan tetap mendorong penciptaan lapangan pekerjaan, khususnya pada segmen UMKM, melalui penyaluran kredit yang berkualitas serta program-program pemberdayaan lainnya,” ujar Sunarso. (*)

INFO BISNIS – Keamanan data yang pada akhirnya berujung pada keamanan dana nasabah, menjadi fokus utama PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Hal itu menyikapi maraknya kejahatan siber (cybercrime) yang banyak masuk meretas sistem, mencuri data pribadi, dan data keuangan yang dampaknya dapat berpotensi mengalami kerugian finansial.

"Kami menanggapi hal ini dengan sangat-sangat serius untuk mengamankan data dan dana nasabah BRI,” kata Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI, Arga M. Nugraha, belum lama ini. Menurut dia, BRI memiliki acuan framework yang umum untuk cyber security. “Jika memang ada hal buruk yang terjadi, kami telah siapkan serangkaian alat dan prosedur baku, kami bisa menjamin seluruh data nasabah kami tetap aman," ujar Arga.

Menurut Arga, pengamanan BRI secara internal dilakukan secara berulang. Misalnya, BRI melakukan freight monitoring. BRI juga memiliki Security Operation Center (SOC) yang beroperasi 24/7 untuk memonitor berbagai ancaman siber. BRI juga melakukan audit dan asesmen yang rutin dengan pihak ketiga dan partner.

"Selain itu kami juga memastikan keamanan dari sisi manusia (human resource) yang dapat terjadi krusial. Dari sisi insan brilian, kami bangun awareness dan kehati-hatiannya. Hal yang sama juga kami lakukan kepada nasabah kami untuk melakukan kehati-hatian," katanya.

BRImo Kuat dan Aman

Sementara itu, aplikasi super app BRImo dengan lebih dari 37,4 juta pengguna nasabah aktif menjadi daya tarik bagi para penjahat siber untukmelakukan serangkaian tindak kejahatan mereka. Meski demikian, kata Arga, BRImo dapat dikatakan berada dalam posisi yang cukup kuat dalam menghadapi ancaman cybercrime. Dengan investasi yang besar dalam teknologi keamanan dan upaya edukasi yang berkelanjutan, BRImo telah berhasil menjaga kepercayaan nasabah.

"Hal inilah yang terus kami perkuat untuk menjaga data dan dana nasabah,” kata dia. Menurut Arga, terdapat banyak hal yang dilakukan untuk mengamankan aplikasi ini. “Dengan aplikasi yang ditanamkan di HP, ada serangkaian pengamanan bagaimana kami menggunakan enkripsi untuk menjamin aplikasi ini lebih aman digunakan nasabah," kata Arga.

Selain pengamanan spesifik di BRImo, BRI juga melakukan pengamanan di sistem backend. BRI menggandeng security researchers dan institusi infosec yang bonafit dan professional yang memiliki pengalaman dan latar belakang keamanan siber yang kuat.

"Pengamanan dilakukan mulai dari sisi network, server,data center, dengan tujuan yang komprehensif dan end to end. Keamanan dari pemantauan juga dilakukan. Namun bagian utamanya, kami meng-encourage user, jangan sampai hal yang dianggap sederhana, justru berbalik menyerang. Jadi misalnya jangan pernah sekali-kali menyerahkan username, password, dan OTP kepada orang lain, bahkan pihak yang mengaku sebagai BRI sekalipun," ujar Arga.

Menurut dia, keamanan siber adalah perjuangan yang terus menerus. Oleh karena itu, BRI akan terus berinovasi dan meningkatkan sistem keamanannya untuk memastikan bahwa data dan dana nasabah tetap aman. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO) memperkirakan tingkat pengangguran global mencapai 4,9 persen pada 2024.

Angka tersebut mencakup 402 juta orang tanpa pekerjaan yang ingin bekerja dan 183 juta orang yang dianggap sebagai pengangguran.

Sementara itu, jumlah pekerja informal telah meningkat dari 1,7 miliar pada 2005 menjadi 2 miliar pada 2024. Lantas, apa saja dampak dari banyak pengangguran bagi sebuah negara?

Dampak Ledakan Pengangguran bagi Sebuah Negara

Berikut dampak dari banyaknyapengangguranterhadap berbagai aspek di suatu negara:

1. Tingkat Kesejahteraan Rendah

Melansirejournal.staindirundeng.ac.id,tingginya angka pengangguran menyebabkan tingkat kesejahteraan di suatu negara semakin rendah.

Pengangguran mengakibatkanoutputaktual yang dicapai lebih rendah dibandingkanoutputpotensial. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa level kemakmuran yang diraih lebih rendah daripada harapan.

2. Mengurangi Pendapatan Negara

Banyaknya jumlah penganggur dapat mengakibatkan pendapatan negara dari pajak berkurang. Hal tersebut terjadi karena rendahnya kegiatan ekonomi di dalam negeri.

Dengan demikian, pemasukan yang rendah bagi suatu negara akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan program pembangunan.

3. Menghambat Pertumbuhan Ekonomi

Angka pengangguran yang tinggi akan menekan laju pertumbuhan ekonomi suatu negara. Para investor umumnya enggan datang untuk menanamkan modal di sebuah negara yang memiliki perkembangan ekonomi yang lambat.

Artinya, banyaknya jumlah penduduk tanpa pekerjaan akan semakin membuat kondisi negara menjadi memburuk.

4. Pengeluaran Negara Semakin Bertambah

Di sisi lain, negara dengan penduduk penganggur yang tinggi umumnya menggelontorkan anggaran yang tidak sedikit.

Dana tersebut digunakan untuk membantu menyokong kehidupan warga yang tidak mampu bertahan. Sejumlah negara terpaksa memberikan bantuan sosial (bansos) atau bahkan tunjangan bagi pengangguran.

5. Ketidakstabilan Politik

Ledakan pengangguran juga dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Kondisiekonomiyang lesu membuat rasa tidak puas masyarakat terhadap pemerintah semakin tinggi.

Akibatnya, konflik internal bisa saja terjadi, sehingga memicu perang dalam negeri yang menewaskan banyak nyawa.

6. Tingginya Aksi Kriminal

Menurutjurnal.unpad.ac.id,pengangguran yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya akan merasa tertekan dan berusaha keras untuk mencari solusi.

Dengan tekanan yang berat, sebagian orang memilih jalan pintas dengan cara melakukan tindakan kriminal. Aksi pencurian hingga pembunuhan bisa saja terjadi mengingat insting manusia yang memaksa untuk bertahan.

7. Rendahnya Level Keamanan Negara

Tingginya angka kriminalitas dan konflik yang terjadi akibat pengangguran akan menurunkan level keamanan di suatu negara. Akibatnya, para investor atau turis enggan untuk memasuki suatu negara.

Hal tersebut pada akhirnya akan semakin memperburuk kondisi ekonomi di dalam negeri karena tidak ada aktivitas perputaran uang.

8. Persaingan Semakin Ketat

MengutipJournal of Law, Administration, and Social Science Volume 4 Nomor 3 2024,tingginya angka kelahiran dan ledakan populasi adalah salah satu ciri dari negara berkembang dan miskin.

Hal tersebut sejalan dengan teori Malthusian yang dipopulerkan oleh Robert Malthus, di mana pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur (misalnya 1, 2, 4, 16), sedangkan produksi pangan lokal mengikuti deret hitung (misalnya 1, 2, 3, 4).

Tingginya pengangguran di negara berkembang dan miskin dipengaruhi oleh banyaknya populasi penduduk muda akibat ledakan angka kelahiran.

Banyak populasi muda yang sulit menemukan pekerjaan karena terbatasnya lapangan kerja dan tingginya daya saing di pasar kerja lantaran banyaknya penduduk.

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto bertemu mantan presiden Joko Widodo atau Jokowi di Solo, Minggu malam, 3 November 2024. Mereka bertemu di salah satu restoran yang mengusung suasana angkringan bernama Angkringan Omah Semar di Colomadu, dekat Kota Solo.

Pada kesempatan itu, keduanya berbincang sekaligus menikmati makanan khas Solo.

Usai melakukan pertemuan selama 1 jam, Prabowo sempat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, termasuk makanan pada malam itu.

"Makan nasi goreng Jawa, enak," katanya.

Disinggung soal pembahasan pada perbincangan tersebut, Presiden Prabowo hanya menjawab singkat.

"Masalah ini dan itu," katanya.

Berbeda dengan Prabowo, Jokowi hanya melempar senyum kepada wartawan tanpa menyampaikan sepatah kata pun.

Pada kesempatan yang sama, terlihat pula Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Calon Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang kebetulan makan di tempat yang sama.

Respati mengaku tidak sempat berbincang dengan Prabowo maupun Jokowi.

"Tadi ketemu, menyapa. Akan tetapi, enggak sempat ngobrol," katanya.

Sebelumnya, Jokowi dan Prabowo menerima kunjungan calon Gubernur Jakarta Ridwan Kamil. Emil, demikian panggilan akrabnya, bertemu Prabowo di Jakarta dan mengunjungi Jokowi di Solo pekan lalu.

Sejarah Angkringan

Meskipun menyebut sebagai angkringan, namun Angkringan Omah Semar berbentuk restoran dengan sajian ala angkringan tenda pinggir jalan.

Angkringan sendiri didefinisikan sebagai warung sederhana di pinggir jalan dengan menu nasi kucing dan lauk sederhana seperti tahu dan tempe goreng, atau jerohan disajikan dalam bentuk sate.

Selama ini, angkringan identik dengan Yogya atau Solo. Angkringan pertama dibuka oleh Mbah Karso atau Djukut yang berasal dari Desa Ngerangan, Bayat, Klaten. Ia merantau ke Kota Surakarta atau Solo pada tahun 1930-an dan menjadi penjual sayur terik, seperti gule tapi tanpa kunyit.

Ia lalu menambahkan minuman kopi dan jahe, yang terus berkembang dan munculah istilah angkringan yang berasal dari kata nangkring atau duduk santai. Sekitar tahun 1950-an, angkringan mulai dikenal di Yogya dan menjadi langganan pekerja kelas bawah.

Pada 1980-an, angkringan jadi tempat makan mahasiswa dan mulai populer istilah 'sego kucing' untuk nasi dalam porsi sangat kecil dilengkap sambal dan sepotong kecil bandeng atau ikan teri.

TEMPO.CO, Jakarta - Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, mengatakan bahwa sektor konstruksi menjadi salah satu penyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi pada kuartal III 2024 dari segi lapangan usaha. Pertumbuhan ini, kata Amalia, sejalan dengan adanya proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Pembangunan ini tentunya sejalan dengan berlanjutnya pembangunan IKN,” kata Amalia dalam konferensi pers BPS, Selasa, 5 November 2024.

Dari segi pengeluaran, kata Amalia, tiap-tiap pos pengeluaran mencatatkan pertumbuhan yang positif. Salah satu komponen pengeluaran, yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,15 persen year on year (yoy).

Pertumbuhan komponen PMTB ini, kata dia, didorong oleh proyek pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Dimana salah satunya juga termasuk proyek IKN. Selain itu, juga dipengaruhi peningkatan realisasi belanja modal pemerintah serta peningkatan impor barang modal.

“Komponen PMTB yang tumbuh didorong oleh pembangunan proyek infrastruktur oleh pemerintah dan swasta seiring dengan berlanjutnya pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia dan juga pembangunan IKN,” ujar dia.

BPS mencatat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2024 mencapai 4,95 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Angka ini menunjukkan adanya perlambatan dibanding kuartal II yang tumbuh 5,05 persen secara yoy.

Diketahui, Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa Prabowo menghendaki untuk terus melaksanakan pembangunan IKN. Hal itu ia katakan setelah resmi dilantik sebagai Kepala Otorita IKN usai dilantik oleh Prabowo Subianto di Istana Negara pada Selasa, 5 November 2024.

INFO BISNIS – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mempublikasikan Indeks Bisnis UMKM Triwulan III 2024 pada Senin, 4 November 2024. Dalam publikasi tersebut diketahui ekspansi bisnis UMKM pada Triwulan III 2024 melambat, tercermin dari Indeks Bisnis UMKM yang berada pada level 102,6 atau lebih rendah dibandingkan dengan Triwulan II 2024 sebelumnya yakni 109,9.

Menurut Direktur Bisnis Mikro BRI Supari, pada Q3-2024 Indeks Bisnis UMKM masih berada pada level 102,6 (di atas 100), yang berarti ekspansi bisnis UMKM masih berlanjut. “Hal ini ditopang oleh aktivitas masyarakat kembali normal pasca Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN),” kata dia.

Selain hari raya, pencapaian itu juga ditopang oleh libur sekolah, adanya peningkatan panen komoditas perkebunan, aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta semakin meningkat menjelang akhir tahun, serta banyak acara pesta (pernikahan) dan aktivitas partai politik menjelang pilkada.

Namun apabila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 melambat, tercermin dari penurunan Indeks Bisnis UMKM dari 109,9 menjadi 102,6. “Penurunan ini disebabkan turunnya daya beli masyarakat, normalisasi permintaan pasca perayaan HBKN, normalisasi produksi pertanian pasca panen raya, kenaikan harga barang input, dan persaingan yang semakin ketat,” ujar Supari.

Sebanyak lima komponen Indeks Bisnis UMKM memiliki indeks di atas 100, sementara tiga komponen lainnya menurun di bawah 100. Indeks terendah terlihat pada komponen volume produksi/penjualan (indeks terkait 94,1), komponen nilai penjualan (indeks terkait 96,1), dan komponen penggunaan tenaga kerja (indeks terkait 99,2).

Normalisasi permintaan barang dan jasa pasca HBKN dan menurunnya produksi pangan pasca panen raya, serta naiknya harga barang input menyebabkan volume produksi dan penjualan UMKM mengalami penurunan. Meskipun rata-rata harga jual mencatat kenaikan, namun penurunan volume produksi/penjualan yang cukup dalam menyebabkan nilai penjualan juga turut menurun.

Menjelang musim tanam tanaman pangan dan perayaan Nataru, pemesanan dan persediaan barang input masih mengalami kenaikan (indeks terkait tetap di atas 100), namun lebih lambat dari Q2-2024. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga barang input serta prospek usaha yang tidak seoptimis kuartal sebelumnya. Persediaan barang jadi masih meningkat, dengan laju yang tidak sepesat kuartal sebelumnya, sejalan dengan menurunnya produksi. Kegiatan investasi juga melambat, karena keterbatasan dana yang sebagian terserap oleh naiknya harga barang input.

Dilihat secara sektoral, ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024 sebagian besar mengalami perlambatan. Beberapa sektor usaha, seperti: sektor pertanian serta sektor hotel dan restoran, bahkan menunjukkan kontraksi.

Aktivitas sektor pertanian mengalami penurunan menyusul pasca panen raya tanaman pangan pada Q2-2024 dan musim kemarau yang cukup kering di sejumlah daerah. Sektor hotel dan restoran juga mengalami kontraksi pasca HBKN dan libur sekolah pada kuartal sebelumnya, yang membuat permintaan terhadap jasa akomodasi menurun signifikan.

Sementara itu, sektor pertambangan masih ekspansi sejalan dengan musim kemarau yang kondusif bagi sektor ini, terutama penambangan pasir untuk kegiatan konstruksi dan permintaan air bersih. Ekspansi pada sektor industri, perdagangan dan pengangkutan terutama ditopang oleh kenaikan rata-rata harga jual dan permintaan yang masih relatif kuat, setelah aktivitas kerja dan sekolah kembali normal pasca HBKN.

Namun ekspansi aktivitas sektor-sektor tersebut melambat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Kenaikan aktivitas sektor jasa-jasa sejalan dengan banyaknya pesta seperti pernikahan dan peningkatan kegiatan partai politik jelang Pilkada. Indeks Bisnis tertinggi terjadi pada sektor konstruksi (indeks terkait 116,3) yang ditopang oleh meningkatnya aktivitas proyek-proyek pemerintah dan swasta menjelang akhir tahun serta cuaca yang kondusif.

Pada Q4-2024, pebisnis UMKM tetap yakin akan ekspansi usahanya ke depan, tercermin pada Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM sebesar 122,3. Namun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, level Indeks Ekspektasi Bisnis Q3-2024 mengalami penurunan, yang memberikan sinyal laju kenaikan aktivitas usaha yang lebih moderat. Penurunan optimisme ini terutama karena melemahnya daya beli masyarakat, persaingan yang semakin ketat, serta awal musim tanam tanaman pangan.

Sejalan dengan aktvitas bisnis UMKM yang melambat, sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha secara umum juga ikut menurun. Hal ini tercermin pada Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM Q3-2024 yang berada pada level 115,1. Komponen Indeks Situasi Sekarang (ISS) turun -7,5 poin menjadi 94,1, sementara Indeks Ekspektasi (IE) melemah -4,0 poin menjadi 136,0. ISS yang melemah ke bawah level 100, sejalan dengan melambatnya ekspansi bisnis UMKM pada Q3-2024.

Seiring dengan melambatnya pertumbuhan usaha dan melemahnya sentimen pebisnis UMKM, penilaian UMKM terhadap kemampuan pemerintah dalam menjalankan tugas-tugas utamanya ikut menurun. Hal ini tecermin pada Indeks Kepercayaan pelaku UMKM kepada Pemerintah (IKP) Q3-2024 yang melemah -4,6 poin (indeks terkait 125,9). Dilihat dari komponen penyusunnya, hampir semua komponen IKP pada Q3-2024 melemah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pebisnis UMKM memberikan penilaian tertinggi terhadap kemampuan pemerintah menciptakan rasa aman dan tenteram (indeks terkait 144,2) serta menyediakan dan merawat infrastruktur (indeks terkait 138,2).

Sedangkan penilaian terendah diberikan oleh pelaku UMKM terhadap kemampuan pemerintah menstabilkan harga barang dan jasa (indeks terkait 110,5). “Hal ini tampaknya berkaitan dengan harga barang input yang terus meningkat dan menggerus keuntungan usaha, sehingga dirasakan sangat memberatkan bagi sebagian pelaku bisnis UMKM,” kata Supari. (*)

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto melantik tujuh anggota Dewan Ekonomi Nasional di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 5 November 2024. Salah satu sosok yang dilantik mantan menteri keuangan yang juga ekonom senior Universitas Indonesia Chatib Basri.

Ada juga mantan Menteri Perdagangan yang juga Utusan Khusus Presiden Bidang Perdagangan Internasional dan Kerja Sama Multilateral Mari Elka Pangestu.

Prabowo juga mengangkat mantan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Septian Hario Seto. Ia adalah orang kepercayaan Mantan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Dasar hukum pengangkatan mereka adalah Keputusan Presiden Nomor 150 P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional.

Berikut adalah daftar anggota DEN: Mari Elka Pangestu yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua, M. Chatib Basric, Haryanto Adikoesoemod, Heriyanto Irawane, Arief Anshory Yusuff dan Septian Hario Seto yang juga menjabat Sekretaris Eksekutif dan Firman Hidayat yang menjabat Direktur Eksekutif.

DEN telah ada saat masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 144 tahun 1999. Hanya saja, belum genap setahun, dewan ini dibubarkan dengan hadirnya Keppres Nomor 122 tahu 2000 tentang Pembubaran Dewan Ekonomi Nasional.

Sampai saat ini belum ada beleid baru soal Dewan Ekonomi Nasional. Mengacu pada Keppres Nomor 144 tahun 1999 tentang Dewan Ekonomi Nasional, termaktub dalam Pasal 2 dijelaskan bahwa Dewan Ekonomi Nasional bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden.