PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) akan mengurangi kepemilikan saham PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS. BNI menyebut bakal melepas saham BRIS sedikit demi sedikit untuk keperluan modal ekspansi BNI Life atau pun BNI Asset Management.

Direktur Utama Bank Negara Indonesia, Royke Tumilaar, mengatakan BNI masih ingin memiliki kepemilikan di bank syariah pelat merah itu. "Jika kami butuh modal untuk yang lain kami pasti jual sebagian-sebagian," kata Royke saat ditemui Katadata.co.id di Jakarta, Jumat (5/7).

Royke mengatakan, modal BNI masih sangat cukup. Namun demikian, BNI memiliki rencana untuk ekspansi bisnis di lini usahanya seperti BNI Life atau pun BNI Asset Management. Jika membutuhkan modal yang banyak maka menjual sebagian kepemilikan saham BRIS.

Menurut komposisi kepemilikan saham BRIS, BBNI memiliki 10,72 miliar saham atau setara 23,24%. Lalu ada PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) yang menguasai 23,74 miliar saham BRIS, setara dengan kepemilikan 51,47%. Lalu PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mengantongi 7,09 miliar saham perusahaan atau setara 15,38%.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, sebelumnya mengatakan, BRI dan BNI akan keluar secara perlahan dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Sementara Bank Mandiri tetap akan menjadi pemegang saham pengendali.

Dia berharap investor baru nantinya bisa menjadikan BSI sebagai bank syariah yang bertumbuh secara global. Sebagaimana diketahui, BUMN kini tengah berusaha untuk mendapatkan investor strategis dari Timur Tengah untuk BRIS.

Namun, hingga kini kabar mengenai investor strategis BSI masih belum terungkap. Pasalnya belum ada tanda-tanda kesepakatan dari BRIS maupun investor strategis Timur Tengah.

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau Hippindo menyatakan penambahan bea masuk akan jadi langkah kontraproduktif. Sebab, kebijakan tersebut hanya memperketat impor legal, sedangkan masalah utama industri ritel nasional adalah impor ilegal.

Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara mengatakan penambahan bea masuk diproyeksi justru meningkatkan volume impor ilegal ke dalam negeri. Oleh karena itu, Haryanto menilai langkah terbaik dalam menyelamatkan industri ritel nasional adalah penegakan hukum.

"Apakah pengenaan Bea Masuk Tindakan Perlindungan mengurangi ilegal impor? Tidak. Jadi, tidak ada gunanya penambahan BMTP," kata Haryanto dalam konferensi pers, Jumat (5/7).

Haryanto mengatakan peritel dengan produk impor legal tidak bisa bersaing dengan produk impor ilegal. Sebab, perbedaan harga kedua produk tersebut sangat tinggi, yakni lebih dari empat kali lipat.

Haryanto mencontohkan harga baju anak dengan impor legal dijual oleh PT Hindo atau H&M Rp 150.000 per potong. Sementara itu, harga baju anak hasil impor ilegal yang ditemukan di Pasar Tanah Abang hanya Rp 35.000 per potong.

Haryanto menjelaskan tingginya baju anak impor legal disebabkan oleh biaya kepatuhan beberapa aturan pemerintah, seperti sertifikasi Standar Nasional Indonesia, pemasangan label Bahasa Indonesia, dan membayar pajak. Sementara itu, baju anak impor ilegal melangkahi semua aturan tersebut.

Kondisi impor produk ilegal diperburuk dengan maraknya produk impor ilegal di dalam negeri akibat Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024. Haryanto menilai beleid tersebut membuat lebih dari 26.000 kontainer yang berisi produk impor ilegal kini diperdagangkan di dalam negeri.

Untuk diketahui, sebanyak 26.415 kontainer tertahan di pelabuhan akibat Permendag No. 36 Tahun 2023 pada Mei-Juni 2024. Kementerian Perdagangan komoditas dalam kontainer tersebut adalah besi dan baja, tekstil dan produk tekstil, elektronika, dan kosmetik.

"Barang impor ilegal itu sebaiknya disita, toko yang menjual ditutup, lalu diproses secara hukum. Langkah itu bisa dengan sangat signifikan mengurangi volume impor ilegal," katanya.

Haryanto menilai permasalahan industri ritel nasional disebabkan oleh pengaturan seluruh jenis barang impor menjadi satu aturan. Menurutnya, hal tersebut keliru lantaran ada tiga jenis barang impor, yakni bahan baku, barang modal, dan barang jadi.

Badan Pusat Statistik mendata impor bahan baku berkontribusi hingga 70% dari total nilai impor setiap tahunnya. Sementara itu, kontribusi barang modal impor sebesar 20% dan barang jadi hanya 10%.

Haryanto menilai Permendag No. 8 Tahun 2024 kini mengganggu arus impor bahan baku yang berkontribusi hanay 10% dari total nilai impor per tahun. Namun Haryanto menekankan barang impor barang jadi merupakan bagian dari industri ritel yang berkontribusi hingga 52% dari perekonomian nasional.

"Jadi, industri ritel ini harus diperhatikan agar bisa hidup dengan baik dan menyerap lapangan kerja. Hal tersebut hanya bisa terjadi jika peritel yang mengimpor secara legal berjalan baik," ujarnya.

Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau Hippindo menyatakan penambahan bea masuk akan jadi langkah kontraproduktif. Sebab, kebijakan tersebut hanya memperketat impor legal, sedangkan masalah utama industri retail nasional adalah impor ilegal.

Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara mengatakan penambahan bea masuk diproyeksi justru meningkatkan volume impor ilegal ke dalam negeri. Oleh karena itu, Haryanto menilai langkah terbaik dalam menyelamatkan industri ritel nasional adalah penegakan hukum.

"Apakah pengenaan Bea Masuk Tindakan Perlindungan mengurangi ilegal impor? Tidak. Jadi, tidak ada gunanya penambahan BMTP," kata Haryanto dalam konferensi pers, Jumat (5/7).

Haryanto mengatakan peritel dengan produk impor legal tidak bisa bersaing dengan produk impor ilegal. Sebab, perbedaan harga kedua produk tersebut sangat tinggi, yakni lebih dari empat kali lipat.

Haryanto mencontohkan harga baju anak dengan impor legal dijual oleh PT Hindo atau H&M Rp 150.000 per potong. Sementara itu, harga baju anak hasil impor ilegal yang ditemukan di Pasar Tanah Abang hanya Rp 35.000 per potong.

Haryanto menjelaskan tingginya baju anak impor legal disebabkan oleh biaya kepatuhan beberapa aturan pemerintah, seperti sertifikasi Standar Nasional Indonesia, pemasangan label Bahasa Indonesia, dan membayar pajak. Sementara itu, baju anak impor ilegal melangkahi semua aturan tersebut.

Kondisi impor produk ilegal diperburuk dengan maraknya produk impor ilegal di dalam negeri akibat Peraturan Menteri Perdagangan No. 8 Tahun 2024. Haryanto menilai beleid tersebut membuat lebih dari 26.000 kontainer yang berisi produk impor ilegal kini diperdagangkan di dalam negeri.

Untuk diketahui, sebanyak 26.415 kontainer tertahan di pelabuhan akibat Permendag No. 36 Tahun 2023 pada Mei-Juni 2024. Kementerian Perdagangan komoditas dalam kontainer tersebut adalah besi dan baja, tekstil dan produk tekstil, elektronika, dan kosmetik.

"Barang impor ilegal itu sebaiknya disita, toko yang menjual ditutup, lalu diproses secara hukum. Langkah itu bisa dengan sangat signifikan mengurangi volume impor ilegal," katanya.

Haryanto menilai permasalahan industri ritel nasional disebabkan oleh pengaturan seluruh jenis barang impor menjadi satu aturan. Menurutnya, hal tersebut keliru lantaran ada tiga jenis barang impor, yakni bahan baku, barang modal, dan barang jadi.

Badan Pusat Statistik mendata impor bahan baku berkontribusi hingga 70% dari total nilai impor setiap tahunnya. Sementara itu, kontribusi barang modal impor sebesar 20% dan barang jadi hanya 10%.

Haryanto menilai Permendag No. 8 Tahun 2024 kini mengganggu arus impor bahan baku yang berkontribusi hanay 10% dari total nilai impor per tahun. Namun Haryanto menekankan barang impor barang jadi merupakan bagian dari industri ritel yang berkontribusi hingga 52% dari perekonomian nasional.

"Jadi, industri retail ini harus diperhatikan agar bisa hidup dengan baik dan menyerap lapangan kerja. Hal tersebut hanya bisa terjadi jika peritel yang mengimpor secara legal berjalan baik," ujarnya.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri merasa kader partainya seakan diincar oleh aparat penegak hukum. Megawati pun mengaku kerap menyampaikan keluhannya pada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang merupakan kader PDIP.

Hal tersebut disampaikan Megawati saat memberikan sambutan dalam acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti hingga 2025 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan Jumat (5/7).

"Pak Laoly ketawa, saya suka ngamuk ke dia, 'Anak buah kita maunya ditarget melulu'," kata Megawati.

Dalam sambutannya itu, Megawati menceritakan dirinya yang mengalami tiga kali pemanggilan aparat penegak hukum pada masa Orde Baru. "Tiga kali zaman dulu saya dipanggil polisi, kejaksaan sekali kan orangnya tampang seram-seram," ujarnya

Presiden ke-5 RI ini pun juga mengaku sudah bertanya pada Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang belum lama ini diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perkara Harun Masiku. Harun merupakan mantan kader PDIP yang menjadi tersangka dugaan suap.

Dalam percakapan itu, Mega meminta Hasto mencari tahu siapa petugas yang melakukan penggeledahan. Hasto lalu menemukan namaRossa Purbo Bekti. "Enak saja memangnya siapa dia, betul enggak? Dia manusia juga," kata Megawati.

Hasto penuhi panggilan Polda Metro Jaya (ANTARA FOTO/Galih Pradipta/nym.)

Megawati lantas sesumbar menantang Rossa untuk menghadapi dirinya. "Suruh datang Rossa hadapi aku. Yang bikin KPK itu saya," kata dia.

Dalam pemeriksaan, Hasto sempat memprotes penyitaan yang dilakukan KPK terhadap barang pribadi miliknya dan stafnya. Ia berdalih penyitaan dilakukan tak sesuai prosedur lantaran tak diminta langsung padanya.

asto mengungkapkan penyidik KPK meminta tas dan ponsel Hasto kepada salah satu staf saat ia tengah diperiksa. Ia mengadukan pemeriksaan itu kepada Dewan Pengawas KPK.

Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan pihaknya juga akan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Menurut Ronny, Hasto merasa penyidik KPK menyalahi prosedur lantaran penyitaan dilakukan tidak melalui Hasto sebagai pemilik ponsel.

Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebut penyebab produk impor banyak masuk ke Indonesia akibat pelonggaran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengaturan dan Kebijakan Impor.

"Kok ada importir yang berani memasukan barang hingga 26 ribu kontainer sebelum persyaratannya terpenuhi? Kalau seluruh kontainer itu impor ilegal, solusinya bukan dimasukkan ke dalam negeri, tapi dimusnahkan," kata Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/7).

Sebagai informasi, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 berlaku pada 10 Maret 2024. Di dalamnya terdapat syarat baru yang harus dipenuhi importir dalam negeri. Dampaknya, sebanyak 26 ribu kontainer sempat menumpuk di pelabuhan. Kontainer tersebut berisi besi dan baja, tekstil dan produk tekstil (TPT), barang elektronik, dan kosmetik.

Pemerintah lalu memberi relaksasi agar seluruh isi kontainer dapat keluar dari pelabuhan. Secara rinci, sebanyak 17.304 kontainer sebelumnya tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Lalu, 9.111 kontainer menumpuk di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur. Seluruh kontainer tiba pada periode 10 Maret sampai 17 Mei 2024.

Haryanto berpendapat Permendag tersebut menjadi solusi yang tidak tepat terkait isu di lapangan. Masalah yang terjadi di industri ritel dalam negeri saat ini adalah produk impor ilegal, bukan legal.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan yang harus diawasi justru barang impor dari merek yang tidak terkenal dan dalam jumlah besar. "Mereka itu importir yang tidak jelas," ucapnya.

Saat ini banyak peritel di dalam negeri belum mampu memenuhi syarat impor dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Sebab, beberapa persyaratan dalam peraturan teknisnya tidak cocok dengan kondisi ritel.

Contohnya, syarat penyewaan gudang selama lima tahun ke depan. Sebagian peritel hanya mampu menyewa gudang selama tiga tahun. Karena itu, Budi mendorong adanya pertimbangan teknis dalam importasi barang jadi ke dalam negeri.

Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo sebelumnya mengatakan pemerintah memberikan relaksasi Permendag tersebut demi menjaga bisnis ritel dalam negeri. Sebanyak 18 komoditas dalam skema komplementer dan purnajual juga mendapat relaksasi.

Komoditas tersebut adalah produk minyak hewan olahan, kehutanan, besi baja, ban, keramik, kaca lembaran, makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetika, tekstil jadi, mainan, tas, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, bahan berbahaya, bahan kimia, dan katup.

"Jangan sampai mal-mal tutup karena barang yang dijual tidak ada di dalam negeri. Akhirnya orang berbondong-bondong ke luar negeri dan banyak devisa yang lari ke luar negeri," katanya pada Mei lalu.

Himpunan Peretail dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) menyebut penyebab produk impor banyak masuk ke Indonesia akibat pelonggaran Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengaturan dan Kebijakan Impor.

"Kok ada importir yang berani memasukan barang hingga 26 ribu kontainer sebelum persyaratannya terpenuhi? Kalau seluruh kontainer itu impor ilegal, solusinya bukan dimasukkan ke dalam negeri, tapi dimusnahkan," kata Sekretaris Jenderal Hippindo Haryanto Pratantara dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/7).

Sebagai informasi, Permendag Nomor 8 Tahun 2024 berlaku pada 10 Maret 2024. Di dalamnya terdapat syarat baru yang harus dipenuhi importir dalam negeri. Dampaknya, sebanyak 26 ribu kontainer sempat menumpuk di pelabuhan. Kontainer tersebut berisi besi dan baja, tekstil dan produk tekstil (TPT), barang elektronik, dan kosmetik.

Pemerintah lalu memberi relaksasi agar seluruh isi kontainer dapat keluar dari pelabuhan. Secara rinci, sebanyak 17.304 kontainer sebelumnya tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Lalu, 9.111 kontainer menumpuk di Pelabuhan Tanjung Perak, Jawa Timur. Seluruh kontainer tiba pada periode 10 Maret sampai 17 Mei 2024.

Haryanto berpendapat Permendag tersebut menjadi solusi yang tidak tepat terkait isu di lapangan. Masalah yang terjadi di industri ritel dalam negeri saat ini adalah produk impor ilegal, bukan legal.

Ketua Umum Hippindo Budihardjo Iduansjah mengatakan yang harus diawasi justru barang impor dari merek yang tidak terkenal dan dalam jumlah besar. "Mereka itu importir yang tidak jelas," ucapnya.

Saat ini banyak peretail di dalam negeri belum mampu memenuhi syarat impor dalam Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Sebab, beberapa persyaratan dalam peraturan teknisnya tidak cocok dengan kondisi ritel.

Contohnya, syarat penyewaan gudang selama lima tahun ke depan. Sebagian peretail hanya mampu menyewa gudang selama tiga tahun. Karena itu, Budi mendorong adanya pertimbangan teknis dalam importasi barang jadi ke dalam negeri.

Direktur Impor Kementerian Perdagangan Arif Sulistyo sebelumnya mengatakan pemerintah memberikan relaksasi Permendag tersebut demi menjaga bisnis retail dalam negeri. Sebanyak 18 komoditas dalam skema komplementer dan purnajual juga mendapat relaksasi.

Komoditas tersebut adalah produk minyak hewan olahan, kehutanan, besi baja, ban, keramik, kaca lembaran, makanan dan minuman, obat tradisional, kosmetika, tekstil jadi, mainan, tas, pakaian jadi, alas kaki, elektronika, bahan berbahaya, bahan kimia, dan katup.

"Jangan sampai mal-mal tutup karena barang yang dijual tidak ada di dalam negeri. Akhirnya orang berbondong-bondong ke luar negeri dan banyak devisa yang lari ke luar negeri," katanya pada Mei lalu.

Financial Supervisory Service (FSS) Korea Selatan (Korsel) telah meluncurkan sistem pemantauan terus-menerus untuk transaksi kripto yang mencurigakan di bursa. Sistem baru ini diharapkan bisa mencegah transaksi ilegal maupun manipulasi di pasar.

Dalam pengumuman FSS yang dirilis 4 Juli lalu, FSS mengatakan telah bekerja sama dengan bursa aset digital Korsel untuk membuat sistem untuk pemantauan terus-menerus terhadap transaksi yang tidak wajar.

Implementasi sistem baru ini akan dilakukan pada 19 Juli, ketika Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual mulai berlaku. UU Perlindungan Pengguna Aset Virtual disahkan pada 2023 untuk mengatur praktik perdagangan yang tidak adil dan melindungi investor.

Menurut FSS, bursa kripto utama yang tunduk pada undang-undang tersebut telah membuat sistem yang memungkinkan regulator untuk menyaring transaksi yang tidak normal, yang mencakup sekitar 99,9% dari volume perdagangan negara.

"Setelah teridentifikasi, sistem bursa akan melaporkan transaksi yang mencurigakan ke FSS melalui jalur transmisi data khusus. Transaksi-transaksi ini akan mencakup transaksi yang dimaksudkan untuk memanipulasi pasar atau terlibat dalam perdagangan ilegal lainnya," demikian pernyataan FSS, seperti dikutip Cointelegraph, pada Jumat (5/7).

Pada 16 Juni, sebanyak 29 bursa kripto, termasuk Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit, dan Gopax, terdaftar di FSS dan tunduk pada pengawasan di bawah Undang-Undang Perlindungan Pengguna Aset Virtual. Undang-undang ini juga akan mewajibkan bursa kripto untuk memiliki pedoman peninjauan yang lebih ketat untuk daftar token.

Sejak Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) Amerika Serikat menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) Bitcoin spot, para pejabat Korea Selatan telah mempertimbangkan dampak potensial dari pencatatan kendaraan investasi di bursa lokal. Seorang peneliti memperingatkan bahwa diperlukan lebih banyak penelitian sebelum persetujuan, karena sejumlah besar modal akan mengalir ke pasar kripto.

Kementerian ESDM mengatakan langkah yang harus ditempuh pemerintah setelah membangun ekosistem baterai dan kendaraan listrik adalah dengan memperkuat permintaan atau demand dalam negeri.

“Kalau ingin pabrik bisa bertahan, kita harus memiliki demand dalam negeri yang cukup. Agar pabrik-pabrik kendaraan listrik ini memandang pasar luar negeri sebagai komplementer saja,” kata Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan dan Pengembangan Industri Agus Tjahajana Wirakusumah di Jakarta, Jumat (5/7).

Menurut Agus, jika permintaan dalam negeri masih rendah, maka para investor yang membangun pabrik atau ekosistem akan cenderung menganggap enteng meskipun mereka sudah mengeluarkan investasi bernilai jutaan dolar. “Maka alangkah lebih baiknya kalau kita membesarkan pasar dalam negeri,” ujarnya.

Selain itu, dia mengatakan jika demand kendaraan listrik Indonesia menguat maka hal ini akan menarik investasi-investasi baru untuk masuk. Namun, Agus mengatakan untuk mencapai hal tersebut perlu banyak yang dibenahi.

Mulai dari perbedaan harga kendaraan listrik atau EV dengan kendaraan konvensional atau BBM hingga penyediaan infrastruktur pengisian daya kendaraan listrik hingga ke pelosok agar masyarakat pengguna EV dapat dengan mudah mengaksesnya. “Infrastruktur pada ekosistem EV harus makin lengkap,” ucapnya.

Dia mengatakan, infrastruktur pengisian daya di pelosok wilayah dapat dilakukan dengan menempatkannya berdekatan atau berada di tempat yang sama dengan stasiun pengisian BBM mini atau Pertashop yang hadir di desa-desa yang sulit terjangkau.

“Jadi ada colokan mini sehingga orang berpandangan bahwa memiliki kendaraan listrik atau BBM itu sama saja,” kata dia.

Peresmian Ekosistem Baterai dan Kendaraan Listrik Pertama Indonesia

Presiden Joko Widodo telah meresmikan ekosistem baterai dan kendaraan listrik PT HLI Green Power di Karawang New Industry City (KNIC), Jawa Barat pada Rabu, (3/7).

“Hari ini kita telah memulai babak baru dalam meletakkan tonggak komitmen kita untuk menjadi pemain global di ekosistem EV sel baterai dan kendaraan listrik,” kata Jokowi dalam acara peresmian ekosistem baterai dan kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat pada Rabu (2/7).

Melalui peresmian ini Jokowi optimistis Indonesia bisa masuk menjadi pemain global dalam rantai pasok kendaraan listrik. Terlebih, ini merupakan pabrik sel baterai EV yang pertama dan terbesar di Asia Tenggara. “Dan saya yakin kompetisi dengan negara lain bisa kita menangkan” ucapnya.

Apalagi indonesia didukung oleh keberadaan sumber daya alam seperti mineral nikel, bauksit, tembaga yang melimpah. Selain itu indonesia juga memiliki smelter yang menghasilkan katoda dan prekursor yang masuk dalam komponen baterai kendaraan listrik.

“Kemudian pabriknya ada disini, terintegrasi dalam sebuah ekosistem untuk mobil listrik. Siapa yang bisa menghadang kita kalau kondisinya sangat kompetitif seperti itu,” kata dia.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) naik 0,45% ke level 7.253 pada perdagangan Jumat (5/7). IHSG melanjutkan tren penguatan pasca dirilisnya data-data ekonomi Amerika Serikat (AS).

Pilarmas Investindo Sekuritas menyatakan kenaikan IHSG antara lain ditopang pergerakan indeks saham-saham sektor teknologi yang menguat 0,52%. Saham-saham sektor kesehatan mencatat kenaikan tertinggi 1,45% disusul saham sektor industri dengan kenaikan 1,37%.

"Sementara itu, indeks sektor industri dasar mencatat penurunan terdalam 0,43%," kata Pilarmas Investindo dalam risetnya, Jumat (5/7).

Pada perdagangan hari ini, data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) menunjukkan nilai transaksi saham tercatat mencapai Rp 9,45 triliun dengan volume 17,92 miliar saham dan frekuensi saham berpindah tangan sebanyak 925.523 kali.

Sebanyak 281 saham menguat, 269 saham terkoreksi, dan 239 saham tidak bergerak. Kapitalisasi pasar IHSG pada hari ini menjadi Rp 12.464,71 triliun.

Sementara itu, mayoritas indeks utama bursa Asia justru bergerak melemah. Nikkei 225 naik 0,82%, Hang Seng turun 1,27%, Shanghai Composite melemah 0,26%, dan Straits Times turun 0,86%.

Saham-saham yang turun paling dalam (top losers):
- PT Bank KB Bukopin Tbk turun 3,57% menjadi Rp 54
- PT Bank Jago Tbk (ARTO) turun 3,46% menjadi Rp 2.230
- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) turun 3,42% menjadi Rp 141
- PT Barito Pacific Tbk (BRPT) turun 3,17% menjadi Rp 1.220
- PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN) turun 2,53% menjadi Rp 9.650

Saham-saham yang naik paling tinggi (top gainers):
- PT Digital Mediatama Maxima Tbk (DMMX) naik 8,59% menjadi Rp 139
- PT Panin Financial Tbk (PNLF) naik 7,45% menjadi Rp 346
- PT MNC Sky Vision Tbk (MSKY) naik 20,37% menjadi Rp 65
- PT Timah Tbk (TINS) naik 4,17% menjadi Rp 1.000
- PT Merdeka Battery Materials Tbk (MBMA) naik 3,28% menjadi Rp 630

PT Gunanusa Eramandiri Tbk (GUNA) akan menggelar penawaran umum perdana atau initial public offering (IPO) dengan melepas maksimal 500 juta lembar saham atau 20% dari modal disetor dan ditempatkan pasca IPO.

Emiten sektor konsumer nonsiklikal tersebut menetapkan harga bookbuilding sebesar Rp 150 per saham dan dijadwalkan melantai di BEI pada 9 Juli mendatang. Harga tersebut merupakan batas atas dari harga penawaran awal di rentang Rp 100 - Rp 150 per saham.

Dari aksi korporasi tersebut, perusahaan berpotensi meraup dana segar sebanyak-banyaknya Rp 75 miliar. PT Panin Sekuritas ikut bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi efek dalam penawaran saham perdana tersebut.

Berdasarkan prospektus, Gunanusa Eramandiri berencana menggunakan dana hasil IPO untuk modal kerja (operational expenditure), seperti pembiayaan operasional perseroan untuk pembelian bahan baku kacang almond dan kacang tanah.

Alasan Membeli Kacang Almond dan Kacang Tanah:

1. Kacang almond dan kacang tahan merupakan bahan baku utama dari produk perseroan.
2. Panen raya kacang almond hanya terjadi satu tahun sekali, yaitu pada bulan Agustus sampai Oktober, di mana saat itu harga almond mencapai harga terendah.

Demikian pula untuk panen raya kacang tanah hanya terjadi sebanyak dua kali dalam setahun. Panen raya pertama terjadi pada bulan Februari dan dan panen raya kedua terjadi pada September dan Oktober.

Oleh sebab itu, perusahaan membeli bahan baku tersebut dengan harga murah untuk persedian. Kebutuhan perseroan untuk membeli bahan baku tersebut dinilai sangat penting untuk memenuhi permintaan pelanggan.

Setelah melantai di bursa efek, perusahaan juga berencana untuk membayarkan dividen kepada pemegang saham dengan rasio sebesar 30% dari laba bersih yang dimulai dari tahun buku 2024.

Berdasarkan laporan keuangan 2023, laba neto perusahaan mencapai Rp 94,81 miliar atau turun Rp 9,21 miliar dibandingkan Desember 2022 sebesar Rp 104,02 miliar. Hal ini disebabkan oleh penurunan laba sebelum beban pajak penghasilan sebesar Rp 12,61 miliar.

Berdasarkan akta pendirian perusahaan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham perseroan terdiri atas Tjokro Gunawan sebesar 30%. Kemudian Ivan Cokro Saputra 30%, Cecilia Lanny Budiman 20%, dan Bernice Cokrosaputro 20%.

Jadwal IPO Gunanusa Eramandiri:

• Tanggal Efektif : 28 Juni 2024
• Masa Penawaran Umum : 2 Juli–5 Juli2024
• Tanggal Penjatahan : 5 Juli 2024
• Tanggal Distribusi Saham : 8 Juli 2024
• Tanggal Pencatatan Saham : 9 Juli 2024

Bank Mandiri meraih delapan penghargaan di ajang Asian Banking & Finance (ABF) Awards 2024. Penghargaan ini merupakan bukti komitmen perseroan dalam memberikan layanan terbaik untuk nasabah.

Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto mengatakan, penghargaan tersebut juga buah konsistensi perusahaan berkontribusi terhadap perekonomian RI. Pencapaian di ABF ini juga membuktikan keandalan bisnis wholesales dan retail perseroan.

”Penghargaan ini menunjukkan kemampuan kami dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar,” ujarnya melalui keterangan resmi, Jumat (5/7).

Delapan penghargaan yang diperoleh Bank Mandiri mencakup berbagai kategori, termasuk Digital Transformation of the Year, Domestic Retail Bank of the Year, Mobile Banking & Payment Initiative of the Year, AI & Machine Learning Initiative of the Year, Data Governance Initiative of the Year, Private Bank of the Year, Domestic Trade Finance Bank of The Year, dan Domestic Cash Management Bank of The Year.

Menurut Aquarius, keberhasilan Bank Mandiri di dalam kategori Digital Transformation of the Year menunjukkan inisiatif digital yang inovatif. Hal ini termasuk pengembangan platform mobile banking yang memudahkan transaksi keuangan sehari-hari bagi nasabah.

“Penghargaan ini juga mencerminkan dedikasi kami untuk terus berinovasi dalam menghadirkan solusi keuangan yang sesuai dengan kebutuhan zaman,” ujarnya.

Penghargaan yang ada merupakan pengakuan atas upaya perseroan dalam mentransformasi layanan perbankan melalui teknologi digital. Ke depan, emiten bersandi saham BMRI ini berkomitmen terus berinovasi dan berinvestasi di bidang teknologi.

Keunggulan dalam Layanan Ritel dan Perbankan

Penghargaan Domestic Retail Bank of the Year menunjukkan keunggulan Bank Mandiri dalam memberikan layanan perbankan ritel yang andal dan terpercaya. Melalui berbagai produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, perseroan berhasil mempertahankan posisinya sebagai salah satu bank terkemuka di Indonesia.

Bila merujuk kepada kinerja perseroan, Bank Mandiri mencatat pertumbuhan kredit segmen ritel terus positif. Per akhir Maret 2024, total penyaluran kredit segmen retail banking tumbuh 10,9 perse secara year on year (yoy) menjadi sebesar Rp363 triliun secara bank only.

Bukan cuma itu, Penghargaan Mobile Banking & Payment Initiative of the Year juga menegaskan posisi Bank Mandiri sebagai pelopor dalam menyediakan solusi pembayaran yang mudah dan lewat kehadiran Livin’ by Mandiri. Dengan fitur-fitur yang user-friendly serta keamanan yang andal, bank pelat merah ini terus berupaya memberikan kemudahan akses layanan perbankan bagi seluruh nasabah.

Terlebih, sampai dengan Mei 2024, tercatat pengguna aplikasi Livin' by Mandiri menembus 25,4 juta, naik 37 persen secara tahunan. Dari jumlah ini, total nilai transaksi Livin' by Mandiri hingga Mei 2024 secara year to date (ytd) menyentuh Rp1.552 triliun dengan volume transaksi 1,45 miliar transaksi.

Livin’ by Mandiri tidak hanya menawarkan solusi keuangan komprehensif tetapi juga terus memperkenalkan layanan terbaik dan inovatif dalam setiap aspek kehidupan. Contohnya, fitur terbaru Livin’ KPR yang memudahkan nasabah ritel dalam mengajukan KPR.

Fitur Livin' KPR hadir sebagai solusi inovatif untuk merampingkan proses pembiayaan KPR menjadi lebih seamlessdengan memastikan proses pengajuan KPR yang cepat dan efisien. Mulai dari pilihan properti yang variatif, suku bunga yang kompetitif, diskon biaya provisi, hingga formulir pengajuan dan proses KPR yang mudah dan simpel, menjadi keuntungan yang dapat dinikmati nasabah Bank Mandiri dengan Livin’ KPR.

Kehadiran fitur Livin’ KPR diharapkan dapat mengoptimalkan akuisisi KPR dan meningkatkan portfolio Mandiri KPR di tahun 2024. Saat ini, pencairan KPR Bank Mandiri telah meningkat sebesar 31,4 persen yoy.

“Kami percaya, sekarang inovasi dan kualitas adalah kunci dalam menghadirkan pengalaman perbankan terbaik bagi nasabah kami. Sudah menjadi komitmen kami di Bank Mandiri untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan melalui inovasi-inovasi terdepan,” ucap Aquarius.

Bank berlogo pita emas ini juga mendapatkan pengakuan dari internasional dalam kategori AI & Machine Learning Initiative of the Year. Pasalnya perusahaan sukses mengimplementasikan teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan efisiensi operasional dan pelayanan nasabah.

Di saat yang sama, penghargaan Data Governance Initiative of the Year juga diperoleh. Ini menunjukkan komitmen Bank Mandiri dalam menjaga integritas dan keamanan data nasabah, yang merupakan salah satu prioritas utama dalam operasional bank.

Pengakuan sebagai Private Bank of the Year mencerminkan kepercayaan nasabah terhadap layanan Private Banking yang ditawarkan oleh Bank Mandiri kepada para nasabah utama. Hal ini sejalan dengan terus meningkatnya Asset Under Management (AUM) lebih dari Rp15 triliun sampai dengan Maret 2024. Layanan ini dirancang khusus untuk memenuhi kebutuhan nasabah kelas atas dengan berbagai solusi keuangan, investasi dan bisnis yang eksklusif dan personal.

Dominasi Pasar Wholesale

Selain itu, Bank Mandiri juga membuktikan dominasinya di pasar wholesale dengan menyabet gelar Indonesia Domestic Trade Finance Bank of The Year. Pengakuan ini mencerminkan layanan Trade Finance yang menyeluruh, serta mampu mendukung nasabah di setiap tahap operasional bisnis secara maksimal. Baik menggunakan metode documentary credit, documentary collection, maupun open account, Bank Mandiri memastikan transaksi berjalan dengan lancer.

Lebih lanjut Aquarius menjelaskan, Bank Mandiri juga menawarkan solusi pembiayaan yang komprehensif, meliputi tahap pre-shipment, in-transit, dan post-shipment. Secara konsisten diakui di panggung internasional, Bank Mandiri dinobatkan sebagai Indonesia Domestic Trade Finance Bank of the Year di ajang Asian Banking & Finance (ABF) Wholesale Banking Awards setiap tahun sejak 2015. Per Kuartal I 2024, kredit segmen wholesale banking Bank Mandiri mencatat pertumbuhan sebesar 25,1 persen secara yoy.

Di bidang layanan wholesale, keunggulan Bank Mandiri semakin tercermin melalui penghargaan Indonesia Domestic Cash Management Bank of The Year. Pencapaian ini menegaskan keunggulan bank dalam menyediakan produk dan layanan Cash Management untuk nasabah korporasi.

Aquarius berpendapat, pengakuan ini didukung inovasi digital Kopra by Mandiri, yang diluncurkan pada Oktober 2021. Kopra by Mandiri secara signifikan meningkatkan transaksi nasabah wholesale, dengan jumlah pengguna meningkat dua kali lipat menjadi 200.000 nasabah korporasi pada kuartal I 2024. Selain itu, platform ini telah mampu mengelola lebih dari Rp 4.800 triliun transaksi wholesale, dengan total 302 juta transaksi pada kuartal I 2024.

Bukan sekedar platform digital biasa, Kopra by Mandiri menawarkan berbagai fitur dan layanan yang dapat digunakan oleh nasabah korporasi. Dengan demikian, nasabah bisa melakukan berbagai macam transaksi keuangan dan aktivitas perbankan selama 24/7.

Tidak hanya korporasi di dalam negeri, melalui fitur Kopra Beyond Borders nasabah wholesale dapat mengakses Kopra by Mandiri di mancanegara seperti Dili, Singapura, Hongkong dan Shanghai.

Melalui fitur andalan termasuk Centralized Account Management, Consolidated Financial Dashboard, dan Multiple Company IDs Soft Token maka nasabah wholesale Bank Mandiri dapat mengelola dan memantau transaksi secara real-time secara mudah.

“Semua inisiatif ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, efisiensi operasional, dan pengalaman transaksi tanpa batas kepada seluruh pelaku ekosistem bisnis melalui satu platform digital,” kata Aquarius.

Dia pun menegaskan, seluruh penghargaan yang diterima di ajang ABF Awards 2024 membuktikan dedikasi perseroan dalam memberikan layanan terbaik bagi nasabah yang berkontribusi terhadap masyarakat serta perekonomian Indonesia.

Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung perkara Harus Masiku di Komisi Pemberantasn Korupsi (KPK). Ia mengaku meminta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk menjalani pemeriksaan.

Hal tersebut disampaikan Megawati saat berpidato di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7). Saat itu, Mega mengaku menantang Hasto agar berani menghadiri pemanggilan oleh lembaga antirasuah.

"Saya bilang sama Hasto 'Berani datang enggak To?' Masa kalah sama aku, aku saja sudah sampai tiga kali (menghadapi penegak hukum)," kata Mega menggambarkan percakapannya dengan Hasto.

Mega lantas menginstruksikan Hasto untuk menanyakan nama penyidik yang memeriksa. Hasto juga untuk menuliskan nama penyidik tersebut. "Siapa sih yang panggil kamu? Tanyain namanya. Namanya Rossa," katanya merujuk nama Kompol Rossa Purbo Bekti.

Hasto diperiksa sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi yang menyeret daftar pencarian orang (DPO) Harun Masiku, pada Senin (10/6) lalu.

Pemeriksaan Hasto Kristiyanto di KPK (ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/rwa.)

Usai diperiksa Hasto memprotes penyitaan yang dilakukan KPK terhadap barang pribadi miliknya dan stafnya. Ia berdalih penyitaan dilakukan tak sesuai prosedur lantaran tak diminta langsung padanya.

Hasto mengungkapkan penyidik KPK meminta tas dan ponsel Hasto kepada salah satu staf saat ia tengah diperiksa. Ia mengadukan pemeriksaan itu kepada Dewan Pengawas KPK.

Kuasa hukum Hasto, Ronny Talapessy mengatakan pihaknya juga akan mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Menurut Ronny, Hasto merasa penyidik KPK menyalahi prosedur lantaran penyitaan dilakukan tidak melalui Hasto sebagai pemilik ponsel.