Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Amanat Nasional (PAN) menunjuk Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio menduduki jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PAN. Jabatan ini sebelumnya dijabat oleh Eddy Soeparno.

Pengangkatan Eko dikonfirmasi oleh Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan. Selain itu Menteri Perdagangan yang biasa disapa Zulhas itu juga membenarkan telah menunjuk Pangeran Khairul Saleh sebagai bendahara umum partai.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan dalam waktu dekat susunan kepengurusan DPP PAN periode 2024-2029 akan diumumkan secara resmi. Menurut dia, susunan kepengurusan tersebut berdasarkan hasil Kongres Ke-6 PAN.

Viva pun menilai bahwa penunjukan Eko Patrio sebagai Sekjen PAN adalah pilihan yang rasional dan objektif. Ia menyebut, Eko merupakan tokoh PAN yang sudah berpengalaman sebagai Anggota DPR RI selama tiga periode, sejak 2009. Pada pemilu 2024 Eko kembali terpilih untuk menjadi anggota DPR periode 2024-2029.

"Interaksi, komunikasi, dan jaringan politiknya semakin bagus dan tidak diragukan lagi," kata Viva seperti dikutip Senin (30/9).

Sementara itu, Eddy Soeparno yang sebelumnya menjadi Sekjen mengatakan penunjukan Eko adalah pergantian yang sifatnya regeneratif. Menurutnya Eko akan menggantikan posisinya yang telah dijabat selama 10 tahun terakhir.

Di sisi lain, Eddy mengatakan setelah tak lagi menjabat Sekjen, ia selanjutnya akan mengisi salah satu posisi wakil ketua umum yang ada di PAN. Menurut Eddy tugas-tugas yang akan ia emban akan diumumkan secara resmi oleh partai.

"Saya rasa semangat yang dibawa Mas Eko juga ada semangat kemudaan, semangat perjuangan PAN yang sudah Mas Eko pahami," kata Eddy saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Bank Mandiri (BMRI) menjalin kerja sama dengan PT Huadian Bukit Asam Power (HBAP) untuk mendukung operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Sumsel-8 di Muara Enim, Sumatera Selatan. Melalui kerja sama ini, Bank Mandiri menyuntikkan dana sebesar US$ 1,27 miliar atau sekitar Rp 19,24 triliun. Dana ini akan digunakan untuk refinancing serta memperkuat operasional HBAP sebagai penyedia listrik berstandar global.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kolaborasi antara Bank Mandiri dengan HBAP serta PT Bukit Asam Tbk menjadi wujud sinergi antara BUMN dengan perusahaan swasta bahkan asing. Kerja sama ini menurut Erick, diharapkan dapat mendukung program Pemerintah.

“Pendanaan ini untuk membuka persaingan yang positif serta membangun supply chain (rantai pasok) sektor industri di Indonesia,” ujar Erick dalam keterangan resmi, Senin (30/9).

Saat ini, PLTU Sumsel-8 telah beroperasi secara komersial dengan kapasitas produksi 2x660MW serta menjadi bagian dari Program Nasional Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW.

PLTU ini juga menjadi salah satu pembangkit listrik yang memanfaatkan teknologi super critical yang efisien dan ramah lingkungan dengan penerapan teknologi Flue Gas Desulfurization (FGD) untuk menekan emisi gas buang.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan, kolaborasi ini diharapkan dapat menunjang kebutuhan listrik nasional, sejalan dengan rencana kerja dan pengembangan yang dilakukan oleh PLN.

“Kami berupaya memberikan solusi perbankan untuk mendukung pertumbuhan HBAP dalam mencapai visi menjadi perusahaan penyedia listrik kelas dunia yang berorientasi pada nilai-nilai keberlanjutan,” tutur Darmawan.

Ia menyebut lewat dukungan ini PLTU Sumsel-8 dapat beroperasi lebih baik dan memberikan dampak positif yang luas bagi masyarakat di wilayah Sumatera Selatan, serta mendukung pemenuhan kebutuhan energi di tingkat nasional.

"Kolaborasi ini merupakan salah satu langkah penting Bank Mandiri dalam memperkuat perannya sebagai mitra strategis dalam pembangunan infrastruktur energi nasional yang lebih merata dan berkelanjutan," tuturnya.

Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk Arsal Ismail, berharap, sinergi ini memberikan dukungan untuk keberlanjutan pasokan tenaga listrik dari PLTU Tanjung Lalang dalam sistem kelistrikan wilayah Sumatera, serta meningkatkan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Pada kesempatan yang sama, Vice President China Huadian Overseas Investment Zhou Qingke, mengungkapkan bahwa fasilitas kredit yang diberikan oleh Bank Mandiri akan dimanfaatkan untuk pembiayaan kembali pinjaman jangkapanjang HBAP serta mendukung kelancaran operasional PLTU Tanjung Lalang.

“Dengan adanya dukungan finansial ini, HBAP diharapkan dapat terus berkontribusi secara signifikan dalam mendukung sistem kelistrikan di Indonesia, serta mencapai visi jangka panjangnya sebagai penyedia listrik yang berstandar internasional,” jelasnya.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bea Cukai Tanjung Priok pada Kamis (26/9). Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung proses bisnis ekspor dan impor yang dilayani oleh Bea Cukai Tanjung Priok.

Tidak hanya di gedung kantor utama, Thomas juga mengunjungi beberapa tempat penimbunan sementara (TPS) di bawah pengawasan Bea Cukai Tanjung Priok.

“Kantor pertama yang di kunjungi ya ke Bea Cukai khususnya ke KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Saya ingin mengetahui kondisi, tantangan yang ada di lapangan,” ujar Thomas dalam keterangan resmi, Senin (30/9).

Kunjungan ini turut dihadiri Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Staf Ahli Bidang Penerimaan Kementerian Keuangan, Tenaga Ahli Pengawasan Strategis dan Optimalisasi Penerimaan Kementerian Keuangan, Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kunjungan diawali dengan sambutan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, dengan menyampaikan profil Bea Cukai Tanjung Priok sebagai kantor Bea Cukai dengan volume pelayanan terbesar untuk ekspor dan impor mencapai 60% hingga 70%.

"Bea Cukai Tanjung Priok telah melakukan berbagai macam reformasi, terutama dalam digitalisasi layanan sehingga dapat mempercepat pelayanan dan mengurangi kepadatan pada area-area pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok," kata Askolani.

Meninjau Kantor Bea Cukai Tanjung Priok

Dalam kunjungannya, Thomas juga meninjau ruang-ruang pelayanan pada Kantor Bea Cukai Tanjung Priok antara lain, loket pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan area konsultasi pengguna jasa pada ruang Customs Care.

Segala pelayanan telah digitalisasi untuk percepatan pelayanan melalui aplikasi SLIM, sebuah sistem layanan informasi mandiri yang dikelola Bea Cukai Tanjung Priok.

Thomas juga meninjau proses layanan ekspor dan impor di area Tempat Penimbunan Sementara Jakarta International Container Terminal (JICT), Koja dan Graha Segara. Dia mengunjungi container scanner dan area monitoring room Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara.

Penyediaan container scanner ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengoperasian alat container scanner serta meningkatkan efisiensi sistem pemeriksaan barang ekspor dan impor dalam peti kemas.

Pemasangan container scanner ini masih akan dilaksanakan untuk mendorong percepatan pemeriksaan fisik. Untuk memastikan pemeriksaan fisik berjalan dengan optimal, Wamenkeu mengunjungi area pemeriksaan fisik pada area long room.

Dalam kunjungannya, Thomas turut berinteraksi dengan petugas pemeriksa fisik barang impor yang sedang melakukan pemeriksanaan fisik barang impor. Setelah pelaksanaan kunjungannya ke Bea Cukai Tanjung Priok, Thomas juga melanjutkan kunjungannya ke Bea Cukai Soekarno Hatta.

Thomas berharap kunjungan ini dapat meningkatkan kinerja Bea Cukai Tanjung Priok dalam mewujudkan pelayanan prima bagi pengguna jasa, pelaksanaan pengawasan yang efektif sehingga mampu mencapai penerimaan optimal untuk mendorong perekonomian indonesia.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II Thomas Djiwandono melakukan kunjungan kerja ke Kantor Bea Cukai Tanjung Priok pada Kamis (26/9). Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui secara langsung proses bisnis ekspor dan impor yang dilayani oleh Bea Cukai Tanjung Priok.

Tidak hanya di gedung kantor utama, Thomas juga mengunjungi beberapa tempat penimbunan sementara (TPS) di bawah pengawasan Bea Cukai Tanjung Priok.

“Kantor pertama yang di kunjungi ya ke Bea Cukai khususnya ke KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Saya ingin mengetahui kondisi, tantangan yang ada di lapangan,” ujar Thomas dalam keterangan resmi, Senin (30/9).

Kunjungan ini turut dihadiri Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Staf Ahli Bidang Penerimaan Kementerian Keuangan, Tenaga Ahli Pengawasan Strategis dan Optimalisasi Penerimaan Kementerian Keuangan, Direktur Teknis Kepabeanan, Direktur Penindakan dan Penyidikan, Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai, dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Kunjungan diawali dengan sambutan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Askolani, dengan menyampaikan profil Bea Cukai Tanjung Priok sebagai kantor Bea Cukai dengan volume pelayanan terbesar untuk ekspor dan impor mencapai 60% hingga 70%.

"Bea Cukai Tanjung Priok telah melakukan berbagai macam reformasi, terutama dalam digitalisasi layanan sehingga dapat mempercepat pelayanan dan mengurangi kepadatan pada area-area pelayanan Bea Cukai Tanjung Priok," kata Askolani.

Meninjau Kantor Bea Cukai Tanjung Priok

Dalam kunjungannya, Thomas juga meninjau ruang-ruang pelayanan pada Kantor Bea Cukai Tanjung Priok antara lain, loket pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan area konsultasi pengguna jasa pada ruang Customs Care.

Segala pelayanan telah digitalisasi untuk percepatan pelayanan melalui aplikasi SLIM, sebuah sistem layanan informasi mandiri yang dikelola Bea Cukai Tanjung Priok.

Thomas juga meninjau proses layanan ekspor dan impor di area Tempat Penimbunan Sementara Jakarta International Container Terminal (JICT), Koja dan Graha Segara. Dia mengunjungi container scanner dan area monitoring room Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT) Graha Segara.

Penyediaan container scanner ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengoperasian alat container scanner serta meningkatkan efisiensi sistem pemeriksaan barang ekspor dan impor dalam peti kemas.

Pemasangan container scanner ini masih akan dilaksanakan untuk mendorong percepatan pemeriksaan fisik. Untuk memastikan pemeriksaan fisik berjalan dengan optimal, Wamenkeu mengunjungi area pemeriksaan fisik pada area long room.

Dalam kunjungannya, Thomas turut berinteraksi dengan petugas pemeriksa fisik barang impor yang sedang melakukan pemeriksanaan fisik barang impor. Setelah pelaksanaan kunjungannya ke Bea Cukai Tanjung Priok, Thomas juga melanjutkan kunjungannya ke Bea Cukai Soekarno Hatta.

Thomas berharap kunjungan ini dapat meningkatkan kinerja Bea Cukai Tanjung Priok dalam mewujudkan pelayanan prima bagi pengguna jasa, pelaksanaan pengawasan yang efektif sehingga mampu mencapai penerimaan optimal untuk mendorong perekonomian indonesia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) ke Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/9). Pertemuan itu membahas soal rencana pemerintah untuk menyalurkan beragam insentif tambahan bagi masyarakat penyandang disabilitas.

PPDI meminta penerapan kuota pekerja penyandang disabilitas 1% di sektor swasta dan 2% di BUMN menjadi perhatian serius. Tatap muka antara Jokowi dan PPDI juga turut dihadiri oleh Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul.

Dia menyampaikan pemerintah berkomitmen untuk memberikan tunjangan tambahan pada sektor fasilitas publik seperti rumah sakit dan akses kendaraan umum.

"Juga ke toko-toko tertentu untuk membeli bahan pokok. Tapi ini masih dalam proses pembahasan," kata Gus Ipul seusai pertemuan tersebut.

Lebih jauh, PPDI juga meminta kelembagaan Komisi Nasional Disabilitas (KND) menjadi lembaga independen yang langsung berada di bawah presiden. Saat ini, kedudukan KND masih berada di bawah naungan Kementerian Sosial.

"PPDI juga mengajukan keperluan untuk sekretariat untuk mendukung kegiatan-kegiatan organisasi. Bulan depan insyaallah sudah ada yang bisa ditempati oleh teman-teman PPDI," ujar Gus Ipul.

Pada kesempatan serupa, Ketua Umum PPDI Norman Yulian menekankan urgensi pemerintah agar memperkuat implementasi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Menurut Norman, permintaan itu bertujuan untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas agar dilaksanakan secara progresif di masa depan, terutama dalam aspek ketenagakerjaan bagi kelompok difabel.

Ketentuan mengenai aturan ihwal jaminan akses yang setara bagi penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan tertulis dalam Pasal 53 UU 8/2016. Regulasi itu mengamanatkan pemerintah pusat & daerah, BUMN, dan BUMD wajib mempekerjakan paling sedikit 2% penyandang disabilitas dari jumlah pegawai. Adapun perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% kaum difabel dari jumlah pekerja.

Norman menggarisbawahi masih ada kendala struktural ihwal pelaksanaan amanat UU Penyandang Disabilitas. Faktor utamanya adalah kurangnya kemauan dari gubernur, bupati, dan wali kota, untuk bekerja sama dengan pemerintah pusat.

Ia menekankan pentingnya para pemimpin daerah untuk merangkul penyandang disabilitas dan bermitra dalam membangun Indonesia yang inklusif. "Yang menjadi kendala sebenarnya di daerah, kemauan para pemimpin daerah untuk bisa bersama-sama dengan pemerintah pusat dalam mengimplementasikan UU," kata Norman.

Pada pertemuan tersebut, Norman menyampaikan bahwa Jokowi memberikan dukungan berupa mobil operasional untuk organisasi mereka dan menyediakan sekretariat yang layak.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia meminta ExxonMobil Cepu Ltd meningkatkan kapasitas produksi menjadi 150.000 barel minyak per hari atau bph pada 2026. Ini diharapkan dapat menjaga produksi minyak Indonesia yang tengah mengalami tren penurunan.

"Saat ini, tingkat produksi minyak nasional sekitar 577 ribu bph. Dari jumlah tersebut, Blok Cepu masih memberikan kontribusi sekitar 144 ribu bph, menjadikannya salah satu yang terbesar secara nasional," kata Bahlil, saat berbincang dengan jajaran manajemen, insinyur, dan operator Blok Cepu di Bojonegoro, Jawa Timur, Senin (30/9), seperti dikutip dari siaran pers.

Dia menekankan pentingnya upaya meningkatkan produksi untuk menekan defisit minyak. Kenaikan produksi minyak dapat berdampak besar bagi penerimaan negara dan cadangan devisa.

Karena itu, ia meminta Presiden Direktur EMCL Carole Gall untuk menaikkan target produksi dari 125 ribu bph menjadi 150 ribu bph pada 2026 .

Merespons Bahlil, Carole mengatakan pihaknya berkomitmen untuk meningkatkan produksi Blok Cepu. Salah satu langkah yang telah ditempuh yakni melalui produksi minyak pertama dari pemboran Banyu Urip infill clastic pada 2024, yang menghasilkan 13.300 bph.

"Ini adalah langkah penting dalam upaya kami untuk terus meningkatkan produksi dari Blok Cepu. Kami benar-benar membuat sejarah dengan Banyu Urip infill clastic drilling," ujar Carole.

Kementerian ESDM mencatat, sebagian besar produsen minyak di dalam negeri mencatatkan tren penurunan produksi. Berikut data produksi minyak pada Semester I 2024:

1. Pertamina Hulu Rokan 157.226 bph, menurun 2,72%
2. Exxonmobil Cepu 143.946 bph, menurun 7,40%
3. Pertamina EP 66.468 bph, menurun 4,25%
4. Pertamina Hulu Mahakam 25.527 bph, menurun 3,68%
5. Pertamina Hulu Energi ONWJ 24.962 bph, menurun 6,09%
6. Pertamina Hulu Energi OSES 19.855 bph, meningkat 13,39%
7. Petrochina Jabung 14.652 bph, menurun 4,25%
8. PHSS 10.580 bph, menurun 3,48%
9. Medco E&P Natuna 9.991 bph, menurun 5,66%
10. PC Ketapang II 8.770 bph, menurun 9,34%.
11. KKKS lainnya 96.295 bph, menurun 5,7%

Kementerian Sosial (Kemenkos) bakal mengawasi praktik penyaluran bantuan sosial atau bansos menjelang pelaksanaan coblosan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak pada 27 November mendatang.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengatakan penyaluran bansos menjelang Pilkada harus bebas dari afiliasi politik atau kepentingan salah satu pasangan calon tertentu. Gus Ipul juga mengatakan distribusi bansos sudah harus direncanakan jauh sebelum Pilkada.

"Kami harapkan tidak ada yang menyalahgunakan, apalagi untuk kepentingan kampanye," kata Gus Ipul di Istana Merdeka Jakarta pada Senin (30/9).

Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini mengingatkan bahwa sanksi penyalahgunaan bansos ada aturannya, terutama bagi para ASN aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

"Mari awasi bersama-sama, kami ingin apa yang dikerjakan oleh pemerintah tidak disalahgunakan," ujar Gus Ipul.

Dugaan Penyalahgunaan Bansos di Pilpres

Pembagian bansos di tengah kontestasi pemilihan umum sebelumnya mendapat sorotan tajam dari Hakim Mahkaman Konstitusi (MK), Saldi Isra saat menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang digelar pada Senin, 22 April 2024.

Saldi berpandangan, dalil pemohon dalam hal ini kubu paslon 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat/aparatur negara/penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum.

Saldi dalam pembacaan pertimbangannya menyebutkan bahwa terdapat beberapa kekosongan hukum dalam menentukan putusan sesuai dengan dalil yang diajukan oleh pemohon.

Ia mencontohkan tidak adanya aturan hukum yang jelas mengenai bagaimana seharusnya seorang presiden bertindak dalam memberikan dukungan dalam kontestasi pilpres.

Ia menyebut terdapat kemungkinan adanya kamuflase yang dilakukan oleh Presiden antara kepentingan negara dengan kepentingan pribadi. Namun menurut dia tidak ada aturan yang baku untuk memberikan penilaian.

Meski begitu Saldi mengatakan sebagai hakim ia tidak bisa menutup mata tentang adanya pembagian bansos yang intens digelar menjelang pemilu.

Selain itu juga adanya keterlibatan menteri aktif dalam proses kampanye. Ia menyorot tidak dilibatkannya Menteri Sosial Tri Rismaharini dalam pembagian bansos. “Terdapat kampanye terselubung dalam kegiatan pembagian bansos,” ujar Saldi.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menangis saat berpidato di Rapat Paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 pada Senin (30/9). Tangis Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pecah ketika meminta maaf atas kinerja DPR lima tahun terakhir.

"Kami bekerja, kami berupaya, tentu saja tidak semua dapat kita laksanakan secara sempurna. DPR RI harus terus menyempurnakan diri, menerima kritik dan otokritik, memperbaiki segala kekurangan, meningkatkan kualitas kelembagaan, serta semakin memenuhi harapan rakyat," kata Puan.

Puan mewakili pimpinan DPR lainnya menyampaikan permintaan maaf untuk kinerjanya lima tahun ke belakang. Selain itu, pada kesempatan yang sama Puan menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada para stakeholder yang terkait secara langsung maupun tidak dengan DPR.

"Esok tanggal 1 Oktober 2024 para calon anggota DPR RI hasil Pemilu 2024 akan mengucapkan sumpah/janji di hadapan Sidang Paripurna Dewan untuk memulai masa tugas anggota DPR RI untuk lima tahun ke depan," kata dia.

Dalam pidatonya itu, Puan menyampaikan DPR bersama pemerintah telah menyelesaikan pembahasan undang-undang tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, UU tentang Keimigrasian, UU tentang Kementerian Negara, UU tentang Dewan Pertimbangan Presiden dan UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025. "Dengan demikian, selama periode 2019-2024, DPR RI telah menyelesaikan 225 Rancangan Undang-Undang (RUU)," kata Puan.

225 RUU yang telah disahkan menjadi UU itu terdiri dari 48 RUU dari daftar Prolegnas 2019-2024, dan 177 RUU kumulatif terbuka. Sementara 5 RUU disepakati tidak dilanjutkan pembahasannya. Sebanyak 225 UU tersebut termasuk sejumlah UU yang disahkan DPR hari ini.

Berdasarkan waktu, UU yang disahkan DPR pada tahun 2024 sebanyak 149 UU, tahun 2023 ada 18 UU, tahun 2022 sebanyak 32 UU, tahun 2021 ada 13 UU, dan tahun 2020 juga 13 UU di mana 2 di antaranya merupakan carry over dari periode DPR sebelumnya.

PT Tripatra Engineers and Constructors (Tripatra) telah menginvestasikan sumber daya untuk mengembangkan teknologi dan infrastruktur yang diperlukan dalam ekosistem bahan bakar nabati atau biofuel. Green Energy Development Director Tripatra, Ananto Wardono, mengatakan investasi tersebut digunakan untuk memproduksi biofuel generasi kedua secara massal.

"Biofuel generasi kedua merupakan jenis bahan bakar nabati yang dihasilkan dari proses pengolahan bahan baku yang lebih kompleks dibandingkan dengan biofuel generasi pertama," ujar Ananto dalam Tripatra Media Forum, di Jakarta, Senin (30/9).

Ananto mengatakan biofuel generasi pertama umumnya menggunakan bahan pangan. Adapun biofuel generasi kedua memanfaatkan bahan baku non-pangan, seperti limbah pertanian serta biomassa lignocellulose yang memanfaatkan kayu, serbuk gergaji, dan alga.

Menurut Ananto, melalui berbagai inisiatif ini, perusahan tidak hanya berkontribusi pada upaya transisi energi di Indonesia tetapi juga membuka peluang bisnis baru dan menciptakan nilai tambah bagi masyarakat.

"Karena itu, kami memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan ekosistem biofuel di Indonesia, termasuk dalam memproduksi Sustainable Aviation Fuel (SAF), yaitu bahan bakar penerbangan yang berkelanjutan dengan sumber terbarukan yang dapat mengurangi emisi karbon secara signifikan dibandingkan dengan bahan bakar fosil konvensional," ujarnya.

Tripatra Bangun Fasilitas Produksi dan Distribusi Biofuel

Tripatra berperan aktif dalam pengembangan biofuel, termasuk membangun fasilitas pabrik produksi dan distribusi. Ia mengatakan Tripatra percaya penguatan industri biofuel nasional adalah kunci untuk mencapai ketahanan energi dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

"Dengan fokus pada energi terbarukan, kimia hijau, dan mitigasi karbon, kami siap untuk menghadapi tantangan dan peluang di masa depan," tuturnya.

Tripatra optimistis Indonesia memiliki peluang besar dalam pengembangan teknologi pengolahan biofuel yang lebih efisien dan ramah lingkungan.

"Tripatra akan terus mengincar peluang dalam sektor energi hijau, salah satunya dalam pengembangan pengembangan infrastruktur biofuel, serta terus mendorong inovasi solusi rekayasa teknik yang berkelanjutan. Dengan begitu, kami bisa bersaing di pasar global dan memberikan kontribusi nyata bagi energi bersih,” ungkapnya.

Finance and Commercial Director Tripatra, Benny Joesoep, mengatakan Tripatra sudah memasuki fase yang baru, bukan lagi sebagai penonton tetapi juga sebagai pemeran dalam percepatan transisi energi di Indonesia. Karena itu, Tripatra terus berkomitmen mendukung pemerintah dalam percepatan transisi energi. Dengan keahlian inti yang kuat di bidang engineering, Tripatra saat ini lebih dikenal sebagai engineering company yang andal.

"Keahlian ini menjadi fondasi utama kami dalam memberikan solusi terintegrasi untuk berbagai proyek dengan skala yang beragam, termasuk inisiatif-inisiatif strategis di sektor energi terbarukan. Dengan dukungan dan sinergi yang kuat dari berbagai pihak, kami optimis bahwa Indonesia dapat menjadi pemain kunci (key player) dalam pengembangan energi terbarukan," ujar Benny.

Dewan penasehat sekaligus Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka, Burhanuddin Abdullah mengungkapkan rencana pemerintah untuk mengubah skema subsidi energi untuk bahan bakar minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik menjadi bantuan langsung tunai (BLT) untuk orang miskin.

“Kami ingin data yang diperbaiki dan disempurnakan, supaya mereka diberi transfer tunai langsung saja, bukan pada komoditinya tapi kepada keluarganya yang berhak terima. Itu yang akan kita lakukan," kata Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, Rabu (25/9).

Gubernur Bank Indonesia 2023-2008 memperkirakan skema tersebut dapat menghemat anggaran Rp 150 triliun hingga Rp 200 triliun per tahun. Sebab, pemberian subsidi energi melalui komoditasnya menjadi tidak tepat sasaran.

Burhanuddin mencermati subsidi energi yang dikeluarkan Rp 540 triliun pada 2023 belum tepat sasaran dan belum sesuai dengan kondisi di lapangan. Dia mencontohkan masyarakat Solo yang masih merasakan akses listrik yang mahal.

“Minggu lalu saya pergi ke Solo, saya bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah. Mereka bayar bulanan Rp 30 ribu, lampunya hanya satu," ujar Burhanuddin.

Perlu Menyasar Masyarakat Rentan Miskin

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengakui pengubahan skema tersebut bisa menghemat impor BBM sekaligus memangkas anggaran subsidi BBM secara signifikan.

Di sisi lain, masyarakat juga akan lebih banyak menggunakan transportasi umum. “Kebijakan ini juga memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi, kata Bhima kepada Katadata.co.id, Senin (30/9).

Namun perlu diperhatikan terkait penerima BLT dan BBM subsidi yang tidak masuk kategori miskin. Jika mekanismenya diubah, BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan menuju kelas menengah.

“Kelompok menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi,” ujar Bhima.

Apalagi, BLT saat ini hanya menyasar orang miskin, sementara kelas menengah rentan jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM.

“Khawatir jika cakupan BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan,” kata Bhima.

Jika hal tersebut terjadi, bisa memunculkan dampak negatif terhadap konsumsi rumah tangga. Dia menilai kondisi tersebut bisa menyebabkan konsumsi rumah tangga tumbuh di bawah 4% secara tahunan pada 2025.

Ekonomi RI Bisa Terhambat

Ekonom Celios Nailul Huda mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati jika ingin mengubah skema subsidi BBM menjadi BLT untuk orang miskin. Karena hal ini dapat mengganggu stabilitas kelas menengah dan pada akhirnya pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan

“Ketika subsidi BBM tersebut dicabut, saya rasa yang paling dirugikan adalah kelas menengah ini,” kata Huda.

Sebab, kelas menengah tidak mendapatkan bansos namun tertekan dengan kenaikan harga BBM. Lalu ada kemungkinan harga barang lain juga akan naik. “Pada akhirnya ekonomi secara umum akan terhambat,” ujar Huda.

Belum lagi dengan persoalan data penerima BLT yang perlu diperbaiki. Untuk itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal meminta pemerintah agara penyaluran BLT bisa tepat sasaran.

“Kan yang jadi pekerjaan besar dalam bansos selama ini karena banyak unsur ketidaktepatan sasarannya akibat permasalahan data,” kata Faisal.

Jika hal itu tidak diantisipasi, tidak semua masyarakat miskin bisa menerima BLT. Pada akhirnya penyaluran subsidi BBM yang diubah menjadi BLT juga bisa tidak tepat sasaran juga.

“Kalau ini tidak diantisipasi, sangat mungkin hanya sebagian yang berhak bisa mendapatkan kompensasi BBM. Itu titik lemah yang perlu diantisipasi,” ujar Faisal.

PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) mencatat laba Rp 1,6 triliun pada semester I 2024. Laba TOWR meningkat 9,39% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 1,47 triliun. Naiknya laba TOWR seiring dengan meningkatnya pendapatan hingga 6,53% menjadi Rp 6,15 triliun dibandingkan periode semester I 2023 yakni Rp 5,77 triliun.

Melansir laporan keuangan dari keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), meningkatnya pendapatan Sarana Menara Nusantara ditopang dari pihak ketiga dengan sub total Rp 6,08 triliun dari sebelumnya Rp 5,7 triliun.

Secara rinci, perolehan pihak ketiga berasal dari pendapatan sewa senilai Rp 5,56 triliun per Semester I 2024 dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 5,25 triliun. Sementara dari segmen raihan jasa dan lainnya yakni Rp 515,53 miliar dari Rp 455,93 miliar.

Di sisi lain raihan dari segmen pihak berelasi, TOWR meraih Rp 73,02 miliar dari sebelumnya Rp 74,85 miliar. Dengan rincian raihan dari segmen pendapatan sewa Rp 1,59 miliar, meningkat dari Rp 716 juta dan dari jasa lainnya Rp 71,43 miliar.

TOWR membukukan depresiasi dan amortisasi dengan total Rp 1,45 triliun dari sebelum Rp 1,337 triliun. Lalu beban pokok pendapatan lainnya yakni Rp 400,24 miliar dari sebelum Rp 345,73 miliar.

Laba perusahaan juga terdampak dari beban penjualan dan pemasaran senilai Rp 152,83 miliar dari sebelum Rp 104,96 miliar. Selanjutnya beban umum dan admimistrasi sebesar R[p 467,58 miliar dari sebelum Rp 411,47 miliar. Terdapat pyla beeban keuangan Rp 1,44 triliun hingga semester satu 2024.

Total ekuitas Sarana Menara Nusantara senilai Rp 17,21 triliun per Juni 2024, dibandingkan periode Desember 2023 yakni Rp 16,51 triliun. Total liabilitas yakni Rp 55,38 triliun per 2024, sementara aset TOWR hingga Juni 2024 yaitu Rp 72,59 triliun.

Pakar Bioenergi Institute Teknologi Bandung, Tatang Hernas Soerawidjaja, mengatakan bahan bakar nabati atau biofuel penting untuk dikembangkan. Selain ramah lingkungan, biofuel juga bisa menghemat devisa negara.

Tatang mengatakan, persentase volume impor bensin terhadap total impor bahan bakar minyak (BBM) tercatat sebesar 79% pada 2023. Angka ini tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Tingginya impor BBM menyebabkan defisit neraca perdagangan yang tinggi yaitu sebesar US$ 36,8 miliar.

Menurut Tatang, penggunaan biofuel dapat menghemat devisa negara dari impor BBM. Sejak memanfaatkan biofuel pada 2019, Indonesia mampu menghemat devisa hingga US$ 28,24 milyar hingga 2023. Ini terjadi akibat penurunan impor bahan bakar minyak (BBM).

"BBN pensubtitusi bensin sangat dibutuhkan," dikutip pada paparan Tatang dalam Tripatra Media Forum, di Jakarta, Senin (30/9).

Tatang merinci, penghematan devisa yang dihasilkan dari program biodiesel tertinggi terjadi pada 2022 sebesar US$ 9,5 miliar, 2023 sebesar US$ 7,9 miliar, 2021 US$ 4,8 miliar, 2019 US$ 3,3 miliar, dan 2020 sebesar US$ 2,7 miliar.

Transisi Energi

Menurut Tatang, biofuel juga penting dikembangkan di Indonesia sebagai perantara menuju net zero emission (NZE) pada 2060.

"Pemanfaatan bioenergi dan bahan bakar nabati (BBN) adalah jembatan kritikal transisi sektor energi dari sumber daya energi fosil ke sumber daya energi terbarukan atau nir-karbon," ujarnya.

Tatang menjelaskan, biofuel merupakan bahan bakar yang berasal dari biomassa. Materi ini berasal dari tumbuhan dan hewan yang menjadi alternatif untuk bahan bakar konvensional dan digunakan untuk menyalakan mesin kendaraan.

Menurut dia, Indonesia memiliki kekayaan spesies tumbuhan sehingga berpotensi menjadi negara yang menguasai bahan bakar nabati (BBN) dalam beberapa waktu kedepan. Terlebih konflik geopolitik global, isu perubahan iklim, dan meningkatnya ketidakpastian, telah memunculkan isu ketahanan energi.

Tatang mengatakan, implementasi biofuel bisa membantu Indonesia mendukung ketahanan energi, menghindari eksploitasi sumber daya alam berlebihan, dan menjaga kelestarian lingkungan.

"Transisi ke arah bioekonomi ini sangat menguntungkan bangsa kita, karena selain berwilayah luas, Indonesia juga merupakan negara berlaju fotosintesis dengan produksi primer netto bahan nabati tertinggi,” ujarnya.

Menurutnya, biofuel lebih dari hanya untuk alternatif. Biofuel dapat dimanfaatkan untuk semua kebutuhan energi manusia, seperti transportasi, pembangkit listrik, dan kebutuhan rumah tangga.

Dia mengatakan, biofuel bisa berupa diesel biohidrokarbon, biodiesel, avtur biohidrokarbon atau bioavtur, dan bensin nabati atau biogasoline.

"Tidak seperti bahan bakar fosil, biofuel sebagai sumber daya energi dapat diadakan di seluruh pelosok negeri melalui pembudidayaan tumbuh-tumbuhan sebagai sumber energi alternatif yang aman dan terbarukan,” ucapnya.