Asosiasi Industri Motor Listrik (Aismoli) berharap pemerintah melanjutkan program subsidi motor listrik tahun depan. Pasalnya kuota subsidi motor listrik tahun ini telah habis.

Ketua Aismoli, Budi Setiadi, berharap pemerintah melanjutkan program subsidi pembelian motor listrik. Hal itu bertujuan untuk menjaga pertumbuhan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

"Saya sih lagi bersurat ya kepada Pak Menteri (Perindustrian), kalau bisa program ini diteruskan sehingga mungkin penjualannya itu lanjut, jangan sampai stuck lagi," ujar Budi saat dikonfirmasi Katadata, Rabu (11/9).

Budi berharap pemerintah akan melanjutkan program subsidi pada 2025. Dengan begitu, proses pendaftaran masih akan terus dilanjutkan pada 2024, namun implementasi dan realisasinya dilaksanakan pada tahun depan.

Sebagai informasi, kuota subsidi pembelian motor listrik senilai Rp 7 juta sudah habis. Hal itu bisa menyebabkan harga motor listrik bisa lebih mahal karena sudah tidak lagi mendapatkan subsidi.

Berdasarkan situs data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua atau Sisapira pada Rabu (11/9) alokasi anggaran subsidi untuk pembelian kendaraan listrik sudah tidak tersedia. Jumlah pengajuan subsidi telah mencapai 60.857 unit sepanjang 2024. Padahal, kuota subsidi motor listrik tahun ini hanya mencapai 50.000 unit.

Adapun subsidi motor listrik yang telah disalurkan sebanyak 38.880 unit. Sebanyak 1.666 pengajuan sudah terverifikasi namun masih dalam proses penyaluran. Sementara 20.321 pengajuan masih dalam tahap pendaftaran.

Namun demikian, Budi mengatakan, pasar kendaraan listrik roda dua masih tetap tumbuh seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan manfaat dari kedaraan listrik. Namun, pertumbuhan tersebut tentunya tidak akan secepat bila diiringi dengan adanya subsidi.

"Tidak ada subsidi pun, menurut saya mungkin dorongan ada, tapi enggak secepat subsidi. mulai tertarik karena efisiensi dari sepeda motoris ini kan jauh berbeda dibanding dengan yang combustion engine," ucapnya.

Subsidi motor listrik mulai digulirkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua. Aturan tersebut kemudian direvisi dengan menyederhanakan persyaratannya dan tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan besar subsidi sebesar Rp 7 juta untuk setiap pembelian satu unit motor listrik. Jika subsidi tersebut habis, itu berarti konsumen tidak lagi mendapatkan potongan harga sebesar Rp 7 juta per unit.

Medco E&P Natuna Ltd. (Medco E&P) resmi memulai aliran gas atau onstream perdana dari Proyek West Belut di wilayah kerja B Laut Natuna Selatan pada Rabu (11/9). Lingkup kerja Proyek West Belut meliputi pembangunan platform kepala sumur dengan kapasitas produksi gas sebesar 55 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Pipa bawah laut berdiameter 12 inci sepanjang 12 km yang menghubungkan platform West Belut dengan pipa South Belut yang sudah ada. Selain itu, proyek ini juga mencakup modifikasi pada fasilitas Central Processing Platform di North Belut.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, proyek dengan total investasi US$ 84 juta atau sekitar Rp 1,3 triliun ini diharapkan memberikan kontribusi terhadap efek berganda hulu migas.

“Selain itu, estimasi penerimaan negara dari proyek ini sebesar US$ 41,7 juta atau Rp 641,2 miliar yang akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pendapatan negara," kata Dwi dalam siaran pers, Rabu (11/9).

Proyek West Belut ini pertama kali ditemukan pada akhir 2020 dan berhasil onstream lebih cepat dari target awal, yakni Oktober 2024. “Keberhasilan ini menghasilkan capaian signifikan dalam waktu yang relatif singkat, dan saya harap akan diikuti dengan proyek proyek lainnya,” katanya.

Fasilitas West Belut mengadopsi teknologi ramah lingkungan dengan platform tidak berawak yang menggunakan tenaga surya 100%. Dwi menyebut, penerapan tenaga surya ini merupakan salah satu contoh inovasi yang kami dorong di industri migas. “Kami harap langkah ini bisa menjadi inspirasi bagi proyek-proyek migas lainnya di Indonesia," ucapnya.

Proyek West Belut termasuk satu dari 15 proyek yang ditargetkan onstream pada tahun ini. Selain West Belut, SKK Migas melaporkan terdapat delapan proyek migas lainnya yang telah onstream selama semester I 2024.

Dwi mengatakan, SKK Migas berharap seluruh proyek yang ditargetkan dapat onstream pada 2024, terutama untuk proyek-proyek minyak. Pasalnya, Indonesia sedang banyak menghadapi masalah terkait minyak bumi.

Adapun kebutugan investasi untuk 15 proyek migas yang onstream seluruhnya pada 2024 mencapai US$ 560 juta. Proyek-proyek tersebut berpotensi menambah total produksi migas 2024, yang terdiri dari 31.655 barel minyak per hari, 268 mmscfd gas, dan 180 metrik ton LPG. Berikut daftar proyek hulu migas yang telah onstream pada semester I 2024;

• Proyek Gas SWPG Debottlenecking oleh Pertamina Hulu Mahakam pada 21 April 2024
• Proyek Gas Bekapai Artificial Lift oleh Pertamina Hulu Mahakam pada 24 Mei 2024
• Proyek Minyak OPL Main oleh Pertamina Hulu Energi ONWJ pada 29 Mei 2024
• Proyek Gas AFCP pada 11 Juni 2024
• Proyek minyak Flowline ASDJ-116X, oleh Pertamina Hulu Energi Ogan Kemering pada 16 Juni 2024
• Proyek Gas Peciko 8B oleh Pertamina Hulu Mahakam pada 18 Juni 2024
• Fasilitas Kompresor South Sembakung oleh JOB PMEP Simenggaris pada 19 Juni 2024
• Proyek Gas Dayung Facility Optimization oleh Medco Grissik pada 30 Juni 2024

UOB Indonesia memproyeksikan perubahan signifikan dalam sektor perbankan asing di Indonesia setelah konsolidasi besar antara PT Bank OCBC NISP Tbk (NISP) dan PT Bank Commonwealth (PTBC). Selain itu, UOB Indonesia juga telah mengakuisisi bisnis perbankan konsumer Citigroup di Indonesia, termasuk integrasi penuh aset dan liabilitas Citibank Indonesia.

Head of Cards and Payment UOB Indonesia Herman Soesetyo mengungkapkan bahwa jumlah nasabah akan meningkat secara signifikan. Ia menyebutkan bahwa kenaikan ini hampir mencapai tiga hingga empat kali lipat dibandingkan sebelumnya, berkat aksi korporasi tersebut. Menurutnya, proses ini adalah hal yang wajar, baik dalam hal pertumbuhan organik maupun anorganik.

Kemudian Herman juga menambahkan, persaingan dengan bank-bank lokal adalah hal yang normal dan setiap bank memiliki keunggulannya masing-masing. Ia menyadari bahwa ada beberapa kompetitor yang memang sudah sangat besar di industri perbankan.

“Jadi kita memang melihat ada liga-liganya masing-masing. Jadi nggak semuanya itu bersaing semuanya melebur di tempat yang sama,” kata Herman kepada wartawan di Jakarta, Selasa (10/9).

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa saat ini belum ada rencana aksi korporasi baru, mengingat perusahaan baru saja menyelesaikan aksi korporasi pada tahun lalu dan saat ini masih dalam tahap stabilisasi. Menurutnya, kondisi UOB Indonesia saat ini sudah cukup baik dan fokus ke depan perusahaan saat ini adalah pertumbuhan.

Salah satu strategi pertumbuhan UOB adalah dengan meluncurkan platform penjualan kartu kredit. Herman juga menyebut bahwa dampak bisnis dari langkah ini cukup positif. Ia menjelaskan setelah aksi korporasi, ekspektasi UOB Indonesia adalah tumbuh secara agresif dan hingga saat ini pertumbuhannya selaras dengan pasar.

Namun, ketika ditanya mengenai persentase pertumbuhannya, Herman tidak menyebutkan angka spesifik. Namun ia meyakini pertumbuhan UOB sejalan dengan pertumbuhan pasar.

“Persentasinya ya mungkin saya nggak bisa sebutkan, tapi saya berani memastikan bahwa memang selaras dengan grow-nya di market,” katanya.

Ramai-ramai Bank Asing Tinggalkan Indonesia, Apa Alasannya?

Sejumlah bank asing mulai meninggalkan Indonesia. Di antaranya Citibank, N.A., yang menutup bisnis consumer banking di Indonesia pada 18 November 2023. Kemudian, Commonwealth yang menjual seluruh sahamnya di PT Bank Commonwealth Indonesia kepada PT OCBC NISP Tbk (OCBC). Apa alasan bank-bank asing tersebut meninggalkan Indonesia?

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, menjelaskan bahwa penutupan Citibank dan Bank Commonwealth di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor. Di negara-negara asalnya, kinerja bank-bank asing tersebut tidak sebaik bank-bank lokal di Indonesia, khususnya bank.

Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) IV, yang memiliki likuiditas sangat memadai. Bank-bank yang masuk ke dalam KBMI IV, misalnya PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Selain itu, Nafan menyebut bank-bank asing sering kali menghadapi tantangan likuiditas yang terbatas, terutama dari bank-bank sentral di negara asalnya. Keterbatasan ini membuat mereka kesulitan dalam ekspansi bisnis dan penyaluran kredit di Indonesia. Akibatnya, bank seperti Commonwealth dan Citibank tidak dapat beroperasi secara optimal di pasar Indonesia.

“Lalu ada beberapa kasus di mana bank-bank non-KBMI IV itu kalau secara non-performing loan (NPL) relatif tinggi,” kata Nafan kepada Katadata.co.id, Jumat (26/7).

Nafan menyatakan keterbatasan likuiditas dan non-performing loan (NPL) atau rasio kredit bermasalah pada bank asing yang rata-rata lebih tinggi dibandingkan dengan bank KBMI IV menjadi faktor yang perlu diperhatikan. Di Indonesia, para investor cenderung mencari bank yang lebih likuid dan memiliki kinerja fundamental yang solid.

Analis Kiwoom Sekuritas Miftahul Khaer menyatakan bahwa keputusan Citibank dan Bank Commonwealth untuk menutup sebagian besar operasional mereka di Indonesia merupakan bagian dari tren global. Bank-bank besar sedang melakukan penyesuaian strategi bisnisnya. Meskipun pasar Indonesia memiliki potensi besar, persaingan di sektor perbankan ritel sangat ketat.

“Margin keuntungan yang tipis dan biaya operasional yang tinggi membuat beberapa bank asing memilih untuk mundur,” ujar Miftahul kepada Katadata.co.id, Kamis (25/7).

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan susu ikan dapat memenuhi lonjakan permintaan susu segar akibat program Minum Susu Gratis. Teten menghitung ada 24,74 juta ton produksi ikan yang dapat diolah menjadi susu.

Teten menjelaskan, susu ikan merupakan ekstrak protein dari proses hidrolisat protein ikan yang akhirnya diolah menjadi susu ikan. Kandungan gizi susu ikan yang diproduksi di dalam negeri setara dari susu sapi segar, tidak berbau ikan, dan mudah dicerna.

"Hampir tidak mungkin mencapai status swasembada susu sapi segar, karena ada masalah keterbatasan lahan. Selain itu, salah satu keunggulan susu ikan adalah tidak mengandung laktosa," kata Teten di Gedung DPR, Rabu (11/9)

Menurut Alomedika, ras asia memiliki prevalensi intoleransi laktosa atau antara 80% sampai 100%. Sementara itu, kelompok usia anak dengan tingkat intoleransi laktosa paling tinggi adalah 12-14 tahun atau hingga 73%.

Teten mengaku belum menawarkan strategi tersebut kepada Presiden Terpilih Prabowo Subianto. Namun, Teten mengingatkan bahwa program Minum Susu Gratis yang ditawarkan Prabowo akan melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Produksi susu ikan masih terbatas di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Teten menilai perluasan sentra produksi susu ikan terbilang mudah. Sebab, teknologi hidrolisat ikan telah tersedia di dalam negeri.

"Pemerintah sedang mendorong hilirisasi ikan untuk memproduksi ekstrak protein ikan yang nantinya bisa digunakan untuk industri makanan dan meningkatkan pendapatan para nelayan," ujarnya.

Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia Sis Apik Wijayanto sebelumnya mengatakan, pembangunan peternakan mega farm sapi perah memerlukan waktu dua sampai tiga tahun. Walau demikian, Sis Apik tetap berencana mengoptimalkan penyerapan peternak sapi perah lokal.

"Ini masih dalam kajian. Usulan ini disampaikan beberapa tokoh masyarakat kemarin, tapi aroma dari susu ikan masih perlu perbaikan," kata Sis Apik di Gedung DPR, Rabu (4/9).

Produk susu ikan pertama di Indonesia diluncurkan Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki. Susu tersebut merupakan hasil kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari dengan PT Berikan Teknologi Indonesia. Produk tersebut dihasilkan dengan menggunakan ilmu bioteknologi dengan mengurai protein ikan.

Sis Apik mengatakan, susu alternatif akan mengisi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi peternak sapi perah. Namun demikian, ia mengaku ID Food belum mengkaji produksi susu dari sumber nabati.

Kementerian Perindustrian meminta industri bersiap menyediakan infrastruktur dan teknologi yang paling efisien untuk membangun ekosistem hidrogen di Indonesia. Hidrogen merupakan salah satu bahan bakar alternatif energi fosil yang potensial dan ramah lingkungan.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, mengatakan fenomena krisis energi tengah melanda dunia. Di sisi lain, komitmen Indonesia berkomitmen dalam penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Menurut Reni, kondisi tersebut harus menjadi perhatian pelaku industri, khususnya dalam menemukan solusi pemenuhan energi yang rendah karbon.

"Pengembangan hidrogen hijau adalah salah satu strategi untuk mencapai target net zero emission (NZE) industri tahun 2050,” ujar Reni dalam keterangan, Rabu (11/9).

Menurutnya, hidrogen adalah alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan dan merupakan media penyimpan energi yang ideal. Selain itu, hidrogen adalah penghubung rantai energi yang berkelanjutan dan bebas emisi dari awal hingga akhir.

Munculnya hidrogen sebagai alternatif bahan bakar yang ramah lingkungan juga perlu diantisipasi sebagai peluang pengembangan untuk produsen gas industri ke depannya. Namun, penggunaan hidrogen sebagai energi dalam skala besar perlu didukung dengan infrastruktur produksi, penyimpanan, dan transportasi ke pengguna akhir yang andal, aman, memadai, dan ekonomis.

“Oleh karena itu, industri harus bersiap untuk mengambil peluang ini dengan mempersiapkan penyediaan infrastruktur dan teknologi yang paling efisien dan sesuai dengan standar keamanan yang memadai untuk membangun ekosistem hidrogen di Indonesia” ujarnya.

Reni berharap, Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII) terus mendorong anggotanya aktif melakukan ekspansi agar Indonesia tetap dapat memenuhi kebutuhan gas-gas industri secara mandiri dan tidak bergantung pada impor. Selain itu, pelaku industri diharapkan berperan aktif dalam mendukung perkembangan energi terbarukan yang ramah lingkungan seperti hidrogen.

Sementara itu, Ketua Umum AGII Rachmat Harsono mengatakan AGII mendukung inisiatif pemanfaatan hidrogen hijau, baik dari sisi teknologi maupun keselamatan kerja (safety).

“Kesadaran terhadap pentingnya keselamatan, baik dalam proses operasional maupun peralatan, merupakan langkah vital agar industri gas dapat berjalan dengan aman dan lancar, serta turut membantu dalam mendorong proses dekarbonisasi yang berkelanjutan,” ujar Rachmat.

Asosiasi Media Luar-Griya Indonesia atau AMLI menyebut Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 telah membuat 7% perusahaan periklanan luring di dalam negeri gulung tikar. PP No. 28 Tahun 2024 merupakan aturan turunan Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Ketua Umum AMLI Fabianus Bernadi mengatakan, klausul yang memberatkan perusahaan periklanan luring adalah larangan pemajangan iklan produk tembakau 500 meter dari satuan pendidikan dan tempat bermain anak. Menurutnya, klausul tersebut akhirnya membuat sekitar 30% dari total perusahaan periklanan luring bergantung pada iklan rokok.

"Dampak PP No. 28 Tahun 2024 ke 30% dari anggota kami berdampak fatal, karena 50% dari pendapatan mereka merupakan reklame rokok," kata Fabianus dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Fabianus telah menyurati Presiden Joko Widodo terkait hal tersebut kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Presiden Joko Widodo. Namun kedua pejabat negara tersebut belum mengindahkan surat tersebut.

Ia menjelaskan industri media luar griya rentan terhadap kebijakan pemerintah yang negatif. Sebab, proses bisnis tersebut cenderung sederhana dan tidak membutuhkan banyak orang.

"Kami sudah hitung, dampak PP No 28, Tahun 2024 terhadap industri kami adalah hampir 60% pekerja di industri ini terancam terkena Pemutusan Hubungan Kerja," ujarnya.

Oleh karena itu, Fabianus mendorong pemerintah untuk menunda implementasi PP No. 28 Tahun 2024. Pada saat yang sama, Fabianus menyarankan pemerintah menerbitkan regulasi baru yang fokus pada edukasi terkait konsumsi merokok kepada masyarakat.

Di sisi lain, ia meminta pemerintah untuk menekan pajak reklame hingga menjadi 10%. Untuk diketahui, pajak reklame yang berlaku saat ini adalah 25%.

"Penurunan pajak reklame akhirnya membuat pengusaha iklan luring di luar DKI Jakarta, khususnya di luar Pulau Jawa, bisa tetap berusaha. Kalau biaya iklan mahal, yang bisa memasang iklan luring hanya industri rokok saja," katanya.

Menurut riset Nielsen Ad Intel, total nilai belanja iklan di pasar terpilih Asia pada 2022 mencapai USD 54,1 miliar atau sekitar Rp 811 triliun. Pasar terpilih itu meliputi Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan Taiwan.

Nielsen Ad Intel mencatat, belanja iklan di Indonesia pada 2022 didominasi iklan online dan game, diikuti iklan televisi, internet, dan media cetak. “Unilever, Mayora, dan Valorant adalah tiga pembelanja iklan teratas di Indonesia," ujar Presiden Nielsen Asia Arnaud Frade dalam siaran persnya, Jumat (31/3/2023).

Direktur PT KB Bukopin Tbk (BBKP) Jung Ho Han memborong 1,5 juta saham perusahaan pada 9 September 2024. Jung Ho Han merogoh kocek Rp 97,5 juta untuk menambah koleksi saham KB Bukopin.

Melansir laporan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jung Ho Han membeli 1,5 juta saham di harga Rp 65 per saham.

"Tujuan transaksi yaitu investasi dengan status kepemilikan saham langsung," kata Sekretaris Perusahaan Adi Pribadi dalam keterangan resminya, Rabu (11/9).

Usai menambah koleksi, kepemilikan saham BBKP atas nama Jung Ho Han menjadi 11,98 juta. Sebelum membeli saham BBKP, jumlah kepemilikan saham direktur kewarganegaraan Korea Selatan yakni 10,48 juta.

Menurut catatan pembelian saham, Jung Ho Han pada 23 Agustus 2024, melakukan pembelian saham BBKP dalam dua kali transaksi. Aksi ini dilaksanakan pada 20 Agustus 2024 dan pembelian lagi dilakukan pada 22 Agustus 2024.

Rinciannya yaitu pada hari pertama, Jung Ho Han membeli 6,84 juta saham dengan harga transaksinya Rp 73 per saham. Lalu selanjutnya pada hari kedua, ia membeli sebanyak seribu saham dengan harga transaksinya Rp 64 per saham.

Artinya Jung Ho Han sudah menjala 6,58 juta saat itu dengan total kepemilikannya menjadi 10,48 juta. Untuk menambah kepemilikan tersebut saat itu, Jung Ho Han merogoh kocek mencapai Rp 500 juta.

Saham Bank Bukopin berada di level Rp 64 per saham per 15.45 WIB. Sahamnya sempat menyeentuh leveel terendah di Rp 63 per saham dengan level tertingginya Rp 66 per saham. Adapun kapital market BBKP yakni Rp 12,01 triliun.

Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia atau APVI meminta implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan ditunda. Ini karena industri rokok elektrik tertekan oleh dampak pelemahan daya beli masyarakat.

Sekretaris Jenderal APVI Garindra Kartasasmita mengatakan, nilai penjualan cairan rokok elektrik sepanjang tahun ini turun hingga 50% dibandingkan tahun lalu. Garindra menilai, pembatasan promosi melalui media sosial pada PP No. 26 Tahun 2024 akan memperburuk kondisi saat ini.

"Perilaku konsumen kami beda dengan rokok karena usia konsumen kami tidak lebih rendah dari konsumen rokok konvensional. Pembatasan promosi melalui media sosial berdampak secara langsung ke penjualan kami lebih jauh," kata Garindra dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Rabu (11/9).

Garindra mematuhi PP No. 28 Tahun 2024 sejak terbit pada akhir Juli 2024. Beberapa klausul yang dituruti adalah peningkatan batas bawah umur dan penghentian promosi melalui media sosial.

Ia berpendapat penghentian promosi melalui media sosial menjadi langkah yang kontraproduktif. Sebab, salah satu promosi yang dilakukan produsen cairan rokok elektrik adalah edukasi terkait rokok elektrik.

Garindra mencatat produsen cairan rokok elektrik di dalam negeri mencapai 200 entitas. Menurutnya, PP No. 28 Tahun 2024 membuat sekitar 150 produsen tidak mengalami pertumbuhan produksi maupun penjualan pada tahun ini.

Ia menilai, implementasi PP No. 28 Tahun 2024 akhirnya mendorong peredaran cairan rokok elektrik ilegal. "Satu sisi kami berperan aktif dalam mematuhi aturan, tapi di sisi lain regulasi yang berlaku seperti mendorong peredaran produk ilegal," katanya.

Negara untuk pertama kalinya dalam sejarah mengakui keberadaan rokok elektronik di dalam negeri. Undang-Undang Kesehatan mengklasifikasikan rokok elektronik sebagai zat adiktif pada Ayat (3) Pasal 149.

Pemerintah menilai dampak rokok elektrik sama dengan rokok, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris. Pasal 149 Ayat (2) menjelaskan zat adiktif sebagai semua produk tembakau yang penggunaanya dapat menimbulkan kerugian bagi dirinya maupun masyarakat.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan zat adiktif, berupa rokok elektronik, diatur dengan Peraturan Pemerintah," seperti diatur Ayat (2) Pasal 152 yang dikutip Rabu (12/7).

Laporan perusahaan data pasar dan konsumen, Statista menunjukkan Indonesia merupakan negara pengguna rokok elektrik alias vape terbanyak di dunia. Tercatat, 25% responden asal Indonesia mengatakan menggunakan rokok elektrik setidaknya sesekali.

“Sebanyak 1 dari 4 orang yang disurvei oleh Statista Consumer Insights mengatakan pernah menggunakan vape setidaknya sesekali,” kata Statista dikutip dari lamannya, Rabu (31/5/2023).

PP No. 28 Tahun 2024 menetapkan batas usia konsumsi rokok elektrik sama dengan rokok konvensional, yakni 21 tahun.

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kemenkes Eva Susanti sebelumnya mengatakan, Kemenkes masih menyoroti tingginya perokok muda dan fenomena peralihan rokok batangan ke rokok elektronik. Perokok Indonesia masih menjadi salah satu yang tertinggi di Indonesia dengan jumlah 77 juta orang.

Survei Kesehatan Indonesia pada 2023 lalu mencatat, ada penurunan jumlah perokok menjadi 7,4%. “Meski mengalami penurunan, sebenarnya ini masih jauh dari target RPJMN di angka 5,4%," kata Eva.

Melansir laporan Global Youth Tobacco Survey, ada peningkatan konsumsi rokok elektrik hingga 10 kali lipat. Persentasenya naik dari 0,35% pada 2018 menjadi 3,5% pada 2023.

Hasil serupa juga terlihat di Survei Kesehatan Indonesia 2023. Ada kenaikan pengguna vape dari 0,06% menjadi 0,13%. Kenaikan menurut Eva banyak terjadi pada kelompok anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun.

Kuota subsidi pembelian motor listrik senilai Rp 7 juta sudah habis. Hal itu bisa menyebabkan harga motor listrik bisa lebih mahal karena sudah tidak lagi mendapatkan subsidi.

Berdasarkan situs data Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua atau Sisapira pada Rabu (11/9) alokasi anggaran subsidi untuk pembelian kendaraan listrik sudah tidak tersedia. Jumlah pengajuan subsidi telah mencapai 60.857 unit sepanjang 2024. Padahal, kuota subsidi motor listrik tahun ini hanya mencapai 50.000 unit.

Adapun subsidi motor listrik yang telah disalurkan sebanyak 38.880 unit. Sebanyak 1.666 pengajuan sudah terverifikasi namun masih dalam proses penyaluran. Sementara 20.321 pengajuan masih dalam tahap pendaftaran.

Minat subsidi motor listrik meningkat pesat dibandingkan 2023 yang realisasinya hanya mencapai 11.532 unit.

Harga Motor Listrik Lebih Mahal

Subsidi motor listrik mulai digulirkan pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Roda Dua. Aturan tersebut kemudian direvisi dengan menyederhanakan persyaratannya dan tercantum dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 21 Tahun 2023.

Dalam aturan tersebut, pemerintah menetapkan besar subsidi sebesar Rp 7 juta untuk setiap pembelian satu unit motor listrik. Jika subsidi tersebut habis, itu berarti konsumen tidak lagi mendapatkan potongan harga sebesar Rp 7 juta per unit.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Asosiasi Industri Motor Listrik (Aismoli), Budi Setiadi, berharap pemerintah melanjutkan program subsidi pembelian motor listrik. Hal itu bertujuan untuk menjaga pertumbuhan adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

"Saya sih lagi bersurat ya kepada Pak Menteri (Perindustrian), kalau bisa bahwa ini program diteruskan sehingga mungkin penjualannya itu lanjut, jangan sampai stuck lagi," ujar Budi saat dikonfirmasi Katadata, Rabu (11/9).

Budi berharap pemerintah akan melanjutkan program subsidi pada 2025. Dengan begitu, proses pendaftaran masih akan terus dilanjutkan pada 2024, namun implementasi dan realisasinya dilaksanakan pada tahun depan.

Kementerian Keuangan atau Kemenkeu telah mengantisipasi apabila ada penambahan jumlah kementerian pada era pemerintahan Prabowo Subianto. Keleluasaan untuk menambah kementerian tertulis dalam Rancangan Undang-Undang Kementerian Negara yang akan dibawa ke rapat Paripurna DPR.

“Kemenkeu sudah koordinasi dan harmonisasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” kata Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/9).

Pembahasan dengan Kementerian PANRB juga sudah menyampaikan masukan teknis dari Prabowo. Hanya saja, Thomas belum bisa menjelaskan secara detail ketentuan teknis penambahan kementerian tersebut.

Dia menuturkan saat ini proses masih terus berlanjut dengan pihak terkait. “Kalau nggak salah minggu depan DPR akan menentukan. Jadi kita tunggu saja,” ujar Thomas.

Saat ini pemerintahan Presiden Joko Widodo memiliki 34 kementerian. Prabowo berencana menambah jumlah kementerian baru pada masa pemerintahannya, seperti Kementerian Perumahan.

Menteri Perdagangan sekaligus Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan jumlah menteri akan bertambah di dalam kabinet pemerintahan Prabowo.

Namun, Zulhas belum mengetahui jumlah pastinya. “Penambahan iya. Mungkin sekitar itu (jadi 44 menteri)," kata Zulhas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/9).

RUU Kementerian Negara Dibawa ke Rapat Paripurna

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat telah menyetujui RUU Kementerian Negara untuk segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR. RUU ini merupakan inisiatif lembaga legislator tersebut.

Wakil Ketua Baleg DPR Willy Aditya mengatakan RUU itu diperlukan mengingat pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial. Jumlah menteri saat ini perlu disesuaikan dengan situasi pemerintahan agar mempermudah presiden dalam kerja-kerjanya.

“Kabinet yang akan dibentuk presiden pada periode-periode yang akan datang memerlukan postur tertentu yang relevan dengan tantangan global untuk memasuki Indonesia Maju," kata dia.

Salah satu isi dalam RUU Kementerian Negara adalah keleluasaan presiden untuk menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 15.

Klausul tersebut berbeda dengan UU Kementerian Negara yang membatasi jumlah keseluruhan kementerian. Jumlah itu dibatasi hanya sebanyak 34 kementerian, termasuk kementerian koordinator.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi akan mengaktifkan kembali kilang gas alam cair atau LNG Arun untuk memaksimalkan potensi gas di Blok Andaman. Pengaktifan kilang Arun dilakukan sering temuan baru potensi gas di Aceh oleh Mudabala Energi selaku pengelola Blok Andaman.

Kilang LNG Arun telah berhenti beroperasi pada Oktober 2014 lalu karena susutnya produksi gas di sekitar Aceh. Namun, Mubadala Energy dalam setahun terakhir ini berhasil menemukan potensi gas sebanyak 6 triliun kaki kubik (tcf) di sumur Layaran-1 dan 2 tcf di sumur Tangkulo-1 di Blok South Andaman.

Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto mengatakan, perlu pembenahan agar Kilang Arun dapat kembali memproduksi LNG. “Kilang Arun tentu saja akan perlu banyak perbaikan karena sudah lama tidak aktif dan sebagian kilangnya sudah dibongkar,” kata Dwi saat ditemui di Jakarta pada Rabu (11/9).

Dwi menyebut, produksi LNG dari potensi gas di Blok Andaman masuk dalam tahap kedua rencana pengembangan blok migas tersebut. Pada tahap pertama, potensi gas Andaman dialokasikan untuk dialirkan melalui pipa. Namun, rencana tahap pertama ini masih dalam tahap diskusi.

“Dialirkan sebagai gas pipa untuk masuk ke industri-industri di Aceh, Sumatera Utara dan seterusnya, apalagi nanti bisa nyambung ke Jawa Barat,” ujarnya.

Dwi sebelumnya mengatakan Mubadala Energy, saat ini sedang menyusun skenario POD potensi migas di sana. “Ditargetkan bahwa POD ini bisa kami selesaikan di sekitar Oktober 2024,” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto saat ditemui di Jakarta pada Rabu (14/8).

Mubadala saat ini masih mengkalkulasi seluruh aspek yang masuk dalam rencana pengembangan di South Andaman seperti kebutuhan platform untuk hasil produksi. “Perlu bangun LNG nanti itu pasti akan disalurkan ke Sumatera. Nanti kami kalkulasi kebutuhan industri,” ujarnya.

Gas Pipa

Pemerintah telah merencanakan pembangunan pipa gas Dumai-Sei Mangkei yang akan mengalirkan gas jangka panjang yang berasal dari produksi wilayah kerja (WK) Andaman di utara menuju sisi selatan Pulau Sumatra.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan proyek pipa gas bumi Dumai-Sei Mangkei saat ini sedang dalam proses perencanaan untuk basic design. “Targetnya nanti di akhir 2024 akan segera dilelangkan pelaksanaan pembangunannya, lelang pra-DIPA,” kata Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Maompang Harahap pada Kamis (8/8).

Maompang menyebut, proyek pipa gas Dumai-Sei Mangkei ini bermanfaat untuk mendukung harga gas yang lebih terjangkau dengan biaya tol yang lebih rendah, termasuk juga memenuhi kebutuhan gas untuk industri, pembangkit listrik, komersial dan rumah tangga. “Ini panjangnya kurang lebih 550 km, ini nanti pelaksanaan fisiknya ditargetkan dari 2025, 2026 dan 2027 nanti bisa diselesaikan,” ujarnya.

Pembangunan pipa gas Dumai-Sei Mangkei ini masuk dalam Program Strategis Nasional dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020. Pembangunan proyek ini diproyeksikan akan menelan anggaran senilai Rp 6,6 triliun.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Rabu (11/9) dengan koreksi tipis, turun 0,01% ke level 7.760. Pergerakan IHSG sepanjang hari cenderung fluktuatif, namun akhirnya ditutup melemah tipis seiring dengan sentimen pasar yang beragam.

Pilarmas Sekuritas menyebutkan bahwa bursa Asia melemah karena para pelaku pasar bersikap wait and see, menunggu rilis data inflasi AS dan debat presiden Amerika Serikat. Sementara itu, harga minyak bertahan di level terendah tiga tahun akibat kekhawatiran permintaan yang menurun.

Debat pertama dan mungkin satu-satunya antara calon presiden Demokrat, Kamala Harris, dan kandidat dari Partai Republik, Donald Trump, akan menjadi momen krusial. Debat ini diprediksi berdampak signifikan terhadap kebijakan moneter jangka panjang, kebijakan fiskal, serta rencana ekonomi mereka.

Sedangkan inflasi AS yang akan dirilis nanti malam diperkirakan menurun dari sebelumnya 2,9% menjadi 2,6% secara tahunan. Sedangkan inflasi AS yang akan dirilis nanti malam diperkirakan menurun dari sebelumnya 2,9% menjadi 2,6% secara tahunan. Sedangkan inflasi inti tetap pada level yang sama yaitu 3,2% secara tahunan.

"Meskipun Fed secara luas diperkirakan akan memangkas suku bunga minggu depan, besaran pemangkasan suku bunga masih menjadi perdebatan, terutama setelah laporan ketenagakerjaan yang beragam pada hari Jumat gagal memberikan kejelasan tentang arah yang akan diambil bank sentral," Rabu (11/9).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 11,14 triliun dengan volume 19,15 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.212.422 kali. Sebanyak 225 saham menguat, 351 saham terkoreksi, dan 220 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 13.381,8 triliun.

Bursa mayoritas melemah seiring dengan lesunya HSG. Nikkei 225 turun 1,49%, Shanghai Composite Indeks turun 0,82%, Hang Seng melemah 0,73% dan Straits Times naik 0,48%.

Saham top losers:

- PT Adhi Karya Tbk (ADHI)
- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA)
- PT Bank MNC International Tbk (BABP)
- PT Alam Sutera Realty Tbk (ASRI)
- PT PP Tbk (PTPP)

Saham top gainers:

- PT Pantai Indah Kapuk Tbk (PANI)
- PT Barito Pacific Tbk (BRPT)
- PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC)
- PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA)
- PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk (SIDO)