Bisnis.com, JAKARTA - Bulan Muharram merupakan waktu yang tepat bagi umat muslim untuk meminta pengampunan kepada Allah SWT.

Pada bulan ini, umat muslim juga dianjurkan untuk melakukan berbagai ibadah agar bisa lebih dekat dengan yang menciptakan hidup.

Tak hanya ibadah wajib, muslim juga disarankan untuk melaksanakan ibadah sunnah seperti puasa dan bersedekah.

"Puasa yang paling utama setelah (puasa) Ramadan adalah puasa pada bulan Allah – Muharam. Sementara salat yang paling utama setelah salat wajib adalah salat malam." (HR. Muslim no. 1163).

Adapun puasa yang dianjurkan dilakukan di bulan Muharram adalah puasa Tasu'a (9 Muharram) dan Puasa Asyura (10 Muharram).

Puasa Tasu’a adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram, sebagai pengiring puasa Asyura.

Karena pada tanggal 10 Muharram, umat Yahudi juga melakukan puasa. Jadi melaksanakan puasa Tasu’a pada tanggal 9 Muharram bertujuan untuk mengiringi puasa esok harinya dan menjadi puasa pembeda antara Yahudi dan Nasrani.

Jadwal Puasa Tasua dan Asyura

1 Muharram 1446 H jatuh pada Minggu, 7 Juli 2024. Artinya, umat muslim akan melaksanakan puasa Tasua pada 9 muharram atau Senin, 16 Juli 2024.

Sedangkan Puasa Asyura jatuh pada 10 muharram, yakni Selasa 17 Juli 2024.

Keutamaan Puasa Asyura

Puasa pada 10 Muharram dianjurkan oleh agama karena mengandung keutamaan besar.

Rasulullah SAW sendiri dalam riwayat Muslim mengatakan bahwa ia akan menunaikan puasa tasu’a atau Asyura sekiranya ada umur pada tahun mendatang.

Adapun keutamaan puasa Asyura di antaranya adalah meleburkan dosa di tahun yang lalu, seperti hadits yang diriwayatkan Abi Qatadah.

Bahwa Rasulullah pernah ditanya tentang puasa di hari Asyura, beliau menjawab: Meleburkan dosa di tahun yang lalu.

Niat Puasa Asyura

Nawaitu shauma ghadin ‘an adâ’i sunnatil âsyûrâ lillâhi ta‘âlâ.

Artinya, “Aku berniat puasa sunah Asyura esok hari karena Allah SWT.”

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Prabowo Subianto akan tetap memperhatikan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan keuangan negara.

Hal ini disampaikannya saat membuka agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Lapkeu) Pemerintah Pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2023, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK,” ujarnya dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pada era transisi pemerintahan, harapannya setiap pihak dapat saling gotong royong dalam melanjutkan pengelolaan keuangan negara yang sehat. Mengingat, pada Oktober 2024 mendatang Jokowi akan digantikan oleh presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu, dia pun mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik sehingga dapat menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan negara.

“Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan sekaligus fleksibilitas dan selalu berorientasi pada hasil,” ucapnya.

Finansial negara yang sehat, kata Jokowi, dapat dicapai apabila uang masyarakat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai sayap kanan pimpinan Marine Le Pen gagal memenangkan Pemilihan Umum (Pemilu) Prancis pada Minggu (7/7/2024).

Banyak sekutu Prancis merasa lega karena situasi terburuk telah terhindarkan, tetapi juga menyadari bahwa koalisi dari parlemen yang tidak memiliki mayoritas suara juga dapat menimbulkan masalah bagi Eropa.

Partai National Rally (RN) pimpinan Le Pen sebelumnya menjadi favorit untuk menduduki puncak jajak pendapat, sehingga meningkatkan risiko munculnya pemerintahan sayap kanan pertama di Prancis sejak Perang Dunia Kedua.

Le Pen juga dikhawatirkan akan mengacaukan kebijakan ekonomi dan luar negeri di ekonomi terbesar kedua di zona Eropa tersebut.

Secara khusus, sekutu Ukraina khawatir pemerintah yang dipimpin Le Pen akan bersikap lunak terhadap Moskow dan mengurangi bantuan militer yang diandalkan Kyiv sejak invasi Rusia 2022, meskipun partainya belakangan mengatakan Rusia merupakan ancaman.

Akan tetapi, semua kekhawatiran itu musnah, lantaran kekalahan Le Pen, Partai National Rally (PN) menandakan adanya perlawanan sementara terhadap gelombang gerakan sayap kanan di Eropa.

Sementara itu, Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk menyatakan bahwa hasil tersebut membuat Rusia kecewa dan kelegaan bagi Ukraina.

"Di Paris ada antusiasme, di Moskow ada kekecewaan, di Kyiv ada kelegaan. Cukup untuk membuat Warsawa bahagia," kata Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk pada X, dilansir Reuters, pada Senin (8/7/2024).

Beberapa reaksi awal dari luar negeri bersukacita karena ancaman langsung dari pemerintahan sayap kanan di Prancis telah dihindari.

Juru Bicara Kebijakan Luar Negeri untuk Partai Sosial Demokrat Kanselir Olaf Scholz di Jerman Nils Schmid mengatakan bahwa yang terburuk kini telah dihindari.

"Presiden secara politik melemah, meskipun dia tetap memegang peran utama mengingat posisi mayoritas yang tidak jelas. Membentuk pemerintahan akan menjadi rumit," kata Schmid kepada grup media Funke.

Kemudian, Partai Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengucapkan selamat kepada aliansi kiri, yang disebut New Popular Front (NPF), atas kemenangan yang menghentikan kelompok sayap kanan mencapai pemerintahan.

Sementara itu, Ketua Partai Sosialis PASOK di Yunani, Nikos Androulakis mengatakan bahwa rakyat Prancis telah membangun tembok untuk melawan kelompok sayap kanan, rasisme, dan intoleransi serta menjaga prinsip-prinsip abadi Republik Prancis, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan.

Seperti diketahui, hasil exit poll Pemilu Prancis putaran kedua menunjukkan bahwa koalisi sayap kiri New Popular Front (NPF) berpotensi menguasai kursi parlemen.

Dilansir Al-Jazeera, lembaga jajak pendapat setempat memperkirakan NPF akan unggul dari koalisi berhaluan tengah Ensemble pimpinan Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta partai sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen.

Meski begitu, tidak ada satu kelompok pun yang dinyatakan menang mutlak dengan suara mayoritas. NPF diproyeksikan meraih 177 kursi, Ensemble 148 kursi, sementara RN mendapatkan 142 kursi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemimpin Partai Patriots, Florian Philippot menegaskan bahwa Paris akan terus mendukung Kyiv, Ukraina terlepas dari hasil Pemilihan Umum (Pemilu) di Prancis.

Menurut politisi Prancis itu, retorika pemerintah Prancis tentang Rusia kemungkinan besar tidak akan berubah.

"Mengenai bantuan Prancis ke Ukraina, sayangnya tidak akan ada yang berubah. Paris akan terus mempersenjatai dan membiayai Kyiv, menundukkan rakyat Prancis ke Uni Eropa, NATO, dan Amerika Serikat," katanya, dilansirTASS, Senin (8/7/2024).

Menurutnya, tidak ada satupun kandidat yang ingin mengubah apapun dalam hubungan dengan Moskow, Rusia.

Adapun menurut hasil awal pemungutan suara pada Pemilu Prancis, New Popular Front (NPF) yang berhaluan kiri unggul dalam putaran kedua dan memperoleh 182 kursi di Majelis Nasional (majelis rendah parlemen).

DilansirAl-Jazeera, lembaga jajak pendapat setempat memperkirakan NPF akan unggul dari koalisi berhaluan tengah Ensemble pimpinan Presiden Prancis Emmanuel Macron, serta partai sayap kanan National Rally (RN) yang dipimpin Marine Le Pen.

Meski begitu, tidak ada satu kelompok pun yang dinyatakan menang mutlak dengan suara mayoritas. NPF diproyeksikan meraih 177 kursi, Ensemble 148 kursi, sementara RN mendapatkan 142 kursi.

Sementara itu, menurut Istana Elysee, Presiden Prancis Emmanuel Macron tidak akan berpidato setelah Pemilu awal di negara itu.

Macron menyatakan ingin menunggu data yang lebih akurat tentang distribusi mandat di parlemen baru untuk membuat keputusan yang diperlukan.

Saluran televisiBFMTVmelaporkan sebelumnya bahwa Macron diperkirakan akan menyampaikan pidato kepada rakyat setelah Pemilu untuk mengomentari hasilnya.

Sementara itu, terlepas dari hasil Pemilu, Macron berencana untuk mengunjungi Washington untuk menghadiri pertemuan puncak NATO, pekan depan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kuasa hukum Pegi Setiawan, Mayor TNI (Purn) Marwan Iswandi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar Kapolda Jawa Barat Irjen Akhmad Wiyagus dicopot dari jabatannya.

Dia menyampaikan, permintaan itu dilayangkan usai Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) memutuskan penetapan tersangka terhadap Pegi Setiawan terkait pembunuhan Vina di Cirebon.

"Saya meminta agar Dirkrimum bahkan Kapolda [Jabar] dicopot sebagai tanggung jawab. Ini permintaan ku kepada Kapolri, aku minta agar dicopot, Kapolda, dirkrimum, dan kebawahnya jajaran," kata Iswandi kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Permintaan itu, kata Iswandi, merupakan pertanggung jawaban jajaran Polda Jabar karena diduga sewenang-wenang saat menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka di kasus Vina.

Selain itu, dia juga bakal segera meminta ganti rugi baik secara materiel dan imateriel lantaran nama baik Pegi dinilai telah dirugikan.

"Termasuk yang memimpin beberapa kali gelar perkara itu harus dicopot. harus bertanggung jawab. Ini kan sudah hak asasi manusia. pelanggaran hak asasi manusia, ini kesewenang-wenangan" tambahnya.

Di samping itu, dia juga menyebutkan pada siang ini pihaknya akan segera melakukan penjemputan terhadap Pegi di rumah tahan (Rutan) kepolisian.

"Hari ini udah mau dijemput abis zuhur tadi putusan sudah dapat, sudah diambil. Hari ini harus keluar, kalau mereka tidak mau mengeluarkan berarti mereka melakukan penyekapan," pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, PN Bandung menetapkan surat ketetapan tersangka terhadap Pegi dengan nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM per tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan tidak sah.

Pertimbangannya, Hakim Tunggal Eman mengatakan pihaknya tidak menemukan bukti soal penyidik Polda Jabar pernah melakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka. Pasalnya, menurut Eman penetapan tersangka harus dilakukan terlebih dahulu dengan pemeriksaan calon tersangka.

"Surat ketetapan [tersangka] nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM tanggal 21 Mei 2024 Atas nama Pegi Setiawan beserta Surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," Hakim tunggal Eman Sulaeman, di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Demokrat Amerika Serikat (AS) memandang Kamala Harris sebagai satu-satunya kandidat pengganti Joe Biden dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) AS 2024.

The Wall Street Journalmenyatakan bahwa Partai Demokrat hampir mencapai konsensus bahwa Harris adalah satu-satunya pengganti Biden.

Meski pada akhirnya akan muncul ketidakpuasan, sebab suara untuk Harris juga tertinggal dari lawannya di Pilpres, Donald Trump dalam jajak pendapat.

Sebagai pengganti, Harris harus mencari alasan konkret untuk mengatasi inflasi dan masalah lain, yang diwarisi dari Biden, tetapi elite Partai Demokrat disinyalir akan terlalu takut untuk menolak pencalonan seorang wakil perempuan dari kelompok minoritas.

DilansirTASS, Partai Demokrat kini harus melakukan prosedur resmi penggantian Biden dengan Harris selama Konvensi Nasional Demokrat, yang akan menarik perhatian global tersebut.

Seperti diketahui, Presiden AS Joe Biden menghadapi tekanan yang semakin besar dari partainya, pasalnya dia didesak untuk mundur dari Pilpres AS, sejak dia dinilai sangat buruk dalam debat calon presiden (capres) beberapa waktu lalu.

Biden selama ini berusaha membuktikan kepada publik bahwa dia sehat secara fisik dan mental untuk menjabat kembali menjadi Presiden AS.

Adapun Biden tampil buruk dalam debat capres melawan penantang dari Partai Republik Donald Trump, yang menyebabkan dia tersendat dalam kata-katanya saat debat.

Seorang perwakilan DPR dari Texas, Lloyd Doggett menjadi anggota pertama partainya yang secara terbuka menyerukan Biden untuk mundur dari Pilpres AS.

"Saya mewakili jantung distrik kongres yang pernah diwakili oleh Lyndon Johnson. Dalam situasi yang sangat berbeda, dia membuat keputusan yang menyakitkan untuk mundur, Presiden Biden seharusnya melakukan hal yang sama," kata Doggett, dilansirAl-Jazeera, pada Rabu (3/7/2024).

Sementara itu, seorang perwakilan DPR dari negara bagian Washington, Marie Gluesenkamp Perez tidak mendesak Biden untuk mundur tetapi mengatakan dia yakin penampilan debat Biden akan membuatnya kalah dalam Pemilu November 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim memerintahkan terdakwa sekaligus Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh agar kembali ditahan usai putusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta.

Putusan dimaksud membatalkan putusan sela majelis hakim di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yang sebelumnya memerintahkan Gazalba dikeluarkan dari tahanan.

Oleh sebab itu, majelis hakim yang sama kini memerintahkan penahanan kembali terhadap Gazalba. Ketua majelis hakim Fahzal Hendri menyebut penahanan itu bersifat lanjutan atau perpanjangan sebagaimana perintah PN Jakarta Pusat.

"Jadi mulai hari ini Pak Gazalba Saleh ya melaksanakan perintah pengadilan, perpanjangan. Jadi saudara ditahan lagi," ujar Fahzal di PN Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Fahzal lalu mengatakan bahwa perpanjangan penahanan terhadap Gazalba dimulai hari ini. Terdakwa akan kembali ditahan di Rumah Tahanan Kelas 1A Jakarta Timur.

"Memperpanjang masa tahan terdakwa Gazalba Saleh dalam rumah tahanan Rutan cabang Rumah Tahanan Kelas 1 A Jakarta Timur, paling lama 67 hari," katanya.

Sebelumnya, Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan pihaknya mengapresiasi putusan (verzet) PT DKI Jakarta itu. Menurutnya, lembaga antirasuah sepakat dengan pertimbangan majelis hakim PT Jakarta bahwa putusan sela majelis hakim Tipikor PN Jakarta Pusat sebelumnya menimbulkan kekacauan sistem praktik peradilan pidana.

"Terlebih pada saat yang bersamaan Majelis Hakim pada PN Tipikor Jakarta Pusat dan PN Tipikor lainnya, juga sedang menyidangkan perkara-perkara Tipikor Limpahan KPK, yang kesemuanya tidak dilampiri pendelegasiaan dari lembaga lainnya," terang Nawawi pada konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Untuk itu, Nawawi menegaskan bahwa KPK sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU) No.19/2019 memiliki tugas dan wewenang penuntutan sebagaimana wewenang penyelidikan sekaligus penyidikan. Mantan hakim itu juga menegaskan bahwa KPK adalah lembaga independen yang bebas dari pengaruh kekuasaan manapun.

Atas putusan PT DKI Jakarta, Nawawi menyebut pihaknya akan meminta Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat untuk memulai kembali pemeriksaan perkara atas Gazalba Saleh. Namun, terdapat sejumlah catatan yang diberikan oleh pihak lembaga antirasuah.

Salah satunya yakni untuk mengganti susunan majelis hakim yang sebelumnya menyidangkan perkara gratifikasi dan pencucian uang Gazalba.

"Mengganti susunan Majelis Hukum terdahulu dan memerintahkan kembali penahanan terhadap terdakwa Gazalba Saleh," terang Nawawi.

Adapun, PT DKI Jakarta dalam putusannya menolak keberatan/eksepsi yang diajukan tim penasihat hukum Gazalba. Majelis Hakim banding menyatakan surat dakwaan No.49/TUT.01.04/24/04/2024 tanggal 23 April 2024 telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a dan huruf b KUHAP.

"Sehingga surat dakwaan sah untuk dijadikan sebagai dasar memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa GAZALBA SALEH," demikian dikutip dari amar putusan majelis hakim PT DKI Jakarta.

Putusan itu juga memerintahkan Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang mengadili perkara Gazalba untuk melanjutkan mengadili dan memutus perkara tersebut dan menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Berdasarkan pemberitaanBisnissebelumnya, Gazalba didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp650 juta dan melakukan pencucian uang dari hasil tindak pidana korupsi. Sebelumnya, dia sudah pernah dinyatakan bebas hingga tingkat kasasi atas dari perkara suap di 2023 lalu.

Namun demikian, dalam persidangan dengan agenda pembacaan putusan sela, Senin (27/5/2024), Majelis Hakim menerima eksepsi Gazalba dan memerintahkannya untuk segera dibebaskan dari tahanan. Oleh sebab itu, Gazalba dinyatakan bebas untuk kesekian kalinya.

"Mengadili, satu, mengabulkan nota keberatan dari tim penasihat hukum Terdakwa Gazalba Saleh tersebut. Dua, menyatakan penuntutan dan surat dakwaan penuntut umum tdiak dapat diterima. Tiga, memerintahkan terdakwa Gazalba Saleh dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan," demikian bunyi putusan sela yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Fahzal Hendri di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).

Atas putusan Pengadilan Tipikor itu, Gazalba sebelumnya sudah dibebaskan dari tahanan pengadilan yang dititipkan di rumah tahanan (rutan) KPK, Jakarta.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengalokasian anggaran pendidikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dinilai perlu pengawasan ketat.

Hal itu diungkapkan pengamat pendidikan dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Jejen Musfah mengomentari pengalokasian itu.

Menurutnya, perlu penjelasan lebih terperinci dari pemerintah mengenai anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk dana desa tersebut.

"Perlu penjelasan pemerintah apa dasar TKDD tersebut. Jika tidak jelas apalagi politis mohon agar kekeliruan tersebut dikoreksi," katanya kepadaBisnis, pada Senin (8/7/2024).

Dia menjelaskan bahwa pendidikan di Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja, misalnya gaji guru sangat rendah dan fasilitas belajar sangat buruk.

"Artinya kualitas pendidikan membutuhkan politik anggaran yang serius," ujarnya menambahkan.

Adapun sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan terkait anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun untuk dana desa tersebut.

Muhadjir mengungkapkan pemerintah memiliki program yang menekankan bahwa setiap desa harus memiliki Pendidikan Anak Usia Dini atau (PAUD).

Dia menjelaskan bahwa alokasi 52% anggaran pendidikan untuk dana desa memang untuk operasional program PAUD.

Lebih lanjut, Jejen mengaku setuju jika alokasi anggaran pendidikan ke dana desa itu untuk program PAUD, namun menurutnya harus diaudit kembali.

"Jika benar untuk PAUD saya setuju tapi tidak harus sampai 52%. Harus diaudit benarkah dana tersebut sesuai peruntukannya untuk pendidikan khususnya PAUD. Sebab kami yang tidak tahu atau minim sosialisasi," ucapnya.

Kemudian, dia menegaskan, 52% dari anggaran pendidikan untuk dana desa adalah jumlah yang besar, namun sejauh ini tidak terasa program PAUD menjadi prioritas.

"Ini angka yang besar. Saya pribadi tidak mendengar atau merasakan tentang PAUD ini menjadi prioritas," tambahnya.

Seperti diketahui, anggaran pendidikan yang dialokasikan ke dana desa mencuat setelah dipertanyakan langsung oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009–2014) Muhammad Nuh di Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI.

Mantan Mendikbud itu menilai seharusnya dana pendidikan sebesar Rp665 triliun dari total APBN 2024 hanya boleh digunakan untuk pendidikan.

Sementara, berdasarkan catatan, sebanyak 52% anggaran pendidikan atau sebesar Rp346,5 triliun sudah dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” ujarnya, di Komisi X DPR RI, pada Selasa (2/7/2024)

Bisnis.com, JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan mengusung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi), Bobby Nasution, sebagai calon gubernur dalam ajang Pilkada Sumatra Utara (Sumut) 2024.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu memastikan pengusungan tersebut. Menurutnya, PKS meyakini Bobby Nasution merupakan sosok yang akan memenangkan Pilkada Sumut 2024.

"Ya PKS mengusung beliau [Bobby Nasution], dan tentu kita mempercayakan lah kepada beliau," jelas Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7/2024).

Dia juga mengaku PKS tidak akan mensyaratkan wakil calon gubernur kepada Bobby. PKS, lanjutnya, mengusung Bobby tanpa syarat.

Syaikhu memastikan para kader PKS akan turun ke bawah untuk memastikan wali kota Medan itu memenangkan ajang Pilkada Sumut 2024.

"Mesin partai kita sudah siap untuk menjadi salah satu pemenangan bagi beliau," ujarnya.

Sebagai informasi, dukungan politik memang terus mengalir kepada Bobby. Terbaru, wali kota Medan itu mengantongi dukungan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelumnya, mayoritas partai politik Koalisi Indonesia Maju yakni Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional juga sudah menyatakan akan dukung Bobby sebagai calon gubernur Sumut 2024.

Selain partai politik di dalam KIM, Partai Nasdem juga secara terbuka menyatakan akan dukung Bobby.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto memastikan akan mengikuti rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam mengelola keuangan negara.

Prabowo menegaskan bahwa dirinya sejalan dengan amanah yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengelola dengan baik keuangan Negara.

“InshaAllah pasti [dijalankan], ya BPK itu yang penting, BPK andalan kita, ke depan BPK harus lebih ketat mengawasi kita tidak menginginkan ada kebocoran, kami tidak menginginkan uang rakyat tidak dapat dipertanggungjawabkan tiap rupiah harus kita amankan kita yakinkan berguna untuk bangsa dan rakyat,” pungkas Prabowo.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Prabowo Subianto akan tetap memperhatikan rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam menjalankan finansial Negara.

Hal ini disampaikannya saat membuka agenda penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan (Lapkeu) Pemerintah Pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester II/2023, di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Pemerintahan saat ini dan saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto ke depan, akan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK,” ujarnya dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa pada era transisi pemerintahan, harapannya setiap pihak dapat saling gotong royong dalam melanjutkan pengelolaan keuangan Negara yang sehat. Mengingat, pada Oktober 2024 mendatang Jokowi akan digantikan oleh presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto.

Oleh sebab itu, dia pun mengharapkan dukungan BPK dan seluruh komponen bangsa untuk mendukung peralihan pemerintahan ini agar berjalan dengan baik sehingga dapat menjaga keberlanjutan untuk membawa kemajuan Negara

“Saya juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, dan sekaligus fleksibilitas dan selalu berorientasi pada hasil,” ucapnya.

Finansial Negara yang sehat, kata Jokowi, dapat dicapai apabila uang masyarakat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel.

“Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga dan kepala daerah agar segera menindaklanjutinya dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK,” pungkas Jokowi.

Untuk diketahui, Prabowo menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan, Senin (8/7/2024).

Menurut pantauan Bisnis, Ketua Umum (Ketum) partai Gerindra itu pun tiba di lingkungan Istana Kepresidenan pada pukul 12.34 WIB dengan mengenakan kemeja berwarna putih, peci dan kacamata yang senada berwarna hitam.

Meski begitu, Prabowo enggan untuk menyampaikan alasannya menemui Jokowi pada hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Trimedya Panjaitan meminta penyidik yang menangani kasus pembunuhan Vina dan Eky di Cirebon dengan Pegi Setiawan disanksi oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polri.

Trimedya menjelaskan, Pengadilan Negeri Bandung (PN Bandung) telah mengabulkan gugatan praperadilan dari Pegi Setiawan. Artinya, Pegi ditetapkan sebagai tersangka secara tidak sah.

Oleh sebab itu, lanjutnya, pihak kepolisian harus merespons putusan PN Bandung tersebut dengan mawas diri. Salah satunya, dengan menindak penyidik yang menetapkan Pegi sebagai tersangka.

"Penyidik yang mengungkap kasus ini harus ada sanksi sampai di level Dirkrimum," ujar Trimedya saat dihubungi, Senin (8/7/2024).

Politisi dari PDI Perjuangan (PDIP) ini menyerahkan jenis sanksi yang diberikan kepada penyidik sesuai pertimbangan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo. Meski demikian, dia menilai penetapan tersangka Pegi merupakan kesalahan fatal.

Lebih lanjut, Trimedya mengapresiasi putusan PN Bandung terutama hakim tunggal Eman Sulaeman yang menangani perkara tersebut. Di samping itu, dia meminta Pegi secara dikeluarkan dari dan penjara dan direhabilitasi.

"Namanya harus dipulihkan, dan sebagai good will [itikad baik] pihak kepolisian harus bisa memberikan immaterial bagi Pegi dan keluarganya. Bayangkan sudah dituduh sebagai pembunuh, ditahan sekian lama," jelasnya.

Sebagai informasi, PN Bandung mengabulkan gugatan praperadilan dari Pegi Setiawan berdasarkan surat ketetapan tersangka terhadap Pegi dengan nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM per tanggal 21 Mei 2024 dinyatakan tidak sah oleh PN Bandung.

"Surat ketetapan [tersangka] nomor SK/90/V/RES124/2024/DITRESKRIMUM tanggal 21 Mei 2024 Atas nama Pegi Setiawan beserta Surat yang berkaitan lainnya dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum," Hakim tunggal Eman Sulaeman, di PN Bandung, Senin (8/7/2024).

Selanjutnya, Eman memerintahkan kepada Polda Jawa Barat (Jabar) untuk menghentikan penyidikan terhadap Pegi Setiawan serta melepaskannya dari tahanan.

Bisnis.com, JAKARTA - Koordinator Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji merespons soal anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Menurutnya, pendidikan di Indonesia masih perlu dibenahi dan pengalokasian anggaran pendidikan ke dana desa itu membuat akses ke pendidikan menjadi tidak tercapai.

"[Anggaran pendidikan] Rp665 triliun itu membuat akses [ke dunia pendidikan] jadi tidak tercapai, soal mutu juga masih buruk, ternyata anggaran pendidikan kita masih kacau balau, diambil untuk dana desa," katanya dalam siaran pers dikutip Senin (8/7/2024).

Ubaid menyatakan harapannya kepada pemerintah agar anggaran pendidikan sebesar Rp665 triliun itu dikelola dengan baik, secara transparan, akuntabel dan juga kredibel.

"Sampai hari ini sektor pendidikan kita masih menjadi salah satu 5 besar sektor terkorup di Indonesia," tegasnya.

Dia menegaskan bahwa anggaran pendidikan di Indonesia ini jumlahnya Rp665 triliun dan tentu jumlah tersebut sangat besar sekali, bahkan yang ditransfer ke daerah itu lebih dari separuhnya.

Adapun terungkap oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh saat rapat kerja di DPR, sebesar 52% dari anggaran pendidikan 2024 itu, atau setara Rp346,5 triliun digunakan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Dia mengatakan jika anggaran Rp665 triliun tersebut dapat dikelola dengan baik, maka mengenai akses ke pendidikan tentu bisa tercapai semuanya, dan semua bebas biaya, semua anak akan bisa sekolah.

Menurutnya, sekolah bebas biaya merupakan mandat dari Pasal 31 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan pemerintah wajib membiayainya.

“Amanah konstitusi ini, dipertegas lagi dalam Pasal 34 UU Sisdiknas, bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya pendidikan tanpa memungut biaya,” katanya.

Lebih lanjut, dia mengungkap data BPS, yakni terdapat 76% keluarga mengakui anaknya putus sekolah karena alasan ekonomi.

Adapun dari angka tersebut, berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021, sebagian besar 67% di antaranya tidak mampu membayar biaya sekolah, sementara sisanya 8,7% harus mencari nafkah.

Seperti diketahui, anggaran pendidikan yang dialokasikan ke dana desa mencuat setelah dipertanyakan langsung oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2009-2014) Muhammad Nuh di Rapat Kerja dengan Komisi X DPR RI.

Mantan Mendikbud itu menilai seharusnya dana pendidikan sebesar Rp665 triliun dari total APBN 2024 hanya boleh digunakan untuk pendidikan.

Sementara, berdasarkan catatan, sebanyak 52% anggaran pendidikan atau sebesar Rp346,5 triliun dialokasikan untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

“Saya terus terang paling penasaran mulai kapan masuk Dana Desa di dalam anggaran pendidikan. Dan isinya apa? Ujungnya dana desa kan Lurah, urusi apa di pendidikannya itu?” ujarnya, di Komisi X DPR RI, pada Selasa (2/7/2024)