Warta Ekonomi memberikan penghargaan sebagai Indonesia Best Bank 2024 for Encouraging Innovations to Expand Service Convenience and Accessibility kategori KBMI 2 Bank Pembangunan Daerah kepada Bank DKI.

Ajang penghargaan Indonesia Best Bank Awards 2024 itu berlangsung di Jakarta, Rabu (31/07). Bank DKI juga mendapatkan Indonesia Most Acclaimed Companies Awards 2024, yakni sebagai Outstanding Digital Transformation to Expand Banking Service Accessibility (Category: Regional Bank, KBMI 2).

Direktur Utama Bank DKI Agus H. Widodo mengatakan, pencapaian ini menjadi penyemangat bagi perusahaan untuk terus berinovasi. Penghargaan ini juga mencerminkan komitmen bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah melalui layanan perbankan yang inklusif dan berkelanjutan.

“Bank DKI terus berkomitmen untuk memperluas jangkauan intermediasi perbankan dan meningkatkan nilai tambah atas produk dan layanan, termasuk melalui berbagai langkah sinergi,” tuturnya melalui keterangan resmi, Kamis (1/8).

Indonesia Best Bank 2024 diberikan kepada Bank DKI setelah melalui serangkaian proses evaluasi tim juri independen Warta Ekonomi melalui dua metode. Yaitu, desk research dan media monitoring.

Desk research dengan pendekatan kuantitatif yang didasarkan pada annual report 2022 dan 2023 atau laporan keuangan 2023-2024 yang diterbitkan perusahaan. Media monitoring dengan pendekatan kualitatif yang didasarkan kepada hasil analisis pemberitaan positif terkait kinerja perbankan selama 2023 hingga Juni 2024.

Sementara itu, Indonesia Most Acclaimed Companies 2024 didasarkan kepada penilaian sentimen positif atas implementasi keberhasilan inovasi produk/layanan perusahaan, dengan indikator penilaian, meliputi reputasi, manfaat produk/jasa yang diberikan, pola pikir kompetitif, dan pemanfaatan teknologi digital.

Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menyampaikan, dua penghargaan yang diterima turut mendorong pihaknya dalam mengembangkan produk dan layanan yang inovatif serta memperkuat posisi untuk menjadi bank pilihan bagi masyarakat Jakarta.

“Bank DKI berkomitmen untuk terus berinovasi dalam produk dan layanan perbankan digital yang semakin memudahkan nasabah, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujar Arie.

Aktif Perluas Layanan Digital

Bank DKI terus menginisiasi pengembangan dan inovasi produk dan layanan berbasis digital untuk perluasan aksesibilitas. Beberapa di antaranya, yaitu pengembangan JakOne Mobile dan pembayaran elektronik berbasis kartu JakCard.

Wujud lain berupa dukungan kepada UMKM dengan sistem keagenan JakOne Abank. Ini termasuk berbagai upaya kolaborasi, misalnya elektronifikasi pembayaran terintegrasi pada moda transportasi, tempat wisata kelolaan Pemprov DKI, digitalisasi pembayaran pasar kelolaan Perumda Pasar Jaya, hingga kolaborasi digital dengan BPD, BUMD dan entitas lain.

Terbaru, Bank DKI juga memperkenalkan Jakarta Tourist Pass sebagai solusi digital berbasis kartu elektronik (JakCard) dan aplikasi (JakOne Pay). Layanan ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wisatawan, seperti mengakses informasi destinasi populer, transportasi, pembayaran, serta layanan pariwisata lainnya di Jakarta.

Sebanyak 22,1% dari total 131 startup fintech atau teknologi finansial yang disurvei oleh Asosiasi Fintech Indonesia alias Aftech melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) baru-baru ini.

Hal itu tertuang dalam laporan Aftech Annual Members Survey 2024 bertema ‘Indonesia’s Fintech Resurgence: A New Wave of Innovations and Possibilities’.

Aftech melakukan survei kepada seluruh anggota selama 16 April – 10 Mei, dengan 131 responden yang mengisi. Kuesioner berisi 127 pertanyaan. Laporan dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada regulator dan empat anggota Aftech.

“Walaupun ada perampingan karyawan atau PHK, 65,7% anggota Aftech yang disurvei berencana merekrut pekerja baru dalam satu sampai dua tahun ke depan,” demikian dikutip, Kamis (1/8).

Rincian anggota Aftech yang berencana menambah perekrutan karyawan sebagai berikut:

• Tidak (6,1%)
• Mungkin (28,2%)
• Ya (65,7%)

Rencana struktur tenaga kerja startup fintech sebagai berikut:

• Kombinasi outsourcing permanen (61,8%)
• Permanen (38,2%)

Jenis pekerja yang dibidik oleh startup fintech sebagai berikut:

• Pengembangan produk (23,6%)
• Pengembangan bisnis (22,9%)
• Penjualan & pemasaran (20,7%)
• Hukum & kepatuhan (8,2%)
• Pelayanan pelanggan (6,8%)
• Keuangan & akuntansi (6,1%)
• Desain (2,5%)
• Lainnya (9,3%)

Sebanyak 22,1% dari total 131 startup fintech atau teknologi finansial yang disurvei oleh Asosiasi Fintech Indonesia alias Aftech melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) baru-baru ini.

Hal itu tertuang dalam laporan Aftech Annual Members Survey 2024 bertema ‘Indonesia’s Fintech Resurgence: A New Wave of Innovations and Possibilities’.

Aftech melakukan survei kepada seluruh anggota selama 16 April – 10 Mei, dengan 131 responden yang mengisi. Kuesioner berisi 127 pertanyaan. Laporan dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada regulator dan empat anggota Aftech.

“Walaupun ada perampingan karyawan atau PHK, 65,7% anggota Aftech yang disurvei berencana merekrut pekerja baru dalam satu sampai dua tahun ke depan,” demikian dikutip, Kamis (1/8).

Rincian anggota Aftech yang berencana menambah perekrutan karyawan sebagai berikut:

• Tidak (6,1%)
• Mungkin (28,2%)
• Ya (65,7%)

Rencana struktur tenaga kerja startup fintech sebagai berikut:

• Kombinasi outsourcing permanen (61,8%)
• Permanen (38,2%)

Jenis pekerja yang dibidik oleh startup fintech sebagai berikut:

• Pengembangan produk (23,6%)
• Pengembangan bisnis (22,9%)
• Penjualan & pemasaran (20,7%)
• Hukum & kepatuhan (8,2%)
• Pelayanan pelanggan (6,8%)
• Keuangan & akuntansi (6,1%)
• Desain (2,5%)
• Lainnya (9,3%)

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan Istana Negara Ibu Kota Nusantara telah menyiapkan ruang khusus penyimpanan bendera dan teks proklamasi. Keduanya akan diterbangkan dari Istana Negara Jakarta ke IKN untuk menggelar Upacara Kemerdekaan RI ke-79.

"Istana Negara IKN sudah dilengkapi dengan Ruang Bendera Pusaka. Bendera dan Teks Proklamasi akan ditempatkan di sana saat tiba di IKN," kata Basuki dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Kamis (1/8).

Istana Negara IKN adalah bangunan tepat di depan lapangan Upacara Kemerdekaan RI ke-79. Di sisi lain, terdapat Istana Garuda yang merupakan bangunan dengan desain garuda dari bilah baja.

Basuki mengatakan, konstruksi Istana Negara IKN dan Istana Garuda telah mencapai 99%. Menurutnya, pekerjaan yang masih berjalan di kedua bangunan tersebut adalah penempatan furnitur lepas dan futnitur tetap.

"Sekarang Istana Negara sedang dilengkapi meja, lukisan, dan lampu yang memang ditangani Kementerian Sekretariat Negara. Mudah-mudahan sebelum 17 Agustus 2024 sudah lengkap semua," katanya.

Bendera pusaka merah-putih dan teks proklamasi akan diterbangkan dari Monas, Jakarta ke IKN pada pekan depan, Minggu (10/7). Bendara tersebut akan diantarkan oleh Pasukan Pengibar Bendera Pusaka 2023.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya menyebut pembangunan Istana Presiden IKN, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, bertujuan untuk menghadirkan bangunan istana kepresidenan bernuansa peradaban asli nasional tanpa unsur kolonial. Jokowi mengatakan, pendirian Istana Presiden di IKN dibangun dengan kerja SDM lokal dan produk bahan baku dalam negeri.

“Ini dilakukan oleh anak-anak bangsa sendiri, dan ini akan menimbulkan sebuah kebanggaan, harga diri,” kata Jokowi saat menyampaikan sambutan pada groundbreaking kantor BPJS Kesehatan di IKN Nusantara pada Jumat (1/3).

Jokowi bercerita, kerap mendapat sanjungan dari para pimpinan negara yang berkunjung ke sejumlah Istana Kepresidenan, seperti Istana Merdeka Jakarta, Istana Kepresidenan Cipanas, Istana Bogor hingga Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta. Sayangnya, menurut dia, bangunan tersebut tidak bisa dibanggakan lantaran bukan buatan Indonesia.

“Kadang-kadang saya mendapat tamu presiden atau perdana menteri yang masuk ke istana. Kemudian mereka bertanya ‘wah gedungnya bagus ya’. Saya tidak bisa jawab apa-apa karena memang itu peninggalan dari kolonial Belanda,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pendirian Istana Presiden di IKN sebagai momentum memunculkan gedung presiden yang bukan peninggalan kolonial. Kantor Presiden baru ini diharapkan menjadi ikon Ibu Kota Nusantara, terutama dengan adanya burung Garuda yang menjadi simbol infrastruktur di tengah Kota Nusantara.

Sebanyak 20,6 % dari total 131 startup fintech yang disurvei oleh Asosiasi Fintech Indonesia alias Aftech, mengubah model bisnis dan berekspansi ke luar negeri. Langkah ini ditempuh di tengah menurunnya pendanaan.

Porsi startup fintech yang mengubah model bisnis dan berekspansi ke luar negeri melonjak dari 12% tahun lalu.

“Hal itu karena masih adanya sedikit dampak pandemi corona yang dirasakan oleh industri fintech. Hal ini bentuk respons fintech terhadap pemulihan ekonomi pasca-tech winter dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika eksternal,” demikian dikutip dari laporan Aftech Annual Members Survey 2024 bertema ‘Indonesia’s Fintech Resurgence: A New Wave of Innovations and Possibilities’, Kamis (1/8).

Rincian strategi startup fintech dalam menghadapi tech winter yakni:

• Meningkatkan pendapatan (39,4%)
• Menjajaki lini bisnis baru (32,1%)
• Mengubah model bisnis dan ekspansi usaha (20,6%)
• Memasuki pasar baru termasuk luar negeri dan perdesaan (22,8%)

Sebanyak 65,6% startup fintech tidak berencana ekspansi ke luar negeri. Sebanyak 22,1% berencana ekspansi ke negara lain dan 12,2% lainnya baru akan ke luar negeri dalam setahun.

Sebanyak 24,1% anggota Aftech yang memiliki cabang atau layanan di luar negeri telah melayani pengguna yang merupakan Warga Negara Asing alias WNA.

Aftech melakukan survei kepada seluruh anggota selama 16 April – 10 Mei, dengan 131 responden yang mengisi. Kuesioner berisi 127 pertanyaan.

Laporan dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada regulator dan empat anggota Aftech.

PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) mencatatkan laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk Rp 3,53 triliun di semester I 2024. Laba ICBP turun 38,2% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 5,72 triliun.

Melansir dari laporan keuangan perusahaan pada Kamis (1/8), Indofood CBP membukukan hasil penjualan bersih mencapai Rp 36,96 triliun di kuartal II 2024. Angkanya meningkat 7,2% dari paruh pertama 2023 yaitu Rp 34,47 triliun.

Secara rinci, ICBP mengantongi hasil penjualan bersih dari pihak ketiga Rp 15,29 triliun, naik dari periode yang sama tahun lalu Rp 14,17 triliun. Lalu pihak berelasi Rp 21,66 triliun, atau naik dari Rp 20,29 triliun.

Beban pokok penjualan Indofood CBP mencapai Rp 22,97 triliun per semester I 2024. Angka ini meningkat 4,69% dari periode yang sama tahun sebelumnya Rp 21,94 triliun.

Nilai beban bahan baku menjadi yang paling besar pada pos beban pokok penjualan ICBP yakni Rp 17,89 triliun. Selain itu, terdapat beban produksi Rp 4,6 triliun. Sehingga jika diakumulasikan, total beban produksi mencapai Rp 22,5 triliun.

Di sisi lain, beban penjualan dan distribusi mencapai Rp 3,84 triliun, beban umum dan administrasi Rp 1,46 triliun, serta beban keuangan Rp 3,84 triliun.

Indofood CBP Sukses Makmur mencatatkan total ekuitas Rp 63,52 triliun per Juni 2024. Naik 2,29% dari Desember 2023 Rp 62,1 triliun. Adapun total liabilitas Rp 61,68 triliun dari Rp 46,69 triliun. Aset INDF meningkat 4,98% menjadi Rp 125,2 triliun dari Desember 2023 Rp 119,26 triliun.

Sebanyak 20,6 % dari total 131 startup fintech yang disurvei oleh Asosiasi Fintech Indonesia alias Aftech, mengubah model bisnis dan berekspansi ke luar negeri. Langkah ini ditempuh di tengah menurunnya pendanaan.

Porsi startup fintech yang mengubah model bisnis dan berekspansi ke luar negeri melonjak dari 12% tahun lalu.

“Hal itu karena masih adanya sedikit dampak pandemi corona yang dirasakan oleh industri fintech. Hal ini bentuk respons fintech terhadap pemulihan ekonomi pasca-tech winter dan kemampuan beradaptasi terhadap dinamika eksternal,” demikian dikutip dari laporan Aftech Annual Members Survey 2024 bertema ‘Indonesia’s Fintech Resurgence: A New Wave of Innovations and Possibilities’, Kamis (1/8).

Rincian strategi startup fintech dalam menghadapi tech winter yakni:

• Meningkatkan pendapatan (39,4%)
• Menjajaki lini bisnis baru (32,1%)
• Mengubah model bisnis dan ekspansi usaha (20,6%)
• Memasuki pasar baru termasuk luar negeri dan perdesaan (22,8%)

Sebanyak 65,6% startup fintech tidak berencana ekspansi ke luar negeri. Sebanyak 22,1% berencana ekspansi ke negara lain dan 12,2% lainnya baru akan ke luar negeri dalam setahun.

Sebanyak 24,1% anggota Aftech yang memiliki cabang atau layanan di luar negeri telah melayani pengguna yang merupakan Warga Negara Asing alias WNA.

Aftech melakukan survei kepada seluruh anggota selama 16 April – 10 Mei, dengan 131 responden yang mengisi. Kuesioner berisi 127 pertanyaan.

Laporan dilengkapi dengan wawancara mendalam kepada regulator dan empat anggota Aftech.

Purchasing Manager Index (PMI) atau PMI Manufaktur Indonesia merosot ke level 49,3 atau masuk kategori kontraksi pada Juli 2024. Ini merupakan kontraksi pertama sejak Agustus 2021.

Data PMI manufaktur ini dirilis oleh perusahaan intelijen keuangan asal Amerika Serikat S&P Global yang juga memiliki area bisnis pemeringkatan kredit. Mengutip siaran pers S&P Global, manufaktur Indonesia pada Juli turun dibandingkan bulan sebelumnya yang masih berada di level ekspansif dengan indeks sebesar 50,7. PMI manufaktur disebut masuk dalam level kontraksi jika berada di bawah 50.

“Pasar secara umum melambat mendorong penurunan marginal pada kondisi pengoperasian selama Juli, dengan permintaan baru berkurang dan produksi turun untuk pertama kali dalam dua tahun," ujar Paul Smith, Economics Director S&P Global Market Intelligence, seperti dikutip dari siaran pers yang dirilis Kamis (1/8).

Smith mengatakan, permintaan terhadap barang dan kondisi ketenagakerjaan menurun dengan kecepatan tertinggi sejak September 2022. Hal ini membuat produsen menjadi waspada.

Hambatan pasokan juga menambah kesulitan perusahaan, dengan rata-rata waktu pengiriman diperpanjang karena masalah pengiriman via laut yang berkelanjutan. “Namun ada harapan bahwa sektor akan segera kembali bertumbuh, dengan perusahaan sangat percaya diri sejak bulan Februari di tengah harapan bahwa penjualan dan kondisi pasar akan membaik pada tahun mendatang," kata dia.

Menurut S&P Global, penurunan PMI menggambarkan kondisi penurunan produksi dan permintaan pesanan baru yang sama-sama berada pada tingkat moderat. Panelis melaporkan bahwa permintaan pasar menurun dan merupakan faktor utama penyebab penjualan turun untuk pertama kali dalam satu tahun.

Penjualan ekspor baru juga menurun, meski pada tingkatan yang lebih rendah. Hal ini antara lain menggambarkan terjadinya penundaan pada pengiriman. Data survei terkini menunjukkan bahwa rata-rata waktu pengiriman diperpanjang untuk pertama kali dalam tiga bulan.

Panelis melaporkan masih terdapat tantangan pada rute pengiriman penting seperti melalui Laut Merah. Ada beberapa bukti bahwa meski terjadi penurunan produksi secara keseluruhan, sektor manufaktur terus menghasilkan output berlebih pada bulan Juli.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi pada Juli 2024 mencapai 0,18% secara bulanan atau terjadi penurunan indeks harga konsumen dari 106,28 pada Juni 2024 menjadi 106,09 pada Juli 2024.

"Deflasi bulan ini lebih dalam dibandingkan bulan Juni 2024 dan merupakan deflasi ketiga pada tahun ini," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (1/8).

Amalia menuturkan, komponen harga bergejolak mengalami deflasi sebesar 1,92% secara bulanan. Dia menjelaskan, kelompok pengeluaran penyumbang deflasi bulanan terbesar adalah makanan, minuman, dan rokok tembakau dengan deflasi sebesar 0,97%. Kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,28%.

Angka tersebut menunjukan dalam tiga bulan terakhir terjadi deflasi yang terutama disumbang oleh volatile food dan deflasi terjadi secara bulanan. "Ini sebenarnya pernah terjadi dulu pada Juli sampai September 2020, ini bukan hal pertama kali,"kata Amalia.

Seperti diketahui, deflasi bisa terjadi karena adanya penurunan harga atau penurunan permintaan, terutama jika produksi barang atau jasa melebihi permintaan pasar.

Penentuan Daya Beli Harus Hati-hati

Meskipun begitu, Amalia memastikan deflasi tiga kali bulan beruntun bukan berarti terjadi penurunan daya beli. Amalia menegaskan bahwa penentuan lesunya daya beli masyarakat harus hati-hati.

"Ini perlu ada analisa lebih lanjut karena penurunan harga belum tentu menandakan penurunan daya beli masyarakat karenan kita harus mengetahui penyebab dari deflasi itu," kata Amalia.

Berdasarkan hasil rapat pengendalian inflasi daerah, salah satu upaya untuk meredam inflasi komoditas harga bergejolak adalah memastikan jumlah supply yang cukup di pasar. Pasokan di pasar sudah cukup ternyata menjadi penyebab deflasi harga barang tersebut.

"Untuk itu berkontribusi komponen makanan dan minuman ini penyumbang deflasi komponen harga bergejolak" ujar Amalia.

Amalia menambahkan, emas perhiasan, kopi bubuk, sigaret mesin dan sigaret kretek tangan juga menyumbang andil inflasi masing-masing 0,01%. Kelompok pendidikan juga memberikan andil inflasi 0,04% atau inflasi 0,09%.

"Perlu hari-hati dalam menyimpulkan pelemahan daya beli sehingga deflasi bukan satu-satunya indikator pelemahan daya beli masyarakat," ujar Amalia.

Badan Geologi Kementerian ESDM menyampaikan bahwa berdasarkan rasio cadangan batu bara terhadap ketahanan energi menunjukkan bahwa potensi mineral hitam ini masih sangat besar.

“Masih mampu memenuhi kebutuhan energi nasional hingga 41 tahun ke depan,” kata Kepala Badan Geologi Muhammad Wafid dalam Kolokium Hasil Kegiatan Tahun 2023 pada Kamis (1/8).

Wafid mengatakan, batu bara di Indonesia tidak hanya digunakan sebagai sumber energi namun juga sebagai bahan baku untuk mendukung berbagai jenis industri. Mulai dari pertanian, kesehatan, pertahanan, dan keamanan.

Ketua Tim Kerja Keprospekan dan Evaluasi Sumber Daya dan Cadangan Mineral-PSDMBP Moehamad Awaludin menyampaikan, menurut data 2023 Indonesia memiliki sumber daya batu bara 97,2 miliar ton bara di permukaan dan 31,7 miliar ton cadangan. “Namun, jumlah ini menunjukkan adanya penurunan sumber daya dan cadangan,” ujarnya.

Sebab berdasarkan paparannya, pada 2022 Indonesia memiliki sumber daya batu bara mencapai 99 miliar ton dengan cadangan sebanyak 35 miliar ton. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi penurunan sumber daya 1,91% dan cadangan sebesar 9,53%.

Badan Geologi saat ini tengah melakukan karakterisasi batu bara untuk berbagai program pengembangan dan pemanfaatan batu bara untuk mengungkap potensi peningkatan nilai tambah batu bara.

Kegiatan yang dilakukan diantaranya adalah karakterisasi potensi batu bara metalurgi, karakterisasi potensi logam tanah jarang dalam batu bara dan abu batu bara, juga karakterisasi potensi material maju dalam hal ini adalah grafena dari batu bara serta karakterisasi batu bara sebagai material untuk agroindustri.

Sebelumnya Kementerian ESDM mengatakan bahwa potensi batu bara menjadi sumber energi utama di Indonesia masih cukup panjang. Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Tata Kelola Mineral dan Batubara, Irwandy Arif menyebut batu bara masih menjadi andalan energi 10 hingga 20 tahun ke depan.

“Batu bara masih menjadi energi utama di Indonesia untuk 10-20 tahun lagi. Kalau saya bilang mungkin sampai 40 tahun lagi karena relatif murah,” ujarnya dalam Seminar Energy for Prosperity: The Economic Growth Impacts of Coal Mining yang diselenggarakan Energy and Mining Editor Society (E2S) di Jakarta, Kamis (14/3).

Irwandy menyebut, total cadangan batu bara Indonesia masih melimpah. “Sumber dayanya 99 miliar dengan reserve 35 miliar ton. Jadi kalau rata-rata 600-700 juta ton per tahun, umur batu bara bisa terus ada hingga 60-70 tahun lagi,” ucapnya.

Pada Oktober nanti, Indonesia akan memiliki pemimpin nasional yang baru. Saya tidak menggunakan kata presiden untuk menekankan bahwa ini adalah soal kepemimpinan. Pemimpin yang muncul melalui proses pemilihan umum adalah pemimpin yang diharapkan membawa keadaan lebih baik. Pak Prabowo Subianto, Anda telah diputuskan sebagai pemenang dalam pemilu. Sekarang Anda bertanggung jawab untuk menyejahterakan bangsa Indonesia.

Bangsa adalah konsep holistik. Di dalamnya terkandung rakyat, lembaga dan organisasi, sumber daya alam, alam dan semua makhluk hidup, serta nilai dan moral. Yang terakhir –nilai dan moral– adalah suluh dari semua dari perubahan yang direncanakan.

Bapak tentu tahu bahwa melakukan perubahan harus diletakkan dalam konteks kondisi dari bangsa tersebut, termasuk berbagai tantangan yang dihadapi. Membangun ekonomi –dengan menggunakan nilai dan moral–artinya membangun basis sumber daya bukan hanya agar berkelanjutan, melainkan juga mengarah pada keadilan. Ini agar semua kelompok dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

Nilai dan moral harus digunakan di kebijakan manapun. Sebagai pemimpin negara, Bapak harus membuat bangsa Indonesia juga mempunyai ketahanan sosial dan bermartabat. Jangan sampai bangsa lain memandang rakyat Indonesia sebagai bangsa yang tidak dapat menjunjung rasionalitas, profesionalitas, atau dapat hidup dalam sistem yang koruptif. Korupsi menciptakan disintegrasi ekonomi, politik, dan sosial.

Pak Prabowo tentu tahu persoalan struktur ekonomi Indonesia sangat rentan. Sebagai gambaran, menurut Bank Dunia, sekitar 40% penduduk berada dalam kerentanan ekonomi. Sekitar 10 juta Gen Z menganggur antara lain disebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia dan mismatched antara dunia pendidikan dan kebutuhan tenaga kerja.

Ini juga terkait dengan arah industrialisasi Indonesia. Daya serap sektor formal menciut. Sektor industri masih menjadi penopang terbesar perekonomian Indonesia. Namun, kontribusinya terus menunjukkan tren turun dalam satu dekade (Katadata, 9 Agustus 2022).

Saat ini terjadi penutupan besar-besaran pabrik-pabrik di sektor riil, menonjol di antaranya pabrik terkait tekstil. Menurut pengurus asosiasi tekstil, penyelundupan menjadi salah satu penyebab selain ekonomi biaya tinggi. Artinya, masalah penegakan hukum sangat berdampak pada kemajuan ekonomi Indonesia.

Penanganan transisi ekonomi yang tahan kerentanan, tentu tidak dapat ditangani dengan gagasan-gagasan artifisial tentang agroindustri pangan, perluasan fasilitas dan pelatihan digital atau memberi kemudahan modal UMKM.

Persoalannya lebih struktural. Negara ini membutuhkan konsep dan kerangka tentang bangunan industri yang terkait satu sama lain, serta kebijakan serius dan konsistensi pelaksanaan tentang pengembangan sumber daya manusia.

Ekonomi kita tidak bisa tergantung dengan pengerukan sumber daya alam seperti sekarang. Indonesia dapat bercermin diri pada “teori” “kutukan sumber daya alam” di mana negara-negara yang tergantung pada eksploitasi sumber daya alam menderita keterbelakangan karena kerusakan lingkungan, korupsi, dan mandeknya institusi ekonomi.

Kemajuan bangsa yang bermartabat membutuhkan para pengelola yang kompeten. Surat terbuka ini adalah dorongan kepada Anda sebagai yang akan memimpin negara untuk memilih para pejabat yang rekam jejak kredibilitasnya secara pengetahuan, pengalaman, dan moralitasnya dapat diandalkan.

Tanpa itu negara akan mundur dengan cepat. Ratusan juta rakyat Indonesia akan mengalami berbagai situasi derivasi. Semakin banyak yang terpaksa kerja serabutan, atau bidang pekerjaan tanpa masa depan untuk bertahan hidup. Akan semakin banyak yang terpaksa terlibat dalam kegiatan ekonomi informal dan bahkan ilegal. Semakin banyak yang tidak sempat mengembangkan kapasitas sosial dan kulturalnya.

Pada tingkat yang lebih tinggi, akan terjadi apa yang disebut sebagai kerusakan institusional (institutional decay). Tidak ada negara yang memiliki institusi publik yang sempurna, tetapi intinya adalah adanya kekuatan politik (dan kompetensi) untuk memperbaikinya merupakan kunci.

Jika para pejabat publik tidak kompeten akibatnya luas dan saling berkaitan. Institusi publik bukan hanya tidak dapat melayani tujuan-tujuan kesejahteraan, termasuk memfasilitasi insentif-insentif penguatan masyarakat.

Ada dua hal yang sering terjadi. Pertama, disintegrasi antarlembaga publik, satu sama lain jalan sendiri dan bahkan bertikai. Kedua, yang lebih buruk karena seperti efek domino, ketidakjelasan berjalannya institusi publik akan memberi peluang bagi berbagai kelompok untuk memanfaatkan kelemahan sistem. Jika kita bayangkan jalur-jalur ilegal atau korup sebagai urat darah, maka dia akan seperti kanker yang muncul di mana-mana, merusak semua sel yang sehat.

Perbaikan sistem tidak bisa diserahkan ke tangan para politisi dan pejabat pemerintah saja. Di sini letak kebenaran yang berlaku secara internasional tentang pembangunan.

Pertama, pengambilan kebijakan harus berbasis pengetahuan akademis dan bukti (evidence based). Negara harus bekerja sama dan memperkuat dunia akademis. Dana riset kita yang sangat jauh tertinggal bahkan di banding negara tetangga kita Malaysia menunjukkan cara negara selama ini memperlakukan ilmu pengetahuan.

Kedua, negara tidak mungkin merancang, bekerja dan membenarkan diri sendiri, tetapi harus melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang berpengalaman di bidangnya dalam memperkuat masyarakat. Model interaksi bisa bermacam-macam, tetapi intinya adalah akuntabilitas negara terbangun.

Rekomendasi Tim Percepatan Reformasi Hukum

Tahun lalu, Kemenko Polhukam dan Kemitraan untuk Perbaikan Tata Kelola telah menggerakkan sekitar 50 ahli di bidangnya untuk menghasilkan aspek-aspek penting dari upaya menjaga keberadaan negara dan bangsa. Para ahli dibagi dalam empat bidang pembahasan yaitu Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakan Hukum, Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam, Kelompok Kerja Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, serta Reformasi Sektor Peraturan Perundang-undangan.

Tim ini telah melakukan dialog dan diskusi panjang di bidang masing-masing dan menghasilkan rekomendasi jangka pendek, menengah dan panjang. Rekomendasi disusun berdasarkan tingkat urgensi maupun dampak strategisnya.

Suatu upaya cukup besar yang memakan waktu, biaya, dan tenaga. Namun inisiatif dipandang sangat krusial karena bertujuan menunjukkan kelemahan mendasar yang membahayakan pencapain tujuan bangsa tadi. Rekomendasi ini hanya berdampak jika para pengambil kebijakan menjadikannya rujukan dalam perbaikan sistem di Indonesia.

Tentu Bapak dapat memahami bahwa empat bidang tersebut seperti empat pilar yang saling berhubungan dalam menjaga keberadaan bangsa, dalam arti bangsa yang sejahtera dan bermartabat dapat tercapai.

Reformasi Lembaga Peradilan dan Penegakkan Hukum sangat penting sebagai basis kejelasan dan kepercayaan publik dalam melakukan berbagai kegiatan, termasuk dalam melakukan kegiatan ekonomi. Hukum juga penting untuk menjaga aspek keadilan. Hukum bukan hanya soal pengaturan, tetapi juga menjaga nilai dan moral dalam masyarakat.

Pokja Reformasi Hukum Sektor Agraria dan Sumber Daya Alam membahas persoalan tata kelola di bidang ini. Saya yakin Bapak mengerti bahwa tata pengelolaan sumber daya alam adalah sumber penting pemasukan negara.

Namun pengelolaan sumber daya alam juga tentang keberlanjutan lingkungan dan hutan yang menjadi sumber penghidupan (livelihood) dalam berbagai segi, termasuk kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Pengelolaannya juga mengenai mentransformasi struktur ekonomi Indonesia di mana sumber yang kita peroleh daripadanya harus membuat bangsa ini lebih pintar dari sekedar eksploitasi alam. Seperti pengelolaan sumber daya alam yang terintegrasi dengan sektor industri lain.

Pokja Pemberantasan Korupsi mengeluarkan rekomendasi yang terkait aspek-aspek perbaikan sistem seperti integrasi laporan keuangan, kontrol internal, pelaporan kekayaan, dan perizinan.

Namun yang sangat penting adalah Pokja ini membuat rekomendasi terkait mekanisme/prinsip-prinsip dasar yang membuat korupsi lebih dapat dikendalikan, seperti pembatasan pertukaran uang tunai, kejelasan beneficial ownership, kontrol konflik kepentingan, dan dikeluarkannya undang-undang perampasan aset yang tersendat di DPR.

Pokja Peraturan Perundang-undangan menyorot prinsip pembuatan undang-undang yang baik. Bapak tentu mengetahui bahwa hukum bisa digunakan sebagai alat kepentingan.

Padahal kemajuan masyarakat hanya dapat terjadi jika hukum memfasilitasi integrasi unit-unit dalam masyarakat. Bangsa dapat maju jika hukumnya memfasilitasi penguatan masyarakat secara luas. Untuk itu hukum harus dibuat berdasarkan analisa metodis tentang kondisi masyarakat dan bagaimana mereka terdampak.

Saya mengusulkan suatu pendekatan baru dalam membuat kebijakan, yaitu pendekatan risiko. Rancangan kebijakan bukan hanya dibuat berdasarkan gagasan tentang kemajuan yang ingin dicapai. Kebijakan harus berbasis analisa resiko dampak terhadap sektor dan unit masyarakat lainnya.

Cara ini mengontrol masuknya berbagai kepentingan yang secara tidak adil masuk dalam suatu kebijakan karena langsung dianalisis dampaknya bagi yang lain. Sesungguhnya penilaian risiko seharusnya sudah merupakan bagian pembuatan kebijakan. Namun pendekatan ini tidak dikembangkan secara metodis.

Sebagai penutup, imbauan saya sebagai rakyat yang akan berada dalam kepemimpinan Bapak, pilih orang-orang yang kredibel dalam bidangnya dan moralnya tidak pernah cacat dalam soal kepentingan umum. Hanya orang-orang seperti ini yang bisa ikut memimpin perubahan untuk Indonesia yang sejahtera dan bermartabat.