Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mengatakan, regulasi terkait pembatasan bahan bakar minyak atau BBM subsidi masih di bahas saat ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pengaturan terkait BBM subsidi belum dapat segera diterapkan.

“Saya pikir dalam satu hingga dua minggu ke depan belum ada aturan,” kata Bahlil saat ditemui di gedung DPR RI pada Kamis (12/9).

Bahlil meminta seluruh pihak untuk tidak berspekulasi terkait aturan pengaturan BBM subsidi ini. Ini karena regulasinya masih dalam pembahasan.

Kendati demikian, Bahlil memastikan bahwa pemerintah akan mengumumkan apa saja kriteria kendaraan yang dapat mengonsumsi BBM subsidi ini.

“Yang jelas BBM ini diberikan kepada orang yang berhak menerima subsidi dan tepat sasaran. Jangan untuk orang seperti saya dan Menteri Perindustrian, Pak Agus karena tidak adil. BBM ini akan kami berikan kepada saudara yang memang layak mendapatkan,” ujarnya.

Istana Kepresidenan sebelunya menegaskan, belum ada keputusan final terkait rencana pengetatan seleksi konsumen penerima BBM bersubsidi Pertalite dan Bio Solar. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyampaikan belum ada keputusan dari kabinet terkait pembatasan distribusi BBM bersubsidi.

“Kalau itu masih dikaji. Belum ada keputusan sampai sekarang,” kata Hasan Nasbi saat ditemui di Kantor Komunikasi Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa (10/9).

Dia juga menyampaikan diskusi pengetatan penjualan BBM bersubsidi belum menjadi bahasan khusus di internal rapat menteri Kabinet Indonesia Maju. “Sampai sekarang belum ada keputusan,” ujar Hasan Nasbi.

Pada Agustus lalu, Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan regulasi yang mengatur kriteria pengguna BBM subsidi direncanakan selesai pada September mendatang.

“Kami sedang finalisasi dari segi regulasinya, mungkin dalam dua mingguan lagi selesai,” kata Dadan saat ditemui di kantornya pada Kamis (22/8).

Berdasarkan keterangan Dadan, dua minggu sejak keterangan tersebut menandakan bahwa regulasi anyar ini akan terbit saat September 2024. Dadan menyebut Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan untuk segera menyelesaikan regulasi terkait kriteria pengguna BBM subsidi. Regulasi kriteria pengguna BBM subsidi akan mengatur konsumen jenis Solar maupun Pertalite.

Satu dekade masa pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai mewariskan sejumlah masalah fiskal yang berat untuk kabinet baru yang akan dipimpin oleh Prabowo Subianto dalam sebulan lagi.

Berdasarkan laporan terbaru Center of Economic and Law Studies (Celios), terdapat sepuluh masalah fiskal utama yang dihadapi Indonesia selama pemerintahan Jokowi.

“Kebijakan fiskal selama satu dekade terakhir tidak menunjukkan perbaikan yang substansial dalam memperkuat basis ekonomi nasional," kata Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar, Kamis (12/9).

Padahal, menurut Media, pemahaman mendalam terhadap kondisi ekonomi makro saat ini menjadi dasar penting. Khususnya dalam membangun kerangka fiskal yang lebih responsif.

Akibatnya, Jokowi mewariskan kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang sangat berat. “APBN kita tidak mewah. jadi Jokowi tidak hanya mewariskan anaknya tetapi juga kekacauan yang luar biasa dalam tata kelola fiskal di Indonesia,” ujar Media.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira juga menilai masalah fiskal selama kepemimpinan Jokowi bakal menjadi beban berat pada pemerintahan Prabowo. Terutama jika melihat dari lonjakan utang jatuh tempo pada 2025 hingga 2029.

“Masalah beban utang ini akan menjadi salah satu perhatian terbesar dari pemerintahan, karena mau bergerak ke program apapun, berpotensi akan memangkas anggaran dari manapun,” kata Bhima.

Berikut 10 Warisan Masalah Fiskal Era Jokowi:

1. Pertumbuhan Ekonomi Stagnan

Celios mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia stagnan pada level 5%. Pertumbuhan ekonomi tertinggi Indonesia dalam satu dekade terakhir hanya terjadi pada 2022 mencapai 5,3% dan terendah pada 2020 minus 2,1%.

2. Defisit APBN Makin Lebar

Dalam RAPBN 2025, pemerintah menetapkan defisit anggaran dari Rp 226,69 triliun menjadi Rp 616,19 triliun. Hal ini menunjukkan defisit fiskal semakin melebar pada tahun depan.

3. Rasio Utang Meningkat

Celios mengungkapkan rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB melojak 58,42% dari 24,7% pada 2014 menjadi 39,13% pada 2023.

4. Rasio Pajak Turun

Rasio pajak terhadap PDB anjlok dari 13,7% pada 2014 menjadi 10,1% pada 2024. Rasio pajak adalah perbandingan atau persentase penerimaan pajak terhadap PDB.

5. Pembiayaan Investasi Lebih Rendah dari Pembiayaan Utang

Celios mencatat pembiayaan investasi pada 2014 hingga 2014 kurang dari 17,5%. Sementara pembiayaan utang lebih dari 74% selama 10 tahun terakhir.

6. Pertumbuhan Belanja Perlindungan Sosial Lemah

Belanja perlindungan sosial sejak 2024 hingga 2024 hanya tumbuh 124,87%. Sedangkan belanja ketertiban keamanan tumbuh hampIr dua kali lipat mencapai 199,04%.

7. Anomali Penyertaan Modal Negara pada BUMN

BUMN infrastruktur memiliki kenaikan aset di bawah 15% dari 2020 sampai 2023. Padahal total suntikan modal dari pemerintah meningkat 327,67%.

8. Belanja Perlindungan Lingkungan Hidup Masih Rendah

Belanja untuk perlindungan lingkungan hidup secara konsisten menjadi yang paling rendah ke-3 dari 11 fungsi belanja lain sejak 2014 hingga 2024. Jumlahnya bahkan tidak sampai 1,5% dari total anggaran.

9. Delusi Ambisi Pembangunan IKN

Indikator progres Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) menunjukkan lebih banyak pada lingkungan pembangunan yang tidak berdampak signifikan atau bahkan gagal daripada mendulang keberhasilan.

10. Penyempitan Ruang Fiskal

Ruang fiskal untuk inisiatif keberlanjutan semakin sempit dengan program-program ambisius dan proyek besar pada pemerintahan Prabowo-Gibran.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan keinginannya untuk kembali pulang ke kampung halaman di Solo seusai masa jabatannya sebagai presiden berakhir pada 20 Oktober mendatang.

Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi pernyataan Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi. Budi menyebut Jokowi layak untuk menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) di pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Sembari tertawa ringan, Jokowi mengatakan dirinya akan berada ke Solo saat prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Saya mau pulang ke Solo tanggal 20 nanti," kata Jokowi seusai memberikan arahan kepada jajaran TNI-Polri di Istana Negara IKN Nusantara, Kalimantan Timur pada Kamis (12/9).

Sebelumnya, Menkominfo Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa Presiden Jokowi layak menjadi anggota Wantimpres di pemerintahan mendatang. Ketua Umum Relawan ProJokowi (ProJo) itu menganggap Jokowi masih terlalu muda untuk pensiun dari pentas politik.

"Beliau masih muda untuk pensiun, masih 63 tahun," kata Budi Arie di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/9).

Pembahasan nomenklatur Wantimpres saat ini masih berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Badan Legislasi DPR menyebut pemerintahan tidak setuju dengan perubahan nomenklatur Dewan Pertimbangan Presiden menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi mengatakan, pembahasan mengenai pengubahan nomenklatur itu saat ini tengah dibahas dalam Revisi Undang-undang (UU) Nomor 19 tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.

"DPR mau mengubah, pemerintah tidak setuju," kata pria yang biasa dipanggil Awiek itu di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menitipkan isu kemerdekaan Palestina dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat, di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (12/9). Hal itu disampaikan Retno dalam rapat terakhir antara Kemenlu dengan Komisi I DPR periode 2019-2024.

Sesuai agenda pergantian anggota DPR akan digelar pada 1 Oktober 2024. Sedangkan Retno akan mengakhiri tugas menjadi Menlu kabinet Indonesia Maju pimpinan Joko Widodo - Ma’ruf Amin pada 19 Oktober 2024.

"Salah satu isu yang ingin saya titipkan terutama untuk Komisi I yang akan datang adalah mengenai Palestina," kata Retno.

Dalam forum itu, Retno meminta agar Komisi I DPR ke depan tak berhenti mendukung Palestina memperjuangkan hak-haknya. "Jangan tinggalkan bangsa Palestina berjuang sendirian di tengah hak-hak mereka dirampas," ujar Retno lagi.

Pada kesempatan yang sama, Retno juga menyampaikan rasa hormat dan terima kasihnya karena telah dipercaya selama 10 tahun terakhir menjadi kapten diplomasi Indonesia. Ia menyebut amanah tersebut telah coba ia jalankan dengan maksimal dengan terus berkontribusi untuk bangsa.

Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin akan berakhir pada 20 Oktober 2024. Nantinya, estafet kepemimpinan lima tahun ke depan akan dilanjutkan oleh presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang ada dilantik pada hari yang sama.

Adapun isu Palestina menjadi salah satu isu yang menjadi perhatian serius Retno. Sejak terjadi agresi bersenjata antara tentara Israel ke Palestina, Retno termasuk yang bersuara keras mewakili Indonesia agar perdamaian segera dicapai. Ia mendorong agar Palestina dan Israel menyetujui perjanjian untuk menghentikan perang dan mengakui kemerdekaan Palestina.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia memproyeksikan pasar saham Indonesia, terutama sektor ritel, berpotensi keuntungan signifikan dari kemungkinan pemangkasan suku bunga oleh The Fed pada kuartal VI-2024.

Head of Investment Information Mirae Asset Martha Christina menjelaskan, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) bisa naik hingga 7.915 poin hingga akhir 2024 ini dan sektor ritel akan menunjukkan kinerja positif di kuartal keempat 2024. Namun, ia menyebut prediksi ini dapat terealisasi jika Bank Indonesia merealisasikan kebijakan pemangkasan suku bunga sebelum akhir tahun.

Selain itu, ia mengatakan penurunan suku bunga ini diperkirakan akan meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong konsumsi rumah tangga. Ia juga melihat bahwa inflasi yang mulai terkendali dan suku bunga lebih rendah akan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif.

“Dengan kredit konsumsi yang diproyeksikan meningkat dan berdampak langsung pada penguatan beberapa sektor, termasuk sektor ritel,” kata Martha dalam Media Day: September 2024 bertajuk Capitalizing on Rate Cuts: Driving Retail & Stock Market Growth in the 4Q di Jakarta, Kamis (12/9).

Ia mengatakan konsumsi rumah tangga, yang merupakan pilar utama pertumbuhan ekonomi Indonesia, diproyeksikan akan menguat pada kuartal keempat 2024. Pemangkasan suku bunga dan naiknya kepercayaan konsumen diharapkan mendorong masyarakat untuk lebih aktif melakukan pembelian barang dan jasa.

“Sektor ritel khususnya segmen barang konsumsi, fashion, dan elektronik, diprediksi akan mendapatkan keuntungan signifikan dari tren ini,” ujarnya.

Selain sektor ritel, Martha juga menyebut Mirae Asset sedang memantau sektor utama lainnya di pasar saham, yaitu perbankan. Adapun sektor perbankan yang diramal cuan misalnya PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), hingga PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI).

Seiring dengan hal itu, Research Analyst di Mirae Asset Abyan Habib Yuntoharjo juga optimistis terhadap prospek sektor ritel. Optimisme ini didukung oleh beberapa faktor, seperti urbanisasi, peningkatan adopsi teknologi digital, ekspektasi penurunan suku bunga yang akan meningkatkan daya beli masyarakat, dan adanya musim perayaan di akhir tahun.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Mirae Asset memberikan rekomendasi overweight untuk sektor ritel, mengingat potensi pertumbuhan yang masih kuat di semester kedua /2024. Mirae Asset merekomendasikan dua saham unggulan di sektor ini, yaitu PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES) dan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI).

Mirae Asset merekomendasikan saham ACES dengan rating beli atau buy di target harga (TP) Rp 1.100. Sedangkan saham MAPI direkomendasikan beli atau buy di target harga (TP) Rp 1.900.

“Investor disarankan untuk mempertimbangkan saham-saham di sektor ritel, yang diprediksi akan mendapatkan keuntungan dari momentum pemulihan ekonomi dan peningkatan konsumsi domestik,” ungkap Abyan.

Lebih lanjut, Abyan juga menyebut sektor ritel masih mampu mencatat pertumbuhan pendapatan dua digit pascapandemi Covid-19. Hal ini menunjukkan ketahanan penjualan meskipun kondisi ekonomi sedang sulit. Dengan ekspektasi penurunan suku bunga, katanya, momentum musim perayaan di kuartal IV diharapkan akan memberikan dampak positif terhadap prospek sektor ritel.

Mirae Asset juga menilai bahwa kenaikan populasi usia produktif dan konsumen muda akan menjadi pendorong utama pertumbuhan jangka panjang bagi sektor retail. Konsumen muda, yang lebih adaptif terhadap teknologi dan tren gaya hidup modern, cenderung lebih memilih berbelanja secara digital. Dengan demikian, Abyan menyebut hal ini mempercepat adopsi e-commerce dan mendorong inovasi di kalangan peritel.

Di tengah rencana pemangkasan suku bunga The Fed, Mirae Asset juga merekomendasikan 10 saham berikut.

1. PT Astra International Tbk (ASII)
2. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
3. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP)
4. PT Mayora Indah Tbk (MYOR)
5. PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAPI)
6. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES)
7. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO)
8. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)
9. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
10. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)

Indonesia menempati urutan keempat dengan persentase tertinggi untuk kelompok lanjut usia (lansia) yang bekerja, setelah Timor Leste, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon. Pada kurun waktu 2017-2021, sebanyak 31 persen lansia perempuan dan 58 persen lansia laki-laki Indonesia bekerja.

Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Restuardy Daud mengungkapkan, peningkatan jumlah lansia sebenarnya dapat memberikan keuntungan berupa bonus demografi kedua, yaitu keadaan di mana proporsi penduduk usia tua semakin banyak namun produktif dan masih memberikan sumbangan bagi perekonomian negara.

“Hal ini tidak dapat kita hindari karena jumlah usia produktif saat ini berlimpah dan beberapa tahun yang akan datang kelompok usia produktif sekarang pun juga akan memasuki masa usia lanjut atau pensiun. Dengan mengambil beberapa contoh di Indonesia, ada beberapa tantangan bagi kita ke depan,” kata Restuardy dalam sesi Local Government Forum on Older People Policies pada acara 2024 Asia-Pacific Regional Conference on Population Ageing: Reframing Ageing di Bali, Rabu (11/9/2024) malam.

Tantangan pertama, kata Restuardy yaitu aspek kesehatan. Pada 2023 lansia yang mengalami keluhan kesehatan adalah 41,49%, turun 95 persen dibandingkan 2019. Begitu juga persentase kesakitan lansia 19,72 persen pada 2023, atau turun 6 persen dibandingkan 2019. Menurut dia, hal ini menandakan pembangunan kesehatan semakin baik namun lansia penyandang disabilitas juga cenderung mengalami keluhan kesehatan yang memerlukan penanganan dan perhatian.

Restuardy menambahkan, tantangan kedua dari aspek kemandirian fiskal. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk, rasio ketergantungan lansia terus meningkat dari 15,2 persen di 2020 menjadi 17,1 persen di 2023. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok usia produktif akan menanggung kelompok usia non produktif yang terus bertambah ke depan.

Kata Restuardy, tingginya rasio ketergantungan lansia ini akan semakin diperparah apabila tidak diambil langkah atau tidak ada kesiapan finansial. Sementara di sisi lain, persentase rumah tangga lansia yang memiliki jaminan sosial juga relatif terbatas.

“Tantangan yang ketiga adalah aspek ketenagakerjaan. Persentase lansia bekerja di Indonesia meningkat 64,5% dari 47,9% di 2014 menjadi 59,9% di tahun 2023. Akan tetapi persentase ini didominasi oleh lansia dengan pendidikan dan rata-rata penghasilan yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan lapangan kerja dan level pekerjaan menengah ke atas juga harus dibuka kesempatannya bagi lansia,” ungkap Restuardy.

Restuardy menambahkan, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian bagi pemerintah dan pemerintah daerah ke depan. Salah satunya adalah optimalisasi pelayanan dasar dengan menerapkan standar pelayanan minimal yang juga menjangkau para lanjut usia.

Kata dia, pemerintah daerah perlu menyediakan pelayanan dasar yang juga menjangkau kebutuhan dasar warga negara, khususnya lansia, seperti akses terhadap air minum, penyediaan kebutuhan rehabilitasi sosial dasar, hingga pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebencanaan.

Unit Lead Decentralisation and Government DFAT, Kedutaan Australia Jakarta Astrid Kartika menambahkan, Pemerintah Australia berkomitmen untuk memperkuat upaya Indonesia dalam memperluas cakupan perlindungan sosial, termasuk bagi para lansia. Contohnya melalui sejumlah program kemitraan pembangunan di Australia dan Indonesia, seperti SKALA.

“SKALA juga bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk membangun kapasitas mereka agar kelompok masyarakat yang rentan seperti lansia dapat terlindungi dengan lebih baik. Secara khusus, saya senang dengan dukungan SKALA terhadap program PAITUA yang memberikan perlindungan kepada para lansia di Provinsi Papua Barat Daya,” jelas Astrid.

Pj Gubernur Papua Barat Daya Mohammad Musa'ad mengatakan, sudah 15 ribu orang yang mengikuti program PAITUA.

“Pada program PAITUA ini, kita memberikan perlindungan hari tua dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada setiap orang yang berusia 65 tahun ke atas dengan memberikan bantuan Rp250 ribu per bulan. Sehingga dengan adanya dukungan ini tentunya kita harapkan akan memberikan beberapa manfaat. Manfaat yang pertama adalah mengurangi ketergantungan orang itu terhadap anak maupun keluarga,” jelas Musa’ad.

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Maliki, menjelaskan, berdasarkan data Bappenas tahun 2020, 10% penduduk Indonesia adalah lansia dan diprediksi di tahun 2045 akan meningkat hingga 25% populasi penduduk Indonesia. Dengan kata lain, Indonesia tengah bergerak menuju penuaan penduduk.

Peranan pemerintah untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dan berkurangnya beban bagi penduduk lansia menjadi penting. Apa yang dilakukan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, melalui Program PAITUA, secara langsung menjawab amanat Stranas Kelanjutusiaan, khususnya untuk perlindungan sosial.

"Pemerintah pusat, khususnya Bappenas, selalu konsisten mendorong keberpihakan pemerintah pada kelompok rentan. Tentunya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bisa menjadi contoh dan praktik baik bagi daerah lain tentang bagaimana inisiatif daerah bisa menjadi lebih progresif dan afirmatif terhadap kesejahteraan lanjut usia,” kata Maliki.

"Melalui program seperti PAITUA, dengan kolaborasi dengan berbagai pihak dan partisipasi kuat masyarakat, kita pastikan bahwa penduduk lansia di Indonesia, baik saat ini dan di masa mendatang, akan bahagia, mandiri, sejahtera, bermartabat, produktif, dan dapat berkontribusi aktif terhadap pembangunan mencapai Indonesia Emas 2045.” pungkas Maliki.

Konsumen semakin menginginkan pengalaman berbelanja yang mudah dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Salah satu aspek yang paling diperhatikan oleh pelanggan adalah fleksibilitas dalam metode pembayaran.

Fleksibilitas ini telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi keputusan pembelian, baik dalam belanja daring maupun luring.

Fleksibilitas dalam pembayaran juga berarti kemudahan dalam prosesnya. Misalnya, dengan metode pembayaran sekali klik atau fitur penyimpanan informasi pembayaran, pelanggan dapat menyelesaikan transaksi lebih cepat tanpa harus mengisi ulang detail setiap kali mereka berbelanja.

Bagi pelanggan, fleksibilitas juga berarti keamanan. Mereka dapat memilih metode pembayaran yang mereka anggap paling aman atau yang memiliki lapisan perlindungan tambahan, seperti otentikasi dua faktor atau enkripsi data.

Selain itu, banyak pelanggan yang menghargai kemampuan untuk membayar dalam cicilan atau dengan opsi pembayaran tertunda. Ini memberi mereka kebebasan finansial untuk mengatur pengeluaran mereka tanpa harus menunda pembelian yang diinginkan.

Pada akhirnya, fleksibilitas dalam metode pembayaran adalah tentang memberikan pelanggan kontrol dan kenyamanan.

Di dalam dunia yang serba cepat dan dinamis, kemampuan untuk memilih bagaimana cara membayar adalah nilai tambah yang tidak bisa diabaikan oleh bisnis. Dengan menawarkan berbagai opsi pembayaran, bisnis tidak hanya memenuhi kebutuhan pelanggan tetapi juga meningkatkan loyalitas dan kepuasan mereka.

Dalam lingkungan bisnis yang kompetitif, fleksibilitas dalam pembayaran bukan lagi sebuah kelebihan, melainkan kebutuhan. Bisnis yang mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan preferensi pelanggan dalam hal pembayaran akan lebih unggul.

DOKU sebagai Solusi Pembayaran

Berdiri sejak 2007, DOKU perusahaan fintech pembayaran yang juga pionir payment gateway di Tanah Air, mengawal ratusan ribu transaksi sukses dari berbagai perusahaan besar hingga UMKM.

Semua produk dan layanan DOKU juga mendapatkan lisensi lengkap dari regulator dan berada dibawah pengawasan langsung dari Bank Indonesia. Cukup sekali integrasi, bisnis enterprise Anda langsung terkoneksi ke berbagai metode pembayaran digital populer.

Selain itu, dapatkan solusi-solusi pendukung lain yang akan mengotomasi cara Anda mengelola pembayaran bisnis.

Tinggalkan proses manual, beralih ke digital dan mulai manfaatkan keunggulan platform pembayaran DOKU untuk pengelolaan pembayaran bisnis yang lebih akurat dan transparan. Urusan keandalan dan kelancaran sistem pembayaran serta menjaga tingkat kepatuhan proses pembayaran bisnis, biar kami yang tangani.

Pilih solusi pembayaran sesuai kebutuhan Anda, seperti:

• Solusi Perusahaan: Apapun jenis bisnisnya, terima dan kelola pembayaran pelanggan jadi mudah dengan Checkout , Direct API, Payment Link, Refund Link, QRIS
• Solusi UMKM: Tidak Perlu Paham Teknis, Bisnis Bisa Go Digital bersama Juragan DOKU

Tertarik? Kunjungi DOKU sekarang juga!

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,48% pada level 7.798 pada penutupan perdagangan Kamis (12/9). Selama sesi perdagangan, IHSG bahkan sempat mencatatkan rekor baru dengan menembus angka tertinggi sepanjang masa di 7.833, menunjukkan momentum positif yang kuat di pasar saham.

Pilarmas Sekuritas menyatakan Indeks IHSG dan bursa regional Asia menguat seiring sikap pelaku pasar soal pemangkasan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat The Federal Reserve atau The Fed pasca rilis data inflasi AS yang beragam.

Laju inflasi secara tahunan di AS melambat selama lima bulan berturut-turut menjadi 2,5% pada Agustus 2024. Kemudian inflasi inti naik dari sebelumnya 0,2% menjadi 0,3%.

"Data ini memberikan implikasinya terhadap keputusan The Fed yang akan datang dan pasar berspekulasi bahwa The Fed akan memilih pemotongan suku bunga yang lebih kecil sebesar 0,25% pada pertemuan minggu depan," Kamis (12/9).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 14,62 triliun dengan volume 44,65 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.296.079 kali. Sebanyak 309 saham menguat, 249 saham terkoreksi, dan 238 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 13.420,66 triliun.

Bursa mayoritas melemah seiring dengan kenaikan IHSG. Nikkei 225 meningkat 3,41%, Shanghai Composite Indeks turun 0,17%, Hang Seng melemah 0,77% dan Straits Times naik 0,72%.

Saham top losers:

- PT Indoritel Makmur International Tbk (DNET)
- PT Krakatau Steel Tbk (KRAS)
- PT Barito Pacific Tbk (BRPT)
- PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN)
- PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE)

Saham top gainers:

- PT Saratoga Investama Sedaya Tbk (SRTG)
- PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO)
- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)
- PT Bank Panin Indonesia Tbk (PNBN)
- PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS)

Perum Bulog berencana menjalin kemitraan dalam pengadaan rak pengering beras dalam waktu dekat. Langkah tersebut dinilai penting agar pengeringan gabah usai panen berjalan lancar.

Panen Raya 2025 akan dimulai pada Februari atau bertepatan dengan musim penghujan. Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengaku telah memerintahkan bawahannya untuk mempercepat pengadaan rak pengering di pergudangan Bulog.

"Artinya, kami akan bekerja sama dengan asosiasi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia untuk pengadaan rak pengering," kata Wahyu di Gedung DPR, Kamis (12/9).

Bulog diwajibkan menyerap beras dengan kualitas tertentu, seperti memiliki kadar air maksimum 14%, kadar beras pecah maksimum 20%. Oleh karena itu, keberadaan rak pengering menjadi penting agar beras lokal dapat diserap Bulog.

Wahyu berencana menempatkan rak pengering tersebut di titik-titik produksi beras nasional. Namun Wahyu mengaku belum memiliki target jumlah maupun wilayah yang akan disasar dalam pengadaan rak pengering tersebut.

"Saat ini kami baru melakukan pemetaan dan persiapan lainnya. Selain itu, kami akan memperbaiki dan menyempurnakan tata kelola yang kurang baik di Bulog," katanya.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan keberadaan rak pengering di gudang Bulog penting mengingat anggaran Kementerian Pertanian telah ditingkatkan dari Rp 7,91 triliun menjadi Rp 29,37 triliun. Dengan kata lain, Arief memproyeksikan produksi beras nasional akan meningkat pada tahun depan.

Oleh karena itu, Arief berpendapat BUMN di bidang pangan harus siap menyerap hasil produksi beras dan pangan lainnya di dalam negeri. Alhasil, teknologi pasca panen menjadi penting untuk memproses hasil panen tahun depan.

Di sisi lain, Arief mengkhawatirkan skema stok dinamis Bulog dapat terus berjalan lancar pada tahun depan. Sebab, usulan tambahan anggaran Bapanas sekitar Rp 20 triliun untuk tahun depan ditolak seluruhnya oleh Badan Anggaran DPR.

Mayoritas tambahan anggaran tersebut dialokasikan untuk bantuan beras selama enam bulan senilai Rp 16,68 triliun. Angka tersebut diikuti alokasi program stabilisasi pasokan dan harga pangan beras sekitar Rp 1,5 triliun.

"Saya khawatir saat stok Bulog sudah di atas 2 juta ton, tapi tidak ada anggaran untuk bantuan pangan tidak ada. Alhasil, stok Bulog akan terus tinggi dan ada ancaman pembuangan beras," katanya.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengungkap dampak jumlah kelompok kelas menengah merosot sejak pandemi Covid-19 terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan investor.

Research Analyst Mirae Asset Sekuritas, Abyan Habib Yuntoharjo mengatakan bahwa dari sisi investor, penurunan kelas menengah mungkin tidak berdampak signifikan. Hal ini karena perubahan lebih terasa pada pola konsumsi masyarakat kelas menengah itu sendiri.

Misalnya, ada beberapa pengaruh dari tren konsumsi di Malaysia, seperti pada produk makanan dan popok yang sempat meningkat setelah Lebaran. Selain itu, juga terjadi kenaikan harga pada beberapa kebutuhan pangan di setiap rumah tangga.

“Nah itu berdampaknya terhadap pola konsumsi mereka,” kata Abyan dalam Media Day: September 2024 bertajuk “Capitalizing on Rate Cuts: Driving Retail & Stock Market Growth in the 4Q” di Jakarta, Kamis (12/9).

Abyan mengatakan penurunan kelas menengah di Indonesia juga tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap IHSG. Meskipun investor ritel cukup banyak, ada beberapa institusi yang masih melihat pasar saham sebagai investasi yang menarik.

Tak hanya itu, ia juga menyebut rencana pemangkasan suku bunga yang baru-baru ini diumumkan juga diharapkan memberi dampak positif, baik bagi investor global maupun domestik. Dengan suku bunga yang lebih rendah, kata Abyan, investor akan lebih berani mengambil risiko dibandingkan sebelumnya dan lebih fokus pada investasi yang lebih aman.

Dengan demikian, ia menilai penurunan kelas menengah di Indonesia lebih memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Biasanya sekitar 60% dari pendapatan masyarakat digunakan untuk konsumsi, sementara sisanya untuk tabungan dan investasi.

“Jadi tergantung dari konsumer sendiri itu mereka akan menggunakan seperti apa,” jelasnya.

Namun, jika dilihat dari pasar saham, ia menilai dampaknya tidak selalu jelas. Hal ini karena saat ini ada berbagai macam investasi yang tersedia, seperti deposito berjangka, saham, dan obligasi. Dengan demikian, ia menegaskan tidak bisa langsung disimpulkan ada korelasi antara penurunan kelas menengah dengan penurunan investasi di pasar saham.

“Tapi bisa dibilang emang pola konsumsinya pasti akan berubah dari kelas menengah yang turun,” ucapnya.

Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siang ini mencetak rekor tertinggi atau all time high (ATH) pada penutupan perdagangan sesi pertama Kamis (12/9), melesat 0,65% ke level 7.811.

Kelas Menengah Kian Merosot

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, jumlah kelompok kelas menengah merosot sejak terjadi pandemi Covid-19. Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas Maret 2024, jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada tahun ini. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menurunnya kelas menengah dipastikan bukan menjadi rentan miskin.

“[Turunnya] ke menuju kelas menengah. Makanya tadi kan aspiring middle class-nya naik,” kata Amalia di Gedung BPS, Jumat (30/8).

Mengutip data BPS, jumlah kelompok menuju kelas menengah pada 2019 mencapai 128,85 juta orang dengan proporsi 48,20%. Selanjutnya angka tersebut melonjak pada 2024 menjadi 137,50 juta orang dengan proporsi 49,22%. Amalia mengakui penurunan kelas menengah terjadi sejak pandemi. Angka kelas menengah meningkat pada 2014 hingga 2019.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia mengungkap dampak penurunan jumlah kelas menengah sejak pandemi COVID-19 terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan investor. Research Analyst di Mirae Asset Sekuritas Abyan Habib Yuntoharjo, menyatakan bahwa penurunan kelas menengah mungkin tidak berdampak signifikan terhadap investor.

Sebaliknya, dampaknya lebih terlihat pada pola konsumsi masyarakat kelas menengah itu sendiri. Misalnya, tren konsumsi di Malaysia menunjukkan perubahan, seperti peningkatan permintaan untuk produk makanan dan popok setelah Lebaran. Selain itu, harga beberapa kebutuhan pangan di rumah tangga juga mengalami kenaikan.

“Nah itu berdampaknya terhadap pola konsumsi mereka,” kata Abyan dalam Media Day: September 2024 bertajuk “Capitalizing on Rate Cuts: Driving Retail & Stock Market Growth in the 4Q” di Jakarta, Kamis (12/9).

Sejalan dengan hal tersebut, Abyan mengatakan penurunan kelas menengah di Indonesia juga tidak akan terlalu berdampak signifikan terhadap IHSG. Meskipun investor ritel cukup banyak, ada beberapa institusi yang masih melihat pasar saham sebagai investasi yang menarik.

Tak hanya itu, ia juga menyebut rencana pemangkasan suku bunga yang baru-baru ini diumumkan juga diharapkan memberi dampak positif, baik bagi investor global maupun domestik. Dengan suku bunga yang lebih rendah, kata Abyan, investor akan lebih berani mengambil risiko dibandingkan sebelumnya dan lebih fokus pada investasi yang lebih aman.

Dengan demikian, ia menilai penurunan kelas menengah di Indonesia lebih memengaruhi pola konsumsi masyarakat. Biasanya sekitar 60% dari pendapatan masyarakat digunakan untuk konsumsi, sementara sisanya untuk tabungan dan investasi.

“Jadi tergantung dari konsumer sendiri itu mereka akan menggunakan seperti apa,” tambahnya.

Namun, jika dilihat dari pasar saham, ia menilai dampaknya tidak selalu jelas. Hal ini karena saat ini ada berbagai macam investasi yang tersedia, seperti deposito berjangka, saham, dan obligasi. Dengan demikian, ia menegaskan tidak bisa langsung disimpulkan ada korelasi antara penurunan kelas menengah dengan penurunan investasi di pasar saham.

“Tapi bisa dibilang emang pola konsumsinya pasti akan berubah dari kelas menengah yang turun,” ucapnya.

Adapun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) siang ini mencetak rekor tertinggi atau all time high (ATH) pada penutupan perdagangan sesi pertama Kamis (12/9), melesat 0,65% ke level 7.811.

Kelas Menengah Kian Merosot

Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat, jumlah kelompok kelas menengah merosot sejak terjadi pandemi Covid-19. Berdasarkan survei sosial ekonomi nasional atau Susenas Maret 2024, jumlah kelas menengah turun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 47,85 juta orang pada tahun ini. Pelaksana Tugas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menurunnya kelas menengah dipastikan bukan menjadi rentan miskin.

“[Turunnya] ke menuju kelas menengah. Makanya tadi kan aspiring middle class-nya naik,” kata Amalia di Gedung BPS, Jumat (30/8).

Mengutip data BPS, jumlah kelompok menuju kelas menengah pada 2019 mencapai 128,85 juta orang dengan proporsi 48,20%. Selanjutnya angka tersebut melonjak pada 2024 menjadi 137,50 juta orang dengan proporsi 49,22%. Amalia mengakui penurunan kelas menengah terjadi sejak pandemi. Angka kelas menengah meningkat pada 2014 hingga 2019.

Pemerintah berencana menambah potongan gaji karyawan untuk iuran program pensiun. Hal tersebut diatur dalam Pasal 189 Ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Ketentuan tersebut mengatur pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib bagi pekerja dengan penghasilan tertentu. Program iuran dana pensiun ini merupakan tambahan di luar dari program jaminan hari tua (JHT) dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

Sejauh ini, para pekerja sudah dibebankan iuran JHT sebesar 5,7% dari upah dengan pembagian 2% ditanggung pekerja dan 3,7% ditanggung perusahaan.

Sementara, untuk Jaminan Pensiun, gaji karyawan juga dibeberani iuran wajib sebesar 3% dengan pembagian 1% ditanggung pekerja dan 2% ditanggung perusahaan.

Rencana tambahan pemotongan gaji ini nantinya bakal menambah iuran wajib pekerja yang sudah banyak dipotong untuk berbagai jenis iuran, mulai dari program jaminan hari tua dan Jaminan Pensiun milik BPJS Ketenagakerjaan.

Pemberlakukan iuran wajib program pensiun tambahan ini juga bakal menambah potongan gaji karyawan yang sebelumnya telah dibebani oleh iuran BPJS Kesehatan, Pajak Penghasilan (PPh), dan adanya rencana iuran tambahan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Meski begitu, pelaksanaan potongan ekstra gaji pekerja untuk program pensiun tambahan masih perlu menunggu penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Program pensiun tambahan ini nantinya akan bersifat wajib dan dapat dilakukan dalam bentuk kewajiban pendanaan atas program pensiun yang sudah ada, atau dapat dalam bentuk program yang baru.

Merujuk pada Pasal 189 UU P2SK, program pensiun tambahan ini merupakan bagian dari harmonisasi program pensiun sebagai upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum.

Lewat UU P2SK, pengelolaan aset dan hutang atau liabilitas progam pensiun adalah seluruh pengelola Program Pensiun, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, di antaranya mencakup badan pemerintah seperti BPJS Ketenagakerjaan, PT Asabri, PT Taspen.

Selain itu, pengelolaan program pensiun juga dapat diserahkan kepada institusi Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan dan (DPLK) yang kinerjanya diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

DPPK merupakan badan usaha dana pensiun yang dibentuk oleh pendiri bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Semantara DPLK merupakan badan usaha dana pensiun yang dibentuk oleh Lembaga Jasa Keuangan tertentu, selaku pendiri, yang ditujukan bagi karyawan yang diikutsertakan oleh pemberi kerja dan/atau perorangan secara mandiri.

Merujuk pada Pasal 137 UU P2SK, DPLK merupakan perusahaan yang telah miliki izin usaha dari OJK seperti Bank Umum, Bank Umum Syariah, Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah, Manajer Investasi, hingga Manajer Investasi Syariah.

Masih Dikaji

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan potongan gaji karyawan untuk iuran program pensiun tambahan akan memberatkan kelas menengah. Oleh sebab itu, Muhadjir menyarankan OJK mengkaji kebijakan itu lebih mendalam.

“Ini harus dipertimbangkan soal penarikan iurannya itu, karena sebagian besar gaji karyawan kita masih belum di atas rata-rata,” kata Muhadjir di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (11/9).

Menurut Muhadjir beragam jaminan sosial bagi pekerja yang telah ada saat ini sudah cukup representatif dan memadai untuk melindungi karyawan. Dia menjelaskan saat ini pekerja sudah dibebankan oleh beragam potongan gaji untuk jaminan kematian, hari tua, pensiun hingga kehilangan pekerjaan.

“Sekarang ini yang harus kita perhatikan yakni menurunnya daya beli kelas menengah. Kalau ditambah lagi dengan iuran untuk pensiun itu, saya kira terlalu berat,” ujar Muhadjir.

Dia pun mengakui bahwa perumusan PP terkait program pensiun tambahan belum dibahas secara intensif oleh pemerintah. Muhadjir mengatakan fokus pemerintah saat ini adalah mencegah penurunan daya beli masyarakat kelas menengah tidak berdampak pada kelompok sosial kelas miskin dan sangat miskin.