Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Deddy Yevry Sitorus menilai gugatan terkait SK Kemenkumham berkaitan dengan perpanjangan kepengurusan ke PTUN Jakarta bernuansa politis. Deddy mengatakan, PDIP menilai gugatan terkait SK perpanjangan kepengurusan PDIP bukan upaya hukum murni melainkan langkah politik yang keterlaluan.

"Tidak ada kerugian apapun, baik moril maupun materil bagi penggugat. Gugatan ini lebih kelihatan sebagai upaya 'penyerangan' terhadap PDIP," kata Deddy dalam keterangannya, Selasa (10/9).

Di sisi lain, Deddy juga menyoroti tim hukum dari penggugat, yang disebutnya memiliki hubungan dengan partai politik tertentu. "Beberapa pengacara penggugatnya, menurut informasi terlihat berafiliasi dengan satu partai tertentu. Jadi menurut saya, aroma politiknya sangat terasa," kata dia.

Deddy mengatakan proses perpanjangan kepengurusan DPP PDIP itu telah dikaji dengan sangat mendalam terhadap aturan dan konstitusi partai. Selain itu juga sudah melalui proses pembahasan dan pengkajian hukum di Kemenkumham.

Deddy juga menyinggung konsekuensi yang besar jika logika para penggugat diamini. Pada 2019 lalu, PDIP mempercepat kongres dan menyesuaikan mekanisme penyusunan pengurus di daerah dan provinsi untuk dengan agenda politik nasional pada saat itu termasuk pencalonan Gibran menjadi Walikota Surakarta.

Menurut Deddy jika menggunakan logika penggugat maka SKK DPP PDIP yang dikeluarkan pascapercepatan kongres itu jadi tidak sah, termasuk mengenai pemilihan kepala daerah saat itu.

"Contoh, Gibran Rakabuming itu jadi Walikota Solo dengan menggunakan SK DPP PDIP yang dipercepat Kongresnya. Kalau keputusan DPP saat itu cacat hukum, jadi Gibran adalah produk cacat hukum. Artinya dia harus dianulir sebagai cawapres terpilih di 2024," kata dia.

Hal itu dikarenakan berkesinambungannya dengan syarat cawapres yang perlu memiliki pengalaman sebagai kepala daerah terlebih dahulu.

"Kalau keputusan PDIP paska percepatan kongres tak sah, maka Gibran pun tak sah. Demikian pula dengan seluruh produk hukum pilkada 2020 di seluruh Indonesia," kata Deddy. .

Adapun, gugatan itu dilayangkan oleh 4 orang yang mengaku sebagai kader PDIP yakni Pepen Noor, Ungut, Ahmad dan Endang Indra Saputra. Tim advokasi mereka, Victor W Nadapdap, menyebut gugatan itu dilayangkan karena bertentangan dengan AD/ART partai banteng.

Badan Gizi Nasional mengaku saat ini belum mengetahui rencana susu ikan masuk dalam program makan bergizi gratis. Padahal PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food sudah mengkaji pengadaan susu ikan tersebut.

“Saya tidak tahu yang bicara siapa (soal susu ikan untuk melengkapi program makan bergizi gratis,” kata Kepala badan Gizi Nasional Dadan Hindayana saat ditemui di Gedung DPR, Selasa (10/9).

Meskipun begitu, Dadan mengungkapkan tidak akan menutup segala peluang untuk memaksimalkan program makan bergizi gratis termasuk susu. Dia mengatakan semua hal yang baik akan diakomodir untuk program makan bergizi gratis.

Hanya saja, Dadan menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional sampai saat ini belum melakukan pembahasan mengenai susu ikan tersebut. Sebab, konsumsi susu merupakan langkah penting untuk mencegah stunting pada anak-anak.

“Enggak, kita belum ke arah situ (menggunakan susu ikan untuk melengkapi program makan bergizi gratis),” ujar Dadan.

Di sisi lain, Dadan mendorong optimalisasi pengadaan susu untuk program makan bergizi gratis. Sehingga, impor sapi akan dilakukan untuk pemenuhan program tersebut.

“Dalam jangka panjang kita impor sapi supaya Indonesia ke depan juga bisa swasembada susu,” kata Dadan.

Mengenai jumlah impor sapi yang akan dilakukan, Dadan menyerahkannya ke Kementerian Pertanian. Hanya saja, ia memastikan impor sapi untuk memenuhi kebutuhan susu akan dilakukan secara bertahap.

Produk Alternatif Susu Ikan Masih Diusulkan

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama ID Food Sis Apik Wijayanto mengatakan, saat ini usulan produk alternatif untuk pemenuhan kebutuhan susu masih berupa usulan. Hal itu hanya dilakukan jika pemenuhan susu sapi tidak bisa dilakukan untuk kebutuhan program minum susu gratis.

Pasalnya, pembangunan peternakan sapi perah mega farm membutuhkan waktu dua hingga tiga tahun. “Kalau tidak mungkin ada produk alternatif, yang bisa dilakukan sebagai pengganti susu sapi, misal dari ikan. Ini pernah diusulkan beberapa tokoh masyarakat tapi ini masih belum,” ujar Apik.

Berkaitan dengan impor susu, hal tersebut masih bergantung pada keputusan Badan Gizi Nasional. Meskipun begitu, ada kemungkinan akan dipenuhi dari produk lokal terlebih dahulu.

Jika ada produk alternatif untuk susu, pemerintah yang akan menentukan. “Mungkin ini wewenangnya di Badan Gizi Nasional. Tetapi salah satu yang bisa dipenuhi adalah impor dalam bentuk bubuk,” kata Apik.

PT Pertamina (Persero) membutuhkan tambahan investasi setidaknya US$ 2 miliar atau setara dengan Rp 30 triliun untuk memperbanyak kilang yang mampu memproduksi bahan bakar minyak (BBM) dengan standar EURO4. Bahan bakar tersebut memiliki kandungan sulfur rendah sehingga lebih minim emisi.

Senior Vice President (SVP) of Business Development PT Pertamina (Persero), Wisnu Medan Santoso, mengaku tidak mudah untuk merealisaikan peningkatan kualitas bahan bakar minyak (BBM) yang ada di Indonesia menjadi rendah sulfur.

Maka dari itu, Pertamina saat ini masih menunggu pemerintah menyelesaikan revisis Peraturan Presiden (Perpres) nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Pertamina sebagai BUMN harusnya mendapatkan kompensasi dari pemerintah akan penambahan biaya produksi yang akan diemban oleh perusahaan bila melakukan peningkatan kualitas BBM.

"Kami sedang menunggu pemerintah adanya revisi perpres terkait penyaluran BBM karena kami sebagai BUMN harus mendapatkan kompensasi terkait penambahan cost tadi. Memang ujungnya berujung pada siapa yang harus membayar," ujar Wisnu dalam acara Energizing Tomorrow: Menjawab Tantangan Transformasi Energi Menuju Net Zero Emission, Jakarta, Selasa (10/9).

BBM Standar Euro 5

Wisnu mengatakan, Pertamina juga telah investasi US$5 miliar atau Rp 30 triliun untuk Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan yang memproduksi BBM kualitas Euro 5. Proyek tersebut ditargetkan rampung 2025.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif menyebut Kilang Balikpapan akan bisa memproduksi BBM Euro 5 setelah proyek ekspansi Refinery Development Master Plan atau RDMP selesai. “Kita mula-mula nyicil sediakan Euro 5, di September 2025,” kata Arifin saat ditemui Katadata.co.id dalam kunjungan kerja di Kalimantan Timur pada Minggu (11/8).

Arifin menyebut, September 2025 merupakan waktu proyek RDMP Kilang Balikpapan nantinya akan beroperasi penuh, dan bisa menghasilkan BBM dengan kualitas Euro 5. Sedangkan untuk penentuan harga BBM ini akan mengacu pada formula yang sudah ada.

“Nanti kami akan ikuti indeks harga minyak mentah atau crude. Jadi mudah-mudahan harga minyak mentah tidak naik,” ujarnya.

Kementerian ESDM menyatakan, salah satu tujuan utama dari proyek RDMP ini adalah meningkatkan kapasitas pengolahan kilang dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

Indeks Masyarakat Digital Indonesia alias IMDI tahun 2024 megalami peningkatan dibandingkan tahun lalu. IMDI tahun ini berada di angka 43,34, naik 0,17 dari angka 2023 lalu yakni 43,18. Terdapat lima provinsi dengan indeks tinggi dan satu provinsi dengan indeks rendah.

“IMDI mengukur kondisi masyarakat digital Indonesia di 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia sehingga dapat menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan serta pengembangan program SDM digital yang komprehensif dan tepat sasaran,” kata Menteri Kominfo Budi Arie dalam acara Peluncuran Hasil Pengukuran Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) Tahun 2024 di The Westin, Jakarta, Selasa (10/9).

Dari 38 provinsi, belum ada provinsi dengan indeks masyarakat digital sangat tinggi, hanya ada lima provinsi dengan indeks tinggi, 32 provinsi dengan indeks cukup, dan satu provinsi dengan indeks rendah.

Berikut lima provinsi dengan IMDI tertinggi:

• Jakarta (50,5)
• Bali (49,05)
• Bangka Belitung (47,62)
• Jawa Tengah (47,42)
• DI Yogyakarta (47,10)
  
  Sedangkan berikut lima provinsi dengan IMDI terendah:
• Maluku Utara (38,32)
• Papua 40,46
• Papua Barat 41,04
• Kalimantan Tengah 41,09
• Sumatera Selatan 41
  
  Dalam IMDI, Kementerian Kominfo juga menghitung indeks empat pilar yang menopang indeks masyarakat digital, yakni:
• Infrastruktur dan Ekosistem (52,7)

Pilar ini menekankan akses setara ke infrastruktur digital. Indeks pilar infrastruktur dan ekosistem tahun ini 52,7, turun 4,38 dari tahun lalu

• Keterampilan Digital (58,25)

Pilar ini mengukur kemampuan masyarakat dalam mengakses, mengelola, memahami, mengintegrasikan, mengevaluasi, berkomunikasi, dan menciptakan informasi secara aman dan tepat melalui teknologi digital. Indeks pilar keterampilan digital tahun ini 58,25, naik 1,66 dari tahun lalu.

• Pemberdayaan (25,66)

Pilar ini berfokus pada kemampuan konsumen/ pengguna & penjual/ penyedia dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital secara produktif (menghasilkan pendapatan). Indeks pilar pemberdayaan tahun ini 25,66, turun 0,54 dari tahun lalu.

• Pekerjaan (38,09)

Pilar ini berfokus pada keahlian digital terkait pekerjaan. Terdapat dua elemen utama yaitu permintaan dan penawaran, yang dapat mengidentifikasi kesenjangan keterampilan digital yang terjadi di tingkat Kabupaten dan Kota di Indonesia. Indeks pekerjaan tahun ini 38,09, naik 5,95 dari tahun lalu.

IMDI sendiri bertujuan mengukur kompetensi dan keterampilan digital warga. Perhitungan ini sudah dirilis sejak 2022 sebagai salah satu bentuk Digital Economy Working Group atau DEWG dalam Presidensi Indonesia di G20 pada 2020 lalu.

Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memastikan perjanjian yang terjalin dengan perusahaan Shopee bersifat profesional. Ia membantah ada perjanjian soal kepemilikan dan penggunaan jet seperti yang tengah ramai disorot publik.

Kabar soal dugaan gratifikasi dari Shopee berhembus setelah adik Gibran, Kaesang Penngarep menjadi sorotan saat menggunakan jet pribadi dalam penerbangan ke Amerika Serikat bersama istrinya Erina Gudono. Jet Gulfstream G650ER yang dipakai Kaesang dan Erina itu ditengarai milik perusahaan game online Garena yang berada di bawah naungan Sea Limited, Singapura yang juga pemilik Shopee.

“Nggak ada kayak gitu, ngawur," kata Gibran saat berada di Solo, Jawa Tengah, Selasa (10/9). Gibran mengatakan tidak ada perjanjian soal kepemilikan jet.

Menurut Gibran, perjanjian yang melibatkan Shopee merupakan perjanjian profesional yang juga melibatkan Pemerintah Kota Surakarta dan Solo Technopark (STP). "MOU-nya (nota kesepakatan) profesional antara Pemkot Surakarta, Technopark, dan Shopee. Nggak ada yang kayak gitu, kami profesional ya," kata Gibran.

Sementara itu, saat ini Shopee memiliki kantor di STP berupa Shopee Creative & Innovation Hub. Kantor ini memfasilitasi generasi muda di Jawa Tengah untuk berjejaring dan bertukar pikiran demi menciptakan inovasi yang akan mendorong pemulihan ekonomi.

Gibran hari ini datang ke Solo karena ingin mengunjungi warga. Pada kesempatan tersebut ia berkunjung ke beberapa rumah warga di Kelurahan Sondakan dan Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan, Solo. Ia juga menyempatkan diri pulang ke kediamannya di kawasan Banjarsari.

Sebelumnya aktivitas Kaesang dan Erina itu menjadi sorotan lantaran terjadi bersamaan dengan heboh revisi Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah di DPR. Revisi itu disebut-sebut akan menguntungkan Kaesang untuk maju pemilihan gubernur.

Pengesahan revisi dibatalkan lantaran ada aksi besar-besaran dari kelompok masyarakat dan mahasiswa yang membuat pembahasan di DPR dihentikan. Sementara itu wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata akan meminta klarifikasi pada Kaesang soal penggunaan jet.

Permintaan klarifikasi dari KPK merupakan tanggapan atas laporan yang dibuat masyarakat. Sebelumnya KPK telah menerima dua laporan. Pada Rabu (28/8) Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman dan dosen Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubaidilah Badrun terkait dugaan gratifikasi yang diterima Kaesang Pangarep.

Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut komisi memiliki kewenangan dalam mengusut Kaesang. Meski Kaesang bukan pejabat negara, ia merupakan putra dari Presiden dan adik wakil presiden terpilih. Ia menepis KPK memberikan perlakuan khusus dalam menangani kasus Kaesang.

Di sisi lain Nawawi memastikan KPK bisa mengusut dugaan gratifikasi yang menyeret Kaesang. "Kita mengenal ada instrumen-instrumen hukum, seperti trading influence, perdagangan pengaruh, apakah memang kemudahan-kemudahan yang diperoleh oleh yang bersangkutan itu tidak terkait dengan jabatan yang barangkali disandang oleh sanak kerabatnya," tutur Nawawi.

KPK pun menurut Nawawi telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat KPK untuk melakukan penjadwalan klarifikasi terhadap Kaesang. Ia pun mengatakan, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan (PP) Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) juga telah rapat untuk menyusun daftar pihak mana saja yang akan dimintai klarifikasi terkait dugaan gratifikasi tersebut.

PT Freeport Indonesia (PTFI) bersama Yayasan Bambu Lingkungan Lestari (YBLL) menandatangani kerja sama pengembangan ekonomi masyarakat berbasis bambu yang inovatif dan berkelanjutan untuk masyarakat di Pesisir Timika, Papua Tengah.

Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan Wakil Presiden Direktur PTFI Jenpino Ngabdi dan Ketua YBLL Monica Tanuhandaru di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada Minggu (8/9).

Jenpino Ngabdi mengatakan, kerja sama ini merupakan bentuk dukungan PTFI untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.

“Kerja sama ini menegaskan komitmen PTFI untuk melaksanakan kegiatan operasi pertambangan secara bertanggung jawab serta terus memberikan nilai tambah yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakat,” katanya melalui keterangan tertulis, Selasa (10/9).

Di dalam impelementasinya, Koperasi Maria Bintang Laut (KMBL) dari Keuskupan Timika sebagai mitra PTFI akan bekerja sama dengan YBLL dalam memberikan pelatihan intensif bagi masyarakat. Training meliputi pembibitan, penanaman dan pemanenan bambu.

Setelah itu akan dilakukan penanaman demo plot di Timika, hingga pendampingan dan monitoring di tiga rencana lokasi, yaitu Kampung Nayaro, Tipuka, dan Ayuka, Mimika, Papua Tengah serta beberapa wilayah di Indonesia. Sejak 2006 KMBL menjadi mitra PTFI dalam pemberdayaan masyarakat di dataran rendah dan pesisir Kabupaten Mimika.

Kolaborasi ini bertujuan menciptakan model pengembangan ekonomi berbasis bambu yang inovatif dan berkelanjutan, mendukung pencapaian SDGs lokal, dan menjadi contoh keselarasan antara industri dan konservasi lingkungan.

Seperti yang diketahui, bambu memiliki karakteristik unik, diantaranya satu rumpun sehat dapat menyimpan 3.600 liter air dan menyerap 3,33 ton CO2 eq. Dengan sekitar 1.500 jenis penggunaan, bambu menawarkan potensi ekonomi yang besar.

Monica Tanuhandaru menjelaskan bahwa program dirancang untuk memberikan keterampilan praktis kepada masyarakat. “Program dijalankan melalui pengembangan model percontohan budidaya bambu dengan metode Hutan Bambu Lestari yang dikembangkan oleh YBLL di Timika,” kata Monica.

Selain mencakup pelatihan intensif dan penanaman bambu, kerja sama ini juga meliputi program pemberdayaan dan kesetaraan gender dengan fokus pada peserta perempuan dalam program pelatihan dan implementasi.

PTFI bersama Pemerintah Kabupaten Mimika dan masyarakat berupaya mempercepat restorasi ekosistem mangrove di muara Sungai Ajkwa, Mimika melalui program Estuary Structure. Salah satunya dengan metode Struktur Bambu untuk menangkap sedimentasi dari tailing atau pasir sisa tambang untuk dibentuk menjadi daratan baru yang ditanami dengan mangrove.

Struktur Bambu adalah metode menangkap dan menahan sedimen yang dibuat dengan menggunakan bambu yang disusun membentuk huruf “E” atau “T” sehingga sering disebut dengan E-Groin atau T-Groin. Estuary Structure melibatkan 18 kelompok masyarakat dari Suku Kamoro yang mendiami area dataran rendah Kabupaten Mimika. Pada akhir tahun 2022 hingga 2024 PTFI mempekerjakan 200 karyawan asli Suku Kamoro.

Diharapkan program ini akan berkontribusi pada pengembangan ekonomi lokal, konservasi lingkungan, penyerapan karbon dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan.

Investasi pada startup di Indonesia mengalami penurunan. Chairman Nexticorn Foundation Rudiantara menyebut investor cenderung lebih ingin menanamkan dana ke startup early stage alias tahap awal dibanding later stage yakni sudah di tahap menghasilkan keuntungan.

Rudiantara bilang pendanaan startup turun sekitar US$ 226 juta atau sekitar Rp 3,49 triliun. Nilai itu dari US$ 526 juta pada semester pertama tahun lalu menjadi US$ 300 juta pada semester pertama tahun ini. Investasi sebesar US$ 300 juta itu mayoritas diberikan pada startup early stage.

“Dari sisi jumlah uang, satu transaksi later stage lebih besar puluhan kali. Tapi dari jumlahnya, justru early stage yang banyak disuntik pada 2024,” kata Rudiantara di Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Selasa (10/9).

Berikut perbedaan pendanaan startup berdasar jenisnya, dibandingkan antara semester I 2024 dan 2023:

Dari angka tersebut, Rudiantara menjelaskan biasanya investor memberi pendanaan lebih kecil ke masing-masing startup level seed capital dan early stage. Ia mencontohkan, biasanya pendanaan ke seed capital hanya US$ 200 ribu hingga US$ 300 ribu. Sama halnya dengan early stage yang pendanaan paling besarnya bisa US$ 1 juta.

Menurutnya, hal ini bisa terjadi karena investor butuh banyak tempat untuk menyimpan uangnya. Oleh karena itu, mereka kerap menebar uang ke banyak startup. “Daripada taruhan satu blok uang di satu tempat?” kata Rudiantara.

Lalu, saat ini orientasi investor beralih pada pertumbuhan dan profitabilitas. Hal ini berbeda dengan era awal startup berkembang di Indonesia, saat investor kerap 'bakar uang' agar startup bisa lebih dikenal.

Kendati mengurangi duit buat startup, menurut Rudiantara, langkah investor ini bisa menjadi berkah bagi startup. Alasannya, startup jadi mulai menghitung bagaimana arus keuangan mereka dan membidik kapan keuntungan akan tiba. Ini bisa menguatkan sektor startup Tanah Air.

Di sisi lain, Rudiantara bilang pemerintah tidak bisa memberi pendanaan langsung pada startup karena terkendala regulasi. Skenario yang mungkin diberikan contohnya adalah pemerintah mengalokasikan APBN pada kementerian, kemudian kementerian berinvestasi pada startup.

“Kita tahu, success rate startup itu hanya 10% dalam lima tahun. Kalau 10 tahun tidak lebih dari 5%, mungkin 4% itu juga bisa bagus. Jadi nanti kehilangan uang negara, kerugian uang negara, itu susah,” ujarnya.

Sucor Sekuritas merekomendasikan sahan PT Barito Pacific Tbk (BRPT) sebagai High Alpha Stock, atau saham dengan pengembalian yang jauh melebihi rata-rata pasar.

Saham BRPT dapat menjadi salah satu pilihan menarik bagi para investor didukung oleh kombinasi faktor fundamental yang kuat dan pendorong momentum yang signifikan.

Arief Putra selaku analis dari Sucor Sekuritas menyatakan, kami yakin BRPT kembali sebagai saham dengan potensi high-alpha didorong empat faktor fundamental yang kuat dan dua katalis momentum yang signifikan.

Dalam konteks performa historis, BRPT tmenunjukkan peningkatan harga lebih dari 600 persen sejak 2000, mengungguli banyak perusahaan sejenis yang hanya mencatat kenaikan sekitar 500 persen selama tujuh reli pasar terakhir.

Namun, pada reli pasar terbaru, harga saham BRPT hanya naik 2 persen, tertinggal 12 persen dari pesaingnya. Hal ini menunjukkan adanya ruang pertumbuhan yang belum sepenuhnya dimanfaatkan dan menjadi peluang bagi investor untuk masuk.

Faktor fundamental yang kuat, sebagaimana yang dimaksud oleh Arief adalah BRPT melalui anak perusahaannya, PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), yang mana BRPT memiliki 35 persen saham.

TPIA berada di ambang dua perkembangan besar, pertama adalah akuisisi 80 persen saham Shell oleh TPIA yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan TPIA hingga enam kali lipat, mendorong pemulihan yang menguntungkan. Kedua, spin-off Chandra Daya Investasi (CDI), anak perusahaan infrastruktur TPIA yang dimiliki 80 persen, baru-baru ini dilakukan dan diyakini akan membuka nilai serta meningkatkan valuasi TPIA dan BRPT.

Selain itu, dua anak perusahaan lain yang tidak kalah penting adalah operasi komersial penuh pembangkit listrik 2000 MW. Yang mana BRPT memiliki 34 persen saham, yang diperkirakan dapat menghasilkan pendapatan asosiasi hingga USD51 juta per tahun pada 2025, serta kolaborasi anak perusahaan properti, Griya Idola.

Griya Idola berkolaborasi untuk menjual 400 hektar lahan industri dan residensial di pelabuhan Patimban dan Cikupa, dengan pendapatan tahunan diperkirakan mencapai USD5 juta mulai 2025.

Selain faktor fundamental, BRPT juga didukung dua katalis momentum yang signifikan. Pertama adalah masuknya salah satu anak perusahaan BRPT yaitu PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) ke Indeks FTSE Global Equity. Hal ini diharapkan meningkatkan permintaan saham BREN dan mendorong kenaikan harga saham. Kedua, jika kenaikan ini terus berlanjut, investor dapat mengantisipasi BREN masuk ke indeks MSCI yang akan semakin meningkatkan permintaan saham.

Pendapat lain berasal dari Andreas Yordan Tarigan, analis dari Sucor Sekuritas, menyatakan, BRPT sebagai holding dari TPIA dan BREN, dengan proposisi nilai yang lebih baik dan risiko bisnis yang terdiversifikasi. BRPT terbukti menjadi saham dengan kinerja luar biasa di pasar bullish.

“Oleh karena itu, target harga kami sebesar Rp3.500 dapat dicapai mengingat pasar bullish jangka panjang,” ujar Andreas.

Dengan proyeksi keuangan yang positif, diversifikasi bisnis yang kuat, serta valuasi yang menarik, saham BRPT layak untuk dipertimbangkan sebagai bagian dari portofolio investasi jangka panjang.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaikkan anggaran belanja untuk kementerian dan lembaga (K/L) menjadi Rp 1.160,08 triliun pada tahun pertama kepemerintahan Prabowo Subianto di 2025.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, keputusan tersebut menjadi kesimpulan dari pertemuan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama Prabowo pada Senin (9/9).

“Jadi untuk belanja K/L yang tadinya di rapat kerja dengan Banggar DPR terakhir itu Rp 1.094,66 triliun, itu hasilnya menjadi Rp 1.160,08 triliun. Jadi ada peningkatan yang sangat signifikan,” kata Isa dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Selasa (9/10).

Dengan kenaikan anggaran tersebut, maka belanja non-K/L juga naik dari Rp 1.606,8 triliun menjadi Rp 1.541,4 triliun. Meskipun begitu, Isa memastikan rincian untuk program belanja non-K/L tidak ada perubahan.

Isa mengatakan kenaikan anggaran belanja K/L terjadi karena adanya pergeseran saja. “Karena sebagian kita geser ke belanja K/L dari Rp 556,7 triliun menjadi Rp 491,2 triliun. Ini perubahan yang penting di belanja non-K/L, terutama karena kita geser menjadi belanja K/L,” ujar Isa.

Dia memastikan perubahan anggaran tersebut tidak akan memperlebar defisit APBN 2025. Dalam postur sementara APBN 2025, defisit anggaran disepakati sebesar Rp 616,19 triliun atau 2,53% dari produk domestik bruto (PDB) untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Dalam paparan Isa, alokasi anggaran belanja pada 2025 ditentukan untuk 85 kementerian dan lembaga. Dari daftar tersebut, lima K/L dengan anggaran belanja terbesar yaitu Kementerian Pertahanan Rp 166,2 triliun dan Polri mencapai Rp 126,62 triliun.

Diikuti anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp 166,22 triliun, Kementerian Kesehatan Rp 105,64 triliun, dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi mencapai Rp 93 ,6 triliun.

Sri Mulyani Bertemu dengan Prabowo

Sebelumnya, Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menemui Prabowo Subianto untuk melaporkan perkembangan APBN 2025.

“Senin siang sampai sore hari ini, saya bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono melaporkan perkembangan APBN kepada Presiden terpilih Prabowo,” kata Sri Mulyani dalam unggahan akun Instagram pribadinya @smindrawati pada Senin (9/9).

Dengan demikian, Prabowo sebagai calon presiden berikutnya mengetahui detail perkembangan pelaksanaan APBN yang sedang berjalan.

Laporan berikutnya terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Rancangan APBN (RAPBN 2025) di DPR dan arahan-arahan presiden terpilih mengenai berbagai usulan program dan anggaran yang disediakan.

“Arahan beliau sesuai program prioritas yang akan dicapai dalam pemerintahan baru 2024-2029,”kata Sri Mulyani.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melaksanakan seremoni peletakan batu pertama alias groundbreaking dua proyek investasi asing di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada 19-20 September mendatang. Dua proyek asing tersebut berasal dari Cina dan Australia.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut kepercayaan pihak swasta, termasuk investor asing untuk berinvestasi di IKN mulai terealisasi. Dia mengatakan proses investasi yang dikerjakan oleh perusahaan asing cenderung memerlukan waktu lebih lama daripada proyek dari investor domestik.

Menurut Hasan proses masuknya investor luar negeri harus melalui sejumlah tahapan mulai dari tanda minat atau letter of intent (LOI), dan penandatanganan nota kesepahaman. Selanjutnya ada pembuatan kontrak hingga tahap pelaksanaan groundbreaking.

"Ini murni asing. Dari Cina itu campuran dari sektor jasa, perhotelan, mal, ada perkantoran. Yang dari Australia pendidikan sekolah," kata Hasan Nasbi saat ditemui di Kantor Komunikasi Kepresidenan Jakarta Pusat pada Selasa (10/9).

Otorita IKN telah mengumumkan perusahaan asal Cina, Delonix Group akan membangun kawasan multiguna yang berisi mal, hotel, dan hunian senilai Rp 600 miliar. Sementara itu, Australian Independent School akan menanamkan modalnya senilai Rp 150 miliar.

Sebagai informasi, total investasi yang sudah masuk ke IKN sejauh ini mencapai Rp 56,83 triliun. Nilai investasi asing yang akan masuk pada bulan ini tidak sampai satu persen dari total modal yang masuk ke IKN.

Sejauh ini ada 31 investor lokal masuk ke IKN. Sekitar enam dari jumlah tersebut telah melakukan kerja sama dengan investor asing.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan nilai investasi tersebut tidak berbanding lurus dengan minat investor. Argumennya, masuk investor pada bulan ini menunjukkan tumbuhnya kepercayaan asing kepada pembangunan IKN.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup naik 0,76% ke level 7.761 pada penutupan perdagangan Selasa (10/9).

Pilarmas Sekuritas menyatakan pasar bursa regional Asia menguat di saat pelaku pasar menanti rilis data inflasi Amerika Serikat (AS) yang akan rilis pekan ini. Data tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dan petunjuk besaran pemangkasan yang dilakukan oleh Bank Sentral Amerika Serikat, The Federal Reserve atau The Fed.

Selain itu, pasar dipengaruhi oleh ekspektasi The Fed yang membuka ruang pemangkasan suku bunga acuan. Survey CME FedWatch menunjukkan probabilitas sebesar 71% untuk pemangkasan suku bunga acuan di bulan September sebesar 25 basis poin.

"Pasar tampaknya juga mengantisipasi pemangkasan suku bunga 25 bps dalam rapat European Central Bank (ECB) Kamis lusa," tulis Pilarmas Sekuritas dalam risetnya, Selasa (10/9).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 10,98 triliun dengan volume 23,2 miliar saham dan frekuensi sebanyak 1.169.006 kali. Sebanyak 306 saham menguat, 276 saham terkoreksi, dan 215 saham tidak bergerak. Sedangkan untuk kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 13.353 triliun.

Bursa mayoritas melemah seiring dengan kenaikan IHSG. Nikkei 225 turun 0,16%, Shanghai Composite Indeks menguat 0,28%, Hang Seng naik 0,22% dan Straits Times naik 0,46%.

Saham top losers:
- PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG)
- PT MNC Land Tbk (KPIG)
- PT Multipolar Tbk (MLPL)
- PT Jasa Marga Tbk (JSMR)
- PT Amman Mineral International Tbk (AMMN)

Saham top gainers:
- PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP)
- PT Map Aktif Adiperkasa Tbk (MAPA)
- PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN)
- PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO)
- PT Midi Utama Indonesia Tbk (MIDI)

Standard Chartered Group mengungkapkan kontribusi nyata perusahaan selama ini sebagai bukti atas dukungan terhadap transisi energi. Hal ini dikemukakan di sela Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024.

CEO Standard Chartered Group Bill Winters menjelaskan, sebagai bank internasional yang memiliki jangkauan di negara-negara dinamis di dunia, pihaknya memiliki posisi strategis untuk mendorong pertumbuhan keuangan berkelanjutan dan menghubungkan permodalan ke tempat-tempat yang memerlukannya.

Bill turut menjelaskan komitmen Standard Chartered tersebut untuk memobilisasi dana senilai $300 miliar dalam pendanaan ramah lingkungan hingga 2030. Ia juga mengungkapkan, pada Januari 2021-September 2023, perusahaan menyalurkan $87,2 miliar dalam pendanaan terkait perubahan iklim.

Menurut Bill, tugas Standard Chartered di bidang keuangan berkelanjutan bukan hanya tentang melakukan hal yang benar tetapi juga menciptakan long-term value.

“Kami memperkirakan keuangan berkelanjutan akan menjadi salah satu penghasil keuntungan utama bagi bank, yang berpotensi menyumbang 10 persen dari pendapatan grup kami dalam waktu dekat," tuturnya melalui keterangan resmi, Selasa (10/9).

Standard Chartered selama ini juga berperan membantu upaya transisi klien-kliennya ke model bisnis yang lebih berkelanjutan. Ini dilakukan melalui pemberian solusi dan produk keuangan berkelanjutan.

“Kami berkomitmen untuk membantu klien kami melakukan dekarbonisasi bisnis mereka dan memastikan masa depan yang berkelanjutan,” ucap Bill.

Bisnis keuangan berkelanjutan yang dijalankan Standard Chartered menghasilkan lebih dari USD720 juta selama Januari-Desember 2023. Sementara secara jangka panjang, perusahaan memiliki perolehan pendapatan USD1 miliar setiap tahun dari seluruh lini bisnis hingga 2025.

“Kami telah membuktikan bahwa Anda dapat memberikan dampak nyata sekaligus meraih keuntungan finansial yang besar. Ini adalah masa depan perbankan—dimana profitabilitas dan tujuan hidup berjalan beriringan,” ucap Bill.

Pembiayaan Inovatif dan Upaya Kolaboratif

Aspek utama dari strategi Standard Chartered adalah fokusnya pada solusi keuangan inovatif dan blended finance yang menggabungkan modal publik dan swasta untuk membuka investasi pada proyek infrastruktur dan energi berkelanjutan.

Bill menyebutkan, kemitraan dengan organisasi multilateral seperti Asian Development Bank (ADB) dan World Bank merupakan hal yang penting untuk mencapai hasil yang terukur dan berkelanjutan. Kemitraan ini menjembatani kesenjangan pendanaan untuk proyek-proyek energi terbarukan, khususnya di negara-negara berkembang yang masih dihantui persepsi risiko yang menghambat investasi sektor swasta.

“Dengan memanfaatkan modal katalitik dari pemerintah atau bank multilateral, kita dapat mengurangi risiko investasi dan menjadikan proyek-proyek tersebut layak dilaksanakan.”

Bill juga menjelaskan pentingnya menetapkan standar pembiayaan global untuk proyek-proyek ramah lingkungan, dan mencatat bahwa kurangnya standarisasi menciptakan hambatan yang tidak perlu bagi investor. Dirinya menjelaskan perlunya mekanisme penegakan hukum yang lebih ketat dan standar pelaporan yang lebih transparan untuk memastikan bahwa pendanaan proyek perubahan iklim mengalir secara efisien dan efektif.

“Transisi menuju perekonomian rendah karbon tidak akan terjadi dalam semalam, namun hal ini benar-benar dapat dicapai. Dan sektor swasta berperan besar sebagai bagian dari solusi,” katanya.