Bank DKI bekerja sama dengan Perumda Pasar Jaya menyalurkan tanggung jawab sosial perusahaan berupa subsidi 1.000 paket sembako. Aksi ini bertujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan murah untuk masyarakat DKI Jakarta.

Penyaluran subsidi paket sembako itu berlangsung di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan , pada Jumat (5/7). Kegiatan ini dihadiri Pejabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo, serta Direktur Properti dan Perpasaran Perumda Pasar Jaya Aristianto.

Direktur Utama Bank DKI Agus Haryoto Widodo mengatakan, pihaknya konsisten berkontribusi untuk membantu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mendukung terwujudnya salah satu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDG’s) poin 2, yaitu menciptakan kondisi tanpa kelaparan.

“Melalui program ini diharapkan dapat memberikan dampak positif untuk kesejahteraan masyarakat terutama DKI Jakarta dalam memenuhi kebutuhan pangan,” ujar Agus dikutip dari keterangan resmi, Sabtu (6/7).

Di dalam acara tersebut, Bank DKI memberikan subsidi sebesar Rp50.000 per paket untuk 1.000 paket sembako senilai Rp150.000. Paket ini berisi 5 kg beras premium, 2 liter minyak goreng, 1 kg gula pasir, dan 1 kg tepung terigu. Setiap paket sembako ini dapat ditebus masyarakat senilai Rp100.000.

Di dalam kegiatan tersebut, selain melakukan penyaluran corporate sosial resposibility (CSR) sembako, Bank DKI juga menyediakan gerai khusus untuk mensosialisasikan mengenai produk dan layanan yang dimiliki.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank DKI Arie Rinaldi menuturkan bahwa perseroan akan terus berupaya meningkatkan kontribusi positif kepada masyarakat melalui program-program CSR secara berkelanjutan.

“Program CSR Bank DKI bukan hanya sebagai kewajiban perusahaan tetapi juga bagian dari komitmen Bank DKI untuk menjadi agen perubahan yang memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Jakarta,” ucap Arie.

Adapun, selain penyaluran CSR pangan, pada 5 Juli 2024, Bank DKI juga membagikan 800 butir telur kepada SDN Lagoa 07 di Jakarta Utara. Aksi ini bagian dari upaya mendukung program pemerintah terkait percepatan penurunan stunting, serta melaksanakan program Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank DKI 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dikuatkan putusan tingkat banding yang mengabulkan gugatan Michael Steven terhadap OJK dalam kasus PT Asuransi Jiwa Kresna atau Kresna Life, pada 2 Juli 2024. Upaya kasasi ini merupakan langkah OJK untuk melindungi konsumen dan masyarakat.

Dalam gugatan Perkara Nomor 437/G/2023/PTUN.JKT, Michael Steven yang merupakan pemilik Kresna Life, keberatan atas sanksi denda sebesar Rp 5,7 miliar dan perintah tertulis berupa larangan sebagai pemegang saham, pengurus, maupun pegawai di lembaga jasa keuangan bidang pasar modal selama lima tahun. OJK menerbitkan sanksi tersebut untuk menghentikan langkah Michael Steven agar tidak mengulangi pelanggarannya di sektor jasa keuangan, serta mencegah munculnya kerugian lebih besar yang dialami konsumen.

"Berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, Michael Steven terbukti sebagai pemilik manfaat akhir (ultimate beneficial owner) PT Kresna Asset Management," kata Aman Santosa, Kepala Departemen Literasi, Inklusi, dan Komunikasi OJK, dalam siaran pers, Jumat (5/7).

Meskipun tidak tercantum dalam anggaran dasar, Michael Steven melakukan serangkaian intervensi atas kontrak pengelolaan dana dari PT Kresna Asset Management untuk melakukan transaksi demi kepentingan Grup Kresna, sehingga merugikan konsumen.

Dalam proses peradilan, Aman mengatakan OJK telah melakukan upaya maksimal untuk mempertahankan sanksi terhadap Michael Steven terkait kesesuaian wewenang, prosedur, dan substansi dari denda, serta perintah tertulis itu dengan peraturan perundang-undangan.

"Dalam persidangan di pengadilan, OJK telah menghadirkan sejumlah bukti, saksi, dan ahli terkait tindakan intervensi Michael Steven dalam penempatan investasi di Grup Kresna," ujar Aman. Para akademisi yang dihadirkan OJK dalam persidangan sebagai ahli telah memperkuat landasan hukum bahwa Michael Steven sebagai ultimate beneficial owner dapat dikenakan sanksi sehubungan dengan sejumlah transaksi Grup Kresna yang sarat dengan benturan kepentingan dan merugikan konsumen.

Aman menyatakan para ahli sependapat dengan langkah OJK untuk menerbitkan perintah tertulis kepada Michael Steven sebagai upaya penegakan hukum, demi kepentingan konsumen dan masyarakat, serta menjaga stabilitas sistem keuangan.

"OJK juga telah menyampaikan kepada Majelis Hakim terkait penetapan Michael Steven sebagai tersangka oleh Mabes Polri sehubungan dengan pelanggaran yang dilakukannya di Grup Kresna," kata Aman.

OJK berharap upaya kasasi ini menjadi perhatian dan harapan masyarakat serta pemerintah agar dapat terselesaikan dengan baik. Dengan demikian, konsumen dan masyarakat yang dirugikan oleh perbuatan Michael Steven dapat memperoleh hak-haknya.

Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia, Zuhairi Misrawi, diangkat sebagai Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersifat non-aktif. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, mengatakan Zuhairi diangkat menggantikan mendiang Hamka Haq yang meninggal pada Desember 2023 lalu.

“Namun karena (Zuhairi) juga sedang menjalankan tugas sebagai dubes RI di Tunisia, maka saudara Zuhairi Misrawi adalah Ketua DPP PDI Perjuangan non-aktif,” kata Hasto, Jumat (5/7).

Hasto menuturkan, penambahan struktur jabatan di DPP PDIP merupakan keinginan dari Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum Partai. Hal itu, kata Hasto, untuk memperkuat kuda-kuda menghadapi tantangan ke depan.

"Ibu Mega memang mengumumkan perubahan struktur dari DPP PDI Perjuangan dan kepala-kepala badan, itu tidak lain sebagai bagian dari adaptif policy yang bersifat strategis di dalam menghadapi tantangan-tantangan ke depan yang tidak ringan," kata dia.

Selain itu, Hasto mengatakan, penambahan struktur juga diperlukan untuk mempersiapkan Pilkada serentak 2024.

Pada kesempatan yang sama, sejumlah nama lainnya pun dilantik menjadi pengurus DPP PDIP Beberapa di antaranya Adian Napitupulu sebagai wakil sekjen bidang Kominfo, Ronny Talapessy menjadi ketua DPP bidang reformasi hukum.

Kemudian Ganjar Pranowo yang ditunjuk menjadi Ketua Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah, lalu Basuki Tjahja Purnama alias Ahok menjadi Ketua Bidang Perekonomian.

Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas PASTI meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membekukan sementara izin Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE) atas nama Ahmad Rafif Raya sampai dengan proses penegakan hukum selesai.

Sekretariat Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal, Hudiyanto, menyebut pihaknya merekomendasikan kementerian komunikasi dan Informatika untuk melakukan pemblokiran situs dan media sosial terkait dengan Ahmad Rafif Raya. Khususnya PT Waktunya Beli Saham yang melakukan penawaran investasi.

"Meminta Ahmad Rafif bertanggung jawab atas kerugian para pihak untuk mengembalikan seluruh dana yang telah dititipkan oleh para pihak," kata Hudiyato, Jumat (5/7).

Pada tanggal 4 Juli 2024, Satgas PASTI telah memanggil Ahmad Rafif Raya melalui pertemuan virtual untuk meminta keterangan dan klarifikasi terkait pemberitaan permasalahannya dalam melakukan pengelolaan dana sebesar Rp 71 miliar.

Berdasarkan permintaan keterangan tersebut diketahui bahwa:
1. Ahmad Rafif Raya adalah pengurus dan pemegang saham dari PT Waktunya Beli Saham.

2. PT Waktunya Beli Saham tidak memiliki izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi dan Penasihat Investasi.

3. Ahmad Rafif Raya memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dan Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE). WMI dan WPPE bertindak mewakili kepentingan perusahaan efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Manajer Investasi dan perantara pedagang efek.

Kedua izin tersebut bukan merupakan izin untuk menawarkan investasi, menghimpun atau mengelola dana masyarakat atas nama pribadi atau perorangan.

4. Ahmad Rafif Raya menyatakan bahwa telah melakukan penawaran investasi, penghimpunan dana, dan pengelolaan dana masyarakat tanpa izin.

5. Ahmad Rafif Raya menyatakan menggunakan nama-nama pegawai dari PT Waktunya Beli Saham untuk membuka rekening Efek nasabah di beberapa perusahaan sekuritas.

Mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) mempertanyakan penetapan tersangka dirinya dalam perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Dalam nota pembelaan atau pleidoi yang disampaikannya, SYL mempertanyakan status tersangka dengan partai tempatnya bernaung yakni NasDem.

"Terkadang saya berpikir dan berasumsi bahwa, apakah karena alasan politik saya dijadikan target proses hukum? Apakah karena partai di mana saya beraktivitas politik sebelumnya terkadang berbeda pilihan dengan keinginan pemegang kekuasaan tertentu?" Kata SYL dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Jumat (5/7).

Mantan Gubernur Sulawesi Selatan itu mempertanyakan status tersangka yang menjeratnya setelah menduduki kursi Menteri. Dirinya mengklaim, uang yang diterimanya merupakan honor dan uang perjalanan dinas yang menurutnya selalu ditanyakan terlebih dahulu sumbernya pada para anak buahnya. Ia menyebut, segala uang yang diterimanya sudah sesuai dengan aturan yang ada sebagai hak seorang Menteri.

"Apabila saya memang berniat melakukan itu, saya pasti sudah melakukannnya sejak dari dulu menjabat di daerah dan apabila hal tersebut terjadi, dengan rentang waktu karier saya sebagai birokrat yang panjang, saya pasti akan sudah menjadi salah satu orang yang sangat kaya raya di Indonesia ini," kata dia.

Di sisi lain, SYL mengatakan dirinya telah banyak berkontribusi di pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Ia pun curiga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadikan alat politik.

"Benarkah asumsi banyak orang, bahwa hukum dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk menekan lawan politik atau pihak yang berbeda. Hukum digunakan untuk membungkam pihak lawan. Wallahu a'lam bi as-shawab," kata dia.

Adapun, Partai NasDem saat Pilpres 2024 mengusung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar. Sedangkan putra Jokowi, menjadi cawapres nomor urut 2 mendampingi Prabowo Subianto.

SYL didakwa melakukan pemerasan serta menerima gratifikasi dengan total Rp 44,5 miliar di Kementan dalam rentang waktu 2020 hingga 2023. Pemerasan diduga dilakukan bersama Kasdi Subagyono selaku Sekretaris Jenderal Kementan periode 2021-2023 serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan 2023, Muhammad Hatta.

Dalam perkara itu Kasdi dan Muhammad Hatta menjadi koordinator pengumpulan uang dari para pejabat eselon I dan jajarannya. Uang tersebut antara lain untuk membayarkan kebutuhan pribadi SYL.

Direktur Technology and Operations PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI), Toto Prasetio, mengungkapkan jika BNI sedang merancang produk keuangan ‘Buy Now Pay Later’ atau BNPL. Bank pelat merah tersebut akan menggandeng Sea Group untuk memfasilitasi produk BNPL.

Sebagaimana diketahui Sea Group merupakan pihak eksternal yang menyediakan Shopee Paylater. Toto menyebut BNI akan melakukan channeling pembiayaan melalui Shopee Paylater, sehingga akan ada pemilihan pembayaran menggunakan BNPL yang difasilitasi BNI.

“Pendekatan kami yakni dengan channeling. Mereka bisa melakukan fasilitas BNPL Shopee Paylater seperti itu kerja sama dengan kami,” kat Toto di Menara BNI, Jumat (5/7/).

Channeling adalah perjanjian kerjasama pembiayaan yang dananya berasal dari perbankan dan disalurkan kepada lembaga pembiayaan yang lain untuk disalurkan kepada end user.

Ia mengatakan, pihaknya memilih melakukan channeling karena lebih efisien. Pasalnya, jumlah penyaluran pembiayaan lewat BNPL jumlahnya tidak terlalu besar.

"Kalau jumlahnya kecil, prosesnya akan sangat melelahkan kalau kita lakukan sendiri-sendiri. Alasan ini yang menurut kami lebih efisien kalau kami kerja sama,” kata Toto.

Selain itu, ia menyebut kerja sama itu juga mengintegrasikan credit scoring atau penilaian kredit dari nasabah BNI dan pengguna Shopee Paylater.

Sebagai informasi, Sea Limited atau Sea Group juga dikabarkan akan mengakuisisi sebanyak 10% sampai dengan 15% saham Hibank yang merupakan anak usaha bank digital BNI.

Toto tidak menjelaskan secara detail soal bank digitalnya jika BNI bekerja sama dengan Sea Bank . Tetapi dia menyebut BNI bakal membagi channeling pembiayaan lewat fitur paylater di BNI dan juga Hibank.

Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) Royke Tumulaar berencana menghapus mobile banking BNI paling lama enam bulan ke depan. Pasalnya, bank pelat merah tersebut telah meluncurkan platform baru yaitu superapp Wondr by BNI.

“Kami enggak akan pakai dua platform, sementara [ini] masih jalan dua, tapi suatu waktu harus tutup atau mobile banking BNI,” ujarnya kepada media usai Peluncuran Wondr by BNI, Jumat (5/7).

Royke mengatakan, peluncuran Wondr by BNI merupakan realisasi perwujudan transformasi BNI dalam menghadirkan inovasi aplikasi perbankan untuk mempermudah transaksi sekaligus perencanaan masa depan masyarakat yang lebih optimal.

"Kami berharap Wondr by BNI dapat menjadi solusi dalam meningkatkan kegiatan perbankan masyarakat yang lebih komprehensif," tuturnya.

BNI juga ingin meningkatkan layanan digital untuk terus mendorong pertumbuhan pelaku usaha mikro kecil menengah. SEVP Digital Business BNI, Rian Eriana Kaslan, sebelumnya mengatakan UMKM adalah mesin pendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air.

Maka dari itu, UMKM adalah segmen yang paling banyak membutuhkan edukasi dalam perkembangan bisnis. Menurut Rian, para UMKM bisa naik kelas dan usaha mereka berkembang dengan digitalisasi. Hal ini tentunya dapat mendorong perekonomian Indonesia.

“Kami membantu UMKM untuk naik kelas supaya dapat masuk ke pasar luar Indonesia, tapi itu bertahap. Pertama dengan go digital membantu ekspor mereka ke negara-negara luar,” kata Rian dalam dalam Leadership Roundtable Forum, Indonesia Data and Economic Conference Katadata (IDE 2024) di Hotel Kempinski, Jakarta, Selasa (5/3).

Pelaku usaha menilai masalah impor tekstil ilegal mulai berdampak signifikan pada sektor retail dan mal. Berkurangnya pangsa pasar produk lokal mengakibatkan banyak investor memindahkan dananya ke luar negeri.

Ketua Umum Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) Budihardjo Iduansjah mengatakan produk impor ilegal berpotensi mengurangi pasokan tekstil bermerek global dari dalam negeri. Sebab, biaya importasi akan dinilai lebih murah dibandingkan memproduksi di dalam negeri.

"Ada satu merek global dengan kontrak produksi US$ 500 juta ke pabrik garmen lokal bisa rugi besar akibat impor ilegal," kata Budiharjo dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/7).

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengusaha Retail Merek Global Indonesia Suryamin Halim menemukan produk garmen impor ilegal dari Cina hanya seharga Rp 140 ribu per unit. Sedangkan merek lokal yang mematuhi aturan dan dengan model yang sama dijual hingga Rp 300 ribu per unit.

Dengan kata lain, harga produk garmen ilegal lebih murah hingga 50% dari harga produk lokal. Karena itu, revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 dinilai akan menjadi masalah baru jika tidak menyentuh masalah impor ilegal tersebut.

Sebagai informasi, Permendag tersebut merupakan revisi ketiga dari Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Di dalamnya berisi sejumlah aturan yang harus dipatuhi para importir barang.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia Alphonzus Widjaja mengatakan masalah pada industri retail akan merangsek hingga industri pusat perbelanjaan tahun ini. Produk impor ilegal membuat peretail menahan hingga mengurangi jumlah toko di dalam mal.

Dampaknya, jumlah penyewa di mal secara agregat diperkirakan tidak berubah dari tahun lalu. "Okupansi pada 2023 sebenarnya sudah 80% dan berharap bisa sampai 90% pada 2024. Mudah-mudahan okupansi bisa mencapai 85% pada akhir tahun ini, tapi sepertinya akan stagnan di 80%," kata Alphonzus.

Hippindo menilai banjir impor produk ilegal yang terjadi saat ini akibat dari relaksasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024. Pada Mei lalu pemerintah melakukan relaksasi tersebut dan mengakibatkan 26.415 kontainer yang tertahan di pelabuhan masuk ke Indonesia.

Komoditas dalam kontainer tersebut adalah besi dan baja, tekstil dan produk tekstil, elektronika, dan kosmetik. Pemerintah beralasan melakukan langkah tersebut demi menjaga bisnis retail di dalam negeri.

"Barang impor ilegal itu sebaiknya disita, toko yang menjual ditutup, lalu diproses secara hukum. Langkah itu bisa dengan sangat signifikan mengurangi volume impor ilegal," kata Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara.

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) atau BNI meluncurkan superapp Wondr agar nasabah dapat melakukan pengelolaan keuangan yang lebih terencana sesuai kebutuhan finansial masing-masing. Peluncuran Wondr diharapkan mampu meningkatkan secara bertahap Current Account Saving Account (CASA) atau himpunan dana murah hingga 80% dari total dana pihak ketiga BNI.

Direktur Utama BNI Royke Tumilaar mengatakan, peluncuran Wondr by BNI merupakan realisasi perwujudan transformasi transformasi BNI untuk mempermudah transaksi sekaligus perencanaan masa depan masyarakat yang lebih optimal.

"Kami ingin secara bertahap naik CASA-nya menjadi 75% lalu naik lagi (menjadi) 80%," kata Royke dalam konferensi pers BNI dalam Peluncuran Wondr by BNI, Jumat (5/7). Royke juga menargetkan pertumbuhan tabungan nasabah ritel bisa mencapai 10% sampai 30%.

Direktur Teknologi dan Operasi BNI Toto Prasetyo menyebut tiga fitur dimensi keuangan di Wondr dirancang untuk dapat beradaptasi secara intuitif dengan menganalisis kebiasaan transaksi harian masyarakat.

"Saat ini aplikasi perbankan Wondr by BNI sudah dapat diunduh oleh masyarakat melalui layanan App Store dan Playstore dengan proses aktivasi yang mudah dan cepat," ujar Toto.

Menurut laporan kinerja pada kuartal pertama, pertumbuhan Current Account Saving Account (CASA) atau dana murah BNI mencapai 6% secara tahunan sedangkan deposito 2,4% secara tahunan. Secara keseluruhan, dana pihak ketiga (DPK) BNI meningkat 4,9% yoy.

Adapun pendapatan bunga bersih atau net interest income (NII) bank BUMN ini turun 9,77% yoy menjadi Rp 9,39 triliun. Hal ini terutama akibat membengkaknya beban bunga sebesar 47,5% yoy. Sementara itu, Pendapatan Operasional Sebelum Pencadangan atau Pre-Provision Operating Profit (PPOP) turun 5,4% menjadi Rp 8,2 triliun.

Menurut laporan kinerja BBNI, kenaikan laba bersih BBNI pada kuartal pertama 2024 terutama didorong oleh beban provisi yang turun 29% menjadi Rp 1,7 triliun. Dari segi operasional, kredit disalurkan tumbuh 9,6% yoy. Hal ini sejalan dengan panduan manajemen di level 9% sampai dengan 11% dan target industri dari Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), yakni 9% dan 12%.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membangun pusat pengembangan talenta digital yang bernama Digital Talent Center (DTC) di semua provinsi di Indonesia. Langkah ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan talenta digital Indonesia.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hary Budiarto, mengatakan proyek tersebut untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia atau talenta digital.

Menurut World Bank (2016), Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital antara tahun 2015 hingga 2030. Sedangkan hasil kajian Kominfo menyebutkan Indonesia membutuhkan lebih dari 12 juta tepatnya 12.092.110 talenta digital.

“Sementara jumlah ketersediaan talenta digital pada 2030 hanya 9,3 juta. Berarti butuh (tambahan) sekitar 2,7 juta,” kata Hary dalam acara Ngopi Bareng Kominfo di Press Room Kominfo di Jakarta, Jumat (5/7).

Budi menjelaskan pusat pengembangan di setiap provinsi ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yaitu auditorium, training center, laboratorium startup digital, studio pembuatan konten pelatihan, ruang kelas dan studio pembelajaran online, ruang kantor dan rapat, ruang hijau, ruang kerja untuk startup, asrama, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga.

Pelatihan DTC ini bertahap mulai dari mindset, literasi, basic digital skill, intermediate and advance digital skill, hingga digital specialist.

Menurut Budi, pusat pengembangan ini tidak hanya akan memberi manfaat pada satu pihak, tapi juga buat komunitas, industri hingga pemerintah.

Berikut manfaat untuk industri:

• Mengatasi kesenjangan keterampilan digital dengan menghasilkan profesional terampil yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
• Mendorong inovasi dan daya saing melalui penyerapan bakat digital.
• Memfasilitasi transformasi digital di berbagai sektor, mendorong produktivitas dan pertumbuhan.

Sedangkan manfaat untuk pemerintah:

• Memperkuat ekosistem digital nasional melalui inisiatif pengembangan keterampilan yang terkoordinasi.
• Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dengan memanfaatkan teknologi digital.
• Memajukan tujuan pembangunan nasional dan menempatkan Indonesia sebagai kekuatan digital.
• Menyelesaikan isu pasokan keterampilan dan permintaan pekerjaan.
• Menyelesaikan masalah pengangguran dan meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia.

Digital Talent Scholarship (DTC) atau yang dikenal Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) di Cikarang akan diubah menjadi ASEAN Korea Digital School. Balai yang saat ini dikelola oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) tersebut akan diubah menjadi tempat pembelajaran coding dan kecerdasan buatan.

Kepala BPSDM Kominfo, Hary Budiarto, mengatakan BPPTIK di Cikarang dibangun oleh pemerintah Korea Selatan pada 2011.

“Kemudian tahun ini (Pemerintah Korsel) meminta agar DTC Cikarang untuk dijadikan sebagai ASEAN Korea Digital School,” ujar dia dalam acara Ngopi Bareng Kominfo di Press Room Kominfo di Jakarta, Jumat (5/7).

Hary menyampaikan, nantinya Pemerintah Korea Selatan akan memberikan anggaran untuk mengembangkan dua tema pelatihan. Dua pelatihannya akan berfokus pada pembelajaran coding dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Modulnya dari mereka, kemudian kami diminta untuk melatih,” ia menambahkan.

Tidak hanya untuk warga Indonesia, Hary mengatakan, sekolah ini ditujukan untuk peserta pelatihan dari negara-negara di Asia Tenggara lain.

Sementara itu, Kominfo juga akan membangun pusat pengembangan talenta digital atau DTC di semua provinsi di Indonesia. Ini sebagai upaya pemenuhan kebutuhan talenta digital Indonesia.

Menurut World Bank (2016), Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital antara 2015 hingga 2030. Sementara hasil kajian Kominfo menyebutkan bahwa Indonesia membutuhkan lebih dari 12 juta tepatnya 12.092.110 talenta digital.

“Sementara jumlah ketersediaan talenta digital pada 2030 hanya 9,3 juta. Berarti butuh (tambahan) sekitar 2,7 juta,” katanya.

Budi mengatakan, pusat pengembangan di setiap provinsi ini akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas, yaitu auditorium, training center, laboratorium startup digital, studio pembuatan konten pelatihan, ruang kelas dan studio pembelajaran online, ruang kantor dan rapat, ruang hijau, ruang kerja untuk startup, asrama, tempat ibadah, dan fasilitas olahraga.

BPH Migas menjalin kerja sama dengan pemerintah provinsi untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Kepala BPH Migas Erika Retnowati mengatakan sepanjang 2024, pihaknya telah melaksanakan rapat koordinasi dengan pemerintah provinsi sebanyak lima kali.

Terakhir, dengan pemerintah provinsi wilayah Sumatera di Batam, Kepulauan Riau, pada Kamis (4/7). Sebelumnya, berlangsung di Bandung untuk pemprov di Jawa; Balikpapan untuk Kalimantan; Makassar untuk Sulawesi; dan Labuan Bajo, NTT, untuk Bali dan Nusa Tenggara.

Erika mengatakan kegiatan bertujuan menjajaki rencana perjanjian kerja sama (PKS) antara BPH Migas dan pemprov dalam pengendalian, pembinaan dan pengawasan penyaluran jenis bahan bakar minyak (BBM) tertentu (JBT) dan jenis BBM khusus penugasan (JBKP) agar makin tepat sasaran.

“Alhamdulillah, respons sangat baik dari pemerintah provinsi yang hadir di rakor ini. Untuk Pulau Sumatera sudah ada tiga provinsi yang menandatangani PKS, yaitu Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung,” ujar Erika saat rakor di Batam tersebut.

Dia berharap dalam waktu dekat, provinsi lainnya dapat menyusul untuk menandatangani PKS dengan BPH Migas, untuk mengawasi penyaluran BBM subsidi yang tepat sasaran.

Erika menambahkan setelah Batam, rakor selanjutnya di Sorong, Papua Barat. Di sisi lain, direncanakan penandatanganan PKS dengan Pemerintah Provinsi NTB, Papua Barat Daya dan Jambi.

Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim menjelaskan pentingnya koordinasi berkelanjutan antara BPH Migas, pemda, dan forkopimda agar PKS terimplementasi dengan baik.

“Kami terus berkoordinasi dari waktu ke waktu terkait PKS ini, termasuk dengan forkopimda. Demikian juga perihal program yang akan dilaksanakan,” ujarnya.

Sementara Gubernur Jambi Al Haris berharap rakor dapat memberikan solusi dan kerja sama dalam penyaluran BBM subsidi di wilayahnya. “Perlu pengaturan, perlu kolaborasi, kerja sama yang baik antara pusat dan daerah,” kata dia.

Sekretaris BPH Migas Patuan Alfon S. menjabarkan ruang lingkup PKS yaitu pengendalian penyaluran BBM subsidi untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran BBM subsidi, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian BBM subsidi berdasarkan surat rekomendasi dari kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa.

“Selain itu, peningkatan ketertiban pelaksanaan penerbitan, pemantauan dan evaluasi atas surat rekomendasi yang diterbitkan secara transparan dan akuntabel untuk pembelian JBT dan JBKP, serta sosialisasi kebijakan pemerintah,” sebutnya.

Penyaluran BBM Subsidi di Bawah 50% Sampai Juni

BPH Migas juga melaporkan bahwa sampai dengan 30 Juni 2024, realisasi penyaluran BBM subsidi Pertalite, Biosolar, dan minyak tanah, seluruhnya masih di bawah 50% dari kuota yang disediakan.

“Betul, seluruh penyaluran BBM subsidi dalam posisi aman,” kata Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman saat dihubungi Katadata.co.id pada Jumat (5/7).

Menurut data yang dibagikan oleh Saleh, jumlah realisasi kuota JBT Solar periode 1 Januari hingga 30 Juni 2024 mencapai 46,79% atau 8.890.100 kilo liter (KL). Sementara untuk Kerosin penyaluran hingga 30 Juni sudah mencapai 47,85% atau 277.530 KL. “Untuk Pertalite sudah mencapai 47,42% atau 15.032.140 KL,” ujarnya.

Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2024 kuota yang ditetapkan bagi BBM subsidi sebesar 19 juta KL untuk minyak solar dan 580 ribu KL minyak tanah, sedangkan Pertalite kuota yang dianggarkan tahun ini sebanyak 31,7 juta KL.