Lebih dari 1.000 akademisi dari kampus tempat Presiden Jokowi kuliah, Universitas Gadjah Mada, mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi darurat demokrasi Indonesia saat ini. Para akademisi tersebut terdiri dari para Dosen dan Tenaga Kependidikan (Tendik).

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada masyarakat dan Alumni, Dr. Arie Sujito menyatakan pernyataan sikap ini sebagai bentuk respons atas kondisi demokrasi Indonesia menghadapi masalah serius.

“Kami prihatin dengan kondisi demokrasi dan hukum kita yang mengalami kemunduran pasca-reformasi dengan ditandai ketegangan hukum, manipulasi politik yang dapat beresiko mengancam konstitusi tatanan bernegara dan bermasyarakat,” kata Arie Sujito dalam keterangannya di situs resmi UGM, Sabtu (24/8).

Menurut Arie, pernyataan sikap ribuan akademisi UGM ini dibuat karena mereka tidak ingin demokrasi yang sudah diperjuangkan para mahasiswa dan aktivis di tahun 1998, harus mengalami stagnasi dan kembali ke masa era Orde Baru di mana kekuatan oligarki partai dan manuver elit politik mewujudkan kepentingan kelompok dan golongan.

“Kami ingin mengembalikan muruah demokrasi agar tidak dirusak oleh kepentingan elite yang tengah berkuasa,” ujarnya.

Pernyataan sikap para dosen dan tendik UGM ini mendapat dukungan dari Forum Dekan se-UGM. Mereka telah melihat manuver politik dari mayoritas kekuatan parlemen yang melakukan pengabaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

“Saya kira ini jelas merusak tatanan politik dan hukum serta kaidah keadaban demokrasi,” kata Arie.

Adapun lima pernyataan sikap para Dosen dan Tendik Universitas Gadjah Mada atas kondisi darurat demokrasi Indonesia, yakni:

• Pertama, mengecam segala bentuk intervensi terhadap lembaga legislatif dan yudikatif yang ditujukan untuk memanipulasi prosedur demokrasi sebagai sarana melanggengkan kekuasaan.
• Kedua, menolak berbagai bentuk praktik legitimasi praktik kekuasaan yang mendistorsi prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat.
• Ketiga, mendorong dan menuntut penyelenggaraan Pilkada yang bermartabat dan berkeadilan dan sesuai kaidah hukum yang benar dan adil.
• Keempat, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tetap menjaga marwah dan prinsip sebagai penyelenggara Pilkada yang bermartabat dengan berpegang teguh pada tatanan aturan hukum yang ditetapkan, termasuk mematuhi dan menjalankan sepenuhnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai landasan hukum.
• Kelima, mengajak semua lapisan masyarakat sebagai subjek demokrasi untuk berkonsolidasi dan berpartisipasi aktif menyelamatkan Demokrasi Indonesia.

Muhaimin Iskandar atau Cak Imin kembali terpilih sebagai Ketua Umum Partai Kebangkitan Indonesia (PKB) periode 2024-2029. Penetapan ini merupakan hasil Muktamar VI PKB yang diselenggarakan di Bali Nusa Dua Convention Center, Kabupaten Badung, Bali, Sabtu (25/8).

Dalam Sidang Pleno Muktamar PKB, terdapat 38 dewan pimpinan wilayah secara aklamasi meminta Cak Imin menjabat Ketua Umum PKB periode 2024-2029.

“Saya meminta pendapat forum untuk memberikan mandat kepada Abdul Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa masa bakti 2024-2029 sekaligus mandatoris tunggal Muktamar PKB 2024. Apakah dapat disetujui?” kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid, saat Muktamar PKB tersebut, seperti dikutip Antara. Kemudian para peserta muktamar pun menjawab setuju.

Dalam sidang pleno sebelumnya Jazilul meminta kesediaan Muhaimin untuk bisa kembali memimpin PKB. Muhaimin pun kemudian menceritakan sempat bertanya kepada kerabatnya mengenai regenerasi pemimpin, tetapi disarankan untuk menanyakan kesediaan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB.

“Saya ingin bertanya ke DPC-DPC, apakah pengurus DPC ingin melihat saya memimpin kembali?” kata Cak Imin. Para peserta muktamar menyatakan secara bersama-sama agar Cak Imin memimpin kembali partai itu. Cak Imin pun menyatakan kesediaan memimpin kembali partai tersebut.

Usai kembali terpilih menjadi Ketua Umum, Muhaimin menyatakan bahwa PKB harus menjadi partai mandiri. Hal ini juga merupakan permintaan dari sejumlah pimpinan wilayah PKB yang menginginkan agar partai ini bisa independen dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

“Perbincangan di kalangan para kiai, momentum PBNU tidak mendukung PKB saat pemilu kemarin memberikan hasil yang bagus. Malah justru berkah bagi PKB untuk benar-benar independen dan mandiri. Karena setelah independen dan mandiri, maka PKB tidak lagi bergantung kepada lembaga maupun organisasi mana pun,” kata Cak Imin.

Selain itu, Muhaimin juga mengungkapkan beberapa target partai dalam kepemimpinannya lima tahun ke depan. Dalam jangka pendek Muhaimin ingin PKB dapat menyukseskan semua tahapan Pilkada 2024 dengan menggerakkan semua komponen partai, yakni kader hingga para anggota legislatif.

“Kedua, jangka pendeknya adalah menjadi bagian dari transisi kekuasaan pada Oktober nanti. DPRD baru, DPR RI baru, Presiden baru,” ujarnya.

Anies Baswedan berkunjung ke kantor DPD PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta pada Sabtu (24/8). Apakah Mantan Gubernur DKI Jakarta akan menjadi kader PDIP?

Anies didampingi oleh eks Co-Captain Tim Nasional Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar saat Pilpres 2024 yakni Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong.

Saat ditanya oleh awak media soal tawaran menjadi kader PDIP, Anies mengaku hanya bisa menunggu sampai ada keputusan untuk bisa menentukan langkah ke depan.

"Sekarang ini kami tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Baru menentukan langkah ke depan," kata Anies usai pertemuan di Kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu (24/8).

Anies menuturkan, baik dirinya maupun DPD PDIP Jakarta masih menunggu keputusan dan langkah ke depan terkait Pilkada.

"Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kami bicarakan, tetapi semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Tadi sama sekali tidak menyinggung soal keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya di luar kewenangan kami," kata dia.

Anies menyampaikan, pertemuan dengan DPD PDIP Jakarta bukanlah pertemuan pertama baginya. Pasalnya, selama menjabat sebagai Gubernur DKI, keduanya sering berdiskusi bersama.

Berikut hal-hal yang dibahas oleh Anies Baswedan, Tom Lembong bersama elite politik:

• Pilkada
• Masa depan Jakarta
• Pemikiran kebangsaan, Bung Karno, ke-Indonesiaan, dan keagamaan
• Keberpihakan kepada rakyat kecil

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya mengamini pernyataan Anies soal pembahasan tentang Pilkada Jakarta dalam pertemuan tersebut.

Ia menyebutkan pertemuan dilakukan untuk menyamakan persepsi, serta visi dan misi, termasuk untuk mengawal konstitusi dan demokrasi yang benar.

"Kami menyamakan visi dan misi. Bagaimana kita mengawal persamaan, kita punya pandangan bahwa kita harus mengawal konstitusi yang benar. Kami harus mengawal demokrasi yang benar," tutur pria yang disapa Aming itu.

Saat ditanya awak media apakah PDIP Jakarta sudah memutuskan untuk mengusung Anies, Aming hanya bisa tersenyum lebar sambil berkata InshaAllah.

Sebanyak 46% perusahaan kesulitan saat mencari calon karyawan, menurut riset Populix. Di satu sisi, Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemnaker mengungkapkan faktor penyebab jumlah Pemutusan Hubungan Kerja alias PHK hampir 46 ribu karyawan sejak awal tahun.

Riset Populis dan KitaLulus tersebut berdasarkan survei terhadap 1.330 pencari kerja, 530 pemberi kerja, dan 100 perusahaan. Selain itu, merujuk pada analisis terhadap satu juta data dari job portal KitaLulus. Pengumpulan data dilakukan pada Juni.

Laporan tersebut menyebutkan, 46% perusahaan kesulitan mencari calon karyawan karena kesenjangan dalam beberapa kriteria yang dibutuhkan pemberi kerja dengan tenaga kerja yang tersedia.

Head of Social Research Populix Vivi Zabkie menyampaikan, pencari kerja di Indonesia belum memiliki pengalaman, keterampilan dan tingkat pendidikan yang cukup bagi pemberi kerja. Keterampilan yang dimaksud mencakup teknis dan non-teknis.

Sebanyak 50% perusahaan menyebut keterampilan teknis pelamar masih pemula atau rendah. Lalu, 35% menyebutkan bahwa keterampilan lunak alias soft skill pelamar belum cukup baik.

Sementara itu, tingkat pendidikan yang dibutuhkan oleh perusahaan timpang dengan tenaga yang tersedia.

Pencari kerja yang disurvei mengeluhkan sulitnya mencari kerja. Saat diminta menilai tingkat kesulitan dalam mencari kerja, rata-rata memberi skor 5,02 dari rentang satu hingga 10 atau terhitung cukup sulit.

Tantangan yang dihadapi pekerja di antaranya:

• Kebutuhan akan pengalaman yang tinggi (63%)
• Tingkat pendidikan yang tinggi (58%)
• Adanya batasan usia (53%)

"Jika dilihat lebih dalam terkait pendidikan, terjadi mismatch antara jumlah pencari kerja dengan jumlah lowongan yang tersedia,” kata Vivi dalam keterangan pers, Sabtu (24/8).

Ketersediaan jumlah lowongan untuk tingkat SMP 13%, S1 16%, dan S2 19% atau lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. Secara rasio, jumlah pencari kerja lulusan IPS dan IPA cukup banyak, sementara rasio lowongan kerja yang tersedia sedikit.

Co-Founder KitaLulus Stevien Jimmy menambahkan, kualifikasi yang sering menjadi ketidakcocokan antara yang dimiliki dan diminta dalam lowongan kerja yakni jumlah pengalaman kerja, keterampilan teknis dan tingkat pendidikan.

“Oleh karena itu, KitaLulus berusaha membantu para pencari kerja dengan menyediakan fitur AI yang membantu menilai dan merekomendasikan kandidat terbaik terhadap kebutuhan loker pemberi kerja,” ujar Jimmy.

Jika dilihat lebih dalam, responden pencari kerja yang belum memiliki pekerjaan lebih banyak yang merasa khawatir, karena beberapa hal yakni:

• Pengalaman yang dibutuhkan terlalu tinggi (68%)
• Tingkat pendidikan yang dibutuhkan terlalu tinggi (59%)
• Khawatir akan banyaknya saingan (53%).

Meski begitu secara umum, pencari kerja tetap mencoba untuk melamar walaupun kualifikasi syarat yang tertera pada lowongan lebih tinggi.

PHK dan Pengangguran di Indonesia Melonjak

Data Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan, jumlah pengangguran di Indonesia 7,2 juta orang per Februari 2024 dibandungkan 6,93 juta pada 2020.

Selain itu, Kemenaker mencatat bahwa jumlah karyawan yang mengalami PHK hampir 46 ribu karyawan sejak awal tahun. Berdasarkan data Dinas Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia, PHK paling banyak terjadi di Jawa Tengah, Banten, dan Jawa Barat. “Total ada 45.762 PHK per hari ini,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja atau PHI dan Jamsos Kemnaker Indah Anggoro Putri di sela-sela Naker Fest 2024 di Jakarta, Jumat (23/8).

Jumlah karyawan yang di-PHK naik dibandingkan periode yang sama tahun lalu sekitar 5.000 orang. PHK karyawan didominasi sektor manufaktur atau industri pengolahan, khususnya sektor tekstil, garmen, dan alas kaki.

Bank Mandiri terus berkomitmen untuk memperkokoh kedudukan sebagai bank dengan pangsa pasar wholesale terbesar di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh bank berlogo pita emas ini dengan memperkuat layanan digital bagi nasabah wholesale melalui Super Platform Kopra by Mandiri.

Berkat keunggulan layanan Kopra by Mandiri, bank pelat merah ini berhasil mendulang empat penghargaan di ajang The Digital Banker Global Transaction Banking Innovation Awards 2024.

Bank bersandi saham BMRI ini dinobatkan sebagai pemenang dalam kategori Best Bank for Cash Management in Indonesia, ⁠Best Bank for Cash Management in South East Asia, ⁠Best Bank for Trade Finance in Indonesia, dan ⁠Best Bank for Trade Finance in South East Asia.

Apresiasi ini diberikan kepada Bank Mandiri atas pencapaian perseroan mengelola dan mengembangkan layanan digital yang menghadirkan solusi layanan finansial terbaik bagi nasabah.

Senior Vice President Digital Wholesale Banking Bank Mandiri BD Budi Prasetyo menyatakan pengakuan ini tidak terlepas dari komitmen perseroan untuk terus melakukan transformasi digital untuk menjadi partner finansial pilihan utama nasabah.

Penghargaan ini juga mencerminkan dedikasi Bank Mandiri untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan zaman dan semakin diandalkan nasabah.

"Ke depan, Bank Mandiri akan terus berinovasi dan berinvestasi dalam teknologi untuk memberikan pengalaman terbaik bagi nasabah dan masyarakat,” ujar BD Budi dalam keterangan resmi, Jumat (23/8).

BD Budi menyatakan hingga Juni 2024, Kopra by Mandiri telah melayani solusi perbankan bagi lebih dari 160.000 korporasi.

Tak hanya di dalam negeri, solusi Kopra by Mandiri juga sudah dapat diakses di 5 negara berbeda yakni di Indonesia, Singapura, Hongkong, Shanghai (Tiongkok), dan Dili (Timor Leste).

Wholesale Digital Super Platform Kopra by Mandiri, telah berhasil mengelola 611 juta transaksi hingga kuartal II 2024. Jumlah tersebut tumbuh 17 persen year on year (yoy) dari posisi yang sama tahun lalu sebanyak 522 juta transaksi.

Sedangkan nilai transaksi nasabah wholesale yang terjadi di Kopra by Mandiri menembus Rp 10.000 triliun per Juni 2024, meningkat 10 persen yoy dibandingkan Juni 2023 sebesar Rp 9.125 triliun.

Dalam melayani nasabah korporasi, Kopra by Mandiri menyediakan layanan seperti cash management, Trade Finance, dan Value Chain untuk memenuhi seluruh kebutuhan operasional nasabah untuk melayani nasabah domestik, nasabah domestik dengan cabang di luar negeri, dan multi-national companies yang dapat diakses melalui Kopra Portal maupun integrasi langsung dengan sistem nasabah dengan Kopra Host-to-Host.

Untuk layanan Trade Finance sendiri, Kopra by Mandiri berperan sebagai komponen krusial dalam perdagangan domestik maupun global, serta menyediakan solusi keuangan bagi importir dan eksportir.

BD Budi menyatakan melalui Kopra by Mandiri, nasabah Trade Finance dapat menerbitkan dan menerima Letter of Credit (L/C), Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN), Standby L/C, Bank Garansi termasuk verifikasi warkat Bank Garansi dan pembiayaan transaksi perdagangan secara daring.

Seiring dengan itu, Kopra by Mandiri juga menyediakan layanan Cash Management yang komprehensif mulai dari transfer, pembayaran tagihan, payroll, auto debit, virtual account, hingga pengelolaan likuiditas.

BD Budi optimis layanan Kopra by Mandiri akan semakin meningkat seiring inovasi yang akan terus dilakukan oleh perseroan.

Dalam waktu dekat, Kopra by Mandiri akan memperkenalkan "All-New Transactional Experience" untuk terus memposisikan Kopra by Mandiri sebagai market leader untuk solusi digital wholesale.

“Strategi kami untuk terus mendorong kinerja Kopra by Mandiri tidak hanya menggarap nasabah-nasabah korporasi, namun juga menggarap ekosistem bisnis dari nasabah tersebut. Hal ini kami lakukan dengan menyediakan solusi sektoral, baik solusi finansial maupun non finansial, untuk berbagai sektor industri seperti sektor kesehatan, pelabuhan, dan edukasi,” paparnya.

Untuk terus melengkapi solusi ekosistem, Kopra by Mandiri memfasilitasi ekosistem closed-loop dari supplier, distributor, hingga ke retailer dan nasabah perorangan dengan integrasi solusi Kopra by Mandiri dan Livin’ by Mandiri.

Melalui layanan Kopra Bill Reminder untuk mengirimkan tagihan dari Kopra langsung ke Livin' serta Kopra to Livin' Financing untuk memberikan fasilitas percepatan penerimaan pembayaran invoice untuk supplier individual yang terhubung langsung ke Livin' milik supplier.

Komisi Pemilihan Umum atau KPU DKI Jakarta menetapkan syarat minimal suara sah partai politik atau ambang batas pencalonan gubernur dan calon wakil gubernur 7,5% dari suara sah dalam pemilu. Ini sesuai dengan putusan MK atau Mahkamah Konstitusi.

Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menyebutkan, provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap 6 sampai 12 juta jiwa harus didukung partai politik atau gabungan partai politik dengan perolehan suara sah paling sedikit 7,5%.

"Persyaratan pengajuan pasangan calon dari partai politik atau gabungan partai politik pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, yaitu paling sedikit 7,5% suara sah, karena kami berdasarkan putusan MK itu dari 6 juta sampai 12 juta," kata Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata di Kantor KPU DKI Jakarta, Sabtu (24/8).

Dengan syarat demikian dan jumlah sah suara sah di tingkat DPRD Provinsi DKI Jakarta adalah 6.067.241, maka partai politik atau gabungan partai politik yang ingin mengajukan calon harus memiliki minimal 454.885 suara sah di DKI Jakarta.

"Syarat minimal perolehan suara sah partai politik atau gabungan partai politik pada pemilu anggota DPRD 2024 sebagaimana dimaksud paling sedikit 454.885 suara sah di Provinsi DKI Jakarta," kata dia.

Komisioner KPU DKI Jakarta Astri Megatari menyebutkan, batas usia paling rendah calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun. Untuk calon bupati dan wakil bupati minimal 25 tahun.

"Iya benar (kedua putusan MK) diakomodasi, kan ini sesuai putusan MK," kata Astri.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 mengubah ambang batas aliasnthreshold pencalonan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.

Lewat putusan itu, MK menyatakan partai politik yang tidak mendapatkan kursi di DPRD bisa mencalonkan pasangan calon. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah dalam pemilu di daerah yang bersangkutan.

"Amar putusan, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan untuk perkara yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora itu di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa (20/8).

Dalam perkara ini, Partai Buruh diwakili Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh dan Ferri Nurzali selaku Sekretaris Jenderal Partai Buruh. Sedangkan Partai Gelora diwakili Muhammad Anis Matta selaku Ketua Umum dan Mahfuz Sidik selaku Sekretaris Jenderal Partai Gelora.

Beberapa UMKM dan merek alias brand lokal mulai merasakan penurunan transaksi di tengah proyeksi ekonom bahwa daya beli masyarakat mulai menurun. Mereka mengandalkan e-commerce baik dalam hal memperluas pasar maupun promosi.

Pemilik bisnis fesyen THENBLANK Mutiara Kamila Athiyya merasakan ada penurunan transaksi, namun ia tidak memerinci angkanya. Meski begitu, UMKM berinovasi lewat promosi dan bekerja sama dengan e-commerce seperti Tokopedia dan Shop Tokopedia.

"Kami berkomunikasi mengenai program apa yang bisa membuat konsumen tertarik berbelanja dengan harga sekian, tetapi tetap terjangkau dan memang ada kebutuhan," kata Mutiara saat konferensi pers Festival Beli Lokal di Jakarta, Sabtu (24/8).

Hal senada disampaikan oleh pemilik merek lokal Jacquelle yakni Lianna Lie. Ia pun berfokus menghadirkan inovasi produk guna menarik perhatian konsumen.

Sementara itu, CMO Kintakun Vincent Saputra menyampaikan bahwa perusahaan menyiasati penurunan transaksi dengan membagi segmen produk yakni kelas menengah atas dan menengah bawah.

"Kenyataannya ada (penurunan). Kami buat produk dengan harga terjangkau tetapi tetap dengan bahan yang baik. Kami juga membuat produk high end," kata Vincent.

Selain itu, Jacquelle dan Kintakun bekerja sama dengan e-commerce untuk kolaborasi program promosi.

Di satu sisi, CEO sekaligus Founder of ZM Zaskia Mecca Haykal Kamil mengatakan, usahanya bergerak di bidang fesyen muslim yang mencatatkan peningkatan transaksi umumnya saat Ramadan dan Idul Fitri. Selama periode ini, penjualan bisa meningkat hingga 10 kali lipat dibandingkan hari biasa.

Menurut dia, penurunan transaksi belakangan ini normal mengingat ada lonjakan tidak biasa saat pandemi corona, ketika orang-orang beralih ke metode belanja online.

"Pasar mulai stabil. Kami merasakan ada penurunan, tetapi pada dasarnya siklus penjualan kami memang mulai tumbuh pada September hingga Desember. Dan segmen kami memang pasti ada penurunan pasca-Ramadan," kata dia.

Untuk mendorong penjualan, Zaskia Mecca juga menghadirkan produk dengan harga terjangkau.

Sementara itu, Tokopedia dan Shop Tokopedia rutin menggelar promosi Promo Guncang dan Beli Lokal. Dalam rangka ulang tahun ke-15, perusahaan juga menggelar Festival Beli Lokal di Plaza Timur Senayan, Jakarta, selama 24 - 25 Agustus.

Benarkah Daya Beli Masyarakat Turun?

Indonesia mencatatkan deflasi atau penurunan harga barang selama tiga bulan berturut-turut. Rinciannya sebagai berikut:

• Mei: Deflasi 0,03% secara bulanan atau month to month (mtm) dan inflasi 2,84% secara tahunan alias year on year (yoy)
• Juni: Deflasi 0,08% mtm dan inflasi 2,51% yoy
• Juli: Deflasi 0,18% mtm dan inflasi 2,13% yoy

Senior Economist KB Valbury Sekuritas Fikri C Permana khawatir, deflasi secara bulanan atau mtm tiga bulan berturut-turut menjadi tanda daya beli menurun. “Sebab, ini bukan hal biasa di Indonesia," ujar Fikri kepada Katadata.co.id, dua pekan lalu (1/8).

Riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia atau LPEM FEB UI juga menunjukkan, ekspansi pada kategori calon kelas menengah dan kelas menengah pada 2014 hingga 2018 mengindikasikan tren positif dari mobilitas sosial ke atas.

Pada periode tersebut, proporsi populasi miskin dan rentan menurun, sedangkan calon kelas menengah dan kelas menengah bertambah.

Akan tetapi, ekspansi calon kelas menengah mengindikasikan adanya kemunduran selama 2018 hingga 2023. “Mengindikasikan adanya pergeseran dari individu yang sebelumnya merupakan kelas menengah ke calon kelas menengah atau bahkan rentan,” ujar Peneliti makroekonomi dan pasar keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky dalam riset, pekan lalu (9/8).

Hal itu terlihat dari pola konsumsi kelas menengah, sebagai berikut:

2014 (sumbangan konsumsi kelompok masyarakat tertentu terhadap total):

• Calon kelas menengah: 41,8%
• Kelas menengah: 34,7%

2018:

• Calon kelas menengah: 42,4%
• Kelas menengah: 41,9%

2023:

• Calon kelas menengah: 45,5%
• Kelas menengah: 36,8%

Data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi konsumsi calon kelas menengah dan kelas menengah terhadap total pada 2023 menurun dibandingkan 2018.

Akan tetapi, Pelaksana tugas alias Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan, deflasi tiga bulan berturut-turut ini terutama disumbang oleh volatile food atau komponen harga yang bergejolak seperti pangan.

"Ini sebenarnya pernah terjadi dulu pada Juli sampai September 2020, ini bukan hal pertama kali," kata Amalia saat konferensi pers, tiga minggu lalu (1/8).

Deflasi bisa terjadi karena adanya penurunan harga atau permintaan, terutama jika produksi barang atau jasa melebihi permintaan pasar.

"Perlu ada analisis lebih lanjut, karena penurunan harga belum tentu menandakan penurunan daya beli masyarakat,” ujar dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan bahwa kunjungannya ke kantor DPD PDIP atau Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DKI Jakarta pada Sabtu, salah satunya membahas pilkada Jakarta.

Kendati demikian, Anies menuturkan, baik dirinya maupun DPD PDIP Jakarta masih menunggu keputusan dan langkah ke depan.

"Jadi hal-hal yang menyangkut pilkada tentu kami bicarakan, tetapi semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Tadi sama sekali tidak menyinggung soal keputusan, langkah dan lain-lain karena semuanya di luar kewenangan kami," kata Anies usai pertemuan di Kantor DPD PDIP Jakarta, Sabtu (24/8).

Anies menyampaikan, pertemuan dengan DPD PDIP Jakarta bukanlah pertemuan pertama baginya. Pasalnya, selama menjabat sebagai Gubernur DKI, keduanya sering berdiskusi bersama.

"Kami berdiskusi dan berbicara tentang masa depan Jakarta, serta pemikiran kebangsaan, tentang Bung Karno, ke-Indonesiaan, keagamaan, itu bisa jalan seiring dan membuat suasana di Jakarta aman, teduh, damai," kata dia.

Mantan calon presiden atau capres pada Pilpres 2024 itu juga menyinggung soal keberpihakan kepada rakyat kecil.

"Tadi disampaikan prinsip bagaimana membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar. Jadi kami tadi berbicara seputar itu," katanya.

Saat ditanya awak media soal tawaran menjadi kader PDIP, Anies mengaku hanya bisa menunggu sampai ada keputusan untuk bisa menentukan langkah ke depan.

"Sekarang ini kami tunggu dulu sampai semua keputusan dibuat. Baru menentukan langkah ke depan," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPD PDIP DKI Jakarta Ady Wijaya mengamini pernyataan Anies soal pembahasan tentang Pilkada Jakarta dalam pertemuan tersebut.

Ia menyebutkan pertemuan dilakukan untuk menyamakan persepsi serta visi dan misi, termasuk untuk mengawal konstitusi dan demokrasi yang benar.

"Kami menyamakan visi dan misi. Bagaimana kami mengawal persamaan. Kami punya pandangan bahwa kami harus mengawal konstitusi yang benar. Kami harus mengawal demokrasi yang benar," ujar pria yang disapa Aming itu.

Saat ditanya awak media apakah PDIP Jakarta sudah memutuskan untuk mengusung Anies, Aming hanya bisa tersenyum lebar sambil berkata InshaAllah.

Bank Indonesia atau BI mengatakan, penguatan rupiah saat ini lebih didorong dan dipengaruhi oleh fundamental ekonomi Indonesia yang tetap kuat daripada faktor politik.

"In relative faktor-faktor fundamental ekonomi menjadi lebih kuat. Kami belajar banyak di dalam dua dekade ini, bagaimana perkembangan politik itu pada akhirnya lebih sedikit berpengaruh ketimbang faktor ekonomi dan itu yang dibaca oleh pelaku pasar," kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam pelatihan wartawan di Bali, Sabtu (24/8).

Erwin menyampaikan, setelah faktor-faktor ketidakstabilan global mereda, investor masuk lagi ke dalam pasar keuangan domestik. Ini menunjukkan keyakinan investor asing di sektor riil maupun portofolio terhadap ekonomi Indonesia cukup tinggi.

Faktor fundamental ekonomi yang kuat tersebut di antaranya meliputi pertumbuhan ekonomi di sekitar 5% di tengah ketidakpastian pasar keuangan global, dan inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus satu% dalam kurun waktu yang lama. Hal ini menunjukkan keberlanjutan dari pertumbuhan perekonomian Indonesia.

"Apabila digabungkan faktor-faktor fundamental baik eksternal maupun internal, itu yang seharusnya memang mempengaruhi pergerakan rupiah khususnya pergerakan modal. Dengan demikian pertimbangan-pertimbangan politik in relative menjadi tidak sebesar sebelumnya," ujarnya.

Pada akhir perdagangan Jumat (23/8), rupiah ditutup naik 108 poin atau 0,69% menjadi Rp15.492 per dolar AS dari sebelumnya Rp 15.600 per dolar AS.

"Sekarang dengan lebih kokohnya ekonomi Indonesia sekali lagi in relative terhadap global seharusnya Indonesia lebih diperhatikan oleh investor global maupun domestik. Mungkin itu yang menyebabkan saat ini faktor-faktor politik domestik tidak sebesar yang sebelumnya karena ada penguatan faktor-faktor lain yang lebih fundamental," ujar Erwin.

Pada Jumat (23/8), terdapat sejumlah aksi demonstrasi di beberapa daerah terkait dengan Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada, termasuk di Jakarta, Jawa Barat, Aceh dan Makassar.

RUU Pilkada menuai pro dan kontra karena dinilai dibahas secara singkat pada Rabu (21/8) oleh Badan Legislasi DPR RI. Pasalnya pembahasan itu dinilai tak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi yang diputuskan pada Selasa (20/8) tentang syarat pencalonan pada pilkada.

Sebelumnya, BI mencatat aliran modal asing masuk bersih di pasar keuangan domestik mencapai Rp15,91 triliun selama periode 19-22 Agustus.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangannya di Bali, Jumat (23/8), menuturkan bahwa nilai tersebut terdiri dari aliran modal asing masuk bersih di pasar Surat Berharga Negara (SBN), pasar saham dan di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing Rp 11,45 triliun, Rp4,13 triliun, dan Rp0,33 triliun.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi dipastikan tidak akan menghadiri acara pembukaan Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB di Bali, 24 - 25 Agustus. Sebelumnya ia menghadiri acara Golkar dan PAN.

"Presiden Jokowi tidak ada agenda kunjungan kerja ke Bali," ujar Deputi Bidang Protokol, Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana dikutip dari Antara, Sabtu (24/8).

Muktamar VI PKB akan dihadiri oleh Wakil Presiden alias Wapres Ma'ruf Amin, didampingi oleh istri Wury Ma'ruf Amin. Keduanya bertolak ke Provinsi Bali menggunakan Pesawat Khusus Kepresidenan Boeing 737-800 TNI AU.

Wapres dan rombongan lepas landas dari Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta menuju Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali pada pukul 14.00 WIB.

​​​​​Agenda utama Wapres pada hari pertama kunjungan kerja, yakni menghadiri Peresmian Pembukaan Muktamar VI Partai Kebangkitan Bangsa yang akan berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center pada Pukul 19.00 WITA.

Sebelumnya Presiden Jokowi hadir mengenakan kemeja kuning lengan panjang di acara penutupan Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Jakarta Convention Center pada Rabu (21/8).

Jokowi menyampaikan alasan dirinya mengenakan kemeja kuning sebagai bentuk apresiasi kepada penyelenggara acara. "Jadi jangan diartikan kemana-mana dulu," kata dia.

Selain itu, Jokowi menghadiri acara pembukaan Kongres Ke-26 Partai Amanat Nasional alias PAN di Jakarta, Jumat (23/8), dengan mengenakan kemeja berwarna biru.

Anies Baswedan mengunjungi DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8). Dia datang ditemani Sahrin Hamid dan Tom Lembong

Kedatangan Anies langsung disambut oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta.

“Selamat datang Pak Anies,” ucap Bambang yang langsung disambut salam hangat, dikutip dari keterangan, Sabtu (24/8).

Sebelum masuk ke dalam kantor DPD PDIP, Anies meminta izin untuk menyempatkan salat zuhur berjamaah sebentar dengan kader partai PDIP. “Saya boleh zuhur bentar ya,” ucap Anies

“Boleh pak silahkan ada musala di ujung, kita sekalian saja jamaah,” ajak Bambang menunjukkan mushola

Keduanya lalu berjamaah dan usai salat, rombongan kembali melanjutkan kunjungan ke DPD PDIP untuk bersilaturahmi lebih lanjut. Hingga berita ini diturunkan, pertemuan tersebut masih berlangsung.

Anies Siap Tunaikan Program PDIP

Sebelunya Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, memastikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu siap menunaikan program-program Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bila didapuk partai banteng untuk kembali maju di Pilkada Jakarta.

Pernyataan itu diungkapkan Sahrin merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati mempertanyakan apakah Anies akan menuruti partai yang dipimpinnya atau tidak.

Sahrin mengatakan, calon yang diajukan partai politik memiliki kewajiban untuk memperjuangkan cita-cita serta program dari partai tersebut. “Karena perhatian terhadap warga Jakarta khususnya wong cilik di masa Anies bertugas tercatat dan terlaksanakan dengan baik,” kata Sahrin dalam keterangannya, Jumat (23/8).

Sahrin mengatakan, partai politik tentunya memiliki haluan yang sejatinya diperlukan untuk memperjuangkan cita-cita partai.

Anies Baswedan mengunjungi DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (24/8). Dia datang ditemani Sahrin Hamid dan Tom Lembong

Kedatangan Anies langsung disambut oleh Wakil Sekretaris Bidang Internal Bambang Mujiono dan seluruh petinggi DPD PDIP Jakarta.

“Selamat datang Pak Anies,” ucap Bambang yang langsung disambut salam hangat, dikutip dari keterangan, Sabtu (24/8).

Sebelum masuk ke dalam kantor DPD PDIP, Anies meminta izin untuk menyempatkan salat zuhur berjamaah sebentar dengan kader partai PDIP. “Saya boleh zuhur bentar ya,” ucap Anies

“Boleh pak silahkan ada musala di ujung, kita sekalian saja jamaah,” ajak Bambang menunjukkan mushola

Keduanya lalu berjamaah dan usai salat, rombongan kembali melanjutkan kunjungan ke DPD PDIP untuk bersilaturahmi lebih lanjut. Hingga berita ini diturunkan, pertemuan tersebut masih berlangsung.

Anies Siap Tunaikan Program PDIP

Sebelunya Juru bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, memastikan mantan Gubernur DKI Jakarta itu siap menunaikan program-program Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bila didapuk partai banteng untuk kembali maju di Pilkada Jakarta.

Pernyataan itu diungkapkan Sahrin merespons pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Megawati mempertanyakan apakah Anies akan menuruti partai yang dipimpinnya atau tidak.

Sahrin mengatakan, calon yang diajukan partai politik memiliki kewajiban untuk memperjuangkan cita-cita serta program dari partai tersebut. “Karena perhatian terhadap warga Jakarta khususnya wong cilik di masa Anies bertugas tercatat dan terlaksanakan dengan baik,” kata Sahrin dalam keterangannya, Jumat (23/8).

Sahrin mengatakan, partai politik tentunya memiliki haluan yang sejatinya diperlukan untuk memperjuangkan cita-cita partai.