IHSG masih berpeluang menguat untuk menguji di rentang 7.622 sampai 7.664, dengan level support 7.460 atau 7.386 dan level resistance 7.664 atau 7.743

Jakarta (ANTARA) -

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Hampir 300 orang telah tercatat sebagai anggota dari komunitas pengguna mobil listrik BYD di Indonesia yang baru diresmikan di Tangerang pada akhir pekan lalu.

BYD meresmikan komunitas pengguna bernama "Beyond" berbarengan dengan pameran Autovaganza 2024 pada 24-25 Agustus. Meski demikian, komunitas ini sebetulnya sudah mulai terbentuk beberapa bulan lalu bahkan sebelum pesanan mobil BYD mereka tiba di Indonesia.

"Kami berharap komunitas ini akan menjadi wadah tempat anggotanya dapat berbagi pengalaman, tumbuh bersama, dan berkontribusi dalam membangun ekosistem kendaraan listrik," kata Head of PR and Government Relation PT BYD Motor Indonesia, Luther Panjaitan, dalam keterangan resminya.

Bagi perusahaan, komunitas ini berperan strategis memperkuat posisi BYD di pasar Indonesia. Beyond juga akan menjadi jembatan bagi BYD untuk mendapat umpan balik dan membangun hubungan personal dengan pelanggannya.

Komunitas yang kini telah memiliki 278 anggota itu diharapkan dapat turut berkontribusi mengampanyekan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Kegiatan mereka nantinya berupa kumpul bersama untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, kegiatan sosial dan lingkungan, hingga berbagai kegiatan publik untuk mendorong adopsi kendaraan listrik.

Merek asal China tersebut berhasil mencuri perhatian konsumen Indonesia setelah diluncurkan awal tahun ini, dan berhasil menjual 3.521 unit kendaraan secara wholesale sampai akhir Juli 2024.

beras premium terpantau naik 3,01 persen atau Rp470 menjadi Rp16.060 per kg

Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga sejumlah komoditas pangan mayoritas naik, mulai beras, bawang hingga cabai rawit merah mencapai Rp55.160 per kilogram (kg) per Rabu pagi, 28 Agustus 2024.

Berdasarkan data dari Panel Harga Bapanas pukul 07.00 WIB, harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional rata-rata naik seperti beras premium terpantau naik 3,01 persen atau Rp470 menjadi Rp16.060 per kg.

Kemudian, harga beras medium juga naik 2,79 persen atau Rp380 menjadi Rp13.990 per kg; begitu pun beras stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) Bulog naik 1,19 persen atau Rp150 menjadi Rp12.740 per kg.

Sama halnya, harga komoditas bawang merah juga naik hingga 18,42 persen atau Rp4.630 menjadi Rp29.760 per kg; lalu bawang putih bonggol juga naik hingga 8,77 persen atau Rp3.490 menjadi Rp43.280 per kg.

Begitu pun harga komoditas cabai merah keriting juga naik hingga 7,57 persen atau Rp3.150 menjadi Rp44.780 per kg; lalu cabai rawit merah juga naik hingga 6,49 persen atau Rp3.360 menjadi Rp55.160 per kg.

Kemudian harga daging sapi murni juga naik 1,15 persen atau Rp1.550 menjadi Rp136.350 per kg; daging ayam ras juga naik 8,85 persen atau Rp3.100 menjadi Rp38.110 per kg; begitu pun telur ayam ras juga naik hingga 7,83 persen atau Rp2.230 menjadi Rp30.700 per kg.

Berikutnya, harga kedelai biji kering (impor) juga terpantau naik 3,87 persen atau Rp460 menjadi Rp12.350 per kg; lalu gula konsumsi juga naik 2,86 persen atau Rp510 menjadi Rp18.350 per kg.

Selanjutnya, minyak goreng kemasan sederhana terpantau naik 5,05 persen atau Rp910 menjadi Rp18.820 per kg; sedangkan minyak goreng curah terpantau turun 2,49 persen atau Rp400 menjadi Rp15.690 per kg.

Harga tepung terigu curah naik 4,98 persen atau Rp510 menjadi Rp10.760 per kg; begitu pun tepung terigu non curah juga naik 5,66 persen atau Rp750 menjadi Rp14.010 per kg.

Sementara itu, harga jagung di tingkat peternak naik hingga 6,17 persen atau Rp370 menjadi Rp6.370 per kg; begitu pula harga garam halus beryodium naik hingga 5,85 persen atau Rp670 menjadi Rp12.120 per kg.

Berikutnya, harga ikan kembung naik hingga 12,60 persen atau Rp4.650 menjadi Rp41.560 per kg; ikan tongkol juga naik hingga 13,12 persen atau Rp4.180 menjadi Rp36.030 per kg; begitu pun ikan bandeng terpantau naik 2,67 persen atau Rp880 menjadi Rp33.800 per kg.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengkomparasi capaian swasembada pangan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pencapaian di era Presiden Soeharto, yang sama-sama luar biasa dan mampu memenuhi kecukupan pangan rakyat.

"Swasembada di era pemerintahan sekarang (Presiden Jokowi) itu tiga kali 2017-2019 dan 2020 dan itu tidak ada impor beras medium dengan perbandingan penduduknya 200 juta (jiwa). Artinya apa? upaya kita luar biasa kalau kita mau mengkomparasi dengan tahun 1984. Saya kira kebijakan pangan Pak Harto hebat dan pemerintahan sekarang juga hebat," ujar Mentan dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Mentan merujuk pada definisi swasembada yang digunakan oleh Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO).

Berdasarkan ketetapan FAO pada 1999, suatu negara dikatakan swasembada jika produksinya mencapai 90 persen dari kebutuhan nasional.

Dia mencontohkan swasembada tahun 1984 impornya 400 ribu ton dengan komparasi penduduk mencapai 100 juta lebih.

Capaian swasembada beras terjadi pada periode pertama Presiden Jokowi yaitu pada tahun 2017 – 2020. Saat itu produksi beras bisa surplus 1,9 juta ton hingga 2,85 juta ton.

Selama pemerintahan Presiden Jokowi, kebijakan anggaran untuk sektor pangan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan petani, baik dalam bentuk sarana pertanian seperti benih dan pupuk, maupun intensifikasi dan mekanisasi dengan penggiatan pemberian bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan).

Kebijakan pemerintah di sektor pertanian tersebut membuat Kementan berhasil mendapat predikat WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Tahun 2016 pertama dalam sejarah pertanian dan itu di era kami dengan teman-teman ini semua mendapat WTP secara berturut-turut hingga tahun berikutnya," ujar Mentan.

Oleh karena itu, Mentan meminta agar ke depan mendapat tambahan anggaran untuk mengakselerasi berbagai program guna mewujudkan swasembada dan juga limbung pangan dunia.

Adapun anggaran tambahan yang diusulkan mencapai kurang lebih Rp68 triliun akan digunakan untuk pengairan, pupuk, benih sampai prasarana lainnya.

"Jadi anggaran Rp68 triliun ini bukan berdiri sendiri, tapi betul-betul holistik dari air sampai pupuk akan kita perhatikan termasuk juga pompa," kata Mentan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan Presiden Joko Widodo diagendakan bakal menerima penghargaan Agricola Medal dari Food and Agriculture Organization (FAO).

"Food and Agriculture Organization atau FAO akan memberikan penghargaan Agricola Medal ke Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini," kata Arief dalam keterangan resmi di Jakarta, Kamis (1/8).

Arief menyampaikan bahwa Agricola Medal merupakan pemberian penghargaan kepada pimpinan negara dalam hal ini presiden sebagai bentuk apresiasi terhadap ketahanan pangan Indonesia.

Penghargaan itu, lanjut Arief, diagendakan bakal diserahkan FAO kepada Presiden RI Joko Widodo pada 30 Agustus 2024.

Arief mengungkapkan, penghargaan dari FAO terakhir diberikan ke Indonesia pada 39 tahun lalu, yakni kepada Presiden Soeharto.

"Nah kita patut berbangga karena Agricola Medal ini diberikan karena Bapak Presiden (Jokowi) tentunya bersama seluruh jajarannya, konsisten memerangi kelaparan dan kemiskinan serta penguatan ketahanan pangan dan gizi masyarakat," lanjutnya.

Lebih lanjut, Arief mengatakan, Agricola Medal merupakan pengakuan FAO atas kontribusi dan komitmen kepada tokoh-tokoh atau kepala negara yang dinilai memiliki upaya besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan dukungan luar biasa pada tujuan mendasar FAO dalam mencapai ketahanan pangan universal.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Dengan adanya peta jalan ini dan juga amanat dari UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), diharapkan industri penjaminan akan tumbuh lebih cepat dan kontribusi terhadap PDB akan lebih meningkat

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menargetkan rasio nilai aset industri penjaminan terhadap total PDB nasional dapat meningkat dari 2,6 persen menjadi 3,5 persen usai peluncuran Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan Indonesia 2024-2028.

“Dengan adanya peta jalan ini dan juga amanat dari UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan), diharapkan industri penjaminan akan tumbuh lebih cepat dan kontribusi terhadap PDB akan lebih meningkat,” ucap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Jakarta, Selasa.

Ia mengatakan bahwa peta jalan tersebut diharapkan dapat membantu para pelaku industri jasa keuangan nasional untuk membangun fondasi ekonomi yang berkelanjutan melalui industri penjaminan.

Menurutnya, penyusunan peta jalan tersebut merupakan langkah penting dalam mewujudkan destination statement OJK untuk mengembangkan industri penjaminan jasa keuangan yang lebih sehat, efisien, dan berintegritas.

Ogi menuturkan bahwa industri penjaminan di Indonesia masih tumbuh secara positif, dengan total aset mencapai Rp47,29 triliun pada Juni 2024, atau naik 8,01 persen year-on-year (yoy).

Tingkat pertumbuhan tahunan atau compound annual growth rate (CAGR) industri tersebut selama 5 tahun terakhir pun tercatat mencapai 18,98 persen.

“Namun, Rp47 triliun tersebut masih jauh dari harapan yang kami inginkan terkait kontribusi perusahaan penjaminan terhadap industri penjaminan,” katanya.

Sementara itu, outstanding penjaminan naik 15,79 persen yoy dari Rp358,9 triliun pada Juni 2023 menjadi Rp415,57 triliun pada Juni 2024 dengan gearing ratio 22,62 kali dari batas threshold.

Industri tersebut pun tercatat sudah melakukan penjaminan terhadap 27,14 juta peserta.

“Semoga peta jalan ini menjadi guidance bagi kita untuk pengembangan industri penjaminan dan kita semuanya memiliki komitmen untuk mengimplementasikan peta jalan ini dengan baik,” imbuh Ogi.

Tidak hanya peta jalan tersebut, OJK bersama Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) juga meluncurkan tagline dan logo baru sebagai identitas resmi industri penjaminan di Jakarta, Selasa.

Logo tersebut menggambarkan perisai sebagai simbol perlindungan, serta figur dua orang dan tangan yang mewakili tiga pihak dalam mekanisme penjaminan, yakni penerima jaminan (kreditur), terjamin (debitur), dan penjamin (perusahaan penjaminan) dengan tagline“Aman Bersama Penjaminan”.

Selain itu, dilaksanakan pula penandatanganan nota kesepahaman antara PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) dan seluruh PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) yang berasal dari 18 provinsi.

Kerja sama tersebut mencakup program penjaminan bersama (co-guarantee) serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) di sektor penjaminan.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) Seri FR0105 dengan tenor 40 tahun, melalui mekanisme private placement senilai Rp3 triliun pada 27 Agustus 2024 yang transaksinya telah dilaksanakan pada 22 Agustus 2024.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan menyebutkan, SUN ini merupakan instrumen obligasi negara dengan tenor terpanjang yang ditawarkan di pasar domestik saat ini.

Transaksi surat utang dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 51/PMK.08/2019 tentang Penjualan SUN Dengan Cara Private Placement.

“Untuk penerbitan selanjutnya diharapkan dapat dilakukan melalui mekanisme lelang secara reguler,” kata Direktur Surat Utang Negara DJPPR Deni Ridwan dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Secara rinci, SUN ini diterbitkan dengan status dapat diperdagangkan.

Tingkat kupon yang diberikan dalam penerbitan SUN sebesar 6,875 persen tetap (fixed rate) per tahun, dengan imbal hasil atau yield 6,930 persen.
SUN dengan seri FR0105 ini akan jatuh tempo pada 15 Juli 2064.

Deni mengatakan, langkah strategis ini merupakan bagian integral dari upaya pemerintah dalam pendalaman pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik, khususnya mendukung pertumbuhan industri dana pensiun dan asuransi yang membutuhkan instrumen investasi jangka panjang dengan tingkat risiko yang terukur.

“Melalui langkah ini, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri keuangan domestik serta memperkuat fondasi ekonomi nasional,” ujarnya.

Penerbitan ini juga sejalan dengan POJK Nomor 36/POJK.05/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan POJK Nomor 1/POJK.05/2016 tentang Investasi Surat Berharga Negara Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non Bank untuk pilihan instrumen investasi kepada lembaga jasa keuangan non bank tanpa mengabaikan aspek keamanan, kesesuaian dengan karakteristik liabilitas lembaga jasa keuangan non bank, imbal hasil yang diperoleh, dan peranan investor domestik.

Penerbitan SUN baru ini didasari oleh perlunya penguatan lembaga jasa keuangan seiring meningkatnya pertumbuhan industri keuangan non bank.

Ketua Asosiasi Dana Pensiun Indonesia Abdul Hadil mengatakan, salah satu upaya peningkatan tata kelola investasi untuk perusahaan perasuransian dan dana pensiun yakni mendorong lembaga jasa keuangan untuk menyesuaikan durasi aset investasi yang dikelola sesuai dengan durasi kewajiban kepada para peserta program asuransi dan dana pensiun.

Mengingat bahwa sebagian kewajiban perusahaan perasuransian dan dana pensiun memiliki durasi jangka panjang, maka terdapat kebutuhan adanya instrumen investasi dengan tenor panjang yang memiliki risiko rendah, namun dapat menawarkan imbal hasil yang cukup kompetitif.

“Kami dari asosiasi perusahaan perasuransian dan dana pensiun secara intens telah melakukan audiensi dengan Pemerintah terkait dengan kebutuhan instrumen investasi, dalam hal ini Surat Berharga Negara (SBN), dengan tenor yang lebih panjang dibandingkan dengan yang selama ini sudah diterbitkan oleh Pemerintah di pasar domestik,” ucap Abdul Hadil.

Menurutnya, investasi pada instrumen jangka panjang tersebut sejalan dengan arah kebijakan OJK untuk terus mendorong pertumbuhan industri keuangan yang sehat dan berkelanjutan.

Sementara, Deputi Komisioner Bidang Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Iwan Pasila menyatakan bahwa OJK menyambut baik keputusan Pemerintah untuk menerbitkan SBN bertenor panjang ini agar lembaga jasa keuangan memiliki lebih banyak opsi dalam menjalankan arah kebijakan dari OJK tersebut.

“Langkah ini tidak hanya akan meningkatkan ketahanan industri keuangan, tetapi juga mendukung pendalaman pasar SBN domestik dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Iwan.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintah konsisten menjadikan kendaraan listrik angkutan mayoritas masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyampaikan bahwa pemerintah sangat serius dan konsisten dalam penyediaan kendaraan listrik sebagai upaya mengatasi permasalahan polusi udara.

“Pemerintah konsisten menjadikan kendaraan listrik angkutan mayoritas masyarakat. Memang tidak mudah. Oleh karenanya kita mengimbau angkutan umum perkotaan khususnya, agar menggunakan kendaraan listrik,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Oleh karena itu, Menhub mengimbau agar angkutan perkotaan beralih menggunakan kendaraan listrik. Hal itu disampaikan Menhub saat menghadiri acara Pesta Rakyat: Percaya Indonesia Merdeka dari Polusi Bersama Mitra Grab, di Jakarta.

Menhub juga mengapresiasi langkah Grab Indonesia, dalam mendukung percepatan program kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagai upaya mengurangi polusi udara.

Sejak 2019 hingga saat ini, Grab telah melayani masyarakat Indonesia dengan lebih dari 10.000 kendaraan listrik, khususnya di delapan kota besar di Indonesia yakni Jakarta, Bandung, Bali, Medan, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan Solo. Grab juga akan melakukan penambahan 1.000 unit kendaraan listrik ke depannya.

“Saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Grab berkaitan dengan pengadaan kendaraan listrik untuk lingkungan," ujarnya.

Menurut Menhub, hal itu juga sejalan dengan Peraturan Presiden Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai, dimana pemerintah telah menargetkan pengoperasian 2 juta mobil listrik di Indonesia hingga tahun 2030.

Menhub juga berpesan kepada Grab Indonesia dan seluruh mitra pengemudi Grab, untuk selalu berhati-hati dalam berkendara serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Ia juga mengajak pihak Grab Indonesia agar memberikan edukasi secara berkala kepada mitra, khususnya mengenai aturan keselamatan berkendara, termasuk pemberian layanan kepada masyarakat sebagai pengguna jasa.

"Sehingga tak hanya armada yang bagus tapi Service yang diberikan juga semakin bagus dan meningkat,” kata Menhub.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Pengamat Transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung menyebut bahwa ketersediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) perlu jadi perhatian utama dalam proses peralihan ke kendaraan listrik bagi angkutan umum.

Hal itu ia ungkap saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Selasa, menanggapi imbauan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi agar angkutan perkotaan (angkot) beralih menggunakan kendaraan listrik baru-baru ini.

“Sampai saat ini kendala ketersediaan SPKLU menjadi isu utama. Imbauan Menhub agar angkot dan bus umum beralih menggunakan kendaraan listrik, tentu harus diawali dengan perhitungan matang terkait ketersediaan SPKLU yang dapat diandalkan di berbagai lokasi,” kata dia.

Meski Jakarta telah memulai penggunaan bus Transjakarta berbasis listrik, Ellen mengatakan SPKLU masih menjadi tantangan signifikan yang harus dihadapi saat ini.

Dibandingkan kota lain, Jakarta sudah lebih siap dalam peralihan ke kendaraan listrik. Namun, rencana peralihan energi bagi angkot dan angkutan lainnya akan meningkatkan kebutuhan pasokan listrik.

Ia menilai Perusahaan Listrik Negara (PLN) perlu segera meningkatkan kapasitasnya. Hal ini penting agar pasokan listrik untuk kendaraan listrik dapat terjaga dengan baik.

“Penggunaan kendaraan umum berbasis listrik saat ini sudah terjadi di Jakarta. Beroperasinya bus Transjakarta berbasis listrik dapat dipelajari untuk mengetahui keuntungan dan kesulitan penggunaan kendaraan listrik,” imbuh Ellen.

Sementara kota-kota lain, Ellen mengungkapkan perlunya persiapan infrastruktur SPKLU secara bertahap.

Dengan lebih dini mempersiapkan infrastruktur inti bagi kendaraan listrik tersebut, diharapkan tidak akan ada hambatan signifikan dalam pelayanan angkutan umum kepada masyarakat saat peralihan menuju kendaraan listrik mulai dilaksanakan.

Ellen meyakini transisi menuju kendaraan listrik dapat berjalan lebih lancar dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat apabila pemerintah berinvestasi terhadap pembangunan infrastruktur pendukung, utamanya SPKLU.

Adapun imbauan Menhub agar angkot dan angkutan umum lainnya beralih ke energi yang lebih ramah lingkungan tersebut merupakan upaya mengatasi permasalahan polusi dan menjalankan misi nol emisi dunia.

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan subsidi listrik pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 disepakati sebesar Rp90,22 triliun.

Bahlil menyampaikan, angka tersebut sudah termasuk sisa kurang bayar tahun 2023 sebesar Rp2,02 triliun.

"Disepakati mencapai Rp90,22 triliun, naik dari target 2024 sebesar Rp73,24 triliun," kata Bahlil di Jakarta, Selasa.

Kenaikan anggaran subsidi listrik didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah penerima subsidi listrik dari 40,89 juta pelanggan di 2024 menjadi 42,08 juta pelanggan di 2025.

"Jadi naiknya kurang lebih sekitar 1 juta juta lebih pelanggan. Jadi itu berdampak pada kenaikan," ujar Bahlil.

Sebelumnya, Bahlil menyebut volume bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, yakni minyak tanah dan solar disepakati turun menjadi 19,41 juta kiloliter pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah dan solar disepakati 19,41 juta kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 juta kiloliter," katanya.

Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini dorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.

Untuk subsidi solar, sebut Bahlil, telah disepakati Rp1.000 per liter atau sama dengan tahun sebelumnya atau tidak ada perubahan. Sementara, volume LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 juta metrik ton atau naik dari target 2024 yang sebesar 8,07 juta metrik ton.

Diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengajukan subsidi listrik sebesar Rp83,02 triliun–Rp88,36 triliun untuk RAPBN 2025, lebih tinggi hingga Rp15,12 triliun dari APBN 2024 yang sebesar Rp73,24 triliun.

“Untuk kebutuhan subsidi listrik pada era APBN tahun anggaran 2025 sebesar Rp83,02–Rp88,36 triliun,” ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Jisman Hutajulu dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VII DPR di Senayan, Jakarta, Senin (3/6).

Jisman mengatakan bahwa angka tersebut diperoleh dengan asumsi kurs rupiah sebesar Rp15.300–Rp16.000 per dolar AS, asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar 75–85 dolar AS per barel, serta inflasi sebesar 1,5–3,5 persen.

"Ini sesuai dengan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2025 yang kami peroleh pada tanggal 6 Mei 2024," kata Jisman.

Ia memaparkan, yang menjadi target pelanggan subsidi yakni sebesar 41,08 juta, dengan penerima subsidi terbesar berasal dari kalangan rumah tangga yang menggunakan daya sebesar 450 VA, yakni sebesar 45,46–45,99 persen dengan perkiraan anggaran Rp38,18 triliun–Rp40,16 triliun.

Lebih lanjut, terdapat penerima subsidi berupa rumah tangga dengan daya sebesar 900 VA dengan anggaran subsidi sebesar Rp15,75–16,68 triliun; bisnis kecil sebesar Rp9,39 triliun–10,18 triliun; industri kecil Rp5,93–6,51 triliun; pemerintah Rp0,36–Rp0,39 triliun; sosial Rp12,16 triliun–Rp13,08 triliun; dan lainnya sebesar Rp1,24 triliun –Rp1,34 triliun.

Jisman menambahkan, kebijakan subsidi listrik tersebut haruslah diberikan kepada golongan yang berhak. Untuk subsidi listrik rumah tangga, agar diberikan ke rumah tangga miskin dan rentan.

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Untuk optimalisasi produksi minyak dengan teknologi, Bahlil mencontohkan proyek di Banyu Urip, Surabaya yang dikerjakan ExxonMobil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan, pihaknya menyiapkan tiga strategi guna mengurangi porsi belanja impor minyak dan gas (migas) nasional, mengingat potensi sumber daya mineral yang dimiliki Indonesia masih besar.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) atau BTN Nixon LP Napitupulu meyakini bahwa skema subsidi baru diperlukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai upaya untuk mengurangi 'backlog'perumahan.

Adapun, kedua skema subsidi baru tersebut, di antaranya Skema Tiering Suku Bunga/Margin dan Skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Dana Abadi.

Dalam skema pertama, Nixon dalam Paparan Publik di Jakarta, Selasa, menjelaskan bahwa suku bunga akan dikelompokkan berdasarkan desil atau pemeringkatan kesejahteraan pendapatan MBR.

“Suku bunga dalam skema ini akan disertai dengan durasi subsidi yang lebih pendek dibandingkan masa tenor,” ujar Nixon.

Dalam skema kedua, lanjutnya, pemerintah memerlukan skema pembiayaan baru untuk penurunan backlog perumahan dengan cepat, yang mana skema ini akan mengurangi ketergantungan terhadap anggaran pemerintah.

Ia menjelaskan, pihaknya saat ini masih mendiskusikan rincian kedua skema tersebut bersama para pemangku kepentingan.

“Sebagai bank yang fokus memenuhi kebutuhan perumahan nasional dengan KPR dan pembiayaan, BTN optimistis dengan kapabilitas kami untuk mendukung program pemerintah yang akan berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat banyak,” ujar Nixon.

Selama semester I-2024, BTN membukukan pertumbuhan kredit sebesar 14,4 persen year on year (yoy) menjadi senilai Rp352,06 triliun, yang ditopang oleh penyaluran kredit perumahan dan kredit bermargin tinggi (high yield loan).

“Pencapaian tersebut menunjukkan komitmen BTN dalam mengoptimalkan fungsi intermediasi di tengah tantangan tingginya biaya dana dan ketidakpastian global,” ujar Nixon.

Ia menjelaskan, pertumbuhan kredit diimbangi oleh kemampuan perseroan dalam menghimpun dana pihak ketiga (DPK) yang mencapai Rp365,3 triliun per Juni 2024, atau tumbuh 16,6 persen (yoy) dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.

“Lebih dari separuh DPK BTN merupakan dana murah atau Current Account Savings Account (CASA) berupa tabungan dan giro,” ujar Nixon.

Pada segmen high yield, perseroan tercatat menyalurkan kredit senilai Rp15,4 triliun pada semester I-2024, untuk tiga jenis produk di antaranya Kredit Agunan Rumah (KAR), Kredit Ringan (KRING), serta Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Nixon menjelaskan, perseroan menargetkan penyaluran kredit bermargin tinggi di KAR melalui berbagai kanal, di antaranya tele sales, serta upselling dan cross-selling produk untuk nasabah KPR existing yang memiliki track record positif.

“Kami juga menyalurkan KRING dengan mengoptimalisasi kerja sama dengan sejumlah institusi melalui payroll-based loans atau cicilan yang dapat dipotong dari gaji. Sedangkan penyaluran KUR difokuskan pada ekosistem perumahan BTN,” ujar Nixon.

Ia melanjutkan, perseroan telah mempertajam strategi penyaluran kredit non subsidi melalui Sales Center sejak Juni 2023, yang sampai saat ini mencapai enam unit di seluruh Indonesia dan akan mencapai 12 unit pada 2025.

“Kontribusi Sales Center terhadap total penyaluran KPR non subsidi BTN dengan ticket size di atas Rp750 juta telah mencapai lebih dari 50 persen pada kuartal II-2024, meningkat dibandingkan kuartal sebelumnya sebesar 42,5 persen,” ujar Nixon.

Pada semester I-2024, rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross perseroan tercatat sebesar 3,1 persen per Juni 2024, atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 3,7 persen.

“Perseroan optimistis level NPL gross dapat menurun hingga di bawah 3 persen pada akhir tahun ini sesuai yang ditargetkan sebelumnya,” ujar Nixon.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Semarang (ANTARA) - PT Toyota Astra Motor (TAM) mengakui bahwa penyebaran kendaraan elektrifikasi milik Toyota sudah bisa diterima di seluruh wilayah Indonesia, bahkan dari Papua sampai dengan Aceh.

“Yang cukup menarik, kemarin saya dapat data adalah penyebaran. Penyebaran hybrid sekarang sudah dari Aceh sampai Papua. Jadi hampir seluruh pulau maupun provinsi di Indonesia sudah tersentuh produk hybrid,” kata Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM), Anton Jimmi Suwandy kepada awak media di Semarang, Jawa Tengah, Senin (26/8).

Dengan penyebaran yang sudah merata di berbagai daerah di Indonesia, kesadaran masyarakat akan penggunaan kendaraan rendah emisi sudah mulai terbentuk saat ini.

Meski pulau Jawa masih menjadi pemain utama dalam penyebaran kendaraan di segmen hybrid. Setidaknya, masyarakat luar Jawa sudah mulai dewasa untuk menggunakan kendaraan tersebut.

“Tetapi kalau hybrid di Jawa sekitar 50 persen, sisanya di luar. Ini data yang cukup menarik yang jarang kita lihat. Mungkin di Jawa Tengah berbeda dari Jakarta, jadi populasi hybrid akan lebih kelihatan,” jelas dia.

Dia menjelaskan bahwa penjualan kendaraan elektrifikasi dari Toyota mencapai 24 ribu unit dalam setiap bulannya. Kijang Innova Zenix hybrid masih menjadi tulang punggung penjualan Toyota Indonesia yang disusul dengan Yaris Cross Hybrid dan juga Alphard.

“Elektrifikasi sekarang penjualan kita rata-rata 24.000 unit (per bulan). Innova Zenix rata-rata 2.000 unit, Yaris Cross Hybrid sekitar 500 unit, Alphard dan Vellfire sekitar 500 unit, itu saja sudah 3.000 unit ditambah yang lain-lain kira-kira seperti itu persentasenya dan cukup stabil baik di semester satu ataupun awal semester dua,” tutup dia.