PT Bank BTPN Syariah Tbk (BTPS) membukukan laba bersih Rp 552 miliar pada semester I 2024 dengan penyaluran pembiayaan Rp 10,44 triliun. Manajemen BTPS menyatakan bank selektif dalam menyalurkan pembiayaan untuk menjaga kualitas bisnis BTPN Syariah.

"Kinerja BTPN Syariah tetap terjaga, terlihat dari rasio-rasio keuangan yang sehat, yang memberikan kesempatan bagi bank untuk terus bertumbuh di masa-masa mendatang," ujar Fachmy Achmad, Direktur BTPN Syariah, dalam keterangan tertulis, Jumat (26/7).

Fachmy menyebut BTPN Syariah membukukan rasio keuangan yang kuat, antara lain dengan Return on Asset (RoA) 6,6% dan rasio kecukupan modal (Capital Adequacy Ratio/CAR) 50,1%. "Kami bersyukur bahwa selektif dan menerapkan prinsip kehati-hatian bisa menjaga kinerja bank saat ini, yang lebih dari satu dekade kami bangun," tuturnya.

Jika menilik laporan keuangan BTPS, laba bersih pada semester I 2024 ini turun 26,65% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 752,53 miliar. Penyaluran pembiayaan juga turun 10,03% dibandingkan dengan semester I 2023 sebesar Rp 11,37 triliun.

Hal tersebut terjadi karena BTPS lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan di tengah situasi ekonomi global yang masih diliputi ketidakpastian. Selanjutnya, BTPS akan berupaya memperkuat kualitas pembiayaan dengan membangun solidaritas bagi nasabah inklusi.

Sebagai bagian untuk mewujudkan niat baik nasabah lebih cepat, BTPN Syariah juga memberikan apresiasi terhadap kumpulan ibu-ibu nasabah pembiayaan ultra mikro yang telah menunjukkan solidaritas yang kuat dalam membangun perilaku unggul yaitu BDKS (Berani Berusaha, Disiplin, Kerja Keras, dan Saling Bantu). Apresiasi itu diberikan dengan program umrah.

"Ini adalah mimpi nasabah yang diwujudkan BTPN Syariah: Bersama Berkumpul di Pertemuan Rumah Nasabah, Akhirnya Bersama Beribadah di Depan Ka’bah," ujar Fachmi.

Presiden Joko Widodo mengklaim dirinya tak tahu soal sosok pengendali judi online di Indonesia yang berinisial T. Figur tersebut awalnya disebutkan oleh oleh Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Rhamdani.

"Enggak tahu, tanyakan ke Pak Benny saja," kata Jokowi seusai meresmikan operasional Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah pada Jumat (26/7).

Sebelumnya, Kepala BP2MI Benny Rhamdani mengungkapkan dua aktor pengendali judi online di Indonesia, salah satunya berinisial T. “Yang kedua, saya tidak perlu sebut,” kata Benny saat Pengukuhan Kawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dikutip dari YouTube, Selasa (23/7).

Benny menyampaikan, informasi mengenai aktor inisial T di balik judi online itu sudah disampaikan kepada Jokowi, Panglima TNI, dan Kapolri. “Saat itu, ya Presiden kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu,” ujarnya.

Kepala BP2MI Benny Rhamdani saat Pengukuhan Kawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 (BP2MI)

Menurut dia, sebenarnya sangat mudah menangkap aktor inisial T di balik judi online itu. Akan tetapi, ia curiga bahwa dalang ini kemungkinan tidak bisa disentuh oleh hukum.

"Mohon maaf dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas. Tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan tapi hukum mampu menyentuh para bandar," kata Benny.

Benny melanjutkan, para aktor judi online itu merupakan penjahat yang menjual anak bangsa demi keuntungan bisnis haram dan perdagangan manusia. Ia pun menyinggung soal penempatan ilegal pekerja migran. Rata-rata korban penempatan ilegal pekerja migran yakni lulusan SMA. “Bahkan ada lulusan Sarjana 1 atau S1 dan S2,” ujarnya.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi turut mengomentari soal inisial T tersebut. “Inisial T kan banyak. Masa mayor Teddy, kan enggak mungkin. Begini, soal penegakan hukum, kami serahkan kepada aparat penegak hukum,” kata Budi Arie.

Sementara itu, Budi Arie pernah menyampaikan bahwa pengendali judi online di Indonesia diperkirakan lima orang. “Semua orang sudah tahu. Di Indonesia yang mengatur judi online hanya lima orang,” kata dia dalam podcast Gultik Katadata.co.id pada Juni.

Budi Arie Setiadi menyampaikan, aparat penegak hukum yang berwenang menangkap kelima bandar judi online tersebut. “Bukan urusan Kominfo. Kami sudah mencegah dan berbuat maksimal sesuai kewenangan kami,” ujarnya.

Pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada Fahmy Radhi menilai Muhammadiyah blunder jika memutuskan untuk menerima tawaran konsesi tambang batu bara dari pemerintah.

“Saya terkejut Muhammadiyah akhirnya memutuskan untuk menerima, karena biasanya mereka itu mengambil keputusan sangat rasional berdasarkan kajian-kajian,” kata Fahmy kepada Katadata.co.id pada Jumat (26/7).

Fahmy juga turut menanggapi perihal rencana Muhammadiyah yang ingin melakukan penambangan tanpa menimbulkan kerusakan lingkungan dan konflik sosial dengan masyarakat. Menurutnya, hal ini sangat baik jika dilakukan. Namun Fahmy ragu, Muhammadiyah dapat menjalan hal-hal tersebut.

“Bahkan itu suatu hal yang mustahil, mengelola tambang tanpa merusak lingkungan. Karena hampir semua tambang terutama batu bara itu pasti merusak lingkungan dan itu tidak bisa dihindari,” ujarnya.

Selain kerusakan lingkungan, Muhammadiyah juga menyebut akan berusaha mereklamasi lahan yang telah ditambangnya. Namun, Fahmy menyebut hal ini juga sulit diwujudkan karena biayanya sangat tinggi, bahkan mungkin akan mengurangi pendapatan tambang tadi.

“Dalam kondisi ekosistem saat ini, apakah Muhammadiyah akan melakukan reklamasi? Saya tidak yakin juga, bahkan saya berkeyakinan Muhammadiyah juga akan mengikuti para penambang yang tidak melakukan reklamasi sehingga melakukan perusakan lingkungan,” ucapnya.

Menurutnya, keputusan menerima tawaran pengelolaan tambang ini lebih condong disebabkan oleh aspek politik daripada ekonominya. “Jadi saya juga tidak habis pikir juga Muhammadiyah mengapa mengambil keputusan untuk menerima ini,” kata dia.

Terkait penawaran izin tambang ini, Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah mengatakan masih mempertimbangkan tiga aspek sebelum mengambil keputusan terkait pengelolaan tambang yang ditawarkan pemerintah.

Tiga aspek ini berkaitan dengan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang akan diberikan pemerintah untuk dikelola oleh Muhammadiyah.

“Karena pemerintah sampai hari ini masih belum menentukan titik mana yang akan diberikan kepada kami. Jadi kami harus tahu dulu titik yang mana,” kata Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pengurus Pusat Muhammadiyah Azrul Tanjung saat ditemui di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah pada Jumat (26/7).

Pemberian WIUPK ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 yang terbit pada 30 Mei lalu. Dalam penjelasannya, Kementerian ESDM menyebut telah menyiapkan enam wilayah bekas Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang tersebar di Indonesia.

“Kedua, titik ini berada di daerah mana? Ketiga, titik ini ada isinya tidak? Ada batu baranya tidak? Karena yang diberikan ini terbatas,” ujarnya.

Azrul menyebut dengan keterbatasan wilayah yang tersedia, membuat Muhammadiyah harus memastikan tiga aspek diatas, sebelum akhirnya mengambil keputusan akan mengelola WIUPK yang ditawarkan atau tidak.

“Mudah-mudahan akhir pekan ini kita sudah ada gambaran titik mana yang akan diberikan. Kami beranggapan ini niat baik negara atau niat baik pemerintah memberikan kepada ormas konsesi khusus,” ucapnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menguraikan alasan pemerintah menerbutkan regulasi Izin Usaha Pertambangan (IUP) batu bara kepada organisasi kemasyarakatan atau ormas keagamaan.

Dia mengatakan penerbitan ketentuan tersebut merupakan aspirasi dari sejumlah ormas keagamaan yang mengaku sanggup untuk mengelola konsesi tambang batu bara. Jokowi mengatakan dirinya kerap mendapat keluhan dari ormas keagamaan saat berkunjung ke beberapa pondok pesantren dan masjid.

Jokowi menceritakan, ormas keagamaan sering komplain dan mempertanyakan skema pemberian IUP batu bara saat ini yang hanya diserahkan kepada korporasi besar.

"Banyak komplain kepada saya, ‘Kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada perusahaan besar, kami kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok'," kata Jokowi seusai meresmikan operasional Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah pada Jumat (26/7).

Menurut Jokowi, keluhan dari suara ormas keagamaan tersebut mengilhami pemerintah untuk menerbitkan instrumen hukum. Tujuannya agar ormas keagamaan mendapat peluang untuk mengelola tambang batu bara.

"Yang mengelola bukan ormasnya, tapi badan usaha yang ada di ormas itu. Baik koperasi, PT, CV, maupun yang lain-lain," ujarnya.

Pemberian IUP batu bara kepada ormas keagamaan merupakan amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Dalam aturan terbaru ini, terdapat 17 pasal yang diubah dan ditambahkan. Aturan mengenai penawaran WIUPK kepada ormas keagamaan diatur dalam pasal 83A ayat 1-7.

Ormas keagamaan bakal mendapatkan wilayah pertambangan bekas pengelolaan Kaltim Prima Coal (KPC), Adaro Energy, Indika Energy, Kendilo Coal Indonesia, Kideco, Multi Harapan Utama, dan Arutmin Indonesia.

Lahan bekas yang ditawarkan secara prioritas kepada ormas paling tidak mengandung batu bara dengan kalori di atas 4.000/GAR. Batu bara dengan kalori tinggi itu kerap digunakan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), industri semen, baja, dan pengolahan logam.

Jokowi mengklaim tidak ada paksaan atau dorongan dari pemerintah kepada ormas keagamaan untuk menerima tawaran konsesi tambang batu bara. Dia mengatakan pemerintah berada di posisi pasif dan menunggu pengajuan dari ormas keagamaan tertentu.

"Pemerintah tidak ingin menunjuk ormas keagamaan untuk mengajukan, tidak. Kalau memang berminat, regulasinya sudah ada," ujar Jokowi.

Pemerintah Kabupaten Nias Utara dan Konservasi Indonesia melakukan penanaman 3.000 bibit mangrove di Pantai Wisata Mangrove Teluk Ba'a, Kabupaten Nias Utara, Sumatra Utara. Kegiatan ini merupakan bagian dari penanaman 103 ribu bibit mangrove di area seluas 60 hektare (ha) di perairan Sawo Lahewa yang bertujuan melindungi masyarakat dari bencana alam, mencegah peningkatan permukaan air laut, dan meningkatkan perekonomian masyarakat.

Bupati Nias Utara Amizaro Waruwu mengatakan Kawasan Konservasi Perairan Sawo Lahewa dan perairan sekitarnya menyimpan potensi kelautan dan perikanan yang besar. Namun, beragam ekosistem di dalamnya, termasuk mangrove, belum optimal dikelola dan dimanfatkan secara lestari ataupun berkelanjutan. Oleh karena itu, Amizaro mengajak para pihak untuk mengupayakan perlindungan dan pengelolaan mangrove.

"Pemulihan ekosistem mangrove ini sangat penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir," ujar Ferizatulo Gea, Asisten Administrasi Kabupaten Nias Utara, pada Jumat (26/7).

Ia mengajak semua pihak untuk menanam, merawat, dan menjaga mangrove. Jika mangrove sehat, pendapatan masyarakat pun akan meningkat.

Bibit Mangrove (Dok. Konservasi Indonesia)

Penanaman mangrove tersebut melibatkan 150 peserta, termasuk Konservasi Indonesia, Dinas Perikanan Kabupaten Nias Utara, Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Teluk Ba'a, serta Himpunan Mahasiswa Manajemen Sumber Daya Perairan (IMASPERA) Universitas Sumatra Utara.

Konservasi Indonesia (KI) telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara dalam beberapa program pengelolaan bentang darat dan bentang laut. Termasuk, program integrasi pengelolaan ekosistem mangrove dan perikanan berkelanjutan yang diimplementasikan di Kabupaten Nias Utara.

Ekosistem Mangrove Jadi Garda Depan Penjaga Pulau

Meizani Irmadhiany, Senior Vice President dan Executive Chair Konservasi Indonesia, mengatakan penanaman mangrove ini akan memberikan dampak besar, antara lain melindungi dari bencana alam, mencegah peningkatan permukaan air laut, dan memberikan dampak pada perekonomian masyarakat.

"Ekosistem mangrove di Nias masih belum dikelola secara optimal, terlebih di Kawasan Konservasi Perairan (KKP) Sawo Lahewa dan perairan sekitarnya. Padahal, mangrove di wilayah ini bisa menjadi barisan terdepan yang menjaga pulau karena berhadapan langsung dengan Samudra Hindia," ujar Meizani.

Selain itu, mangrove juga sudah dikenal sebagai rumah kepiting-kepiting bakau yang bisa meningkatkan ekonomi masyarakat jika dikelola dengan baik.

Pada September 2023, kondisi ekosistem mangrove di Kabupaten Nias Utara telah dikaji oleh KI melalui survei biofisik KKP Sawo Lahewa dan perairan sekitarnya. Hasilnya, wilayah tersebut memiliki mangrove dengan total 131 hektare. Sekitar 12 ha berada di dalam KKP Sawo Lahewa dan perairan sekitarnya. Adapun 119 ha lainnya berada di luar kawasan konservasi.

"Kami bersama pemerintah Kabupaten Nias dan kelompok masyarakat serta mahasiswa berharap dari langkah awal dengan penanaman sebanyak 3.000 bibit mangrove ini akan memberikan perubahan besar dan selanjutnya bisa direplikasi," ujar Meizani.

Mangrove telah dikenal dengan kemampuannya dalam menyerap karbon. Rehabilitasi ekosistem mangrove ini dilakukan dengan menggunakan mangrove jenis rhizophora apiculata. Mangrove jenis ini memiliki karakter mudah ditanam di area yang langsung berhadapan dengan laut, memiliki ketahanan hidup di kawasan dengan salinitas yang tinggi, dan dapat ditanam di kawasan dengan sedimen lumpur berpasir maupun berbatuan.

"Total bibit mangrove yang akan kita tebar di 60 ha area restorasi adalah 103 ribu bibit, yang terbagi atas 25,25 ha di area penanaman aktif dan 34,75 ha untuk pengayaan ekosistem mangrove eksisting," kata Meizani.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengaku tidak khawatir seiring dengan keputusan Elon Musk yang tidak akan membangun pabrik kendaraan listrik Tesla di Indonesia. Jokowi meyakini sejumlah pabrikan electric vehicle (EV) global akan berinvestasi di Indonesia dalam waktu dekat.

Rasa optimistis Jokowi muncul dari beroperasinya pabrik sel baterai kendaraan listrik hasil kerja sama LG Energy Solution (LGES) dan Hyundai Group di Karawang, Jawa Barat.

"Kalau pabrik baterainya sudah ada, maka untuk masuk ke industri mobilnya sangat mudah karena 40-50% komponen mobilnya itu ada di baterai listrik," kata Jokowi kepada wartawan seusai meresmikan operasional Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah pada Jumat (26/7).

Jokowi mengatakan, ekosistem industri EV di Indonesia akan makin kuat seiring rencana pembangunan pabrik anoda dan katoda di KIT Batang pada Agustus dan September tahun ini.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyakini, kondisi menguatnya lingkungan industri EV di Indonesia bakal mengerek minat produsen EV global seperti Wuling, BYD, VinFast dan hingga Cherry. "Kita tidak tergantung pada satu atau dua merek," ujar Jokowi.

Dia menambahkan, pembangunan industri hilirisasi komoditas pertambangan dari hulu ke hilir dapat menjadi magnet untuk menarik investor ke dalam negeri.

"Industri downstreaming yang dikerjakan dengan baik, efisien dan harganya kompetitif maka saya kira investor akan datang mencari," kata Jokowi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan akan menemui Elon Musk di kantor otomotif sekaligus fasilitas produksi Tesla di West Coast, California, Amerika Serikat (AS) bulan depan.

Elon Musk saat menghadiri acara Halloween pada 2022 (X @Elonmusk)

Luhut mengatakan pertemuan dirinya dengan Elon tidak terikat dengan misi bisnis tertentu. "Tidak ada misi-misi, kamu ketemu kan saya berteman dengan Elon," kata Luhut saat ditemui seusai peluncuran layanan Golden Visa di Hotel The Ritz-Carlton Jakarta pada Kamis (25/7).

Selain itu, kata Luhut, belum ada komitmen dari Elon terkait rencana pembangunan pabrik kendaraan listrik Tesla di Indonesia. Dia menyebut bahwa Tesla tidak akan membangun pabrik kendaraan listrik di manapun dalam dua tahun ke depan.

Meski begitu, Luhut melihat masih ada peluang bagi Indonesia untuk menawarkan investasi pengembangan nikel kepada Elon. "Saya mau tawari dia, kami ngomong dulu lah. Terlalu prematur kalau ngomong sekarang," ujarnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meresmikan operasional Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang pada Jumat (29/7). Kawasan tersebut kini dihuni oleh 18 penyewa atau tenant dengan total investasi yang masuk senilai Rp 14 triliun.

Dalam sambutannya, Jokowi membidik pabrik katoda dapat mulai dibangun di KIT Batang pada September tahun ini. Katoda merupakan salah satu komponen yang digunakan dalam pembuatan baterai kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

"Sehingga KIT Batang akan menjadi sebuah kawasan industri yang betul-betul efisien dan dilirik oleh para investor untuk membuka lapangan pekerjaan," kata Jokowi.

Selain pabrik katoda, Jokowi juga menargetkan pembangunan industri anoda pada Agustus. Anoda merupakan materai yang terbuat dari hasil hilirisasi konsentrat tembaga. Barang tersebut kerap digunakan sebagai bahan baku produksi baterai alkaline dan kabel penghantar listrik.

Jokowi juga mengatakan sejumlah pabrikan sudah akan beroperasi di KIT Batang. Di antaranya produsen kaca asal Korea Selatan KCC Glass yang bakal berpoduksi pada September mendatang.

Selain itu juga ada pabrik pipa asal Belanda PT Wavin yang akan segera berproduksi. Saat ini, pabrik tersebut tengah dibangun di atas lahan seluas 20 hektar. Keberadaan pabrik itu diproyeksikan bakal mencukupi kebutuhan pipa dalam negeri serta pasar ekspor hingga ke negara-negara Asia Pasifik.

Setelah menyampaikan sambutan peresmian aktivitas KIT Batang, Jokowi juga melakukan pelepasan perdana 16 ribu pasang sepatu yang dipusatkan di PT Yih Quan Footwear Indonesia. PT Yih Quan Footwear Indonesia merupakan produsen sepatu berkualitas untuk olahraga, kasual, formal hingga sepatu safety.

"Inilah kekuatan kita, dan saya senang. Saat itu saya putuskan untuk dibangun kawasan industri terpadu di Batang seluas 400 hektare (ha) yang pertama," ujar Jokowi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan komitmen pembangunan pabrik katoda telah diteken oleh LG Energy Solution (LG) dengan investasi senilai US$ 9,8 miliar atau sekira Rp 142 triliun.

Bahlil mengatakan, pembangunan pabrik katoda LG akan dimulai pada September tahun ini. "Studi kelayakannya sudah selesai di Agustus, dan untuk pabrik katodanya akan dibangun di KIT Batang," kata Bahlil.

Bahlil menjelaskan, pembangunan pabrik katoda milik LG di KIT Batang bakal menggenapi proyek hilirisasi bijih nikel domestik. Dia mengatakan saat ini sudah ada fasilitas peleburan dan pengolahan (smelter) bijih nikel menjadi prekursor baterai listrik di Maluku Utara.

Bahlil melanjutkan saat ini Indonesia juga telah memiliki pabrik sel baterai kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Pabrik tersebut merupakan hasil kerja sama LG Energy Solution (LGES) dan Hyundai Group.

Pabrik yang diberi nama ‘Proyek Omega’ itu memiliki kapasitas produksi produksi fase pertama sebesar 10 giga watt hour (GwH) dengan menghasilkan lebih dari 160.000 unit baterai mobil listrik.

"Jadi untuk prekursor smelternya ada di Maluku Utara, katoda ada di Batang, dan kemudian sel baterainya ada di Karawang," ujar Bahlil.

Bahlil mengatakan, seluruh perusahaan yang beroperasi di KIT Batang juga akan mendapatkan fasilitas harga gas bumi tertentu (HGBT) US$ 6 dolar per MMBtu. Insentif gas murah tersebut akan disalurkan melalui pipa milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN).

KIT Batang merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pembangunannya telah rampung pada akhir 2023. Pembangunan infrastruktur KIT Batang fase I berdiri di lahan seluas 450 ha. Adapun estimasi serapan tenaga kerja sebesar 14.880 orang.

Kawasan industri yang terletak di wilayah Pantura ini dikelola oleh PT Kawasan Industri Terpadu Batang. Perusahaan ini merupakan konsorsium dari BUMN dan terdiri dari PT Pembangunan Perumahan, PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma, PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IX, serta Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Batang.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyampaikan bahwa bandar judi online mengincar anak-anak menggunakan game online. Fitur dan tampilannya dibuat mirip dengan aplikasi permainan.

“Berdasarkan identifikasi yang kami lakukan, anak-anak bermain judi online umumnya melalui game online. Judi online yang berkamuflase seolah-olah game online,” kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo Usman Kansong di kantornya, Jakarta, Jumat (26/7).

Kominfo sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 2 tahun 2024 yang mengatur klasifikasi game online. Penerbit gim online harus melakukan klasifikasi berdasarkan usia.

Regulasi tersebut juga melarang keras aplikasi game online mengandung unsur judi online untuk klasifikasi usia apapun.

Kominfo juga bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA menggelar program SAPA, yang mendorong anak-anak untuk berani melaporkan aktivitas ilegal termasuk judi online.

Kerja sama kedua kementerian itu juga terkait konsultasi psikologis kepada anak-anak yang bermain judi online.

Kominfo juga bekerja sama dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan alias PPATK untuk mencegah anak-anak terlibat dalam judi online.

PPATK mencatat, pemain judi online di bawah 10 tahun mencapai 2% dari total atau sekitar 80 ribu. Sementara itu, usia 10 - 20 tahun 11% atau kurang lebih 440 ribu dan umur 21 - 30 tahun 13% atau 520 ribu.

Yayasan Indonesia Cerah menilai pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak serius dalam melaksanakan transisi energi atau beralih dari energi fosil ke energi terbarukan. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya Undang-Undang (UU) baru yang mengatur tentang transisi energi.

"Temuan kami, ternyata Presiden Jokowi selama 10 tahun itu tidak pernah mengesahkan satu pun peraturan pada level undang-undang yang secara khusus mengatur tentang transisi energi atau energi terbarukan," ujar Peneliti Yayasan Indonesia Cerah, Sartika Nur Shalati dalam diskusi "Satu Dekade Presiden Jokowi : Sejauh Mana Transisi Energi Indonesia?", di Jakarta, Jumat (26/7).

Sartika mengatakan, pemerintahan Jokowi menentukan kebijakan energi di Indonesia dengan masih mengacu pada dua peraturan yang diterbitkan pada masa pemerintahan presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Adapun dua peraturan yang dimaksud adalah UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang energi untuk mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi secara berkelanjutan, dan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2014 tentang kebijakan energi nasional.

Menurutnya, dengan adanya komitmen Indonesia dalam Paris Aggrement maka peraturan tersebut dinilai sudah tidak relevan untuk dijadikan acuan pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Sartika mengatakan, tidak adanya UU baru mengenai transisi energi membuat target bauran energi Indonesia sulit dicapai. Pasalnya, dua produk hukum tersebut merupakan acuan dalam menyusun dokumen strategis yang berkaitan dengan energi dan juga kelistrikan nasional.

Dokumen strategis yang dimaksud seperti Rancangan Umum Energi Nasional (RUEN), Rancangan Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL).

Selain itu, yang menjadi salah satu hambatan pemerintah untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan adalah pasokan berlebih listrik. Hal ini selalu menjadi alasan pemerintah untuk mempercepat pembangunan energi terbarukan.

"Jadi kalau misalnya ada penambahan lagi, kita harus bayar. Nah, apakah ini akan terus menjadi momok yang bakal membebani negara ketika pemerintah tidak melakukan perubahan?," ucapnya.

Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menegaskan pihaknya tidak pernah meminta untuk mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024.

“Muhammadiyah tidak dalam posisi meminta tambang, tapi kami diberi konsesi. Ini kan kesannya seperti kami minta, kami tidak pernah meminta,” kata Ketua Majelis Lingkungan Hidup Pengurus Pusat Muhammadiyah Azrul Tanjung saat ditemui di kantor Pusat Dakwah Muhammadiyah pada Jumat (26/7).

Azrul juga mengatakan, Muhammadiyah tidak mengincar WIUPK tertentu yang ingin dikelola. Mereka hanya menerima titik yang diberikan atau ditentukan pemerintah.

Dia menyebut, Muhammadiyah saat ini belum menyatakan keputusan resmi terkait pengelolaan WIUPK tersebut. Hal ini masih menunggu gelaran konsolidasi nasional yang rencananya dilaksanakan pada 27-28 Juli 2024 di Universitas Aisyiyah Yogyakarta.

“Muhammadiyah itu dalam memutuskan segala sesuatu itu dengan pertimbangan-pertimbangan yang ilmiah dan ini memerlukan beberapa bulan. Muhammadiyah itu tidak pernah memutuskan sesuatu dengan emosional,” ujarnya.

Dia juga menyampaikan, Muhammadiyah tidak pernah memposisikan diri sebagai pihak yang bertentangan dengan negara. Namun, ormas ini tetap kritis terhadap negara.

Selain itu, Azrul juga menjelaskan terkait anggapan sikap gamang Muhammadiyah terkait tawaran pengelolaan WIUPK ini.

“Kami tidak berubah pikiran. Muhammadiyah belum pernah memutuskan selama tiga bulan. Memang ada wacana beberapa majelis yang mengusulkan untuk menolak namun dengan pertimbangannya hanya hukum saja,” ucapnya.

Azrul menyebut, sinyal Muhammadiyah akan menerima tawaran tambang ini diambil dengan pikiran jernih dan pertimbangan segala hal baik (maslahat) serta buruk (mudharat) yang ditimbulkan.

“Kalau maslahatnya lebih besar dibandingkan dengan mudaratnya, kami akan ambil. Tetapi kalau mudharatnya lebih besar, untuk apa kami ambil? Namun sementara ini berdasarkan hasil pleno, kami melihat mudharatnya lebih kecil,” kata dia.

Azrul juga pernah menyebut, dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 Muhammadiyah memang menyambut baik niat pemerintah, namun tidak serta merta langsung menerima.

Dia menyampaikan, Muhammadiyah melakukan kajian-kajian dalam berbagai aspek, seperti ekonomi, hukum, sosial, dan lingkungan. “Kami sudah melakukan kajian itu berkali-kali, tidak hanya internal namun juga bersama majelis terkait dan perguruan tinggi yang memiliki prodi pertambangan,” ujarnya.

Azrul menyampaikan, kajian terkait pengelolaan tambang juga dilakukan dengan para pakar di luar Muhammadiyah. Berdasarkan hasil kajian dengan berbagai pihak inilah, Muhammadiyah memberi isyarat akan menerima.

“Tapi tentu kami akan melihat dan berkomunikasi dengan pemerintah, khususnya Menteri investasi dan Menteri ESDM,” ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan pengelolaan tambang ini sebelumnya telah dibahas dalam rapat Pleno pada 13 Juli lalu. Pada saat rapat tersebut, ada penawaran oleh Pemerintah melalui Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia.

“Meskipun, belum disampaikan secara resmi lokasi tambang bagi Muhammadiyah,” kata Abdul melalui akun instagram miliknya, dikutip Jumat (26/7).

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika sudah memutus akses internet dari FIlipina dan Kamboja guna menekan peredaran konten judi online. Instansi ingin mengkaji langkah serupa dari negara-negara Asia Tenggara lainnya.

Sebelumnya Kominfo meminta seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi layanan gerbang akses internet atau network access point (NAP) memutus akses komunikasi internet yang diduga untuk judi online, terutama dari dan ke Kamboja dan Davao, Filipina.

"Tentu kami akan melihat perkembangan. Kedua negara itu kami anggap sebagai negara yang paling banyak mengedarkan situs judi online yang menyusup ke Indonesia, sehingga kami tutup," kata Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo Usman Kansong dalam acara Ngopi Bareng Kominfo di kantornya, Jakarta, Jumat (26/7).

Usman menyampaikan akan mengkaji pemutusan internet dari negara lainnya yang juga melegalkan bisnis judi online. "Tapi lihat dulu bagaimana keperluan, urgensi, kepentingannya," ia menambahkan.

Ia menjelaskan bahwa pemutusan akses internet merupakan salah satu upaya pemberantasan judi online di Indonesia. Akses masyarakat terhadap judi online pun menurun 50%, berdasarkan data Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan alias PPATK.

"Sesuai data PPATK, intervensi satgas judi online berhasil menurunkan 50% akses masyarakat terhadap judi online," kata Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi dalam acara Konferensi Pers terkait Sosialisasi Pencegahan Aktivitas Judi Online dan/atau Judi Slot di Lingkungan Kominfo, di Jakarta, Kamis (25/7).

Budi Arie Setiadi mengutip data PPATK, deposit judi online bisa berkurang Rp 45,8 triliun jika intervensi oleh satgas diperkuat. Akses ke situs judi online juga dapat menurun 80%.

Dalam kesempatan itu, Budi menyampaikan bahwa Kominfo melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika telah memblokir 2.645.081 konten judi online selama periode 17 Juli 2023 hingga 23 Juli 2024.

Selain itu, Kominfo mengajukan pemblokiran 573 akun e-wallet terkait judi online kepada Bank Indonesia atau BI.

Ditjen Aptika Kominfo juga menangani 23.616 sisipan halaman judi online pada situs lembaga pemerintah dan 22.205 di lembaga pendidikan.

Kominfo juga memberikan 20.595 kata kunci atau keyword terkait judi online kepada Google sejak November 2023 hingga Juli 2024. Selain itu, memberikan 3.961 keyword kepada induk Facebook Meta sejak 15 Desember 2023 hingga 23 Juli 2024.

"Kominfo mengajukan permohonan pemblokiran 6.199 rekening bank terkait judi online kepada OJK sejak september 2023 hingga 23 juli 2024," kata Budi.

GAC Aion mengumumkan akan meresmikan pabrik mobil listrik di Cikampek Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Kuartal I 2025. Saat ini, Aion terlebih dahulu telah mengirimkan 500 unit mobil listrik ke Indonesia.

“Kami akan menjaga kualitas dan kehandalan setiap kendaraan, termasuk Aion Y Plus, Aion ES dan HYPTEC HT dalam setiap tahapan pengiriman. Memastikan seluruh proses pengiriman Electric Vehicle (EV) tepat waktu menjadi bukti nyata dari komitmen kami dalam memenuhi ekspektasi konsumen,” ujar Vice President Aion Indonesia Major Qin, seperti dikutip dari Antara, Jumat (26/7).

Aion Y Plus hadir ke dunia otomotif Nasional dengan menawarkan keunggulannya pada teknologi baterai "Magazine" dan Architecture Electric Platform (AEP). Ini merupakan sebuah desain eksklusif platform listrik murni baru.

Pada kesempatan yang sama, Aion mengumumkan bahwa mereka akan meresmikan pabrik manufaktur di Cikampek pada kuartal pertama 2025. CEO Aion Indonesia, Andry Ciu, menyampaikan bahwa pabrik GAC Aion di Indonesia tidak hanya akan memenuhi permintaan dalam negeri tetapi juga menjadi basis ekspor ke mancanegara.

Pada tahapan awal, model mobil listrik GAC Aion Y Plus menjadi tanda debut perusahaan Juni ini. “Dengan kehadiran pabrik ini, kami yakin Aion Indonesia dapat menghadirkan produk EV kelas dunia untuk Indonesia dan pasar utama di kawasan ASEAN lainnya, serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat,” kata Andry Ciu.

Diketahui, Aion telah memulai operasi pabrik manufakturnya pada kawasan industri di provinsi Rayong, Thailand. Pabrik ini ditargetkan dapat memproduksi sebanyak 50.000 unit EV setiap tahunnya, dengan tujuan mendukung industri kendaraan listrik di Thailand dan memposisikan negara tersebut sebagai pusat manufaktur kendaraan listrik di Asia Tenggara.

Indonesia akan menjadi negara kedua di Asia Tenggara yang memproduksi mobil listrik GAC Aion setelah Thailand.