Kementerian Pertahanan (Kemenhan) dan Kepolisan Republik Indonesia (Polri) mendapatkan alokasi anggaran belanja tertinggi kementerian dan lembaga pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Total belanja Kementerian dan Lembaga dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp 976,7 triliun," dikutip dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Anggaran tersebut antara lain dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan minimum pelayanan pemerintahan termasuk tunjangan hari raya dan gaji ke-13. Selain itu, belanja kementerian dan lembaga termasuk pendanaan proyek multiyears, penguatan alat atama sistem senjata atau alat material khusus; dan melanjutkan kebijakan perlindungan sosial.

Kemenhan Tertinggi

Adapun Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran belanja 2025 tertinggi di antara semua kementerian dan lembaga, yaitu mencapai Rp 165,2 triliun. Meskipun demikian, anggaran tersebt lebih rendah dari perkiraan belanja anggaran tahun ini sebesar Rp 175,1 triliun.

Sementara Polri menempati posisi kedua sebesar Rp 126 triliun. Anggaran tersebut naik dibandingkan outlook belanja Polri tahun ini yang mencapai Rp 123,6 triliun.

Secara keseluruhan, anggaran Fungsi Pertahanan dalam RAPBN 2025 direncanakan sebesar Rp 164,9 triliun miliar, turun 5,7% dari sebelumnya Rp 174,9 triliun. Anggaran Pertahanan terus turun sejak 2022, seperti tertera dalam grafik.

Beberapa output Fungsi Pertahanan pada anggaran 2025, antara lain pengadaan alutsista; pemeliharaan/perawatan/ peningkatan alutsista; pembangunan rumah dinas prajurit; dan pembangunan/ pengadaan sarana prasarana pertahanan.

Lain halnya dengan Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat mengalami penurunan anggaran yang signifikan menjadi Rp 75,6 triliun, dari tahun sebelumnya Rp 164,6 triliun. Secara keseluruhan, Jokowi menurunkan anggaran infrastruktur pada RAPBN 2025 menjadi Rp 400,3 triliun dari sebelumnya Rp 422,7 triliun.

Alokasi anggaran perlindungan sosial (Perlinsos) pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto mencapai Rp 504 triliun di 2025. Ini merupakan angnggaran bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah kepada masyarakat.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan tujuan alokasi anggaran bansos untuk mengurangi beban masyarakat miskin dan rentan.

"Kemudian untuk mengakselerasi pengentasan kemiskinan yang dilakukan dengan lebih tepat sasaran, efektif dan efisiensi," kata Jokowi dalam Pidato Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU APBN 2025, Jumat (16/8).

Alokasi anggaran bansos era Prabowo bahkan lebih tinggi dibandingkan pada masa pemerintahan Jokowi di 2024. Karena alokasi bansos pada tahun terakhir pemerintahan Jokowi itu mencapai Rp 496,8 triliun.

Dengan begitu, terjadi kenaikan anggaran bansos pada masa pemerintahan Jokowi ke Prabowo sebesar Rp 7,2 triliun. Sehingga, alokasi anggaran bansos pada 2025 ini berpotensi mencetak rekor baru dan tertinggi dalam sejarah.

Anggaran Pendidikan, Infrastruktur dan Ketahanan

Secara total, Jokowi merancang postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPB) senilai Rp 3.613,1 trilun pada masa pemerintahan Prabowo. Di dalamnya terdapat postur anggaran selain bansos, yaitu pendidikan, kesehatan, ketahanan dan infrastruktur.

Terdiri alokasi anggaran pendidikan Rp 722,6 triliun untuk peningkatan gizi anak sekolah, renovasi sekolah, dan pengembangan sekolah unggulan. Kemudian untuk memperluas program beasiswa, pemajuan kebudayaan, penguatan perguruan tinggi kelas dunia, serta untuk pengembangan riset.

Sedangkan anggaran kesehatan sebesar Rp 197,8 triliun, atau 5,5% dari belanja negara. Anggaran ini ditujukan untuk peningkatan kualitas dan keterjangkauan layanan, percepatan penurunan stunting dan penyakit menular seperti TBC, serta penyediaan pemeriksaan kesehatan gratis.

Diikuti anggaran ketahanan pangan sebesar Rp124,4 triliun yang diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, serta meningkatkan akses pembiayaan bagi petani.

Jokowi menyampaikan, alokasi anggaran infrastruktur mencapai Rp 400,3 triliun pada 2025. Anggaran ini untuk mendorong infrastruktur pendidikan dan kesehatan, infrastruktur konektivitas, infrastruktur pangan dan energi, serta keberlanjutan pembangunan IKN.

Sedangkan anggaran transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun untuk meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah, harmonisasi belanja pusat dan daerah, serta mengurangi kesenjangan antar- daerah dan memperkokoh kerjasama antar-daerah.

"Peningkatan Pendapatan Asli Daerah harus tetap memperhatikan iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat akses dan kualitas layanan publik," kata Jokowi.

Hingga pertengahan Agustus ini, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI belum menyampaikan kinerja laporan keuangan semester pertama 2024. Padahal, bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) lainnya, seperti PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dan PT Bank Rakyat Indonesia (BBRI) telah merilis kinerja sepanjang Januari–Juni 2024 ini.

Merespons hal tersebut, Direktur Keuangan BNI, Novita Widya Anggraini mengatakan bahwa perusahaanya akan menyampaikan laporan keuangan tersebut pada 22 Agustus 2024 mendatang. "Tunggu saja, ya,” kata Novita ketika ditemui di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Kamis (15/8) malam.

Menjelang penyampaian laporan keuangannya, perdagangan saham BBNI di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga Jumat (16/8) pukul 14.36 WIB terpantau naik 1,43% ke Rp 5.325 per lembar. Dalam sepekan, saham BBNI menguat 3,90% dan dalam setahun ini sudah melonjak 19,33%.

Hari ini saham BBNI ditransaksikan di rentang 5.275-5.350 per lembar. Dengan nilai transaksi Rp 106,05 miliar dan 2.837 kali transaksi, serta kapitalisasi pasar senilai Rp 198,61 triliun.

Kinerja Kuartal I 2024

Sebelumnya, BNI mencatatkan laba bersih sebesar Rp 5,3 triliun per kuartal pertama 2024. Laba perusahaan meningkat 3,3% secara kuartalan dan menguat 2% jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2023. Pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) tercatat turun 9,77% yoy menjadi Rp 9,39 triliun.

Hal ini terutama akibat membengkaknya beban bunga sebesar 47,5% yoy. Sementara itu, pendapatan operasional sebelum pencadangan atau Pre-Provision Operating Profit (PPOP) turun 5,4% menjadi Rp 8,2 triliun.

Menurut laporan kinerja BBNI, kenaikan laba bersih BBNI pada kuartal pertama 2024 terutama didorong oleh beban provisi yang turun 29% menjadi Rp 1,7 triliun. Dari segi operasional, kredit disalurkan tumbuh 9,6% yoy. Hal ini sejalan dengan panduan manajemen di level 9% sampai dengan 11% dan target industri dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan yakni 9% dan 12%.

Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) BNI meningkat 4,9% secara tahunan. Hal ini didorong oleh peningkatan dana murah atau Current Account Saving Account (CASA) sebesar 6% secara tahunan dan deposito 2,4% secara tahunan.

PT PLN (Persero) siap menghadirkan listrik dari 100 persen energi hijau pada upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu, (17/8).

PLN berkomitmen mendukung pembangunan kelistrikan IKN dengan konsep green, smart & beautiful sejalan dengan upaya menjadikan IKN sebagai kota hijau, futuristik, dan berkelanjutan.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan, upacara Kemerdekaan HUT RI ke-79 menjadi momen bersejarah bagi Republik Indonesia. Oleh karena itu, PLN all-out untuk mendukung kelancaran peringatan kemerdekaan ini lewat listrik andal yang bersumber dari energi hijau.

“PLN siap all-out dalam menghadirkan suplai listrik hijau 100 persen yang andal demi kelancaran upacara Kemerdekaan HUT RI ke-79 di IKN Nusantara. Hal ini merupakan wujud komitmen PLN untuk mendukung IKN sebagai kota masa depan yang berkelanjutan,” ujar Darmawan.

Darmawan menerangkan, kepastian keandalan suplai listrik hijau 100 persen ini didukung dari produksi listrik Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) IKN yang mencapai kapasitas produksi 10 Megawatt (MW). Angka ini jauh lebih besar dari proyeksi kebutuhan listrik untuk perayaan HUT RI, yaitu sekitar 1,5 MW. Bahkan, kapasitas ini akan terus ditingkatkan menjadi 50 MW pada akhir 2024.

Ketersediaan pasokan ini didukung oleh pengoperasian gardu induk berteknologi Gas Insulated Switchgear (GIS) 4 IKN dengan kapasitas 2x60 Mega Volt Amphere (MVA). Selain itu, PLN juga merampungkan pembangungan jaringan transmisi sepanjang 26,03 kilometer-route (kmr).

”PLN telah menyelesaikan pembangunan gardu induk berteknologi GIS 4 IKN, yang akan mendukung keandalan kelistrikan di IKN. Kehadiran gardu induk ini tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan perayaan HUT RI ke-79, tetapi juga untuk memastikan ketersediaan listrik jangka panjang di IKN,” ucap Darmawan.

Sementara dari sisi distribusi, PLN membangun jaringan distribusi sepanjang 64 kilometer sirkit (kms) yang didukung dengan Gardu Hubung dan Gardu Distribusi, PLN terus menggenjot pembangunan jaringan untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Darmawan memastikan, PLN telah menyiapkan sistem kelistrikan berlapis di venue utama dan pendukung upacara, sehingga pelaksanaan upacara HUT RI ke-79 dapat berjalan aman tanpa kendala.

”Dengan persiapan matang dan komitmen yang tinggi, PLN memastikan bahwa utilitas jaringan kelistrikan di IKN akan siap mendukung berbagai kebutuhan, baik untuk perayaan penting maupun untuk masa depan,” ujar Darmawan.

Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran ketahanan pangan pada tahun depan naik 7,9% secara tahunan menjadi Rp 124,4 triliun. Anggaran pangan di masa pertama pemerintahan Prabowo Subianto itu menjadi yang terbesar setidaknya sejak 2020.

Buku II Nota Keuangan 2025 menuliskan sebagian besar atau 35,5% anggaran ketahanan pangan tersebut akan digunakan sebagai subsidi pupuk senilai Rp 44,15 triliun. Subsidi pupuk menjadi bagian dari anggaran belanja non-kementerian yang mencapai Rp 61,07 triliun.

"Anggaran ketahanan pangan direncanakan untuk mendukung peningkatan produktivitas, menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga pangan, perbaikan rantai distribusi hasil pertanian, dan meningkatkan akses pembiayaan bagi petani," kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Jokowi mengatakan penguatan pertahanan, keamanan, dan kemandirian pangan menjadi strategi utama jangka menengah. Kepala Negara mendorong pemerintahan selanjutnya untuk memabngun infrastruktur di bidang pangan.

Tujuan utama ketahan pangan pada tahun depan adalah peningkatan produktivitas. Hal tersebut ditunjukkan dengan menjaga Nilai Tukar Petani pada rentan 115% sampai 120%. Badan Pusat Statistik mendata NTP per Juni 2024 mencapai 118,77%.

"Target tersebut sejalan dengan komitmen pemerintah dalam meningkatkan produktivitas pertanian dalam rangka penguatan ketahanan pangan," seperti tertulis dalam Nota Keuangan 2025.

Secara rinci, pemerintah telah menyiapkan tujuh langkah kebijakan untuk mencapai target tersebut, yakni:

• Intensifikasi dan ekstensifikasi lahan;
• Penyediaan sarana dan prasarana pertanian, seperti pupuk, benih, alat, dan pestisida;
• Pembangunan infrastruktur pertanian;
• Penguatan cadangan pangan nasional dan lumbung pangan;
• Perbaikan rantai distribusi hasil pertanian;
• Penguatan kelembagaan, pembiayaan, dan perlindungan usaha tani; dan
• Penguatan program perikanan budidaya

Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman berencana meminta tambahan pagu anggaran tahun depan hingga lebih dari enam kali lipat dari pagu indikatif yang disetujui Kementerian Keuangan sebesar Rp 8 triliun. Amran meminta anggaran Kementerian Pertanian pada tahun depan mencapai Rp 59,7 triliun.

Amran menjelaskan, sebanyak 48,41% atau Rp 25 triliun dari usulan tambahan anggaran bertujuan untuk mencetak 1 juta hektare sawah pada tahun depan. Ia menekankan, usulan anggaran tambahan tersebut merupakan bentuk dukungan program pemerintahan selanjutnya, yakni mencetak setidaknya 4 juta hektare sawah hingga akhir 2029.

"Kementerian Pertanian akan mengusulkan adanya tambahan anggaran mendukung Asta Cita presiden terpilih, khususnya untuk cetak sawah 1 juta hektare senilai Rp 25 triliun," Amran dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR, Kamis (20/6).

Ia mengatakan, pagu indikatif 2025 Kementerian Pertanian yang disetujui Kemenkeu dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional saat ini mencapai Rp 8,06 triliun. Ia mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp 26,4 triliun karena dinilai akan membatasi program Kementan.

Anggaran tambahan terbesar dialokasikan untuk Direktorat Jenderal Tanaman Pangan senilai Rp 9 triliun. Capaian tersebut diakui Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan senilai Rp 6 triliun.

"Dengan demikian, anggaran Kementerian Pertanian menjadi Rp 34,7 triliun atau bisa kembali seperti anggaran yang pernah dialokasikan pada 2015," katanya.

Google minggu lalu terbukti melanggar undang-undang atau UU antimonopoli. Raksasa teknologi ini berpotensi diminta melepas Android dan Google Chrome.

"Pejabat Departemen Kehakiman mempertimbangkan upaya hukum apa yang akan diminta hakim federal untuk Google," kata tiga orang yang mengetahui hal itu dikutip dari New York Times, Rabu (14/8).

Mereka membahas berbagai usulan, termasuk memisahkan beberapa bagian Google, seperti Google Chrome atau sistem operasi telepon pintar Android.

Skenario lain yang dipertimbangkan termasuk memaksa Google menyediakan datanya kepada para pesaing. Bisa juga mewajibkan Google membatalkan kesepakatan yang menjadikan mesin pencari Google Chrome sebagai pilihan default pada perangkat seperti iPhone.

"Pemerintah bertemu dengan perusahaan dan pakar lain untuk membahas proposal mereka guna membatasi kekuasaan Google," kata sumber.

Kasus tersebut dibahas sejak tiga tahun lalu. Pada 5 Agustus, Hakim Amit Mehta mengeluarkan putusannya dengan mengatakan bahwa pengadilan mencapai kesimpulan bahwa Google melakukan monopoli.

"Google telah bertindak sebagai perusahaan monopoli untuk mempertahankan monopolinya. Google telah melanggar Pasal 2 Undang-Undang Sherman," kata dia dikutip dari The Verge.

Kesaksian pengadilan yang baru-baru ini terungkap mengungkapkan bahwa Apple mengadakan pembicaraan dengan Microsoft dan DuckDuckGo untuk menggunakan mesin pencarian di perangkat Apple.

Pembicaraan dengan Microsoft, bahkan Apple disebut-sebut berpotensi membeli Bing, menurut laporan The Washington Post dan Bloomberg.

Potensi kesepakatan dengan Microsoft juga menjadi alat tawar-menawar yang berguna bagi Apple saat menegosiasikan kesepakatan layanan pencarian yang menguntungkan dengan Google.

Rinciannya terungkap sebagai bagian dari kasus antimonopoli penting yang diajukan Departemen Kehakiman terhadap Google yang menuduh raksasa pencarian itu menyalahgunakan dominasinya di pasar pencarian.

Elemen utama dari persidangan itu yakni kesepakatan yang mengharuskan Google membayar Apple miliaran dolar setahun dalam kesepakatan pembagian pendapatan untuk menjadikan pencarian Google sebagai fitur bawaan di semua perangkat Apple.

Akan tetapi, Apple mengatakan bahwa tidak ada mesin pencarian alternatif layak yang tersedia.

Dugaan pencatutan dukungan kepada Dharma Pongrekun sebagai calon independen di Pilkada Jakarta bermunculan. Bahkan, keluhan disampaikan Anies Baswedan karena merasa nama anaknya dicatut.

Gubernur Jakarta 2017-2022 itu mengatakan KTP dua anaknya yakni Mikail Azizi Baswedan serta Kaisar Hakam Baswedan dicatut untuk mendukung Dharma dan Kun Wardana Abyoto.

Hal tersebut disampaikan Anies dalam akun X-nya pada Jumat (16/8). Dalam unggahannya, Anies juga menyertakan bukti tangkapan layar dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut," kata Anies.

Sejumlah warganet juga mengunggah laman mereka yang berisi dugaan nama mereka dicatut. Warga juga bisa memeriksa apakah nama mereka dicatut atau tidak, begini caranya:

1. Buka laman KPU atau tautan ini: https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/cek_pendukung
2. Masukan NIK anda

Jika masyarakat benar-benar telah memberikan dukungan, maka akan terlihat dua tabel. Tabel pertama adalah NIK serta identitas calon pemilih. Sedangkan tabel kedua adalah nama calon independen yang didukung.

Jika masyarakat tak memberikan dukungan, maka akan keluar tulisan NIK serta kalimat: "tidak terdaftar pada dukungan bakal calon perseorangan kepala daerah"

PT PLN (Persero) menggandeng perusahaan energi asal Hongkong GD Power Overseas Investment Company Limited (GD Power) untuk mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Karangkates, Jawa Timur berkapasitas 129 Megawatt peak (MWp).

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara PLN dengan PLN Nusantara Renewables dan GD Power di Jakarta, Selasa (13/8).

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan bahwa kolaborasi antara PLN dan GD Power berperan penting dalam pengembangan energi hijau di Indonesia. Kolaborasi ini sekaligus bagian dari upaya transisi energi PLN yang merancang penambahan kapasitas pembangkit 75 persen berbasis energi baru terbarukan (EBT) dan 25 persen berbasis gas hingga 2040.

“Kolaborasi ini diharapkan dapat terus dilanjutkan dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan,” ujar Darmawan dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (16/8).

PLTS Terapung Karangkates diproyeksikan mampu memproduksi listrik bersih hingga 219 Gigawatt hour (GWh) untuk menyuplai kebutuhan listrik di Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur. Begitu beroperasi, PLTS Karangkates akan memberikan banyak manfaat untuk sektor ketenagalistrikan di Indonesia, termasuk peningkatan kapasitas EBT dan mereduksi emisi karbon hingga 180 ribu ton CO2 per tahun.

Selain itu, pengembangan PLTS Karangkates diharapkan mendukung momentum laju pertumbuhan ekonomi nasional.

"Proyek ini tidak hanya sekadar menyediakan energi bersih yang terjangkau, tetapi juga menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, menciptakan lebih banyak lapangan kerja, mengentaskan kemiskinan serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat," imbuh Darmawan.

Authorized Representative GD Power Hong Kong Overseas Investment Company Limited Zhao Zhigang mengatakan, dalam transformasi energi global, pengembangan dan pemanfaatan energi bersih telah menjadi target utama pemerintah dan perusahaan di seluruh dunia. Hal ini tak lepas dari tantangan perubahan iklim yang kini semakin nyata.

“Tantangan perubahan iklim dan keterbatasan sumber daya memaksa kita untuk mempercepat transisi menuju energi berkelanjutan. PLTS menjadi bagian penting dari solusi ini karena ramah lingkungan, sumber dayanya melimpah, dan penyebarannya luas,” ujarnya.

Zhao menegaskan bahwa dengan dimulainya proyek PLTS Terapung Karangkates, GD Power siap berkolaborasi dengan setiap pemangku kepentingan untuk menyukseskan proyek ini.

“Demi masa depan, kami akan terus melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Kami pastikan proyek ini akan dijalankan dengan kualitas yang tinggi dan berkontribusi dalam pengembangan ekonomi dan transisi energi di Indonesia,” ucap Zhao.

Jagad digital diramaikan dengan banyaknya keluhan soal dugaan pencatutan dukungan kepada Dharma Pongrekun sebagai calon independen di Pilkada Jakarta. Bahkan, keluhan disampaikan Anies Baswedan karena merasa nama anaknya dicatut.

Gubernur Jakarta 2017-2022 itu mengatakan KTP dua anaknya yakni Mikail Azizi Baswedan serta Kaisar Hakam Baswedan dicatut untuk mendukung Dharma dan Kun Wardana Abyoto.

Hal tersebut disampaikan Anies dalam akun X-nya pada Jumat (16/8). Dalam unggahannya, Anies juga menyertakan bukti tangkapan layar dari laman Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut," kata Anies.

Hal yang sama terjadi kepada warga Jakarta bernama Juan Robin (24). Usai mengecek media sosialnya pagi ini, ia terkejut karena NIK-nya dicatut secara sepihak sebagai pendukung calon independen Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun - Kun Wardana.

“Padahal tidak tahu itu siapa, tidak pernah ketemu ini siapa. Kecewa, data bisa sampai bocor gitu,” katanya saat ditemui Katadata.co.id di Jakarta, Jumat (16/8).

Komjen Pol Dharma Pongrekun. Foto: X/BSSN (X/BSSN)

Warga Grogol, Jakarta Barat, ini kemudian mengecek NIK keluarganya. Dari pengecekan di laman KPU, empat dari lima orang dalam kartu keluarganya tercatat sebagai pendukung Dharma-Kun.

Hanya ayahnya yang tidak termasuk dalam daftar pendukung calon independen itu. Robin ragu data ini bocor dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil.

Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen. :) pic.twitter.com/XWuao3ok1i— Anies Rasyid Baswedan (@aniesbaswedan) August 16, 2024

Menteri Komunikasi dan Informatika atau Menkominfo Budi Arie Setiado, sudah menanggapi pencatutan sepihak ini. Ia melimpahkan masalah ini ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU.

“Itu kan nanti KPU bisa periksa ya,” katanya pada wartawan saat ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Jimat (16/8).

Presiden Joko Widodo mengalokasikan anggaran infrastruktur mencapai Rp 400,3 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2025, lebih rendah dibandingkan tahun ini Rp 422,7 triliun. Meski demikian, Jokowi merancang anggaran infrastruktur mencakup keberlanjutan konstruksi di Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara.

Selain IKN, menurut Jokowi, anggaran infrastruktur akan fokus untuk membangun sektor pendidikan, kesehatan, konektivitas, pangan dan energi. "Kita telah merasakan kemajuan pembangunan infrastruktur yang Indonesiasentris," kata Jokowi di Gedung DPR, Jumat (16/8).

Jokowi mengklaim pembangunan infrastruktur selama pemerintahannya cukup merata, mulai dari pembangunan jalan tol, jalan nasional, bendungan, irigasi, bandara, hingga konstruksi IKN.

Adapun dalam Buku II Nota Keuangan RAPBN 2025 yang dirilis pemerintah hari ini, alokasi anggaran pembangunan IKN hanya mencapai Rp 143,1 miliar pada tahun depan. Pemerintah menyatakan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha akan didorong menjadi tulang punggung pembiayaan kreatif konstruksi IKN.

KPBU dalam proyek IKN disalurkan agar kesinambungan konstruksi IKN terjaga. Pemerintah menilai pendanaan kreatif menjadi penting untuk menekan risiko premium dalam pembangunan infrastruktur di IKN oleh pihak swasta.

"Dengan demikian, diharapkan tersedia sumber-sumber pendanaan non-pemerintah dapat ikut berpartisipasi dalam konstruksi IKN," seperti tertulis dalam dokumen tersebut.

Di sisi lain, Jokowi mengatakan pemerintah akan terus meningkatkan efektivitas pembiayaan investasi. Beberapa skema investasi yang akan didorong adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha, penguatan Lembaga Pengelola Investasi, dan Special Mission Vehicle.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi memproyeksikan kebutuhan investasi infrastruktur air hingga 2030 mencapai US$ 1,7 triliun atau Rp 26.380 triliun. Dengan kata lain, pemerintah butuh investasi hingga Rp 3.832 triliun per tahun mulai 2024.

Di samping itu, Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mendorong pemerintah selanjutnya untuk meningkatkan akses pembiayaan ke kelompok kelas bawah. Beberapa kelompok yang dimaksud adalah masyarakat berpenghasilan rendah, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan usaha ultra mikro.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah UKM Yulius sebelumnya menargetkan skema penilaian kredit inovatif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) diimplementasikan tahun depan. Skema tersebut dapat meningkatkan penyaluran kredit UMKM dan mempertahankan rasio kredit bermasalah atau NPL.

Yulius mengatakan telah menguji skema penilaian kredit inovatif atau ICS. Hasilnya, nilai kredit UMKM naik 5% dibandingkan skema normal. Selain itu, rasio kredit bermasalah stabil di sekitar 5,5%.

"Penelitian penggunaan ICS masih berproses. Mudah-mudahan dalam tahun depan selesai dan dapat digunakan," kata Yulius di kantornya, Senin (12/8).

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, mengaku sudah bertemu dengan Anies Baswedan usai partainya mencabut dukungan di Pilkada Jakarta. Dalam pertemuan yang terjadi di Dewan Pimpinan Pusat Nasdem itu, Paloh bilang Anies tidak menunjukkan kekecewaan.

“Tidak (kecewa). Saya pikir cukup matang adik satu itu. Hebat dia,” kata Surya Paloh saat ditemui di Komplek Parlemen, Jumat (16/8).

Menurut Paloh, Anies bisa belajar lebih banyak karena masih memiliki banyak potensi, energi, dan usia relatif muda. Dengan pengalamannya sebagai gubernur Jakarta dan calon presiden, ia mendefinisikan Anies sebagai aset berarti untuk Indonesia.

“Memang saat ini bukan momentumnya dia. Saya pikir itu biasa,” kata Paloh.

Paloh lalu menitipkan pesan kepada Anies. Ia bilang, di balik tantangan, kesusahan, dan kesedihan, ada peluang yang lebih hebat menanti. “Dia sedang belajar sekolah kehidupan, tidak hanya referensi text book,” katanya.

Surya Paloh sebelumnya menegaskan partainya tak mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta 2024 usai bertemu Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis (15/8).

“Kami cari momentum yang lebih tepat lagi ke depan. Ada pemahaman itu," kata dia," kata Surya Paloh usai bertemu Prabowo selama kurang lebih dua jam, Kamis (15/8).

Pada kesempatan yang sama, Prabowo menyebut pertemuan dengan Surya Paloh merupakan salah satu rangkaian pertemuan antara pimpinan partai politik.

"Ini bagian dari suatu proses pertemuan-pertemuan antara unsur pimpinan, ujungnya ketua umum bertemu ketua umum. Ada kesepakatan, baru nanti ada tindak lanjut," kata Prabowo.

Pemerintah anggarkan program makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp71 triliun atau 0,29 persen terhadap PDB pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Program MBG diharapkan dapat menyumbang peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 0,10 persen pada 2025.

"Tenaga kerja yang diharapkan dapat terserap untuk pelaksanaan program ini adalah sekitar 820 ribu pekerja,' dikutip dari Buku Nota Keuangan RAPBN 2025, Jumat (16/8).

Adapun kelompok peneriman program makan bergizi gratis dan susu gratis adalah siswa sekolah dan pesantren, anak balita, serta ibu hamil atau menyusui dengan risiko anak stunting.

Program MBG akan dilaksanakan secara bertahap dengan memberikan makan bergizi gratis kepada siswa prasekolah, sekolah dasar (SD/MI), sekolah menengah pertama (SMP/MTs), sekolah menengah atas (SMA/SMK/MA), dan pesantren/pendidikan keagamaan. Bantuan gizi juga diberikan kepada ibu hamil atau menyusui dan balita untuk meningkatkan kesehatan dan membantu ekonomi keluarga yang rentan.

Dimulai dari Siswa di Daerah Kurang Gizi Tertinggi

Pada tahap awal, MBG akan diprioritaskan untuk peserta didik prasekolah atau PAUD dan peserta didik Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah di daerah Kabupaten/Kota yang memiliki status stunting dan kemiskinan tinggi. Pertimbangan lainnya adalah daerah yang sudah memiliki kesiapan fasilitas sarana dan prasarana untuk menjalankan Program MBG.

Kemudian secara bertahap, Program MBG akan diperluas ditujukan bagi peserta didik pada seluruh jenjang pendidikan baik prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan menengah, baik umum maupun keagamaan. Program ini kemudian diperluas hingga menjangkau lebih banyak wilayah Kabupaten/Kota

Program tersebut diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi dan nutrisi anak baik saat masih dalam kandungan, balita, dan pada usia sekolah. Pada usia sekolah, selain menjadi penambah nutrisi, program MBG diharapkan dapat:

1) mendorong kehadiran siswa di sekolah sehingga akan meningkatkan kualitas pembelajaran

2) mengurangi angka absensi atau putus sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM

3) berdampak positif terhadap kesehatan dan prestasi akademis para murid. Dengan kondisi anak yang sehat serta dapat menempuh pendidikan dengan baik, pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan tercipta SDM yang berdaya saing, dan produktif.

Siapa Saja Negara yang Melaksanakan Program Makan Gratis?

Indonesia bukan satu-satunya negara yang melaksanakan program makan bergizi gratis. Menurut World Food Programme (WFP), pada 2022 ada 14 negara berpendapatan menengah atas (upper-middle income) yang punya kebijakan nasional school feeding atau pemberian makan gratis di sekolah.

Dari kelompok ini, Malaysia menjadi negara dengan anggaran program makan gratis terbesar, seperti tertera dalam grafik.