Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyindir kondisi politik yang memanas dengan ramainya aksi demonstrasi yang berlangsung hari ini, Kamis (22/8).

Ia manyampaikannya dengan melempar guyonan saat memberikan sambutan di acara Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (Gencarkan) Literasi dan Inklusi Keuangan Masyarakat Indonesia yang digelar Otoritas Jasa Keuangan di JiExpo Kemayoran, Jakarta.

Awalnya, Airlangga berpantun di depan audiensi pelajar yang menghadiri acara OJK tersebut. “Karena ada pelajar saya baca pantun. Ikan hiu berenang ke Banjar. I love you para pelajar,” katanya.

Pantunnya lalu disambut meriah oleh para pelajar yang hadir. Melihat respons meriah tersebut, Airlangga justru berguyon tersirat menyindir kondisi politik yang memanas karena banyak demo yang berlangsung hari ini.

“Jadi di sini memang lebih enak dari yang di luar sana, Pak” ujar Airlangga sambil tersenyum mengarah kepada Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar yang juga hadir dalam kesempatan tersebut.

Sebelum Airlangga menyatakan hal tersebut, Mahendra yang memberikan sambutan lebih dahulu juga tersirat memberikan guyonan yang sama.

Ia mengutarakannya setelah melihat respons pelajar yang ramai saat ia memberikan sambutan. “Jauh lebih meriah di dalam sini daripada di luar sana,” kata Mahendra.

Aksi demonstrasi berlangsung di sejumlah titik Jakarta, seperti di depan Gedung DPR dan Mahkamah Konstitusi. Demo peringatan darurat yang menolak revisi Undang-Undang Pilkada itu juga dilakukan di sejumlah daerah seperti Bandung dan Semarang.

Dari berbagai undangan aksi, sebagian besar demonstrasi akan digelar sejak pukul 09.00 WIB. Demo di DPR hari ini bertepatan dengan rapat paripurna DPR untuk mengesahkan RUU Pilkada menjadi UU namun ditunda karena anggota yang hadir tidak kuorum.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menyinggung pidato Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia yang menyebut istilah Raja Jawa. Presiden ke-5 RI itu mengatakan, pidato Bahlil itu ia ketahui melalui sebuah media cetak.

Mega bercerita, saat ingin sarapan pagi hari ini, ia tertawa lantaran kabar Bahlil yang menyinggung perihal 'Raja Jawa' tersebut. Pidato itu disampaikan Bahlil dalam pidato pertamanya usai ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Golkar.

"Makanya, saya kan langsung sambil sarapan ketawa. Ih bilang ada Raja Jawa. Terus aku mikir, aku mau kenalan juga deh sama Raja Jawanya," kata Megawati sambil tertawa, di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Mega mengaku heran dengan istilah yang dilontarkan Bahlil. Pasalnya, sepengetahuan Mega, Menteri ESDM itu bukanlah berasal dari Jawa. Bahlil merupakan menteri di Kabinet Indonesia Maju yang lahir di Maluku.

"Wih, dia ngomong Raja Jawa kan? Terus, ih maksud saya gini, kayak-kayak dia ngerti artinya Raja Jawa gitu,” kata Mega.

Sebelumnya, Musyawarah Nasional (Munas) XI Partai Golkar resmi memutuskan Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar periode 2024-2029. Usai terpilih, Bahlil berpidato mengingatkan para kader Golkar agar tak bermain-main dengan Raja Jawa.

"Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main celaka kita, saya mau kasih tahu saja jangan coba-coba main-main barang ini," kata Bahlil di Sidang Munas XI Partai Golkar, Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (21/8).

Bahlil enggan mengungkapkan siapa Raja Jawa yang dimaksud. Namun ia mengklaim sosok Raja Jawa yang ia maksud sudah dikenal luas oleh masyarakat.

Adapun Megawati hari ini mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024. Dari 169 calon Kepala Daerah itu terdiri dari 6 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur, 151 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati, serta 12 bakal calon walikota dan bakal calon wakil walikota.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menargetkan total volume 850 ribu kontrak sampai dengan satu juta kontrak pada perdagangan instrumen Single Stock Futures (SSF) di tahun 2025.

Single Stock Futures (SSF) merupakan produk derivatif berupa kontrak atau perjanjian yang nilai atau peluang keuntungannya terkait dengan kinerja aset lain. SSF menggunakan underlying saham konstituen Indeks LQ45, dengan satuan kontrak sebanyak 100 saham.

Aset dasar atau underlying asset SSF terdiri atas lima saham dari konstituen LQ45. Kelima saham tersebut adalah PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI), PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM), PT Astra International Tbk (ASII), dan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA).

Kepala Divisi Pengembangan Bisnis I BEI, Firza Rizqi Putra, mengatakan bahwa tahun depan BEI akan terus aktif melakukan sosialisasi setelah para investor memahami risiko dan keuntungan dari instrumen derivatif tersebut.

“Maka untuk target tahun ini adalah lebih kepada pengenalan dari produk derivatif kepada investor pasar modal dan melakukan edukasi dan sosialisasi,” kata Firza dalam edukasi wartawan secara virtual, Kamis (22/8).

SSF juga merupakan perjanjian atau kontrak antara duabelah pihak untuk menjual atau membeli suatu saham dengan harga yang disepakati sebelumnya dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Terdapat dua jenis kontrak dalam SSF:

1. Kontrak Long (Beli)

Dalam kontrak ini, investor SSF akan mendapatkan keuntungan apabila harga saham pada saat jatuh tempo kontrak naik. Hal ini karena investor telah mengunci harga pembelian yang lebih rendah dibandingkan harga di pasar yang lebih tinggi.

2. Kontrak Short (Jual)

Pada kontrak ini, investor SSF akan mendapatkan keuntungan apabila harga spot turun. Hal ini karena investor telah mengunci harga jual yang lebih tinggi dibandingkan harga di pasar yang lebih rendah.

Firza mengatakan manfaat dari SSF ini memberikan investor peluang untuk melindungi nilai portofolio dan meraup keuntungan ketika pasar sedang dalam kondisi bearish atau turun. Selain itu, SSF memungkinkan investor untuk memperoleh saham hanya dengan membayar margin awal, namun tetap memperoleh keuntungan setara dengan membeli saham.

Direktur Pengembangan BEI Jeffrey Hendrik menambahkan, SSF merupakan pelengkap produk derivatif yang sudah dimiliki bursa. Dengan demikian, Jeffrey mengingatkan bahwa meskipun investor telah mengetahui celah potensi keuntungannya, tetapi harus tetap berhati-hati terhadap risikonya.

Ia pun berharap investor bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan perlu memahami karakteristik produk SSF. Hal itu termasuk risiko hingga strategi yang tepat, baik saat ekspektasi terhadap aset dasar SSF naik maupun turun. “Sehingga investor bisa mendapatkan keuntungan yang optimal tetapi tetap selalu rasional dalam mengambil keputusan,” ujar Jeffrey.

Perbandingan Saham dengan SSF (Dok. BEI)

Peluncuran SSF Sempat Tertunda

Produk SSF awalnya dijadwalkan akan meluncur pada kuartal I 2024, namun tertunda sebab BEI masih menunggu momentum pasar yang tepat. Akan tetapi, Jeffrey menyebut bahwa kondisi pasar, baik secara global maupun di bursa, telah menunjukkan tanda-tanda perubahan yang mengarah ke tren bullish atau naik.

Alasan lainnya adalah kesiapan anggota bursa derivatif. Saat ini, ia mengatakan sudah ada satu anggota bursa derivatif, yaitu Bina Artha Sekuritas, yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan perdagangan produk-produk derivatif. Selain itu, ada tiga sekuritas lain yang sedang dalam proses untuk menjadi anggota bursa derivatif.

“Harusnya sudah sangat dekat untuk siap diberikan izin oleh bursa karena kesiapan sistem maupun administrasinya sudah ada di tahap final,” kata Jeffrey.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan 169 bakal calon kepala daerah yang diusung di Pilkada Serentak 2024 pada Kamis (22/8).. Dari 169 calon Kepala Daerah itu terdiri dari 6 bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur.

Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan selain calon gubernur dan wakil gubernur, terdapat 151 bakal calon bupati dan bakal calon wakil bupati. Juga ada 12 bakal calon walikota dan bakal calon wakil walikota.

Pengumuman nama-nama yang diusung, dibacakan di hadapan jajaran pengurus DPP. Mereka adalah Bendahara Umum Olly Dondokambey, Wasekjen Yoseph Aryo Adhie Darmo dan Adian Napitupulu, serta jajaran Ketua DPP PDIP diantaranya Djarot Saiful Hidayat, Deddy Sitorus, Komarudin Watubun, Said Abdullah, Rano Karno, Sri Rahayu, Ribka Tjiptaning, Nusyirwan Soedjono.

Terlihat hadir pula putra Megawati yang juga Ketua DPP PDIP bidang Ekonomi Kreatif, Prananda Prabowo. Pakar Hukum Tata Negara yang juga Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD juga tampak hadir dalam acara tersebut.

Setelah dibacakan, Megawati langsung menyerahkan Surat Keputusan PDIP pada para kandidat yang diusung. “Untuk Jakarta masih menunggu pengumuman dari Ibu Ketua Umum,” kata Hasto.

Berkut daftar calon gubernur-wakil gubernur yang diusung PDIP:

1. Provinsi Kepulauan Riau: Muhammad Rudi - H. Aunur Rafiq
2. Provinsi Jambi: Al Haris - Abdullah Sani
3. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Hidayat Arsani - Heliana
4. Provinsi Bali: Wayan Koster - I Nyoman Giri Prasta
5. Provinsi Papua Tengah: Meki Nawipa - Deinas Geley
6. Provinsi Papua Selatan: Apolo Safanto - Paskalis Imagawa

Demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Bandung, Jabar, Kamis (22/8) memanas. Massa mulai membakar pembatas jalan dan melempar benda-benda tumpul ke dalam pagar.

Disiarkan dalam Metro TV, massa awalnya berorasi menyampaikan penolakan UU Pilkada. Namun, belakangan suasana memanas dan diwarnai aksi menggoyangkan pagar, pembakaran pembatas jalan dan pelemparan telur hingga batu.

Tak terlihat pula aparat keamanan di depan pagar DPRD Jawa Barat. Sedangkan pintu gerbang kantor dewan dalam posisi terkunci.

Demonstrasi digelar oleh berbagai kelompok mahasiswa, salah satunya mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB). Dalam unggahan Instagram Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB, mereka menggelar longmarch dari kampus ke DPRD Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Bandung.

Setelah itu, terlihat mahasiswa membentuk lingkaran dan di tengahnya orator menyampaikan aspirasinya. Orator demo tersebut terus berganti. Namun belakangan situasi mulai memanas sehingga mahasiswa melempari telur.

Demo di Semarang Juga Memanas

Demonstrasi menolak revisi UU Pilkada tak hanya terjadi di Bandung. Demonstrasi mahasiswa juga terjadi di sejumlah kota, salah satunya Semarang, Jawa Tengah.

Aksi mahasiswa pada awalnya berjalan kondusif dan dijaga oleh 750 personil pengamanan gabungan dari berbagai kesatuan. Di pertengahan aksi, mahasiswa beralih ke pintu belakang DPRD Provinsi Jawa Tengah yang tidak terjaga.

Massa yang masuk dari belakang memaksa masuk ke area gedung DPRD. Aksi ini dibalas polisi dengan menembakkan gas air mata yang membuat rombongan mahasiswa terpecah.

Sejumlah massa aksi demo menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau RUU Pilkada merangsek memasuki gedung DPR pada Kamis (22/8). Mereka masuk melalui salah satu pagar DPR yang dijebol dan berorasi di tengah taman DPR.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, mereka menggunakan jaket bertuliskan alumni UI. Para pendemo menolak pengesahan RUU Pilkada oleh DPR yang melangkahi keputusan Mahkamah Konstitusi.

Presidium Forum Alumni Kampus Seluruh Indonesia Juju Purwantoro mengatakan, telah bernegosiasi dengan pihak Kepolisian untuk dapat menemui anggota DPR. Menurutnya, demonstrasi hari ini, Kamis (22/8) merupakan langkah terakhir untuk melakukan audiensi dengan para legislator.

Juju berkomitmen untuk menunggu di depan DPR bersama masa. Ia menilai penundaan sidang paripurna merupakan siasat para Anggota DPR untuk mengesahkan Revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

"Anggita DPR itu licik. Mereka bisa saja mensahkan RUU Pilkada pukul 01.00 atau 02.00 dini hari nanti. Kami tidak mau lagi kecolongan seperti undang-undang sebelumnya," kata Juju di Taman DPR, Kamis (22/8).

Juju mengklaim, telah menyurati DPR untuk melakukan audiensi selama dua kali belum lama ini. Namun, surat tersebut tidak diindahkan para legislator.

Juju mengaku membawa masa yang juga alumni dari beberapa perguruan tinggi negeri, seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Padjadjaran, dan Institut Teknologi Bandung.

Pihak kepolisian yang bertugas mengaku akan menyampaikan permohonan audiensi tersebut dengan legislator yang masih berdiam di DPR. "Prinsipnya permintaan ini akan kami sampaikan, tapi kami tidak tahu apakah masih ada anggota DPR di dalam atau tidak," ujar petugas tersebut.

Aksi demo mulai memanas sejak siang. Massa membakar ban, melempari botol hingga batu ke arah polisi, dan menjebol pagar DPR.

Hingga pukul 15.30 WIB, belum ada gas air mata yang dilemparkan kepolisian. Namun, polisi sudah menyiapkan dua pistol gas air mata.

Ribuan demonstran memenuhi seluruh ruas jalan di depan gedung DPR. Massa terdiri dari berbagai lapisan masyarakat mulai dari mahasiswa, buruh, politisi, hingga selebritis dan komika ikut dalam aksi menolak revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menganulir putusan MK.

Komedian Adjis Doa Ibu mengatakan, hadir pada demonstrasi hari ini bersama komunitas Stand Up Indonesia. Tujuan utama kehadirannya dalam aksi tersebut mengawal putusan MK mengenai syarat pencalonan kepala daerah.

"Kami datang membuktikan kami tidak hanya tertawa saja, tapi juga memeriksa pekerjaan para anggota DPR. Kami datang untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini penting, " kata Ajis di depan Gedung DPR, Kamis (22/8).

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada. Revisi UU Pilkada ini menganulir putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang menetapkan syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah.

Pembahasan revisi UU Pilkada di DPR ini menuai kecaman hingga membuat masyarakat umum, mahasiswa dan buruh turun ke jalan. Dua poin dalam revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK yakni syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah.

MK menurunkan syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengusulkan calon di Pilkada 2024. Melalui putusan MK, partai politik yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang. Namun, revisi UU Pilkada mementahkan putusan MK.

Selain itu, revisi UU Pilkada juga menganulir putusan MK yang menyebutkan usia minimal saat penetapan calon kepala daerah. Baleg DPR malah menggunakan menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang mengatur batas minimum usia calon kepala daerah saat pelantikan.

Putusan MK menjadi perbincangan dan sorotan publik karena bersinggungan dengan rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada tahun ini. Sebaliknya, revisi UU Pilkada mengembalikan peluang Kaesang maju sebagai calon kepala daerah.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika bersiap mengambil langkah hukum dan memblokir aplikasi Bigo Live terkait konten judi online dan pornografi.

“Apabila pihak Bigo Live tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan judi online dan pornografi ini, maka kami akan mengambil langkah hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terbatas pada pemblokiran aplikasi,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di kantornya, Jakarta, Kamis (22/8).

Kementerian telah mengirimkan surat teguran kedua kepada PT Bigo Technology Indonesia pada Rabu (21/8). Kominfo menegaskan bahwa PT Bigo Technology Indonesia wajib segera menghapus seluruh konten negatif, termasuk judi online dan pornografi.

“Bigo Live juga wajib meningkatkan sistem moderasi untuk mencegah munculnya kembali konten negatif di masa mendatang,” ujar Budi Arie.

Berdasarkan hasil patroli siber yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo selama 26 Mei hingga 8 Agustus, terdapat 121 akun terkait konten judi online di aplikasi Bigo Live. Selain itu, ada 32 akun terkait konten pornografi berdasarkan hasil patroli siber selama 15 - 18 Agustus.

Kementerian Kominfo sudah dua kali mengirimkan surat teguran kepada Bigo Live atau PT Bigo Technology Indonesia, yakni pada 16 Juli dan 21 Agustus. “Kami masih menemukan konten ilegal pada platform Bigo Live,” kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi.

Amnesty International Indonesia meminta pemerintah menghindari penggunaan kekerasan berlebihan dalam menanggapi gelombang aksi demonstrasi menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada. Aksi bertema Peringatan Darurat ini berlangsung di sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Makassar, sejak pagi tadi, Kamis (22/8).

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan penggunaan gas air mata, meriam air, maupun tongkat secara serampangan sering dilakukan oleh aparat dalam menanggapi protes damai. 'Hal ini tidak boleh terulang," katanya dalam keterangan tertulis.

Siapapun berhak mengutarakan pandangannya secara damai terhadap situasi negara ini. "Protes terhadap kebijakan negara atau perilaku elite politik adalah hal yang wajar, sah, dan dijamin dalam hukum hak asasi manusia (HAM) internasional,' ucapnya.

Dalam sejarahnya, Usman menyebut, aksi protes memainkan perang penting dalam memastikan HAM terus ditegakkan. Contohnya, aksi Reformasi di Korupsi pada 2019 yang memprotes Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). "Akibat protes ini, DPR menunda pengesahannya," ucapnya.

Hukum internasional juga mewajibkan setiap negara untuk menghormati prinsip dasar HAM seperti kebebasan berekspresi dan berserikat. Ruang sipil yang bebas, tanpa ancaman, Usman menyebut, mendorong askes terhadap keadilan.

Aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung DPR, Jakarta, mulai memanas sekitar pukul 14.00 WIB. Massa berhasil menjebol salah satu pagar Gedung DPR.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, massa awalnya melemparkan botol ke arah gedung DPR. Sebagian membakar ban sehingga terlihat kepulan asap di pintu masuk Gedung Perlemen.

Aksi Peringatan Darurat

Seruan Peringatan Darurat menggema di media sosial sejak kemarin. Aksi ini muncul setelah DPR membatalkan putusan Mahkamah Konstitus (MK) tentang syarat ambang batas suara pada Rapat Baleg 21 Agustus.

Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati revisi Undang-Undang Pilkada yang menganulir putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024soal syarat baru dalam pengajuan calon kepala daerah.

Pembahasan revisi UU Pilkada di DPR ini menuai kecaman hingga membuat masyarakat umum, mahasiswa dan buruh turun ke jalan. Dua poin dalam revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK yakni syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah.

MK menurunkan syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik yang akan mengusulkan calon di Pilkada 2024. Partai politik yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang.

Namun, revisi UU Pilkada mementahkan putusan MK. Selain itu, revisi UU Pilkada juga menganulir putusan MK yang menyebutkan usia minimal saat penetapan calon kepala daerah.

Baleg DPR malah menggunakan menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang mengatur batas minimum usia calon kepala daerah saat pelantikan.

Putusan MK menjadi perbincangan dan sorotan publik karena bersinggungan dengan rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada tahun ini. Sebaliknya, revisi UU Pilkada mengembalikan peluang Kaesang maju sebagai calon kepala daerah.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri menegaskan keputusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Pernyataan Megawati ini usai pengumuman calon yang akan diusung di Pilkada 2024.

"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Final. Final. Kalau kerennya kan, final and binding," kata Megawati di Kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).

Presiden ke-5 RI itu mengatakan putusan MK tak dapat ditentang dengan pasal lainnya.

"Saya enggak mau salah aturan. Hehe hihi, gila. Jadi apa amanat ini? Tidak bisa ditafsirkan lain. Karena itulah mengingkari keputusan MK, sama saja artinya dengan pelanggaran konstitusi," kata Megawati.

Pernyataan Megawati ini di tengah demonstrasi memprotes revisi UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) - yang merupakan satu-satunya lembaga penafsir konstitusi negara.

Revisi UU Pilkada ini digugat karena menganulir Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diumumkan pada 20 Agustus 2024. Terdapat dua poin dalam revisi UU Pilkada yang menganulir putusan MK, yakni syarat pencalonan dalam pengajuan calon kepala daerah dan batas usia kepala daerah.

Pada Putusan MK Nomor 60, syarat jumlah suara bagi partai politik dan gabungan partai politik di Pilkada 2024 berkurang dibandingkan aturan lama. Melalui putusan MK, partai politik yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon kembali mendapatkan peluang.

Dengan putusan MK, PDIP yang sebelumnya kehilangan kesempatan mengusung calon di Jakarta kembali mendapatkan peluang. Sebelumnya PDIP yang memiliki 15 kursi di DPRD tak lagi memiliki kawan untuk berkoalisi.

Namun, revisi UU Pilkada mementahkan putusan MK dengan mengembalikan pada aturan lama.

Selain itu, revisi UU Pilkada juga menganulir putusan MK yang menyebutkan usia minimal saat penetapan calon kepala daerah. Baleg DPR malah menggunakan menggunakan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 23P/HUM/2024 yang mengatur batas minimum usia calon kepala daerah saat pelantikan.

Putusan MK menjadi perbincangan dan sorotan publik karena bersinggungan dengan rencana putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep untuk maju dalam Pilkada tahun ini. Sebaliknya, revisi UU Pilkada mengembalikan peluang Kaesang maju sebagai calon kepala daerah.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mempertanyakan alasan banyak permintaan datang padanya untuk mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024. Hal itu disampaikan Megawati usai pembacaan nama-nama calon kepala daerah yang diusung PDI Perjuangan gelombang kedua di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Kamis (22/8).

Awalnya, Mega bercerita ada banyak orang yang membicarakan siapa yang akan didukung PDI Perjuangan pada Pilkada Jakarta. Lalu ia mengaku kaget lantaran ada sekelompok orang mengenakan baju berwarna merah-hitam memasang spanduk untuk mendukung Anies.

"'Kan tadi di depan itu aku kaget toh, ya, ada baju merah hitam, tetapi pasang spanduknya suruh gotong Pak Anies ya? Ya, toh, siapa yang tidak lihat? Aku saja lihat kok," ujar Megawati.

Ia kemudian menanyakan terkait dengan kelompok tersebut kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Mega kemudian mendapat penjelasan bahwa satgas tersebut ingin mendukung Anies pada Pilkada Jakarta.

Mendengar penjelasan Komarudin, Mega mengaku memberi jawaban spontan. "Eh aku bilang enak saja ya, ngapain saya disuruh dukung Pak Anies?" ujar Mega.

Megawati pun menanyakan apakah mantan Gubernur DKI Jakarta itu mau bergabung sebagai kader partai berlambang banteng moncong putih. Menurut Mega bila ingin serius ingin diusung oleh PDIP, Anies harus mau menuruti kehendak partai.

“Kalau mau PDI Perjuangan, jangan kayak begitu dong, ya. Mau tidak nurut ya?" ucap presiden kelima RI. "Iya dong," ujar Mega melanjutkan. Pernyataan Mega itu kemudian diikuti oleh tepuh tangan seluruh kader partai yang hadir.

Selain itu, Ia juga mengaku bingung apabila seseorang ingin mendapat dukungan dengan cara yang mudah. Menurut Mega, PDIP merupakan partai yang suaranya sangat ditunggu untuk bisa mengusung calon lain di Pilkada Jakarta.

"Kamu ke mana ya, kemarin sore ya? Lah, iyalah, mbok jangan gitu dong," pungkas dia.

Sebelumnya, Selasa (20/8), Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan bahwa Anies Baswedan berpeluang diusung di Pilkada Jakarta 2024 apabila menjadi kader PDI Perjuangan. Adapun kemungkinan untuk mengusung Anies terbuka usai Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah ambang batas (threshold) pilkada yang membuat PDI Perjuangan bisa mengusung pasangan calon sendiri.

Di sisi lain, Komarudin mengatakan meski nama Anies masuk dalam daftar calon, namun PDIP akan memprioritaskan kader sendiri terlebih dahulu untuk diusung pada pilkada. Sejumlah nama yang kini telah disiapkan untuk maju di Jakarta adalah Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Djarot Saiful Hidayat.

Nama lain yang turut masuk dalam daftar calon yang tengah disiapkan PDIP untuk Pilkada Jakarta adalah Eriko Sotarduga dan Masinton Pasaribu.

"Kami masih punya kader, ada Ahok, ada Djarot, ada Eriko, ada Masinton. 'Kan itu kader-kader partai semua. Tinggal kami lihat siapa yang kira-kira ditugaskan, Ibu Ketua Umum tugaskan untuk dipilih oleh rakyat DKI Jakarta," ungkap Komarudin.

Selain itu, menurut dia, kewenangan memutuskan calon kepala daerah ada di tangan Megawati. Hak prerogatif itu sudah disepakati oleh partai.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid turut hadir dalam aksi unjuk rasa di Mahkamah Konstitusi atau MK hari ini, Kamis (22/8). Dalam orasinya, Usman menjelaskan enam dosa yang dilakukan Presiden Joko Widodo.

“Yang pertama, menghilangkan melemahkan dan menghancurkan ruang publik untuk kritik dan protes.?” kata Usman di Gedung MK, Jakarta, Kamis (22/8).

Kedua, Usman bilang Jokowi melemahkan bahkan memandulkan oposisi partai di parlemen. Ketiga, lembaga-lembaga penegakan hukum dibuat kerdil.

Keempat, memperlemah peran media massa. Kelima, memecah belah masyarakat melalui politik polarisasi. Terakhir, Usman bilang Jokowi merusak integritas Pemilu.

“Apakah ini akan kita biarkan?” tanya Usman. “Lawan!” balas massa. Mereka kemudian meneriakkan turunkan Jokowi di depan gedung Mahkamah Konstitusi.

Aksi unjuk rasa di depan Mahkamah Konstitusi hari ini dihadiri oleh koalisi guru besar, aktivis, hingga mahasiswa. Mereka mengapresiasi kinerja MK yang dianggap telah menjalankan konstitusi dengan baik.

Mereka juga melontarkan ancaman DPR tetap menganulir putusan MK. "Seruan kami adalah boikot Pilkada 2024,” kata juru bicara Maklumat Juanda, Alif Ilman di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (22/8).

Alif menjelskan pemboikotan akan dilakukan di masing-masing kota. Caranya adalah dengan tidak hadir dalam Pilkada serentak November mendatang.

“Jari kelingking kita pada bulan November nanti tidak ada noda warna ungu,” ujar Alif.

Viral di media sosial X atau Twitter bahwa email DPR diduga diretas yakni dprnow@dpr.go.id. Email parlemen ini menyerukan informasi tentang demokrasi.

Email DPR tersebut mengirimkan pesan ke sejumlah alamat email tentang demokrasi. “DPR RI diretas. Email darurat untuk rakyat Indonesia,” demikian judul pesan yang dikirimkan.

Isi pesan tersebut yakni:

DPR RI WAS HACKED

PANJANG UMUR DEMOKRASI!

Siapa sangka seorang mantan tukang kayu dari kota kecil di Jawa bisa membangun lebih dari sekadar furnitur? Dia mengukir mahakarya NEPOTISME, sambil memakai topeng kepolosan dan wajah Innocent. Bravo! Tepuk tangan untuk mengubah demokrasi menjadi bisnis keluarga.

Tapi tunggu dulu, rakyat tidak akan membeli apa yang dia jual. Permainan sudah selesai, dan kami di sini untuk merebut kembali apa yang seharusnya milik kami. Kami memiliki SENJATA TERKUAT YANG BISA MENGHANCURKAN APA PUN, KEKUATAN RAKYAT.

Biarkan mereka mendengar suara kita, Saudaraku, khususnya kamu, ya kamu, Generasi Penerus INDONESIA. Biarkan mereka merasakan amarah "RAKYAT YANG TERTINDAS", di mana keadilan tak lebih dari selembar kanvas buta, Biarkan mereka merasakan panasnya "API SEMANGAT PEMUDA" di mana kita bisa tetap kuat bersama tak peduli seberapa besar ARMADA mereka.

HARI INI KITA TURUN BERSAMA UNTUK MELAWAN KETIDAKADILAN "BERSATU KITA TEGUH, BERPECAH KITA RUNTUH, ATAU KITA AKAN KEHILANGAN NEGERI INI SELAMANYA!

Batalkan aturan DPR DAN HENTIKAN SEGALA KETERLIBATAN lebih lanjut untuk menghancurkan Konstitusi kita atau kami akan MEMBOCORKAN INFORMASI SENSITIF MILIK DPR RI KE SELURUH DUNIA MINGGU INI!

KAMI MENGIRIM EMAIL INI KE SELURUH NEGERI, JIKA KALIAN MENDAPATKANNYA, SEBARKAN SEBANYAK MUNGKIN, KITA PASTI BISA! SAATNYA RAKYAT BERGERAK, NEGARA KITA DALAM KEADAAN DARURAT. HANYA ADA 1 KATA, LAWAN ! NEGARA INI BUKAN MILIK 1 KELUARGA !

#RakyatIndonesia

#KawalPutusanMK

#DaruratNasional

#PeringatanDarurat"

Katadata.co.id mencoba untuk mengirimkan pesan ke email tersebut, namun belum ada tanggapan.

Sementara itu, Spesialis Keamanan Teknologi Vaksincom Alfons Tanujaya menyampaikan sulit untuk mengetahui apakah email DPR benar-benar diretas, karena sumber pertama hanya dari Narasi.

"Kalau benar dikirim ke banyak media, hanya perlu mengecek header untuk memastikan diretas atau tidak?! Kalau hanya capture Narasi, belum cukup untuk memastikan itu asli email DPR atau bukan," kata dia kepada Katadata.co.id, Kamis (22/8).