Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyatakan belum mengetahui lokasi dari putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) Kaesang Pangarep. Saat ini, Kaesang tengah terseret dugaan gratifikasi penggunaan jet pribadi.

"Tidak. Tidak. kami enggak tahu di mana. Belum terinfo," kata Nawawi ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Nawawi pun membantah KPK memberi perlakuan khusus pada putra Presiden Jokowi itu. Ia menegaskan setiao orang di mata hukum sama. Meski dirinya bukan penyelenggara negara, namun Kaesang merupakan putra dari presiden.

"Melihat seorang Kaesang sebagai bukan penyelenggara negara, kita harus melihat Kaesang kaitannya dengan penyelenggaran negara gitu, Ada keluarganya," kata dia.

Nawawi mengatakan, telah memerintahkan Direktorat Gratifikasi dan Direktorat Pengaduan Laporan Masyarakat untuk melakukan klarifikasi pada Kaesang.

"Kaesang kan enggak bisa dianggap secara personal. Semua publik mengetahui bahwa Kaesang adalah... Apa? Bisa dilanjutin gitu kan? Sudah dipahami," kata dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, KPK perlu mengklarifikasi Kaesang sebagai penerima fasilitas atau barang tersebut. Pemanggilan itu, kata Alex, sesuai dengan prosedur yang berlaku di KPK.

"Kenapa kami membutuhkan penjelasan dari saudara Kaesang terkait hal ini? Karena kami menduga, patut diduga itu ada kaitannya dengan penyelenggara negara, kan kita tahu kan orang tua dari saudara Kaesang seperti itu." kata Alex

Adapun, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu terseret dugaan gratifikasi buntut penggunaan fasilitas jet pribadi Gulfstream G650ER milik perusahaan game online Garena yang berada di bawah naungan Sea Limited, perusahaan asal Singapura.

Aktivitas Kaesang saat itu menjadi sorotan lantaran terjadi bersamaan dengan heboh revisi Undang Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah di DPR.

Revisi itu disebut-sebut akan menguntungkan Kaesang. Namun, pengesahan revisi dibatalkan lantaran ada aksi besar-besaran dari kelompok masyarakat dan mahasiswa yang membuat pembahasan di DPR dihentikan.

Menteri Investasi Rosan Perkasa Roeslani menargetkan investasi pada tahun depan dapat mencapai Rp 1.905,6 triliun. Namun Rosan pesimistis mencapai target tersebut lantaran anggaran kantornya hanya Rp 681,88 miliar.

Ia menghitung pagu indikatif Kementerian Investasi tahun depan hanya mencapai 43,39% dari angka yang diusulkan Rp 1, 57 triliun. Rosan menilai, minimnya anggaran tersebut akan menimbulkan konsekuensi. Salah satunya, sulit mencapai target investasi tahun depan.

"Anggaran yang disetujui tahun depan hanya untuk kegiatan rutin dan bita jadi kami harus mengkaji ulang pengoperasian Pusat Promosi Investasi Indonesia atau IIPC yang kini ada di sembilan negara," kata Rosan dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR, Selasa (3/9).

Sembilan negara yang dimaksud adalah Singapura, Jepang, Australia, Cina, Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Inggris. Rosan menilai, IIPC di negara tersebut dapat ditutup lantaran tidak ada anggaran untuk perencanaan, promosi, dan hilirisasi.

Selain itu, menurut Rosan, minimnya anggaran bagi Kementerian Investasi berpotensi membuat pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan tidak mencapai target. Untuk diketahui, target investasi pada tahun depan naik 15,5% dibandingkan target tahun ini senilai Rp 1.650 triliun menjadi Rp 1.905,6 triliun.

Rosan menyampaikan pencapaian target investasi tahun depan penting agar pertumbuhan ekonomi nasional dapat mencapai 5,6%. Ia memaparkan kontribusi investasi pada nilai perekonomian nasional tahun depan mencapai 7,73%.

Ketua Tim Pemenangan Prabowo ini mengatakan, target investasi harus naik setiap tahunnya agar dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional lebih dari 6%. Target investasi pada 2029 diperkirakan mencapai Rp 2.793,3 triliun dengan target pertumbuhan ekonomi nasional 6,6%.

Rosan menghitung perlu ada dana segar hingga Rp 11.855,5 triliun agar pertumbuhan ekonomi nasional tumbuh rata-rata 6,1% pada 2025-2029. Rosan menyampaikan pemerintah akan fokus menanamkan dana segar ke sektor hijau, infrastruktur konektivitas, transisi energi, hilirisasi, dan investasi berbasis ekspor. Selain pemenuhan anggaran, Rosan mengatakan perlu ada perbaikan konflik geopolitik di Timur Tengah dan Eropa Timur.

"Gagalnya pencapaian target investasi tahun depan berdampak ke tingkat penciptaan lapangan kerja, penurunan pelayanan pada pelaku usaha, dan lain-lain," ujarnya.

Pemerintah mengirim sinyal penundaan migrasi tugas aparatur sipil negara (ASN) TNI dan Polri ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Adapun rencana awal pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke ibu kota baru dapat berjalan bertahap mulai September tahun ini.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengatakan sudah ada beberapa hunian ASN TNI-Polri yang telah siap untuk digunakan. Meski begitu, dia mengakui ada arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar lebih dulu menyempurnakan fasilitas perkantoran dan sistem digital di IKN.

“Ada arahan terbaru agar tidak terburu-buru sambil menunggu penyempurnaan infrastruktur digital Karena kalau ASN ke IKN bukan hanya soal pindah kantor, tapi mengubah budaya digital,” kata Azwar Anas di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/9).

Dia menambahkan program perpindahan tugas bagi ASN dan TNI-Polri ke bandar baru juga masih menunggu rekomendasi dan kesiapan dari Otorita IKN. Mantan Bupati Banyuwangi itu menyebutkan, pemerintah telah menyiapkan 47 tower sebagai hunian ribuan ASN dan personel TNI-Polri yang akan dipindahkan ke IKN Nusantara.

Kendati demikian, sejauh ini baru 14 tower yang sudah selesai dibangun. “September-Oktober ini mestinya sudah ada yang bisa pindah, tapi arahan presiden ini disempurnakan dulu sehingga nanti akan ada arahan dari perpindahan,” ujar Azwar Anas.

Sinyal penundaan pemindahan tugas ASN TNI-Polri ke IKN juga pernah disampaikan oleh Presiden Jokowi. Dia pun mengaku belum memastikan tenggat waktu pemindahan tugas ASN serta TNI-Polri ke IKN Nusantara.

"Rencana masih September, tapi juga melihat kesiapan di IKN. Sekali lagi pemerintah tidak ingin memaksakan. Kalau memang belum siap, ya diundur," kata Jokowi kepada wartawan seusai peresmian Plaza Seremoni dan Sumbu Kebangsaan IKN pada Rabu (14/8).

Jokowi menyatakan tidak akan membuat keputusan yang memaksakan pelaksanaan pemindahan ASN dan TNI-Polri jika persiapan infrastruktur dan fasilitas ibu kota baru belum memadai. "Pemerintah tidak mau memaksakan sesuatu yang memang belum siap," ujarnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut belum ada pembahasan lebih lanjut mengenai rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Ia juga menjelaskan bahwa isu pembatasan yang disebut akan dimulai 1 Oktober belum menjadi topik bahasan dalam rapat kabinet.

“Belum dibahas sampai saat ini,” kata Sri di Istana Merdeka Jakarta pada Selasa (3/9).

Menkeu juga enggan memberikan keterangan lanjutan ihwal wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi untuk menghemat porsi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025 nantinya. Dia hanya mengatakan bahwa rancangan APBN 2025 masih dibahas oleh pemerintah dan DPR tidak mencantumkan ketentuan khusus ihwal pembatasan pembelian BBM subsidi.

“APBN 2025 sedang dengan DPR dan tidak ada pembahasan soal itu,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, pengetatan pembelian BBM subsidi akan berjalan mulai 1 Oktober 2024.

Pemerintah sebelumnya mengatakan bakal melakukan pembatasan BBM subsidi pada 1 September nanti. Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut termin 1 September merupakan waktu sosialisasi pembatasan BBM.

Bahlil menyebut, aturan pembatasan BBM subsidi ini akan berbentuk peraturan menteri (permen). Dia mengatakan subsidi BBM ini memang ditujukan bagi golongan masyarakat yang menerima, sehingga bagi pemilik kendaraan mewah jangan mengonsumsi.

“Iya, memang ada rencana begitu (1 Oktober). Karena begitu aturan pembatasan keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi. Nah sosialisasi ini yang sekarang sedang saya bahas,” kata Bahlil saat ditemui di Gedung DPR RI pada Selasa (27/8).

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima laporan 572 ribu rekening penipuan lewat layanan cekrekening.id selama 2017 -2024. Mayoritas terkait jual beli barang atau belanja online yakni 528.415.

Sisanya atau 43.770 aduan, terkait investasi bodong. Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menyampaikan, perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat dari sisi efisiensi dan bisnis, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan data dan sistem.

Menurut data dari National Cyber Security Index atau NCSI tahun lalu, Indonesia menempati peringkat ke-49 dari 176 negara dalam hal serangan siber. Di kawasan ASEAN, jumlah serangan siber di Indonesia berada di urutan kelima.

Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara alias BSSN mencatat bahwa serangan siber turun 24% dari 370,02 juta pada 2022 menjadi 279 juta tahun lalu.

Nezar Patria menyampaikan, pemerintah sudah mengeluarkan dua regulasi untuk mencegah kejahatan siber, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Revisi Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Kominfo juga tengah menggodok aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pembahasan regulasi ini sudah rampung 90% dan dalam proses konsultasi akhir sebelum disahkan.

“Undang-Undang PDP mulai berlaku Oktober, jadi Peraturan Pemerintah-nya juga segera menyusul,” kata Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dalam VIDA Executive Summit bertajuk Where’s The Fraud?: How Indonesian Business Can Safeguard Digital Transaction, di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/9).

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menerima laporan 572 ribu rekening penipuan lewat layanan cekrekening.id selama 2017 -2024. Mayoritas terkait jual beli barang atau belanja online yakni 528.415.

Sisanya atau 43.770 aduan, terkait investasi bodong. Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria menyampaikan, perkembangan teknologi digital tidak hanya memberikan manfaat dari sisi efisiensi dan bisnis, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan data dan sistem.

Menurut data dari National Cyber Security Index atau NCSI tahun lalu, Indonesia menempati peringkat ke-49 dari 176 negara dalam hal serangan siber. Di kawasan ASEAN, jumlah serangan siber di Indonesia berada di urutan kelima.

Sementara itu, Badan Siber dan Sandi Negara alias BSSN mencatat bahwa serangan siber turun 24% dari 370,02 juta pada 2022 menjadi 279 juta tahun lalu.

Nezar Patria menyampaikan, pemerintah sudah mengeluarkan dua regulasi untuk mencegah kejahatan siber, yakni:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Revisi Kedua Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Kominfo juga tengah menggodok aturan turunan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Pembahasan regulasi ini sudah rampung 90% dan dalam proses konsultasi akhir sebelum disahkan.

“Undang-Undang PDP mulai berlaku Oktober, jadi Peraturan Pemerintah-nya juga segera menyusul,” kata Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria dalam VIDA Executive Summit bertajuk Where’s The Fraud?: How Indonesian Business Can Safeguard Digital Transaction, di Ritz Carlton, Jakarta, Selasa (3/9).

Kementerian Pertahanan menyampaikan pagu anggaran untuk sektor pertahanan pada 2025 naik menjadi Rp 165,16 triliun. Sebelumnya dalam pagu indikatif atau rancangan anggaran 2025 kementerian yang kini dipimpin Prabowo Subianto itu mendapat alokasi dana Rp 155,98 triliun.

Kenaikan anggaran Kemhan itu disampaikan Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra dalam rapat bersama Komisi I DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9). Ia menyebut angka pagu anggaran itu didapat dari surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 19 Juli 2024 yang terdiri dari anggaran Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan tiga matra TNI.

"Dari rencana kebutuhan kita terdukung sebesar 46,7 persen," kata Herindra dalam rapat.

Adapun, rincian pagu anggaran 2025 itu yakni untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp 53,95 triliun. Selanjutnya Mabes TNI sebesar Rp 11,17 triliun diikuti TNI AD sebesar Rp 57 triliun dan TNI AL sebesar Rp 24,75 triliun. Sememtara itu TNI AU mendapat Rp 18,28 triliun.

Herindra mengatakan, sebelumnya angka yang diusulkan sebesar Rp 353,52 triliun berdasarkan surat Menteri Pertahanan tanggal 19 Desember tahun 2023 tentang usulan kebutuhan anggaran keamanan dan TNI tahun 2025.

Adapun rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Selain dihadiri Herindra, para petinggi TNI juga hadir yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Tonny Harjono, dan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali.

Abdul Kharis pun menyampaikan bahwa DPR telah menerima surat dari Kementerian Pertahanan berkaitan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tidak bisa hadir dalam rapat. DPR pun dapat memahami alasan Prabowo dan melanjutkan rapat.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengatakan bahwa investigasi mengenai adanya indikasi kecurangan atau fraud di PT Indofarma Tbk (INAF) saat ini tengah ditangani oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Untuk kasus Indofarma saat ini memang ada fraud dan sedang ditangani kejaksaan, dan kami baru menyelesaikan PKPU, yang menghasilkan homologasi,” kata Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri BUMN di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (2/9) kemarin.

Meski sudah masuk penanganan Kejaksaan Agung, ia mengatakan Indofarma juga telah menyelesaikan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Kemudian ia juga menegaskan mantan pejabat Indofarma yang terlibat dalam kasus fraud akan segera ditindak secara hukum.

Ia juga menjelaskan bahwa BUMN sedang merencanakan agar Indofarma beralih menjadi perusahaan dengan model bisnis made-to-order atau maklon, di mana perusahaan hanya akan memproduksi berdasarkan pesanan dari induknya, PT Biofarma.

Indofarma Lolos dari PKPU

Mayoritas kreditor atau sebanyak 83,2% kreditor menyetujui proposal perdamaian yang diajukan oleh emiten farmasi PT Indofarma Tbk (INAF).

Persetujuan ini telah disahkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat melalui putusan homologasi terkait perjanjian perdamaian.

Dengan demikian, Indofarma telah menyelesaikan proses pemungutan suara dalam upaya penyelesaian utang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Hasil keputusan tersebut akan jadi penentu nasib masa depan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) farmasi tersebut usai terancam pailit.

“Pada 7 Agustus 2024 telah dilakukan pemungutan suara atas perjanjian perdamaian yang telah diajukan oleh perseroan per 6 Agustus 2024,” tulis Yeliandriani, Direktur Utama Indofarma dalam keterbukaan informasi BEI, dikutip Rabu (21/8).

Yeliandriani mengungkapkan pada rapat pemungutan suara tersebut telah disetujui sebanyak 76 kreditor atau 83,2% dari jumlah kreditor konkuren yang hadir dengan total suara sebanyak 76 kreditor.

Sementara itu, kreditor konkuren yang menolak rencana perdamaian sebanyak tujuh kreditor atau 16,8% dari jumlah kreditor konkuren yang hadir.

Adapun total keseluruhan kreditor konkuren berjumlah 100 kreditor. Namun, hanya 83 kreditur yang hadir dalam rapat pemungutan suara.

Hasil pemungutan suara kreditor separatis yang menghadiri rapat pemungutan suara dan menyetujui proposal perdamaian sebanyak dua kreditor yang mewakili 100% jumlah kehadiran dan jumlah suara kreditur separatis.

Dengan demikian, Yeliandriani mengungkapkan bahwa kreditor separatis yang hadir dan menyetujui Proposal Perdamaian Indofarma mencapai 100%.

“Hasil pemungutan suara tersebut telah memenuhi syarat disahkannya perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2024 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU PKPU),” tulisnya.

Yeliandriani menyatakan putusan homologasi ini akan berdampak langsung pada operasional perusahaan. Sesuai dengan yang telah diatur dalam perjanjian perdamaian, setelah putusan homologasi dibacakan, Indofarma akan segera melakukan efisiensi biaya operasional dengan menjalankan kegiatan operasi terbatas.

Selain itu, pembayaran utang perusahaan akan dilakukan sesuai dengan skema yang telah disepakati dengan para kreditor sebagaimana diatur dalam perjanjian perdamaian.

“Dengan telah dibacakannya putusan homologasi, maka status PKPU terhadap perseroan telah berakhir dan perseroan kembali dalam kondisi normal,” jelasnya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menanggapi pertanyaan dari anggota DPD RI mengenai persoalan mahalnya tarif tiket pesawat. Hal itu disebut bisa memicu inflasi di daerah karena harga tiket pesawat yang tinggi.

Sri Mulyani mengungkapkan ada alasan dibalik mahalnya harga tiket. “Tentu ada kaitannya dengan operasi dari penerbangan. Maksudnya maskapai dalam hal ini,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan DPD, Senin (2/9).

Bendahara negara tersebut juga mengakui banyak sekali pertanyaan yang ditujukan kepada dirinya mengenai kaitan mahalnya harga tiket pesawat dengan kondisi maskapai nasional saat ini. Sri Mulyani mengungkapkan banyak yang mengkhawatirkan kondisi kesehatan dari perusahaan penerbangan.

Berkaitan dengan itu, Sri Mulyani hanya menekankan operasional maskapai sangat bergantung kepada harga bahan bakar yang digunakan. Hal itu pada akhirnya juga berdampak kepada tarif tiket pesawat.

“Karena harga dari avtur itu juga mengikuti harga dari minyak dunia,” ujar Sri Mulyani.

Sebelumnya, dalam laporan Badan Pusat Statistik atau BPS, kelompok transportasi memberikan andil inflasi pada Agustus 2014. BPS mencatat inflasi pada Agustus 2024 mencapai 2,02% secara tahunan dan mengalami deflasi 0,03% secara bulanan.

“Kelompok transportasi pada Agustus 2024 mengalami inflasi secara tahunan sebesar 1,42% atau terjadi kenaikan indeks dari 108,54 pada Agustus 2023 menjadi 110,08 pada Agustus 2024,” kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini.

Subkelompok yang mengalami inflasi secara tahunan tertinggi yaitu pembelian kendaraan sebesar 1,52%. Sementara yang terendah yaitu subkelompok jasa angkutan penumpang sebesar 1,10%.

Kelompok transportasi pada Agustus 2024 memberikan andil atau sumbangan inflasi secara tahunan sebesar 0,18%. Komoditas yang dominan memberikan andil inflasi tahunan pada Agustus 2024 yaitu bensin 0,06% dan mobil 0,03%.

Sementara kelompok transportasi pada Agustus 2024 memberikan andil inflasi secara bulanan sebesar 0,03%. Komoditas yang dominan memberikan inflasi bulanan yaitu bensin 0,03%. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan andil deflasi taitu tarif angkutan udara 0,01 %.

Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi masalah pertahanan dan keamanan Dave Laksono menilai wacana pembentukan Angkatan Siber TNI tak bisa dibuat dalam waktu segera. Politikus fraksi Golkar DPR itu enyebut perlu ada landasan hukum yang kuat sebelum angkatan siber dibentuk.

"Harus ada landasan hukumnya, undang-undangnya, nah terus juga harus ada ketegasan jelasnya terus juga tupoksinya seperti apa," kata Dave di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9).

Menurut Dave sebelum dibentuk, pemerintah perlu menyusun rencana yang matang. Karena itu menurut dia, berbagai hal berkaitan dengan penyusunan angkatan siber baru bisa dilanjutkan pada masa pemerintahan Prabowo Subianto. Alasannya, pemerintahan Jokowi tak lebih dari dua bulan lagi sebelum berakhir pada 20 Oktober 2024.

"Ini tidak bisa kita buat dalam waktu segera, jadi mungkin ini adalah salah satu pekerjaan yang di-carry over ke pemerintahan berikutnya," kata dia.

Di sisi lain, Dave menyebut terdapat perbaikan anggaran Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). DPR dan pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 1 triliun dari sebelumnya hanya Rp 500 miliar.

"Akan tetapi anggaran itu kan harus disesuaikan dengan fungsinya," katanya.

Sebelumnya, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian pun telah menyatakan mendukung pembentukan Angkatan Siber TNI. Menurut Hinca wacana pembentukan Angkatan Siber dapat menjawab tantangan yang ada saat ini yang mana, menurutnya saat ini tantangan siber terus berkembang.

Mirae Asset Sekuritas Indonesia menyoroti saham emiten farmasi PT Indofarma Tbk (INAF) yang kini bertengger di level Rp 126 dan masuk ke dalam papan pemantauan khusus. Kondisi itu terjadi di tengah semrawut masalah yang ada di emiten farmasi BUMN itu, mulai dari perusahaan terjerat pinjaman online (pinjol), tak mampu menggaji karyawan sampai rencana penjualan aset.

Senior Investment Information Mirae Asset, Nafan Aji Gusta mengatakan, berdasarkan analisis teknikal, saham INAF jarang diperdagangkan dan pergerakan harganya juga tidak aktif, sehingga tidak direkomendasikan untuk dibeli (not rated).

“Kalau base on teknikal analisa INAF enggak liquid dari sisi pergerakan harga sahamnya juga enggak liquid, jadi notrated,” kata Nafan kepada Katadata.co.id, Selasa (3/9).

Tak hanya itu, saat ini Nafan menyebut belum ada sentimen positif yang mendukung saham Indofarma, ditambah lagi kinerja laporan keuangan perusahaan belum menunjukkan perbaikan.

Selain itu, kondisi emiten farmasi itu juga mempengaruhi kondisi saham, termasuk kewajiban perusahaan untuk membayar hak-hak karyawan.

Apabila melihat pergerakan sahamnya, saham INAF telah merosot 38,24% dalam tiga bulan terakhir. Tak hanya itu, dalam enam bulan terakhir terperosok 70,28% dan anjlok 78,28% secara year to date (ytd).

Penjualan Anjlok 70% di Semester I 2024

Sebelumnya penjualan INAF merosot 70% menjadi Rp 109,71 miliar pada semester I 2024 dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu Rp 363,96 miliar. Penjualan bersih di segmen lokal ethical turun paling dalam, yakni 77% secara tahunan (year-on-year) menjadi Rp 43,03 miliar.

Sementara itu, penjualan alat kesehatan, jasa klinik, dan lainnya anjlok 50,8% menjadi Rp 8,33 miliar sedangkan penjualan di segmen over the counter merosot 56,6% menjadi Rp 2,89 miliar.

Akan tetapi, penjualan vaksin justru naik 40,1% menjadi Rp 48,11 miliar. Sedangkan pada Juni 2024, segmen Fast Moving Consumer Goods (FMCG) tidak mencatatkan penjualan, padahal sebelumnya sektor ini berkontribusi sebesar Rp 84,76 miliar.

Dari sisi ekspor, kontribusi segmen over the counter merosot 70,4% menjadi Rp 1,01 miliar per Juni 2024, dari Rp 3,43 miliar pada semester I 2023. Kemudian kontribusi ethical juga ambles 90,1% % menjadi Rp 1,05 miliar dari sebelumnya Rp 10,68 miliar pada periode yang sama 2023.

Namun, penjualan alat kesehatan justru berkontribusi Rp 2,26 miliar sepanjang semester I 2024 ini. Pada periode yang sama pada 2023 lalu, penjualan alat kesehatan Indofarma tidak ada. Indofarma juga mencatat beban pokok penjualan menyusut sebesar 69,1% menjadi Rp 108,38 miliar per kuartal II 2024. Dengan demikian laba bruto Indofarma per Juni 2024 tercatat Rp 1,33 miliar.

Kemudian, beban penjualan tercatat Rp 29,91 miliar, beban umum dan administrasi senilai Rp 45,46 miliar, dan kerugian bersih lain-lain Rp 4,81 miliar. Secara umum, perusahaan masih membukukan rugi sebesar Rp 101,93 miliar hingga semester I 2024. Meskipun demikian, nilai kerugian ini susut 15,3% dari Rp 120,34 miliar pada semester I 2023.

Sebanyak 40 perusahaan Indonesia menjalin kerja sama strategis dalam Indonesia-Afrika Forum (IAF) 2024 yang berlangsung di Bali pada 1-3 September 2024. Forum tersebut memperkuat hubungan ekonomi antara Indonesia dan negara-negara Afrika.

"Indonesia-Afrika Forum 2024 menjadi ajang strategis bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), perusahaan nasional, perusahaan swasta, serta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan dengan mitra-mitra dari Afrika," kata Direktur Afrika, Direktorat Jenderal Asia, Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Dewi Justicia Meidiwaty, di Nusa Dua Bali, Selasa (3/9/2024) seperti dikutip dari siaran pers.

Forum dihadiri oleh 40 perusahaan Indonesia yang berpartisipasi aktif. Hal itu menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam berbagai sektor strategis seperti energi, kesehatan, pertanian, teknologi, dan perbankan.

“Melalui berbagai kesepakatan yang ditandatangani, IAF 2024 diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional,” ujar Dewi.

Beberapa BUMN yang menunjukkan komitmen kuat di IAF 2024 adalah PT Pertamina (Persero), yang akan fokus pada pengembangan sektor energi, termasuk gas, dan geothermal. Kemudian Defend ID yang akan mengembangkan sektor industri strategis dan pertahanan serta PT Pindad (Persero) yang bekerja sama di sektor industri strategis.

Selanjutnya, PT Biofarma (Persero) bekerja sama di sektor kesehatan dan transfer teknologi, PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III) di sektor pertanian, serta PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk dalam hal pengembangan infrastruktur gas.

Selain BUMN, sejumlah perusahaan nasional dan swasta juga aktif menjajaki kerja sama, di antaranya PT Kalbe Farma Tbk untuk ekspor produk kesehatan ke Afrika. PT Triton untuk pengadaan alat suntik di Afrika Selatan.

Lalu PT Pertiwi Agung (Mensa Group) terkait pembelian minuman energi instan di Namibia. PT Energi Mega Persada (EMP) dan Oxytane di sektor energi. JOBS dalam hal perekrutan dan pengembangan sumber daya manusia di sektor energi.

Kemudian ada Asindo Tech terkait pengembangan industri pengolahan casava, CV KHS (Quick) untuk produksi dan ekspor alat pertanian, Audie Building terkait pengembangan infrastruktur, PT Sari Teknologi Global dalam hal pengembangan teknologi industri dan robot pintar (ROPI), Tirta Ayu untuk wellness dan produk herbal, PT Victoria Care Indonesia untuk produk perawatan tubuh dan kesehatan, serta Saputra Global Harvest untuk pengolahan batu bara menjadi pupuk dengan teknologi AS.

Lalu ada Sampoerna Agro yang menjajaki kerja sama di sektor perkebunan, PT Dami Sariwana untuk produksi makanan dan barang konsumsi, PT Solusi Tani Makmur untuk ekspor pupuk organik, serta Indesso Aroma untuk produksi aroma dan bahan baku industri.

Tak ketinggalan di sektor perbankan yang melibatkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Sementara UMKM yang mengambil bagian dalam IAF 2024 mencakup sektor furnitur, fesyen, makanan olahan, dan kerajinan.

Beberapa UMKM binaan Bank Indonesia, BNI, Ditjen Bea dan Cukai, serta HIPMI Womenpreneur yang turut menjalin kerja sama dengan negara-negara Afrika antara lain INTMO, PT Mata Air Sukses, PT Matahari Cahaya Dewata, Kreasi Mode Internasional, Puta Dino Kayangan, Animorfosa, CV Tori Sport, PT Kain Ratu Utama, Organic Center, Uni Kayo Rendang, Yammy Babeh, Kopi Gayoland, Pyo Jewelry, Saraswati Papers, PT Genta Trikarya.

IAF 2024 menjadi bukti komitmen Indonesia untuk terus membangun kerja sama strategis dan saling menguntungkan dengan mitra-mitra internasional. Forum ini akan menjadi platform untuk memperkuat hubungan dagang dan investasi antara Indonesia dan Afrika, serta membuka peluang baru bagi sektor-sektor yang lebih luas dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.