Jakarta: Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas kepada pegawainya yang bermain judi online. Karyawan yang kedapatan berjudi diminta dipecat.

“Jika terbukti (main) judol (judi online) maka harus dipecat,” kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman melalui keterangan tertulis, Selasa, 9 Juli 2024.

Boyamin menilai pemecatan pegawai KPK pemain judi online online pantas dipecat. Sebab, gim haram itu menyalahi aturan kepegawaian di Lembaga Antirasuah.
“Insan KPK harus bersih (dari) pelanggaran hukum pidana, padahal judol dilarang Pasal 303 KUHP, maka konsekuensi melanggar hukum pidana maka harus dipecat,” ucap Boyamin.

KPK juga didorong melaporkan permainan judi online itu kepada penegak hukum lain. Pegawai yang main gim haram itu bisa dikenakan Undang-Undang ITE dan penjara lima tahun berdasarkan KUHP.

“(Dalam UU ITE) hukuman untuk mereka yang melanggar adalah dipidana dengan hukuman penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,” ujar Boyamin.

Ketegasan dari KPK penting dalam fenomena judi online ini. Jika dibiarkan, instansi itu diyakini bakal memburuk.

“KPK akan makin rusak jika toleran terhadap pegawai yang main judol,” ucap Boyamin.

Pegawai di lingkungan KPK diduga bermain judi online. Lembaga Antikorupsi telah menerima informasi tersebut.

"KPK telah memperoleh informasi terkait judi online yang diduga melibatkan beberapa pegawai," ujar juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Senin malam, 8 Juli 2024.

Tessa tak mengungkap jumlah pegawai yang terduga main judi online tersebut. Namun, disebutkan bahwa pada penelusuran awal beberapa yang terindikasi bukan merupakan pegawai KPK.

(ADN)

Jakarta: WhatsApp tidak hanya menjadi aplikasi messaging atau chat. Cara pakainya yang mudah membuat WhatsApp juga menjadi aplikasi untuk berbagi file dalam ragam bentuk, mulai dari dokumen, video, hingga audio.

WhatsApp memungkinkan kita untuk mengirim file satu per satu dengan jumlah banyak sekaligus, namun bagaimana jika kita ingin mengirim file dalam bentuk folder? WhatsApp ternyata juga memungkinkan penggunanya mengirim folder berisi banyak file.

Folder sendiri istilah yang sudah sangat akrab di kalangan pengguna hape atau smartphone serta komputer dan laptop. Folder adalah kumpulan file yang sudah dijadikan satu lokasi, biasanya file di dalam folder sudah diatur atau dikelompokan berdasarkan kebutuhan.
BACA JUGA: Gak Pakai Ribet, Ini Cara Buat Tulisan Unik di WhatsApp Tanpa Aplikasi Tambahan

Mengirim file dalam bentuk folder via WhatsApp lebih praktis dibandingkan satu per satu berdasarkan jenis file. Nah berikut ini Medcom.id sudah membuat panduan cara kirim folder lewat WhatsApp.

Pertama yang harus dilakukan adalah membuat file menjadi sebuah folder dengan format .ZIP, berikut langkahnya:

1. Upload seluruh file yang ingin digabungkan menjadi satu folder ke layanan Google Drive yang aplikasinya sudah terpasang di hape, jadi tidak lagi perlu aplikasi tambahan
2. Jika sudah upload kini klik seluruh file yang diinginkan di Google Drive dan pilih Download, nanti secara otomatis file tersebut akan ter-download dalam satu folder format .ZIP

Kini folder berisi file yang ingin dikirim lewat WhatsApp sudah siap. Selanjutnya kamu cukup melakukan langkah mengirim file lewat WhatsApp seperti biasanya, kamu harus mengetahui lokasi folder yang telah di-download tadi dalam memori hape.

Jika sudah ketemu maka folder akan terupload ke WhatsApp dan siap dikirim. Caranya memang tidak berbeda dari cara kirim file seperti biasa lewat WhatsApp hanya kamu harus terlebih dulu menyiapkan file tadi menjadi folder format.

(MMI)

Jakarta: Paspor adalah salah satu dokumen penting yang dibutuhkan apabila seseorang hendak melakukan perjalanan ke luar negeri.

Paspor merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara. Dokumen yang diterbitkan oleh pejabat imigrasi ini memuat foto serta identitas pemegangnya yang harus ditunjukkan ketika memasuki perbatasan suatu negara.

Merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI (Permenkumham) Nomor 18 Tahun 2022, masa berlaku paspor adalah 10 tahun. Aturan ini sudah berlaku sejak 12 Oktober 2022.
Saat ini, pemerintah telah mempermudah proses pembuatan paspor bagi warga negara Indonesia di tahun 2024. Kini, pemohon dapat memilih dua cara pembuatan paspor, yaitu melalui aplikasi M-Paspor secara daring (online) atau datang langsung ke kantor imigrasi (walk-in).

Adapun, berikut adalah syarat dan cara membuat paspor lengkap dengan besaran biayanya yang bisa Sobat Medcom perhatikan jika ingin membuat paspor.

Baca juga: Sebelum Keluar Negeri, Pahami Perbedaan Visa dan Paspor

Syarat Umum Pembuatan Paspor

Untuk membuat paspor, pemohon harus memenuhi beberapa syarat umum berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta kelahiran atau dokumen penggantinya
4. Paspor lama (khusus untuk perpanjangan).

Dalam pembuatan paspor baru, pemohon berusia di bawah 17 tahun harus didampingi oleh orang tua atau wali. Sementara itu, pemohon paspor yang berusia di atas 17 tahun dapat mengajukan permohonan secara mandiri.

Cara Membuat Paspor Secara Daring Melalui M-Paspor

1. Buat akun di aplikasi M-Paspor dengan mengklik "Daftar Akun".
2. Lengkapi data diri sesuai dengan dokumen asli.
3. Pilih kantor imigrasi terdekat dari domisili.
4. Unggah foto diri dan dokumen persyaratan.
5. Lakukan pembayaran biaya pembuatan paspor.
6. Datang ke kantor imigrasi untuk verifikasi data dan pengambilan paspor.

Cara Membuat Paspor Secara Langsung (Walk-in)

1. Datang langsung ke kantor imigrasi terdekat.
2. Bawa dokumen persyaratan lengkap.
3. Ambil nomor antrean dan tunggu giliran.
4. Petugas akan memeriksa dokumen dan melakukan foto, sidik jari, dan wawancara.
5. Lakukan pembayaran biaya pembuatan paspor.
6. Paspor akan dikirimkan ke alamat pemohon melalui pos atau dapat diambil di kantor imigrasi.

Baca juga: Daftar 10 Negara dengan Paspor Terlemah di Dunia, Ada Indonesia?

Biaya Pembuatan Paspor

Biaya pembuatan paspor di tahun 2024 adalah sebagai berikut:

• Paspor biasa 48 halaman per orang (masa berlaku 5 tahun) Rp350.000
• E-Paspor biasa 48 halaman elektronik (masa berlaku 10 tahun) Rp650.000
• Ganti paspor karena rusak Rp500.000
• Ganti paspor karena hilang Rp100.000.

(SUR)

Jakarta: Anggota Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan bahwa untuk mengganti seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara prosedur tidak bisa. Hal ini merespons permintaan mantan Menteri Koordinator (Menko) Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD agar seluruh komisioner KPU diganti sebelum penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Kalau diganti prosedurnya memang tidak bisa semua diganti begitu saja, kecuali ada syarat ketentuan berlaku," kata Mardani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyayangkan polemik yang menyeret komisioner KPU. Mardani mengatakan bahwa Komisi II DPR selalu menjaga proses pemilihan penyelenggara pemilu mengedepankan independensi hingga akuntabilitas.
"Ini buat saya tamparan bagi kita semua wabil khusus Komisi II agar betul-betul menjaga independensi, transparansi, akuntabilitas dalam memilih para komisioner KPU," ucap Mardani.

Mahfud menyoroti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari melalui akun X @mohmahfudmd. Putusan tersebut membuat publik kaget.

"Pasca putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari kita terus terkaget-kaget dengan berita lanjutannya," ucap Mahfud.

Baca juga: Mendagri Respons Cuitan Mahfud soal KPU Tak Layak Gelar Pilkada

Selain itu, dia juga menerima informasi penggunaan fasilitas mewah oleh komisioner KPU. Fasilitas fantastis itu digunakan untuk perjalanan dinas.

"Info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah, ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila. DPR dan Pemerintah perlu bertindak, tidak diam," ucap Mahfud.

Terhadap kondisi tersebut, Mahfud menilai Komisioner KPU saat ini tak layak menyelenggarakan Pilkada 2024. Seluruh komisioner KPU disebut harus diganti.

"Secara umum KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang. Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pileg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," ujar Mahfud.

(END)

Jakarta: Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI) sedang menyelidiki soal impor selama tiga tahun terakhir.

baca juga: Mendag: Bakal Ada Satgas Atasi Barang Impor Ilegal

"Kita akan lihat apakah betul tiga tahun terakhir ini yang menyebabkan industri rontok dan lain-lain itu gara-gara barang impor," kata Zulkifli dikutip dari Antara, Selasa, 9 Juli 2024.

Zulkifli menyampaikan urusan itu diserahkan kepada Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) yang akan melihat, menyelidiki, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, seperti apa perkembangan data-datanya.

Bea masuk tujuh komoditas

Dia menuturkan penyelidikan tersebut akan menjadi dasar pengenaan bea masuk tujuh komoditas impor yang membanjiri pasar Indonesia.

Tujuh komoditas tersebut adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki.
Mendag mengatakan bea masuk tidak hanya dari Tiongkok seperti ramai diberitakan sebelumnya, tapi dari berbagai negara dengan persentase bea masuk bisa 10-200 persen.

"Kalau memang melonjak impornya produk-produk yang tujuh macam tadi itu, maka dia (KPPI) bisa kenakan tarif, bisa 10 persen, bisa 20 persen dan bisa 200 persen, bisa saja, terserah mereka (KPPI dan KADI), bukan saya yang menentukan," jelas Zulkifli.

Lebih lanjut Zulkifli mengatakan bahwa KPPI dan KADI akan menyelidiki data dari berbagai sumber seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan asosiasi.

"Mereka juga akan lihat data BPS, asosiasi dipanggil, dilihat, data impor bagaimana, masuknya, melonjak nggak, baru nanti mereka sidang ada putusannya. Dan ini bukan soal balas membalas, seluruh negara boleh begitu. Jadi, kalau Tiongkok (China) melakukan itu, Jepang melakukan itu, Amerika, itu memang boleh," ungkap Mendag.

Dari penyelidikan itu, KPPI dan KADI akan menghasilkan luaran yang berbeda. KPPI akan merumuskan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), sementara KADI menghasilkan Bea Masuk Anti-dumping (BMAD).

"Jadi KPPI outputnya Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP), kalau KADI outpunya Bea Masuk Anti-dumping (BMAD). Mereka akan lihat," ucap Zulkifli.

Zulkifli menambahkan bahwa apa yang dihasilkan dari KPPI dan KADI nantinya akan diteruskan kepada Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan.

(SAW)

Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan dana dari investor yang dititipkan kepada influencer Ahmad Rafif Raya untuk diinvestasikan justru digunakan untuk membiayai operasional PT Waktunya Beli Saham, termasuk untuk membayar gaji karyawan.

baca juga: OJK Imbau Masyarakat Berhati-Hati Berikan Data Pribadi

“Jadi, (dana investor) yang dititipkan untuk diinvestasikan ternyata untuk membiayai operasional dari bayar gaji karyawan, kemudian pertemuan-pertemuan di hotel, perjalanan keluar kota, dan lain-lain. Ini digunakan dengan menggunakan dana dari nasabah yang sebenarnya dititipkan untuk diinvestasikan,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi dikutip dari Antara, Selasa, 9 Juli 2024.

Perempuan yang akrab disapa Kiki itu mengatakan, perkiraan dana investor yang dikelola itu sekitar Rp96 miliar. Hal ini berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ahmad Rafif kepada OJK.

“Untuk dana kelolaan maupun yang merugi masih bersifat keterangan sepihak yang tentu Satgas Pasti akan melakukan validasi dengan melakukan konfirmasi ke berbagai pihak terkait,” kata dia.
Berdasarkan keterangan dari Ahmad Rafif, ujar Kiki, sebagian besar investor menerima solusi yang ditawarkan Ahmad Rafif untuk menjadikan seluruh nilai investasi menjadi kewajiban yang bersangkutan yang akan diselesaikan dalam waktu tiga tahun. Namun hal ini, kata Kiki, masih perlu dikonfirmasi kembali.

“Skema pengembalian kerugian yang disampaikan antara lain bergabung dengan bisnis yang ditawarkan oleh para investornya dengan harapan bisnis tersebut menjadi pemasukan bagi Rafif untuk melunasi kewajibannya. Ini sekali lagi perlu untuk dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait,” imbuh Kiki.

Diketahui, Ahmad Rafif merupakan pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai manajer investasi dan penasihat investasi.

Ahmad Rafif memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi dan perantara pedagang efek.

Namun WMI dan WPPE bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

Pembekuan izin WMI dan WPEE

Dalam hal ini, Kiki mengatakan OJK telah menerbitkan perintah tindakan tertentu kepada Ahmad Rafif berupa pembekuan sementara izin WMI dan WPPE sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Adapun Ahmad Rafif telah melakukan penawaran investasi bahkan penghimpunan dana dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin ini sejak 2022 hingga tahun ini.

Kiki mengatakan penghimpunan dana masyarakat dari hasil penawaran investasi tersebut menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menegaskan pengelolaan investasi kolektif menurut peraturan perundangan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh manajer investasi.

Inarno mengatakan pengelola dana dan/atau efek dalam bentuk pengelolaan investasi yang dilakukan oleh oknum yang tidak berizin merupakan pelanggaran, baik melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal maupun UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

“(UU) menyebutkan pihak yang dapat melakukan pengelolaan portfolio efek portfolio investasi kolektif dan/atau portfolio investasi lainnya untuk kepentingan sekelompok nasabah atau nasabah individual harus memiliki izin perusahaan efek sebagai manajer investasi kecuali perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, dana pensiun, dan bank. Itu jelas di aturannya,” kata Inarno.

(SAW)

Jakarta: Unggulan ke-4 Elena Rybakina menyiapkan pertemuan di perempat final turnamen Wimbledon melawan unggulan ke-21 Elina Svitolina.

Rybakina, juara Wimbledon 2022, melaju ke perempat final setelah unggulan ke-17 Anna Kalinskaya mengundurkan diri karena cedera pergelangan tangan kanan. Rybakina memimpin 6-3, 3-0 ketika Kalinskaya menghentikan permainan pada menit ke-53.

Sementara Svitolina, semifinalis Wimbledon tahun lalu, bergabung dengan Rybakina di delapan besar usai meraih kemenangan 6-2, 6-1 atas peringkat 42 Wang Xinyu hanya dalam waktu 55 menit.

Rybakina dan Svitolina mengantongi kemenangan head to head yang sama pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan terakhir mereka terjadi di Roland Garros tahun ini, yang dimenangi Rybakina dengan straight set. Rybakina juga memenangi satu-satunya pertandingan lapangan rumput mereka sebelumnya, di Eastbourne 2021.

Rybakina menjadi petenis dengan peringkat tertinggi yang tersisa dalam undian, dan satu-satunya petenis yang tersisa di lapangan yang sebelumnya telah memenangi gelar Wimbledon.

Ia terus meningkatkan rekor menang-kalahnya yang kuat di turnamen lapangan rumput, di mana ia mencatatkan menang kalah 18-2 seumur hidup dan telah mencapai perempat final selama tiga tahun terakhir. Setelah mengalahkan Ons Jabeur di final 2022, ia dikalahkan Jabeur di perempat final tahun lalu.

Sementara itu, Svitolina dengan mudah melewati pertandingan babak keempatnya. Ia melakukan 21 winner (termasuk delapan ace), dan hanya 10 kesalahan sendiri.

Ia memenangi 80 persen poin servis pertamanya dan menyelamatkan ketiga break point yang ia hadapi saat melawan Wang.

Svitolina memasuki perempat final Wimbledon ketiga dalam kariernya. Dia mencapai semifinal pada 2019, kemudian kembali ke empat besar tahun lalu setelah cuti melahirkan.

Petenis Ukraina itu telah memenangkan 96 pertandingan Grand Slam dalam kariernya, terbanyak kesembilan di antara pemain aktif.

Dua belas bulan setelah perjalanannya yang penuh inspirasi ke semifinal Wimbledon, tekad Svitolina tidak goyah. AFP PHOTO/Ben Stansall

(WWD)

Jakarta: Layanan keimigrasian di bandar udara di seluruh Indonesia mengalami kelumpuhan total selama berhari - hari, hal ini termasuk sistem autogate, aplikasi pengajuan visa dan izin tinggal, sistem Cekal Online, dan layanan M-Paspor.

Gangguan layanan keimigrasian ini berlangsung tepatnya sejak Kamis (20/6/2024) hingga Senin (24/6/2024). Sepanjang hampir 5 hari, pemeriksaan imigrasi harus dilakukan secara manual. Hal ini pun membuat antrean imigrasi membludak, terutama di titik pemeriksaan primer, seperti di Bandara Soekarno - Hatta.

Pemerintah melalui Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengungkapkan bahwa sumber serangan berasal dari ransomware brain cipher yang merupakan varian terbaru dari ransomware LockBit 3.0 yang tergolong ransomware canggih dengan kemampuan untuk mengunci sistem dan mengenkripsi data sehingga berpotensi dimanfaatkan penjahat siber untuk memeras korban. Dalam kasus ini, penyerang siber menuntut sejumlah besar uang untuk memulihkan akses ke sistem yang terkena dampak.

Dampak krisis pada layanan seperti imigrasi sangat besar, karena layanan ini merupakan tulang punggung bagi operasi pemerintahan dan mobilitas warga negara. Data Center yang diserang sendiri merupakan Pusat Data Nasional Sementara yang digunakan sambil menunggu Pusat Data Nasional permanen yang masih dalam proses pembangunan.

Peran Keamanan Siber dalam Melindungi Infrastruktur Nasional
Keamanan siber memainkan peran vital dalam melindungi infrastruktur nasional dari ancaman yang semakin canggih. Dalam menghadapi insiden ini, Grant Thornton Indonesia menekankan pentingnya kerjasama yang erat antara sektor publik dan swasta dalam meningkatkan sistem keamanan siber.

Goutama Bachtiar, IT Advisory Director Grant Thornton Indonesia mengatakan serangan siber yang melumpuhkan layanan imigrasi ini adalah pengingat serius bahwa infrastruktur cadangan termasuk data cadangan menjadi sangat relevan.

"This is a huge and final wake-up call. Di tataran praktis, pelaksanaan pencadangan data secara berkala dan berkesinambungan bukan hanya perlu dilakukan tapi juga diawasi, dikendalikan dan dipastikan keberhasilan pelaksanaannya."
"Data resiliency selain ketersediaan data perlu menjadi fokus utama kedepannya dengan semakin maraknya serangan/ancaman menggunakan teknik ransomware. Kita harus memastikan sistem dan data kita tidak hanya pulih dari insiden, tetapi juga lebih kuat dan juga berdaya tahan di masa depan.”

Goutama menambahkan investasi dalam teknologi keamanan siber harus menjadi prioritas utama. Namun, lebih dari itu, kita perlu membangun budaya keamanan siber yang mencakup semua level organisasi, dari karyawan hingga eksekutif. Kesadaran dan pendidikan tentang ancaman siber sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman.

Selain itu, serangan siber ini juga menggarisbawahi pentingnya penilaian risiko secara berkala dan pembaruan infrastruktur Teknologi Informasi (TI) untuk mengidentifikasi dan menutupi celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Evaluasi terus menerus dan pembaruan sistem keamanan dan juga proses serta SDM sangat penting untuk menjaga ketahanan terhadap ancaman yang selalu berkembang,” tambah Goutama.

Grant Thornton Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama dengan entitas pemerintah dan swasta guna memberikan solusi keamanan siber yang terintegrasi dan menyeluruh.

“Kami siap memberikan dukungan teknis dan strategis untuk membantu organisasi mengatasi tantangan keamanan siber yang kompleks. Dengan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, kita dapat menciptakan lingkungan digital yang lebih aman bagi semua,” tutup Goutama.

(MMI)

Jakarta: PT Kreatif Dinamika Integrasi (Kreatif), bagian dari MultiIntegra Technology Group dan Microsoft Solution Partner terkemuka, kembali meraih pengakuan atas kontribusi di industri teknologi tahun 2024.

Penghargaan Microsoft Partner of the Year sebagai merayakan pencapaian mitra Microsoft di seluruh dunia. Penghargaan bergengsi ini mengakui inovasi dan kesuksesan di berbagai kategori, bidang solusi, dan industri.

Para mitra yang mendorong transformasi digital, menunjukkan semangat kewirausahaan, dan memberikan solusi berdampak yang memberdayakan pelanggan mereka baik melalui aplikasi dan transformasi bisnis, modernisasi sistem, automation hingga pemanfaatan teknologi cloud.
Persaingan tahun ini sangat ketat, Microsoft menerima lebih dari 1.200 nominasi dari Asia dan lebih dari 4.700 secara global. Setiap nominasi menampilkan kisah inspiratif tentang komitmen dalam mengembangkan solusi baru dan inovatif bagi pelanggan serta menciptakan dampak signifikan bagi komunitas, baik secara regional maupun global.

“Penghargaan sebagai Country Partner of the Year yang diterima oleh PT Kreatif menegaskan komitmen perusahaan yang tak tergoyahkan dalam menyediakan solusi dan layanan teknologi luar biasa kepada kliennya di Indonesia dan kawasan ASEAN sejak didirikan pada tahun 2012,” ujar Galib Machri, Presiden Direktur sekaligus Founder PT Kreatif Dinamika Integrasi di Jakarta.

Penghargaan bergengsi ini merupakan bukti dedikasi Kreatif dalam memberikan solusi berbasis Microsoft yang inovatif dan efektif, menjaga standar layanan dan dukungan pelanggan tertinggi, serta memiliki tim profesional yang sangat terampil dan bersertifikat.

“Pencapaian ini tidak mungkin tercapai tanpa dedikasi dan kerja keras setiap anggota tim kami,” ujar Aloys Sutarto, Presiden Komisaris PT Kreatif Dinamika Integrasi. Beliau juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Microsoft Indonesia atas pengakuan luar biasa ini.

Menyusul pengumuman resmi ini, Microsoft akan menyelenggarakan acara virtual Microsoft Customer and Partner Solutions (MCAPS) Start for Partners pada 10 Juli 2024. Acara ini akan mengeksplorasi penggunaan kecerdasan buatan (Artificial Intelligent - AI) Microsoft untuk memberdayakan pelanggan dan mitra serta mengungkap investasi strategis, prioritas baru, perubahan program utama, dan perayaan bagi para pemenang penghargaan Microsoft Partner of the Year terbaru.

Memanfaatkan potensi penuh dari Microsoft Cloud, termasuk solusi mutakhir seperti AI dan Copilot, Kreatif secara konsisten menghadirkan produk-produk inovatif dan transformatif. Dedikasi ini meluas ke berbagai industri, termasuk kesehatan, pendidikan, ritel, manufaktur, dan pertambangan.

Menyadari pentingnya peran kesehatan dan pendidikan dalam pembangunan Indonesia, Kreatif telah melakukan investasi signifikan di sektor-sektor ini, dengan fokus pada pengintegrasian teknologi cloud-to-edge untuk merevolusi bidang-bidang penting ini.

Komitmen Kreatif terhadap kemitraan Microsoft semakin diperkuat melalui manajemen relasi yang proaktif, inisiatif peningkatan keterampilan yang berkelanjutan untuk tim mereka, dan penggunaan metrik secara strategis. Upaya-upaya ini memastikan kolaborasi yang berkembang yang pada akhirnya menguntungkan klien sebagai pengguna dan operator.

(MMI)

Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mengungkapkan bahwa usulan penerapan bebas visa kunjungan terhadap 20 negara telah memasuki tahap akhir.

baca juga: Menparekraf Apresiasi Semangat Gotong Royong di Desa Pulo Sibandang Sumut dalam Kembangkan Wisata

"Prosesnya sudah masuk tahap finalisasi dan ada daftar fleksibilitas dari 20 negara yang diajukan itu, yang kami ajukan adalah wisatawan dengan dampak ekonomi terbesar," ujar Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno dikutip dari Antara, Selasa, 9 Juli 2024.

Dalam proses implementasinya, Sandiaga menyebut penerapan bebas visa kunjungan akan dievaluasi dalam kurun waktu enam bulan.

Ia juga menyebut usulan yang telah diajukan pada Desember tahun lalu ini diperkirakan bakal diterapkan sebelum akhir masa jabatannya di pemerintahan era Kabinet Indonesia Maju.

"Dan target bebas visa kunjungan kita sudah mendapatkan sinyal bahwa ini sebelum akhir pemerintahan," ujarnya pula.

Kemenparekraf usulkan 20 negara

Sebelumnya, Kemenparekraf pada Desember 2023 mengusulkan 20 negara untuk mendapatkan bebas visa kunjungan ke Indonesia agar lawatan wisatawan mancanegara dapat meningkat dan memberikan efek pengganda perekonomian.

Sebanyak 20 negara itu, yaitu Australia, Tiongkok, India, Korea Selatan, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jerman, Qatar, Uni Ermirat Arab, Arab Saudi, Belanda, Jepang, Rusia, Taiwan, Selandia Baru, Italia, dan Spanyol. Dua negara lainnya, Sandi menyebutkan merupakan negara dari Timur Tengah.

“Yang merupakan 20 teratas penyumbang wisatawan mancanegara ke Indonesia, termasuk juga beberapa negara Timur Tengah, yang berkaitan dengan investasi,” ujar Sandi.

Menurutnya, dengan penambahan 20 negara bebas visa kunjungan itu, maka akan meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara yang akan menambah konsumsi domestik, menarik investasi dan juga membuka lebar pengembangan ekonomi digital.

(SAW)

Washington: Pemerintah Amerika Serikat (AS) membantah dengan tegas bahwa Presiden Joe Biden tengah menjalani perawatan penyakit Parkinson.

Pernyataan ini dilontarkan dalam merespons pernyataan awak media terkait catatan pengunjung Gedung Putih, yang memperlihatkan adanya serangkaian kunjungan oleh seorang dokter ahli saraf.

Mengutip dari The New Zealand Herald, kekhawatiran tentang kesehatan Biden meningkat setelah penampilan debatnya pada 27 Juni melawan calon presiden dari Partai Republik, Donald Trump. Kala itu, Biden terlihat lemah, terbata-bata, dan kadang linglung.
Menurut laporan New York Times, catatan pengunjung menunjukkan Dr. Kevin Cannard, seorang ahli saraf dan spesialis gangguan gerakan dari Walter Reed National Military Medical Center, mengunjungi Gedung Putih sebanyak delapan kali antara Agustus dan Maret. Terlepas dari kunjungan-kunjungan tersebut, Gedung Putih dengan tegas menyatakan bahwa Joe Biden tidak dirawat atas penyakit Parkinson.

Sekretaris Pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre menyampaikan hal ini dalam sebuah konferensi pers. Ketika ditanya secara langsung apakah Biden sedang dirawat karena Parkinson atau sedang mengonsumsi obat untuk penyakit tersebut, ia menjawab dengan tegas: "Tidak."

Biden juga sedang menghadapi kritik dari beberapa anggota Partai Demokrat terkait ketajaman mental, yang mempertanyakan kemampuannya untuk bersaing dengan Trump dalam pemilu AS pada 5 November mendatang.

Pemeriksaan Fisik Tahunan

Sebuah tinjauan oleh Reuters terhadap catatan pengunjung Gedung Putih mengonfirmasi kunjungan Dr. Cannard, yang dikenal dengan penelitiannya tentang pengobatan awal penyakit Parkinson di Vanderbilt University Medical Center. Ia sempat mengadakan pertemuan dengan dokter Gedung Putih Dr. Kevin O'Connor pada pertengahan Januari.

Laporan tentang kunjungan awal Cannard dilaporkan New York Post pada 6 Juli. Seorang mantan pejabat Gedung Putih, yang menjabat selama masa jabatan Biden sebagai Wakil Presiden di bawah Presiden Barack Obama dan masih menjabat sampai sekarang, menyebutkan bahwa ia pernah dirawat oleh Cannard atas penyakit migrain pada 2016.

Mantan pejabat ini menyatakan bahwa Cannard mengunjungi Gedung Putih setiap bulan sebagai bagian dari rotasinya.

Selama pengarahan media, Jean-Pierre berulang kali ditanyai tentang kunjungan Cannard. Dia menekankan pentingnya menghormati privasi dan keamanan mereka yang terlibat, seraya mencatat bahwa Biden telah tiga kali menemui ahli saraf perihal pemeriksaan fisik tahunan.

Jean-Pierre menyarankan bahwa kehadiran Cannard di Gedung Putih dapat dikaitkan dengan perawatan personel militer yang ditempatkan di sana, dengan menyatakan: "Ada ribuan personel militer yang datang ke Gedung Putih, dan mereka berada di bawah perawatan unit medis." (Shofiy Nabilah)

Baca juga: Komentari Biden yang Tak Mau Mundur, Trump Singgung Peluang Harris

(WIL)

Jakarta: Dorongan pembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengungkap persoalan impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrageimpor beras senilai Rp294,5 miliar terus menguat. Legislator dari Partai Demokrat dan PKS mendukung DPR segera membentuk pansus impor beras.

“Pansus setuju kalau memang kuat dugaan mark up harga pembelian (beras),” kata Anggota Komisi IV Fraksi Partai Demokrat Suhardi Duka, Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.

Suhardi menduga murahnya harga beras yang di impor ke Indonesia merupakan stok milik negara-negara produksi yang telah lama tersimpan di gudang.
“Beras impor itu murah karena stok negara-negara produksi yang ada di gudang mereka sehingga rasanya kurang enak karena beras stok enam bulan ke atas,” beber Suhardi.

Hal senada disampaikan anggota Komisi IV Fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin. Andi Akmal berharap pansus dapat dibentuk secepatnya.

“Sangat mendukung usulan (Pansus skandal mark up impor beras) tersebut,” tegas dia.

Pembentukan pansus, kata Andi Akmal, diperlukan untuk mengetahui kebenaran soal dugaan mark up impor beras yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, itu.

Menurut Andi Akmal, jika mark up impor beras tersebut benar, tentu akan melukai hati para petani dan rakyat Indonesia.

“Karena apabila benar sangat melukai hati petani dan rakyat Indonesia,” ujar dia.

Baca juga: Skandal Mark Up Harga Beras, Dokumen Reviu Impor Beras Bapanas Dinilai Tidak Proper

Sebelumnya, anggota Komisi IV Fraksi PKB Daniel Johan mendorong pembentukan Panitia Khusus (Pansus) untuk mengungkap persoalan impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.

“Iya nanti kita usulkan dan dorong,” kata Daniel Johan, Minggu, 6 Juli 2024.

Laporan ke KPK

Perkara ini juga telah dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) oleh Studi Demokrasi Rakyat (SDR). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi menjadi terlapor dalam perkara ini.

"Kami berharap laporan kami dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk Bapak Ketua KPK dalam menangani kasus yang kami laporkan,” kata Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat Hari Purwanto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 3 Juli 2024.

Sementara itu, Perum Bulog mengeklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up (menaikkan harga) impor beras dari Vietnam, yang telah dilaporkan salah satu pihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Akibat laporan yang berusaha membentuk opini buruk di masyarakat tanpa berbasis fakta maka tentunya hal ini telah membuat Perum Bulog menjadi korban," kata Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu, 7 Juli 2024.

Menurut Widiarso, laporan yang tanpa ada fakta, itu akan merugikan reputasi perusahaan yang telah dibina oleh Perum Bulog. "Terutama ketika saat ini perusahaan sedang giat berbenah diri melalui transformasi di semua lini bisnis yang dilakukan," ucap dia.

(END)