Aliansi Keuangan Campuran Global atau Global Blended Finance Alliance (GBFA) bisa menjawab kebutuhan mendesak untuk investasi keuangan yang besar dalam penanganan perubahan iklim. GBFA juga menjadi mekanisme pendanaan yang inovatif yang ditopang komitmen dari berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

“Saya sungguh-sungguh yakin bahwa Global Blended Finance Alliance (GBFA) yang digagas Pemerintah Indonesia bersama delapan calon anggota pendiri berperan sebagai alat strategis untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan dalam aksi iklim dan mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs),” ujar Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B. Pandjaitan dalam Sesi Tematik Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/9).

GBFA bisa menjawab kebutuhan nyata untuk bergerak maju dalam implementasi transisi energi, aksi iklim, dan mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).

Optimisme itu selaras dengan deklarasi Kerangka Kerja Keuangan Iklim Global untuk memobilisasi keuangan iklim bagi negara-negara berkembang dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB atau COP28 Dubai tahun lalu. Sistem keuangan campuran disetujui untuk membuka modal swasta guna meningkatkan tindakan iklim.

“Komitmen ini sejalan dengan inisiatif GBFA dan kami akan membawanya di COP 29 Baku untuk pengembangan lebih lanjut proyek-proyek konkret dan menarik anggota potensial baru,” kata Luhut.

GBFA hadir dengan visinya untuk menjadi Organisasi Internasional guna membantu negara-negara berkembang untuk mengembangkan Platform Negara (Countries Platform). Di dalamnya ada proyek-proyek pembangunan terkait SDGs dan aksi iklim yang disusun sehingga dapat dibiayai oleh calon investor.

Menko Luhut menambahkan bahwa GBFA juga akan mendukung Kolaborasi Selatan-Selatan (South-South Collaboration) untuk mencapai SDGs dan transisi iklim. Pada 1-3 September lalu, Pemerintah Indonesia menjadi tuan rumah Indonesia-Africa Forum (IAF) ke-3 yang bertujuan untuk memperkuat kerja sama ekonomi, dan menjajaki kerja sama di bidang ketahanan pangan, perdagangan, investasi, dan energi.

“Kolaborasi dengan knowledge partner yang strategis sangatlah penting akan mendukung dengan merancang program GBFA, membantu mobilisasi dana, dan memajukan kegiatan serta misinya,” ujar Luhut.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan peran mitra pengetahuan, Menko Luhut juga menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marves, Nani Hendiarti dan President of United in Diversity, Tantowi Yahya. Kerja sama ini menandai kemitraan pengetahuan pertama GBFA.

Selain itu, pada 26 September 2024 mendatang akan diadakan penandatanganan MoU dengan mitra pengetahuan lainnya seperti Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), Tony Blair Institute (TBI), Systemiq , United Nations Development Program (UNDP), dan WRI di New York selama UN General Assembly (UNGA).

PT Jasamarga Transjawa Tol berencana merekonstruksi satu jembatan dan dua titik jalan pada Ruas Tol Jakarta-Cikampek dalam sepekan ke depan. Perbaikan jembatan dan jalan ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan sekaligus memenuhi standar pelayanan minimal.

"Pekerjaan rekonstruksi ini dimulai besok dengan estimasi selesai dalam sepekan ke depan," kata Senior Manager Representative Office 1 PT Jasamarga Transjawa Tol Amri Sanusi di Bekasi pada Jumat (6/7).

Ia menjelaskan pekerjaan perbaikan pertama dilakukan pada titik jembatan di Kilometer (Km) 62+720 lajur 3 arah Cikampek mulai Sabtu (7/9) pukul 14.00 WIB sampai Jumat (13/9) pukul 14.00 WIB. Pekerjaan rekonstruksi juga dilakukan pada dua titik jalan yakni Km 19+809 sampai Km 20+074 lajur 1 arah Cikampek mulai Minggu (8/9) pukul 09.00 WIB hingga Jumat (13/9) pukul 18.00.

"Dan pekerjaan perbaikan jalan titik kedua di KM 27+753 sampai Km 27+622 arah Jakarta pada lajur 1 dan lajur 2 mulai Senin besok hingga Sabtu pekan depan pukul 11.00 WIB," katanya.

Pihaknya telah menyiapkan prosedur mitigasi di antaranya pengalihan arus lalu lintas yang terdampak sebelum area kerja, mempersempit area kerja, hingga persiapan lawan arah apabila kondisi lalu lintas kendaraan padat.

"Kami berkoordinasi dengan Kepolisian Patroli Jalan Raya dan PT Jasamarga Tollroad Operator dalam hal pengaturan lalu lintas," katanya.

Pihaknya juga melakukan sosialisasi rencana pekerjaan dengan memasang media luar ruang berupa spanduk imbauan pekerjaan dan 'Dynamic Message Sign' di kedua arah Ruas Jalan Tol Jakarta-Cikampek guna memastikan informasi ini diterima dengan baik oleh pengguna jalan.

PT Jasamarga Transjawa Tol memohon maaf atas ketidaknyamanan yang ditimbulkan akibat adanya pekerjaan dimaksud sekaligus mengimbau pengguna jalan mengantisipasi perjalanan dengan memastikan kendaraan dalam keadaan prima, saldo uang elektronik cukup, serta mengisi bahan bakar sebelum memulai perjalanan.

"Selalu berhati-hati dan menaati rambu-rambu terutama di sekitar lokasi pekerjaan," kata dia.

Pengguna jalan juga dapat mengakses informasi seputar lalu lintas jalan tol Jasa Marga Group melalui One Call Center 24 jam di nomor 14080 dan aplikasi Travoy 4.3 untuk pengguna iOS dan Android.

Dua menteri mengajukan pengunduran diri dari Kabinet Indonesia Maju. Surat pengunduran diri itu telah diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Presiden mengatakan dari dua surat mundur, ia sudah menandatangani persetujuan pengunduran diri Menteri Sosial Tri Rismaharini. Satu surat yang sudah diterima namun belum ditandatangani adalah pengunduran diri Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Pramono mengajukan surat tersebut karena saat ini terdaftar sebagai calon gubernur Jakarta pada pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun ini. Sementara Risma mundur karena maju menjadi calon gubernur di pilkada Jawa Timur.

Menurut Jokowi seiring dengan mundurnya dua menteri ia tidak menutup kemungkinan ada potensi dilakukan perombakan atau reshuffle kabinet dalam waktu dekat. "Ya bisa (reshuffle dalam waktu dekat)," ujar Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meresmikan Flyover Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (6/9).

Pemberhentian Risma dari Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju tertulis dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 100/P Tahun 2024. Keppres tersebut juga mengatur penunjukkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai pelaksana tugas (Plt) Menteri Sosial.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan Presiden Jokowi telah menerima surat dari Pramono Anung pada 2 September 2024. Surat tersebut berisi permohonan pengunduran diri dari jabatan Sekretaris Kabinet, terhitung mulai tanggal 22 September 2024.

Ari menambahkan, keppres pemberhentian Pramono dari Menteri Sekretaris Kabinet baru akan diterbitkan sesuai dengan tanggal yang diminta.

"Pada prinsipnya, presiden akan menyetujui permohonan tersebut. Presiden menghormati hak politik dari Menteri atau Pejabat setingkat Menteri untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon kepala daerah," kata Ari lewat keterangan tertulis kepada wartawan pada Jumat (6/9).

Mundurnya Pramono dan Risma membuat dua kursi menteri di pemerintahan Jokowi - Ma’ruf Amin kosong. Sementara itu pemerintahan Jokowi-Maruf hanya tinggal kurang dari dua bulan sebelum akhirnya diserahkan ke Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Sejak menjabat sebagai presiden pada 2014, Jokowi sudah lebih dari 10 kali melakukan reshuffle kabinet. Perombakan terbaru dilakukan pada Senin (19/8) dengan mengganti dua posisi menteri yaitu Menteri Hukum dan HAM dari Yasonna Laoly kepada Supratman Andi Atgas. Menteri lain yang diganti adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dari Arifin Tasrif kepada Bahlil Lahaladia. Adapun posisi Bahlil sebagai Kepala BKPM digantikan oleh Rosan Roeslani.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjatuhkan sanski berupa pencabutan izin usaha terhadap manajer investasi Indosterling Aset Manajemen.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno Djajadi menyatakan selain menjatuhkan sanksi pada manajer investasi, pihaknya juga menjatuhkan sanksi administrasi satu perusahaan efek, dua emiten, satu lembaga penilai dan dua pihak lain dengan denda Rp 5,61 miliar.

Inarno menegaskan OJK, saat ini tengah menyusun ketentuan terkait industri pasar modal yakni RPOJK pengendalian internal dan perilaku perusahaan efek. Kedua yakni RPOJK, pengembangan dan penguatan pengelolaan investasi sebagai tindak lanjut UUD P2SK. Tiga yakni laporan untuk peningkatan kualitas pelayanan pengelolaan data secara terintergrasi dan transparan.

"Serta RPOJK bank umum sebagai kustodian untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan data secara terintegrasi dan transparan," kata Inarno dalam RDKB OJK, Jumat (5/9).

Inarno juga membeberkan OJK menyusun pedoman internal untuk memperkuat pengawasan kepada perusahaan efek dan industri pada pengelolaan investasi.

Selain pencabutan izin, Inarno membeberkan perkembangan indeks harga saham gabungan atau IHSG yang menguat 5,72% month to date pada 31 Agustus 2024 ke level 7.670,73. Level ini juga menunjukkan penguatan sebesar 5,47%. Lalu nilai kapitalisasi pasar tercatat Rp 13.114 triliun atau naik sebesar 6,29% month to date atau 12,34% year to date.

Inarno menjelaskan tren penguatan ini mendorong IHSG mencetak all time hight (ATH) atau rekor tertinggi pada 30 Agustus di level 7.670,73 dan melanjutkan rekor ATH pada September 2024.

Pemerintah Indonesia menyatakan segera membangun fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) on-grid sebesar 250 megawatt pada tahun 2032. Hal itu sesuai target yang sudah ditetapkan dalam draf revisi Peraturan Pemerintah (PP) tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN).

"Di dalam Kebijakan Energi Nasional yang tadi malam diketok, itu nuklir masuk ke tahun 2032, on-grid. Jadi dari sekarang kita harus mempersiapkan. Sudah tinggal sembilan tahun. Ini harus dipersiapkan 250 megawatt on-grid. Sudah on the track," kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi ditemui dalam acara International Sustainability Forum (ISF) 2024 di Jakarta, Jumat (6/9).

Untuk mewujudkan hal itu, dia mengatakan, perlu pengembangan sumber daya manusia (SDM), serta memilih skema teknologi pembersihan (clearing technology) yang di antaranya reaktor modular kecil (SMR), reaktor berpendingin gas suhu tinggi (HTGR) atau thorium.

"Ini harus dipilih suatu teknologi yang tepat," katanya.

Untuk masalah keamanan, ia mengatakan, Kementerian ESDM akan membentuk organisasi nuklir nasional yang mengawasi dan mengawal pembangunan PLTN. Organisasi tersebut akan berada di bawah koordinasi Kementerian ESDM.

"Ini sedang kami bahas kemarin di focus group discussion, nah nanti kita minta arahan Pak Menteri, ini the next-nya akan seperti apa. Minggu depan kita juga akan hadir di International Atomic Energy di Wina," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menyampaikan pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir akan dimulai pada tahun 2030-an.

"Tapi mungkin awal tahun 2030-an itu harus mulai bisa," kata dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguraikan beragam pertimbangan untuk menunda pemindahan tugas aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Menurut Jokowi masih ada sejumlah fasilitas dan infrastruktur penting yang belum dapat beroperasi.

Dia menjelaskan kebijakan untuk memutasi tugas ASN, TNI dan Polri ke ibu kota baru memerlukan kesiapan dari berbagai fasilitas layanan publik seluruhnya. "Ya semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap, tapi sebagian juga belum," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meresmikan Fly over Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (6/9).

Jokowi menilai proses pemindahan tugas ASN, TNI-Polri ke bandar baru tidak semudah yang dibayangkan. Ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dan disiapkan, seperti akomodasi tempat tinggal yang juga mencakup kesiapan fasilitas seperti air, listrik, dan infrastruktur lainnya.

"Kalau apartemennya siap apakah air dan listriknya juga siap? Semuanya ini perlu kerana ini membangun sebuah ekosistem besar," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan kepastian migrasi tugas ASN, TNI dan Polri ke IKN harus lebih dulu memastikan kesiapan seluruh sarana dan prasarana kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial sudah siap. Hal itu diharapkan dapat memicu terbentuknya komunitas ekonomi, sosial-budaya yang hidup dan berkembang, dengan interaksi yang baik antara warga.

Jokowi pun enggan memberikan kepastian kapan ASN, TNI-Polri dipindahkan ke IKN. Dia hanya mengatakan bahwa urusan teknis itu merupakan ranah Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Sebelumnya, pemerintah mengirim sinyal penundaan migrasi tugas ASN TNI dan Polri ke IKN Nusantara. Adapun rencana awal pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke ibu kota baru dapat berjalan bertahap mulai September tahun ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan sudah ada beberapa hunian ASN TNI-Polri yang telah siap untuk digunakan. Meski begitu, dia mengakui ada arahan dari Presiden Jokowi agar lebih dulu menyempurnakan fasilitas perkantoran dan sistem digital di IKN.

“Ada arahan terbaru agar tidak terburu-buru sambil menunggu penyempurnaan infrastruktur digital Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi mengubah budaya digital,” kata Azwar Anas di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/9).

Dia menambahkan program perpindahan tugas bagi ASN dan TNI-Polri ke bandar baru juga masih menunggu rekomendasi dan kesiapan dari Otorita IKN.

Mantan Bupati Banyuwangi itu menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan 47 tower sebagai hunian ribuan ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara. Kendati demikian, sejauh ini baru 14 tower yang sudah selesai dibangun.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguraikan beragam pertimbangan untuk menunda pemindahan tugas aparatur sipil negara (ASN), TNI dan Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Menurut Jokowi masih ada sejumlah fasilitas dan infrastruktur penting yang belum dapat beroperasi.

Dia menjelaskan kebijakan untuk memutasi tugas ASN, TNI dan Polri ke ibu kota baru memerlukan kesiapan dari berbagai fasilitas layanan publik seluruhnya. "Ya semuanya kan dilihat fasilitas yang ada sudah siap belum. Memang sebagian sudah siap, tapi sebagian juga belum," kata Jokowi saat menyampaikan keterangan pers seusai meresmikan Fly over Djuanda, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur pada Jumat (6/9).

Jokowi menilai proses pemindahan tugas ASN, TNI-Polri ke bandar baru tidak semudah yang dibayangkan. Ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dan disiapkan, seperti akomodasi tempat tinggal yang juga mencakup kesiapan fasilitas seperti air, listrik, dan infrastruktur lainnya.

"Kalau apartemennya siap apakah air dan listriknya juga siap? Semuanya ini perlu kerana ini membangun sebuah ekosistem besar," ujar Jokowi.

Jokowi menegaskan kepastian migrasi tugas ASN, TNI dan Polri ke IKN harus lebih dulu memastikan kesiapan seluruh sarana dan prasarana kehidupan sehari-hari dan interaksi sosial sudah siap. Hal itu diharapkan dapat memicu terbentuknya komunitas ekonomi, sosial-budaya yang hidup dan berkembang, dengan interaksi yang baik antara warga.

Jokowi pun enggan memberikan kepastian kapan ASN, TNI-Polri dipindahkan ke IKN. Dia hanya mengatakan bahwa urusan teknis itu merupakan ranah Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.

Sebelumnya, pemerintah mengirim sinyal penundaan migrasi tugas ASN TNI dan Polri ke IKN Nusantara. Adapun rencana awal pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke ibu kota baru dapat berjalan bertahap mulai September tahun ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan sudah ada beberapa hunian ASN TNI-Polri yang telah siap untuk digunakan. Meski begitu, dia mengakui ada arahan dari Presiden Jokowi agar lebih dulu menyempurnakan fasilitas perkantoran dan sistem digital di IKN.

“Ada arahan terbaru agar tidak terburu-buru sambil menunggu penyempurnaan infrastruktur digital Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi mengubah budaya digital,” kata Azwar Anas di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/9).

Dia menambahkan program perpindahan tugas bagi ASN dan TNI-Polri ke bandar baru juga masih menunggu rekomendasi dan kesiapan dari Otorita IKN.

Mantan Bupati Banyuwangi itu menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan 47 tower sebagai hunian ribuan ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara. Kendati demikian, sejauh ini baru 14 tower yang sudah selesai dibangun.

Kementerian Koordinator bidang Perekonomian menargetkan kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB sebesar 20% atau setara US$8,89 triliun atau Rp 136.681 triliun pada 2045.

Berdasarkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, saat ini kontribusi ekonomi digital terhadap PDB baru sekitar 4%-5%. Oleh sebab itu, masih ada rentang 15% hingga 20% untuk mencapai target 2045.

Untuk mencapai hal ini, Kementerian Kominfo menyebut masing-masing kabinet harus bisa menggenjot 5% kontribusi sektor ekonomi digital terhadap PDB.

“Kalau 20 tahun itu kan empat kabinet, jadi kalau dibagi rata, kurang lebih per lima tahun harus naik sekitar 4%,” kata Direktur Ekonomi Digital, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Bonifasius Wahyu Pudjianto, dalam acara Ngopi Bareng di Kominfo, Jakarta, Jumat (6/9).

Bonifasius lalu menjelaskan butuh kerjasama antar kementerian dan lembaga untuk mencapai angka tersebut. Kemenko Perekonomian sendiri sudah meluncurkan Buku Putih Strategi Nasional Pengembangan Ekonomi Digital Indonesia 2030 pada Desember 2023 lalu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis ekonomi digital Indonesia akan tumbuh melesat pada 2030. Hal tersebut sejalan dengan penerapan perjanjian kerangka kerja ekonomi digital (DEFA) yang dilakukan sejumlah negara ASEAN.

Dengan program ini, ekonomi Asia Tenggara akan naik dari US$ 1 triliun (Rp 16,3 kuadriliun) menjadi US$ 2 triliun. "Ekonomi digital Indonesia pada 2030 yang diperkirakan US$ 360 miliar akan menjadi US$ 600 miliar," katanya dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital dan Karya Kreatif Indonesia 2024 di Jakarta Convention Center, Kamis (1/8).

Airlangga menyebut untuk mencapai potensi ekonomi digital tersebut, ada sejumlah syarat yang perlu disiapkan. Pertama, perdagangan elektronik lintas batas (cross border e-commerce ) dan perdagangan digital (digital trade).

Kedua, identitas digital (digital ID). Ketiga, mobilitas talenta digital. Keempat, pembayaran elektronik (e-payment). Kelima, faktur elektronik (e-invoicing). Terakhir, dunia maya (cyber) yang aman.

Airlangga mengatakan, berbagai program seperti QR Code Indonesian Standard (QRIS) juga terus didorong melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif, kolaborasi pihak ketiga seperti Program Strive (Mastercard Indonesia), dan Promise 2 Impact (ILO) untuk meningkatkan akses layanan keuangan.

Selain itu, pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pelaku industri terus bekerja sama untuk mencapai target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024. “Langkah akselerasi digital ini menjadi fokus untuk inovasi dan investasi ke depan," katanya.

Pada akhir 2023, pemerintah telah menyelesaikan kebijakan Strategi Nasional Ekonomi Digital 2030 agar sektor digital dapat berkontribusi pada produk domestik bruto atau PDB secara bertahap. Angkanya akan terus meningkat dari saat ini yang masih di bawah 10% menjadi 20% pada 2045.

Membuktikan komitmen terhadap net zero emission, Pertamina menandatangani empat perjanjian yang menjadi rangkaian kegiatan Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2024.

"Penandatanganan ini merupakan wujud komitmen Pertamina dalam menghadapi perubahan iklim. Pasalnya, kolaborasi merupakan cara untuk menghadapi tantangan perubahan iklim dan transisi energi," ujar VP Corporate Communication Fadjar Djoko Santoso melalui keterangan tertulis, Jumat (6/9).

Perjanjian kerja sama tersebut berupa Joint Study Agreement (JSA) di antara Pertamina, Pertamina Hulu Energi (PHE), dan Korea Maritime & Ocean University Consortium (KMOUC). Tercakup pula sinergi BUMN, Pertamina dan Pupuk Indonesia, yang berkolaborasi mengkaji pengembangan potensi CCS/CCUS.

Pertamina Group juga melakukan sinergi melalui JSA mengenai Feasibility Study on Carbon Capture, Transportation and Storage, dengan blok Offshore ONWJ sebagai fasilitas penyimpanan karbon.

Terakhir, Pertamina Grup menandatangani perjanjian JSA CCS & CEO Strategc Exchange bersama dengan POSCO.

"Pertamina mendukung penuh upaya pemerintah mewujudkan Net Zero Emission melalui beberapa perjanjian kerjasama studi dalam mengembangkan Teknologi CCS/CCUS, tak hanya dengan perusahaan dari luar negeri, sinergi antar BUMN pun akan kami tingkatkan," ujar Fadjar.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060. Hal ini dibuktikan dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs).

Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

Adapun, Presiden Joko Widodo menegaskan pentingnya melibatkan kolaborasi dalam menangani perubahan iklim dan menjalankan transisi energi. Jokowi berharap, forum IISF dapat menjadi tempat bertemunya pengetahuan, pengalaman, dan sumber daya untuk berkolaborasi menghadapi tantangan iklim global.

"Indonesia sangat terbuka bermitra dengan siapapun untuk memaksimalkan potensi bagi dunia yang lebih hijau, untuk memberikan akses energi hijau yang berkeadilan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan," ujarnya saat membuka IISF 2024.

Sinarmas Sekuritas memprediksi harga saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) akan naik sebesar 21,8%, yang didasarkan pada rasio harga terhadap buku (P/B) sebesar 2,8 kali untuk proyeksi 2025, mendekati standar deviasi +1. Mereka juga merekomendasikan untuk membeli saham BRIS, dengan target harga, Rp 3.130 per saham.

Analis Sinarmas Sekuritas, Ivan Purnama Putera, menyebutkan bahwa BRIS memiliki potensi besar karena kuatnya kinerja BRIS di berbagai sektor bisnis, terutama di bidang emas dan tabungan haji. Ia juga memperkirakan BRIS akan mampu mempertahankan laju pertumbuhan labanya. Sinarmas Sekuritas mencatat BRIS salah satu pertumbuhan laba tertinggi di antara bank-bank besar, dengan kenaikan 20,3% dari tahun ke tahun (yoy) menjadi Rp 3,4 triliun pada paruh pertama 2024.

“Yang masih sesuai dengan ekspektasi kami mencapai 53% dari dari target kami di tahun 2024,” kata Ivan dalam risetnya, dikutip Jumat (6/9).

Tak hanya itu, Ivan menyampaikan kenaikan laba BRIS didorong oleh kenaikan pendapatan non-bunga sebesar 31,4% dari tahun ke tahun (yoy), serta penurunan beban provisi sebesar 32,9% yoy. Pertumbuhan ini sebagian besar didukung oleh peningkatan jumlah nasabah yang terus bertambah, dengan target pertumbuhan sekitar 50%. Dengan demikian diproyeksikan mencapai 24-25 juta nasabah pada akhir tahun 2024.

Selain itu, ia juga menyebut pendapatan bunga bersih (NII) dan laba operasional sebelum provisi (PPOP) BRIS tetap stabil, masing-masing tumbuh 2,8% yoy dan 3,8% yoy. Pencapaian tersebut didorong oleh kuatnya pertumbuhan kredit dan pendapatan non-bunga. Meskipun masih ada tekanan pada biaya dana (CoF) dan kenaikan biaya operasional (opex) sebesar 11,0% yoy.

Kemudian pada kuartal kedua 2024, ivan mengatakan laba bersih BRIS turun sebesar 1,2% dibandingkan kuartal sebelumnya (qoq), namun masih tumbuh 23,7% yoy menjadi Rp 1,7 triliun. Ivan menyebut turunnya laba secara kuartalan ini terutama disebabkan oleh peningkatan beban provisi sebesar 9,2% QoQ, meskipun secara tahunan beban provisi masih turun 37,0%. Sementara itu, rasio margin bunga bersih (NIM) membaik secara kuartalan sebesar 13 basis poin menjadi 5,5%, didukung oleh meredanya tekanan biaya dana (CoF) dan sedikit kenaikan pada imbal hasil kredit.

Emas dan Kredit Terus Tumbuh

Sejalan dengan hal itu, Ivan juga menyebut bahwa pertumbuhan BRIS didukung oleh fokus pada bisnis emas kedepannya. Kredit BRIS terus tumbuh dengan kuat, kata Ivan, meningkat 4,2% dari kuartal ke kuartal (QoQ) dan 16,0% yoy bahkan mencapai Rp 256,8 triliun pada Juni 2024.

Segmen konsumer menjadi pendorong utama pertumbuhan, dengan pembiayaan berbasis payroll tumbuh 3,8% QoQ dan 19,0% YoY. Ia menilai hal tersebut telah mengalahkan kredit pemilikan rumah (KPR) sebagai kontributor utama segmen tersebut.

Selain itu, bisnis emas BRIS, yang mencakup cicil emas dan gadai, tumbuh 13,9% QoQ dan 41,3% YoY, dengan cicilan emas melonjak 100,1% karena basisnya yang kecil. Ia mengatakan pertumbuhan ini sejalan dengan strategi bank untuk memperluas bisnis emas, yang menawarkan salah satu imbal hasil tertinggi di segmen ini sebesar 13,4%, ditambah dengan rendahnya biaya risiko (CoC) sebesar 0,07% pada 2Q24.

Di samping itu. Ivan mengatakan persaingan di segmen ini juga relatif minim sebab produk serupa hanya dapat ditawarkan oleh bank syariah atau lembaga keuangan non-bank (NBFI), memberikan peluang besar bagi BRIS untuk berkembang. Saat ini, kata Ivan, Pegadaian adalah satu-satunya pesaing utama dalam bisnis serupa. Pembiayaan berbasis payroll sebagai salah satu kontributor terbesar dalam portofolio pinjaman BRIS masih memiliki penetrasi yang rendah di bisnis emas, hanya sebesar 4,8%.

“BRIS meyakini bahwa bisnis emas ini akan muncul sebagai pendorong utama pertumbuhan kedepannya di samping bisnis grosir, yang juga tumbuh substansial sebesar 14,6% per Juni 2024,” tambahnya.

Memanfaatkan Potensi Tabungan Haji

Lebih jauh Ivan juga menyoroti peluang di sisi pendanaan, terutama melalui rekening tabungan haji. Hingga Juni 2024, total simpanan nasabah BRIS tumbuh 17,5% YoY, meskipun sedikit turun 0,2% QoQ. Pertumbuhan ini terutama dipimpin oleh tabungan dengan naik sebesar 2,9% QoQ dan 16,1% YoY.

Ia menilai pertumbuhan ini sejalan dengan strategi BRIS untuk memperluas tabungan wadiah melalui ekosistem tabungan haji. Tabungan haji dinilai memiliki potensi yang besar, kata Ivan, terutama karena penetrasinya saat ini masih rendah, dengan payroll sebagai target pendorong utama pertumbuhan yang saat ini baru mencapai 15,4%.

“Selain itu, manajemen juga melihat adanya potensi 8-10 juta nasabah yang akan membuka rekening tabungan haji,” ucap Ivan.

Kemudian Ivan juga menyebut kualitas aset BRIS dikelola dengan baik, terlihat dari Non-Performing Financing (NPF) yang terus membaik menjadi 2,0% pada 2Q24, turun 2 basis poin (bps) secara kuartalan (QoQ) dan 32 bps secara tahunan (YoY). Angka ini sedikit lebih baik dari target bank yang berada di bawah 2%. Cakupan NPF juga tetap tinggi di level 194,9%, menunjukkan perlindungan yang kuat terhadap potensi kredit bermasalah.

Kemudian Ivan juga menyebut Cost of Credit (CoC) BRIS turun sebesar 56 bps YoY. Akan tetapi angka tersebut sedikit meningkat sebesar 11 bps QoQ menjadi 0,99%, dengan kenaikan yang lebih menguntungkan kredit otomotif.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati turun langsung mengecek ketersediaan elpiji 3 kg di kota Surakarta, Jumat (6/9).

Sesaat setelah tiba di Bandara Adi Soemarmo, Boyolali, Nicke langsung mendatangi sejumlah toko kelontong di Kecamatan Laweyan, Surakarta.

Di toko kelontong tersebut Nicke mengecek langsung ketersediaan elpiji 3 kg di level pengecer dan berdialog langsung dengan pemilik toko.

“Sudah beberapa hari terakhir memang tidak ada yang antar,” ucap Ibu Iin pemilik toko kelontong.

Mendengar keluhan pemilik toko, Dirut Pertamina pun langsung memerintahkan Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Tengah Aribawa untuk segera menindaklanjuti dengan mendata toko tersebut.

“Ibu akan dibantu, silakan nanti Ibu bisa langsung membeli elpiji 3 kg ke Pangkalan hanya 2 km dari sini. Harganya Rp15.500, jauh di bawah Harga Eceran Tertinggi diharga Rp18.000, nanti akan didata dengan menggunakan KTP karena memang ini barang subsidi,” kata Nicke.

Nicke juga mengatakan tim sales area manager Pertamina akan membantu para toko kelontong yang berperan sebagai penyalur elpiji 3 kg di level eceran.

“Tim kami di lapangan selalu siaga untuk membantu Ibu dan para pemilik toko lain yang menyalurkan elpiji 3 kg, jika ada keluhan bisa langsung sampaikan dan bisa juga melalui call center Pertamina 135,” ucap Nicke.

Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah sendiri telah melakukan penambahan elpiji 3 kg sebanyak 13.600 tabung di Kota Surakarta. Hal tersebut dilakukan untuk menanggulangi permintaan yang meningkat di kota tersebut dalam beberapa pekan terakhir.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut berbelasungkawa atas wafatnya figur ekonom Faisal Basri pada Kamis (5/9). Jokowi mengenang sosok Faisal Basri sebagai seorang ekonom kritis dan mampu mengoreksi kebijakan pemerintah yang kurang baik.

"Innalillahi wa innailaihi rajiun. Saya dan seluruh warga masyarakat Indonesia mengucapkan belasungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya, wafatnya Bapak Faisal Basri," kata Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan oleh kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Jumat (6/9).

Jokowi pun memberikan penghargaan dan pujian terhadap Faisal Basri atas kontribusi dalam menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dengan disertai data secara detail. Menurut Jokowi, tradisi tersebut merupakan hal bernilai yang memberikan dampak progresif bagi masyarakat dan negara.

Dia menegaskan, kontribusi Faisal Basri dalam bidang ekonomi dan kebijakan publik merupakan sesuatu yang sangat positif dan bermanfaat. "Beliau adalah seorang ekonom yang kritis, detail dalam menyampaikan data-data lapangan dan juga bisa mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kurang baik. Saya kira itu hal yang sangat bagus," ujar Jokowi.

Faisal Basri meninggal dunia pada Kamis pagi (5/9) di usia 65 tahun. Dia dikenal sebagai ekonom yang kritis terhadap berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Hal ini cukup beralasan karena Faisal merupakan seorang akademisi, politikus dan pendiri Institute For Development of Economics and Finance (Indef) pada 1995. Dia aktif di lembaga itu sampai tahun 2000.

Sosok yang memiliki nama lengkap Faisal Nur Fiqih itu merupakan lulusan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia (UI). Keponakan dari mendiang Wakil Presiden Adam Malik itu lulus dari UI pada 1985.

Tak berhenti dari situ, Faisal melanjutkan pendidikan S2-nya lalu sukses meraih gelar Master of Arts bidang ekonomi di Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, Amerika pada 1988. Faisal bahkan sudah berkarir di bidang akademisi sejak 1981.

Kala itu, Faisal mulai mengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI. Dia mengajar untuk mata kuliah ekonomi politik, ekonomi internasional, ekonomi pembangunan, dan sejarah pemikiran ekonomi. Faisal juga memberikan kontribusinya untuk pemerintahan.

Dia pernah menjadi anggota Tim Perkembangan Perekonomian Dunia pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN pada 1985 hingga 1987 dan anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden pada 2000.

Tak hanya di bidang ekonomi, dia juga berkarir di dunia politik dengan mendirikan Majelis Amanah Rakyat (Mara) yang merupakan cikal bakal Partai Amanat Nasional (PAN). Saat itu, Faisal mengemban tugas sebagai sekretaris jenderal periode 1998-2000.

Setelah keluar dari partai, Faisal memutuskan terjun ke dunia polik dan dengan menggandeng Biem Benyamin. Mereka berdua sepakat mencalonkan diri sebagai calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Oktober 2011.

Faisal dan Biem mencalonkan dari melalui jalur independen namun tidak berhasil memenangkan Pilkada 2012. Kala itu, dia memiliki suara lebih sedikit dibandingkan Joko Widodo (Jokowi), Fauzi Bowo, dan Hidayat Nur Wahid.