Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan 2.109 personel untuk pengamanan aksi demonstrasi buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) di di kawasan Patung Kuda Monumen Nasional (Monas), Jakarta.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ary Syam Indradi menyampaikan dari 2.109 personel terdapat BKO dari Polda Metro sebanyak 1.133 personel. Sementar, sisanya dari Satgas Res sebanyak 976 anggota.

"Personel pengamanan aksi unjuk rasa buruh dan mahasiswa lainnya di wilayah hukum Polda Metro Jaya sebanyak 2.109 orang," ujarnya kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Dia mengimbau kepada pendemo agar melakukan aksi unjuk rasa dengan mematuhi aturan hukum yang berlaku dan tidak melakukan provokasi massa.

Di samping itu, dia meminta kepada masyarakat agar menghindari jalur di kawasan patung kuda Monas dan diimbau untuk mencari rute alternatif lain.

"Kepada semua pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban sehingga Kegiatan aksi unjuk rasa nanti dapat berjalan dengan aman dan tertib," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Ditlantas Polda Metro Jaya telah menutup ruas jalan di kawasan patung kuda monas. Dengan begitu, arus lalu lintas menuju arah Jalan Medan Merdeka Barat maupun arah Jalan Budi Kemuliaan telah dialihkan.

Sebagai informasi, massa demo akan berkumpul di kawasan Patung Kuda Monas, Jakarta mulai pukul 09.00 WIB, dan mulai melakukan aksi pada 10.00 WIB. Diperkirakan peserta aksi demonstrasi mencapai ribuan orang.

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Jawa Barat (Jabar) merespons soal Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) yang mengabulkan gugatan praperadilan Pegi Setiawan.

Kepala Bidang Hukum (Kabidkum) Polda Jabar Kombes Nurhadi Handayani menyampaikan bahwa pihaknya akan segera menjalankan perintah Hakim PN Bandung.

"Penyidik akan menindaklanjuti apa yang telah dibacakan pak Hakim. Kita tetap patuh hukum," ujarnya kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Dia menyampaikan pembebasan Pegi akan segera dilakukan. Di samping itu, Nurhadi menyebutkan bahwa pihaknya belum berniat untuk memberikan kompensasi untuk Pegi.

"Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi dan segalanya. Jadi dihentikan penyidikan dan segera dibebaskan," tambahnya.

Sementara itu, Nurhadi belum dapat memastikan Polda Jawa Barat akan memburu terduga pelaku lainnya di kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon karena harus dikoordinasikan dengan penyidik.

"Nanti kita akan koordinasi dengan penyidik. Nanti penyidik yang menentukan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PN Bandung menetapkan surat ketetapan tersangka terhadap Pegi dengan nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM per tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan tidak sah.

"Surat ketetapan [tersangka] nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM tanggal 21 Mei 2024 Atas nama Pegi Setiawan beserta Surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," Hakim tunggal Eman Sulaeman, di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Selanjutnya, Eman memerintahkan kepada Polda Jawa Barat (Jabar) untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan serta melepaskannya dari tahanan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) telah mengabulkan gugatan praperadilan dari Pegi Setiawan atas penetapan tersangka di kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon.

Dengan demikian, surat ketetapan tersangka terhadap Pegi dengan nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM per tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan tidak sah oleh PN Bandung.

"Surat ketetapan [tersangka] nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM tanggal 21 Mei 2024 Atas nama Pegi Setiawan beserta Surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," Hakim tunggal Eman Sulaeman, di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Selanjutnya, Eman memerintahkan kepada Polda Jawa Barat (Jabar) untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan serta melepaskannya dari tahanan.

"Intinya permohonan praperadilan dari pemohon dikabulkan," pungkasnya.

Sebagai informasi, Ditreskrimum Polda Jabar dan Bareskrim Mabes Polri meringkus Pegi pada Selasa (21/5/2024). Dia ditangkap di Bandung saat dengan status buruh bangunan.

Adapun, Polda Jabar juga menetapkan Pegi sebagai DPO tunggal dan menghapus dua buron lainnya seperti Dani dan Andi. Sebab, terdapat sejumlah keterangan yang berbeda terkait jumlah DPO dalam kasus ini.

"Setelah kami lakukan penyelidikan mendalam, ternyata 2 nama yang disebutkan selama in itu hanyalah asal-asalan. Jadi tidak ada tersangka lain," ujar Dirkrimum Polda Jabar Kombes Surawan kepada wartawan dikutip, Senin (27/5/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Hasil exit poll Pemilu Prancis putaran kedua menunjukkan bahwa koalisi sayap kiri New Popular Front (NPF) berpotensi menguasai kursi parlemen.

Dilansir Al-Jazeera, lembaga jajak pendapat setempat memperkirakan NPF akan unggul dari koalisi berhaluan tengah Ensemble pimpinan Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta partai sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen.

Namun demikian, tidak ada satu kelompok pun yang dinyatakan menang mutlak dengan suara mayoritas. NPF diproyeksikan meraih 177 kursi, Ensemble 148 kursi, sementara RN mendapatkan 142 kursi.

Kondisi itu disebut membuat situasi politik Prancis diliputi ketidakpastian. Pasalnya, konferensi tingkat tinggi (KTT) NATO akan digelar pada 9 Juli dan Olimpiade Paris menanti tiga pekan lagi.

Perdana Menteri (PM) Prancis Gabriel Attal mengatakan bakal mengundurkan diri pada hari ini, tetapi menyatakan siap untuk bertugas jika diperlukan, utamanya karena pergelaran Olimpiade.

“Negara kami sedang menghadapi situasi politik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kami juga bersiap menyambut dunia dalam beberapa minggu,” kata Attal sebagaimana dikutip, Senin (8/7/2024).

New Popular Front merupakan koalisi anyar yang dibentuk pada bulan lalu, usai Macron menyerukan pemilihan cepat. Koalisi itu terdiri dari Partai Sosialis, Hijau, Komunis, serta kelompok ultra sayap kiri, France Unbowed.

Atas hasil pemilu tersebut, pentolan France Unbowed, Jean-Luc Melenchon menuntut agar kelompok sayap kiri diizinkan untuk segera membentuk pemerintahan.

“Konstituen sayap kiri yang bersatu telah menunjukkan bahwa mereka, dengan caranya sendiri, telah menggagalkan jebakan yang dibuat untuk negara ini. Dengan caranya sendiri, sekali lagi, hal ini telah menyelamatkan Republik,” ujarnya.

Adapun, National Rally masih memimpin pada putaran pertama pemilu yang berlangsung pada 30 Juni lalu. Marine Le Pen, yang digadang-gadang kembali mencalonkan diri sebagai presiden pada 2027, mengatakan bahwa hasil tersebut merupakan batu pijakan bagi kemenangan pada masa depan.

“Air pasang sedang meningkat. Kali ini kenaikannya tidak cukup tinggi, tetapi terus meningkat. Kemenangan kita hanya tertunda,” kata Le Pen.

Sementara itu, Kantor Kepresidenan Prancis mengatakan bahwa Macron saat ini tengah mencermati hasil pemilu.

“Presiden akan memastikan bahwa pilihan kedaulatan rakyat Prancis dihormati,” demikian pernyataan resmi yang diberikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini 8 Juli 2024 merupakan peringatan dua tahun meninggalnya mantan PM Jepang Shinzo Abe.

Dilansir dari Reuters, Shinzo Abe ditembak mati, dalam pidato pemilu yang disampaikan oleh seorang pria yang marah atas hubungannya dengan Gereja Unifikasi.

Kematian perdana menteri terlama di Jepang, yang terekam dalam video, mengguncang negara yang tidak terbiasa dengan kekerasan bersenjata.

Dilansir dari ABCnews, dia meninggal saat berusia 67 tahun.

Abe sedang berada di kota Nara di Jepang barat, memberikan pidato untuk mendukung kandidat partainya dalam pemilihan majelis tinggi mendatang ketika dia tiba-tiba ditembak mati. Dia diterbangkan ke rumah sakit di mana dia kemudian dinyatakan meninggal, menurut pejabat rumah sakit.

Polisi prefektur Nara menangkap tersangka pria bersenjata yang diidentifikasi sebagai Tetsuya Yamagami, 41 tahun dan menemukan senjata yang digambarkan sebagai senapan buatan tangan di lokasi penyerangan.

Serangan dan motifnya masih dalam penyelidikan, namun polisi mengatakan tersangka mengatakan kepada penyelidik bahwa dia tidak puas dengan mantan perdana menteri tersebut dan bermaksud membunuhnya.

Mengutip reuters lagi, Abe dikenang karena menerapkan kebijakan ekonomi yang bertujuan mengakhiri deflasi selama bertahun-tahun, termasuk pelonggaran moneter yang agresif, stimulus fiskal, dan deregulasi. Kritikus mengatakan langkah-langkah tersebut juga membuka kesenjangan pendapatan.

Abe, yang mengundurkan diri pada tahun 2020, juga memperjuangkan kebijakan pertahanan agresif yang meningkatkan belanja militer dan menafsirkan ulang konstitusi Jepang yang menolak perang untuk memungkinkan pasukan Jepang berperang di luar negeri untuk pertama kalinya sejak Perang Dunia Kedua.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menilai Jawa Tengah membutuhkan pemimpin yang mampu menyelesaikan berbagai masalah. Oleh karenanya, dibutuhkan sosok pemimpin yang mampu menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.

"Jawa Tengah ini kan provinsi yang cukup besar, masalah kompleks. Butuh pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah yang ada di Jawa Tengah," katanya saat ditemui setelah Kirab 1 Sura di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Minggu (8/7/2024) petang.

Menurut Kaesang, Jawa Tengah merupakan provinsi besar yang masalahnya cukup kompleks.

Sementara itu, terkait dengan dirinya yang digadang-gadang menjadi pemimpin selanjutnya di Jawa Tengah, Kaesang hanya mengucapkan terima kasih kepada pihak yang mendukung.

"Kami hargai semua yang mau mengusung kami. Tapi balik lagi ya, Jateng itu provinsi besar, masalah kompleks," katanya.

Sebelumnya, Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani mengatakan bahwa partainya ikut mempertimbangkan nama Kaesang Pangarep yang merupakan putra Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), pada Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024.

"Iya dong, [Kaesang] jadi salah satu pertimbangan juga," kata Puan.

Dia pun menanggapi positif hasil survei teranyar Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menempatkan Kaesang di urutan kedua dengan dukungan terbanyak dalam simulasi top of mind mengenai kandidat bakal calon Gubernur Jawa Tengah.

Puan bahkan mengaku tidak mempersoalkan nama Kaesang yang meraih dukungan lebih tinggi dari Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul pada survei tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memutuskan untuk memperpanjang masa bakti Dewan Pimpinan Pusat (DPP) hingga 2025. Tak hanya memperpanjang masa bakti, Megawati juga merombak susunan DPP PDIP.

Sejumlah pentolan partai Banteng Moncong Putih mendapatkan tugas baru dari Megawati. Salah satunya adalah Adian Napitupulu yang sebelumnya tak memiliki jabatan di DPP, diangkat menjadi Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP.

Anggota Komisi VII DPR itu dipercaya menjadi wasekjen bidang komunikasi. Dia akan membantu kerja-kerja Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Selain Adian, kader kawakan PDIP lainnya juga untuk pertama kali dilantik menjadi pengurus DPP yaitu seperti Ganjar Pranowo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Megawati melantik Ganjar menjadi ketua DPP PDIP Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Sementara itu, Ahok menjadi ketua DPP Bidang Perekonomian.

"Saudara-saudara sekalian, mereka yang telah dipanggil tadi itu dengan hak prerogatif saya itu akan saya lantik dengan membacakan janji jabatan," ujar Megawati di Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Presiden ke-5 RI ini lalu mendiktekan sumpah jabatan yang isinya di antaranya berfokus pada menyukseskan program partai.

"Bahwa saya setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Tahun 2019. Bahwa saya akan menjunjung tinggi kehormatan, martabat, dan disiplin partai, serta akan senantiasa mengutamakan keutuhan partai, keberhasilan program perjuangan partai daripada kepentingan pribadi," ucap Megawati diikuti oleh mereka yang dilantik.

Megawati melanjutkan, "Bahwa saya akan memegang rahasia partai yang menurut sifatnya harus saya rahasiakan. Bahwa saya akan berusaha menyelesaikan segala permasalahan partai dengan asas kekeluargaan. Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, adil, rajin, dan bersemangat untuk kepentingan partai, negara, dan bangsa."

Sebagai informasi, pelantikan ini dilakukan karena surat keputusan (SK) pengurus DPP PDIP sebelumnya hanya berlaku untuk masa bakti 2019-2024. Pasalnya, Kongres PDIP untuk memilih pengurus pusat partai baru direncanakan akan kembali digelar pada April 2025.

Persiapan Hadapi Pilkada?

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Public Institute (IPI) Karyono Wibowo menilai masuknya sejumlah nama-nama baru tersebut menambah warna politik dalam partai berlambang banteng bermoncong putih tersebut.

“Tentunya masuknya nama-nama seperti Ganjar, Ahok dan Adian diharapkan mampu meningkatkan kinerja PDIP dalam mewujudkan program-program partai ke depan,” ujat Karyono dalam keterangannya, Jumat (5/7/2024).

Menurutnya, Megawati merupakan sosok yang penuh perhitungan dalam mengambil keputusan politik. Oleh sebab itu, dia meyakini aspek kompetensi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan pengurus DPP PDIP.

Sementara itu, Ketua Bidang Politik DPP PDIP Puan Maharani tak menampik bahwa perombakan susunan pengurus DPP PDIP juga terkait Pilkada 2024.

"Ini [masa bakti DPP PDIP] diperpanjang karena menyikapi situasi politik tahun 2024 ini kan kita baru saja menyelesaikan Pemilu kemudian akan menjelang Pilkada yang akan datang," ujarnya kepada awak media.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa penambahan struktur jabatan sebagai bentuk keinginan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri memperkuat kuda-kuda menghadapi tantangan ke depan.

Di dalam rapat tadi, kata dia, Mega mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan. Hal itu tidak lain sebagai bagian dari adaptive policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan.

Akan tetapi, struktur tersebut juga perlu untuk mempersiapkan pilkada serentak karena yang ingin pihaknya bangun adalah prinsip-prinsip kesetaraan dari setiap anak bangsa untuk dapat didorong melalui proses yang demokratis menjadi pemimpin secara ideal meskipun mereka berasal dari kalangan rakyat biasa.

Menurut Hasto, pentingnya demokrasi ini juga memiliki kandidat yang memiliki kemampuan profesional, komitmen ideologis, dan kemampuan teknokratik untuk membawa perubahan Indonesia.

Politikus asal Yogyakarta itu juga tidak ingin pilkada menjadi konsensus elite yang kemudian melakukan pengaturan-pengaturan dan membawa jarak dengan rakyatnya.

"Pilkada harus menjadi gerakan bagaimana kesetaraan hak yang sama untuk menjadi pemimpin itu dapat ditumbuhkembangkan. Ini sebagai kritik bagaimana sepertinya pilkada ini hanya menjadi konsensus dari elite," ujarnya dilansir dari Antara.

Susunan Pengurus DPP PDIP Masa Bakti hingga 2025

Ketua Umum: Megawati Soekarnoputri

A. Internal

1. Ketua Bidang Kehormatan Partai: Komarudin Watubun

2. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Legislatif: Bambang Wuryanto

3. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif: Deddy Yevri Hanteru Sitorus

4. Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi: Djarot Saiful Hidajat

5. Ketua Bidang Keanggotaan dan Organisasi: Sukur H. Nababan

6. Ketua Bidang Sumber Daya: M. H. Said Abdullah

B. Pemerintahan

1. Ketua Bidang Politik: Puan Maharani

2. Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah: Ganjar Pranowo

3. Ketua Bidang Luar Negeri: Ahmad Basarah

4. Ketua Bidang Hukum dan HAM: Yasonna H. Laoly

C. Advokasi Rakyat

1. Ketua Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional: Ronny Berty Talapessy

2. Ketua Bidang Perekonomian: Basuki Tjahaja Purnama

3. Ketua Bidang Kebudayaan: Rano Karno

D. Kerakyatan

1. Ketua Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini

2. Ketua Bidang Industri dan Tenaga Kerja: Nusyirwan Soejono

3. Ketua Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning P

4. Ketua Bidang Jaminan Sosial: Sri Rahayu

5. Ketua Bidang Perempuan dan Anak: I Gusti Ayu Bintang Darmawati

6. Ketua Bidang Koperasi dan UMKM: I Made Urip

7. Ketua Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani

8. Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga: Eriko Sotarduga

9. Ketua Bidang Keagamaan dan Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa: Zuhairi Misrawi

10. Ketua Bidang Ekonomi Kreatif dan Ekonomi Digital: Prananda Prabowo

11. Ketua Bidang Pangan dan Pertanian: Mindo Sianipar

12. Ketua Bidang Kelautan dan Perikanan: Rokhmin Dahuri

13. Ketua Bidang Kehutanan dan M.Y.E: Esti Wijayanti

14. Sekretaris Jenderal: Hasto Kristiyanto

15. Wakil Sekjen Bidang Internal: Utut Adiyanto

16. Wakil Sekjen Bidang Pemerintahan: Arif Wibowo

17. Wakil Sekjen Bidang Kerakyatan: Sadarestuwati

18. Wakil Sekjen Bidang Komunikasi: Adian Yunus Yusak Napitupulu

19. Wakil Sekjen Bidang Kesekretariatan: Y. Aryo Adhi Dharmo

20. Bendahara Umum: Olly Dondokambey

21. Wakil Bendahara Bidang Internal: Rudianto Tjen

22. Wakil Bendahara Bidang Eksternal: Yuke Yurike

Bisnis.com, JAKARTA - Eks Menko Polhukam Mahfud MD menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) saat ini tidak layak menjadi penyelenggara pilkada yang akan dilaksanakan serentak pada 27 November 2024, menyusul pemecatan Hasyim Asy'ari.

Dalam cuitannya di platform media sosial X (sebelumnya Twitter) pada Minggu (7/7/2024), Mahfud menuliskan mengenai berita lanjutan yang mengagetkan usai putusan DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari, di antaranya pemakaian 3 mobil dinas mewah setiap komisioner KPU, berdasarkan info dari obrolan sumber Podcast Abraham Samad SPEAK UP.

"Ada juga penyewaan jet untuk alasan dinas yang berlebihan, juga fasilitas lain jika ke daerah yang [maaf] asusila. DPR dan pemerintah perlu bertindak, tidak diam," tulis Mahfud MD.

Dari situ, Mahfud menilai secara umum KPU kini tidak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia.

Tidak hanya itu, dia juga berpendapat pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada pada November tahun ini.

"Juga tanpa harus membatalkan hasil pemilu yang sudah selesai diputus atau dikonfirmasi oleh MK. Pilpres dan Pilleg 2024 sebagai hasil kerja KPU sekarang sudah selesai, sah, dan mengikat," lanjutnya.

Dia juga menambahkan terdapat vonis MK No.80/PUU-IX/2011 yang mengatur apabila komisioner KPU mengundurkan diri, maka tidak boleh ditolak atau tidak boleh digantungkan pada syarat pengunduran itu harus diterima oleh lembaga lain. "Ini mungkin jalan yang baik jika ingin lebih baik," kata Mahfud.

Perbesar

Tangkapan layar X @mohmahfudmd

Adapun, diberitakan sebelumnya karier Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU harus terhenti di tengah jalan usai dipecat oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

DKPP akhirnya memutuskan untuk mencopot Hasyim dari jabatan Ketua KPU usai terbukti melakukan tindakan asusila kepada salah satu anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan pemberhentian itu terkuak usai saat membacakan putusan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu (KEPP) perkara nomor 90-PKE-DKPP/V/2024 oleh (DKPP).

"Memutuskan satu, mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruh; dua, menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Teradu Hasyim Asy'ari selalu ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak keputusan ini dibacakan; tiga, Presiden Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini paling lama tujuh hari setelah putusan ini dibacakan," ujarnya pada Rabu (3/7/2024).

Singkatnya, Hasyim disebut telah melanggar etik karena mengutamakan kepentingan pribadi dan memberikan perlakuan khusus pada pengadu yang bekerja di PPLN Eropa.

Bisnis.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menjadi sosok terpopuler untuk dipilih jika mencalonkan diri menjadi calon Gubernur Jawa Tengah pada Pilkada Serentak 2024.

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia terhadap 800 orang responden di wilayah Jawa Tengah dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen per tanggal 10-17 Juni 2024.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan dari 10 nama yang diajukan kepada 800 responden di Jawa Tengah, nama Kaesang Pangarep mendapatkan suara tertinggi sebesar 22,8 persen disusul Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Luthfi 18,7 persen dan Taj Yasin Maimoen 12,7 persen.

"Kemudian nomor urut keempat Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul sebesar 9,1 persen dan kelima Dico Ganinduyo 6,5 persen," tuturnya di Jakarta, Minggu (7/6/2024).

Selanjutnya, menurut Burhanuddin, nomor urut keenam dipegang oleh Sudaryono yaitu 4,0 persen, M. Yusuf Chudlori 3,5 persen, lalu Hendrar Prihadi 2,5 persen dan Abdul Wachid 2,2 persen serta Sudirman Said 1,7 persen.

"Sementara itu responden yang tidak tahu atau tidak menjawab ada 16,4 persen," kata Burhanuddin.

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lufhfi dan Mantan Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen diprediksi bakal menang telak jika berpasangan pada Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024.

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia terhadap 800 orang responden di wilayah Jawa Tengah dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen per tanggal 10-17 Juni 2024.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan paslon Ahmad Lufhfi-Taj Yasin Maimoen bisa meraih suara sevesar 63,6 persen suara di survei terbaru lembaga Indikator Politik Indonesia.

"Kalau Ahmad Lufhfi berpasangan dengan Gus Yasin bakal menang telak dan yang lain akan tertinggal di belakang. Ini pasangan yang tepat," tuturnya di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Kendati demikian, kata Burhanuddin, hal itu bisa terjadi jika Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tidak mengikuti pertarungan Pilkada Jawa Tengah.

"Tapi ini berlaku sepanjang Kaesang tidak maju ya sebagai cagub atau cawagub," katanya.

Sementara itu, paslon Sudaryono-M. Yusuf Chudlori hanya akan meraih suara 11 persen saja jika keduanya berpasangan di Pilkada Serentak Jawa Tengah.

"Mereka jelas tertinggal jika berpasangan ya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Kapolda Jawa Tengah Irjen Polisi Ahmad Lutfi dan Mantan Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen diprediksi bakal menang telak jika berpasangan pada Pilkada Jawa Tengah (Jateng) 2024.

Hal itu terungkap dari hasil survei terbaru lembaga survei Indikator Politik Indonesia terhadap 800 orang responden di wilayah Jawa Tengah dengan margin of error 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen per tanggal 10-17 Juni 2024.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan paslon Ahmad Lutfi-Taj Yasin Maimoen bisa meraih suara sevesar 63,6 persen suara di survei terbaru lembaga Indikator Politik Indonesia.

"Kalau Ahmad Lutfi berpasangan dengan Gus Yasin bakal menang telak dan yang lain akan tertinggal di belakang. Ini pasangan yang tepat," tuturnya di Jakarta, Minggu (7/7/2024).

Kendati demikian, kata Burhanuddin, hal itu bisa terjadi jika Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tidak cawe-cawe dan mengikuti pertarungan Pilkada Jawa Tengah.

"Tapi ini berlaku sepanjang Kaesang tidak maju ya sebagai cagub atau cawagub," katanya.

Sementara itu, paslon Sudaryono-M. Yusuf Chudlori hanya akan meraih suara 11 persen saja jika keduanya berpasangan di Pilkada Serentak Jawa Tengah.

"Mereka jelas tertinggal jika berpasangan ya," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Falakiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LF PBNU) menetapkan Tahun Baru Islam atau 1 Muharram 1446 H jatuh pada Senin (8/7/2024) atau mulai Ahad (7/7/2024) malam Senin.

Keputusan itu tertulis dalam Pengumuman Nomor : 045l6/LF–PBNU/VII/2024 yang diterbitkan pada Ahad (6/7/2024).

"Awal bulan Muharram 1446 H bertepatan dengan Senin Legi 8 Juli 2024 M [mulai malam Senin] atas dasar istikmal [bulan sebelumnya digenapkan 30 hari]," dilansir dari laman resmi PBNU, Minggu (7/7/2024)

Keputusan didasarkan pada hasil istikmal, bahwa tidak ada yang melaporkan melihat hilal 1 Muharram 1446 H pada Sabtu, 29 Dzulhijjah 1445 H bertepatan 6 Juli 2024 M.

"Telah dilaporkan penyelenggaraan rukyatul hilal pada Sabtu Wage, 29 Dzulhijjah 1445 H / 6 Juli 2024 M. Laporan lokasi yang menyelenggarakan rukyatul hilal pada saat ini terlampir. Semua lokasi tidak melihat hilal," tulis pengumuman itu.

LF PBNU Mengucapkan terima kasih atas kontribusi dan partisipasi Nahdliyin dalam rukyatul hilal ini. Pihaknya juga meminta seluruh jajaran Lembaga Falakiyah PWNU dan PCNU se-Indonesia untuk menyampaikan ikhbar ini.

"Diharapkan bertindak aktif untuk menyebarluaskan pengumuman awal bulan Muharram 1446 H ini kepada warga Nahdlatul Ulama, khususnya jajaran pengurus di wilayah/cabangnya masing-masing," lanjut pengumuman tersebut.

Sebagai informasi, hilal akhir Dzulhijjah 1445 H atau bertepatan dengan Sabtu Wage, Juli 2024 M adalah 4 derajat 10 menit 04 detik dengan elongasi 7 derajat 43 menit 48 detik dan lama hilal di atas ufuk 20 menit 25 detik. Sementara ijtima (konjungsi) terjadi pada Sabtu Wage 6 Juli 2024 M pukul 05:56:58 WIB.

Sementara itu, letak hilal berada pada 27 derajat 33 menit 14 detik utara titik barat dengan kedudukannya pada 4 derajat 54 menit 33 detik utara Matahari dan keadaannya miring ke utara. Letak Matahari sendiri saat terbenam pada 22 derajat 38 menit 41 detik utara titik barat.

Hal ini berdasarkan markaz Jakarta Gedung PBNU Jalan Kramat Raya Jakarta Pusat (koordinat 6º 11’ 25” LS 106º 50’ 50” BT). Penghitungan ini dilakukan dengan metode falak (hisab) tahqiqi tadqiki ashri kontemporer khas Nahdlatul Ulama.

Adapun parameter hilal terkecil itu terdapat di Kota Merauke, Provinsi Papua Selatan. Ketinggian hilal di sana mencapai 2 derajat 56 menit dan elongasi hilal hakiki 6 derajat 54 menit, serta lama hilal di atas ufuk 14 menit 42 detik.

Sementara tinggi hilal terbesar terjadi di Kota Lhoknga, Provinsi Aceh. Ketinggian hilal di sana mencapai 5 derajat 33 menit, elongasi hilal hakiki 8 derajat 09 menit, dan lama hilal di atas ufuk 25 menit 46 detik. Data di atas menunjukkan hilal sudah berada di atas ufuk dan sudah memenuhi kriteria imkanur rukyah (Kecuali Merauke). Pasalnya, tinggi hilal sudah melebih 3 derajat dan elongasi sudah lebih dari 6,4 derajat