Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK belum bisa memastikan kebenaran dokumen/surat KPK yang beredar di media sosial dengan isi bahwa Bupati Situbondo Karna Suswandi ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan korupsi gratifikasi.

"Jadi, saya belum bisa membenarkan atau tidak membenarkan surat yang beredar di luar tersebut. Tunggu saja," ujar Juru bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto dikutip dari Antara , Sabtu (24/8).

Surat KPK yang beredar luas di media sosial dan WhatsApp ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Bondowoso, Jawa Timur, untuk keperluan permintaan data dan informasi pertanahan.

Permintaan data dan informasi pertanahan itu untuk kepentingan penyidik KPK karena sedang melakukan penyidikan perkara dugaan korupsi berupa pemberian hadiah atau janji yang dilakukan oleh Karna Suswan dan Kabid Binamarga Dinas PUPP Situbondo Eko Prionggo Jati, yang kini menjabat Kepala Dinas PUPP Situbondo.

Juru bicara lembaga antirasuah itu menegaskan bahwa KPK sampai saat ini belum mendapatkan penjelasan dari pejabat terkait.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan tengah mempersiapkan regulasi pajak karbon. Hal ini sebagai upaya pemerintah mengurangi emisi karbon dan mendukung keberlanjutan lingkungan di Indonesia.

"(Penerapan pajak karbon, sedang) kami siapkan terus building block-nya, dari sisi peraturan dan regulasinya," kata Sri Mulyani di sela menghadiri Indonesia Net-Zero Summit (INZS) di Jakarta, Sabtu (24/8).

Sri Mulyani menjelaskan persiapan untuk pajak karbon mencakup berbagai aspek, termasuk peraturan, regulasi, serta kesiapan perekonomian dan industri sehingga apabila kebijakan itu diterapkan dapat berjalan secara efektif.

Dia juga menyoroti bahwa mekanisme pasar karbon yang sudah ada saat ini merupakan langkah awal penting dalam mengontrol emisi. Sistem itu sebagai alat untuk menilai dan membatasi emisi karbon, yang akan mendukung komitmen pengurangan emisi di masa depan.

"Tapi kan sekarang sudah ada karbon market melakukan cap and trade. Saya rasa itu juga merupakan mekanisme yang bisa terus diakselerasi untuk bisa menciptakan komitmen terhadap berapa emisi yang harus tetap dikontrol," ucap Menkeu.

Walaupun demikian, Menteri Keuangan tidak memberikan rincian pasti mengenai kapan pajak karbon akan diterapkan secara resmi.

Tahap Awal untuk Pembangkit Listrik

Sebelumnya, Deputi III Bidang Pengembangan Usaha & BUMN Riset dan Inovasi Kemenko Perekonomian Elen Setiadi mengatakan, nantinya terdapat dua fase penerapan pajak karbon sesuai dengan rancangan peta jalan (roadmap). Untuk fase pertama, pajak karbon diusulkan hanya untuk subsektor pembangkit listrik.

“Pemerintah melaksanakan pembahasan peta jalan pajak karbon di mana pada tahap awal peta jalan pajak karbon diusulkan cukup mengatur terkait penerapan pajak karbon bagi subsektor pembangkit listrik untuk mendukung dan menyesuaikan dengan peta jalan perdagangan karbon yang sudah ada,” kata Elen saat menyampaikan sambutan dalam webinar bertajuk Perdagangan dan Bursa Karbon di Indonesia 2024 di Jakarta, Selasa (23/7).

Kemudian untuk fase kedua, Elen menjelaskan ,akan terdapat penambahan untuk pengenaan pajak karbon bagi subsektor transportasi yang menggunakan bahan bakar fosil. Namun Elen juga tidak menjelaskan kapan pajak karbon tersebut diberlakukan.

Dia mengatakan dua subsektor ini diperkirakan mencakup sekitar 71 persen jumlah emisi dari sektor energi, yaitu 48 persen dari pembangkit (listrik) dan 23 persen dari transportasi. Jumlah itu sama dengan sekitar 39 persen dari total emisi Indonesia.

Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), Pemerintah saat ini sedang menyiapkan peta jalan kebijakan pajak karbon sebagai komitmen dalam menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan mencapai target emisi nol karbon (net zero emission/NZE) pada 2060.

Menurut Elen, penerapan ekonomi hijau dalam jangka panjang dapat menstabilkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di level rata-rata 6,2 persen hingga 2045. Selain itu, transisi menuju ekonomi hijau juga dinilai dapat mengurangi emisi sebesar 86 juta ton CO2 ekuivalen hingga menciptakan 4,4 juta lapangan kerja baru.

“Kerja-kerja Pemerintah ini akan mencapai hasil yang lebih baik jika mendapat dukungan dari sektor swasta, akademisi, masyarakat sipil serta media,” ucap Elen.

Adapun pada 26 September lalu, Pemerintah telah meresmikan bursa karbon sebagai strategi lain mencapai target emisi nol karbon. Nilai transaksi bursa karbon di Indonesia tercatat mencapai Rp36,7 miliar sejak awal peluncurannya sampai dengan 30 Juni 2024. Volume transaksi perdagangan di bursa karbon juga tercatat sebanyak 608 ribu ton CO2 ekuivalen.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi II DPR RI akan membahas Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Hal itu dibenarkan langsung oleh Anggota KPU RI Idham Holik saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu pagi (24/8) seperti dikutip dari Antara. Dia pun mengirimkan bukti undangan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI yang akan dilakukan pada Senin, (26/4).

Dalam undangan tersebut ada enam agenda yang akan dibahas. Pertama, pembahasan rancangan Peraturan KPU tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Perlengkapan Lainnya, Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya, Kampanye Pemilihan Kepala daerah, dan Dana Kampanye Peserta Pilkada.

Kedua, pembahasan Rancangan Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Walikota terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024;

Ketiga, pembahasan Rancangan Peraturan KPU tentang Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Keempat, pembahasan Rancangan Perbawaslu tentang Perubahan atas Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pilkada;

Kelima, pembahasan Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Keenam, pembahasan Rancangan Perbawaslu tentang Pengawasan Pencalonan Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; Ketujuh, dan lain-lain.

Sebelumnya, Kamis (22/8), KPU RI memastikan pendaftaran pasangan calon kepala daerah pada Pilkada 2024 akan berpedoman kepada peraturan KPU (PKPU) yang telah dilengkapi dengan ketentuan baru sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dibacakan pada Selasa (20/8).

“Yang pasti, nanti pada tanggal 27–29 Agustus, saat pendaftaran calon kepala daerah di seluruh daerah di Indonesia, akan memedomani aturan-aturan atau PKPU yang di dalamnya sudah memasukkan materi-materi atau putusan MK,” kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis (22/8).

Afif pun memastikan bahwa putusan MK yang diadopsi ke dalam draf revisi PKPU tidak hanya soal syarat usia calon dan ambang batas pencalonan, tetapi juga termasuk aturan kampanye di perguruan tinggi yang turut diubah oleh MK.

“Itu juga pasti kita harus ikuti, kita perlakukan sama untuk kemudian kita akan segera adopsi dan dimasukkan dalam pengaturan kampanye kita,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan, KPU akan menindaklanjuti putusan MK sesuai dengan langkah prosedur yang tertib, yakni dengan melakukan konsultasi dengan DPR. KPU belajar dari pengalaman agar tidak mendapat sanksi karena salah prosedur dalam menerapkan putusan MK.

“Tentu belajar dari pengalaman, apa yang sudah kita lakukan dan dianggap tidak benar itu kita benahi dan itulah yang membuat kami mengambil langkah-langkah, putusan MK kami tidak lanjut, langkah-langkah prosedural yang kami harus tempuh, kita akan lakukan,” ucapnya.

Investor asing kompak memborong saham perbankan raksasa Indonesia sepanjang perdagangan bursa periode 19-23 Agustus 2024. Di sisi lain, investor paling banyak melepas saham Chandra Asri Pacific hingga Unilever.

Selama sepekan, investor asing terpantau memborong saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), hingga PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI).

Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat nilai pembelian oleh investor asing terhadap saham BBRI sebesar Rp 2,1 triliun. Kemudian investor asing juga mengoleksi saham BBCA Rp 1,3 triliun, BMRI sebanyak Rp 1 triliun, dan BBNI sebesar Rp 135,1 miliar. Lalu diikuti oleh emiten otomotif PT Astra International Tbk (ASII) dengan yang diborong asing Rp 516,3 miliar.

Sementara emiten terafiliasi orang terkaya nomor satu di Indonesia Prajogo Pangestu sepanjang minggu ini menduduki posisi pertama yang marak dilego asing. Asing menjual saham PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) sebanyak Rp 158,4 miliar. Kemudian asing juga membuang saham PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) sebesar Rp 85,6 miliar dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) Rp 43 miliar.

Sekretaris Bursa Efek Indonesia (BEI), Kautsar Primadi Nurahmad, mengatakan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pekan ini naik 1,51% ke level 7.544 dari level 7.432 dari penutupan pekan lalu. Bahkan IHSG mencetak rekor tertinggi sepanjang masa tiga hari beruntun pada minggu ini pada 19 Agustus–21 Agustus 2024.

Tak hanya itu, kapitalisasi pasar bursa ikut terkerek sebesar 1,75% menjadi Rp 12.779 triliun dari Rp 12.560 triliun pada penutupan pekan lalu. Selama sepekan, kenaikan tertinggi dicapai oleh rata-rata nilai transaksi harian dengan kenaikan 106,10% menjadi Rp 19,21 triliun dari Rp 9,32 triliun pada pekan sebelumnya.

Adapun rata-rata volume transaksi harian bursa juga terangkat sebesar 17,65% menjadi 19,68 miliar lembar saham dari 16,73 miliar lembar saham pada pekan sebelumnya

“Kemudian, peningkatan turut dialami oleh rata-rata frekuensi transaksi harian sebesar 6,91% menjadi 1,09 juta kali dari 1,02 juta kali transaksi pada pekan lalu,” tulis Kautsar dalam keterangan resmi, Jumat (24/8).

Berikut 10 saham yang paling banyak dibeli asing:

1. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI)
2. PT Bank Central Asia Tbk (BBCA)
3. PT Bank Mandiri Tbk (BMRI)
4. PT Astra International Tbk (ASII)
5. PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM)
6. PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO)
7. PT United Tractors Tbk (UNTR)
8. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (AMRT)
9. PT Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF)
10. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI)

Berikut 10 saham yang paling banyak dijual asing:

1. PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA)
2. PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR)
3. PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR)
4. PT Tempo Scan Pacific Tbk (TSPC)
5. PT Aspirasi Hidup Indonesia Tbk (ACES)
6. PT Surya Citra Media Tbk (SCMA)
7. PT AKR Corporindo Tbk (AKRA)
8. PT Astra Otoparts Tbk (AUTO)
9. PT Bukalapak.com Tbk (BUKA)
10. PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP)

Project Director Maybank Marathon 2024 Widya Permana mengungkapkan, ada 30.000 orang yang mendaftar untuk ikut Maybank Marathon tahun ini. Namun, panitia harus membatasi jumlah tersebut dengan alasan kenyamanan dan keselamatan pelari.

“Jadi seperti yang disampaikan Pak Tigor (Sekjen PASI-red) kemarin malam, Badan Atletik Dunia mewajibkan panitia penyelenggara lari untuk mengutamakan keselamatan dan kenyamanan pelari. Karena itu, jumlah pelari yang tampil di Maybank Marathon tahun ini kami batasi di angka 13 ribu orang,” ungkap Widya dalam konferensi pers Maybank Marathon 2024 di Bali United Training Center, Gianyar, Bali, Sabtu (24/8/2024).

Widya menambahkan, tahun ini jumlah pelari yang ikut nomor marathon menjadi yang terbanyak dibandingkan event marathon lari lainnya di Indonesia. Total 3.500 pelari yang ambil bagian di nomor marathon dan 6.500 pelari di nomor half marathon serta 3.000 orang di nomor 10K.

“Untuk nomor marathon memang mengalami peningkatan signifikan yaitu 17% dibandingkan tahun lalu sedangkan half marathon juga naik 2,5% dan 10K yang turun dibandingkan tahun lalu,” jelas Widya.

Widya menambahkan, panitia tidak bisa menambah jumlah pelari Maybank Marathon menjadi 20.000 orang atau 30.000 orang. Ini karena badan jalan yang ada di Bali tidak bisa menampung pelari dalam jumlah yang sangat besar.

Presiden Direktur Maybank Indonesia Stefano Ridwan mengatakan, antusiasme para pelari untuk ikut Maybank Marathon terus meningkat setiap tahun. Ini karena Maybank Marathon termasuk 1 dari 52 ajang marathon di dunia yang harus diikuti.

“Ini yang membuat para pelari internasional tertarik untuk tampil di Maybank Marathon. Selain itu, ada values dari Maybank Marathon yang membuat para pelari tidak pernah bosan untuk ikut berlari,” ujar Stefano.

Dia menambahkan, pada Maybank Marathon tahun ini, para pelari tidak hanya berlari tapi juga bisa mengikuti program berkelanjutan. Kata dia, para peserta lari tahun ini juga menyumbang 5.000 bibit mangrove. Ini merupakan bentuk kontribusi para pelari terhadap berkelanjutan.

“Partispasi masyarakat juga sangat luar biasa terhadap Maybank Marathon. Mereka menyiapkan sejumlah kegiatan seperti tari-tarian dan juga anak-anak ikut memberikan semangat kepada para pelari. Bahkan ada pelari yang sudah berkali-kali ikut Maybank Marathon dan mereka tidak pernah bosan,” jelas Stefano.

Maybank Marathon 2024 akan digelar pada 25 Agustus nanti di Gianyar, Bali. Ini merupakan kali ke-13 Maybak Indonesia menggelar lomba lari Maybank Marathon.

Sekjen Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) Tigor Tanjung mengatakan, Maybank Marathon menjadi lomba lari tertua di Indonesia dan satu-satunya yang menyandang gelar elit label road race.

“Untuk bisa menyandang status elit label itu ada sejumlah persyaratan dari badan internasional olahraga atletik yang berkedudukan di Monaco dan itu tidak mudah. Memiliki status elit label itu merupakan hal yang luar biasa. Tanpa komitmen yang besar, tidak mungkin Maybank Marathon bisa meraih status tersebut,” kata Tigor dalam acara Welcoming Dinner Media Maybank Marathon 2024 di Hotel Bali Beach, Jumat (23/8/2024) malam.

Elite label road race merupakan predikat yang diberikan oleh World Athletics atau dahulu bernama International Association of Athletics Federations (IAAF). Mereka adalah badan atletik yang mengatur, mengawasi, dan mensertifikasi penyelenggaraan perlombaan lari marathon di seluruh dunia.

Tigor mengatakan, Maybank Marathon juga selalu menghadirkan pelari internasional. Kehadiran para pelari internasional ini, kata Tigor, diharapkan bisa memacu prestasi atlet nasional khususnya di nomor marathon.

“Seingat saya, Maybank Marathon sudah tiga kali dijadikan ajang kualifikasi bagi atlet yang akan tampil di PON. Jadi mereka yang ingin tampil di PON harus memenuhi batas waktu tertentu di Maybank Marathon. Karena itu, PB PASI memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Maybank Indonesia sebagai penyelenggaran Maybank Marathon,” ujar Tigor.

Project Director Maybank Marathon Widya Permana mengungkapkan, ada perbeedaan Maybank Marathon tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Tahun ini, Maybank Marathon tidak lagi digelar di Bali Safari Park melainkan di Gianyar yang merupakan base camp dari klub sepak bola Bali United.

“Untuk lima tahun ke depan, rute Maybank Marathon dipindah ke Gianyar. Karena itu, perlu sertifikasi lagi dari Badan Atletik Dunia. Pemindahan ini dilakukan demi kenyamanan dan keamanan para pelari,” jelas Widya.

Tahun ini, Maybank Marathon diikuti oleh lebih dari 12.700 peserta dengan peningkatan peserta pada kategori Marathon sebesar 17% menjadi 3.400 orang. Ini merupakan jumlah peserta kategori Marathon terbesar di antara ajang lomba lainnya di Indonesia.

Widya menambahkan, Maybank Marathon 2024 menyiapkan total hadiah Rp2,7 miliar untuk 86 pemenang. Khusus untuk pemecah rekor, Maybank Indonesia juga akan memberikan bonus tambahan.

Hakim di Inggris dan Wales telah diperintahkan untuk mempertimbangkan menunda persidangan para pelaku kejahatan karena kekhawatiran kondisi penjara yang penuh sesak.

Jika hukuman penjara dianggap sebagai kemungkinan hasil dari proses hukum, maka hakim harus mempertimbangkan menjadwal ulang proses persidangan sesingkat mungkin, tetapi tidak lebih dari 10 September, lapor Sky News pada Jumat (23/8).

Menurut laporan, arahan itu dikeluarkan oleh Hakim Green, wakil hakim penanggung jawab senior untuk Inggris dan Wales. Langkah ini diambil karena "tantangan saat ini di penjara kita," berdasarkan laporan Sky News.

Pemberitaan tersebut menambahkan bahwa aksi protes baru-baru ini telah memperburuk situasi yang sudah kritis. Kurang dari satu persen kapasitas sel penjara yang dapat digunakan selama beberapa tahun terakhir.

Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah Inggris bermaksud mengurangi hukuman sejumlah narapidana dan mengosongkan sejumlah ruang penjara. Namun, hal itu tidak akan terjadi hingga 10 September.

Kendati demikian, laporan tersebut menegaskan bahwa arahan itu tidak berlaku bagi narapidana yang dianggap sangat membahayakan masyarakat. Sebuah program khusus juga dilaporkan diluncurkan awal pekan ini, di mana para pelaku kejahatan dapat ditempatkan pada sel di kantor polisi hingga ruang penjara tersedia.

Beberapa tersangka akan dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu sidang mereka, sementara yang lain akan menghadapi kondisi yang lebih ketat, kata Sky News.

1.000 Orang Ditangkap Imbas Kerusuhan

Sebelumnya pada akhir Juli, protes massal meletus di banyak kota di Inggris setelah seorang remaja berusia 17 tahun menyerang anak-anak dengan pisau di sebuah studio tari di Southport. Tiga anak tewas, beberapa anak lainnya dan dua orang dewasa dibawa ke rumah sakit dalam kondisi kritis.

Protes tersebut meningkat menjadi bentrokan dengan polisi dan kerusuhan setelah beredar desas-desus bahwa pelaku adalah seorang pengungsi. Kemudian terungkap bahwa pelaku adalah warga negara Inggris keturunan Rwanda.

"Lebih dari 1.000 orang ditangkap akibat kerusuhan itu," kata Dewan Kepala Kepolisian Nasional kepada Sputnik.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono, berencana mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Rabu, 28 Agustus 2024. Pendaftaran ini dilakukan sehari sebelum batas akhir registrasi pada 29 Agustus.

Ridwan Kamil yakin dirinya masih mendapatkan dukungan dari 12 partai politik atau parpol yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus selepas DPR membatalkan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada Kamis, 22 Agustus kemarin.

“Hidup itu harus optimistis, ya kita lihat saja tanggal 28 Agustus,” kata RK saat ditemui wartawan di sela-sela Kongres ke-26 Partai Amanat Nasional di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta pada Jumat (23/8).

Dari 12 partai yang mendukung Ridwan Kamil - Suswono, sebanyak 10 partai merupakan pemilik kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jakarta. Mereka adalah Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem.

Kemudian Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional, Partai Perindo, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dua partai yang tidak memiliki kursi di DPRD adalah Partai Garuda, Partai Gelora.

DPR membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada menyusul adanya aksi demostrasi di sejumlah wilayah pada Kamis, 22 Agustus kemarin. Dengan pembatalan pengesahan revisi UU Pilkada ini, maka prosedur tahapan Pilkada tahun ini merujuk seluruhnya kepada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan Nomor 70 XXII/2024 yang disahkan pada 20 Agustus.

Putusan MK 60/2024 itu menurunkan ketentuan ambang batas (threshold) parpol atau gabungan partai politik peserta pemilu. Dalam aturan ini, besaran threshold di sebuah daerah pemilihan disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap alias DPT. Semakin besar jumlah DPT di sebuah daerah, maka semakin rendah ambang batasnya.

Melalui putusan MK 60/2024, parpol yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang. Sebagai contoh, PDIP dapat mengusung pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan parpol lain.

Pasal 40 ayat 3 UU Pilkada mengatur setiap parpol atau gabungan parpol harus memperoleh 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Politisi-politisi kondang seperti Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Anies Baswedan yang sebelumnya tidak bisa maju karena tidak mendapat dukungan parpol, kini dimungkinkan memiliki kesempatan maju di Pilkada Jakarta.

Dampak putusan ini tak hanya akan terjadi di Pilkada Jakarta, namun juga wilayah lain seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten dan Jawa Timur.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai positif sikap masyarakat yang melangsungkan aksi demonstrasi atas penolakan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada pada Kamis, 22 Agustus kemarin.

Jokowi menganggap aksi unjuk rasa yang terjadi di sejumlah daerah di Tanah Air itu merupakan bentuk penyaluran aspirasi publik yang progresif. Sikap protes terhadap upaya DPR dan pemerintah untuk merevisi UU Pilkada juga ramai disuarakan oleh para warganet di beragam platform media sosial.

“Baik, itu baik. Itu penyampaian aspirasi dari rakyat, sangat baik,” kata Jokowi kepada wartawan sesuai menghadiri Kongres ke-26 Partai Amanat Nasional di Grand Ballroom Hotel Kempinski Jakarta pada Jumat (23/8).

Sejumlah elemen masyarakat yang terdiri dari akademisi, mahasiswa, aktivis 98, hingga buruh menggelar demonstrasi menyusul upaya revisi UU Pilkada yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024.

Selain digelar secara terpusat di Gedung DPR Senayan Jakarta, demo Kamis, 22 Agustus kemarin juga digelar di berbagai lokasi dan wilayah di Indonesia. Di antaranya di Yogyakarta, Semarang, Malang, Bandung, Surabaya, hingga Bali.

Demonstrasi besar-besaran yang memprotes langkah DPR untuk mengabaikan putusan MK itu membuat parlemen membatalkan pengesahan revisi UU Pilkada pada Kamis kemarin.

Rencana revisi UU Pilkada punya tujuan untuk menganulir Putusan MK Nomor 60 dan Nomor 70/PUU-XXII/2024 pada 20 Agustus 2024. Dua poin dalam revisi UU Pilkada yakni syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah.

MK menurunkan syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengusulkan calon di Pilkada 2024. Melalui putusan MK, partai politik yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang.

Namun, revisi UU Pilkada mementahkan putusan MK. Selain itu, revisi UU Pilkada juga menganulir putusan MK yang menyebutkan usia minimal saat penetapan calon kepala daerah. Baleg DPR malah menggunakan menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang mengatur batas minimum usia calon kepala daerah saat pelantikan.

Keputusan Baleg untuk merujuk Putusan MA dalam revisi UU Pilkada mendapat sambutan positif dari Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas. Dia mengatakan bahwa pemerintah menghargai dan memilih untuk mengikuti keputusan yang telah dibuat oleh DPR.

"Ini kan usulan dari DPR, maka pemerintah ikut saja kesepakatan di parlemen. Karena sebagai bahan penghargaan, maka kalau bisa bulat memutuskan kami ikut saja," kata Supratman dalam rapat Baleg DPR pada Rabu (21/8).

Putusan MK menjadi perbincangan dan sorotan publik karena bersinggungan dengan rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada tahun ini. Sebaliknya, revisi UU Pilkada mengembalikan peluang Kaesang maju sebagai calon kepala daerah.

Ketua Federal Reserve atau The Fed, Jerome Powell, memperkuat pernyataan akan menurunkan suku bunga. Namun demikian, dia menolak memberikan kisi-kisi mengenai waktu dan besar suku bunga yang akan dipangkas.

"Sudah tiba saatnya kebijakan disesuaikan," kata pemimpin bank sentral tersebut dalam pidato utamanya yang sangat ditunggu-tunggu pada pertemuan tahunan The Fed di Jackson Hole Wyoming, Kamis (23/8) waktu setempat.

Dia mengatakan, arah perjalanan suku bunga sudah jelas. Sementara waktu serta kecepatan pemangkasan suku bunga akan bergantung pada data yang masuk, prospek yang berkembang, dan keseimbangan risiko.

Powell telah melakukan tinjauan kembali penyebab inflasi yang sebelumnya mendorong Bank Sentral AS untuk menaikkan suku bunga secara agresif sebanyak 11 kali dari Maret 2022 hingga Juli 2023. Berdasarkan tinjauan tersebut, dia telah mencatat kemajuan inflasi. Dengan demikian, The Fed dapat mengalihkan fokusnya untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap berada di jalur yang dapat menyediakan lapangan kerja.

"Inflasi telah menurun secara signifikan. Pasar tenaga kerja tidak lagi terlalu panas, dan kondisinya sekarang tidak seketat sebelum pandemi,” kata Powell.

Ia berjanji The Fed akan melakukan apa pun yang mereka bisa untuk memastikan pasar tenaga kerja tetap kuat dan kemajuan dalam inflasi terus berlanjut.

Reaksi Pasar

Indeks saham langsung naik saat Powell mulai berbicara, sementara imbal hasil Treasury turun tajam. Para pedagang memperkirakan peluang 100% untuk penurunan suku bungan setidaknya seperempat poin persentase pada September, menurut FedWatch dari CME Group.

“Ini adalah pidato perpisahan Ketua Powell yang pada dasarnya membalik halaman, dengan mengatakan misinya, yang telah difokuskan pada inflasi selama dua tahun terakhir, telah berhasil,” kata ekonom Paul McCulley, mantan direktur pelaksana Pimco, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu (24/8).

Pidato tersebut disampaikan saat tingkat inflasi terus menerus kembali ke target Fed sebesar 2% meskipun masih belum mencapai titik tersebut. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran meningkat lebih tinggi, terakhir kali sebesar 4,3%, yang bisa memicu indikator resesi.

Namun, Powell menyanggah kenaikan pengangguran cenderung disebabkan peningkatan PHK atau kemerosotan umum di pasar tenaga kerja. Menurutnya tingkat pengangguran lebih disebabkan karena banyak individu yang memasuki dunia kerja dan laju perekrutan yang lebih lambat,

“Tujuan kami adalah memulihkan stabilitas harga sambil mempertahankan pasar tenaga kerja yang kuat, menghindari peningkatan tajam pengangguran yang menjadi ciri episode disinflasi sebelumnya ketika ekspektasi inflasi kurang terjangkar dengan baik,” katanya.

Pasar memperkirakan Fed akan mulai memangkas suku bunga pada September. Risalah rapat komite pasar terbuka bulan Juli, yang dirilis hari Rabu, mencatat "sebagian besar" pejabat percaya bahwa pemangkasan suku bunga September akan tepat selama tidak ada kejutan data.

"Ia cukup dovish. Ia membeli opsi untuk melakukan apa pun yang perlu dilakukannya bulan depan, yang jelas merupakan pelonggaran," kata Joseph LaVorgna, kepala ekonom di SMBC Nikko Securities.

"Saya tidak berpikir standar untuk 50 [basis poin] terlalu tinggi," ujarnya lagi.

Selain menilai keadaan terkini, Powell meluangkan waktu yang cukup lama dalam pidatonya untuk mengevaluasi apa yang menyebabkan lonjakan inflasi — mencapai level tertinggi dalam lebih dari 40 tahun — serta respons kebijakan Fed dan mengapa tekanan harga telah mereda tanpa resesi.

KPU atau Komisi Pemilihan Umum memastikan bahwa akan mengikuti putusan MK alias Mahkamah Konstitusi terkait aturan Pilkada, termasuk jika ada permintaan untuk menyimpang baik dari DPR maupun pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin serta Anggota KPU August Mellaz dan Yulianto Sudrajat saat audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil yakni Jaga Pemilu, Netgrit, Perludem, JPPR, LIMA, PSHK, Migrant Care.

Berikut pernyataan KPU:

• Putusan MK akan diikuti seluruhnya baik pertimbangan hukum maupun amar putusan yakni:

1. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas alias threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik
2. Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mempertegas syarat batas usia pencalonan kepala daerah harus terpenuhi pada saat pendaftaran

• KPU akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan teknis bagi KPU daerah untuk melakukan pengumuman pendaftaran Paslon pada 24 - 26 Agustus dengan berpedoman Putusan MK 60 maupun 70/2024 secara menyeluruh merujuk pertimbangan hukum maupun amar Putusan MK dimaksud.
• Syarat usia calon akan dihitung pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU yakni 22 September sesuai pertimbangan hukum Putusan MK 70/2024.
• Ambang batas pencalonan pilkada adalah sesuai amar Putusan MK No.60/2024
• Kalau ada keinginan dan permintaan DPR ataupun Pemerintah untuk menyimpangi Putusan MK dan menghendaki Putusan MA sebagai rujukan pengaturan syarat usia, maka KPU akan tetap mengikuti Putusan MK secara menyeluruh.

Sebelumnya, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan, sikap instansi tidak berubah sejak putusan MK terkait Pilkada pada Selasa (20/8). Ia menyampaikan, saat itu KPU menegaskan akan melaksanakan putusan MK.

“Kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draf Peraturan KPU atau PKPU yang kami kirimkan ke komisi II DPR pada 21 Agustus,” kata dia saat konferensi pers, Kamis malam (22/8).

KPU mengirimkan surat ke DPR dalam rangka konsultasi putusan MK. Hal ini merupakan bagian dari langkah lanjutan atas putusan MK.

“Kami melakukan langkah tertib prosedur yaitu melakukan konsultasi di komisi II DPR. Sebab dulu, karena satu dan lain hal, kami tidak bisa melakukannya, sehingga dinyatakan melanggar dan diberikan sanksi peringatan keras level terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu alias DKPP,” kata dia.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU.

Oleh karena itu, instansi akan berkonsultasi dengan DPR selama satu sampai dua hari ke depan. Ia memastikan, akan ada peraturan terkait Pilkada yang memasukkan materi putusan MK pada saat pendaftaran calon kepala daerah selama 27 – 29 Agustus.

KPU atau Komisi Pemilihan Umum memastikan bahwa akan mengikuti putusan MK alias Mahkamah Konstitusi terkait aturan Pilkada, termasuk jika ada permintaan untuk menyimpang baik dari DPR maupun pemerintah.

Hal itu disampaikan oleh Ketua KPU Mochammad Afifuddin serta Anggota KPU August Mellaz dan Yulianto Sudrajat saat audiensi dengan Koalisi Masyarakat Sipil yakni Jaga Pemilu, Netgrit, Perludem, JPPR, LIMA, PSHK, Migrant Care.

Berikut pernyataan KPU:

• Putusan MK akan diikuti seluruhnya baik pertimbangan hukum maupun amar putusan yakni:

1. Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang melonggarkan ambang batas alias threshold pencalonan kepala daerah untuk semua partai politik
2. Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024 yang mempertegas syarat batas usia pencalonan kepala daerah harus terpenuhi pada saat pendaftaran

• KPU akan menerbitkan surat edaran sebagai panduan teknis bagi KPU daerah untuk melakukan pengumuman pendaftaran Paslon pada 24 - 26 Agustus dengan berpedoman Putusan MK 60 maupun 70/2024 secara menyeluruh merujuk pertimbangan hukum maupun amar Putusan MK dimaksud.
• Syarat usia calon akan dihitung pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU yakni 22 September sesuai pertimbangan hukum Putusan MK 70/2024.
• Ambang batas pencalonan pilkada adalah sesuai amar Putusan MK No.60/2024
• Kalau ada keinginan dan permintaan DPR ataupun Pemerintah untuk menyimpangi Putusan MK dan menghendaki Putusan MA sebagai rujukan pengaturan syarat usia, maka KPU akan tetap mengikuti Putusan MK secara menyeluruh.

Sebelumnya, Ketua KPU Mochammad Afifuddin menyampaikan, sikap instansi tidak berubah sejak putusan MK terkait Pilkada pada Selasa (20/8). Ia menyampaikan, saat itu KPU menegaskan akan melaksanakan putusan MK.

“Kami juga sudah menyiapkan adaptasi atau mengambil substansi putusan yang kemudian kami normakan dalam draf Peraturan KPU atau PKPU yang kami kirimkan ke komisi II DPR pada 21 Agustus,” kata dia saat konferensi pers, Kamis malam (22/8).

KPU mengirimkan surat ke DPR dalam rangka konsultasi putusan MK. Hal ini merupakan bagian dari langkah lanjutan atas putusan MK.

“Kami melakukan langkah tertib prosedur yaitu melakukan konsultasi di komisi II DPR. Sebab dulu, karena satu dan lain hal, kami tidak bisa melakukannya, sehingga dinyatakan melanggar dan diberikan sanksi peringatan keras level terakhir oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu alias DKPP,” kata dia.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 92/PUU-XIV/2016, KPU wajib berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah sebelum menerbitkan PKPU.

Oleh karena itu, instansi akan berkonsultasi dengan DPR selama satu sampai dua hari ke depan. Ia memastikan, akan ada peraturan terkait Pilkada yang memasukkan materi putusan MK pada saat pendaftaran calon kepala daerah selama 27 – 29 Agustus.