Anak usaha Grup Bakrie yang bergerak di bidang kendaraan listrik PT VKTR Teknologi Mobilitas (VKTR) melaporkan pendapatan bersih sebesar Rp 409 miliar pada semester I 2024.

"VKTR berhasil mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp 409 miliar dengan peningkatan aset yang mencapai Rp 1.717 miliar," ujar Direktur Utama VKTR, Gilarsi W. Setijono dalam keterangan, Jumat (26/7).

Selain mengalami peningkatan aset sebesar 3% VKTR juga mencatatkan peningkatan liabilitas sebesar 8% menjadi Rp 536 miliar. Gilarsi mengatakan, kenaikan tersebut terjadi akibat kenaikan utang usaha. Pada semester I 2024, VKTR mengalami kontraksi dalam penjualan kendaraan listrik dan manufaktur suku cadang.

Gilarsi mengklaim, kondisi itu sejalan dengan tren penjualan kendaraan nasional yang tercatat turun sebesar 19% secara tahunan atau year on year (yoy). Bahkan menurut data Gaikindo segmen kendaraan komersial menurun hingga 26% yoy.

Meski begitu, VKTR telah memulai pembangunan fasilitas kendaraan listrik komersial berbasis Completely Knock Down (CKD) pertama di Indonesia melalui anak usaha perseroan, VKTS, di Magelang, Jawa Tengah. Pembangunan fasilitas itu ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024.

Sementara untuk untuk mesin dan perlengkapan akan mulai installasi pada September 2024 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024.

"VKTS akan siap produksi untuk commissioning (pemeriksaan) pada Oktober – November 2024. Saat ini, progres pembangunan fasilitas VKTS masih sesuai target," ujarnya.

Dia mengatakan, VKTR juga telah merampungkan prototipe pertama kendaraan listrik Lightduty - Compactor yang ditargetkan untuk diluncurkan pada akhir Agustus mendatang. Keberhasilan ini menjadi landasan yang kuat untuk memperluas ekspansi VKTR, terutama dalam segmen business to business dengan penjualan truk listrik.

Produk ini akan menjadi rekam jejak baru untuk VKTR dalam melakukan ekspansi portofolio klien sebelumnya dari perusahaan swasta, hingga ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini.

“Saat ini VKTR fokus memenuhi kebutuhan klien untuk EV terutama di segmen heavy and light duty truck. Oleh sebab itu, pemenuhan pembuatan produk prototipe untuk uji-coba klien menjadi salah satu hal yang kami maksimalkan. Dengan selesai dibangunnya fasilitas VKTR insya Allah akan sangat berpengaruh dengan kecepatan pengadaan produk Perusahaan," ucapnya.

Selain itu, memasuki kuartal ke tiga ini, VKTR juga baru saja menerima sejumlah order produk dari sebuah perusahaan BUMN untuk mensupplai truk listrik pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"ini merupakan rekam jejak baru untuk VKTR dalam mendapatkan kepercayaan klien setelah sebelumnya di swasta, hingga saat ini merambah ke BUMN," ungkapnya.

Anak usaha Grup Bakrie yang bergerak di bidang kendaraan listrik PT VKTR Teknologi Mobilitas (VKTR) melaporkan laba bersih sebesar Rp 409 miliar pada semester I 2024.

"VKTR berhasil mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp 409 miliar dengan peningkatan aset yang mencapai Rp 1.717 miliar," ujar Direktur Utama VKTR, Gilarsi W. Setijono dalam keterangan, Jumat (26/7).

Selain mengalami peningkatan aset sebesar 3% VKTR juga mencatatkan peningkatan liabilitas sebesar 8% menjadi Rp 536 miliar. Gilarsi mengatakan, kenaikan tersebut terjadi akibat kenaikan utang usaha. Pada semester I 2024, VKTR mengalami kontraksi dalam penjualan kendaraan listrik dan manufaktur suku cadang.

Gilarsi mengklaim, kondisi itu sejalan dengan tren penjualan kendaraan nasional yang tercatat turun sebesar 19% secara tahunan atau year on year (yoy). Bahkan menurut data Gaikindo segmen kendaraan komersial menurun hingga 26% yoy.

Meski begitu, VKTR telah memulai pembangunan fasilitas kendaraan listrik komersial berbasis Completely Knock Down (CKD) pertama di Indonesia melalui anak usaha perseroan, VKTS, di Magelang, Jawa Tengah. Pembangunan fasilitas itu ditargetkan akan selesai pada Agustus 2024.

Sementara untuk untuk mesin dan perlengkapan akan mulai installasi pada September 2024 dan ditargetkan selesai pada Oktober 2024.

"VKTS akan siap produksi untuk commissioning (pemeriksaan) pada Oktober – November 2024. Saat ini, progres pembangunan fasilitas VKTS masih sesuai target," ujarnya.

Dia mengatakan, VKTR juga telah merampungkan prototipe pertama kendaraan listrik Lightduty - Compactor yang ditargetkan untuk diluncurkan pada akhir Agustus mendatang. Keberhasilan ini menjadi landasan yang kuat untuk memperluas ekspansi VKTR, terutama dalam segmen business to business dengan penjualan truk listrik.

Produk ini akan menjadi rekam jejak baru untuk VKTR dalam melakukan ekspansi portofolio klien sebelumnya dari perusahaan swasta, hingga ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini.

“Saat ini VKTR fokus memenuhi kebutuhan klien untuk EV terutama di segmen heavy and light duty truck. Oleh sebab itu, pemenuhan pembuatan produk prototipe untuk uji-coba klien menjadi salah satu hal yang kami maksimalkan. Dengan selesai dibangunnya fasilitas VKTR insya Allah akan sangat berpengaruh dengan kecepatan pengadaan produk Perusahaan," ucapnya.

Selain itu, memasuki kuartal ke tiga ini, VKTR juga baru saja menerima sejumlah order produk dari sebuah perusahaan BUMN untuk mensupplai truk listrik pertama di Ibu Kota Nusantara (IKN).

"ini merupakan rekam jejak baru untuk VKTR dalam mendapatkan kepercayaan klien setelah sebelumnya di swasta, hingga saat ini merambah ke BUMN," ungkapnya.

Grab membatalkan akuisisi operator taksi terbesar ketiga di Singapura, Trans-cab. Pesaing Gojek ini mengakuisisi startup reservasi restoran Chope.

Komisi Persaingan dan Konsumen Singapura atau CCCS mengatakan, Grab dan Trans-cab menerbitkan pemberitahuan pada 22 Juli bahwa mereka tidak akan melanjutkan akuisisi.

"Dengan pembatalan akuisisi yang diusulkan, pihak-pihak telah menarik pendaftaran ke CCCS. CCCS telah menghentikan penilaian terhadap akuisisi yang diusulkan," kata CCCS dalam pernyataan, dikutip dari Reuters, Jumat (26/7).

Direktur pelaksana di Grab Singapura Yee Wee Tang mengatakan, pembatalan akuisisi tersebut tidak mengubah tekad perusahaan untuk melakukan hal lain dalam menawarkan opsi transportasi yang terjangkau dan dapat diandalkan kepada penumpang di Singapura.

Sebelumnya, akuisisi Trans-cab oleh Grab disebut-sebut mencapai S$ 100 juta atau Rp 1,2 triliun (kurs Rp 16.296 per US$).

Grab kini mengakuisisi startup reservasi restoran yang berbasis di Singapura, Chope. Pesaing Gojek ini akan mengambil alih operasional Chope di Singapura, Indonesia, dan Thailand.

Menurut email internal, Head of Deliveries Grab Ngiam Xin Wei mengatakan bahwa karyawan Chope akan bergabung dengan perusahaan dalam beberapa minggu.

"Chope merupakan merek terkenal dan digemari yang beroperasi di Singapura, Indonesia, dan Thailand," kata Ngiam dalam email ke karyawan, dikutip dari The Business Times, Senin (22/7).

Ngiam mengatakan Chope memiliki sistem reservasi dan manajemen yang matang. Perusahaan yakin bahwa langkah akuisisi ini akan mendukung strategi omni-commerce Grab, dan membantu mempercepat upaya untuk menangkap 'peluang makan di luar'.

Narasumber Grab yang enggan disebutkan namanya menyampaikan, mayoritas mitra merchant di platform merupakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah alias UMKM.

Perusahaan berfokus memastikan bahwa setiap mitra merchant memiliki kesempatan yang sama lewat ragam teknologi dan inisiatif untuk terus bertumbuh dan mengelola bisnis dengan lebih efisien.

"Kami percaya bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh Chope membawa angin segar bagi mitra merchant Grab, terutama membantu mereka menangkap dan memenangi peluang bisnis online ke offline," kata dia kepada Katadata.co.id, Senin (22/7).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri COP28-G20 Brazil Finance Track yang diadakan di Rio de Janeiro, Brasil, Kamis (25/7). Lewat Instagram pribadinya, Bendahara Negara ini mengajak semua pihak bersama-sama menyelamatkan bumi dari perubahan iklim.

Hal itu dapat dilakukan melalui pendanaan iklim yang berkelanjutan. "Dalam diskusi panel tersebut, saya menggarisbawahi peran penting bauran kebijakan fiskal dan makroekonomi yang tepat untuk menarik pendanaan secara terjangkau untuk membiayai transisi ekonomi dalam climate action," tulis Sri Mulyani dalam unggahannya, Kamis (26/7).

Sebagai Co-Chair Koalisi Menteri-menteri Keuangan untuk aksi iklim, Sri Mulyani mengatakan dalam era tingginya tingkat suku bunga global maka peran kebijakan yang baik dan tepat sangat penting. "Jika Anda memiliki kebijakan yang baik, Anda dapat menarik modal yang baik," ujar Sri Mulyani.

Ia mengapresiasi Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad dan Menteri Lingkungan Hidup Brasil Marina Silva dalam memimpin Presidensi G20 dan COP28. Keduanya terus mendorong pendanaan iklim yang nyata dan inovatif melalui swasta, filantropis maupun MDB (bank pembangunan multilateral), selain pendanaan publik.

"Perubahan iklim tidak hanya sebagai tantangan namun juga memberikan kesempatan. Bersama mari kita wujudkan peluang untuk menyelamatkan bumi dengan pendanaan iklim yang berkelanjutan," kata Sri Mulyani.

Seseorang dengan inisial T disebut-sebut menjadi aktor pengendali judi online di Indonesia, menurut Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP2MI Benny Rhamdani. Transaksi judol di Tanah Air diramal Rp 900 triliun tahun ini.

“Saya menyatakan di depan Presiden Joko Widodo atau Jokowi, Panglima TNI, dan Kapolri, sebetulnya sangat mudah untuk menangkap aktor di balik bisnis judi online di Kamboja dan scaming online,” kata Benny saat Pengukuhan Kawan Pekerja Migran Indonesia (Kawan PMI) Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2024 dikutip dari YouTube, Selasa (23/7).

“Saya cukup menyebut inisialnya T. Yang kedua, saya tidak perlu sebut,” Benny menambahkan. "Saat itu, ya Presiden kaget. Agak cukup heboh rapat terbatas saat itu."

Benny menyampaikan, aktor di balik judi online ini kemungkinan tidak bisa disentuh oleh hukum. "Mohon maaf dengan segala hormat, saatnya negara mengambil tindakan tegas. Tidak hanya menyeret para calo, kaki tangan tapi hukum mampu menyentuh para bandar," ujar dia.

Menurut dia, para aktor judi online itu merupakan penjahat yang menjual anak bangsa demi keuntungan bisnis haram dan perdagangan manusia. Ia pun menyinggung soal penempatan ilegal pekerja migran.

Rata-rata korban penempatan ilegal pekerja migran yakni lulusan SMA. “Bahkan ada lulusan Sarjana 1 atau S1 dan S2,” ujar dia.

Sementara itu, Pusat Pelaporan Transaksi Keuangan alias PPATK memproyeksikan transaksi judi online di Indonesia Rp 900 triliun tahun ini, jika tidak ada upaya pemberantasan.

Rincian transaksi judi online di Indonesia setiap tahunnya menurut data PPATK sebagai berikut:

Ketua Umum Forum Serikat Pekerja (FSP) Kerah Biru Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Royanto Purba, mengatakan pemerintah perlu melakukan mitigasi dampak negatif dari hilangnya pekerjaan di sektor energi fosil. Hal itu seiring dengan pelaksanaan transisi energi.

Mitigasi ini dapat dilakukan melalui pengembangan program pelatihan dan keterampilan, penyediaan jaring pengaman bagi pekerja yang terdampak, peningkatan dialog sosial, serta keterlibatan pekerja dan komunitas dalam prosesnya. Dalam mewujudkan transisi energi berkeadilan ini diperlukan harmonisasi kebijakan, pembentukan dewan tripartit transisi energi berkeadilan antara pemerintah, pengusaha, dan tenaga kerja.

"Kita punya NDC (Nationally Determined Contribution), dengan berbagai target penurunan emisi yang dapat berdampak pada pengurangan jumlah pekerjaan (di energi fosil, red)," ujarnya dikutip dari keterangan tertulis, Jumat (26/7).

Menurut dia, hal ini harus diinformasikan kepada serikat pekerja untuk mengantisipasi dampaknya. Untuk itu, perlu adanya peta jalan ketenagakerjaan yang jelas untuk memberi arah bagi pekerja menghadapi transisi energi.

Sementara itu, Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai pentingnya definisi dan indikator transisi energi berkeadilan yang jelas dan sesuai dengan konteks Indonesia. Hal tersebut perlu dilakukan karena, peralihan dari energi fosil ke energi terbarukan atau transisi energi akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia.

Manajer Program Ekonomi Hijau IESR, Wira A Swadana, mengatakan kejelasan konsep dan cakupan transisi energi berkeadilan ini akan meminimalisir risiko sosial, ekonomi, dan teknologi dari proses transisi energi.

IESR mendefinisikan transisi energi berkeadilan atau transisi berkeadilan adalah proses peralihan dari sistem sosial-ekonomi intensif karbon menuju sistem sosial-ekonomi rendah karbon yang memiliki beberapa tujuan. Pertama, mengatasi permasalahan ekonomi, sosial, energi, dan lingkungan yang ada dan melakukan mitigasi dari permasalahan yang berpotensi muncul akibat dari transisi.

Kemudian, untuk mendorong sistem rendah karbon yang bermanfaat dan tidak merugikan secara signifikan bagi pihak-pihak terkait, melalui pendekatan multisektoral dan multipihak di berbagai tingkatan. Wira menyebut, untuk mencapai tujuan dari transisi berkeadilan tersebut dapat menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan transformasi ekonomi, transformasi sosial-politik, dan pelestarian lingkungan.

“Di dalam transformasi ekonomi, misalnya, terdapat empat komponen utama yang perlu dimasukkan yaitu pengentasan kemiskinan, kemajuan ekonomi berkelanjutan, pekerjaan hijau dan resiliensi ekonomi," ujar Wira dalam keterangan, Jumat (26/7).

Menurutnya, setiap komponen memerlukan indikator yang relevan diperlukan. Misalnya, untuk komponen kemajuan ekonomi berkelanjutan, indikatornya dapat berupa Produk Domestik Bruto (PDB), pertumbuhan investasi, pendapatan nasional bruto per kapita, bauran energi terbarukan dan proporsi kelas menengah.

Selain itu, transformasi sosial politik diperlukan untuk mendukung kebijakan dan regulasi yang mendorong transisi berkeadilan. Komponen transformasi ini mencakup pembangunan manusia dan inklusivitas masyarakat.

Dia mengatakan, pelestarian lingkungan hidup harus menjadi prioritas utama dalam setiap langkah transisi energi, termasuk perlindungan keanekaragaman hayati, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan pengurangan emisi karbon.

Dengan adanya kejelasan definisi dan cakupan transisi berkeadilan, harapannya Indonesia memiliki acuan untuk perencanaan dan pelaksanaan transisi berkeadilan sesuai konteks Indonesia.

"Tentu saja hal ini membutuhkan komitmen yang kuat dan kolaborasi dari semua pihak, agar Indonesia dapat berhasil dalam transisi berkeadilan yang tidak hanya mengurangi emisi, tetapi juga menciptakan masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan untuk semua,” ujarnya.

Para menteri keuangan negara G20 tengah menggelar pertemuan di Rio de Janeiro, Brasil. Menteri keuangan dari negara-negara kaya dan berkembang berkumpul untuk membahas pajak global bagi orang-orang super kaya.

Menurut usulan yang ada sebelumnya, seseorang dengan total aset lebih dari US$ 1 miliar dolar AS akan diminta untuk membayar pajak penghasilan setara 2% dari kekayaan. Menteri Keuangan Brasil Fernando Haddad mengatakan kepada wartawan bahwa deklarasi akhir pertemuan tersebut akan menyebutkan usulan untuk mengenakan pajak bagi orang super kaya.

"Apa yang telah dimulai hari ini adalah proses yang lebih luas yang akan membutuhkan partisipasi akademisi, cendekiawan, dan organisasi internasional yang berpengalaman dalam subjek tersebut seperti OECD dan PBB," kata Haddad dikutip dari ABC News, Jumat (26/7).

Seorang pejabat dari Kementerian Keuangan Brasil mengatakan kepada wartawan pada pekan lalu bahwa Prancis, Spanyol, dan Afrika Selatan yang akan memimpin G20 pada 2025 telah menyatakan dukungannya. Hanya saja, Menteri Keuangan AS Janet Yellen tidak mendukung inisiatif tersebut.

“Kebijakan pajak sangat sulit dikoordinasikan secara global, dan kami tidak melihat perlunya atau benar-benar berpikir perlu untuk mencoba menegosiasikan kesepakatan global mengenai hal itu. Tapi AS sangat mendukung perpajakan progresif," ujar Yellen.

Target Pajak Orang Super Kaya

Wacana pajak orang super kaya ini diusulkan oleh Brasil sebagai tuan rumah G20 pada tahun ini. Ekonom Bruno Carazza mengungkapkan, kesepakatan mengenai pajak global terhadap miliarder diperlukan untuk mengurangi daya tarik surga pajak. Berdasarkan laporan dari ekonom Perancis Gabriel Zucman, para miliarder saat ini hanya membayar pajak yang setara dengan 0,3% dari kekayaan.

Laporan tersebut menyebutkan pajak sebesar 2% akan meningkatkan US$ 200 miliar hingga US$250 miliar per tahun secara global dari sekitar 3.000 orang. Nilai tersebut dapat mendanai layanan publik seperti pendidikan dan perawatan kesehatan serta perang melawan perubahan iklim.

Berdasarkan analisis dari Oxfam, sebanyak 1% orang terkaya telah mengumpulkan US$ 42 triliun dalam bentuk kekayaan baru selama dekade terakhir. Angka itu hampir 36 kali lebih banyak dari seluruh 50% penduduk dunia yang termiskin.

Dalam jajaran 10 orang terkaya dunia berdasarkan data Forbes, mayoritas berasal dari Amerika Serikat yang menolak inisiatif tersebut. Orang terkaya dunia Elon Musk memiliki aset mencapai US$ 234 miliar. Sementara orang terkaya di Asia, Mukesh Ambani berada diurutan ke-11 dengan harta mencapai US$ 116.1 miliar.

Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menyatakan perlunya peningkatan pajak bagi orang-orang terkaya di dunia. Hal itu diungkapkan ketika Lula menyatakan rencana untuk aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan.

"Di puncak piramida, sistem pajak berhenti menjadi progresif dan menjadi regresif. Orang-orang super kaya membayar pajak yang jauh lebih sedikit secara proporsional daripada kelas pekerja," ujar Lula.

Kantor pers G20 di Brasil merilis adanya aliansi global melawan kelaparan dan kemiskinan bertujuan untuk menerapkan mekanisme untuk memobilisasi dana dan pengetahuan. Hal itu untuk mendukung perluasan kebijakan dan program untuk memerangi kesenjangan dan kemiskinan.

Aliansi ini akan dikelola oleh sekretariat yang berlokasi di markas besar Organisasi Pangan dan Pertanian PBB di Roma dan Brasilia hingga 2030. Lula menyebut, setengah dari biayanya ditanggung oleh Brasil.

OJK beserta 15 Kementerian dan Lembaga dalam Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti memblokir 8.271 pinjol ilegal sejak 2017 hingga Juni 2024. Pemerintah juga menyelidiki aliran uang dari pinjaman online ilegal ke judi online.

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi Aman Santosa mengimbau masyarakat untuk selalu berhati-hati, waspada, dan tidak menggunakan pinjol ilegal, karena berpotensi merugikan masyarakat, termasuk risiko penyalahgunaan data pribadi.

Masyarakat juga diimbau melaporkan pinjol ilegal ke Satgas Pasti. Pemerintah menyelidiki aliran keuangan hasil praktik judi online dan pinjol ilegal, karena disinyalir berada dalam lingkaran sindikat terorganisir.

Menteri Kominfo atau Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyebut pertalian antara judi online dan pinjol ilegal bagai saudara kandung. “Pemberantasan judi online dan pinjol ilegal memang harus komprehensif. Tidak bisa separuh-separuh,” kata Budi Arie di Istana Merdeka Jakarta, bulan lalu (13/6).

Putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada putra anggota Dewan Perwakilan Rakyat nonaktif Edward Tannur, Gregorius Ronald Tannur menuai kontroversi. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan tuduhan kepada Ronald dalam pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti tidak berdasar hukum.

Sejumlah tokoh menyatakan putusan itu janggal dan sarat kepentingan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya pun menyatakan kasasi terkait vonis tidak bersalah itu.

Dalam perkara itu Jaksa sebelumnya mendakwa dengan Pasal 338, 351 ayat 1 dan 3, serta 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi dakwaan adalah melakukan penganiayaan berat di sebuah tempat hiburan malam terhadap korban yang saat itu berusia 29 tahun.

Dari rekaman kamera pengawas (CCTV) di parkiran tempat hiburan yang berlokasi Surabaya Selatan tersebut, terdakwa Ronald Tannur terlihat sempat menelantarkan kekasihnya. Rekaman lainnya ia memang kemudian membawa korban ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Kekasih Ronald Tannur itu disebut meninggal bukan akibat penganiayaan berat seperti dalam dakwaan Jaksa.

Berikut sejumlah reaksi atas putusan bebas Ronald Tannur

Kejari Surabaya Tolak Putusan

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana mengatakan putusan Ronald janggal. Ia menyebutkan dari alat bukti seperti surat visum et repertum atau VER sudah ditegaskan mengenai adanya luka di hati korban akibat benda tumpul.

Putu mengatakan hasil VER juga membuktikan adanya bekas ban mobil yang menindas bagian tubuh korban Dini Sera Afrianti. "Itu merupakan suatu bukti bahwa ada fakta yang seharusnya dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim," ujar Putu seperti dikutip, Jumat (28/7).

Diakui Putu, memang hasil VER juga menemukan kadar alkohol yang berlebihan di lambung korban. ​​​​​​​Namun dalam permohonan kasasi perkara ke Mahkamah Agung, tim penuntut umum Kejari Surabaya berharap hakim agung juga mempertimbangkan hasil VER lainnya, yaitu terkait bekas penganiayaan berat oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang menyebabkan kematian terhadap kekasihnya tersebut.

Tak Berdasar Hukum

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Nur Basuki Minarno vonis bebas Gregorius Ronald Tannur tidak berdasar hukum. Kesimpulan itu menurut dia lantaran ada bukti-bukti dalam persidangan yang disuguhkan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Kenyataannya, bukti yang ditampilkan di sidang tidak dipertimbangkan hakim. Padahal menurut Basuki, dalam memutus suatu perkara hakim sudah disumpah begitu juga dengan saksi ahli yang dihadirkan.

“Kalau kemudian dikesampingkan seperti itu tanpa ada dasar yang kuat, tentu keliru dalam membuat putusan. Berarti salah dalam penerapan hukumnya," ujarnya.

Ia menambahkan melihat dalam surat dakwaan JPU, ada empat pasal yang menjadi dasar dakwaan. Yaitu, pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP, pasal 359 KUHP, dan 351 ayat 1 KUHP. Tiga pasal pertama berkaitan dengan korbannya meninggal dunia, dan pasal 351 ayat 1 itu terkait dengan penganiayaan biasa.

"Lah, empat pasal itu kalau di dalam KUHP namanya delik materiil, yaitu yang dilarang adalah akibatnya. Oleh karena itu, dalam persidangan harus dibuktikan adanya hubungan langsung antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan matinya korban atau penganiayaan yang diderita oleh si korban," ujar Basuki lagi.

Ia menambahkan, dalam perkara ini JPU sudah mencoba upaya maksimal dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti. Hal itu memperkuat bahwa matinya korban itu karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak terdakwa, baik saksi, CCTV maupun visum et repertum.

Dirinya melihat dalam perkara ini bisa jadi kurang saksi, namun ia menegaskan bahwa dalam perkara tersebut saksinya adalah antara pelaku dengan korban saja. Dalam kasus ini, korban pun sudah meninggal dunia, sehingga hanya pelaku saja yang mengetahui secara persis apa yang terjadi.

Meski visum tidak bisa menunjukkan siapa pelakunya, ia menilai rekaman CCTV dan kronologi perkara menyebut tidak ada pelaku lain selain terdakwa. Soal pertimbangan hakim yang menyebutkan kematian korban disebabkan oleh alkohol, Basuki pun mempertanyakan dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim.

Komisi Yudisial Gunakan Hak Inisiatif

Komisi Yudisial menyatakan menggunakan hak inisiatifnya untuk mendalami putusan bebas Ronald Tannur. Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan hak itu digunakan lantaran tidak ada laporan yang diterima oleh komisi.

Mukti mengatakan bahwa KY memang tidak bisa menilai putusan hakim. Akan tetapi, KY bisa menurunkan tim investigasi untuk mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Di samping itu, KY juga mempersilakan publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika memiliki bukti-bukti pendukung agar pihaknya dapat menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. "KY memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai mencederai keadilan," kata Mukti.

Vonis Memalukan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan vonis bebas Ronald Tannur yang didakwa kasus dugaan penganiayaan hingga menyebabkan kematian, adalah putusan yang memalukan. Dia pun heran atas keputusan hakim tersebut, karena sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut agar Ronald dihukum 12 tahun penjara.

"Terang benderang bahwa tindak pidana yang jelas sangat pada tahun 2023, dengan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia, ini kan fatal," kata Sahroni saat ditemui di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis.

Dia pun mengajak para pihak pemangku kebijakan agar mengawasi dengan seksama putusan tersebut. Menurutnya, para hakim tersebut harus diperiksa secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang berwenang.

Putusan itu menurut Sahroni janggal lantaran polisi sudah memberikan pasal-pasal apa yang disangkakan oleh yang bersangkutan. Pasal itulah yang membuat perkara berproses di pengadilan.

“Tiba-tiba kemarin diputuskan Pengadilan Negeri, divonis bebas, ini memalukan, makanya saya bilang ini hakimnya sakit nih," kata dia.

Sebelumnya, Polrestabes Surabaya menetapkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap tersangka Ronald Tannur yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya tersebut. Ronald dijerat dengan pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Penyelidikan polisi mengungkap penganiayaan terjadi usai pasangan kekasih itu menghabiskan malam di tempat hiburan, kawasan Surabaya Barat. Selain itu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun sudah secara resmi menonaktifkan anggota DPR Fraksi PKB Edward Tannur dari keanggotaannya di Komisi IV DPR RI imbas kasus yang menimpa anaknya tersebut.

Putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada putra anggota Dewan Perwakilan Rakyat nonaktif Edward Tannur, Gregorius Ronald Tannur menuai kontroversi. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan tuduhan kepada Ronald dalam pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti tidak berdasar hukum.

Sejumlah tokoh menyatakan putusan itu janggal dan sarat kepentingan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya pun menyatakan kasasi terkait vonis tidak bersalah itu.

Dalam perkara itu Jaksa sebelumnya mendakwa dengan Pasal 338, 351 ayat 1 dan 3, serta 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi dakwaan adalah melakukan penganiayaan berat di sebuah tempat hiburan malam terhadap korban yang saat itu berusia 29 tahun.

Dari rekaman kamera pengawas (CCTV) di parkiran tempat hiburan yang berlokasi Surabaya Selatan tersebut, terdakwa Ronald Tannur terlihat sempat menelantarkan kekasihnya. Rekaman lainnya ia memang kemudian membawa korban ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Kekasih Ronald Tannur itu disebut meninggal bukan akibat penganiayaan berat seperti dalam dakwaan Jaksa.

Berikut sejumlah reaksi atas putusan bebas Ronald Tannur

Kejari Surabaya Tolak Putusan

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana mengatakan putusan Ronald janggal. Ia menyebutkan dari alat bukti seperti surat visum et repertum atau VER sudah ditegaskan mengenai adanya luka di hati korban akibat benda tumpul.

Putu mengatakan hasil VER juga membuktikan adanya bekas ban mobil yang menindas bagian tubuh korban Dini Sera Afrianti. "Itu merupakan suatu bukti bahwa ada fakta yang seharusnya dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim," ujar Putu seperti dikutip, Jumat (28/7).

Diakui Putu, memang hasil VER juga menemukan kadar alkohol yang berlebihan di lambung korban. ​​​​​​​Namun dalam permohonan kasasi perkara ke Mahkamah Agung, tim penuntut umum Kejari Surabaya berharap hakim agung juga mempertimbangkan hasil VER lainnya, yaitu terkait bekas penganiayaan berat oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang menyebabkan kematian terhadap kekasihnya tersebut.

Tak Berdasar Hukum

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Nur Basuki Minarno vonis bebas Gregorius Ronald Tannur tidak berdasar hukum. Kesimpulan itu menurut dia lantaran ada bukti-bukti dalam persidangan yang disuguhkan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Kenyataannya, bukti yang ditampilkan di sidang tidak dipertimbangkan hakim. Padahal menurut Basuki, dalam memutus suatu perkara hakim sudah disumpah begitu juga dengan saksi ahli yang dihadirkan.

“Kalau kemudian dikesampingkan seperti itu tanpa ada dasar yang kuat, tentu keliru dalam membuat putusan. Berarti salah dalam penerapan hukumnya," ujarnya.

Ia menambahkan melihat dalam surat dakwaan JPU, ada empat pasal yang menjadi dasar dakwaan. Yaitu, pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP, pasal 359 KUHP, dan 351 ayat 1 KUHP. Tiga pasal pertama berkaitan dengan korbannya meninggal dunia, dan pasal 351 ayat 1 itu terkait dengan penganiayaan biasa.

"Lah, empat pasal itu kalau di dalam KUHP namanya delik materiil, yaitu yang dilarang adalah akibatnya. Oleh karena itu, dalam persidangan harus dibuktikan adanya hubungan langsung antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan matinya korban atau penganiayaan yang diderita oleh si korban," ujar Basuki lagi.

Ia menambahkan, dalam perkara ini JPU sudah mencoba upaya maksimal dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti. Hal itu memperkuat bahwa matinya korban itu karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak terdakwa, baik saksi, CCTV maupun visum et repertum.

Dirinya melihat dalam perkara ini bisa jadi kurang saksi, namun ia menegaskan bahwa dalam perkara tersebut saksinya adalah antara pelaku dengan korban saja. Dalam kasus ini, korban pun sudah meninggal dunia, sehingga hanya pelaku saja yang mengetahui secara persis apa yang terjadi.

Meski visum tidak bisa menunjukkan siapa pelakunya, ia menilai rekaman CCTV dan kronologi perkara menyebut tidak ada pelaku lain selain terdakwa. Soal pertimbangan hakim yang menyebutkan kematian korban disebabkan oleh alkohol, Basuki pun mempertanyakan dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim.

Komisi Yudisial Gunakan Hak Inisiatif

Komisi Yudisial menyatakan menggunakan hak inisiatifnya untuk mendalami putusan bebas Ronald Tannur. Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan hak itu digunakan lantaran tidak ada laporan yang diterima oleh komisi.

Mukti mengatakan bahwa KY memang tidak bisa menilai putusan hakim. Akan tetapi, KY bisa menurunkan tim investigasi untuk mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Di samping itu, KY juga mempersilakan publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika memiliki bukti-bukti pendukung agar pihaknya dapat menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. "KY memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai mencederai keadilan," kata Mukti.

Vonis Memalukan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan vonis bebas Ronald Tannur yang didakwa kasus dugaan penganiayaan hingga menyebabkan kematian, adalah putusan yang memalukan. Dia pun heran atas keputusan hakim tersebut, karena sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut agar Ronald dihukum 12 tahun penjara.

"Terang benderang bahwa tindak pidana yang jelas sangat pada tahun 2023, dengan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia, ini kan fatal," kata Sahroni saat ditemui di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis.

Dia pun mengajak para pihak pemangku kebijakan agar mengawasi dengan seksama putusan tersebut. Menurutnya, para hakim tersebut harus diperiksa secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang berwenang.

Putusan itu menurut Sahroni janggal lantaran polisi sudah memberikan pasal-pasal apa yang disangkakan oleh yang bersangkutan. Pasal itulah yang membuat perkara berproses di pengadilan.

“Tiba-tiba kemarin diputuskan Pengadilan Negeri, divonis bebas, ini memalukan, makanya saya bilang ini hakimnya sakit nih," kata dia.

Sebelumnya, Polrestabes Surabaya menetapkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap tersangka Ronald Tannur yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya tersebut. Ronald dijerat dengan pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Penyelidikan polisi mengungkap penganiayaan terjadi usai pasangan kekasih itu menghabiskan malam di tempat hiburan, kawasan Surabaya Barat. Selain itu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun sudah secara resmi menonaktifkan anggota DPR Fraksi PKB Edward Tannur dari keanggotaannya di Komisi IV DPR RI imbas kasus yang menimpa anaknya tersebut.

Putusan bebas yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada putra anggota Dewan Perwakilan Rakyat nonaktif Edward Tannur, Gregorius Ronald Tannur menuai kontroversi. Dalam putusannya majelis hakim menyatakan tuduhan kepada Ronald dalam pembunuhan kekasihnya Dini Sera Afriyanti tidak berdasar hukum.

Sejumlah tokoh menyatakan putusan itu janggal dan sarat kepentingan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya pun menyatakan kasasi terkait vonis tidak bersalah itu.

Dalam perkara itu Jaksa sebelumnya mendakwa dengan Pasal 338, 351 ayat 1 dan 3, serta 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bunyi dakwaan adalah melakukan penganiayaan berat di sebuah tempat hiburan malam terhadap korban yang saat itu berusia 29 tahun.

Dari rekaman kamera pengawas (CCTV) di parkiran tempat hiburan yang berlokasi Surabaya Selatan tersebut, terdakwa Ronald Tannur terlihat sempat menelantarkan kekasihnya. Rekaman lainnya ia memang kemudian membawa korban ke rumah sakit sebelum akhirnya meninggal dunia.

Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik menilai penyebab kematian korban karena banyak mengonsumsi minuman beralkohol. Kekasih Ronald Tannur itu disebut meninggal bukan akibat penganiayaan berat seperti dalam dakwaan Jaksa.

Berikut sejumlah reaksi atas putusan bebas Ronald Tannur

Kejari Surabaya Tolak Putusan

Kepala Seksi (Kasi) Intelijen Kejari Surabaya Putu Arya Wibisana mengatakan putusan Ronald janggal. Ia menyebutkan dari alat bukti seperti surat visum et repertum atau VER sudah ditegaskan mengenai adanya luka di hati korban akibat benda tumpul.

Putu mengatakan hasil VER juga membuktikan adanya bekas ban mobil yang menindas bagian tubuh korban Dini Sera Afrianti. "Itu merupakan suatu bukti bahwa ada fakta yang seharusnya dipertimbangkan juga oleh Majelis Hakim," ujar Putu seperti dikutip, Jumat (28/7).

Diakui Putu, memang hasil VER juga menemukan kadar alkohol yang berlebihan di lambung korban. ​​​​​​​Namun dalam permohonan kasasi perkara ke Mahkamah Agung, tim penuntut umum Kejari Surabaya berharap hakim agung juga mempertimbangkan hasil VER lainnya, yaitu terkait bekas penganiayaan berat oleh terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang menyebabkan kematian terhadap kekasihnya tersebut.

Tak Berdasar Hukum

Guru Besar Hukum Pidana Universitas Airlangga (Unair) Surabaya Prof Nur Basuki Minarno vonis bebas Gregorius Ronald Tannur tidak berdasar hukum. Kesimpulan itu menurut dia lantaran ada bukti-bukti dalam persidangan yang disuguhkan oleh jaksa penuntut umum (JPU).

Kenyataannya, bukti yang ditampilkan di sidang tidak dipertimbangkan hakim. Padahal menurut Basuki, dalam memutus suatu perkara hakim sudah disumpah begitu juga dengan saksi ahli yang dihadirkan.

“Kalau kemudian dikesampingkan seperti itu tanpa ada dasar yang kuat, tentu keliru dalam membuat putusan. Berarti salah dalam penerapan hukumnya," ujarnya.

Ia menambahkan melihat dalam surat dakwaan JPU, ada empat pasal yang menjadi dasar dakwaan. Yaitu, pasal 338 KUHP, pasal 351 ayat 3 KUHP, pasal 359 KUHP, dan 351 ayat 1 KUHP. Tiga pasal pertama berkaitan dengan korbannya meninggal dunia, dan pasal 351 ayat 1 itu terkait dengan penganiayaan biasa.

"Lah, empat pasal itu kalau di dalam KUHP namanya delik materiil, yaitu yang dilarang adalah akibatnya. Oleh karena itu, dalam persidangan harus dibuktikan adanya hubungan langsung antara perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan matinya korban atau penganiayaan yang diderita oleh si korban," ujar Basuki lagi.

Ia menambahkan, dalam perkara ini JPU sudah mencoba upaya maksimal dengan mengajukan alat bukti dan barang bukti. Hal itu memperkuat bahwa matinya korban itu karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak terdakwa, baik saksi, CCTV maupun visum et repertum.

Dirinya melihat dalam perkara ini bisa jadi kurang saksi, namun ia menegaskan bahwa dalam perkara tersebut saksinya adalah antara pelaku dengan korban saja. Dalam kasus ini, korban pun sudah meninggal dunia, sehingga hanya pelaku saja yang mengetahui secara persis apa yang terjadi.

Meski visum tidak bisa menunjukkan siapa pelakunya, ia menilai rekaman CCTV dan kronologi perkara menyebut tidak ada pelaku lain selain terdakwa. Soal pertimbangan hakim yang menyebutkan kematian korban disebabkan oleh alkohol, Basuki pun mempertanyakan dasar hukum yang dipakai oleh majelis hakim.

Komisi Yudisial Gunakan Hak Inisiatif

Komisi Yudisial menyatakan menggunakan hak inisiatifnya untuk mendalami putusan bebas Ronald Tannur. Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan hak itu digunakan lantaran tidak ada laporan yang diterima oleh komisi.

Mukti mengatakan bahwa KY memang tidak bisa menilai putusan hakim. Akan tetapi, KY bisa menurunkan tim investigasi untuk mendalami putusan tersebut guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

Di samping itu, KY juga mempersilakan publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika memiliki bukti-bukti pendukung agar pihaknya dapat menindaklanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku. "KY memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai mencederai keadilan," kata Mukti.

Vonis Memalukan

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni mengatakan vonis bebas Ronald Tannur yang didakwa kasus dugaan penganiayaan hingga menyebabkan kematian, adalah putusan yang memalukan. Dia pun heran atas keputusan hakim tersebut, karena sebelumnya jaksa penuntut umum menuntut agar Ronald dihukum 12 tahun penjara.

"Terang benderang bahwa tindak pidana yang jelas sangat pada tahun 2023, dengan penganiayaan yang menyebabkan seorang perempuan meninggal dunia, ini kan fatal," kata Sahroni saat ditemui di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, Kamis.

Dia pun mengajak para pihak pemangku kebijakan agar mengawasi dengan seksama putusan tersebut. Menurutnya, para hakim tersebut harus diperiksa secara menyeluruh oleh pihak-pihak yang berwenang.

Putusan itu menurut Sahroni janggal lantaran polisi sudah memberikan pasal-pasal apa yang disangkakan oleh yang bersangkutan. Pasal itulah yang membuat perkara berproses di pengadilan.

“Tiba-tiba kemarin diputuskan Pengadilan Negeri, divonis bebas, ini memalukan, makanya saya bilang ini hakimnya sakit nih," kata dia.

Sebelumnya, Polrestabes Surabaya menetapkan Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan terhadap tersangka Ronald Tannur yang telah menghilangkan nyawa kekasihnya tersebut. Ronald dijerat dengan pasal 351 dan 359 KUHP tentang penganiayaan dan kelalaian dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.

Penyelidikan polisi mengungkap penganiayaan terjadi usai pasangan kekasih itu menghabiskan malam di tempat hiburan, kawasan Surabaya Barat. Selain itu, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pun sudah secara resmi menonaktifkan anggota DPR Fraksi PKB Edward Tannur dari keanggotaannya di Komisi IV DPR RI imbas kasus yang menimpa anaknya tersebut.

Platform jual beli rumah, Rumah123.com menemukan harga rumah seken di Jakarta relatif stagnan dibandingkan kota-kota besar di sekitarnya di tengah rencana pemerintah memindahkan ibu kita negara ke Kalimantan Timur. Rata-rata harga rumah seken di Jakarta hanya naik 0,8% hingga 1,4% secara tahunan meski permintaannya tinggi.

Rumah123.com mencatat, permintaan rumah tapak di Jakarta naik 90% pada Juni 2024 dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini terdiri dari permintaan sewa yang tumbuh 59,8% dan hunian yang dijual sebesar 114,9%.

Meski permintaan naik, kenaikan rata-rata harga rumah di Jakarta relatif stagnan dibandingkan kota-kota satelit di sekitarnya. Kenaikan harga rumah tertinggi terjadi di Bogor yang mencapai hingga 7,7%.

Situs jual beli rumah ini melihat ada beberapa alasan harga rumah di Jakarta relatif stagnan. Salah satunya, pengembangan properti di Jakarta pun telah tersaturasi sehingga tidak lagi banyak pengembangan di Jakarta, terutama untuk sektor perumahan.

Pengembangan baru pun umumnya apartemen dengan memaksimalkan lahan yang terbatas. Jakarta juga sudah difasilitasi dengan aksesibilitas dan jaringan transportasi publik yang baik, sehingga berbeda dengan area lain yang dapat mengalami lonjakan harga secara signifikan dengan adanya pengembangan baru.

“Meskipun kenaikan indeks harga stagnan, rumah seken di Jakarta masih menjadi opsi utama bagi pencari properti yang mencari hunian di tengah kota namun dengan harga terjangkau,” kata Head of Research Rumah123, Marisa Jaya seperti dikutip dari siaran pers, Jumat (26/7)

Menurut dia, suplai rumah seken yang ditawarkan di Jakarta terbilang masih sangat beragam dan memiliki rentang harga yang bervariasi. Hal ini dapat mengakomodasi kebutuhan atau preferensi kelas menengah, menengah-atas

Dari lima area di Jakarta, Jakarta Selatan menjadi wilayah terpopuler dengan persentase popularitas dalam pencarian sebesar 31,8%. Diikuti Jakarta Barat 26,8%, Jakarta Utara 17,9%, Jakarta Timur 16,6% dan Jakarta Pusat 6,9%.

Ia juga menjelaskan preferensi di setiap wilayah Jakarta menunjukkan karakteristik segmentasi pasar yang berbeda. Beberapa wilayah memiliki proporsi preferensi yang cukup besar untuk harga rumah di atas Rp 5 miliar, seperti Jakarta Selatan yang mencapai 38,5%, Jakarta Utara mencapai 37%, dan Jakarta Pusat mencapai 27,6%. Sementara di Jakarta Timur, permintaan untuk rentang harga tersebut hanya sekitar 4,6%.

Di Jakarta, pencari properti umumnya berasal dari kelompok usia 25-34 tahun, dengan proporsi mencapai antara 33% hingga 35,9%. Diikuti kelompok usia 45-54 tahun yang mencakup 19,9% hingga 21,9%. Data ini menunjukkan bahwa generasi muda dan dewasa produktif adalah kelompok utama yang aktif mencari properti di Jakarta.