Kehadiran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) sebagai perwakilan pemerintah di tengah masyarakat diharapkan dapat mendukung eksistensi koperasi. Sekaligus mengoptimalkan pengelolaan dana bergulir yang sumber dananya dari APBN.

LPDB-KUMKM merupakan lembaga pembiayaan yang menyalurkan pinjaman atau pembiayaan kepada koperasi. Pembiayaan ini harus disalurkan secara tepat guna dan tepat manfaat.

Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, LPDB-KUMKM menjadi mitra yang andal dan dapat dipercaya dalam menyalurkan dana bergulir untuk pengembangan bisnis koperasi, serta mengatasi berbagai keterbatasan khususnya di sisi permodalan.

“Sebagai salah satu roda penggerak perekonomian negara, koperasi menjadi target penyaluran LPDB-KUMKM dengan memberikan pinjaman bertarif rendah, serta penerima manfaat yaitu pelaku UMKM sebagai bagian dari anggota koperasi,” ujarnya melalui keterangan tertulis, Kamis (3/10).

Sebagai garda terdepan bagi permodalan koperasi, LPDB-KUMKM terus menjalin sinergi dengan para stakeholder, di antaranya Dinas Koperasi dan UKM di seluruh Indonesia, lembaga penjamin, perbankan, dan aparat penegak hukum (APH).

Selain itu, melalui kehadiran lima kantor Satuan Tugas Wilayah LPDB-KUMKM, serta dukungan transformasi dan inovasi digital semakin mempermudah layanan LPDB-KUMKM kepada koperasi-koperasi di pelosok negeri.

“Pemanfaatan dana yang mudah, murah, dan ramah, serta Program Inkubator Wirausaha LPDB-KUMKM diharapkan dapat mendukung dan mendampingi koperasi agar naik kelas dan berkembang,” ucap Supomo.

Selaras dengan LPDB-KUMKM, salah satu mitra penerima manfaat dana bergulir dari Kabupaten Malang Jawa Timur yaitu Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso juga menyatakan bahwa kehadiran LPDB-KUMKM menjadi bukti pendampingan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat melalui koperasi.

Ketua Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso Agung Rino Santigi menyatakan, melalui sinergi dengan LPDB-KUMKM, Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso dapat menjalankan business plan dengan baik. Bunga yang rendah dan pola pinjaman yang sesuai dengan kebutuhan, menjadi pertimbangan utama koperasi mengajukan pinjaman ke LPDB-KUMKM.

“Informasi mengenai pinjaman bertarif murah LPDB-KUMKM diperoleh melalui website LPDB-KUMKM, juga Dinas Koperasi dan UKM setempat. Dua kali pinjaman telah didapatkan pada tahun 2023 dan 2024, koperasi mengalami peningkatan signifikan baik dari pendapatan, pelayanan anggota, serta sarana anggota menjadi lebih tepat waktu,” katanya.

Menurut Agung, koperasi juga menerapkan beberapa strategi guna meningkatkan produktivitas usaha dan mencegah terjadinya gagal bayar. Di antaranya, menyalurkan dana bergulir kepada anggota dengan tepat sasaran dan tepat peruntukkan, membina anggota dengan baik, dan menjalin kerja sama dengan stakeholder terutama para offtaker.

“Kami berharap, melalui dana bergulir Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso dapat memberikan manfaat lebih baik lagi kepada anggotanya, serta mampu bersaing dalam skala nasional,” ujarnya.

Koperasi yang memiliki anggota sebanyak 736 orang dan total karyawan sebanyak 47 orang, juga bersinergi dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Malang, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, PG Kebon Agung, serta DPD Aptri Kebon Agung.

“Harapannya, Koperasi Produsen Unit Desa Karangploso dapat terus melayani dan menunjang para petani dalam mengelola serta memasarkan hasil pertanian, khususnya melalui suntikan modal LPDB-KUMKM,” tutur Agung.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya, mengatakan Indonesia dapat mencapai net zero emission (NZE) beberapa tahun sebelum target tahun 2060 yang telah ditetapkan. Dia optimistis kondisi NZE bisa tercapai pada 2057.

Siti mengatakan, puncak pembangunan Indonesia diperkirakan akan dicapai pada 2030. Sementara negara-negara maju diprediksi sudah mencapai puncak pembangunannya beberapa dekade sebelumnya.

"Oleh karena itu saya mengatakan bahwa jangan paksa Indonesia untuk net zero emission pada tahun 2050. Kita sudah hitung bahwa kita akan mencapai 2060 atau lebih awal. Lebih awalnya itu kemungkinan 2057 atau 2058," ujar Siti dalam acara wisuda bersama dan puncak Youth Conservation Fest 2024 dipantau daring di Jakarta, Kamis, (3/10).

Siti mengatakan puncak pembangunan Indonesia diperkirakan akan dicapai pada tahun 2030, berbeda dengan negara-negara maju yang sudah mencapai puncaknya beberapa dekade sebelumnya.

Dia menyebutkan perkiraan itu salah satunya berdasarkan penghitungan fasilitas yang menggunakan batu bara seperti pabrik dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PTLU) akan berakhir perizinannya sekitar tahun 2057.

Pemerintah juga sudah melakukan penghitungan dalam dokumen iklim kedua atau Second Nationally Determined Contribution (NDC) bahwa pada 2060 Indonesia akan menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) 103 persen. Dokumen itu sendiri akan diluncurkan jelang Konferensi Iklim PBB ke-29 (COP29) di Azerbaijan pada November 2024.

"Artinya 100 persennya berarti di bawah tahun 2060," kata Siti.

Menurut dia, komunitas internasional meminta Indonesia menjadi penggerak pertama untuk mengontrol emisi secara global. Dia mengklaim Indonesia tidak lagi masuk dalam jajaran negara yang mengeluarkan emisi besar. Indonesia menurunkan emisi rata-rata sekitar 700 juta ton per tahun.

"Salah satu penurunan terbesar terjadi dari 2015 setelah kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di wilayah seluas 2,6 juta hektare, menuju ke 2016 yaitu sekitar 925 juta ton," ujarnya.

Namun demikian dia menyatakan, sektor energi masih berproses dalam upaya penurunan emisi. Sedangkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forest and Other Land Use/FOLU) ditargetkan dapat mencapai kondisi penyerapan karbon yang lebih besar dari emisi yang dilepaskan pada 2030 atau FOLU Net Sink 2030.

Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR0 telah mengambil sumpah jabatan hari ini. Salah satu pimpinan yang dilantik adalah Rusdi Kirana sebagai Wakil Ketua MPR.

Rusdi diajukan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai pimpinan MPR. Pendiri maskapai Lion Air itu akan menjadi Wakil Ketua MPR hingga 2029.

Rusdi Kirana bergabung di PKB sejak 2014 dan konsisten ditunjuk sebagai Wakil Ketua Umum. Jabatannya berada di bawah pimpinan langsung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar dan Sekretaris Jenderal PKB Hasanuddin Wahid.

Pria kelahiran Cirebon, 17 Agustus 1963 ini telah dilantik menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII yang meliputi Kabupaten Jombang, Kabupaten Madiun, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Nganjuk, Kota Madiun, dan Kota Mojokerto. Di dapil itu, ia dengan perolehan 522.993 suara.

Raihan suara Rusdi Kirana di dapil serupa melampaui jumlah pemilih kakak kandung Ketua Umum PKB, Abdul Halim Iskandar. Mantan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi itu hanya memeroleh 107.011 suara.

Rusdi Kirana juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Malaysia periode 2017-2020 dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) pada 2015-2017

Mengutip situs web lionair.co.id, Rusdi Kirana menjabat sebagai Direktur Utama hingga tahun 2014, saat ia bergabung PKB. Rusdi mendirikan Lion Air bersama kakak kandungnya, Kusnan Kirana pada 1999 yang kini menduduki jabatan sebagai Komisaris Utama sejak 2019.

Sebelum membentuk Lion Air, Kusnan dan Rusdi Kirana pernah menjadi agen perjalanan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Mereka melayani jasa pengurusan visa, paspor, hingga antar-jemput para pelancong.

Kakak beradik itu meluncurkan Lion Air dengan satu pesawat Boeing 737-200 dengan modal $10 juta pada tahun 2000. Adapun Lion Air Group saat ini membawahi beberapa anak perusahaan yaitu Lion Air, Wings Air, Batik Air, Malindo Air, Thai Lion Air dan Super Air Jet.

Lion Group juga mempunyai jaringan bisnis Lion Parcel untuk melayani pengiriman domestik maupun internasional serta bisnis perhotelan Lion Hotel and Plaza yang berlokasi di Manado, Sulawesi Utara.

Majalah Bisnis Amerika Serikat (AS) Forbes menempatkan Rusdi dan Kusnan Kirana masuk dalam daftar 50 orang dengan kekayaan bersih terbanyak di Indonesia pada 2019.

Saat itu, dua Kirana bersaudara menempati posisi 38 dengan jumlah kekayaan bersih US$ 835 juta atau sekira Rp 12,8 triliun dengan asumsi kurs hari ini di level Rp 15.391 per dolar AS.

Meski demikian, karir Rusdi Kirana tak selalu mulus. Pada 29 Oktober 2018, pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta-Pangkapinang jatuh di perairan Karawang, Jawa Barat. Akibat kecelakaan tersebut, sebanyak 189 orang orang meninggal dunia.

Rusdi juga sempat diprotes oleh keluarga korban karena Lion Air dianggap tak fokus masalah keselamatan hingga tidak menunjukkan empati kepada mereka. Atas protes tersebut, Rusdi menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga korban.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian meragukan data jumlah pemutusan hubungan kerja atau PHK yang beredar di masyarakat saat ini. Data tersebut merupakan angka yang tercatat di Kementerian Ketenagakerjaan per September 2024, yang angkanya hampir 53 ribu orang.

Airlangga, yang saat ini merangkap sebagai Pelaksana Tugas Menteri Ketenagakerjaan, mengatakan jumlah tersebut berbeda dengan Dinas Ketenagakerjaan. "Tidak sesuai dengan apa yang disampaikan di masyarakat karena jumlah PHK yang terdaftar di dinas relatif lebih rendah daripada yang disampaikan," katanya di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (3/10).

Selain itu, anggaran untuk jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP belum terserap maksimal. Padahal, dana ini seharusnya bisa dimanfaatkan bagi pekerja yang terdampak PHK. "Insentif yang disiapkan sektiar Rp 1,2 triliun tapi pemanfaatannya masih sangat kecil," ujar Airlangga.

Berdasarkan data realisasi klaim JKP dari BPJS Ketenagakerjaan, pada periode Januari-Juli 2024 tercatat mencapai Rp 237,04 miliar. Klaim JKP pada Agustus 2024 sebesar Rp 27,57 miliar.

JKP merupakan jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Manfaat yang diberikan kepada pekerja terdampak PHK adalah uang tunai, informasi pasar kerja, pelatihan kerja, dan bimbingan jabatan.

Kementerian Ketenagakerjaan sebelumnya mencatat jumlah pekerja yang terdampak PHK per 1 Oktober 2024 mencapai 52.993 orang. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri menyebutkan, penyumbang terbesar angka tahun ini dari sektor manufaktur yang mencapai 24.013 tenaga kerja.

Selain sektor manufaktur, terdapat sektor aktif jasa lainnya mencapai 12.853 tenaga kerja. Lalu, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan total 3.997 tenaga kerja.

Indah menyebut salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka PHK karena ketidakmampuan perusahaan bertahan dalam kompetisi bisnis. Selain itu, kondisi ekspor juga menurun karena situasi ekonomi negara lain kurang bagus.

Pemerintah berencana memungut iuran program Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera pada 2027. Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian Maritim Kominfo Septriana Tangkary mengatakan, program ini merupakan salah satu solusi agar generasi sandwich untuk memiliki rumah.

Generasi sandwich adalah istilan untuk kelompok orang dewasa yang memiliki beban keuangan tiga generasi, yakni membiayai diri sendiri, orang tua, dan anak-anak. “Generasi ini kan usaha keras untuk menabung dan hidup sederhana. Dilakukan demi rumah impian,” kata Septriana dalam acara diskusi di Jakarta pada Kamis (10/3).

Dia menyampaikan, sebutan generasi sandwich ini mencerminkan banyaknya masyarakat di Indonesia yang masuk golongan tersebut. Kelompok masyarakat ini sulit untuk mendapatkan rumah yang layak huni, harga terjangkau, dan lokasi yang terhubung dengan pusat ekonomi ke kota.

Septriana menyebut data Badan Pusat Statistik atau BPS pada 2020 terdapat 71 juta rakyat Indonesia yang merupakan generasi sandwich. “Kami berharap dengan Tapera bisa menjadi suatu jalan dari pemerintah untuk memberikan kepemilikan rumah,” ujarnya.

Ia menekankan, program Tapera muncul karena pemerintah berkewajiban membangun infrastruktur termasuk menyediakan perumahan dan permukiman yang layak, aman, dan terjangkau. Tapera diaturr dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 yang diterbitkan Presiden Joko Widodo pada 20 Mei 2024. Aturan ini merupakan perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang tabungan perumahan rakyat.

Septriana menjelaskan, program Tapera sebenarnya baru sudah berjalan sejak 2018. Namun, peserta program masih diutamakan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Meski begitu, program ini juga diberlakukan bagi pekerja swasta yang penghasilannya di atas upah minimum. Pungutan rencananya dimulai pada 2027.

“Ini untuk memberikan kemudahan akses layak huni bagi masyarakat,” ucapnya

Dia menyebut program Tapera menuai prokontra dari masyarakat karena khawatir pelaksanaannya disertai masalah seperti yang terjadi pada Jiwasraya. Namun, ia memastikan kekhawatiran tak akan terjadi karena pengelolaan dana Tapera

“Ini tidak akan terjadi karena pemerintah akan transparan dan selalu memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” katanya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran pembiayaan kendaraan listrik per Agustus 2024 mencapai Rp 29,07 triliun atau sebesar 5,53 persen dari total piutang pembiayaan.

“Dengan melihat perkembangan tersebut serta dukungan pemerintah dalam membangun ekosistem kendaraan listrik, pembiayaan kendaraan listrik ke depan diperkirakan akan terus meningkat,” kata Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman di Jakarta, Kamis.

Agusman menuturkan peningkatan penyaluran pembiayaan kendaraan listrik ke depan dapat berkontribusi dalam mendorong percepatan terbentuknya ekosistem pembiayaan hijau (green financing) di Indonesia.

Sementara itu, penyaluran pembiayaan kendaraan bermotor roda dua per Agustus 2024 meningkat sebesar 12,94 persen year on year (yoy) menjadi Rp108,49 triliun.

Pembiayaan kendaraan bermotor roda dua diproyeksikan masih memiliki peluang tumbuh sampai dengan akhir 2024, dengan melihat pertumbuhan yang positif di tengah penurunan penjualan kendaraan bermotor tersebut.

Menurut dia, faktor yang dapat mendukung permintaan kendaraan bermotor roda dua antara lain peningkatan daya beli masyarakat dan kebutuhan transportasi pribadi.

Outstanding pembiayaan kendaraan bermotor roda dua per Agustus 2024 memiliki porsi sebesar 20,63 persen dari total seluruh pembiayaan kendaraan bermotor.

Sedangkan, outstanding pembiayaan terhadap kendaraan bermotor roda empat baik baru dan bekas per Agustus 2024 mengalami kenaikan sebesar 12,58 persen (yoy) menjadi sebesar Rp 240,86 triliun.

Malaysia terus kebanjiran investasi terkait kecerdasan buatan alias artificial intelligence (AI) dari raksasa teknologi, yang terbaru yakni Oracle. Menteri Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi enggan berkomentar banyak mengenai hal ini.

“Indonesia harus menjadi pemain signifikan, baik dari sisi pengetahuan maupun akses dalam kemajuan teknologi itu,” ujar Budi Arie Setiadi di kantor Kominf, Jakarta, Kamis (3/10).

Berdasarkan data konsultan kebijakan publik Access Partnership, kesiapan perusahaan dan pengguna internet di Malaysia dalam mengadopsi AI merupakan lebih tinggi ketimbang Malaysia.

Malaysia pun kebanjiran investasi dari raksasa teknologi global guna membangun infrastruktur pendukung AI seperti pusat data alias data center dan komputasi awan atau cloud.

Daftar investasi ke negeri jiran itu sebagai berikut:

• Microsoft: US$ 2,2 miliar atau Rp 33,6 triliun
• Google: US$ 2 miliar atau Rp 30,5 triliun
• ByteDance: US$ 2,13 miliar
• Oracle: US$ 6,5 miliar atau Rp 99 triliun
• Vantage Data Centers membangun 256 Megawatt data center

Sementara itu, investasi ke Indonesia sebagai berikut:

• Microsoft: US$ 1,7 miliar atau Rp 25,9 triliun
• Google: US$ 2 juta atau Rp 30 miliar
• Apple: Rp 400 miliar untuk membangun Apple Developer Academy

Pada Agustus, Budi Arie Setiadi menyampaikan pemerintah merujuk pada kebijakan di Malaysia yang memberikan banyak insentif. “Ini sangat membuat investor tertarik untuk membangun data center," kata dia dalam keterangan resmi.

Ia pun mengkaji regulasi apa yang menghambat investasi ke data center di Indonesia. Berdasarkan kajian ini, Kominfo menyiapkan sejumlah langkah di antaranya:

• Memberikan insentif perpajakan terhadap investor data center di Indonesia
• Berupaya memastikan kesediaan lahan, serta kesiapan fasilitas air dan listrik ramah lingkungan untuk mendukung operasional data center

"Tuntutan ke depan nanti data center itu green energy, ramah lingkungan," ujar Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi.

Menurut dia, peluang investasi data center di Indonesia masih sangat besar karena jumlah penduduk dan perkembangan digitalisasi yang pesat. Keberadaan pusat data juga penting untuk penyimpanan data masyarakat di dalam negeri sebagai upaya menjaga kedaulatan data.

"Kalau bisa semua yang berurusan dengan penduduk Indonesia, data center di Indonesia, supaya isu-isu kedaulatan data ini menjadi penting," ujar dia.

Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika akan memblokir aplikasi Temu di App Store dan Google Playstore. Apa itu Temu?

Temu merupakan platform e-commerce asal Cina. Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, aplikasi Temu bisa diunduh di App Store iPhone, namun dalam bahasa Inggris. Aplikasi Temu juga tersedia di Google Play Store, bahkan dalam bahasa Indonesia.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menegaskan Kominfo menolak kehadiran aplikasi e-commerce Cina Temu. “Akan kami larang. Aplikasi ini bisa menghancurkan UMKM jika dibiarkan masuk,” kata Budi Arie di Kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (3/10).

Menurut Budi, Kominfo juga berkepentingan untuk turut menjaga ekosistem UMKM. Sektor ini berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB dan penyerapan tenaga kerja.

“Akan kami proses (kehadiran aplikasi Temu di App store dan Play Store). Kami blokir,” kata Budi.

Pesaing TikTok itu ternyata sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, namun terus ditolak.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari menyampaikan, e-commerce asal Cina itu berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022.

Akan tetapi, upaya berulang Temu itu gagal karena sudah ada merek serupa yang beroperasi di Indonesia. "Namun, ini terus dibanding," ujar Fiki dikutip dari Antara, pada Agustus (6/8).

Selain itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendag Isy Karim mengatakan, model bisnis Temu yakni produsen langsung menjual produk ke konsumen atau manufacture to customer (MtoC).

"Itu tidak bisa berlaku di Indonesia. Mereka akan terganjal peraturan pemerintah, ada PP Nomor 29 Tahun 2021 mengenai distribusi. Produsen tidak bisa langsung masuk ke konsumen," ujar Isy di Gedung DPR, Jakarta, pada Juni (13/6).

PP 29 Tahun 2021 mengatur tentang kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia, distribusi barang, sarana perdagangan, standardisasi, pengembangan ekspor, metrologi legal, serta pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Selain itu, Indonesia memiliki Peraturan Menteri Perdagangan alias Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Apa Itu Temu?

E-commerce asal Cina Temu resmi merambah pasar Thailand, Malaysia, dan Filipina. Temu di Thailand menawarkan berbagai macam barang lintas-negara dengan ulasan dan peringkat global untuk barang-barang populer. Meskipun ada rumor Temu meluncurkan barang bermerek di Asia Tenggara, sebagian besar barang di situs Thailand saat ini tidak bermerek.

Anak usaha Pinduoduo atau PDD Holdings itu menawarkan gratis ongkir pengiriman standar untuk hampir semua pesanan. Waktu pengiriman sekitar lima hingga 20 hari.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyampaikan, e-commerce Temu memasok produk kebutuhan sehari-hari atau consumer goods yang terhubung dengan 25 pabrik di Cina langsung ke konsumen. Proses ini menghilangkan peran reseller, affiliator, dan distributor, sehingga harga produknya murah.

"Ini sudah masuk beberapa negara ASEAN. Saya sudah sampaikan ke Presiden Jokowi, ini jangan sampai masuk ke Indonesia. Kalau masuk, UMKM tidak bisa bersaing. Kalau produksi lumpuh, pengangguran meningkat, daya beli turun,” kata Teten di Nusa Dua, Bali, November tahun lalu.

E-commerce asal Cina itu memiliki uang kas bruto atau gross cash US$ 31,9 miliar, menurut laporan Momentum Works. Nilainya tiga kali lipat dibandingkan Shopee US$ 10,3 miliar dan Tokopedia US$ 1,7 miliar. Perbandingan uang tunai bersih atau net cash ketiga perusahaan tersebut dapat dilihat pada Bagan di bawah ini:

Net cash induk Temu, Shopee, dan Tokopedia, data per September 2023 (Momentum Works)

Net cash biasanya digunakan untuk keperluan operasional sehari-hari, pembayaran utang, dan kegiatan bisnis lainnya. Ini juga menjadi salah satu faktor yang ditinjau untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan stabilitas keuangan jangka pendek.

Induk Temu yakni Pinduoduo atau PDD Holdings sudah mencatatkan keuntungan. Begitu juga dengan induk Shopee, Sea Ltd.

Aplikasi Temu kembali menjadi perbincangan warganet, karena muncul di App Store dan Google Playstore. Menteri Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan akan memblokir platform e-commerce asal Cina ini.

Berdasarkan pantauan Katadata.co.id, aplikasi Temu bisa diunduh di App Store iPhone. Namun dalam bahasa Inggris. Aplikasi Temu juga tersedia di Google Play Store, bahkan dalam bahasa Indonesia.

Budi Arie menegaskan Kominfo menolak kehadiran aplikasi e-commerce Cina Temu. “Akan kami larang. Aplikasi ini bisa menghancurkan UMKM jika dibiarkan masuk,” kata Budi Arie di Kantor Kominfo, Jakarta, Kamis (3/10).

Menurut Budi, Kominfo juga berkepentingan untuk turut menjaga ekosistem UMKM. Sektor ini berkontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB dan penyerapan tenaga kerja.

“Akan kami proses (kehadiran aplikasi Temu di App store dan Play Store). Kami blokir,” kata Budi.

Pesaing TikTok itu ternyata sudah tiga kali mendaftarkan merek dagang ke Kementerian Hukum dan HAM Indonesia, namun terus ditolak.

Staf Khusus Menteri Koperasi dan UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari menyampaikan, e-commerce asal Cina itu berupaya mendaftar ke Indonesia sejak September 2022.

Akan tetapi, upaya berulang Temu itu gagal karena sudah ada merek serupa yang beroperasi di Indonesia. "Namun, ini terus dibanding," ujar Fiki dikutip dari Antara, pada Agustus (6/8).

Selain itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan atau Kemendag Isy Karim mengatakan, model bisnis Temu yakni produsen langsung menjual produk ke konsumen atau manufacture to customer (MtoC).

"Itu tidak bisa berlaku di Indonesia. Mereka akan terganjal peraturan pemerintah, ada PP Nomor 29 Tahun 2021 mengenai distribusi. Produsen tidak bisa langsung masuk ke konsumen," ujar Isy di Gedung DPR, Jakarta, pada Juni (13/6).

PP 29 Tahun 2021 mengatur tentang kebijakan dan pengendalian ekspor dan impor, penggunaan atau kelengkapan label berbahasa Indonesia, distribusi barang, sarana perdagangan, standardisasi, pengembangan ekspor, metrologi legal, serta pengawasan kegiatan perdagangan dan pengawasan terhadap barang yang ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

Selain itu, Indonesia memiliki Peraturan Menteri Perdagangan alias Permendag Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan melalui Sistem Elektronik.

Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mempersiapkan peluncuran layanan intraday short selling, yang dijadwalkan resmi beroperasi pada kuartal pertama 2025. Langkah ini bertujuan untuk semakin memperdalam pasar keuangan Indonesia, memberikan fleksibilitas lebih bagi investor, serta meningkatkan likuiditas di pasar saham.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan POJK VI Tahun 2024 yang mengatur pembiayaan transaksi efek dan mekanisme short selling. Sejak diresmikannya peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 3 April 2024, pasar kini memasuki masa transisi selama enam bulan, yang akan berakhir pada 3 Oktober 2024, sebelum layanan ini benar-benar diterapkan.

“Enam bulan persis itu adalah hari ini, 3 Oktober 2024,” kata Jeffrey dalam Edukasi Wartawan Intraday Short Selling (IDSS) secara virtual, Kamis (3/10).

Jeffrey mengatakan BEI akan memberlakukan dua peraturan baru. Pertama, peraturan nomor 2-H yang mengatur persyaratan dan perdagangan efek dalam transaksi margin serta short selling.

Kedua, peraturan nomor III-I mengenai keanggotaan, termasuk keanggotaan untuk margin atau short selling. Dengan adanya dua peraturan ini, perdagangan dan keanggotaan terkait margin dan short selling dapat segera disesuaikan oleh para anggota bursa.

Jeffrey menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 57 anggota bursa yang memiliki lisensi untuk memberikan fasilitas margin kepada investor. Namun, hingga saat ini, belum ada anggota bursa yang mendapatkan izin untuk melakukan short selling.

“Tetapi saat ini sudah ada 23 Anggota Bursa (AB) yang menyatakan berminat untuk bursa short selling,” ujar Jeffrey.

Dengan diberlakukannya peraturan baru, anggota bursa dapat segera mengajukan permohonan untuk menjadi anggota bursa short selling. Permohonan ini akan diproses dan diperiksa, terutama terkait kesiapan dokumen dan sistem lainnya.

Jeffrey berharap, apabila proses ini berjalan lancar, pada akhir tahun ini sudah ada anggota bursa yang mendapatkan izin sebagai anggota bursa short selling.

Dengan demikian, di kuartal pertama tahun 2025, ia juga berharap sudah ada anggota bursa yang dapat memberikan fasilitas short selling, termasuk intraday short selling (IDSS) kepada investor.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan short selling ini akan terus dipantau sesuai dengan perkembangan pasar ke depan.

Short Selling Tingkatkan Likuiditas dan Pembentukan Harga Lebih Wajar

Di samping itu, Jeffrey menyebut apabila melihat pasar modal secara global, penerapan short selling ini merupakan praktik yang diadopsi oleh bursa-bursa di seluruh dunia.

Selain fasilitas margin, bursa di luar negeri juga menyediakan fasilitas short selling. Dengan adanya margin dan short selling, ia berharap akan terjadi kenaikan likuiditas di pasar dan pembentukan harga yang lebih wajar.

Selain itu, Jeffrey menyatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari fungsi BEI dalam menyelenggarakan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.

Dengan adanya short selling, lanjut Jeffrey, BEI berharap dapat menyediakan sarana manajemen keuntungan bagi investor, sehingga dapat memaksimalkan profit, baik dalam kondisi pasar yang bullish maupun bearish.

“Sehingga potensi keuntungan yang bisa diambil oleh investor kita menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.

Bursa Efek Indonesia (BEI) tengah mempersiapkan peluncuran layanan intraday short selling, yang dijadwalkan resmi beroperasi pada kuartal pertama 2025. Langkah ini bertujuan untuk semakin memperdalam pasar keuangan Indonesia, memberikan fleksibilitas lebih bagi investor, serta meningkatkan likuiditas di pasar saham.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Jeffrey Hendrik menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari penerapan POJK VI Tahun 2024 yang mengatur pembiayaan transaksi efek dan mekanisme short selling. Sejak diresmikannya peraturan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 3 April 2024, pasar kini memasuki masa transisi selama enam bulan, yang akan berakhir pada 3 Oktober 2024, sebelum layanan ini benar-benar diterapkan.

“Enam bulan persis itu adalah hari ini, 3 Oktober 2024,” kata Jeffrey dalam Edukasi Wartawan Intraday Short Selling (IDSS) secara virtual, Kamis (3/10).

Jeffrey mengatakan BEI akan memberlakukan dua peraturan baru. Pertama, peraturan nomor 2-H yang mengatur persyaratan dan perdagangan efek dalam transaksi margin serta short selling.

Kedua, peraturan nomor III-I mengenai keanggotaan, termasuk keanggotaan untuk margin atau short selling. Dengan adanya dua peraturan ini, perdagangan dan keanggotaan terkait margin dan short selling dapat segera disesuaikan oleh para anggota bursa.

Jeffrey menyebutkan bahwa saat ini sudah ada 57 anggota bursa yang memiliki lisensi untuk memberikan fasilitas margin kepada investor. Namun, hingga saat ini, belum ada anggota bursa yang mendapatkan izin untuk melakukan short selling.

“Tetapi saat ini sudah ada 23 Anggota Bursa (AB) yang menyatakan berminat untuk bursa short selling,” ujar Jeffrey.

Dengan diberlakukannya peraturan baru, anggota bursa dapat segera mengajukan permohonan untuk menjadi anggota bursa short selling. Permohonan ini akan diproses dan diperiksa, terutama terkait kesiapan dokumen dan sistem lainnya.

Jeffrey berharap, apabila proses ini berjalan lancar, pada akhir tahun ini sudah ada anggota bursa yang mendapatkan izin sebagai anggota bursa short selling.

Dengan demikian, di kuartal pertama tahun 2025, ia juga berharap sudah ada anggota bursa yang dapat memberikan fasilitas short selling, termasuk intraday short selling (IDSS) kepada investor.

Namun, perlu dicatat bahwa penerapan short selling ini akan terus dipantau sesuai dengan perkembangan pasar ke depan.

Short Selling Tingkatkan Likuiditas dan Pembentukan Harga Lebih Wajar

Di samping itu, Jeffrey menyebut apabila melihat pasar modal secara global, penerapan short selling ini merupakan praktik yang diadopsi oleh bursa-bursa di seluruh dunia.

Selain fasilitas margin, bursa di luar negeri juga menyediakan fasilitas short selling. Dengan adanya margin dan short selling, ia berharap akan terjadi kenaikan likuiditas di pasar dan pembentukan harga yang lebih wajar.

Selain itu, Jeffrey menyatakan bahwa hal ini merupakan bagian dari fungsi BEI dalam menyelenggarakan perdagangan yang teratur, wajar, dan efisien.

Dengan adanya short selling, lanjut Jeffrey, BEI berharap dapat menyediakan sarana manajemen keuntungan bagi investor, sehingga dapat memaksimalkan profit, baik dalam kondisi pasar yang bullish maupun bearish.

“Sehingga potensi keuntungan yang bisa diambil oleh investor kita menjadi lebih baik lagi,” pungkasnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bantuan untuk jaminan kehilangan pekerjaan atau JKP akan dinaikkan. Nominal yang dapat diklaim setara dengan insentif program Kartu Prakerja.

“Kami minta insentif pelatihan JKP itu untuk disesuaikan dengan Prakerja. Sekarang Prakerja sekitar Rp 3,5 juta sedangkan pelatihan JKP lebih rendah dari situ,” kata Airlangga di Gedung Kemenko, Jakarta, Kamis (3/10).

JKP merupakan program perlindungan kepada pekerja yang mengalami kehilangan pekerjaan. Program ini bertujuan untuk membantu pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan memberikan manfaat finansial selama mencari pekerjaan baru.

Airlangga sebelumnya sudah menyatakan uang tunai JKP yang akan diterima bagi para pekerja yang terkena dampak PHK akan ditingkatkan. Revisi ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan manfaat bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program JKP, manfaat uang tunai yang diberikan kepada korban PHK diberikan setiap bulan selama satu semester. Ketentuan penyaluran bulanan uang tunai mengacu pada hitungan 45% dari gaji bulanan untuk tiga bulan pertama dan 25% dari upah untuk tiga bulan berikutnya.

"Benefit kehilangan pekerjaan yang biasanya 45% dalam tiga bulan, lalu 25% untuk tiga bulan berikutnya, maka nanti itu akan disamakan semua di 45%," kata Airlangga pada 13 September lalu.

Pemerintah juga akan memperluas kriteria penerima JKP kepada para pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau PKWT. Selain itu, para pekerja yang terkena dampak PHK sebelum masa habis kontrak juga dapat mendapatkan manfaat jaminan tersebut.

Dengan begitu, program JKP nantinya tidak hanya menyasar pada karyawan tetap. "Kami minta kriterianya diperluas agar para pekerja PKWT juga bisa mengambil JKP," ujar Airlangga.

Saat ini, program pelatihan dari Kartu Prakerja memberikan besaran beasiswa kepada peserta sebesar Rp 4,2 juta per individu. Total tersebut terbagi atas biaya pelatihan sebesar Rp 3,5 juta, insentif dana pascapelatihan Rp 600 ribu, dan insentif survei sebesar Rp 100 ribu untuk dua kali pengisian survei.