Jakarta: Sekretaris Jenderal (Sesjen) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Suharti, mengatakan dana desa sangat dimungkinkan dialokasikan untuk pendidikan. Dia mencontohkan pemanfaatan dana desa untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

"Dana desa dapat digunakan untuk PAUD, betul, bahkan didukung," kata Suharti kepada Medcom.id, Senin, 8 Juli 2024.

Namun, kata dia, hal tersebut tidak masuk dalam hitungan anggaran pendidikan di APBN. Adapun anggaran pendidikan dalam APBN sebesar 20 persen.
"(Dana desa untuk PAUD) tidak masuk dalam hitungan 20 persen anggaran pendidikan," tegas dia.

Suharti menuturkan transfer alokasi anggaran pendidikan ke daerah merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK), baik Fisik maupun Nonfisik. "Dan pemerintah pusat sangat mengapresiasi semua pihak untuk mendukung PAUD," tutur dia.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) 2009-2014, Mohammad Nuh, menyoroti alokasi Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Sebanyak 20 persen APBN TA 2024 atau Rp665 triliun dialokasikan untuk anggaran fungsi pendidikan, namun Rp356,5 triliun atau lebih dari setengahnya (52 persen persen) digunakan untuk Transfer ke Daerah dan sebagian untuk Dana Desa (TKDD).

Hal itu disampiakan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Panja Pembiayaan Pendidikan Komisi X DPR, 2 Juli 2024. Ia mempertanyakan kebijakan dasar anggaran pendidikan, baik alokasi maupun implementasinya.

"Rp665 triliun itu terdistribusi macam-macam, tapi mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan?" tanya Nuh dalam RDPU dengan Komisi X DPR RI, Selasa, 2 Juli, 2024.

Guru besar ITS ini mempertanyakan dengan tegas bila dana desa masuk ke kepala desa, lalu bagian pendidikan mana yang diurusi dengan dana desa tersebut? "Kita enggak bisa berargumen secara politik, tolong argumentasinya jujur dari hati nurani, karena ini urusan Amanah Undang-Undang Dasar, kita enggak perlu berkilah mencari argumen demi ini demi itu, sak janjane (sebenarnya) anggaran pendidikan untuk apa?" tegas Nuh.

Ia mempertanyakan dana desa yang bersumber dari anggaran pendidikan tersebut mengalir ke mana, kepada siapa, dan riil penggunaannya untuk apa. "Tapi coba tanya hati nurani kita, untuk dana desa, berapa dan siapa yang melakukan, berapa dan siapa yang melaksanakan dan riilnya betul ga untuk itu. Karena kalau enggak, itu dosa loh, ini urusannya kan amanah," ujar Nuh.

Dia menyebut bila anggaran pendidikan digunakan tidak semestinya melalui alokasi Dana Desa, dapat berpotensi terjadi penyimpangan luar biasa. "Ini penyimpangan luar biasa kalau secara formal kita melegalkan sesuatu yang tidak benar dan andai pada kenyataannya digunakan secara tidak benar juga. Saya kira tobat, masa yang akan datang ini masa pertobatan mengelola pendidikan," seru Nuh.

Nuh menyarankan apabila ada kebutuhan lain di luar pendidikan yang membutuhkan anggaran dan menilai anggaran pendidikan terlalu mewah, baiknya disampaikan secara transparan. "Sampaikan saja, minta izin, agar nyaman, agar di pendidikan tidak terjadi komplikasi karena kekurangan sumber (pendanaan), sehingga akhirnya UKT (uang kuliah tunggal), sekolah rusak dan sebagainya tidak tertangani dengan baik," tegas Nuh.

Mohammad Nuh hadir menjadi salah satu mantan menteri pendidikan yang diundang Komisi X DPR RI dalam RDPU Panja Pembiayaan Pendidikan yang digelar Selasa, 2 Juli 2024. Selain Nuh, turut hadir juga Menristekdikti (2024-2019), Mohamad Nasir, dan Mendikbud periode 2016-2019, Muhadjir Effendy, sedangkan Mendikbudristek periode 2014-2016, Anies Baswedan, urung hadir karena sedang di luar negeri.

Baca juga: Kemendikbudristek Tegaskan Anggaran Pendidikan Melalui Transfer ke Daerah Tidak Termasuk Dana Desa

(REN)

Gorontalo: Badan Pencarian dan Pertolongan Nasional (Basarnas) mengerahkan kekuatan penuh tim petugas SAR gabungan untuk mencari 17 pekerja tambang emas yang masih hilang tertimbun longsor di Suwawa Timur, Bone Bolango, Gorontalo.

Direktur Operasi Basarnas Brigjend TNI Edy Prakoso mengatakan 17 orang penambang merupakan bagian dari total 33 orang korban tanah longsor pada areal tambang emas rakyat di Suwawa Timur.

Identitas ke-17 orang tersebut sudah didapatkan oleh petugas SAR gabungan. Mereka mayoritas adalah laki-laki dan satu perempuan ????dan saat ini keberadaan para korban masih berstatus hilang dalam pencarian sejak kemarin malam Minggu, 7 Juli 2024
Edy mengonfirmasi dalam operasi SAR hari kedua ini jumlah petugas gabungan yang dikerahkan ke lokasi tambang emas Suwawa Timur total sebanyak 206 orang berikut dua unit alat berat, satu unit helikopter dan peralatan SAR lengkap.

Tim tersebut masing-masing terdiri dari personel Kantor SAR Gorontalo sebanyak 25 orang. Selebihnya merupakan tenaga bantuan dari personel Kepolisian Daerah Gorontalo, Korem Batalyon 173, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Gorontalo, Kelompok Pencinta Alam dan seterusnya.

Berdasarkan laporan terkini dari Posko SAR Utama pada Senin siang, jumlah korban sudah bertambah dari delapan menjadi 11 orang yang meninggal dunia. Delapan di antaranya sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Bhayangkara Gorontalo lalu beberapa sudah berada di rumah duka, dan 3 masih di lokasi longsor.

"Kemudian sebanyak lima orang selamat dalam keadaan luka-luka ringan dan berat seperti patah tulang di bagian kaki dan tulang belakang. Mereka sudah dilarikan ke sejumlah rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut." kata Edy.

Para warga dan anggota keluarga turut membantu petugas SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi korban yang berhasil ditemukan dari lokasi longsor tersebut.

Meski akses ke lokasi longsor cukup sulit yakni berjarak lebih dari 20 kilometer dari jalan utama tapi, Edy memastikan bahwa personel SAR gabungan yang dipimpin oleh Kepala Kantor SAR Gorontalo tersebut akan bertugas secara maksimal dengan harapan semua korban dapat ditemukan setidaknya kurang dari tujuh hari ke depan.

(WHS)

Jakarta: Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengomentari wacana Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilkada Jakarta 2024. Gibran melarang Gibran maju di Jakarta.

"Kaesang jangan di Jakarta," kata Gibran kepada wartawan, Senin 8 Juli 2024.

Pernyataan Gibran ini berkaitan dengan tudingan yang dialamatkan kepadanya. Beberapa waktu lalu, Gibran aktif melakukan blusukan di Jakarta dan dinilai sebagai kampanye untuk Kaesang.
Baca juga: Hasil Survei Indikator: Elektabiltas Kaesang Urutan Pertama di Pilgub Jawa Tengah

"Saya (blusukan) di Jakarta enggak ada hubungannya dengan Kaesang ya," tegas Gibran.

Seperti diketahui, Gibran dan Kaesang merupakan anak Presiden Joko Widodo. Kaesang digadang maju di Pilkada.

Semula nama Kaesang santer untuk maju di Pilkada Jakarta. Namun belakangan, nama Kaesang diramaikan untuk Pilkada Jawa Tengah.

Dari hasil survei Indikator, elektabilitas Kaesang tertinggi ketimbang calon lainnya. Bahkan Kaesang mengalahkan elektabilitas Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi dan Mantan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen.

"Kaesang berada di peringkat pertama secara absolut, itu pun tidak dominan," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei, Minggu 7 Juli 2024.





(DHI)

Washington: Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden menyudahi kunjungan ke kampung halamannya di Pennsylvania dan berencana melanjutkan kampenye ke Michigan pada Jumat mendatang.

Rangkaian kampanye ini dilakukan dalam upaya memperbaiki citra Biden yang rusak akibat buruknya performa debat melawan eks presiden dari Partai Republik, Donald Trump.

Dikutip dari The Telegraph, Senin, 8 Juli 2024, Biden akan mengunjungi kota Detroit, menurut sumber-sumber yang enggan diungkapkan identitasnya karena mereka belum diizinkan untuk berbicara secara publik.
Ini akan menjadi kunjungan keempat Biden ke Michigan sepanjang 2024, yang dilakukan 116 hari sebelum pemilihan umum presiden yang dijadwalkan pada 5 November mendatang. Empat tahun lalu, Biden mengalahkan Trump di Michigan dengan selisih 154.000 suara atau 3 persen, dengan persentase 51 persen untuk Biden dan 48 persen Trump.

Namun, kampanye Biden menghadapi gejolak sejak debat pada 27 Juni, di mana ia memberikan beberapa jawaban yang berbelit-belit dan membingungkan, termasuk ketika mengatakan, "Kami akhirnya mengalahkan Medicare."

Penampilan Biden ini mendorong beberapa pakar dan politisi untuk memintanya mundur dan memberi kesempatan pada calon lain dari Partai Demokrat untuk melawan Trump pada musim gugur ini. Tetapi, Biden menolak dorongan tersebut dan bersikeras bahwa ia akan tetap menang dalam pemilu AS 2024.

"Saya tidak akan membiarkan satu acara debat selama 90 menit menghapus kerja keras selama tiga setengah tahun," tulis Biden di X pada Jumat.

"Saya akan tetap mengikuti pemilu, dan saya akan mengalahkan Donald Trump," sambungnya.

Satu hari berselang, Biden menuliskan, "Saya mengalahkan Trump pada 2020. Saya akan mengalahkannya lagi di tahun 2024."

Biden berada di Wisconsin pada Jumat, dan ia mengunjungi Pennsylvania di hari Minggu, dan akan kembali ke Michigan pada Jumat mendatang. Jika digabungkan, ketiga negara bagian ini membantu Biden meraih kemenangan di tahun 2020.

Dalam wawancara dengan pembawa berita ABC, George Stephanopoulos, di Wisconsin pada Jumat lalu, Biden membicarakan Trump. "Saya meyakinkan diri saya akan dua hal: Saya adalah orang yang paling memenuhi syarat untuk mengalahkannya, dan saya tahu bagaimana cara menyelesaikannya."

Gubernur Michigan, Gretchen Whitmer, dan Gubernur California, Gavin Newsom, yang bisa menjadi calon presiden dari Partai Demokrat di masa depan, terus mendukung Biden. Newsom bahkan berkampanye atas nama Biden di Michigan pada hari Kamis.

"Joe Biden adalah presiden kita," kata Newsom saat singgahi di South Haven. "Dia bilang dia all in. Saya juga bilang saya all in. Dan bukan hanya itu, saya ada di sini bersama Anda untuk membuktikannya." (Shofiy Nabilah)

Baca juga: Biden Pulang Kampung untuk Selamatkan Pencalonan di Pemilu AS 2024

(WIL)

Gorontalo: Sebanyak delapan dari 33 korban tanah longsor yang terjadi di kawasan tambang rakyat Desa Tulabolo Timur, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, ditemukan telah meninggal dunia.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan (SAR) Gorontalo Heriyanto mengatakan delapan orang yang meninggal dunia tersebut telah berhasil dievakuasi bersama lima orang lainnya yang ditemukan selamat.

"Hasil pendataan dari masyarakat yang merasa kehilangan keluarganya ada sekitar 20 korban lainnya yang masih dalam tahap pencarian," kata Heriyanto di Gorontalo, Senin, 8 Juli 2024.
Ia mengatakan lima warga yang ditemukan selamat dalam peristiwa itu sebagian besar mengalami luka-luka dan patah tulang sehingga langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis.

Saat ini ratusan personel gabungan dari berbagai instansi telah diturunkan menuju ke lokasi tambang rakyat untuk melakukan pencarian terhadap para korban. Satu-satunya kendala dalam operasi SAR ini, kata dia, lokasi tambang rakyat berada 23,7 kilometer dari Posko SAR induk dengan kondisi medan yang sulit dilalui.

Selain itu seluruh jembatan yang biasa dilalui sepeda motor untuk mengangkut penumpang menuju lokasi tambang telah putus sehingga personel harus berjalan kaki.

"Mari kita doakan semoga Operasi SAR yang kami laksanakan berlangsung lancar dan aman tanpa kendala berarti, dan Insya Allah seluruh korban dapat segera ditemukan," kata dia.

Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya selaku otoritas yang diberi kewenangan dan bertanggungjawab penuh dalam Operasi SAR tersebut, masih berupaya mengumpulkan informasi dan data-data terkait jumlah keseluruhan korban.

"Tidak menutup kemungkinan korban akan bertambah," imbuhnya.

(WHS)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta tak gentar menghadapi elite PDIP yang terindikasi merintangi kasus buronan Harun Masiku. Penyidik KPK dalam kasus ini sejatinya telah memeriksa Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

"Penyidik mempunyai sarana untuk itu yaitu Pasal 21 (Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi) terkait dengan merintangi upaya penyidikan dan saya pikir KPK ya tidak gentar ya," kata mantan penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap saat dihubungi Medcom.id, Senin, 8 Juli 2024.

Yudi mengatakan pasal merintangi penyidikan sejatinya sudah berulang kali diterapkan KPK. Penggunaan pasal ini, lanjut dia, hanya soal keberanian untuk mengungkap kebenaran.

"Ketika menangani kasus korupsi yang penting bahwa keberanian itu muncul karena benar. Sehingga KPK harus benar-benar berhati-hati dalam proses penetapannya baik prosedur formil maupun materil," ujar Yudi.
Dia berharap KPK tak memandang latar belakang sosok siapapun dalam menangani kasus. Penanganan kasus juga harus sesuai dengan koridor hukum.

"KPK harus ada dalam koridor hukum ya, ketika misalnya ada nanti siapapun dia, ya tanpa melihat apapun latar belakangnya, kalau memang terlibat ya di dalam upaya untuk penyembunyian misalnya, Harun Masiku," ucap Yudi.

KPK juga diminta tak menunda penetapan tersangka yang terindikasi kuat terkait dengan kasus Harun. Terlebih jika sudah ada alat bukti yang cukup.

"Segera saja dengan alat bukti yang cukup, kemudian juga dengan bukti-bukti yang kuat ya, untuk segera ya ditetapkan statusnya sebagai tersangka," jelas Yudi.

(ADN)

Jakarta: Hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Eman Sulaeman mengabulkan permohonan praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Eman menyatakan status tersangka yang disematkan kepada Pegi tidak sah dan harus batal demi hukum.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan pemohon untuk seluruhnya. Menetapkan penetapan tersangka kepada pemohon atas nama Pegi Setiawan beserta surat lainnya dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum," kata Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Dalam pertimbangannya, Eman menyoroti kesalahan yang dilakukan penyidik pada Polda Jawa Barat (Jabar). Di antaranya terkait prosedur penetapan DPO dan status tersangka.
Baca juga: Pascaputusan Pegi Setiawan, Saksi Kasus Vina Bernama Aep Dinilai Harus Diproses Hukum

Tindakan yang dilakukan Polda Jabar tidak sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Manajemen Penyidkman Tindak Pidana, dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Eman menyebut keluarga seharusnya tahu Pegi masuk dalam DPO. Faktanya, keluarga tidak pernah diberi tahu terkait status DPO dan Pegi tidak diperiksa sebagai saksi sebelum penetapan tersangka.

"Fakta di persidangan tidak ditemukan bukti satu pun pemohon dalam penyidikan pernah diperiksa sebagai calon tersangka," tegas Eman.

Eman memerintahkan Polda Jawa Barat penghentian proses penyidikan terhadap Pegi. Eman juga meminta Pegi segera dibebaskan dari tahanan.

"Memerintahkan terhadap termohon untuk melepaskan permohon dari tahanan," tegas Eman.

Polda Jabar menyatakan siap membebaskan Pegi dari tahanan.

"Kami dari Polda Jabar, penyidik akan menjalankan segala putusan hakim pada sidang praperadilan,” kata Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol Jules Abraham Abast, Senin 8 Juli 2024.

Awal Kasus

Nama Pegi Setiawan alias Perong mulai dikenal publik seiring dirilisnya film Vina: Sebelum 7 Hari pada 8 Mei 2024. Film ini mengambil kisah yang berkaitan dengan kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon, Jawa Barat pada 2016 silam.

Publik kemudian menyoroti kasus yang sudah terjadi pada 8 tahun silam tersebut. Pasalnya, terdapat sejumlah DPO yang belum ditindak secara hukum.

Polda Jabar kemudian terlihat bergerak dengan mengumumkan 3 DPO. Mereka adalah Andi, Dani dan Pegi.

Polda berhasil menangkap Pegi pada Selasa 21 Mei 2024 di Bandung, Jawa Barat. Pegi disebut sebagai otak pembunuhan.

Uniknya, Polda menegaskan Pegi merupakan satu-satunya DPO kasus ini. Kontroversi semakin terlihat.

Di sisi lain, Pegi membantah terlibat dalam pembunuhan. Pegi menyatakan siap mati.

"Saya tidak pernah melakukan pembunuhan itu. Ini fitnah. Saya rela mati," tegas Pegi.

Pada Rabu 12 Juni 2024, tim kuasa hukum Pegi resmi mengajukan praperadilan. Mereka meminta hakim memeriksa terkait keabsahan penetapan Pegi sebagai tersangka.

"Bukti polisi adalah ijazah sama KTP, apa hubungan perkara ini sama ijazah sama KTP ini kan kasus pembunuhan," kata Pengacara Pegi, Marwan Iswandi, Rabu 12 Juni 2024.

(DHI)

Bali: Direktur Regional Asia Tenggara & Oseania USSEC Timothy Loh menjelaskan penerapan analisis data berbasis kecerdasan buatan (AI) penting untuk meningkatkan pengambilan keputusan, meningkatkan keberlanjutan, dan meningkatkan efisiensi operasional dalam produksi daging.

Dia mengatakan upaya ini penting karena pada 2050, populasi perkotaan di Asia diperkirakan akan meningkat dua kali lipat dari 1,6 miliar menjadi tiga miliar. Urbanisasi juga akan meningkatkan produksi peternakan dan konsumsi protein hewani yang bisa mendorong peningkatan produksi pakan ternak.

"Para ahli mempelajari masa depan digitalisasi dan otomatisasi dalam produksi pakan dan nutrisi presisi untuk meningkatkan potensi genetik ternak tanpa mengorbankan keamanan dan keberlanjutan pakan. Kekuatan dan peluang industri juga dibahas untuk mendukung produksi pakan dan protein hewani yang lebih kuat, menguntungkan, aman, dan berkelanjutan," jelas dia dalam keterangan tertulis, Senin, 8 Juli 2024.

Menyoroti kemajuan dalam nutrisi ternak dan pengolahan pakan serta mendorong strategi kolaboratif, USSEC menekankan pentingnya mengelola biaya pakan dengan bahan pakan yang bernilai dan berkualitas lebih tinggi, sehingga meningkatkan keberlanjutan.
Tim Dewan Ekspor Kedelai AS di Asia Tenggara atau U.S Soybean Export Council (USSEC) menyoroti topik-topik penting dalam industri pakan ternak dan unggas, termasuk teknologi nutrisi hewan modern, nutrisi presisi melalui AI. Kemajuan dalam sistem dan manufaktur pakan, langkah-langkah biosekuriti, penanganan penyakit, dan praktik pertanian berkelanjutan.

Timothy Loh juga menyoroti manfaat ekonomi dari penggunaan Kedelai AS untuk formulasi pakan yang optimal, termasuk jejak karbon yang lebih rendah untuk produksi bungkil kedelai AS dibandingkan dengan bungkil kedelai dari negara asal lainnya.

"Salah satu fokus utama teknologi pengelolaan data digital dapat menjaga biosekuriti produksi daging babi, mengoptimalkan efisiensi, dan meningkatkan profitabilitas," tegas dia.

AI bakal meningkatkan produksi pakan dan ternak

Chief Executive Officer Bin Sentry Ben Allen mengatakan pertumbuhan AI akan meningkatkan produksi ternak dan pakan. Dia menuturkan AI dapat meningkatkan operasi peternakan dengan mengotomatiskan rantai pasokan pakan menggunakan teknologi penginderaan canggih dan proses yang disederhanakan.

"Teknologi-teknologi ini menjanjikan efisiensi yang lebih tinggi, mengurangi biaya, dan kemampuan untuk mengambil keputusan berdasarkan data, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan operasional pertanian dan profitabilitas," tegas dia.

Sementara itu, Konsultan Nutrisi Hewan Jean Noblet menjelaskan Net Energy (NE) menyediakan pengukuran energi yang tersedia bagi hewan dengan lebih akurat, sehingga meningkatkan kinerja pertumbuhan dan efisiensi pakan.

"Ini menekankan akurasi analisis nutrisi dapat menghasilkan efisiensi pakan yang lebih baik, mengurangi biaya, dan meningkatkan kinerja ternak," jelas Managing Director di FeedGuys Resources Pte Ltd, Matthew Clark.

(SAW)

Jakarta: Pengamat Kepolisian Bambang Rukminto menekankan Pegi Setiawan (PS), tersangka kasus pembunuhan Vina Dewi Arsita, 16, dan Muhammad Rizky alias Eky, 16, adalah korban salah tangkap. Hal ini disampaikan usai Pengadilan Negeri (PN) Bandung menyatakan penetapan tersangka Pegi tidak sah.

"PS sebagai korban salah tangkap," kata Bambang saat dikonfirmasi, Senin, 8 Juli 2024.

Hal itu disebut terjadi atas ketidakprofesionalan personel penyidik kepolisian. Bambang mengatakan kerugian lain yang ditimbulkan atas ketidakprofesionalan polisi adalah rakyat merugi karena sudah membayar pajak untuk membiayai kepolisian.
"Institusi Polri yang harus dijaga muruahnya sebagai penegak hukum yang profesional. Muruah penegakan hukum yang terkonfirmasi dengan kasus tersebut rapuh," ujar Bambang.

Menurut Bambang, kerugian itu terjadi karena polisi tidak profesional dengan mengabaikan standar operasional prosedur (SOP) dan scientific crime investigation (SCI). Kemudian, tidak berjalannya fungsi pengawas penyidikan (Wassidik) internal di level atas.

Baca juga: Pascaputusan Pegi Setiawan, Saksi Kasus Vina Bernama Aep Dinilai Harus Diproses Hukum

Bambang menyebut akibatnya publik semakin meragukan kinerja dan hasil kerja penyidik kepolisian ke depan. Bahwa dengan kewenangan besar yang diberikan negara dilakukan tanpa ada kontrol dan pengawasan yang ketat, serta sistem yang transparan dan akuntabel.

"Risiko mereka bisa melakukan abuse of power dalam penetapan seseorang menjadi tersangka," ucap Bambang.

Menyusul itu, dia meminta segera audit investigasi pada penyidikan maupun oknum Polres Cirebon maupun Polda Jabar yang terlibat dan atasannya sesuai Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengawasan Melekat (Waskat). Kemudian, memeriksa penyidik Polda Jabar yang melakukan penangkapan terhadap Pegi Setiawan.

"Segera melakukan penangkapan pada pelaku otak pembunuhan yang sebenarnya. Memberi sanksi bagi oknum yang terlibat dan menganulir promosi oknum-oknum yang melakulan kesalahan," ungkap Bambang.

Sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung mengabulkan permohonan gugatan sidang praperadilan tim kuasa hukum Pegi Setiawan. Hakim pun memutuskan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Jawa Barat segera menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan.

"Mengadili, mengabulkan praperadilan atas pemohon atas nama Pegi Setiawan dan dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum," kata Hakim tunggal Eman Sulaeman saat membacakan putusan di PN Bandung, Senin, 8 Juli 2024.

Eman mengatakan penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka pembunuhan berencana seperti yang disangkakan oleh penyidik Ditreskrimum Polda Jawa Barat tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karenanya, Eman memerintahkan kepada termohon, yaitu Kabid Hukum Polda Jawa Barat agar segera membebaskan Pegi Setiawan dari Rumah Tahanan (Rutan) Polda Jawa Barat.

"Memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan kepada pemohon memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan termohon dan memulihkan harkat martabatnya seperti semula," ucap Eman.

(AGA)

Solo: Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka diketahui beberapa kali melakukan blusukan di kawasan Jakarta beberapa waktu terakhir. Menanggapi hal itu, ia memastikan tetap berada di Solo saat jam kerja.

Hal itu mengkonfirmasi jabatannya saat ini sebagai Wali Kota Solo. Diketahui, kegiatan blusukan Gibran tersebut dilakukan beberapa di antaranya bersama Pj Gubernur Daerah Kota Jakarta Heru Budi.

"Memang ada undangan-undangan, kayak besok Rabu saya balik lagi ke Jakarta ada pertemuan dengan Apkasi. Makin banyak undangan-undangan soalnya. Tapi saya pastikan pas jam kerja tetap di sini (Solo)," ujarnya, di Solo, Senin, 8 Juli 2024.
Di sisi lain, ia menampik adanya pembicaraan terkait susunan kabinet menteri di sela kegiatannya di Jakarta. Dia mengaku kegiatannya di Jakarta untuk berbelanja masalah perkotaan.

"(ada pembicaraan soal menteri?) Itu nanti saja. Ada beberapa (belanja masalah). Kan saya sudah sampaikan, banjir, kemacetan sama kawasan kumuh," bebernya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menjelaskan beberapa persoalan di kotanya yang menjadi perhatian Wakil Presiden (Wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka. Belakangan, Wali Kota Solo itu gemar blusukan di sejumlah daerah di Jakarta.

"Ya kan masih ada daerah yang belum tertata, daerah kumuh, masih ada yang belum tersentuh selama ini," ujar Heru di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Juli 2024.

Heru mengakui persoalan penataan kota masih menjadi pekerjaan rumahnya. Gibran, kata Heru, ingin membantu menyelesaikan persoalan tersebut. "Mungkin perbaikan sarana dan prasarana di permukiman kumuh," jelasnya.

(WHS)

Jakarta: Presiden RI Joko Widodo meyakini bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menjalankan pemerintahan berikutnya, akan memberi perhatian serius pada setiap rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait pengelolaan uang negara.

baca juga: Sebut BPK Penting, Prabowo: Kita Tak Ingin Kebocoran

"Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK. Agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel," kata Presiden Jokowi, dilansir Antara, Senin, 8 Juli 2024.

Presiden mengingatkan saat ini sedang berada dalam transisi pemerintahan dari Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin menuju pemerintahan berikutnya dengan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saat ini kita sedang berada pada era transisi pemerintahan. Pada bulan Oktober 2024 nanti, saya akan digantikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto," kata Presiden Jokowi.
Jokowi pun mengharapkan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik, serta menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan Negara.

Dia juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, sekaligus fleksibilitas dan selalu berorientasi pada hasil.

Agar pengelolaan APBN-APBD semakin baik dari tahun ke tahun, Presiden meminta para menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK.

Opini WTP kepada Pemerintah Pusat

BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023. Opini tersebut merupakan opini WTP yang ke-delapan sejak diraih LKPP pada 2016.

"Hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian," ujar Ketua BPK Isma Yatun dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas LKPP Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Jokowi di JCC, Jakarta, Senin.

LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

(SAW)

Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali menyampaikan bahwa predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) yang didapat oleh kementerian/lembaga untuk hasil laporan pengelolaan keuangan, bukan sebuah prestasi, melainkan kewajiban.

"WTP adalah kewajiban kita semua. Kewajiban menggunakan APBN secara baik. Ini uang rakyat. Ini uang negara. Kita harus merasa, setiap tahun, ini pasti diaudit. Pasti diperiksa," kata Presiden Jokowi dalam sambutannya pada Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun Anggaran 2022, tema Menguatkan Pondasi Keuangan Negara Menuju Indonesia Emas 2045, di Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.

Kementerian lembaga, baik pusat maupun daerah wajib menggunakan, menjalankan dan mempertanggungjawabkan APBN dan APBD secara baik.

Lebih lanjut, Jokowi menekankan bahwa akuntabilitas dan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan negara harus dijalankan secara seimbang, dan berorientasi pada hasil.

"Kita tidak boleh terbelenggu pada rumusan prosedur yang berorientasi pada proses. Kita harus lebih berani untuk lebih fokus kepada hasil. Fokus pada capaian yang dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Fokus pada capaian yang membawa kemajuan negara ini," kata Jokowi.

Alasannya, dalam beberapa tahun ini Indonesia sedang menghadapi dunia yang penuh gejolak, mulai dari geopolitik, perang dagang yang semakin memanas, dan juga perubahan iklim yang semakin nyata.

Pertumbuhan ekonomi global juga melambat, tahun ini diperkirakan hanya 3,2%. Bahkan krisis ekonomi melanda beberapa kawasan. Patut disyukuri, ekonomi dan politik Indonesia, menurut Jokowi, sangat stabil. Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di atas 5%, dan menyentuh 5,11% pada kuartal I-2024.

"Inflasi pun tetap terjaga karena Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Dalam Negeri setiap hari senin selalu bertemu dengan para kepala daerah untuk menjaga inflasi di setiap daerah. Juga pelaksanaan pemilu yang juga berjalan dengan baik. Ini semua modal dasar kita dalam membangun negara ini," kata Jokowi.

Namun untuk tumbuh lebih tinggi, untuk lebih kompetitif dengan negara-negara lain, Indonesia harus lincah, cepat, dan taktis. Indonesia harus mampu memanfaatkan peluang sekecil apapun, peluang yang sekarang ini sangat sempit.

Meski sast ini deregulasi dan debirokratisasi sudah banyak dilakukan, namun Jokowi katakan, regulasi yang tidak sinkron masih juga banyak ditemukan.

"Prosedur birokrasi yang rumit juga masih banyak di dalam praktik di lapangan. Izin diganti pertimbangan, izin diganti rekomendasi. Sama saja, mengurusnya ruwet itu. Baik di pusat maupun di daerah. Jangan ada yang tepuk tangan," kata Jokowi memperingatkan hadirin, yang ditimpali dengan gelak tawa dari para tamu.

Prosedur birokrasi yang rumit pada praktik di lapangan, akan mudah disalahkan dalam pemeriksaan dan menjadi sumber ketakutan bagi aparat pemerintah di Indonesia.

"Oleh karena itu saya berharap reformasi struktural yang telah berjalan penting untuk terus dilanjutkan. Lanjutkan sinkronisasi regulasi, lanjutkan penyederhanaan prosedur, agar pemerintah berjalan lebih efektif. Agar pemerintah berjalan lebih efisien, dan berorientasi pada hasil, bukan pada prosedur," kata Jokowi. Dok.MI/Fetry Wuryasti

Foto: BPMI Setpres

(CDE)