PLN Batam dan PT Aruna Cahaya Pratama (Aruna PV) mengoperasikan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ground-mounted atau diatas tanah dengan kapasitas 100 Megawatt peak (MWp) di Kawasan Industri Kota Bukit Indah (KBI), Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.

Pembangkit energi surya yang berdiri di atas lahan 80 hektare ini diperkirakan mampu menghasilkan 150 GWh energi bersih pertahun atau setara dengan pengurangan emisi sebesar 118.725 ton CO2.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Jisman P. Hutajulu mengatakan, PLTS ini menjadi tonggak sejarah baru dalam upaya transisi energi Indonesia menuju masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

"Kami berharap kesuksesan pembangunan PLTS ini dapat memberikan manfaat yang optimal serta menjadi role model untuk sektor industri dan pemegang wilayah usaha lainnya,” ujar Jisman dalam keterangan, Jumat (30/8).

Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, mengatakan PLN juga didukung oleh PT Tatajabar Sejahtera (TJS) sebagai offtaker dan PT Besland Pertiwi sebagai pemilik lahan proyek. Kerja sama ini menjadi wujud kolaborasi antar pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), dan swasta dalam mewujudkan ketahanan energi melalui peningkatan penggunaan EBT.

“Perubahan iklim adalah permasalahan global yang harus dihadapi bersama-sama. Untuk itu, PLN tidak bisa menjalankan semuanya dalam suasana kesendirian, satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan tersebut adalah melalui kolaborasi," ujar Darmawan.

Darmawan meyakini pengoperasian PLTS ini akan menciptakan dampak ekonomi yang dapat menciptakan banyak lapangan kerja, membuka peluang bisnis, dan mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Kawasan Industri Kota Bukit Indah dan sekitarnya. Proyek pengembangan PLTS ini merupakan wujud dukungan PLN dalam mendorong daya saing industri di tanah air.

"Di tengah tuntutan global untuk beralih ke energi bersih, industri dalam negeri juga banyak yang membutuhkan pasokan listrik hijau sehingga produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah,” ujarnya.

Sementara itu Direktur Utama AHP, Adi Dharmanto mengatakan penyelesaian proyek ini lebih cepat dari target yang ditetapkan yaitu sekitar tujuh bulan. "Kami berkomitmen bahwa kami akan menjadi salah satu mitra PLN yang berperan dalam transisi energi baru terbarukan,” ujar Adi.

Direktur Utama TJS, Kuky Permana, mengatakan suplai listrik bersih dari PLTS sesuai dengan kebutuhan listrik di kawasan Industri Kota Bukit Indah. Pasalnya, penggunaan listrik di kawasan industri sesuai dengan karakteristik produksi listrik PLTS.

"Saat ini telah ada 244 pelanggan dengan beban puncak rata-rata pada hari kerja berkisar 126 Megawatt (MW). Sedangkan pada hari libur dan sabtu-minggu turun menjadi kurang lebih 70 MW," ujar Kuky.

Ketua Divisi Teknis Komisi Pemilihan Umum Idham Holik mengatakan bahwa terdapat 48 daerah di Indonesia yang hanya memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal pada Pilkada serentak 2024. Dari 37 provinsi hanya ada satu provinsi yang memiliki satu pasangan calon yaitu Papua Barat.

Idham menjelaskan bahwa hampir seluruh partai politik di Papua Barat, mencalonkan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dominggus Mandacan dan Mochamad Lakotani. Pasangan tersebut didukung oleh 17 partai politik, dan hanya satu parpol yang tidak memberikan dukungan.

"Calon gubernur Ketua DPW Partai NasDem, sedangkan wakilnya Ketua DPD Partai Gerindra," ujar Idham seperti dikutip dari Antara, Jumat (30/8).

Merujuk aturan Pasal 54C Ayat 1 Undang-Undang tentang Pilkada memungkinkan pasangan tunggal melawan kotak kosong bila hanya terdapat satu pasangan calon yang mendaftar. Sementara Ayat 2 pasal ini menjelaskan mengenai tata cara pencoblosan pasangan tunggal melawan kotak kosong.

Pada hari pencoblosan, pemilih akan mencoblos kertas suara yang terdiri dari dua kolom. Satu kolom memuat foto pasangan calon dan satu lainnya memuat kolom kosong yang tidak bergambar. Adapun pemenang akan ditentukan bila calon tunggal bisa meraih 50% lebih suara.

Menurut Idham, secara keseluruhan baik tingkat kota/kabupaten dan provinsi jumlah pasangan calon tunggal terdapat di 48 daerah. Jumlah itu tersebar di 42 kabupaten, 5 kota dan 1 provinsi.

Idham menambahkan, selama tiga hari dibukanya pendaftaran yaitu dari tanggal 27-29 Agustus terdapat sebanyak 1.518 bakal pasangan calon kepala daerah yang mendaftarkan diri untuk mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2024. Untuk Pilkada di 37 provinsi terdapat berkas pendaftar sebanyak 101 pasangan calon.

Sedangkan untuk tingkat kabupaten lanjut Idham, dari 415 daerah penyelenggara pilkada totalnya terdapat 1.133 pasangan calon. Sementara untuk tingkat kota terdapat 93 dengan jumlah 277 pasangan.

Idham memastikan, selama proses pendaftaran pasangan calon kepala daerah yang berlangsung tiga hari berjalan dengan lancar dan tanpa ada gesekan yang berarti. "Semua dapat tertangani walaupun memang di beberapa daerah sempat ada kendala. Terutama persoalan administrasi misalnya formulir model B parpol datangnya terlambat," katanya.

Sebelumnya, KPU RI memonitor pelaksanaan pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya, dan semua dipastikan telah siap. Idham menjelaskan bahwa monitoring yang dilakukan ke daerah itu untuk memastikan semua proses penyelenggaraan pilkada serentak berjalan sesuai ketentuan.

Salah satu tuntutan ribuan pengemudi ojek online alias ojol yang berdemo di depan kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo pada Kamis siang (29/8) yakni legalitas. Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies atau Celios Nailul Huda menilai tuntutan ini dapat berdampak negatif bagi para pekerja itu sendiri.

Alasannya, ojek online alias ojol yang merupakan bagian dari pekerja tidak tetap atau gig workers sangat menitikberatkan pada fleksibilitas waktu dalam bekerja.

"Saya paham tuntutan mereka juga akan mengarah kepada status pekerja bagi driver ojek online, di mana bisa mendapatkan hak yang mereka tuntut. Akan tetapi, masalahnya yakni ketika status menjadi pekerja, maka bentuk kontraknya bukan sebagai pekerja gig lagi. Mereka dapat kehilangan fleksibilitas pekerjaan dan sebagainya," ujar Nailul dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (30/8).

Formalisasi pekerja ojek online juga bisa menjebak para pengemudi ojol pada jebakan pekerjaan dengan kualitas rendah tanpa ada kesepakatan untuk mengembangkan kemampuan.

Oleh karena itu, menurut Nailul, masalah sebenarnya yakni bukan status sebagai angkutan umum. Sebab, sejak awal tidak ada permasalahan tentang status angkutan umum atau bukan di ojek pangkalan.

Isu legalisasi ojol tersebut sudah bergulir sejak 2023, ketika Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker mengajukan draf Permenaker Ojek Online. Sebab saat itu, mayoritas pengemudi ojol menolak pembatasan jam kerja maksimal 12 jam.

"Pembatasan jam kerja akan merugikan kami, karena tidak fleksibel," kata Ketua Umum Gograber Indonesia Ferry Budhi saat melakukan aksi demo di depan Gedung Kemenaker, Jakarta beberapa waktu lalu.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan atau Menhub Budi Karya Sumadi menyatakan setuju, jika status dan segala ketentuan tentang ojol, termasuk soal kesejahteraan pengemudi ojek online, diatur dalam landasan hukum setingkat Undang-Undang.

"Satu usulan yang baik agar landasan UU itu dibuat, kami setuju untuk diberlakukan, kami juga sangat concern dengan apa yang dimintakan oleh para ojol," kata Budi Karya

Menurut Budi, perlu ada ketentuan dalam UU mengenai perlindungan dan kesejahteraan para pengemudi ojol. Hal itu karena saat ini jumlah kendaraan ojek online sangat banyak, serta mempengaruhi transportasi umum dan konektivitas masyarakat.

"Apa (pendapatan ojol) yang didapat itu memang sangat dibutuhkan keluarganya. Bahkan ada mereka-mereka yang disabilitas, kami apresiasi," ujar dia.

Saat ini, UU Nomor 22 tahun 2019 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) belum mengatur tentang penggunaan kendaraan roda dua sebagai sarana transportasi umum untuk mengangkut penumpang maupun barang. Aturan terkait kendaraan roda dua saat ini hanya diatur dalam ketentuan setingkat peraturan menteri yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menerima kunjungan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia HE Faisal Abdullah Al-Amudi dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia HE Kamala Shirin Lakhdhir pada Kamis (29/8). Dalam pertemuan dengan Dubes Arab Saudi, Sri Mulyani membahas soal Islamic Development Bank (IsDB).

“Harapan kami sama, IsDB dapat terus menjadi solusi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan utamanya di dunia muslim," tulis Sri Mulyani di laman Instagram pribadinya, @smindrawati, kemarin.

Pertemuan ini merupakan kunjungan pertama Faisal Abdullah Al-Amudi sejak dilantik pada September 2023. IsDB merupakan bank pembangunan multilateral dengan Indonesia menjadi pemegang saham terbesar ketiga.

Usai bertemu dengan Duta Besar Arab Saudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerima kedatangan Dubes Lakhdhir yang baru saja bertugas pada bulan ini.

Bendahara Negara itu sempat bercerita mengenai pengalaman di AS sebelum menjabat sebagai menteri keuangan. Kala itu Ketika Sri Mulyani tinggal di Atlanta, Georgia sebelum kemudian pindah ke Washington DC untuk berkarir di IMF sebagai executive director.

"It’s good to recall the oldmemories (senang rasanya mengingat kembali kenangan lama) sebelum kemudian membahas topik yang sangat penting yaitu transisi energi Indonesia," ujar perempuan yang kerap disapa Ani itu.

Keduanya lalu berbincang mengenai topik Just Energy Transition Partnership alias JETP. Kerja sama ini merupakan skema pendanaan bagi negara berkembang untuk meninggalkan energi fosil dan bertransisi ke rendah karbon.

Sri Mulyani mengakui transisi energi memerlukan pembiayaan yang cukup besar. “Bukan hanya dari sisi proses transisinya saja, tetapi juga dari segi biaya untuk memensiunkan sumberdaya non-renewable yang sudah ada,” katanya.

Sebagai langkah awal, Indonesia melakukan uji coba untuk memensiundinikan salah satu pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU di Cirebon. Hal itu sebagai contoh kasus sehingga pemerintah bisa mengetahui berapa konsekuensi biaya yang ditimbulkan.

Emiten konstruksi, PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) berhasil membalikan rugi jadi laba semester pertama 2024 ini. Wijaya Karya membukukan laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 401,95 miliar sepanjang enam bulan pertama 2024. Sebelumnya, emiten Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu membukukan rugi Rp 1,88 triliun pada periode yang sama 2023.

Berdasarkan laporan keuangan yang dipublikasikan pada Kamis (29/8), pendapatan bersih WIKA turun menjadi Rp 7,53 triliun semester pertama 2024. Perolehan tersebut melemah 18,58% secara year on year dari Rp 9,25 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Rincian pendapatan WIKA berdasarkan segmen adalah sebagai berikut:

• Infrastruktur dan gedung turun 27% menjadi Rp 3,46 triliun
• Industri naik 5% menjadi Rp 2,29 triliun
• Energi dan industrial plant turun 26% menjadi Rp 1,20 triliun
• Hotel naik 3% menjadi Rp 421,01 miliar
• Realty dan properti turun 67% menjadi Rp 72,53 miliar
• Investasi naik 40% menjadi Rp 75,57 miliar

Penurunan total pendapatan WIKA disertai turunnya beban pokok pendapatan sebesar 18,77% menjadi Rp 6,88 triliun dari Rp 8,47 triliun. Adapun laba bruto WIKA juga turun 17% menjadi Rp 645,52 miliar dari Rp 779,03 miliar.

Dari sisi neraca keuangan, kinerja WIKA juga diikuti oleh kenaikan total aset menjadi Rp 67,06 triliun. Total liabilitas terpangkas 9,2% menjadi Rp 51,20 triliun dari sebelumnya Rp 56,40 triliun pada tahun lalu. Ekuitas naik menjadi Rp 15,86 triliun dari sebelumnya Rp 9,57 triliun.

Percepatan Penagihan Piutang

Direktur Utama Wijaya Karya Agung Budi Waskito menyatakan bahwa upaya transformasi yang dilakukan WIKA, khususnya dalam meningkatkan keunggulan eksekusi proyek, mulai membuahkan hasil sesuai dengan rencana perusahaan.

“Menguatnya kinerja operasi WIKA dapat tercapai atas upaya dalam menjalankan lean construction dan digitalisasi serta terus mengupayakan efisiensi operasi di seluruh proyek berjalan,” ujar Agung dalam keterangan resminya, Kamis (29/8).

Ia mengatakan perseroan berhasil menurunkan piutang sebesar 15,3%, dari Rp8,40 triliun pada tahun 2023 menjadi Rp7,11 triliun pada kuartal II 2024. Pencapaian ini sejalan dengan upaya serius perusahaan dalam melaksanakan salah satu langkah dari delapan stream penyehatan, yaitu percepatan penagihan piutang.

Kemudian, ia juga menyebut perbaikan kinerja WIKA juga terlihat dari rasio utang berbunga terhadap ekuitas (Gearing Ratio) dan Debt to Equity Ratio (DER) WIKA yang semakin membaik, dengan angka masing-masing 2,31 kali dan 3,23 kali pada kuartal II 2024. Angka ini menurun dibandingkan posisi kuartal II 2023 yang sebesar 3,86 kali dan 5,89 kali.

WIKA Raih Kontrak Pembangunan Jetty 1 Baru

Sejalan dengan hal itu, Agung mengatakan WIKA dipercaya untuk mengerjakan proyek Pembangunan Jetty 1 Baru di Integrated Terminal Manggis, Bali, dengan nilai kontrak sebesar Rp 475 miliar dari PT Pertamina Patra Niaga.

Proyek ini bertujuan untuk mengoptimalkan kapasitas bongkar muat di Jetty Terminal Manggis. Selain itu, proyek ini akan meningkatkan kehandalan dan ketahanan stok Bahan Bakar Minyak (BBM) di Bali dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Dalam proyek ini, WIKA bertanggung jawab atas pembangunan dermaga, mulai dari persiapan lahan hingga pengoperasian, dengan target penyelesaian pada 2026 mendatang.

“Perolehan proyek ini semakin mengukuhkan kompetensi WIKA di dalam mendukung infrastruktur Engineering-Procurement-Construction-Commissioning (EPCC) di Indonesia,” pungkasnya.

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menanggapi gagalnya Anies Baswedan untuk berlaga di Pemilihan Gubernur 2024. Anies sebelumnya sempat dirumorkan akan diusung partai banteng di PIlkada Jakarta atau Jawa Barat.

Hingga akhir masa penutupan calon di pemilihan kepala daerah, Anies tak dicalonkan di manapun. Hasto mengatakan, masyarakat dapat menilai bahwa bukan PDIP yang mencoba menghalangi Anies untuk maju di Pilgub.

"Rakyat tahu yang mencoba menghalangi Pak Anies kan bukan dari PDI Perjuangan. Ada kekuasaan yang sampai konstitusi pun mau dilanggar, sampai kemudian digalang diciptakan benteng-benteng kekuasaan untuk mengepung PDI Perjuangan termasuk Pak Anies," kata Hasto di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (30/8) dini hari.

Hasto mengatakan, pendukung Anies pasti dapat menilai bahwa bukan PDIP yang menghambat jalan Anies. PDIP, kata Hasto, telah membangun komunikasi dengan Anies untuk menjalin kesepahaman di Pilkada 2024, setelah sekian lama tak menjalin komunikasi dengan mantan Gubernur Jakarta itu, terutama setelah 2015.

"Rakyat memahami siapa yang mencoba untuk menciptakan political barrier bagi PDI Perjuangan dan Pak Anies, itu mereka yang punya kuasa," kata Hasto.

PDIP resmi mengusung pasangan Jeje Wiradinata dan Ronal Surapradja di Pilkada Jawa barat. Namun sebelumnya PDIP disebut menyiapkan pasangan Anies - Ono Surono untuk maju. Ono adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Barat.

Bendahara DPC PDIP Kota Bandung, Folmer Silalahi, pun sempat menyebut kepastian Anies-Ono untuk dicalonkan mencapai 95 %. Hasto menilai, isu Anies dicalonkan PDIP itu lantaran sama-sama dipersepsikan sebagai korban keadaan, sama dengan partainya. Namun ia membantah partainya telah memberikan dukungan pada Anies untuk maju di Pilkada Jabar.

Anies Tolak Pinangan Maju Pilgub Jabar

Berbeda dengan pernyataan Hasto, Anies Baswedan menyatakan tak menerima pinangan PDIP untuk maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Barat 2024. Staf Anies Sahrin Hamid mengungkap, alasan Anies tak menerima tawaran tersebut.

"Ada perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi dari warga dan partai politik, sedangkan untuk Jawa Barat memang baru kali ini, kurang lebih baru hari ini, sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan ," ujar Sahrin dalam konferensi pers yang ditayangkan KompasTV, Kamis (29/8).

Sahrin menjelaskan, aspirasi masyarakat yang meminta Anies untuk maju di Pilgub Jakarta sempat terefleksi dari keputusan partai di tingkat wilayah dan daerah, hingga pusat. Kondisi tersebut berbeda dengan Jawa Barat. "Tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah," kata dia.

Meski demikian, menurut dia, Anies berterima kasih dan mengapresiasi tawaran dari partai yang memintanya maju di Pilgub Jabar. Sahrin pun menginformasikan bahwa Anies kemungkinan akan menyampaikan pertimbangan lainnya tak maju dalam Pilgub Jabar hari ini, Jumat (30/8).

Pemerintah tengah menggenjot pengunaan biodiesel baik untuk keperluan domestik mapun ekspor. Indonesia bahkan ditargetkan menjadi produsen sekaligus pemasok Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bioavtur terbesar di ASEAN.

"Ke depan, Indonesia akan menyiapkan untuk 5 persen dari penggunaan aftur yang diharapkan Indonesia menjadi supplier terbesar di ASEAN," kata Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.

Airlagga menjadi pembicara dalam acara Seminar Nasional Renewable Energy dan Tradisi Energi dan Rapat Kerja Nasional Badan Badan Kejuruan Mesin Persatuan Insinyur Indonesia (BKM-PII) di Universitas Gunadarma, Depok, Kamis (29/8).

Dia mengatakan, pemerintah telah mendorong energi bersih dari bahan nabati melalui implementasi Mandatori Biodiesel. Melalui program tersebut, Indonesia berhasil menjadi negara yang menerapkan secara konsisten tingkat pencampurang bahan bakar nabati tertinggi selama delapan tahun terakhir.

Airlangga mengatakan, Indonesia bahkan sedang menyiapkan untuk Mandatori B40 yang rencananya akan dikeluarkan Januari 2025. Oleh sebab itu, pemerintah membutuhkan dukungan banyak pihak untuk mengembangkan program ini, termasuk Persatuan Insinyur Indonesia sebagai sumber daya manusia.

"Kita butuh lebih banyak lagi sains, teknologi, engineering, dan matematik terutama untuk digitalisasi dan industri masa depan, termasuk dalam transisi energi. Jadi cetaklah insinyur sebanyak-banyaknya,” pungkas Menko Airlangga.

Siapkan Sejumlah Regulasi

Dia mengatakan, Indonesia terus berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca, melalui Enhanced Nationally Determined Contribution (ENDC), yaitu sebesar 31,89% pada tahun 2030 dengan upaya sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional. Indonesia juga menargetkan mencapai net zero emission pada 2060 atau lebih cepat.

Menurut Airlangga, akselerasi inovasi energi baru terbarukan dan transisi energi menjadi penting. Pasalnya, energi adalah kontribusi utama dari gas rumah kaca di Indonesia, yaitu mencapai 34 persen dari total energi gas rumah kaca.

"Suka-tidak suka transisi hijau ini adalah upaya yang paling efektif,” ujarnya.

Dalam mendukung upaya transisi energi ini, Airlangga mengatakan, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi diantaranya Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK), yang diantaranya dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon.

Pada Februari 2023, pemerintah juga telah meluncurkan emission trading system (ETS) pada sektor pembangkit listrik dan telah meluncurkan Bursa Karbon (IDX Carbon) pada September 2023. Skema perdagangan karbon pada subsektor pembangkit listrik ini berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca sedikitnya 100 juta ton CO2 ekuivalen pada tahun 2030 nanti

Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyebut partainya tak pernah menawari Anies Baswedan untuk maju pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Barat.

Hasto menyampaikan informasi itu usai PDIP mengusung Jeje Wiradinata dan Ronal Sunandar Surapradja sebagai calon Gubernur serta Wakil Gubernur Jawa Barat.

"Secara khusus tidak (Menawari Anies maju di Jawa Barat). Tetapi ini menunjukkan bagaimana memang publik memberikan suatu persepsi yang cukup luas," kata Hasto di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Jumat (30/8).

Sebelum PDIP resmi mendaftarkan Jeje-Ronal ke KPUD Jawa Barat, nama Anies Baswedan dirumorkan akan dipasangkan oleh partai banteng dengan Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono.

Bendahara DPC PDI-P Kota Bandung, Folmer Silalahi, pun sempat menyebut kepastian Anies-Ono untuk dicalonkan mencapai 95 persen.

Hasto menilai, isu Anies dicalonkan PDIP itu lantaran sama-sama dipersepsikan sebagai korban keadaan, sama dengan partainya.

"Spekulasi pasangan Pak Anies-Ono itu menunjukkan bahwa Pak Anies memang mendapatkan dukungan karena sama-sama dengan PDI Perjuangan dipersepsikan sebagai korban," kata dia.

Kendati demikian, Hasto tak menampik bahwa PDIP menjalin komunikasi dengan mantan Gubernur Jakarta itu.

"Kami terus melakukan komunikasi yang sangat positif dengan Pak Anies dan ada saling kesepahaman dan ini akan jadi modal bagi kerjasama ke depan," kata Hasto.

Anies Tolak Pinangan Maju Pilgub Jabar

Berbeda dengan pernyataan Hasto, Anies Baswedan menyatakan tak menerima pinangan PDIP untuk maju dalam pemilihan gubernur atau Pilgub Jawa Barat 2024. Staf Anies Sahrin Hamid mengungkap, alasan Anies tak menerima tawaran tersebut.

"Ada perbedaan antara di Jawa Barat dan di Jakarta. Kalau di Jakarta kan ada aspirasi dari warga dan partai politik, sedangkan untuk Jawa Barat memang baru kali ini, kurang lebih baru hari ini, sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan ," ujar Sahrin dalam konferensi pers yang ditayangkan KompasTV, Kamis (29/8).

Sahrin menjelaskan, aspirasi masyarakat yang meminta Anies untuk maju di Pilgub Jakarta sempat terefleksi dari keputusan partai di tingkat wilayah dan daerah, hingga pusat. Kondisi tersebut berbeda dengan Jawa Barat. "Tidak ada secara khusus permintaan dari warga masyarakat maupun aspirasi dari partai politik di tingkat daerah maupun di tingkat wilayah," kata dia.

Meski demikian, menurut dia, Anies berterima kasih dan mengapresiasi tawaran dari partai yang memintanya maju di Pilgub Jabar. Sahrin pun menginformasikan bahwa Anies kemungkinan akan menyampaikan pertimbangan lainnya tak maju dalam Pilgub Jabar pada besok (30/8).

Emiten pengelola rumah sakit PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) baru menyerap belanja modal (capex) sebesar Rp 379 miliar hingga semester I 2024 dari total target capex yang disiapkan Rp 1 triliun pada tahun 2024.

Head of Investor Relations, Aditya Widjaja, menegaskan bahwa dana ini digunakan untuk memperkuat ekspansi, termasuk pembangunan rumah sakit baru dan pembelian peralatan medis.

"Total capex yang sudah terserap itu Rp 379 miliar dari total Rp 1 triliun di 2024. Memang fokus capex ini sangat relate, dimana kami memiliki tiga projek groundbreaking rumah sakit dan kami juga menambah 250-300 bed di tahun ini, kemudian ada juga projek ekspansi dari eksisting rumah akit terutama di kasih grup dengan penambahan alat medis yang canggih dan untuk peremajaan alat medis setiap tahun," jelas dia dalam paparan Public Expose, Jumat (30/8).

Dalam rencana perusahaan sebelumnya, Mitra Keluarga telah menyiapkan total belanja modal sebesar Rp 1 triliun untuk tahun 2024, yang akan digunakan untuk proyek groundbreaking rumah sakit baru yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 2025.

Serta renovasi fasilitas yang sudah ada. Dengan strategi ini, MIKA terus berupaya mendongkrak kinerja dan memperkuat posisi di pasar hingga akhir 2024.

Fokus Tambah Jumlah Rumah Sakit sampai Akuisisi

Sementara itu, Direktur dan Sekretaris Mitra Keluarga, Joice V. Handayani, mengungkapkan bahwa perusahaan masih fokus mengembangkan bisnis melalui pembangunan RS baru dan akuisisi rumah sakit di beberapa kawasan.

Setelah berhasil menambah tiga rumah sakit pada 2023, Joice menyebutkan bahwa perusahaan belum memiliki rencana pembangunan atau akuisisi lagi untuk tahun ini. Namun rencana pembangunan RS baru akan dilanjutkan pada 2025 mendatang.

"Fokus kami masih pada strategi penambahan rumah sakit, jadi sekitar 1-2 RS per tahunnya. Jadi tahun 2023 da tiga RS kemudian tahun ini kita enggak ada. Baru tahun depan kita akan membuka tiga rumah sakit baru, jadi memang 1-2 RS per tahun ini strategi utama mitra keluarga di luar akuisisi dari mitra keluarga," jelas dia.

Dalam proses akuisisi, Mitra Keluarga lebih mengutamakan potensi lokasi dan demografi rumah sakit yang akan diambil alih, daripada hanya berfokus pada layanan dan fasilitas yang tersedia di rumah sakit tersebut.

Strategi ini mencerminkan upaya perusahaan untuk memperluas jangkauan dan memperkuat kehadirannya di kawasan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, sehingga dapat mendukung ekspansi bisnis jangka panjang secara lebih efektif.

"Pemilihan [akuisisi RS] lebih ke lokasi demografi RS berada. Kami belum ada, kami masih mencari RS-nya. Kami ada tim khusus yang ditugaskan untuk akuisisi ini tapi sampai saat ini belum ada," ujarnya.

Emiten pengelola rumah sakit PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) baru menyerap belanja modal (capex) sebesar Rp 379 miliar hingga semester I 2024 dari total target capex yang disiapkan Rp 1 triliun pada tahun 2024.

Head of Investor Relations, Aditya Widjaja, menegaskan bahwa dana ini digunakan untuk memperkuat ekspansi, termasuk pembangunan rumah sakit baru dan pembelian peralatan medis.

"Total capex yang sudah terserap itu Rp 379 miliar dari total Rp 1 triliun di 2024. Memang fokus capex ini sangat relate, dimana kami memiliki tiga projek groundbreaking rumah sakit dan kami juga menambah 250-300 bed di tahun ini, kemudian ada juga projek ekspansi dari eksisting rumah akit terutama di kasih grup dengan penambahan alat medis yang canggih dan untuk peremajaan alat medis setiap tahun," jelas dia dalam paparan Public Expose, Jumat (30/8).

Dalam rencana perusahaan sebelumnya, Mitra Keluarga telah menyiapkan total belanja modal sebesar Rp 1 triliun untuk tahun 2024, yang akan digunakan untuk proyek groundbreaking rumah sakit baru yang dijadwalkan mulai beroperasi pada 2025.

Serta renovasi fasilitas yang sudah ada. Dengan strategi ini, MIKA terus berupaya mendongkrak kinerja dan memperkuat posisi di pasar hingga akhir 2024.

Fokus Tambah Jumlah Rumah Sakit sampai Akuisisi

Sementara itu, Direktur dan Sekretaris Mitra Keluarga, Joice V. Handayani, mengungkapkan bahwa perusahaan masih fokus mengembangkan bisnis melalui pembangunan RS baru dan akuisisi rumah sakit di beberapa kawasan.

Setelah berhasil menambah tiga rumah sakit pada 2023, Joice menyebutkan bahwa perusahaan belum memiliki rencana pembangunan atau akuisisi lagi untuk tahun ini. Namun rencana pembangunan RS baru akan dilanjutkan pada 2025 mendatang.

"Fokus kami masih pada strategi penambahan rumah sakit, jadi sekitar 1-2 RS per tahunnya. Jadi tahun 2023 da tiga RS kemudian tahun ini kita enggak ada. Baru tahun depan kita akan membuka tiga rumah sakit baru, jadi memang 1-2 RS per tahun ini strategi utama mitra keluarga di luar akuisisi dari mitra keluarga," jelas dia.

Dalam proses akuisisi, Mitra Keluarga lebih mengutamakan potensi lokasi dan demografi rumah sakit yang akan diambil alih, daripada hanya berfokus pada layanan dan fasilitas yang tersedia di rumah sakit tersebut.

Strategi ini mencerminkan upaya perusahaan untuk memperluas jangkauan dan memperkuat kehadirannya di kawasan dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, sehingga dapat mendukung ekspansi bisnis jangka panjang secara lebih efektif.

"Pemilihan [akuisisi RS] lebih ke lokasi demografi RS berada. Kami belum ada, kami masih mencari RS-nya. Kami ada tim khusus yang ditugaskan untuk akuisisi ini tapi sampai saat ini belum ada," ujarnya.

Kualitas udara Jakarta masuk dalam kategori tidak sehat pada Jumat pagi (30/8). Jakarta bahkan menempati posisi ketiga untuk kota dengan kualitas udara terburuk di dunia berdasarkan data yang dihimpun situs pemantau kualitas udara IQAir.

Berdasarkan data yang dihimpun IQAir pada pukul 09.47 Indeks Kualitas Udara (AQI) Jakarta berada di angka 158 poin atau masuk dalam kategori tidak sehat. Kategori tersebut memiliki penjelasan bahwa kualitas udara di wilayah tersebut tidak sehat bagi manusia untuk beraktivitas di luar.

Selain Jakarta, terdapat dua kota lainya di Indonesia yang masuk dalam jajaran 30 besar. Kota tersebut adalah Medan dan Batam.

Medan menempati posisi ke sembilan dengan AQI poin sebesar 93, sedangkan Batam menempati posisi ke 28 dengan AQI poin sebesar 71, kedua kota tersebut masuk dalam kategori sedang.

Adapun kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Sementara kota dengan kualitas udara terburuk di dunia posisi pertama ditempati oleh Dubai di Uni Emirat Arab dengan AQI poin sebesar 192, kedua Kinshasa di Kongo dengan AQI poin sebesar 165, keempat ditempati oleh Kampala di Uganda dengan AQI poin sebesar 154, dan posisi kelima ditempati oleh Delhi di India dengan AQI poin sebesar 153.

Pemerintahan Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka menargetkan pertumbuhan ekonomi yang ambisius mencapai 8% pada 2028. Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Laode M Kamaluddin mengungkapkan untuk mencapai target tersebut maka akan mengandalkan beberapa hal mulai dari investasi hijau hingga makan bergizi gratis.

“Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan ekonomi 6% sampai 8%, berarti kita akan keluar dari middle income trap. Maka rasio investasi terhadap pertumbuhan PDB harus mencapai 4-,67%,” kata Laode dalam acara Investortrust CEO Forum, Kamis (30/8).

Laode menyebut untuk mencapai pertumbuhan PDB itu maka peningkatan investasi akan dilakukan. Salah satu fokus investasi yang akan dilakukan pada masa pemerintahan Prabowo yaitu melalui ekonomi hijau atau karbon.

Laode menjelaskan, pada dasarnya investasi hijau juga sudah sejalan dengan target pengurangan emisi karbon 30% pada 2030. Terlebih, menurutnya, perdagangan karbon juga bisa meningkatkan investasi asing langsung di tengah terbatasnya pembiayaan domestik dengan potensi mencapai Rp 416 triliun per tahun.

Selanjutnya, Laode mengatakan digitalisasi juga akan dimaksimalkan untuk menarik investasi asing. Salah satunya yakni artificial intelligence (AI) data center yang dapat berdampak positif pada ekonomi Indonesia.

“Digitalisasi yang diharapkan bukan seperti digitalisasi offline menjadi online, tapi menggunakan sistem IT yang akan berkembang pembangunan big data yang dijalankan oleh artificial intelligence. Kemudian blockchain, remote sensing, dan cyber security sebagai backbone dari basis data informasi," ujar Laode.

Penguatan UMKM juga akan dilakukan pada masa pemerintahan Prabowo, salah satunya melalui program makan bergizi gratis. Selain itu penguatan infrastruktur juga dilakukan melalui program renovasi rumah dan sekolah, pengembangan infrastruktur, serta hilirisasi pangan.

Sementara dari sisi penguatan industri dalam negeri juga dilakukan dengan pemanfaatan energi baru terbarukan (EBT). Begitu juga dengan pengolahan bioetanol dan biodiesel, perdagangan karbon, pengembangan proyek tanggul laut, serta penguatan food estate.

Sebelumnya, Prabowo pernah menyampaikan target ambisiusnya dalam mencapai pertumbuhan ekonomi pada masa pemerintahannya. Mimpi tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Qatar Economic Forum pada Mei 2024.

"Saya sangat percaya diri bahwa kami bisa dengan mudah mencapai (pertumbuhan ekonomi) 8% dan saya yakin untuk melaju lebih jauh," kata Prabowo di Qatar Economic Forum dikutip dari Bloomberg.

Namun keinginan Prabowo untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% diperkirakan bakal sulit. Bahkan, International Monetary Fund atau IMF meramalkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di level 5,1% hingga 2029.

Dalam dokumen IMF Country Report No.24/270, IMF klaim proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap tinggi dan inflasi terkendali dengan baik pada tahun ini. Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 dari IMF adalah 5,0%.

Sayangnya, pertumbuhan ekonomi hanya akan sedikit meningkat menjadi 5,1% hingga 2029. Itu artinya, pemerintahan Prabowo-Gibran diproyeksikan hanya bisa melanjutkan tren pertumbuhan ekonomi berkisar pada level 5%.