Bisnis.com, JAKARTA - Berikut adalah kalender Jawa bulan November 2024 lengkap dengan weton yang bisa Anda manfaatkan untuk berbagai keperluan.

Mengetahui kalender Jawa bisa sangat bermanfaat buat Anda, terutama yang percaya dengan hari baik dan hari buruk.

Kalender Jawa berbeda dengan kalender Masehi. Di kalender Jawa, menggunakan dua siklus hari yaitu siklus minggun yang terdiri dari tujuh hari: Ahad, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu.

Selain itu, kalender jawa juga menggunakan siklus pekan yang terdiri dari lima pasaran: Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon.

Kalender Jawa bulan November 2024

• Jumat Pahing, 1 November 2024 = 29 Rabiul Akhir 1446 Hijriah
• Sabtu Pon, 2 November 2024 = 30 Rabiul Akhir 1446 Hijriah
• Ahad Wage, 3 November 2024 = 1 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Senin Kliwon, 4 November 2024 = 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Selasa Legi, 5 November 2024 = 3 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Rabu Pahing, 6 November 2024 = 4 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Kamis Pon, 7 November 2024 = 5 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Jumat Wage, 8 November 2024 = 6 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Sabtu Kliwon, 9 November 2024 = 7 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Ahad Legi, 10 November 2024 = 8 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Senin Pahing, 11 November 2024 = 9 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Selasa Pon, 12 November 2024 = 10 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Rabu Wage, 13 November 2024 = 11 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Kamis Kliwon, 14 November 2024 = 12 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Jumat Legi, 15 November 2024 = 13 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Sabtu Pahing, 16 November 2024 = 14 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Ahad Pon, 17 November 2024 = 15 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Senin Wage, 18 November 2024 = 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Selasa Kliwon, 19 November 2024 = 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Rabu Legi, 20 November 2024 = 18 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Kamis Pahing, 21 November 2024 = 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Jumat Pon, 22 November 2024 = 20 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Sabtu Wage, 23 November 2024 = 21 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Ahad Kliwon, 24 November 2024 = 22 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Senin Legi, 25 November 2024 = 23 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Selasa Pahing, 26 November 2024 = 24 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Rabu Pon, 27 November 2024 = 25 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Kamis Wage, 28 November 2024 = 26 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Jumat Kliwon, 29 November 2024 = 27 Jumadil Awal 1446 Hijriah
• Sabtu Legi, 30 November 2024 = 28 Jumadil Awal 1446 Hijriah

Itulah kalender Jawa bulan November 2024 lengkap dengan weton.

Bisnis.com, JAKARTA - Peta politik di Indonesia kian dinamis jelang pencoblosan Pilkada Serentak yang akan terjadi pada 27 November 2024. Kandidat calon kepala daerah pun berebut restu dari Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden Prabowo Subianto mengunjungi Bali pada hari ini Minggu (3/11/2024) sore. Kunjungan Prabowo ke Pulau Dewata dilakukan usai meninjau proyek swasemabda pangan atau Food Estate di Marauke, Papua Selatan.

Prabowo disambut oleh Calon Gubernur Bali Made Muliawan Arya alias De Gadjah beserta calon Bupati yang diusung oleh Gerindra dan partai koalisi. Pertemuan dilakukan di restoran Bendega, Kota Denpasar yang merupakan restoran milik mantan Walikota Denpasar yang saat ini menjabat sebagai anggota DPD RI, Rai Mantra.

Mantan Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika juga hadir. Prabowo menyebut Mangku Pastika merupakan teman satu kamarnya ketika di Akademi Militer Magelang.

Dalam sambutannya saat bertemu Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung Partai Gerindra bersama partai koalisi lainnya di Restoran Bendega, Kota Denpasar, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan terbuka menyatakan kepada pasangan Mulia-PAS.

Menurut Prabowo, pasangan Mulia-PAS khususnya Made Muliawan Arya atau De Gadjah sudah dikenalnya dengan baik.

"Pendapat saya, saya sangat gembira, nanti saya bisa kerja sama dengan Gubernur yang saya kenal hatinya. Saya kira saudara-saudara mengerti maksud saya," jelas Prabowo, Minggu (3/11/2024).

Awalnya, Prabowo tidak menyebutkan nama, akan tetapi setelah diminta oleh audiens yang hadir, Prabowo kemudian secara spesifik menyebutkan nama pasangan Mulia-PAS.

"Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil," ujar Ketum Gerindra tersebut.

Made Mulyawan atau yang akrab disapa De Gadjah merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Bali, dan sejak lama dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. De Gadjah sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Denpasar, kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Bali pada Pemilu 2024.

Sedangkan Putu Agus Suradnyana (PAS) merupakan mantan Bupati Buleleng dua periode. PAS sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan dan pernah menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng.

Tak berhenti di situ. Prabowo langsung tancap gas ke Solo untuk bertemu dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) pada Minggu malam.

Pada kesempatan itu, keduanya melakukan pertemuan di Angkringan Omah Semar Solo. Jokowi berbincang sekaligus menikmati makanan khas Solo. Usai melakukan pertemuan selama 1 jam, Prabowo sempat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, termasuk makanan pada malam itu.

"Makan nasi goreng Jawa, enak," katanya dilansir Antara.

Disinggung soal pembahasan pada perbincangan tersebut, Presiden Prabowo hanya menjawab singkat.

"Masalah ini dan itu," katanya.

Berbeda dengan Prabowo, Jokowi hanya melempar senyum kepada wartawan tanpa menyampaikan sepatah kata pun.

Namun, makan malam di angkringan itu tidak hanya tertutup untuk Prabowo dan Jokowi. Pasalnya, Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Calon Wali Kota Surakarta Respati Ardi.

Seperti diketahui, Ahmad Luthfi dan Respati Ardi memang dekat dengan keluarga Jokowi. Bahkan, Gibran Rakabuming, putra sulung Jokowi yang kini menjabat sebagai Wapres RI, ikut mengantar Ahmad Luthfi dan Taj Yasin saat pendaftaran ke KPU Jateng beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Respati Ardi merupakan pengurus DPC Partai Gerindra Kota Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati mengaku tidak sempat berbincang dengan Prabowo maupun Jokowi.

"Tadi ketemu, menyapa [Jokowi dan Prabowo]. Akan tetapi, enggak sempat ngobrol," katanya.

Perbesar

Manuver Ridwan Kamil

Beberapa hari sebelumnya, Calon gubernur Jakarta nomor urut 01 Ridwan Kamil (RK) dan Presiden Prabowo terpantau makan malam bersama di Restoran Garuda, Sabang, Jakarta Pusat pada Kamis (31/10/2024).

Dalam pertemuan tersebut, RK mengklaim mendapat arahan dan pesan langsung dari Prabowo. Orang nomor 1 di RI itu menekankan pentingnya kolaborasi dalam koalisi jelang Pilkada Serentak 2024 yang digelar pada 27 November 2024.

“Intinya, apa-apa yang bisa dikolaborasikan untuk koalisi ini dalam satu frekuensi itu memang diarahkan begitu,” ujarnya pada awak media di Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024).

Ridwan menambahkan bahwa Prabowo berharap pasangan calon dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) dapat memenangkan Pilkada agar terjadi harmonisasi antara koalisi di pusat dan daerah.

“Kan beliau pimpinan koalisi KIM, saya wajah KIM di Pilkada Jakarta, jadi waktu tinggal 3 minggu, tentunya beliau berharap pasangan dari KIM inilah yang nanti memimpin Jakarta supaya koalisi pusat dan koalisi daerah bisa satu irama,” kata mantan Gubernur Jabar tersebut.

Sehari berselang, Ridwan Kamil mendatangi ediaman Jokowi di Solo pada Jumat 1 November 2024 sore WIB. Berdasarkan pantauan, mantan Gubernur Jawa Barat itu tiba kediaman Jokowi di Kelurahan Sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, pada pukul 14.32 WIB.

Ridwan Kamil langsung menuju ruang transit sebelum akhirnya masuk ke rumah pribadi mantan Presiden RI ke-7 tersebut. Ketika ditanya tentang agenda apa yang membawa Ridwan Kamil ke Solo, Kang Emil mengatakan bahwa dirinya ingin belajar.

Apalagi, Jokowi juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelum dua periode memimpin Indonesia.

"Saya datang sebagai yang dulu membantu Pak Jokowi, sebagai Gubernur Jawa Barat , bertanya tentang pengalaman beliau khususnya teknis tentang Jakarta," kata Ridwan Kamil.

"Pak Jokowi kan dulu Gubernur Jakarta juga. Untuk membekali saya hal-hal terkait Jakarta," ujarnya.

Jokowi dan Ridwan Kamil berbicara empat mata. Sebelum membuka pembicaraan, calon Gubernur DKI Jakarta tersebut juga sempat memberikan oleh-oleh kepada Jokowi.

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto bertemu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di angkringan Omah Semar di Solo, Jawa Tengah, Minggu malam (4/11/2024).

Prabowo dan Jokowi masing-masing memakai kemeja berwarna biru dan putih sambil berbincang sekaligus menikmati makanan warga Solo tersebut.

Usai melakukan pertemuan selama 1 jam, Prabowo sempat menjawab beberapa pertanyaan dari wartawan, termasuk makanan pada malam itu.

"Makan nasi goreng Jawa, enak," katanya Prabowo dilansir dari Antara, Senin (4/11/2024).

Disinggung soal pembahasan pada perbincangan tersebut, Presiden Prabowo hanya menjawab singkat.

"Masalah ini dan itu," ucapnya.

Berbeda dengan Prabowo, Jokowi hanya melempar senyum kepada wartawan tanpa menyampaikan sepatah kata pun.

Pada kesempatan yang sama, terlihat pula Calon Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dan Calon Wali Kota Surakarta Respati Ardi yang kebetulan makan di tempat yang sama.

Namun, Respati mengaku tidak sempat berbincang dengan Prabowo maupun Jokowi.

"Tadi ketemu, menyapa [Jokowi dan Prabowo]. Akan tetapi, kami enggak sempat ngobrol," ujar Respati.

Bisnis.com, JAKARTA--Kejaksaan Agung mengungkap bahwa tersangka eks Dirjen Perkeretaapian pada Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahyono diduga menerima uang gratifikasi Rp2,6 miliar.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengatakan bahwa tersangka Prasetyo Boeditjahyono terima uang Rp2,6 miliar melalui dua tahapan.

Dia menjelaskan tahap pertama, tersangka Prasetyo Boeditjahjono menerima fee lewat pejabat pembuat komitmen (PPK) terdakwa Nur Setiawan Sidik sebesar Rp1,2 miliar dan tahap kedua sebesar Rp1,4 miliar dari PT WTJ.

"Jadi total dia menerima uang yaitu sebesar Rp2,6 miliar," tuturnya di Kejaksaan Agung Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Qohar mengemukakan akibat perbuatan tersangka Prasetyo Boeditjahjono tersebut, pembangunan jalan kereta api Besitang-Langsa kini tidak dapat difungsikan lagi.

"Jalur tersebut mengalami amblas atau penurunan daya tanah dan tidak dapat teruji," katanya.

Menurutnya, berdasarkan hasil audit BPKP, negara telah mengalami kerugian sebesar Rp1.157.087.853.322. Dia juga menjelaskan bahwa tersangka Prasetyo Boeditjahjono kini telah ditahan selama 20 hari ke depan setelah diringkus di Hotel Arti Sumedang Jl Mayor Andurrahman Nomor 225 Kotakaler, Kecamatan Sumadang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

"Tersangka ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA--Kejaksaan Agung menangkap mantan Dirjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Prasetyo Boeditjahjono di Hotel Arti Sumedang Jl Mayor Andurrahman Nomor 225 Kotakaler, Kecamatan Sumadang Utara, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Qohar mengemukakan Prasetyo Boeditjahyono telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat perintah surat penyidikan nomor 55/fd2/fd:2/10/2023 ter tanggal 4 Oktober 2023.

Dia mengatakan bahwa eks Dirjen tersebut ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus korupsi pembangunan jalan kereta api pada Balai Teknik Perkeretaapian di Medan Tahun 2017-2023 yang merugikan negara hingga Rp1,1 triliun.

"Terakhir jabatan saudraa PB ini menjabat sebagai ahli menteri bidang teknologi, lingkungan dan energi pada kemenhub," tuturnya di Kejaksaan Agung, Minggu (3/11/2024).

Dia juga membeberkan peran tersangka Prasetyo Boeditjahyono memerintahkan kuasa pengguna anggaran yaitu terdakwa Nur Setiawan Sidik memecah pekerjaan konstruksi pekerjaan pembangunan jalan kereta api menjadi 11 paket.

"Kemudian dia meminta kuasa pengguna anggaran NSS agar memenangkan 8 perusahaan dalam proses tender atau lelang," katanya.

Selain ditetapkan sebagai tersangka, Prasetyo Boeditjahyono juga langsung ditahan selama 20 hari ke depan sesuai KUHAP.

"Tersangka melanggar pasal 2 atau pasal 3 juncto pasal 18 uu nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tipikor sebagaimana yang diubah dalam uu nomor 20 tahun 2021 atas perubahan atas uu nomor 31 tahun 1999 pemberantasan tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP," ujarnya.

Bisnis.com, DENPASAR - Presiden Prabowo Subianto mendukung secara terbuka pasangan calon Gubernur Bali Made Muliawan Arya - Putu Agus Suradnyana (Mulia - Pas) di Pilkada 2024.

Dalam sambutannya saat bertemu Calon Gubernur, Bupati dan Walikota yang diusung Partai Gerindra bersama partai koalisi lainnya di Restoran Bendega, Kota Denpasar, Prabowo yang juga Ketua Umum Partai Gerindra tersebut dengan terbuka menyatakan kepada pasangan Mulia - PAS.

Menurut Prabowo, pasangan Mulia - Pas khususnya Made Muliawan Arya atau De Gadjah sudah dikenalnya dengan baik, "Pendapat saya, saya sangat gembira, nanti saya bisa kerja sama dengan Gubernur yang saya kenal hatinya. Saya kira saudara-saudara mengerti maksud saya," jelas Prabowo, Minggu (3/11/2024).

Awalnya Prabowo tidak menyebutkan nama, akan tetapi setelah diminta oleh audiens yang hadir, Prabowo kemudian secara spesifik menyebutkan nama pasangan Mulia - Pas.

"Saya berharap, saya berdoa, saya menganjurkan, saudara Made Muliawan Arya terpilih sebagai Gubernur Bali. Dengan dibantu oleh Bapak Putu Agus Suradnyana sebagai wakil," kata Prabowo.

Made Mulyawan atau yang akrab disapa De Gadjah merupakan Ketua DPD Partai Gerindra Bali, dan sejak lama dikenal dekat dengan Prabowo Subianto. De Gadjah sempat menjabat sebagai Anggota DPRD Kota Denpasar, kemudian terpilih sebagai anggota DPRD Bali pada Pemilu 2024.

Sedangkan Putu Agus Suradnyana (PAS) merupakan mantan Bupati Buleleng dua periode. PAS sebelumnya merupakan kader PDI Perjuangan dan pernah menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Buleleng.

Selain itu, Prabowo juga menyebut akan meminta nama Calon Bupati dan Walikota yang baik untuk didukung di Pilkada 2024.

Menurut Prabowo memberi dukungan tidak harus dengan mengumpulkan massa yang banyak di satu tempat. Model kampanye yang lebih efisien saat ini dengan bertemu tokoh-tokoh, membuat pernyataan dukungan melalui video kemudian disebarkan ke masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA – Dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terdapat sejumlah lembaga penting yang berperan dalam mendukung tugas presiden dan wakil presiden.

Lembaga Negara yang dimaksud seperti Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dipimpin Sekretaris negara dan Sekretariat Kabinet yang dipimpin sekretaris kabinet.

Meski keduanya memiliki tujuan yang sama dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, terdapat perbedaan sekretaris negara dan sekretaris kabinet yang signifikan, terutama dalam menjalankan fungsi dan tugas.

Berdasarkan draf Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih yang diterima oleh Bisnis, terdapat sejumlah nonmelaktur yang menarik yaitu, Sekretariat Kementerian dan Sekretariat Militer yang dinaungi oleh Kemensesneg.

Lantas, apa saja perbedaan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Kementerian, dan Sekretariat Militer?

Kepala Kantor Komunikasi Istana Kepresidenan Hasan Nasbi menjelaskan bahwa Sekretariat kementerian merupakan unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri suatu kementerian.

“Sekretariat kementrian itu seperti sesmen atau dulu sekjen di kementrian lain. Di semua kementrian ada. Di Setneg juga ada [namanya] Sesmensesneg,” ujarnya kepada Bisnis, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, Hasan juga menekankan bahwa Sekretariat Militer pun bukan merupakan nomenklatur baru, tetapi sudah ada sejak lama.

“Sesmil itu sudah lama ada. Bukan nomenklatur baru,” tandas Hasan.

Berikut Perbedaan Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Kementerian, dan Sekretaris Militer:

Sekretariat Negara

Kementerian Sekretariat Negara adalah kementerian yang dipimpin oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) dan berkedudukan di bawah serta bertanggung jawab kepada Presiden.

Sejak awal dibentuknya hingga sekarang, tugas Kementerian Sekretariat Negara pada umumnya adalah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara.

Adapun, dalam pemerintahan Prabowo Subianto fungsi dari Sekretariat Negara:

Pemberian dukungan teknis dan administrasi:

a. kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wapres dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan

negara;

b. Menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas AD, AL, dan AU, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira TNI dan Polri, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, yang wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wapres beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;

c. serta analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian Rancangan PerUUan, penyelesaian dan penanganan terkait dengan litigasi, permasalahan hukum, penyelesaian Rancangan Keppres mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, kewarganegaraan RI, ekstradisi, dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional;

d. serta analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, LNS, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri, serta penyiapan dan analisis bahan kebijakan Menteri;

e. serta dalam pengangkatan, pemberhentian, dan pensiun pejabat negara, pejabat pemerintahan, pejabat lainnya, dan ASN yg wewenang penetapannya berada pada Presiden, serta pemberian dukungan teknis kepada Tim Penilai Akhir;

f. serta analisis dalam pengkajian, pemberian rekomendasi, dan penyelesaian masalah kebijakan dan program pemerintah;

g. serta analisis dalam penyelenggaraan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden dan penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden;

h. serta analisis pelaksanaan penerjemahan, serta pembinaan jabatan fungsional penerjemah dan analis kerja sama;

i. serta analisis dalam pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Kementerian;

➢ Pembinaan, penataan, dan pengembangan ASN, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian;

➢ Koordinasi dan perumusan peruuan serta pelaksanaan advokasi hukum dan litigasi dilingkungan Kementerian;

➢ koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian, serta pengelolaan arsip kepresidenan, pemberian dukungan prasarana dan sarana untuk mantan Presiden, mantan Wakil Presiden, dan pejabat negara tertentu, serta dukungan administrasi kepada Dokter Kepresidenan;

➢ pengelolaan BMN yang menjadi tanggungjawab Kementerian;

➢ penyelenggaraan koordinasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara Pemerintah Indonesia dengan mitra pembangunan, dan penanganan administrasi perjalanan dinas luar negeri;

➢ pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian; dan

➢ pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Wapres serta.

Sekretaris Kabinet

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, dijelaskan bahwa Sekretariat Kabinet merupakan Lembaga Pemerintah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

Sekretariat Kabinet dipimpin oleh Sekretaris Kabinet. Sekretariat Kabinet mempunyai tugas memberikan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun untuk tugas Sekretariat Kabinet adalah melakukan:

• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
• Penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan;
• Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
• Pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden;
• Penyampaian rekomendasi atas hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum;
• Penyiapan, pengadministrasian, penyelenggaraan, dan pengelolaan sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, penyiapan naskah bagi Presiden dan/atau Wakil Presiden, pelaksanaan penerjemahan, serta penyelenggaraan hubungan kemasyarakatan dan keprotokolan;
• Penyelenggaraan dukungan teknis dan administrasi dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Jabatan Pimpinan Tinggi Utama, Jabatan Pimpinan Tinggi Madya, dan Pejabat lainnya melalui Tim Penilai Akhir;
• Penyelenggaraan pembinaan Jabatan Fungsional Penerjemah;
• Pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia di lingkungan Sekretariat Kabinet;
• Pemberian pelayanan dan dukungan administrasi perencanaan, keuangan, penyediaan sarana dan
• prasarana, pengelolaan barang milik negara, serta pelayanan dan dukungan administrasi lainnya di
• lingkungan Sekretariat Kabinet;
• Pengumpulan, pengolahan, dan pemberian dukungan data dan informasi serta penyediaan sarana dan prasarana pengembangan teknologi informasi di lingkungan Sekretariat Kabinet;
• Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sekretariat Kementerian

Sekretariat kementerian adalah unit kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri suatu kementerian. Contoh sekretariat kementerian, seperti Sekretariat Kementerian Koordinator, yang dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator (Sesmenko) , Sekretariat Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal.

Sementara itu, Sekretariat kementerian memiliki tugas-tugas, seperti:

• Koordinasi pelaksanaan tugas
• Pembinaan
• Pemberian dukungan administrasi
• Pengelolaan barang milik negara
• Layanan pengadaan barang dan jasa
• Penyusunan rencana, program, dan anggaran
• Penyusunan peraturan perundang-undangan
• Pelaksanaan advokasi hukum

Sekretariat Militer

Sekretariat Militer merupakan bagian dari Kementerian Sekretariat Negara yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang wewenangnya berada pada Presiden, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing.

Sementara itu, fungsi dari Sekretariat Militer adalah:

• Pemberian dukungan teknis dan administrasi personel Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berkaitan dengan pengangkatan atau pemberhentian dalam jabatan serta kepangkatan perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia serta pengangkatan atau pemberhentian dari dinas keprajuritan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
• Koordinasi penyelenggaraan pengamanan fisik dan nonfisik bagi Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing;
• Pelaksanaan kegiatan teknis dan administrasi penganugerahan gelar pahlawan, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang wewenang penetapannya berada pada Presiden;
• Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait mengenai penganugerahan tanda jasa dan tanda kehormatan secara imbal balik antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah negara asing;
• Pembinaan personel dan pemberian petunjuk teknis di bidang pengamanan kepada Ajudan Presiden, Ajudan Wakil Presiden, Ajudan Istri/Suami Presiden, Ajudan Istri/ Suami Wakil Presiden, Ajudan Tamu Negara Asing, Dokter Pribadi Presiden, Dokter Pribadi Wakil Presiden, Staf Khusus Presiden dan Staf Khusus Wakil Presiden, serta pembinaan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet;
• Pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Militer Presiden; dan
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden dan Menteri.

Bisnis.com, JAKARTA - Calon gubernur Jakarta nomor urut 1, Ridwan Kamil membantah tudingan terkait pembagian beras dan minyak goreng gratis kepada masyarakat dalam kampanye yang digelar tim Ridwan Kamil-Suswono (RIDO).

Ridwan Kamil mengatakan tidak ada pembagian gratis, justru yang ada hanyalah pasar sembako murah, di mana warga dapat membeli bahan pokok dengan harga murah.

“Nah itu aja, itu adalah gudang pasar sembako yang nanti dibeli oleh warga di acara-acara. Jadi difitnah seolah-olah itu pembagian gratis, [padahal sebenarnya] enggak, warga itu membeli dengan harga murah,” kata Ridwan Kamil di Telaga Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (3/11/2024)

Dirinya juga menyinggung terkait program pangan murah yang juga dilakukan oleh pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI nomor urut tiga Pramono Anung- Rano Karno.

“Pasangan 03 juga kan melakukan apa bedanya, cuma ya hobi diviralkan dengan cara seperti ini. Clear ya?” tegasnya.

Sebagaimana diketahui, pada debat dengan tema besar seputar ekonomi dan kesejahteraan sosial ini, Ridwan Kamil alias RK menyinggung terkait persoalan pangan.

Sebelumnya, RK berjanji mengembangkan segmen ekonomi kecil, dalam hal ini pasar. “Pasar bisa kita kembangkan menjadi pasar besar dunia, di industri halal misalkan,” katanya di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024) malam.

Selain itu, dia juga berjanji menyelesaikan permasalahan lapangan pekerjaan, dengan menyediakan 600.000 kesempatan di sektor formal, kemudian 300.000 di sektor UMKM, dan 100.000 di padat karya dalam program Rp1 miliar per RW.

Pada segmen ekonomi yang lebih besar, dia bercita-cita menghadirkan pusat pertumbuhan bisnis di Jakarta sekaligus menggenjot UMKM. Salah satunya melalui akademi digital untuk 100.00 Gen Z.

Sementara itu, di bidang pendidikan, pihaknya berjanji untuk memberikan pendidikan gratis di sekolah swasta dari tingkat SD hingga SMA, serta mengurangi beban guru di bidang administratif.

Terkait kesehatan, pasangan tersebut menjanjikan prioritas kepada lansia dan disabilitas dengan program dokter keliling hingga mobil curhat keliling.

Sementara itu soal pangan, RK-Suswono berjanji melanjutkan program makan gratis sebagaimana dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Langkah-langkah lain yang akan dilakukan adalah melakukan kontrak kerjasama dengan daerah-daerah pemasok atau penghasil pangan.

“Kedua, menghadirkan sembako murah dengan menambah anggaran subsidi pangan, sehingga banyak yang bisa mengakses dan memperbanyak distribusi, sehingga rakyat tidak perlu antre panjang,” imbuh Suswono.

Terakhir, paslon tersebut berjanji memanfaatkan lahan terlantar untuk dijadikan gerakan terwujudnya urban farming atau pertanian kota.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya membeberkan bahwa jumlah tersangka kasus judi online telah bertambah, kini menjadi 16 tersangka dari yang sebelumnya 14 tersangka.

Direktur Reserse Kriminal Umum pada Polda Metro Jaya, Kombes Pol Wira Satya Triputra mengatakan bahwa dua orang tersangka itu salah satunya adalah pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sedangkan satu orang lagi dari sipil.

Dia menjelaskan bahwa dua tersangka baru tersebut sudah diamankan dan langsung dilakukan penahanan terhadap keduanya.

"Kita sudah melakukan penangkapan lagi terhadap dua orang tersangka lainnya. Jadi total jumlah tersangka saat ini ada 16 orang tersangka," kata Satya di Jakarta, Minggu (3/11/2024).

Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi menilai bahwa tim penyidik tidak hanya melakukan penangkapan terhadap para tersangka saja, tetapi juga akan memburu aset tersangka yang terkait dengan kasus judi online.

"Kami akan terus melakukan penangkapan kepada semua para pelaku dan menyita semua aset-aset hasil kejahatan," ujarnya.

Sebelumnya, polisi telah mengamankan 14 orang terkait dengan perkara dugaan judi online, di mana 11 orang di antara pelaku itu terdapat oknum yang diduga pegawai dari Komdigi.

Oknum Komdigi tersebut turut ditangkap karena menyalahgunakan wewenang. Alih-alih memblokir situs judi online (Judol), malahan membiarkan situs judi online tetap beredar di Indonesia.

Polda Metro Jaya tidak hanya melakukan penangkapan terhadap para pelaku, tetapi tim penyidik Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di Kantor Komdigi selama 1 jam lamanya dan mengamankan sejumlah barang bukti terkait kasus judi online itu.

Polda Metro Jaya mengungkapkan bahwa oknum pegawai Komdigi yang diduga terlibat kasus judi online di Kota Bekasi mendapatkan keuntungan Rp8,5 juta per situs.

Seorang pegawai dari Komdigi yang belum diketahui identitasnya tersebut mengatakan terdapat 1.000 situs judi online yang dijaga olehnya agar tak kena blokir dan 4.000 situs yang dilaporkan ke atasannya untuk diblokir.

Pelaku mengaku mendapatkan senilai Rp8,5 juta dari tiap situs judi online yang tak diblokir. Dari hasil menjaga situasi itu, dia bahkan dapat memberi upah sejumlah pegawai sebagai admin dan operator senilai Rp5 juta tiap bulannya.

Bisnis.com, JAKARTA – Belum ada satu bulan Presiden Prabowo Subianto memimpin Indonesia, tetapi banyak gebrakan darinya yang cukup menarik perhatian. Salah satunya dalam merombak daftar kementerian di Kabinet Merah Putih.

Tidak hanya mengangkat dan melantik 137 posisi atau jabatan dengan 136 orang di dalam di pemerintahannya, tetapi beberapa Kementerian kini tak lagi berada di bawah Kementerian Koordinator (Kemenko). Salah satunya Kementerian Keuangan.

Berdasarkan draf Bagan Struktur Organisasi Kementerian Kabinet Merah Putih yang diterima oleh Bisnis, terdapat empat kementerian yang langsung berada di bawah naungan Presiden Ke-8 RI itu.

Pertama, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) yang dinahkodai oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Kedua, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dengan Sri Mulyani Indrawati yang akan memimpin instansi ini. Ketiga, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PANRB) yang dikomandoi oleh Menteri PANRB Rini Widyantini.

Keempat, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) yang dipimpin oleh Rachmat Pambudy.

Sebelumnya, Kemenkeu berada di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian saat berada di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo. Namun, saat memasuki rezim Pemerintahan Prabowo aturan ini berubah.

Bisnis.com, JAKARTA - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ingin angkutan umum trem Autonomus yang ada di Solo, Jawa Tengah diterapkan di kota lain di Indonesia.

Gibran menjelaskan bahwa angkutan umum yaitu trem autonomus akan digunakan jadi salah satu transportasi untuk masyarakat Solo.

Menurutnya, trem autonomus tersebut ramah lingkungan karena menggunakan teknologi baterai agar bisa berjalan untuk mengantarkan masyarakat Solo dari satu titik ke titik lainnya.

"Angkutan umum massal ini dapat menjadi solusi transportasi di daerah yang padat penduduk, salah satunya Surakarta," tutur Gibran dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (3/11).

Menurutnya, trem autonomus tersebut juga sudah menjalani ujicoba kelayakan dan jalan di wilayah Surakarta. Menurut Gibran, sistem transportasi yang ramah lingkungan dan modern akan terus digenjot di Tanah Air.

"Secara khusus, Kota Surakarta [Solo] kini telah berinovasi menghadirkan angkutan umum massal yang menggunakan energi baterai untuk mobilitas yang lebih bersih dan efisien," katanya.

Gibran menyebut transportasi yang memiliki sumber daya baterai tidak hanya akan meningkatkan aksesibilitas transportasi umum, tetapi juga mendukung pengurangan emisi karbon.

Menurutnya, hal tersebut sudah sejalan dengan salah satu program prioritas pemerintah Presiden Prabowo terkait pengurangan karbon untuk lingkungan yang lebih baik.

"Saya menyambut baik pelaksanaan uji coba ini dan berharap teknologi transportasi serupa juga dapat direplikasi di kota-kota lain di Indonesia," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menilai ada oknum yang mencoba mengendalikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait fasilitas jet pribadi anak Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Kaesang Pangarep, yang dikatakan bukan gratifikasi.

Menurutnya, hukum harus berkeadilan dan tidak bisa tebang pilih meskipun Kaesang merupakan anak Jokowi. Dia menegaskan hal tersebut bakal menjadi catatan bagi rakyat.

Dia melanjutkan bahwa seharusnya pihak-pihak tersebut tidak boleh melakukan tindakan dengan tidak adil hanya karena melihat latar belakang Kaesang sebagai anak dari mantan Kepala Negara, bukan rakyat biasa dalam perkara gratifikasi tersebut.

“Hukum itu harus berkeadilan. Rakyat akan mencatat itu ketika negara yang seharusnya berbasis hukum ternyata menjadi negara kekuasaan,” katanya dalam keterangan resmi, Minggu (3/11/2024).

Hasto mengatakan penegakan hukum tidak boleh melihat latar belakang keluarga meskipun hal tersebut menyangkut anak seorang presiden yang sedang menjabat.

Dia mengaskan persoalan gratifikasi penerimaan fasilitas jet pribadi yang menyangkut anak presiden tersebut merupakan hal serius.

“Ini akan menjadi problem yang serius, yang membuat kita sebagai bangsa akan terpuruk,” imbuhnya.

Hasto lantas meminta pemberi fasilitas jet pribadi membuka penerbangan ke Amerika Serikat (AS) dengan harga Rp 90 juta untuk digunakan rakyat.

Menurutnya, fasilitas tersebut merupakan gratifikasi apabila penyedia tidak bisa memberikan hal yang sama kepada anak muda rakyat Indonesia lainnya.

“Kalau begitu yang bersangkutan harus memberikan kesempatan yang sama untuk rakyat bisa ke AS dengan private jet seharga Rp 90 juta,” katanya.

Hasto mengatakan tindakan Kaesang bisa dianggap gratifikasi apabila pemberi fasilitas tak bisa menyediakan hal tersebut untuk rakyat yang dianggap setara dengan kedudukan Kaesang.

“Sekiranya yang pemilik pesawat itu tidak mampu, ya dia [Kaesang] telah melakukan tindak pidana gratifikasi,” pungkas Hasto.