Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah berupaya keras menyelematkan raksasa tekstil Sritex dari kondisi krisis. PT Sri Rejeki Isman alias Sritex berada dalam krisis karena terancam dipailitkan.

Airlangga mengatakan pemerintah punya keberpihakan kepada industri padat karya yang mempekerjakan banyak masyarakat. Maka dari itu upaya penyelamatan dilakukan.

"Pemerintah memfasilitasi, yang penting industri yang mempekerjakan banyak tenaga kerja kita harus lindungi di dalam negeri. Jadi padat karya, kita pemerintah punya keberpihakan," ungkap Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Dia memaparkan sampai saat ini pemerintah sudah memastikan izin ekspor impor bagi Sritex, dengan begitu perusahaan masih bisa beroperasi dan mendapat pesanan.

Urusan lilitan utang, restrukturisasi tak bisa dibantu pemerintah. Hal itu menjadi tanggung jawab perusahaan.

"Ya pertama ekspor impor, yang kedua tentu perlu restrukturisasi, itu terkait dengan pemilik ya. Restrukturisasi kan yang berutang pemilik," jelas Airlangga.

Yang jelas, Airlangga memastikan izin ekspor untuk Sritex akan terus diberikan tanpa ada batas waktu. "Nah itu jalan terus, tidak ada batas waktu," tegasnya.

Aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek menimbulkan kekhawatiran bagi industri. Regulasi itu tertuang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Menurut Adik Dwi Putranto, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur (Jatim), aturan tersebut bisa menurunkan daya saing produk. Aturan baru soal kemasan rokok juga berpotensi menekan angka ekspor hasil tembakau hingga 35%.

"Dengan packaging seperti ini, ekspor hasil tembakau itu akan turun 35%. Di negara-negara (tujuan ekspor akan bertanya) ini apa, ini produk apa, karena itu sangat penting," katanya dalam detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Biaya produksi juga bisa bengkak hingga 18-25% jika aturan tersebut terealisasi. Oleh karena itu perlu kajian komprehensif yang tetap memperhatikan kelangsungan industri dan juga kesehatan.

"Yang jelas buat industri rokok, ini peningkatan biaya produksi. Hitungan saya meningkatnya seberapa persen sih? 18-25%, beban lagi. Ini ya makanya perlu perlulah kajian yang komprehensif untuk terkait industri-industri yang sangat strategis untuk ekonomi apalagi kesehatan juga perlu diperhatikan," ujar Adik.

Ia menjelaskan, industri hasil tembakau di Jawa Timur punya peran yang cukup krusial. Industri tersebut menyumbang hingga Rp 19,6 triliun dari sisi pajak bukan cukai.

Kemudian ada peran industri hasil tembakau dalam pembukaan lapangan pekerjaan dan solusi permasalahan pengangguran. Adik menilai industri tersebut mampu menyerap tenaga kerja hingga level lulusan SD dan SMP.

"Di Jawa Timur ini tingkat penganggurannya di usia SD sampai SMP itu tinggi banget, jawabannya adalah di industri rokok. Karena di industri rokok tidak perlu ijazah yang tinggi-tinggi, ini jawaban dari tingkat pengangguran dengan lulusan yang seperti itu, itu satu," jelas Adik.

"Kedua, banyak industri rokok di Jawa Timur, industri hasil tembakau di Jawa Timur, ada peraturan pemerintah industri harus menyerap tenaga difabel itu 1%. di Jawa Timur rata-rata industri hasil tembakau sudah menyerap difabel itu 4%," tutupnya.

Serikat buruh berencana akan melapor kepada Presiden Prabowo Subianto apabila tidak dilibatkan pada pembahasan aturan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang pengamanan produk tembakau dan rokok elektronik. Kebijakan tersebut sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan.

Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FPS RTMM SPSI) Sudarto mengatakan pihaknya menolak RPMK tersebut apabila tidak dibahas bersama pihak-pihak yang terkena dampak. Selain itu, dia juga mengusulkan revisi PP 28/2024 tentang Kesehatan lantaran memicu industri hasil tembakau (IHT) yang semakin tertekan.

"Kami akan menolak RPMK yang tidak dibahas bersama seluruh pihak-pihak yang berdampak," katanya dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Sudarto menjelaskan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah berjanji kepada pihaknya akan dilibatkan dalam pembahasan pengetatan aturan tembakau. Kesepakatan tersebut terjadi usai ribuan buruh melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Kemenkes pada 10 Oktober lalu.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai kapan akan terjadi pembahasan mengenai aturan tersebut, Sudarto bilang pihaknya sudah menanyakan kembali terkait hal itu. Dia bilang, pihak Kemenkes berusaha menepati janjinya.

"Jadi kalau Kemenkes kan sebetulnya sudah membuat kesepakatan dengan kami, kami akan diundang atau diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi. Sebelumnya, kami juga sudah tanya sih, masih dijanjikan juga sih, cuma memang harus jaga-jaga. Kalau pemerintah tidak punya etikat baik, ya jangan salahkan kami," terangnya.

Meski begitu, pihaknya telah menyiapkan sejumlah upaya apabila Kemenkes ingkar janji, seperti mendatangi Istana hingga melapor ke Prabowo. Hal tersebut dilakukan karena menyangkut hajat hidup orang banyak.

"Oh iya, kami akan laporkan (ke Prabowo), kalau memang benar-benar Kemenkes tidak punya etikat baik. Jadi, jangan kan ke Kementerian kalau memang sudah waktunya harus ke istana, ya kita juga sampaikan ke istana," terangnya.

Dia menjelaskan industri hasil tembakau (IHT) menyerap tenaga kerja yang begitu besar. Sebagian besar tenaga kerja di IHT melibatkan ibu rumah tangga dengan pendidikan yang rendah.

Dia menilai apabila industri tersebut tertekan bisa menyebabkan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk itu, dia menilai tidak mudah ada industri pengganti yang dapat menyerap tenaga kerja perempuan yang berpendidikan rendah.

"Jadi industri tembakau ini memberi ruang loh kepada kaum wanita. Pendidikan terbatas itu kadang-kadang bukan karena mereka belum mulai sekolah, karena akses mendapatkan pendidikan juga gak gampang di negara ini. Nah, itu sangat ramah untuk mereka, dan itulah lapangan kerja industri tembakau. Makanya, nggak mudah kalaupun ada industri pengganti mereka untuk bisa direkrut, mereka mendapat kesejahteraan yang sama seperti IHT, nggak mudah," jelas dia.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI memanggil Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan jajaran Kementan. Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto mengatakan rapat kerja hari ini salah satunya membahas rencana program prioritas mengejar target swasembada pangan.

Menurutnya, sektor pertanian merupakan sektor yang vital bagi masyarakat. Titiek menyebut sektor pertanian tidak hanya berperan sebagai sumber pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga berperan pada pertumbuhan ekonomi nasional.

"Tujuan akhirnya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui kemandirian pangan," kata Titiek dalam rapat kerja dengan Kementan di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Kementan juga dinilai merupakan instansi utama yang bertugas meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Untuk itu, pihaknya meminta agar kebijakan yang dilakukan terintegrasi dari hulu ke hilir.

"Kementan sebagian instansi yang menjadi leading sektor pengembangan petani di Indonesia, memiliki tugas dan fungsi utama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian melalui swaembada pangan," terangnya.

Titiek juga mengingatkan program prioritas Kementan harus berpihak kepada masyarakat. Hal itu dilakukan agar berdampak langsung utamanya untuk kesejahteraan petani.

"Kementan harus memiliki rencana program prioritas yang tepat sasaran, berpihak kepada rakyat, outpøut yang terukur, komisi IV meminta saudara menteri membuat rencana kerja serta program prioritas 2025 Kementan secara terperinci," pungkasnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III-2024 tercatat di level 4,95% secara tahunan (year on year/yoy). Badan Pusat Statistik (BPS) membeberkan penyebab pertumbuhan itu tidak sampai 5%.

Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan pertumbuhan ekonomi tidak sampai 5% di kuartal III-2024 karena ketidakhadiran faktor musiman sebagai pendorongnya. Faktor musiman yang dimaksud seperti libur panjang atau perayaan Hari Besar Keagamaan Idul Fitri/Idul Adha.

"Karena memang di kuartal III ini tidak ada faktor musiman seperti liburan atau perayaan hari besar agama dan lain-lain yang biasanya faktor-faktor musiman itu yang bisa mendorong mobilitas masyarakat maupun mendorong konsumsi masyarakat lebih tinggi," kata Amalia dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Hal itu terlihat dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang sebesar 4,91% pada kuartal III-2024, sedikit melambat dibandingkan pertumbuhan 4,93% di kuartal II-2024. Seperti diketahui, konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi terbesar dalam pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran yakni 53,08%.

"Yang relatif melambat konsumsi rumah tangganya pada kuartal III antara lain kelompok pakaian, alas kaki dan jasa perawatan. Lalu ada perumahan dan kelengkapan rumah tangga, serta kesehatan dan pendidikan," beber Amalia.

Komponen pengeluaran yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) yakni sebesar 11,69% dengan distribusi 1,29% terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas persiapan Pilkada dan PON XXI.

Kemudian penyumbang selanjutnya dari Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tumbuh 5,15% dengan distribusi 29,75% terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu konsumsi pemerintah tumbuh 4,62% dengan distribusi 7,21%, serta ekspor dan impor tumbuh masing-masing 9,09% dan 11,47%.

"Ekspor didorong oleh kenaikan nilai dan volume ekspor nonmigas. Sementara peningkatan impor didorong kenaikan impor barang modal serta bahan baku dan penolong," tutur Amalia.

Dari sisi lapangan usaha, penyumbang utama pertumbuhan ekonomi triwulan III-2024 adalah industri pengolahan, konstruksi, perdagangan, serta informasi dan komunikasi. Hal ini sejalan dengan aktivitas produksi untuk memenuhi permintaan domestik dan ekspor.

Presiden Prabowo Subianto rencananya bakal meresmikan Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur. Sebelumnya, Istana Negara di IKN sudah diresmikan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

Nah saat meresmikan Istana Negara Oktober lalu, Jokowi bilang Prabowo yang bakal meresmikan Istana Garuda di IKN. Kapan Prabowo akan meresmikan Istana Garuda?

Kepala Badan Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengaku belum tahu. Pihaknya masih menunggu perintah dari Prabowo untuk menyiapkan peresmian. Sampai saat ini belum ada perintah langsung dari Prabowo.

"Belum. Kemarin baru Istana Negara. Istana garuda tunggu jadwal istana. Belum ada perintah," ujar Basuki di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Ditanya apakah Prabowo akan mengunjungi IKN dalam waktu dekat, Basuki juga mengaku belum tahu. Sejauh ini dalam waktu yang cukup lama Prabowo akan melakukan lawatan pertamanya ke luar negeri sebagai presiden.

Basuki mengatakan mungkin setelah lawatan ke luar negeri Prabowo akan ke IKN. Tapi, dia menegaskan belum tahu kapan pastinya.

"Belum, beliau mau keluar negeri malah kan? Mungkin abis itu. Belum tahu saya," tegas Basuki.

PT Astra Honda Motor (AHM) telah meluncurkan Honda Scoopy baru di Indonesia, Selasa (5/11). Skuter matik bertampang retro tersebut merupakan generasi keenam dan mendapat sejumlah ubahan dari model sebelumnya. Apa saja?

Secara keseluruhan, Honda Scoopy baru paling banyak berubah dari segi tampilan. Kendaraan tersebut kini menggunakan headlamp atau lampu utama dengan desain crystal block. Selain itu, sepasang seinnya punya tampilan anyar dengan posisi yang agak ke bawah.

Bagian setang Honda Scoopy baru kini tak lagi telanjang, melainkan dipasangkan cover atau pelindung tambahan. Kemudian ada aksen lubang udara baru di bagian wajah kendaraan.

Honda Scoopy baru. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Bukan hanya depan, bagian belakangnya juga berubah. Pabrikan membekalinya dengan lampu ekor baru dengan aksen lengkungan yang membelah area sentral. Sementara sepasang seinnya dibuat lebih lebar dan dominan. Kemudian pelek rodanya kini menganut model palang lima.

Fiturnya juga berubah. Honda Scoopy baru sekarang menggunakan panel instrumen full digital yang memadukan kesan retro dan canggih. Kemudian soket charger ponselnya kini mengadopsi model tipe-C.

Perubahan lainnya terdapat di console box yang kini volume-nya 4 liter atau 1,3 liter lebih lega dibandingkan generasi kelima. Hal tersebut membuat pengendara bisa menaruh barang berdimensi panjang seperti botol minum.

Honda Scoopy baru. Foto: Septian Farhan Nurhuda / detikOto

Meski demikian, produsen tak melakukan ubahan di bagian mesin. Motor tersebut masih mengadopsi mesin eSP 110cc SOHC dengan teknologi PGM-FI. Pembekalan tersebut membuat motor mampu menghasilkan tenaga maksimum 6,6 kW dan torsi puncak 9,2 Nm.

Honda Scoopy baru tersedia dalam empat varian berbeda, yakni Fashion dan Energetic yang dijual seharga Rp 22,5 jutaan, serta Stylish dan Presitge yang dibanderol Rp 23,3 jutaan. Seluruhnya berstatus on the road Jakarta.

"Sejak 2010, Honda Scoopy telah banyak berevolusi sesuai tren dan kebutuhan pecinta skutik unik dan fashionable. Perubahan tampilan dari New Honda Scoopy serta fitur terbaik yang dapat meningkatkan kenyamanan berkendara diharapkan dapat semakin menunjang gaya hidup penggunanya," ujar Presiden Direktur AHM, Susumu Mitsuishi.

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Kencan Pertama Dua Motor Listrik Honda: Banyak Lebihnya!

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Wakil Ketua dan Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN). Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, Wakil Ketua dan Anggota yang dilantik merupakan usulannya.

Luhut mengatakan, sebelum dilantik dirinya telah berdiskusi untuk merumuskan saran dan rekomendasi terhadap penyelarasan kebijakan dan program di bidang ekonomi yang sejalan dengan arahan Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8%.

"Hari ini, Presiden @prabowo memberikan restu sekaligus melantik Wakil Ketua Dewan beserta Anggota Dewan Ekonomi Nasional yang telah saya ajukan. Sebelum dilantik pada hari ini, kami sudah berdiskusi banyak untuk dapat merumuskan saran dan rekomendasi strategis terhadap penyelarasan kebijakan dan program prioritas di bidang ekonomi sebagai quick wins yang sejalan dengan arahan Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen," papar Luhut di Instagram, Selasa (5/11/2024).

Luhut mengatakan, tim ini nantinya juga akan diberikan tugas oleh Prabowo untuk memantau, mengevaluasi dan memberikan rekomendasi penyelesaian hambatan program prioritas nasional.

"Kelima orang yang dipilih dan dilantik ini adalah para pakar dan praktisi profesional dan sarat pengalaman di bidangnya," imbuhnya.

Meskipun organisasinya ramping, Luhut ingin DEN punya kredibilitas yang nyata. Bukan sekedar dibentuk saja, tetapi mampu menghasilkan sesuatu yang solutif bagi arah kebijakan perekonomian bangsa.

"Saya meyakini bahwa masukan dari kami nantinya akan disusun berdasarkan data yang terverifikasi dan melalui proses penelaahan yang ketat. Dengan perumusan kebijakan yang terukur dan sinergi lintas sektor, kami bertekad mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia," terang Luhut.

Berikut ini daftar lengkap Anggota DEN yang sudah resmi dilantik Prabowo:

1. Wakil Ketua DEN: Mari Elka Pangestu

2. Anggota: Chatib Basri

3. Anggota: Arief Anshory Yusuf

4. Anggota: Haryanto Adikoesoemo

5. Anggota: Heriyanto Irawan

6. Anggota: Septian Hario Seto

7. Anggota: Firman Hidayat

Pemerintah berencana menerapkan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek melalui PP 28/2024 dan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK). Namun kebijakan ini dinilai tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kusnasi Mudi berpendapat kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek ini disusun merujuk atau mengikuti aturan serupa yang sudah berlaku di negara lain, semisal Singapura dan Australia.

"Nah RPMK ini, kenapa saya tadi bawa contoh blank packaging (kemasan tanpa merek) ini, Indonesia ini mau di apple to apple (meniru kebijakan) antara Singapura dengan Indonesia, Indonesia dengan Australia," kata Kusnasi dalam acara detikcom Leaders Forum 'Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru' di Auditorium Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

Padahal menurutnya negara-negara di dunia yang menerapkan kebijakan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek tidak memiliki industri hasil tembakau, baik dari sektor hulu (pertanian tembakau) maupun sektor produksi (produsen rokok).

Sehingga aturan pengetatan rokok seperti itu tidak memberikan dampak yang besar terhadap perekonomian mereka. Berbeda dengan Indonesia di mana industri hasil tembakau ini memberikan pendapat cukai terbesar di Indonesia dan menyerap banyak tenaga kerja.

"Di Australia itu nggak ada pertanian tembakau, enggak ada industri hasil tembakau. Singapura juga nggak ada. Mereka enggak punya petani, nggak punya industri. Indonesia punya dua-duanya," tegas Kusnasi.

Kusnasi mengatakan aturan penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek dapat semakin berdampak terhadap para petani tembakau mengingat sekitar 99% atau hampir semua hasil panen mereka diserap oleh industri rokok.

"Kalau nanti misalnya blank packaging ini akan diterapkan di Indonesia, mau ditaruh ke mana petani kita? Nasibnya petani, saya itu, mau kemana? Karena 99,9% tembakau kita itu yang beli cuma pabrik rokok," terang Kusnasi.

Untuk itu Kusnasi berharap pemerintah dapat lebih berpihak kepada para pelaku serta mereka yang terkait dengan industri hasil tembakau. Dengan begitu mereka yang bekerja di industri ini dapat terus berkontribusi terhadap perekonomian negara dengan maksimal.

"IHT ini, industri hasil tembakau ini sudah memberikan sumbang sih yang begitu luar biasa kepada negara dan masyarakat. Artinya, tolong hentikan regulasi-regulasi yang memberatkan, yang menjadi beban dari, baik itu di sektor hulu di petaninya maupun di sektor hilirnya," kata Kusnasi.

"Kalau ini diteruskan, ya apa yang menjadi kekhawatiran-kekhawatiran tadi, teman-teman dari asosiasi pedagang pasar, retail, pekerja, semuanya akan terdampak, tidak hanya di sektor hulu, petaninya saja. Kalau hilirnya kena, petaninya juga secara otomatis juga kena. Petani cengkeh juga sekarang," tegasnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rata-rata upah buruh nasional sebesar Rp 3,27 juta per bulan pada Agustus 2024. Jumlah tersebut naik 2,81% dibandingkan periode yang sama tahun lalu yaitu Agustus 2023.

"Jadi kalau kita bandingkan antara Agustus 2024 terhadap Agustus 2023, ini terjadi kenaikan upah buruh sebesar 2,81%," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers, Selasa (5/11/2024).

Amalia menyebut rata-rata upah tertinggi berada di kategori pertambangan yaitu sebesar Rp 5,23 juta. Kemudian kategori aktivitas keuangan dan asuransi juga tinggi di atas rata-rata yakni Rp 5,08 juta.

"Yang meningkat paling tinggi adalah di listrik dan gas, pertambangan dan penggalian, serta beberapa lainnya," ujar Amalia.

Sementara terendah berada di lapangan usaha kategori aktivitas jasa lainnya yaitu Rp 1,99 juta. Lapangan usaha kategori pertanian juga berada di bawah rata-rata yakni Rp 2,41 juta.

Sektor pekerjaan dengan gaji rata-rata tertinggi di Indonesia:

1. Pertambangan Rp 5,23 juta
2. Aktivitas keuangan dan asuransi Rp 5,08 juta
3. Informasi dan komunikasi Rp 4,98 juta
4. Pengadaan listrik dan gas Rp 4,83 juta
5. Real estat Rp 4,30 juta
6. Administrasi pemerintahan Rp 4,16 juta
7. Aktivitas profesional dan perusahaan Rp 4,14 juta
8. Pengangkutan Rp 3,98 juta
9. Aktivitas kesehatan Rp 3,80 juta
10. Konstruksi Rp 3,29 juta

Sektor pekerjaan dengan Gaji rata-rata terendah Indonesia:

1. Industri pengolahan Rp 3,25 juta
2. Treatment air, sampah dan daur ulang Rp 2,95 juta
3. Pendidikan Rp 2,86 juta
4. Perdagangan Rp 2,85 juta
5. Akomodasi dan makan minum Rp 2,44 juta
6. Pertanian Rp 2,41 juta
7. Aktivitas jasa lainnya Rp 1,99 juta

Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024 tentang Kesehatan dikritik pengusaha. Aturan itu disebut menimbulkan keresahan di kalangan Industri.

Menurut Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto pengetatan yang diterapkan pemerintah berpotensi menurunkan tingkat produksi. Pada akhirnya hal tersebut bisa menimbulkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Ya, idustri kan pada galau dengan PP nomor 28, apalagi terus ada RPMK. Karena ini dapat menurunkan, pasti dapat menurunkan produksi. Kalau produksi turun, berarti jam kerjanya kan turun. Jam kerja karyawan kalau tembakau yang tangan, itu kan borongan sistemnya, lama-lama kan PHK," katanya usai detikcom Leaders Forum bertajuk Mengejar Pertumbuhan Ekonomi 8%: Tantangan Industri Tembakau di Bawah Kebijakan Baru di Menara Bank Mega, Jakarta Selatan, Selasa (5/11/2024).

"Apalagi ada kebijakan yang standarisasi kemasan ini, ya ini mengkuatirkan teman-teman di industri hasil tembakau di Jawa Timur," sambung dia.

Sebagai informasi, beberapa poin diatur dalam regulasi tersebut, misalnya penyeragaman kemasan rokok tanpa identitas merek hingga zonasi larangan penjualan rokok.

Adik mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Prabowo Subianto terkait keresahan pelaku industri. Ia menegaskan jika regulasi itu benar diterapkan maka akan berdampak buruk bagi industri, termasuk mengganggu target Prabowo mengejar pertumbuhan ekonomi 8%.

"Akhirnya pengaruhnya kan perjalanan menuju 8%. Jadi industri hasil tembakau ini bisa menyumbang 1% pertumbuhan," imbuhnya.

Adik berharap ke depannya ada kolaborasi antar stakeholder terkait hingga pengusaha dalam perumusan regulasi soal rokok. Ia juga berharap Prabowo dapat menunda aturan tersebut.

"Ya kita minta moratorium ditunda dulu. Mari kita kaji bersama, pakai riset. Supaya semua ini nggak sepotong-sepotong, tapi semua by riset. Paling tidak pengusaha libatkan diriset, kita bisa mengusulkan metodologinya," tutupnya.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pihaknya akan menggelar rapat menyikapi hasil Pilpres Amerika Serikat (AS). Rapat akan digelar sore ini.

"Ya ada (arahan Prabowo) nanti. Nanti sorelah," kata Luhut di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024). Luhut menjawab pertanyaan apakah ada arahan Prabowo terkait antisipasi hasil Pilpres AS.

Luhut menegaskan kembali pihaknya akan menggelar rapat. Belum diketahui di mana rapat akan berlangsung.

"Ya (ada rapat)," singkatnya.

Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu mengatakan pihaknya sudah menganalisis soal Pilpres AS. Analisis tersebut sebagai langkah antisipasi hasil Pilpres AS untuk Indonesia.

"Kita mungkin belum saatnya memberikan pendapat tetapi kita melakukan analisa mengenai hal itu dan kita laporkan ke presiden, dalam tujuan bagaimana sebaik mungkin Indonesia mengantisipasi hasilnya. Kan kita belum tahu hasilnya," tambah Mari.

Diketahui, Pilpres AS berlangsung hari ini. Ada dua capres AS, yakni Donald Trump dan Kamala Harris.