Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan realisasi subsidi energi akan naik pada tahun ini. Hal tersebut dikarenakan sejumlah faktor yang berkaitan dengan perubahan kondisi global.

Dua komponen yang membentuk subsidi energi adalah nilai tukar rupiah dan harga minyak mentah Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP). Komponen kurs menjadi perhatian karena rupiah terus melemah dalam beberapa bulan terakhir.

"Belanja dari subsidi dan kompensasi diperkirakan juga akan mengalami kenaikan karena adanya faktor volume, kurs, dan harga," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (8/7).

Dia menjelaskan, saat ini terjadi beberapa parameter perubahan dari harga minyak dunia. Begitu juga dengan perubahan lifting minyak dan nilai tukar dolar Amerika Serikat (AS).

Saat ini, pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan tarif bahan bakar minyak (BBM) meskipun harga minyak dunia dan dolar AS naik. Hal tersebut menyebabkan APBN harus menanggung selisih harga kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

Dalam paparannya, Sri Mulyani mengungkapkan realisasi volume penyaluran BBM subsidi mencapai 7,16 juta kilo liter (kl) pada semester I 2024. Angka tersebut turun 0,05% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sementara realisasi subsidi LPG 3 kilogram (kg) dan listrik bersubsidi mengalami peningkatan. Realisasi subsidi LPG 3 kilogram naik 1,4% menjadi 3.3658 juta kg dan listrik bersubsidi naik 3,4% menajdi 40,6 juta pelanggan.

Kenaikan Subsidi di Semester II 2024

Sri Mulyani memperkirakan kenaikan anggaran subsidi dan kompensasi energi akibat sejumlah faktor tersebut, bakal terjadi pada semester kedua tahun 2024.

"Untuk subsidi dan kompensasi energi, fluktuasi harga ICP, depresiasi nilai tukar, serta kenaikan volume LPG dan listrik bersubsidi diperkirakan akan tercermin pada semester II 2024," kata Sri Mulyani.

ICP adalah harga jual minyak mentah di Indonesia. ICP mejadi parameter dalam menentukan penerimaan negara dari migas, acuan harga, perhitungan biaya dan dasar perhitungan harga LNG pada beberapa kotrak penjualan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) dan analis buka suara soal kenaikan harga saham PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) akhir-akhir ini. Bursa akan meminta perusahaan menyampaikan keterbukaan informasi mengenai alasan di balik lonjakan harga saham perusahaan konstruksi pelat merah itu.

Pada penutupan perdagangan saham sore ini, Senin (8/7), harga saham WIKA terpantau meroket 34,75% ke level Rp 190 per saham dan hampir menyentuh batas atas atau Auto Reject Atas (ARA). Volume saham WIKA yang diperdagangkan tercatat 400,46 juta dengan nilai transaksi Rp 68,09 miliar. Nilai kapitalisasi pasarnya mencapai Rp 7,58 triliun. Tak hanya itu, dalam sepekan terakhir, harga saham WIKA sudah melesat 79,25% sedangkan dalam sebulan terakhir kenaikan harga saham WIKA mencapai 71,17%.

Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI Kristian Manullang mengatakan bursa pasti akan meminta keterbukaan informasi kepada perusahaan tersebut. Terkait kemungkinan suspend atau penghentian sementara perdagangan saham, Kristian menilai akan melihat perkembangan saham BUMN tersebut di masa depan.

Ia menegaskan hingga sampai saat ini belum terlihat anomali pada saham infrastruktur itu. “Kita lihat ke depan. Tidak bisa sembarangan suspensi, kemarin baru (melihat) fundamental. Secara objektif kita lihat perilaku transaksinya bagaimana, semua saham kita pantau,” kata Kristian kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (8/7).

Sementara itu, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta menilai ada anomali di saham WIKA. Hal ini disebabkan oleh kinerja laporan keuangan emiten BUMN infrastruktur itu belum menunjukkan performa progresif. Selain itu, ada juga masalah aliran kas negatif pada saham BUMN itu.

“Tapi, kalau misalnya emiten-emiten tersebut berkomitmen untuk memperbaiki good corporate governance, ini juga merupakan suatu hal yang memang patut diapresiasi, ya,” kata Nafan kepada Katadata.co.id, Senin (8/7).

Sentimen Positif dari Proyek IKN

Selain itu, Nafan mengatakan kepastian mengenai keberlanjutan program Ibu Kota Nusantara (IKN) memberikan sentimen yang kuat sehingga emiten-emiten infrastruktur naik dalam beberapa hari terakhir.

Meskipun sebelumnya indeks saham-saham sektor infrastruktur melemah, kini pelemahan tersebut mulai berbalik. Kenaikan harga saham bukan hanya terjadi pada WIKA, tetapi juga terlihat pada saham emiten konstruksi lainnya, seperti PT PP Tbk (PTPP) dan PT Adhi Karya Tbk (ADHI).

Harga saham PT PP Tbk (PTPP) melesat 21,69% ke Rp 404 per lembar saham. Dalam sepekan terakhir, harga saham PTPP telah menguat 33,77%. Hari ini harga saham PT Adhi Karya Tbk (ADHI) naik 18,92% ke Rp 264, sedangkan dalam sepekan terakhir saham ADHI sudah naik 24,53%.

Namun, Nafan juga memproyeksikan bahwa investor akan khawatir dengan kinerja laporan keuangan emiten-emiten tersebut karena masih kurang progresif. Selain itu, dinamika arus kas negatif juga mempengaruhi tren penurunan harga saham sektor konstruksi. Untungnya, kata Nafan, harga saham emiten konstruksi saat ini tengah mengalami rebound, berkat sentimen positif dari proyek IKN yang sedang berjalan.

“Tentunya, peruwsahaan konstruksi harus mengurangi potensi terjadi negative cash flow, memang sempat dulu ada wacana terkait dengan merger emiten BUMN konstruksi. Tapi ini masih wacana, ya,” tambahnya.

Di sisi lain, Nafan juga menyebut naiknya saham WIKA disebabkan komitmen emiten BUMN untuk meraih kontrak baru. Menurut Nafan, hal ini membuat emiten berbasis BUMN konstruksi ini relatif berkelanjutan. Misalnya, seperti pekerjaan proyek IKN serta pembangunan proyek strategis nasional lainnya.

Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep bersama sejumlah petinggi partainya menyambangi markas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jakarta Selatan, Senin (8/7) sore. Kaesang yang mengenakan batik bermodel kimono tiba di DPP PKS sekitar pukul 16.15 WIB.

Kedatangan Kaesang disambut Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Sekretaris Jenderal PKS Aboe Bakar Al-Habsyi pun turut menyambut putra bungsu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Setibanya di kantor PKS, Kaesang disambut Aboe yang menanyakan kabarnya. Aboe pun menyinggung hasil survei belakangan yang menunjukkan nama Kaesang bersaing di bursa Pilkada Jawa Tengah.

"Tapi survei hari ini saya liat ngeri bos," kata Aboe. Kaesang menanggapi ucapan Aboe dengan tersenyum. "Ampun," kata Kaesang sembari tertawa tipis.

Belakangan, nama Kaesang diperhitungkan di Pilkada Jawa Tengah menurut sejumlah lembaga survei. Teranyar survei Indikator Politik dan Lembaga Survei Indonesia (LSI).

Berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia, nama Kaesang dan Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol. Ahmad Luthfi menjadi dua nama teratas sebagai calon gubernur Jateng.

Hal tersebut terlihat dari survei yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia. Survei yang dilakukan pada 10 hingga 17 Juni itu juga merancang kemungkinan Kaesang dan Luthfi jika berpasangan. Hasilnya: elektabilitas pasangan itu mengungguli calon-calon lainnya.

Elektabilitas Ahmad Luthfi jika berpasangan dengan Kaesang berada jauh di atas pasangan lain. Dalam hal ini, Indikator menempatkan nama politisi PDIP Bambang Wuryanto (Bambang Pacul) serta mantan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen sebagai kandidat lawan.

Dirilis sepekan sebelumnya, hasil tak jauh berbeda didapat LSI. Nama Kaesang dan Ahmad Luthfi unggul dalam Pilkada Jawa Tengah.

"Di Jawa tengah karena tidak ada incumbent, peta politiknya masih cair. Meski begitu, ada empat nama yang bersaing cukup ketat yakni Kaesang Pangarep, Ahmad Luthfi, Taj Yasin Maimoen dan Bambang Wurianto," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan lewat kanal YouTube LSI, Minggu (30/6)

LSI membuat simulasi top of mind mengenai kandidat bakal calon Gubernur Jawa Tengah tanpa memberikan batasan pilihan kepada para responden. Hasilnya sebagai berikut:

• Ahmad Luthfi 5,2%
• Kaesang Pangarep 2,5%
• Kader Partai Gerindra sekaligus asisten pribadi Prabowo Subianto, Sudaryono dengan 2,1%
• Politisi PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 1,8%
• Bupati Kendal Dico Ganinduto 1,7%
• Mantan Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Meimoen 1,5%
• Belum menentukan pilihan 78,7%

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat jumlah utang masyarakat Indonesia melalui fintech P2P lending atau pinjaman online alias pinjol sebesar Rp 64,56 triliun per Mei 2024. Jumlah itu naik 25,44% dibanding periode sama tahun sebelumnya (year on year).

Nilai utang pinjol masyarakat itu naik 1,82 triliun dibandingkan sebulan sebelumnya atau April 2024.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan tingkat risiko kredit macet secara agregat di P2P lending atau TWP 90 dalam kondisi terjaga atau di bawah 5%.

“Di posisi 2,91% (Mei 2024), April 2024 tercatat 2,79%,” kata Agusman dalam Konferensi Pers Asesmen Sektor Jasa Keuangan & Kebijakan OJK Hasil RDK Bulanan Juni 2024 secara virtual, Senin (8/7).

Kredit macet pinjol masyarakat Indonesia per Mei 2024 sebesar Rp 1,87 triliun. Naik dari April 2024 yang sebesar Rp 1,75 triliun.

Agusman menyampaikan per Mei 2024 terdapat satu dari 100 penyelenggara pinjol yang belum memenuhi ketentuan ekuitas minimum Rp 2,5 miliar. Jumlah pinjol ini Turun dari bulan sebelumnya sebanyak 3 penyelenggara yang belum memenuhi ekuitas.

“OJK terus melakukan langkah-langkah yang diperlukan terkait progres action plan upaya pemenuhan kewajiban ekuitas minimum dimaksud, baik berupa injeksi modal dari pemegang saham maupun dari strategic investor yang kredibel, dan juga alternatif pengembalian izin usaha,” kata Agusman.

Aturan mengenai pemenuhan ekuitas sebelumnya tertuang dalam Peraturan OJK atau POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Pada pasal 50, penyelenggara fintech lending atau pinjol wajib memiliki ekuitas paling sedikit Rp 2,5 miliar per 4 Juli 2023. Jumlah ini naik menjadi Rp 7,5 miliar per 4 Juli 2024.

Selanjutnya pada 4 Juli 2025 ekuitas ditetapkan menjadi Rp 12,5 miliar. Adapun POJK Nomor 10 Tahun 2022 itu diundangkan pada 4 Juli tahun lalu.

Secara spesifik, pasal 52 POJK menyatakan penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin.

Asosiasi Industri Olefin, Aromatik dan Plastik Indonesia atau Inaplas menyatakan investasi di industri plastik senilai US$ 27,08 miliar atau sekitar Rp 439 triliun ditunda akibat Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024. Para pengusaha itu juga menilai aturan baru impor tersebut memperburuk utilisasi industri aromatik yang telah tergerus sejak awal tahun ini.

Kementerian Perindustrian mencatat, total investasi hingga 2030 mencapai US$ 31,41 miliar dalam enam proyek industri plastik. Permendag No. 8 Tahun 2024 membuat total investasi yang terealisasi hingga akhir dekade ini menjadi hanya US$ 4,3 miliar.

Investasi hanya direalisasikan oleh PT Lotte Chemical Indonesia senilai US$ 4 miliar dengan target produksi 2025, serta Pertamina dan PT Polytama Propindo senilai US$ 322 juta dengan target operasi 2027.

"Kalau bicara rencana investasi yang terealisasi, hanya dua itu. PT Chandra Asri Pacific Tbk akan mengalihkan fokus operasi ke pabrik klor alkali yang bukan memproduksi produk petrokimia," kata Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono di Kantor Kementerian Perindustrian, Senin (8/7).

Fajar memaparkan, Chandra Asri sebelumnya berencana membangun pabrik kedua dengan kapasitas produksi Polipropilena 300.000 ton dan Polietilena hingga 450.000 ton. Total investasi pembangunan pabrik baru tersebut mencapai US$ 5 miliar atau Rp 63,1 triliun dengan target produksi 2029.

Namun demikian, menurut dia, Permendag No. 8 Tahun 2024 membuat Chandra Asri menahan rencana investasi tersebut. Beleid tersebut dinilai membuka keran impor produk petrokimia yang membuat investasi penambahan kapasitas produksi tidak menarik.

Aksi Chandra Asri pun diikuti oleh tiga pabrik lainnya, yakni PT Sulfindo Adiusaha, PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama, dan PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia atau PRPP. Rencana investasi industri plastik terbesar hingga 2030 sebelumnya akan dilakukan oleh PRPP yang mencapai US$ 18 miliar.

Plt Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin Reni Yanita mengonfirmasi, hanya dua rencana investasi di industri petrokimia yang akan terealisasi. Reni mencatat, realisasi investasi oleh Lotte Chemical saat ini sudah mencapai 80%.

Lotte Chemical berencana memproduksi 250.000 ton Polipropilena per tahun dengan investasi tersebut. Sementara itu, realisasi investasi Pertamina dan Polytama yang kini mencapai 30% akan memproduksi 300.000 ton polipropilena. "Untuk empat industri petrokimia lainnya masih menunggu kembali dan melihat situasi di dalam negeri," kata Reni.

Bikin Industri Polyester Terpuruk

Selain investasi, Fajar mengatakan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 telah memperburuk kondisi industri polyester. Beleid tersebut membuat pasar garmen di dalam negeri dipenuhi produk impor.

Fajar mendata utilisasi industri polyester pada akhir 2023 mencapai 90% dengan volume produksi sekitar 1,25 juta ton. Kini, menurut dia, utilisasi industri polyester hanya 63% dengan proyeksi volume produksi 990.000 ton sampai akhir tahun ini.

Ia mengatakan, penurunan utilisasi tersebut disebabkan oleh permintaan industri benang dan kain yang susut pada paruh pertama 2024. Permendag No. 8 Tahun 2024 yang berlaku pada Mei 2024 dinilai memperburuk minimnya permintaan pabrik tekstil domestik tersebut.

"Industri polyester ini sudah kembang-kempis. Permendag No. 8 Tahun 2024 memperparah kondisi industri tekstil yang membuat polyester di dalam negeri tidak terserap," ujarnya.

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengklarifikasi ucapannya yang menyebut partainya memberikan dukungan untuk menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) Bobby Nasution untuk maju di Pilkada Sumatera Utara. Pernyataan Syaikhu tersebut sebelumnya ramai diperbincangkan lantaran berbeda dengan sikap PKS selama ini.

Syaikhu mengatakan, pernyataanya sebelumnya itu mengenai Surat Keputusan DPP PKS berkaitan dengan Gubernur Maluku yang telah dikeluarkan partainya. Terkait pilkada Sumatera Utara, tambah Syaikhu, Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP) PKS masih melakukan pembahasan.

"Semuanya masih dalam proses pembahasan, ya. Jadi itu mungkin tadi perlu saya klarifikasi," Kata Syaikhu di markas PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7).

Sebelumnya, Syaikhu mengatakan PKS mengusung menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Pilkada Sumatera Utara. Ia pun menyebut PKS tak akan meminta posisi cawagub beriringan dengan dukungan yang diberikan.

Syaikhu mengatakan, calon wakil gubernur akan dipercayakan PKS pada wali kota medan tersebut.

"PKS mengusung beliau (Bobby), dan tentu kita mempercayakanlah kepada beliau, bagaimana kaitan-kaitan siapa juga wakilnya, kami juga tidak minta wakil," kata Syaikhu di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (8/7).

Dalam pernyataan pertama, Syaikhu mengatakan PKS akan menjadi salah satu partai pendukung Bobby di Pilkada Sumut. "Mesin partai kami, sudah siap untuk menjadi salah satu pemenangan bagi beliau (Bobby)," katanya.

Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) seharga US$ 6 per MMBTU bagi tujuh kelompok industri. Kebijakan harga gas murah industri ini semula akan berakhir pada tahun ini.

Keputusan tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi). Rapat membahas keberlanjutan dari kebijakan HGBT di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/7).

"Keputusannya HGBT itu dilanjutkan pada sektor eksisting yang sekarang tujuh sektor," kata Airlangga, seperti dikutip dari Antara.

Adapun tujuh kelompok industri tersebut, yaitu industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, gelas kaca dan sarung tangan karet.

Sementara terkait usulan program HGBT diperluas ke semua sektor industri, menurut Airlanga, masih dalam proses pengkajian. "Itu akan dikaji satu per satu industrinya. Sekarang masih tujuh (kelompok industri)," katanya.

Dalam rapat tersebut, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan penugasan kepada PT Pertamina (Persero) membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG).

"Kedua, nanti diberikan izin dan penugasan kepada Pertamina untuk membuat infrastruktur gas, terutama untuk regasifikasi LNG dan ketiga terkait dengan kawasan industri juga diizinkan untuk membuat regasifikasi LNG plus bisa untuk pengadaan LNG dari luar negeri," ucap Airlangga.

Kebijakan harga gas murah US$6 dolar AS per MMBTU secara khusus diberlakukan pemerintah sejak 2020 bagi tujuh kelompok industri. Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 91.K/MG.01/MEM.M/2023 tentang Pengguna Gas Bumi Tertentu dan Harga Gas Bumi Tertentu di Bidang Industri, HGBT akan berakhir pada 31 Desember 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif pada Mei lalu sebenasrnya sudah menyatakan akan melanjutkan kebijakan HGBT atau harga gas murah di bawah US$ 6 dolar AS per MMBTU bagi tujuh kelompok industri.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita sebelumnya meminta program HGBT diperluas untuk 24 sub sektor industri manufaktur. Ia menilai, perluasan program tersebut tak akan membebani APBN karena kebutuhan gas untuk industri hanya 30% dari total suplai gas nasional.

Selain itu, menurut dia, program gas murah industri yang berjalan sejak 2020 itu memiliki dampak berganda tiga kali lipat kepada industri, baik investasi, ekspor hingga penyerapan tenaga kerja.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) mengalami defisit Rp 77,3 triliun, atau 0,34% dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada semester I 2024. Defisit anggaran ini disebabkan oleh penurunan penerimaan negara dan peningkatan belanja pemerintah.

"Total postur dari APBN 2024 semester I adalah defisit Rp 77,3 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Banggar dengan DPR di Jakarta, Senin (8/7).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa postur APBN semester I 2023 masih surplus Rp 152,3 triliun. Sementara pada semester I tahun ini, APBN sudah mengalami defisit Rp 77,3 triliun.

Meskipun begitu, Sri Mulyani menuturkan bahwa postur APBN secara keseluruhan masih dalam kisaran. "Desain APBN 2024 adalah defisit mencapai Rp 522,8 triliun, maka realisasi defisit Rp 77,3 triliun masih di dalam range yang ada di dalam APBN kita," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, postur APBN semester I 2024 ini baru mencatatkan defisit 0,34%. Sementara desain defisit APBN 2024 sebesar 2,29% dari PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun.

Jika dilihat dari sisi pendapatan, realisasi APBN mencapai Rp 1.320,7 triliun, atau terkontraksi 6,2% secara tahunan (yoy). Realisasi tersebut mencapai 47,1% dari total target pada tahun ini.

"Pendapatan negara semester I ini dibandingkan semester I tahun lalu sebesar Rp 1.407,9 triliun. Itu berarti mencapai penurunan 6,2%," ucap Sri Mulyani.

Salah satu komponen yang menyumbang penurunan pendapatan adalah penerimaan pajak. Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp 1.028 triliun, turun 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penurunan Pendapatan Negara

Penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batu bara dan minyak sawit mentah (CPO), yang memengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi sehingga berdampak pada penerimaan pajak penghasilan (PPh) Badan yang terkontraksi 35,5% yoy.

Penerimaan pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri (DN) juga turun 11% yoy. Namun, secara bruto tanpa memperhitungkan restitusi, PPN DN masih tumbuh positif 9,2% yoy, seiring dengan masih kuatnya aktivitas ekonomi domestik yang tercermin pada pertumbuhan ekonomi kuartal I 2024 sebesar 5,11%.

Sementara pendapatan negara bukan pajak (PNBP) mencapai Rp 288,4 triliun atau turun 4,5% yoy. Penurunan PNBP terutama disebabkan turunnya penerimaan sumber daya alam (SDA) karena melemahnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting gas.

Belanja Pemerintah Melonjak

Penerimaan dari kekayaan negara yang dipisahkan tumbuh positif 41,8% seiring dengan membaiknya kinerja badan usaha milik negara (BUMN). Berbeda dengan kinerja pendapatan negara yang melandai, belanja negara tercatat meningkat 11,3% yoy mencapai Rp1.398 triliun.

“Peningkatan belanja negara tersebut terutama terkait peran APBN sebagai shock absorber untuk antisipasi gejolak global, melindungi daya beli masyarakat, serta tetap mendukung berbagai prioritas agenda pembangunan nasional,” ujar Sri Mulyani.

Komponen Belanja Pemerintah Pusat (BPP) mencapai Rp 997,9 triliun atau tumbuh 11,9% yoy, yang juga mencakup belanja yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat senilai Rp 762,1 triliun atau 76,4 persen BPP.

Di samping itu, penyelenggaraan pemilu, kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN), pemberian tunjangan hari raya (THR) dengan tunjangan kinerja (tukin) 100% juga turut berperan meningkatkan belanja negara.

Begitu juga program bantuan sosial (bansos) yang digelontorkan pada semester I 2024. Sejumlah pos belanja itu turut terkerek karena pelemahan rupiah, terutama terkait belanja subsidi dan kompensasi energi.

PT Indo Premier Sekuritas meluncurkan seri produk baru IPOT Fund, yakni Power Fund Series. Power Fund Series merupakan inovasi di Indo Premier Sekuritas yang dirancang untuk menciptakan kesempatan dan hak yang sama bagi investor kecil dan besar. Hal ini diharapkan dapat mewujudkan keadilan sosial di dunia investasi reksadana dan Exchange-Traded Fund (ETF).

Indo Premier bekerja sama dengan Indo Premier Investment Management (IPIM) akan meluncurkan tiga belas produk, termasuk Premier ETF IDX LQ-45, Premier ETF PEFINDO i-Grade, dan Premier ETF FTSE Indonesia ESG. Produk-produk tersebut tersedia di IPOT Fund dalam aplikasi IPOT. Tak hanya itu, Indo Premier juga tengah mempersiapkan kerja sama dengan berbagai mitra, seperti bank dan manajer investasi lainnya.

Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia (BEI), Jeffrey Hendrik, mengatakan bahwa slogan kesetaraan dalam Power Fund Series ini sangat luar biasa. Bursa sangat mengapresiasi karena perhatian kepada investor kecil memang selayaknya harus diberikan.

Selain itu, Jeffrey juga menyebut ETF dan Indopremier adalah dua hal yang tak bisa dipisahkan. Sejak produk ETF pertama, sampai saat ini terdapat 42 ETF yang memiliki nilai kelolaan hampir Rp 15 triliun.

“Semoga akan memberikan pelayanan dan lebih baik kepada investor kita khususnya investor kita dan investor kecil, tentu ini sejalan dengan bursa,” kata Jeffrey kepada wartawan di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Senin (8/7)

Direktur Utama Indo Premier Sekuritas, Moleonoto The, menyampaikan tantangan yang dihadapi oleh para investor ritel dalam investasi reksa dana saham, termasuk kurangnya transparansi portofolio. Selain itu, tantangan tersebut juga mencakup proses pencairan dana yang membutuhkan waktu tiga hingga tujuh hari, serta harga dan transaksi hanya diproses pada akhir hari.

“Kelemahan reksadana saham tersebut dianggap harus dibenahi agar memenuhi kebutuhan investor modern saat ini yang cepat dan dinamis,” kata Moleonoto.

Keuntungan Power Fund Series

Demi mengatasi tantangan tersebut, Indo Premier Sekuritas memperkenalkan Power Fund Series, yang dirancang untuk memudahkan investor ritel dalam memaksimalkan investasi reksa dana saham.

Power Fund Series ini menawarkan fitur-fitur unik dan inovatif yang dirancang untuk mengatasi kelemahan reksa dana saham dan reksa dana ETF. Moleonoto menyebut masyarakat kini dapat memanfaatkan harga real-time sesuai dengan momentum pasar. Hal ini berbeda dengan reksa dana saham pada umumnya yang harganya hanya mengacu pada akhir hari.

Dia mengatakan, keunggulan lain dari Power Fund Series adalah transaksi yang dapat dilakukan selama dan setelah jam bursa, sehingga memberikan fleksibilitas lebih kepada investor. Masyarakat dapat bertransaksi sesuai dengan harga real-time selama jam bursa, atau memilih untuk bertransaksi setelah jam bursa dengan harga akhir hari.

Selain keunggulan dalam proses transaksional, Power Fund Series juga menawarkan komposisi portofolio yang transparan 100%. Selain itu, pencairan dana yang dipercepat menjadi dua hari, dibandingkan dengan tiga hingga tujuh hari.

Dengan demikian, fitur-fitur inovatif yang diterapkan di Indo Premier, khususnya di IPOT Fund, investor kecil di Indonesia mendapatkan akses yang sama terhadap produk investasi, harga, dan kepastian jual beli seperti investor besar.

“Kami berharap inovasi terbaru di Indo Premier, khususnya di IPOT Fund, ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap industri investasi di Indonesia,” ujarnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Peta Jalan Dana Pensiun 2024-2028. Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menjelaskan Peta Jalan Dana Pensiun ini merupakan upaya OJK merespons berbagai dinamika yang terjadi di industri dana pensiun.

Ogi mengatakan ada tiga pilar dan beberapa poin penting yang dibahas dalam Peta Jalan Dana Pensiun 2024 - 2028 ini.

Pilar pertama terdiri atas program terkait jaminan hari tua dan jaminan pensiun baik untuk pekerja di sektor swasta, aparat sipil negara (ASN), serta anggota TNI atau Polri. Untuk pilar pertama ini akan dikuatkan dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan (UU P2SK) dengan adanya program pensiun tambahan yang bersifat wajib.

Sementara untuk pilar kedua adalah program pensiun sukarela yang diselenggarakan oleh badan hukum dana pensiun. Pilar ketiga adalah penguatan pengaturan dan pengawasan. Pilar keempat, perizinan di sektor dana pensiun.

"Penyusunan peta jalan ini selaras dengan tujuan pemerintah dalam mengembangkan dan menguatkan sektor keuangan di Indonesia melalui penerbitan UU P2SK," ujar Ogi dalam Peluncuran Peta Jalan Dana Pensiun di Yogyakarta, pada Senin (8/7).

Dalam data yang dipaparkan OJK, total aset dana pensiun per Mei 2024 sudah mencapai Rp 1.439,71 triliun atau tumbuh 8,36% secara tahunan atau year-on-year (yoy).

Jumlah penyelenggara program pensiun berjumlah 222. Penyelenggara program pensiun tersebut terdiri atas tiga penyelenggara program pensiun wajib dan tiga penyelenggara program pensiun sukarela yang mencakup 28,29 juta peserta dari seluruh program tersebut.

Berdasarkan replacement ratio, dari hasil analisis dan kajian yang dilakukan estimasinya baru sekitar 15-20% dari take home pay yang masuk ke dalam program pensiun. Walaupun jika dibandingkan dengan gaji pokok, dana yang disisihkan untuk program pensiun sekitar 60% sampai dengan 65%.

Isu Struktural Jadi Tantangan Industri Dana Pensiun

Ogi menyebut OJK melihat saat ini masih terdapat beberapa isu struktural yang menjadi tantangan bagi industri dana pensiun untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Dari perspektif permintaan (demand), salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah tingkat literasi dan tingkat inklusi dana pensiun yang masih tergolong rendah.

Dari perspektif pasokan (supply), industri dana pensiun dihadapkan pada isu pada penyelenggara program pensiun itu sendiri. Antara lain dari sisi infrastruktur dan kapabilitas dalam pengelolaan investasi serta kemampuan pemenuhan pendanaan dana pensiun oleh pemberi kerja, khususnya pada program pensiun manfaat pasti.

Selain itu, penilaian dari pihak eksternal seperti Global Pension Index 2023 yang diterbitkan oleh Mercer dan CFA Institute menilai bahwa sistem pensiun di Indonesia masih butuh pengembangan dan penguatan agar tetap bertahan.

"Dari 47 negara yang dinilai, Indonesia memiliki nilai indeks 51,8 yang dikategorikan dalam kelompok C," kata Ogi.

Secara global, setidaknya terdapat tiga isu pengembangan dana pensiun yang perlu mendapatkan perhatian :
1. Pertama, digitalisasi di sektor dana pensiun. Beberapa penelitian baik dari Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) maupun Organisasi Pengawas Pensiun Internasional (IOPS) menunjukkan adanya pengembangan yang cukup masif terkait dengan pemanfaatan teknologi dalam menciptakan Individual Pension Dashboard.

Sebagai contoh, pada akhir Juni yang lalu, Hong Kong melalui Mandatory Provident Fund Schemes Authority (MPFA) meluncurkan Platform eMPF yang mengintegrasikan fungsi pengelolaan dana, pembayaran iuran, dan pemantauan oleh peserta.

2. Program pensiun di sektor informal. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, masih adanya tantangan struktural terhadap isu ini di Indonesia. Bahkan, di global isu ini mendapatkan perhatian khusus dan menjadi salah satu topik dalam OECD Global Forum di Zimbabwe pada akhir tahun 2023 yang lalu.

3. Pergeseran tren program pensiun manfaat pasti (defined benefit) kepada program pensiun iuran pasti (defined contribution).

Komisi VII DPR RI mencecar perusahaan pemurnian dan pengolahan (smelter) nikel yang mengalami kecelakaan pada Mei lalu. Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Hermanto mengatakan berdasarkan kunjungannya ke PT. Kalimantan Ferro Industry (KFI) tak menemukan standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3).

“Kami berkeliling dari satu pabrik ke pabrik lainnya namun tidak terpasang alat pemadam kebakaran, rambu-rambu juga tidak ada,” kata Bambang dalam rapat dengar pendapat umum di DPR RI pada Senin (8/7).

Bambang menyebut ketidakpatuhan PT KFI dalam penyediaan fasilitas K3 disinyalir menjadi salah satu penyebab kecelakaan pada beberapa waktu lalu.

Owner Representative PT KFI Ardhi Soemargo membantah tudingan tersebut. “Saat bapak mengunjungi lokasi smelter mungkin tidak diarahkan ke tempat yang semestinya, sebab kami sudah menyediakan fasilitas K3 di beberapa titik lain,” kata Ardhi.

Ardhi mengatakan perusahaannya sudah memenuhi seluruh kriteria. Sebab jika hal tersebut belum terpenuhi maka PT KFI tidak akan mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian.

Dia menyebut PT KFI saat ini terus berbenah dan menyediakan beberapa fasilitas K3 tambahan usai kecelakaan pada Mei lalu dan kunjungan DPR ke smelter mereka. “Kami telah menambahkan alat pemadam api ringan, tiga mobil pemadam kebakaran, termasuk juga hydrant di beberapa lokasi,” ujarnya.

Smelter nikel milik PT KFI ini telah mengalami dua kali kecelakaan dalam satu tahun terakhir, yang terjadi pada September 2023 dan Mei 2024.

Ardhi menjelaskan pada September 2023 telah terjadi kecelakaan di smelter nikel PT KFI, tepatnya di area crusher batu bara. Dia mengatakan berdasarkan penyelidikan polisi dinyatakan bahwa kecelakaan tersebut terjadi sebab penyalahgunaan SOP dan mendapatkan surat peringatan level 3 atau SP 3.

“Kami sangat berduka terhadap meninggalnya dua tenaga ahli asing, saat ini sudah dikremasi dan dikembalikan kepada keluarga di Cina,” ujarnya.

Sementara untuk peristiwa pada 16 Mei lalu, Ardhi menyebut bahwa terjadi letupa atau kebakaran selama tiga menit yang lokasinya berada di area limbah, yang bukan bagian dari smelter.

Dari peristiwa ini Ardhi menyebut telah membuat dua orang terluka ringan namun langsung ditangani oleh puskesmas setempat dan dipulangkan di hari yang sama.

“Tindak lanjut yang kami lakukan adalah mengkonstruksi penambahan besar kolam tampung nickel slag dan menambahkan 2 titik aliran air untuk memperbesar debit air, serta meninggikan tembok hingga 10 meter. Hal ini dilakukan sehingga ketika ada letupan tidak ada kebakaran,” kata dia.

Selain itu, PT KFI juga menempatkan indikator water level di tampung nickel slug untuk memberi pengawasan yang lebih optimal. “Di saat yang sama di luar dari kejadian kami terus mempertahankan perawatan rutin kalibrasi alat-alat,” ujar dia.

Kisruh beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Staf Khusus Presiden Joko Widodo yakni Billy Mambrasar ramai dibahas di media sosial X. Billy dituding menggunakan beasiswa tersebut tidak sesuai ketentuan karena menunda studi hingga enam tahun.

Seorang warganet lain juga mempertanyakan gelar master yang diperoleh Billy di Universitas Harvard apakah menggunakan beasiswa LPDP. Namun Billy memberi klarifikasi bahwa dia mendapat beasiswa dari Tanoto Foundation

Di tengah kehebohan tersebut, saat ini LPDP sudah mencatatkan akumulasi dana abadi di bidang pendidikan mencapai Rp 154,1 triliun. Total dana abadi yang dikelola LPDP tersebut tercatat sejak 2010 hingga 31 Mei 2024.

"Terdiri dari dana abadi pendidikan Rp 126,1 triliun, dana abadi penelitian Rp 12,99 triliun, dan dana abadi perguruan tinggi Rp 10 triliun, dan dana abadi kebudayaan Rp 5 triliun,” kata Andin dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta pada Selasa (11/6).

Andin menambahkan, bahwa akumulasi asset under management (AUM) hingga 31 Mei 2024 mencapai Rp 158,33 triliun. Sementara surplus yang menjadi re-investasi sebesar Rp 4,2 triliun atau 2,67% dari total AUM.

Dia memastikan, total AUM tersebut diinvestasikan ke beberapa instrumen antara lain deposito dengan porsi 31,94% atau sebesar Rp 50,57 triliun. Begitu juga melalui obligasi negara dengan porsi 62,96% atau sebesar Rp 99,68 triliun serta obligasi korporasi dengan porsi 1,72% atau sebesar Rp 2,72 triliun.

Penempatan Obligasi Korporasi

Penempatan obligasi korporasi mayoritas merupakan entitas Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti PT Pupuk Indonesia, PT Angkasa Pura II, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Selain itu, ditempatkan pada entitas PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), PT PLN (Persero), PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero), dan seterusnya.

"Untuk deposito, ini ada 21 bank mitra yang sehat dan dia harus ada surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)," kata Andin.

Andin menjelaskan penempatan deposito tersebut melalui proses lelang, di mana dalam sebulan bisa dua atau tiga kali. Deposito ini bersifat jangka pendek karena kebutuhan LPDP secara bulanannya cukup tinggi sehingga perlu dana jangka pendek.

Jumlah Penerima Beasiswa LDPD

Jumlah penerima program beasiswa LPDP mencapai 45.577 orang dari tahun 2013 hingga akhir Mei 2024. Kemudian penerima beasiswa kolaborasi (degree dan non-degree) Kemendikbudristek mencapai 536.427 orang dan penerima beasiswa kolaborasi Kemenag sebanyak 40.905 orang.

Untuk program riset, terdapat 2.954 proyek riset yang didanai termasuk di dalamnya riset kolaborasi dengan Kemendikbudristek dan BRIN. Kemudian, jumlah proyek riset yang sudah selesai dan menghasilkan manfaat luaran tercatat sebanyak 983 proyek.

Selain itu, LPDP mencatat jumlah pendanaan proyek riset yang sudah tanda tangan kontrak akumulasinya mencapai Rp 2,7 triliun. Realisasi pendanaan ini menunjukkan bahwa jumlah pendaftar LPDP meningkat dari tahun ke tahun.

Pada tahun 2023, jumlah pendaftar LPDP tercatat sebanyak 33.337 orang. Pada pendaftaran seleksi tahap pertama tahun 2024, tercatat 20.210 orang mendaftar program beasiswa tersebut.

Pihaknya juga masih akan meneruskan program beasiswa serta layanan riset, perguruan tinggi, dan kebudayaan pada tahun 2025. Pagu belanja pada tahun anggaran 2025 ditetapkan sebesar Rp3.934 triliun, dengan target pendapatan sebesar Rp 10.667 miliar.

“Semuanya itu akan kita tingkatkan, baik kualitas maupun kualitas pelaksananya, termasuk menjalin kerja sama dengan berbagai lembaga pengelola dana di tingkat dunia yang saat ini sudah mulai berkembang,” kata Andin.