Pemerintah telah menetapkan Cadangan Penyangga Energi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2024. Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan, pemenuhan CPE ini akan berasal dari produksi dalam negeri dan impor.

“Tapi, mayoritas hitungan kami adalah impor, karena seluruh produksi dalam negeri itu sudah terserap 100%,” kata Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto saat ditemui di Jakarta pada Rabu (11/9).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2024 disebutkan bahwa CPE bertujuan untuk menjamin ketahanan energi nasional, mengatasi krisis energi dan darurat energi, serta melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Ia menyebut pemenuhan CPE iakan dilakukan bertahap hingga 2035, menyesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. Adapun pendanaan CPE berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, serta sumber pendanaan lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Target kami adalah mengenolkan impor. Kalau ada apa-apa kita pakai cadangan yang ada di dalam negeri,” ucapnya.

Dalam PP Nomor 96 Tahun 2024 ditetapkan tiga jenis CPE:

1. Bahan bakar minyak atau BBM jenis bensin atau gasoline untuk bahan bakar transportasi dengan spesifikasi lebih ramah lingkungan sebanyak 9,64 juta barel.
2. Liquefied Petroleum Gas (LPG) sebagai bahan bakar keperluan industri, transportasi, komersial besar, menengah dan kecil, petani, nelayan, dan rumah tangga sebanyak 525,78 ribu metrik ton.
3. Minyak bumi yang digunakan sebagai bahan baku keperluan operasi kilang minyak mencapai 10,17 juta barel.

Djoko menyampaikan, jumlah impor LPG untuk memenuhi kebutuhan domestik mencapai 80%. “Produksi LPG dalam negeri hanya dua juta metrik ton, sedangkan konsumsinya sebanyak 8 juta metrik ton. Untuk BBM dan minyak mentah, volume impornya lebih dari 50%,” ujarnya.

Adapun impor BBM terutama masih besar untuk jenis Bensin, sedangkan impor Solar sudah mulai berkurang. “Solar kan kita sudah ada B30 dan B35. Untuk Avtur juga bisa dibilang sudah sangat sedikit impornya,” katanya.

Dalam aturan disebutkan jika nanti CPE telah dipergunakan, maka perlu dilakukan pemulihan CPE oleh BUMN di bidang Energi, Badan Usaha, dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang memiliki perizinan berusaha di bidang Energi yang melakukan Penggunaan CPE. Pemulihan CPE dilakukan paling lama 120 hari kalender setelah berakhirnya kondisi krisis Energi dan/atau Darurat Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Jadi misalnya persediaan CPE ada satu juta barel, lalu kita pakai 500 ribu, nanti kita harus isi lagi sebanyak 500 ribu,” kata dia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan delapan emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah dinyatakan pailit atau bangkrut. BEI juga menjatuhkan sanksi dan denda hingga Rp 50 juta kepada enam emiten karena lalai dalam menyampaikan laporan keuangan.

Emiten tersebut di antaranya PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Grand Kartech Tbk (KRAH), PT Surabaya Agung Industri Pulp & Kertas Tbk (SAIP), dan PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS). Kemudian diikuti oleh PT Steadfast Marine Tbk (KPAL), PT Texmaco Perkasa Engineering Tbk (TPEN), PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS), dan PT Nipress Tbk (NIPS).

“Emiten atau perusahaan publik yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan dan pengumuman, berlaku sejak 3 September 2024,” tulis Novira Indrianingrum, Kepala Departemen Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik OJK, dikutip Rabu (11/9).

Novira menjelaskan bahwa delapan perusahaan terbuka tersebut dikecualikan dari kewajiban melaporkan dan mengumumkan informasi sebab sudah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan. Tak hanya itu, keputusan tersebut sudah bersifat final.

Pengecualian dari kewajiban melapor dan mengumumkan informasi ini sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2015. Dengan demikian, pengecualian ini akan tetap berlaku hingga Otoritas Jasa Keuangan memutuskan untuk mencabut status pengecualian bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

Telat Setor Laporan Keuangan, BEI Sanksi Denda 50 Juta

Bursa Efek Indonesia (BEI) memberikan sanksi berupa peringatan tertulis kedua dan denda Rp 50 juta kepada 54 emiten di papan utama dan pengembangan. Sanksi dijatuhkan karena sejumlah perusahaan tersebut terlambat menyampaikan laporan keuangan yang belum ditelaah terbatas atau diaudit hingga 30 Agustus 2024.

“Sejak lampaunya batas waktu penyampaian laporan keuangan, perusahaan tercatat tetap tidak memenuhi kewajiban penyampaian laporan keuangan,” tulis otoritas BEI dalam pengumumannya, Selasa (10/9).

Dari 54 emiten tersebut, enam emiten yang dinyatakan bangkrut oleh OJK juga disanksi oleh bursa. Misalnya PT Hanson International Tbk (MYRX), PT Grand Kartech Tbk (KRAH), dan PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS). Diikuti oleh PT Steadfast Marine Tbk (KPAL), PT Prima Alloy Steel Universal Tbk (PRAS), dan PT Nipress Tbk (NIPS).

Otoritas BEI menjelaskan bahwa sanksi tersebut berdasarkan pada Ketentuan III.1.1.5.2 dalam Peraturan Bursa Nomor I-E mengenai kewajiban penyampaian informasi.

Menurut ketentuan ini, perusahaan tercatat yang berencana menyampaikan laporan keuangan interim yang telah diaudit atau ditelaah secara terbatas oleh Akuntan Publik harus menginformasikan rencana tersebut. Beserta alasan atau tujuannya paling lambat satu bulan setelah tanggal laporan keuangan dimaksud.

Sementara itu, dalam ketentuan II.6.2 dalam peraturan bursa nomor I-H tentang sanksi menyatakan bahwa bursa akan memberikan peringatan tertulis II dan denda sebesar Rp 50 juta jika, mulai dari hari kalender ke-31 hingga hari kalender ke-60.

Menteri Keuangan Sri Mulyani, didampingi wakilnya, Thomas Djiwandono, bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada dua hari lalu. Thomas mengatakan pertemuan ini membahas anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 dan rancangan APBN 2025.

“Ibu Menkeu merasa perlu memberitahu Presiden Terpilih posisi-posisi APBN kita di bulan terakhir,” katanya saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (11/9).

Thomas mengatakan pembahasan secara mendalam juga dilakukan dengan Prabowo berkaitan RAPBN 2025. Ia berharap rancangan ini dapat segera disahkan pekan depan oleh DPR.

Dia menegaskan, pertemuan tersebut berjalan dengan baik dan hangat antara dirinya, Sri Mulyani, dan Prabowo. Pembahasannya berlangsung hampir tiga jam.

Anggaran Kementerian/Lembaga Naik Signifikan

Kementerian Keuangan menaikkan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga menjadi Rp 1.160,08 triliun pada tahun pertama pemerintahan Prabowo. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, keputusan tersebut menjadi kesimpulan dari pertemuan Sri Mulyani Indrawati bersama Prabowo pada dua hari lalu.

Untuk belanja K/L anggarannya dari Rp 1.094,66 triliun menjadi Rp 1.160,08 triliun. "Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan,” kata Isa dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (10/9).

Dana untuk menutup anggaran itu berasal dari belanja non-kementerian atau lembaga. Angkanya turun dari Rp 1.606,8 triliun menjadi Rp 1.541,4 triliun. Isa memastikan program belanja non-K/L tidak ada perubahan. Perubahan tersebut tidak akan memperbesar defisit APBN 2025.

Dalam paparannya, Isa menyebut, alokasi anggaran belanja pada 2025 dialokasikan untuk 86 kementerian dan lembaga. Dari daftar tersebut, lima K/L dengan anggaran belanja terbesar yaitu Kementerian Pertahanan Rp 166,2 triliun dan Polri mencapai Rp 126,62 triliun.

Diikuti anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 166,22 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 105,64 triliun, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi mencapai Rp 93 ,6 triliun.

Organisasi Kemasyarakatan (ormas) keagamaan asal Yogyakarta, Muhammadiyah, sedang melaksanakan survei awal untuk mengelola tambang baru bara yang akan diberikan oleh pemerintah.

Proses survei awal itu mencakup studi geologi, pemetaan, penilaian ekonomi hingga studi lingkungan sebelum memulai eksplorasi atau pengembangan tambang batu bara. Tujuannya untuk mengumpulkan informasi dasar yang diperlukan mengenai potensi dan kelayakan suatu area untuk penambangan.

Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah, Muhadjir Effendy, mengatakan pihaknya telah membentuk dua badan usaha milik Muhammadiyah (BUMM) untuk menjalani proses pengelolaan konsesi tambang batu bara.

Badan usaha tersebut yakni strategic company sebagai perusahaan yang bertindak sebagai holding atau perusahaan induk yang memiliki peran strategis dalam pengelolaan tambang. Selain itu, Muhammadiyah juga sudah menyiapkan operating company yang akan menangani operasi tambang secara langsung.

Menurut Muhadjir, perusahaan-perusahaan ini akan dikelola oleh jamaah Muhammadiyah dan ahli tambang yang memiliki pengalaman di bidang tersebut. "Survei awal sudah bekerja. Oleh karena itu kami libatkan lima fakultas jurusan pertambangan yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah," kata Muhadjir di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (11/9).

Muhadjir menguraikan BUMM strategic company nantinya berfungsi untuk mengelola berbagai anak perusahaan tambang batu bara atau unit bisnis di bawahnya. Sementara BUMM operating company akan bertugas menjalankan kegiatan bisnis harian produksi dan layanan terkait tambang batu bara.

"Operating company ini yang nanti akan bekerja sama dengan pihak kontraktor, termasuk yang melakukan survei awal untuk menentukan kelayakan pertambangannya sampai rancangan bisnisnya betul-betul mantap," ujar Muhadjir.

Mantan Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini belum mengajukan lokasi pertambangan kepada pemerintah. Muhadjir menyebut pihak Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah masih melakukan hitungan dan kajian terkait lokasi pertambangan.

Kajian tersebut melibatkan sumber daya manusia (SDM) internal Muhammadiyah. "Kami punya 12 SMK jurusan teknik pertambangan. Kemudian ada 12 jurusan alat berat dan 5 fakultas pertambangan serta 10 jurusan teknik lingkungan. Kami hitung dulu baru nanti kami atur," kata Muhadjir.

Adapun ormas keagamaan bakal mendapatkan wilayah pertambangan bekas pengelolaan Kaltim Prima Coal (KPC), Adaro Energy, Indika Energy, Kendilo Coal Indonesia, Kideco, Multi Harapan Utama, dan Arutmin Indonesia.

Enam wilayah usaha usaha pertambangan (WIUP) ini berasal dari wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang tersebar di Indonesia. Adapun Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) telah mengantongi izin usaha pertambangan untuk lahan seluas 26.000 hektare, yang merupakan bekas wilayah pengelolaan KPC di Kalimantan Timur. PBNU menyebut bakal memulai tahapan eksplorasi pada Januari 2025.

Lahan bekas PKP2B yang ditawarkan secara prioritas kepada ormas ini paling tidak mengandung batu bara dengan kalori di atas 4.000/GAR. Batu bara dengan kalori tinggi itu kerap digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), industri semen, baja, dan pengolahan logam.

Pemberian IUP batu bara kepada ormas keagamaan merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam aturan terbaru ini, terdapat 17 pasal yang diubah dan ditambahkan. Aturan mengenai penawaran WIUP kepada ormas keagamaan diatur dalam pasal 83A ayat 1-7.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan potongan gaji karyawan untuk iuran program pensiun akan memberatkan kelas menengah. Muhadjir menyarankan kebijakan itu dikaji lebih mendalam.

“Ini harus dipertimbangkan soal penarikan iurannya itu, karena sebagian besar gaji karyawan kita masih belum di atas rata-rata,” kata Muhadjir di Istana Merdeka Jakarta pada Rabu (11/9).

Ketentuan mengenai tarikan iuran gaji karyawan untuk dana pensiun tambahan tertulis dalam Pasal 189 Ayat 4 Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK). Ketetapan tersebut mengatur pemerintah dapat melaksanakan program pensiun tambahan yang bersifat wajib bagi pekerja dengan penghasilan tertentu.

UU P2SK menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penarikan iuran pensiun tambahan akan mulai berlaku dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Menurut Muhadjir beragam jaminan sosial bagi pekerja yang telah ada saat ini sudah cukup representatif dan memadai untuk melindungi karyawan. Dia menguraikan saat ini para pekerja sudah dibebankan oleh beragam potongan gaji untuk jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun hingga jaminan kehilangan pekerja.

“Sekarang ini yang harus kita perhatikan yakni menurunnya daya beli kelas menengah. Kalau kondisi ini ditambah lagi dengan iuran untuk pensiun itu, saya kira terlalu berat untuk sekarang,” ujar Muhadjir.

Dia pun mengakui bahwa perumusan PP terkait program pensiun tambahan belum dibahas secara intensif oleh pemerintah. Muhadjir menyampaikan bahwa fokus pemerintah saat ini adalah mencegah penurunan daya beli masyarakat kelas menengah tidak berdampak pada kelompok sosial kelas miskin dan sangat miskin.

“Menurut saya berbagai macam tarikan yang diberikan kepada para karyawan sebaiknya dipertimbangkan masak-masak betul, karena sekarang belum ada penambahan tarikan saja sudah cenderung menurunnya daya beli mereka,” kata Muhadjir.

Rencana tambahan pemotongan gaji ini mendapat protes dari banyak pihak karena honorarium pekerja sudah banyak dipotong untuk berbagai jenis iuran, mulai dari program jaminan hari tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan.

Kemudian juga ada potongan gaji untuk iuran BPJS Kesehatan, Pajak Penghasilan (PPh), dan adanya rencana iuran tambahan untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira pada Senin (9/9) menilai penambahan iuran pensiun ini tidak perlu diterapkan saat ini karena bisa membebani para pekerja.

Bhima juga menjelaskan situasi pekerja informal dengan pendapatan antara Rp 5 juta hingga Rp 15 juta per bulan sudah dipotong berbagai iuran wajib seperti BPJS Kesehatan, PPh, dan Tapera.

Menurut Bhima, beban potongan pekerja yang sudah terlalu banyak dikhawatirkan akan menurunkan disposable income atau pendapatan yang siap dibelanjakan, sehingga diprediksi menekan daya beli kelompok menengah.

Dia menambahkan, situasi tersebut diperparah dengan kondisi disposable income per kapita sudah mengalami penurunan signifikan dalam sepuluh tahun terakhir.

Emiten telekomunikasi PT XL Axiata Tbk (EXCL) telah menyepakati perjanjian pengalihan bisnis residensial atau B2C ServeCo milik PT Link Net Tbk (LINK) senilai Rp 1,87 triliun.

Selain itu, EXCL juga menyewa Jaringan HFC/FTTH dan/atau fasilitas yang dimiliki oleh Linknet. Penyewaan ini dilakukan sesuai dengan perjanjian layanan induk. Dengan demikian total potensi biaya sewa yang dapat dibayarkan oleh perseroan selama periode efektif mencapai Rp 11,06 triliun, dengan total nilai transaksi keseluruhan sebesar Rp 12,94 triliun.

Adapun aksi korporasi ini dilakukan di tengah bergulirnya rencana merger antara XL Axiata dengan emiten telekomunikasi Grup Sinar Mas, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN).

Tujuan dan Manfaat Bagi Perseroan

Tujuan dari aksi korporasi ini adalah karena XL Axiata melihat bahwa pasar layanan Fixed Broadband (FBB) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) di Indonesia memiliki peluang bisnis yang sangat besar saat ini dan kedepannya.

Selain permintaan layanan yang terus meningkat, tingkat penetrasi FBB di Indonesia juga masih sangat rendah, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penetrasi di sebagian negara-negara Asia Tenggara.

Demi merespons tingginya permintaan pasar terhadap layanan FBB dan FMC, perseroan memutuskan untuk membeli bisnis residensial Linknet. Langkah ini merupakan upaya untuk mewujudkan visi EXCL sebagai operator konvergensi terdepan di Indonesia.

Melalui transaksi ini, perseroan berencana mengintegrasikan bisnis mobile dan FBB untuk memaksimalkan nilai dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Perseroan yakin bahwa transaksi ini akan memberikan nilai positif bagi seluruh pemegang saham, manajemen, dan karyawan.

“Juga memberi manfaat terhadap industri telekomunikasi di Indonesia secara lebih luas,” ucap manajemen XL Axiata dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (10/9).

Selain itu, manfaat yang diharapkan dari transaksi ini antara lain:

• Mencapai visi Perseroan sebagai operator konvergensi terdepan di Indonesia.
• Mempercepat peningkatan penetrasi FBB bagi Perseroan dengan memanfaatkan peluang pasar FBB yang penetrasinya masih rendah dan tren permintaan pasar yang terus meningkat.
• Menciptakan potensi efisiensi melalui kolaborasi jaringan mobile dan FBB.
• Meningkatkan mutu dan kualitas layanan kepada pelanggan melalui optimalisasi dan efektivitas sarana serta prasarana pendukung.
• Memberikan pengalaman yang mulus bagi pelanggan dengan layanan terintegrasi yang mudah diakses dan merata.

Emiten telekomunikasi PT XL Axiata Tbk (EXCL) telah menyepakati perjanjian pengalihan bisnis residensial atau B2C ServeCo milik PT Link Net Tbk (LINK) senilai Rp 1,87 triliun.

Selain itu, EXCL juga menyewa Jaringan HFC/FTTH dan/atau fasilitas yang dimiliki oleh Linknet. Penyewaan ini dilakukan sesuai dengan perjanjian layanan induk. Dengan demikian total potensi biaya sewa yang dapat dibayarkan oleh perseroan selama periode efektif mencapai Rp 11,06 triliun, dengan total nilai transaksi keseluruhan sebesar Rp 12,94 triliun.

Adapun aksi korporasi ini dilakukan di tengah bergulirnya rencana merger antara XL Axiata dengan emiten telekomunikasi Grup Sinar Mas, PT Smartfren Telecom Tbk (FREN).

Tujuan dan Manfaat Bagi Perseroan

Tujuan dari aksi korporasi ini adalah karena XL Axiata melihat bahwa pasar layanan Fixed Broadband (FBB) dan Fixed Mobile Convergence (FMC) di Indonesia memiliki peluang bisnis yang sangat besar saat ini dan kedepannya.

Selain permintaan layanan yang terus meningkat, tingkat penetrasi FBB di Indonesia juga masih sangat rendah, lebih rendah dibandingkan dengan tingkat penetrasi di sebagian negara-negara Asia Tenggara.

Demi merespons tingginya permintaan pasar terhadap layanan FBB dan FMC, perseroan memutuskan untuk membeli bisnis residensial Linknet. Langkah ini merupakan upaya untuk mewujudkan visi EXCL sebagai operator konvergensi terdepan di Indonesia.

Melalui transaksi ini, perseroan berencana mengintegrasikan bisnis mobile dan FBB untuk memaksimalkan nilai dan memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Perseroan yakin bahwa transaksi ini akan memberikan nilai positif bagi seluruh pemegang saham, manajemen, dan karyawan.

“Juga memberi manfaat terhadap industri telekomunikasi di Indonesia secara lebih luas,” ucap manajemen XL Axiata dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (10/9).

Selain itu, manfaat yang diharapkan dari transaksi ini antara lain:

• Mencapai visi Perseroan sebagai operator konvergensi terdepan di Indonesia.
• Mempercepat peningkatan penetrasi FBB bagi Perseroan dengan memanfaatkan peluang pasar FBB yang penetrasinya masih rendah dan tren permintaan pasar yang terus meningkat.
• Menciptakan potensi efisiensi melalui kolaborasi jaringan mobile dan FBB.
• Meningkatkan mutu dan kualitas layanan kepada pelanggan melalui optimalisasi dan efektivitas sarana serta prasarana pendukung.
• Memberikan pengalaman yang mulus bagi pelanggan dengan layanan terintegrasi yang mudah diakses dan merata.

Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 mengumumkan daftar nama calon yang lulus seleksi. Ketua Pansel KPK Muhammad Yusuf Ateh mengatakan terdapat 20 daftar nama calon pimpinan dan 20 daftar nama calon dewan pengawas.

Menurut Yusuf tes asesmen telah dilaksanakan pada 28-29 Agustus 2024 lalu. Tes diikuti oleh 40 orang calon pimpinan dan 40 orang calon dewan pengawas KPK. Selanjutnya peserta yang dinyatakan lulus wajib mengikuti tahap seleksi berikutnya yaitu tes wawancara dan kesehatan.

Lebih jauh Yusuf mengatakan tes wawancara dan tes kesehatan akan dilaksanakan pada 17 dan 18 September 2024. Sedangkan tes untuk calon dewan pengawas dijadwalkan pada 19 dan 20 September 2024.

"Detail lebih lanjut mengenai pelaksanaan akan disampaikan pada 12 September 2024," kata Yusuf di Lobby Gedung Utama, Kementerian Sekretariat Negara, Rabu (11/9).

Yusuf mengatakan akan ada dua orang pewawancara untuk masing-masing calon pimpinan dan calon dewan pengawas. Menurut Yusuf beberapa pewawancara yang sudah konfirmasi adalah Taufiequrachman Ruki dan Profesor Ningrum.

"Nama-namanya sudah kami coba hubungi, tapi ada beberapa yang tidak bisa waktunya karena ada kegiatan yang tidak bisa mereka tinggalkan," kata Yusuf.

Merujuk lembar pengumuman Pansel KPK, berikut daftar nama peserta calon pimpinan dan calon dewan pengawas KPK 2024-2029 yang dinyatakan lulus tes asesmen

Daftar 20 Calon Pimpinan KPK periode 2024-2029

1. Agus Joko Pramono
2. Ahmad Alamsyah Saragih
3. Didik Agung Widjanarko
4. Djoko Poerwanto
5. Fitroh Rohcahyanto
6. Harli Siregar
7. I Nyoman Wara
8. Ibnu Basuki Widodo
9. Ida Budhiati
10. Johan Budi Sapto Pribowo
11. Johanis Tanak
12. Michael Rolandi Cesnanta Brata
13. Muhammad Yusuf
14. Pahala Nainggolan
15. Poengky Indarti
16. Sang Made Mahendrajaya
17. Setyo Budiyanto
18. Sugeng Purnomo
19. Wawan Wardiana
20. Yanuar Nugroho

Daftar 20 Calon Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029

1. Achmed Sukendro
2. Benny Jozua Mamoto
3. Bobby Hamzar Rafinus
4. Chisca Mirawati
5. Elly Fariani
6. Gatot Darmasto
7. Gusrizal
8. Hamdi Hassyarbaini
9. Hamidah Abdurrachman
10. Heru Kreshna Reza
11. Iskandar Mz
12. Kaspudin Nor
13. Liberti Sitinjak
14. Maria Margareta Rini Purwandari
15. Mirwazi
16. Padma Dewi Liman
17. Panutan Sakti Sulendrakusuma
18. Sri Hadiati Wara Kustriani
19. Sumpeno
20. Wisnu Baroto

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih membutuhkan komitmen investasi untuk dapat memenuhi target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 23 persen pada 2025. Untuk memenuhi target tersebut dibutuhkan investasi US$ 14,02 miliar atau Rp 216 triliun yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik hijau 8.224,1 Megawatt (MW).

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, realisasi bauran EBT baru mencapai 13,93% hingga semester I tahun 2024. Sementara target realisasi bauran EBT mencapai 19,5% hingga akhir 2024.

Untuk mencapai target bauran EBT mencapai 23 persen pada 2025, Eniya mengatakan, dibutuhkan pembangunan listrik hijau hingga 8.224,1 Megawatt (MW). Pembangunan listrik hijau tersebut membutuhkan investasi sebesar Rp 216 triliun.

Eniya mengungkapkan perlunya komitmen investasi dan pembangunan infrastruktur demi mencapai target tersebut.

"Investasi salah satu yang terpenting yang belum tercapai, lalu komitmen untuk menjalankan investasi tersebut, juga infrastruktur yang saat ini kita dorong. Saat ini kita ingin adanya capaian yang lebih jelas lagi," ujar Eniya dikutip dari keterangan tertulis, Rabu (11/9).

Adapun realisasi investasi subsektor EBTKE hingga semester I 2024 adalah US$ 580 juta atau 46,8% dari target 2024 sebesar US$ 1,23 miliar. Investasi tersebut terdiri dari berbagai macam jenis EBT, ada biomasa, biogas, sampah, geothermal, air, hidro, baterai, dan lainnya.

Aturan TKDN

Eniya mengatakan, investasi akan lebih terakselerasi dengan adanya terobosan melalui pengaturan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang telah diatur melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

"Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2024 adalah debottleneck dari isu investasi di subsektor EBT," ujarnya.

Dia mengatakan, isu TKDN menjadi hal krusial yang disebut-sebut menghambat investasi. turan baru terkait TKDN proyek EBT diharapkan bisa mengundang investasi tersebut.

Eniya mencontohkan, beberapa proyek EBT yang berlanjut setelah keluarnya aturan TKDN, antara lain proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung yang kini sudah Power Purchase Agreement (PPA), yakni PLTS Terapung Singkarak dan Saguling, serta PLTS Terapung Karangkates yang hingga tahap penandatanganan Letter of Intent (LoI).

Selain itu, Pembangkit Listrik Panas Bumi (PLTP) Hululais, Dieng, Dieng 2, dan Patuha 2 juga langsung bergerak setelah terbitnya aturan tersebut.

Platform jual-beli aset kripto Indodax mengalami serangan hacker dengan potensi transaksi ilegal lebih dari US$ 21 juta atau sekitar Rp 335 miliar. CEO Indodax Oscar Darmawan menyatakan sedang melakukan investigasi atas serangan tersebut.

Indodax masih melakukan pemeliharaan menyeluruh untuk memastikan seluruh sistem beroperasi dengan baik. Oleh karena itu, platform web dan aplikasi Indodax sementara tidak dapat diakses.

“Saat ini kami bisa mengkonfirmasi saldo member aman 100% secara kripto maupun rupiah,” kata CEO Indodax Oscar Darmawan pada wartawan, Rabu (11/9).

Chief Technology Officer atau CTO Indodax, William Sutanto, juga mengatakan kerugian atas kasus tersebut.

“Untuk pengguna Indodax tidak perlu khawatir karena Indodax akan menanggung kerugian atas kasus hacking ini. Your assets are SAFU,” kata William dalam cuitannya.

Adapun SAFU adalah singkatan dari Secure Asset Fund for Users alias Aset Aman untuk Pengguna. Artinya, cadangan dana yang disisihkan untuk melindungi aset pengguna dari potensi kerugian atau peretasan.

Indodax lalu memastikan proses pemeliharaan alias maintenance ini bakal menjaga keamanan transaksi pengguna. Mereka juga bakal memberi kabar usai investigasi selesai dilakukan.

Kabar ini awalnya disebarkan Konsultan Keamanan Siber Teguh Aprianto dalam Twitternya. Cuitan ini dibalas pengguna dengan nada takut, bahkan ada yang khawatir akan asetnya.

Indodax, salah satu exchanger crypto di Indonesia diduga kebobolan dengan total kerugian dari transaksi ilegal lebih dari 21,8 juta USD atau sekitar 335 miliar rupiah.

CTO Indodax mengkonfirmasi bahwa ada insiden keamanan dan sampai sekarang status Indodax masih maintenance. pic.twitter.com/0CEEEL67oN— Teguh Aprianto (@secgron) September 11, 2024

Indonesia berhasil menekan angka kematian dan memperpanjang usia harapan hidup, dengan 11,75 persen dari populasi saat ini berusia lanjut. Jumlah ini diproyeksikan akan meningkat lebih dari 20% pada 2045.

Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Maliki, menjelaskan, Pemerintah Indonesia telah mengadopsi Strategi Nasional Lanjut Usia (SNLU) melalui Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2021, yang bertujuan menciptakan kehidupan yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat bagi setiap orang.

Kemudian, Bappenas juga telah menyelesaikan draf rencana pembangunan jangka panjang 2025, yang mencakup berbagai isu penting seperti perlindungan dan kesejahteraan rakyat.

"Kita harus melihat penuaan sebagai proses sepanjang kehidupan dengan pendekatan lintas sektor. Mulai dari 1.000 hari pertama kehidupan, kita perlu mempersiapkan diri untuk memastikan lansia dapat berperan sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek. Pendekatan intergenerasi sangat penting bagi persiapan masa lansia yang sejahtera, jangan tua sebelum kaya," kata Maliki saat memberikan kata sambutan di acara 2024 Asia-Pacific Regional Conference on Population Ageing: Reframing Ageing di Bali, Rabu (11/9/2024).

The 2024 Asia-Pacific Regional Conference on Population Ageing bertujuan untuk membahas transformasi ini dengan berfokus pada tema Reframing Ageing. Konferensi ini mempertemukan lebih dari 450 ahli, pembuat kebijakan, anggota PBB dan badan-badan internasional, serta pemimpin masyarakat sipil dari seluruh Asia-Pasifik untuk menata ulang peran lansia dalam masyarakat.

Kegiatan ini juga turut didukung oleh Program SKALA yakni kemitraan antara Pemerintah Australia dan Indonesia. Program SKALA, mendukung Strategi Nasional Kelanjutusiaan melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, melalui program perlindungan sosial yang dinamakan PAITUA (Perlindungan Hari Tua). Selain menyasar penurunan angka kemiskinan, Program PAITUA dicanangkan dengan tujuan untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan kelompok lansia melalui kepedulian, dan kepekaan yang lebih tinggi terhadap lansia.

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono mengungkapkan, populasi kelompok lanjut usia (lansia) di dunia terus meningkat. Pada 2050, diperkirakan satu dari lima orang di dunia berusia di atas 60 tahun. Di kawasan Asia Pasifik, populasi orang dewasa yang lebih tua tumbuh dengan pesat.

Dante mengajak masyarakat untuk melihat penuaan melalui lensa yang lebih positif. Kata dia, penuaan sering dipandang sebagai suatu kelemahan padahal penuaan harus dirayakan sebagai waktu kebijaksanaan.

“Ini bukan tentang menjadi semakin tergantung, tetapi tentang menawarkan pengalaman seumur hidup. Menunda penuaan berarti menyelamatkan perspektif kita dan bukannya hanya fokus pada tantangan kesehatan yang dihadapi oleh para manula, kita harus fokus untuk memberdayakan mereka,” kata Dante.

Dante menambahkan, Kementerian Kesehatan telah mengembangkan layanan kesehatan primer terpadu yang berfokus pada semua tahap kehidupan, tidak hanya pada ibu dan anak, tetapi juga pada lansia.

“Saya yakin bahwa konferensi ini akan menghasilkan ide-ide segar dan solusi inovatif untuk membantu kita mengembangkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap penuaan populasi. Bersama-sama, mari kita dorong perubahan paradigma ini, bahwa penuaan bukan sebagai beban, tetapi sebagai peluang. Mari kita tidak lagi takut akan penuaan, tetapi menerimanya sebagai sebuah perubahan atau tujuan untuk berkontribusi dan menjalani hidup secara penuh di usia senja,” tegas Dante.

Under‐Secretary General of the United Nations and Executive Secretary of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and Pacific (ESCAP), Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan, tantangan penuaan populasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi memerlukan solusi dari semua pihak untuk dikelola dengan baik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Alisjahbana menyarankan pendekatan multidimensi dan holistik, dengan mempromosikan dukungan untuk penuaan aktif dan sehat, serta mendorong partisipasi lansia dalam dunia kerja dan memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas umur produktif mereka.

Selain itu, ia juga menekankan pentingnya investasi dalam sistem perawatan kesehatan dan perawatan jangka panjang yang terintegrasi, serta menyoroti perlunya membangun lingkungan sosial yang inklusif dan ramah usia.

"Promosi hubungan antar generasi dan solidaritas adalah elemen kunci untuk masyarakat yang harmonis dan inklusif di masa depan. Kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan, pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan individu sangat penting untuk mengubah tantangan penuaan menjadi peluang yang positif dan produktif," ujar dia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bertemu dengan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada dua hari lalu. Dalam pertemuan itu, ia ditemani wakilnya, Thomas Djiwandono, membahas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024.

Ketiganya juga berbincang mengenai rancangan undang-undang atau RUU RAPBN 2025. "Excellent and very fruitful discussions (diskusi yang sangat bagus dan bermanfaat)," tulis Sri Mulyani dalam akun Instagramnya, @smindrawati, Selasa (10/9).

Pertemuan itu memunculkan spekulasi Sri Mulyani akan masuk dalam kabinet Prabowo. Isu ini semakin berkembang usai Ketua Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Said Abdullah memberi bocoran menteri keuangan di pemerintahan selanjutnya adalah perempuan.

Saat ditemui di Gedung Kementerian Keuangan hari ini, Thomas Djiwandono membantah kabar tersebut. Pertemuan Sri Mulyani dengan Prabowo tidak membahas mengenai tawaran bergabung di kabinet baru. "Enggak ada," katanya singkat.

Keponakan Prabowo itu mengatakan tidak ada pembahasan sama sekali mengenai posisi Sri Mulyani selanjutnya. Tidak ada juga perbincangan mengenai keseluruhan kabinet baru. “Kami hanya bicara substansi APBN,” ujar Thomas.

Kriteria Menteri Keuangan Pemerintahan Prabowo

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran Laode M Kamaluddin sebelumnya membocorkan kriteria menteri keuangan pada pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Syaratnya ada dua, profesional dan memiliki latar belakang politik.

Kedua kriteria itu menjadi penting dan harus seimbang. Tidak berat dari sisi profesionalnya atau politiknya. "Kami melihat latar belakangnya, passion-nya, platform-nya, dan kepercayaannya," kata Laode pada 29 Agustus 2024.

Pemerintahan Prabowo nantinya juga akan memisahkan penugasan ranah kementerian keuangan. Menteri keuangan akan menjadi pembuat kebijakan, mengurus fiskal dan kekayaan negara.

Ada pula Badan Penerimaan Negara. "Ini isinya pajak dan bea cukai secara terpisah. Direktorat Jenderal Anggaran masuk ke Bappenas," ucapnya.