IDXChannel - Pemerintah tengah menyusun Keputusan Presiden (Keppres) perihal penghapusan Perum Bulog sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, perusahaan bakal diubah menjadi badan otonom pemerintah yang dinaungi langsung oleh Presiden.

Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono mengatakan, perubahan status Bulog merupakan langkah transformasi pemerintah saat ini.

“Makanya di awal dilaporkan di masa transisi, saat ini Keppres sedang disusun oleh tim,” ujar Wahyu kepada wartawan, ditulis pada Rabu (6/11/2024).

Sekalipun payung hukumnya masih digodok, Wahyu memastikan Bulog secara internal sudah bersiap diri bila dikonversi dilakukan, termasuk hal-hal yang harus dilakukan di waktu-waktu mendatang.

“Jadi kalau ditanya ke depan bagaimana? Kami di internal sudah menyiapkan diminta Presiden, kalau konsep akademisnya bawa Bulog ke depan seperti dulu dan kita dekat dengan petani, dan itu salah satu dua dari asta cita,” kata dia.

Saat ini, Bulog masih memikul tanggung jawabnya sebagai BUMN di sektor pangan. Selaku operator, perusahaan masih menjalankan penugasan yang diberikan regulator.

“Saat ini Bulog sebagai Perum masih sebagai operator, ini betul-betul terkekang kira-kira begitu kalau teorinya yang gampang, sehingga kita betul-betul bila main murni yang bekerja berdasarkan perintah dari regulator,” ujar dia.

“Resolusinya secara umum dan secara khusus saya diminta oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, kalau konkretnya persiapan transisi secara khusus,” katanya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016, Bulog melaksanakan tugas dan tanggung jawab terhadap pangan nasional, diantaranya;

Pengamanan harga pangan pokok beras di tingkat produsen dan konsumen, pengelolaan cadangan pangan pokok beras pemerintah, penyediaan dan pendistribusian pangan pokok beras kepada golongan masyarakat tertentu.

Kemudian, melaksanakan impor beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pengembangan industri berbasis beras, termasuk produksi padi atau gabah, pengolahan gabah dan beras, hingga pengembangan pergudangan beras.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto bakal mengubah status Perum Bulog dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi lembaga baru pemerintah di bawah naungan langsung Presiden.

Artinya, ketika Bulog menjadi lembaga baru pemerintah di sektor pangan, maka status perusahaan pelat merah akan dihapus.

“Ini kita Bulog nanti jadi ke lembaga pemerintah lainnya. Enggak BUMN lagi? Enggak dong,” ujar Direktur Utama Bulog Wahyu Suparyono usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi IV DPR RI, Jakarta, Selasa (6/11/2024).

Namun, dia memastikan peran dan fungsi Bulog akan seperti Badan Gizi Nasional. Sekalipun tidak merinci lebih jauh, Wahyu mengaku dirinya diminta Prabowo untuk menyiapkan peta jalan transformasi Bulog.

“Kurang lebih seperti itu (Badan Gizi Nasional) di bawah Presiden dong, langsung di bawah. Fungsinya dipelajari di sejarah, kita lihat sejarah, 50 tahun yang lalu namanya Badan Urusan Logistik, ini akan dikembalikan mirip,” ujar dia.

Di lain sisi, Wahyu membantah BUMN di bidang pangan ini akan berada di bawah naungan Kementerian Pertanian (Kementan).

“Saya tidak ada perintah begitu (Bulog di bawah Kementan), saya diperintah Presiden menyiapkan transformasi kelembagaan,” kata dia.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengatakan, sebanyak dua tower rumah susun akan dibangun di wilayah Papua Pegunungan dalam waktu dekat. Anggaran yang dialokasikan sebesar Rp22 miliar untuk tahun ini.

"Malam ini kita bertemu di Kantor Menko Infrastruktur, untuk membicarakan rencana pembangunan rumah susun, di Papua Pegunungan. Ada dua rusun, sudah dianggarkan Rp22 miliar tahun ini, ini proyek tahun jamak," kata Maruarar di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Maruarar menjelaskan beberapa tantangan pembangunan permukiman di Papua Pegunungan. Misalnya, harga meterial yang cukup mahal di wilayah Papua, hingga keamanan.

"Terus terang pertimbangan kita selain logistik, adalah operasional, hingga keamanan. Tapi pembangunan ini semua terbuka ya, tidak ada yang ditutup-tutupi," kata Maruarar.

Menurutnya, langkah ini sebagai bagian dalam rangka mewujudkan program 3 juta rumah yang digagas oleh pemerintahan Prabowo-Gibran. Selain pembangunan rusun baru, pemanfaatan rusun yang telah terbangun juga masuk dalam strategi mewujudkan program 3 juta rumah.

"Kita tentu memanfaatkan yang sudah ada, kita sekarang membangun, paling cepat delapan bulan sampai satu tahun lagi makanya kita manfaatkan, rusun yang sudah ada," kata Maruarar.

"Kita juga jangan hanya membangun, renovasi, tapi kita juga harus melihat ekosistemnya, siapa yang menanggung biaya perawatannya," ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menambahkan, pembangunan rusun ini dalam rangka pengembangan daerah otonomi baru.

"Bagaimana daerah otonomi baru ini bisa segera dibangun pusat pemerintahan yang baru ini juga bisa berjalan dengan baik," ujar AHY.

(Dhera Arizona)

IDXChannel – Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 yang telah resmikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pemerintah berharap dapat memberikan angin segar bagi UMKM di seluruh Indonesia mendorong kemandirian ekonomi yang lebih kuat dan membuka peluang bagi pertumbuhan yang lebih berkelanjutan.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI), sebagai salah satu BUMN menyatakan dukungan penuh terhadap langkah pemerintah ini. Kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

“Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas,” ujar Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman, dalam keterangan resminya, Rabu (6/11/2024).

Sekadar diketahui, Bank Mandiri hingga kuartal III-2024 berhasil menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp32,2 triliun dan menjangkau lebih dari 293 ribu pelaku UMKM.

Dalam penyaluran KUR ini, emiten berkode saham BMRI terus memperkuat sektor produksi serta membangun sinergi bisnis dengan nasabah wholesale untuk mendorong kolaborasi yang lebih luas.

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off).

Hingga kuartal III-2024, Bank Mandiri berhasil mencatatkan laba bersih secara konsolidasi mencapai Rp42 triliun. Angka tersebut tumbuh 7,56 persen secara tahunan atau year on year (yoy).

Jika dirinci, sektor Pertanian adalah sektor produksi dengan penyaluran tertinggi sepanjang tahun 2024 yaitu Rp9,40 triliun atau 29,21 persen dari total KUR Bank Mandiri.

Lalu disusul sektor Jasa Produksi dengan Rp6,89 triliun atau sekitar 21,42 persen dari total penyaluran KUR Bank Mandiri tahun 2024.

“Berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri. Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif,” pungkas Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis.

Sekadar informasi, adapun Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 memfasilitasi penghapusan piutang macet bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di beberapa sektor vital ekonomi. Kebijakan ini mencakup sektor-sektor kunci seperti pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta bidang kreatif lainnya seperti mode/busana, kuliner, dan industri kreatif.

(Shifa Nurhaliza Putri)

IDXChannel - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta persetujuan DPR agar bantuan pangan hingga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) kembali digulirkan pada 2025.

Permohonan ini dilontarkan dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI yang berlangsung di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Arief semula mengungkapkan, berdasarkan pagu alokasi anggaran tahun anggaran 2025, Bapanas mendapatkan alokasi sebesar Rp329 miliar atau lebih rendah 25,45 persen dibandingkan pagu tahun 2024. Kemudian Arief mengajukan untuk dialokasikan dana Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta juga dimulainya kembali bantuan pangan di 2025.

"Bapak Ibu yang kami hormati, kalau berkenan, untuk bulan Januari-Februari 2025 kami mengajukan juga untuk dialokasikan dana stabilisasi SPHP itu 150 ribu ton kali dua (300 ribu ton). Kemudian juga dimulainya kembali bantuan pangan di tahun 2025. Karena dalam rapat terakhir ini tidak mendapat persetujuan," katanya.

Untuk diketahui, permohonan untuk keberlanjutan program bantuan pangan sebelumnya juga telah disampaikan Arief pada Juni 2024. Kala itu dirinya mengusulkan tambahan anggaran untuk keberlanjutan program bantuan pangan pemerintah pada 2025 sebesar Rp20,22 triliun.

Arief merinci, usulan tambahan anggaran diproyeksi atas program bantuan pangan beras selama enam bulan sebesar Rp16,68 triliun. Kemudian ada juga program bantuan berupa komoditas ayam dan telur selama enam bulan dengan nilai sebesar Rp834,1 miliar.

Selanjutnya untuk penyaluran beras Stabilisasi Pangan dan Harga Pangan (SPHP) sebesar Rp1,5 triliun. Selain itu juga untuk penyaluran jagung SPHP sebesar Rp535 miliar, penyaluran kedelai SPHP sebesar Rp637,8 miliar, dan penyaluran untuk bencana alam dan keadaan darurat selama satu tahun sebesar Rp37,9 miliar.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) bakal menaungi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, pada tahap awal, dana kelolaan diperkirakan mencapai USD600 miliar atau setara Rp9.520 triliun (mengacu kurs Rp15.880 per USD).

Jumlah BUMN dan aset ini merupakan tahap awal setelah BP Danantara diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Rencananya peresmian dilakukan Kamis (7/11/2024) esok hari, namun ditunda sementara waktu.

Berdasarkan dokumen yang diterima IDXChannel, Rabu (6/11/2024), BP Danantara menaungi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

Lalu, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Berikut rincian asset under management (AUM) dari tujuh BUMN yang bakal dinaungi yakni Bank Mandiri senilai Rp2.174 triliun, BRI sebesar Rp1.965 triliun, dan Rp1.671 triliun dari PLN.

Kemudian, Pertamina Rp1.412 triliun, Bank BNI Rp1.087 triliun, Rp318 triliun berasal dari Telkom, Rp259 triliun dari MIND ID, dan Rp163 triliun dari INA.

Selain itu, BP Danantara juga membawahi Indonesia Investment Authority (INA). Dari dokumen dijelaskan, peleburan INA ke BP Danantara menjadikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) berada diangka USD10,8 miliar. Jumlah ini baru tahap awal dan berasal dari INA.

Adapun total asset under management yang bakal dikelola BP Danantara USD982 miliar atau setara Rp15.584 triliun.

Untuk diketahui, BP Danantara merupakan cikal bakal superholding BUMN. Sebab, lembaga ini akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah.

Bahkan, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Di mana aset pemerintah di kementerian digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi mengatakan, saat ini pemerintah masih terus melakukan evaluasi terhadap rencana penurunan harga tiket pesawat domestik.

Dudy menjelaskan, pembahasan atau evaluasi penurunan harga tiket pesawat ini dilakukan oleh Satgas yang terdiri dari Menko Bidang Perekonomian hingga Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta beberapa Kementerian teknis yang ada di bawahnya.

"Dari Menko Perekonomian, Menko Infrastruktur, telah membuat tim teknis. Harapan kami dalam waktu minggu ini kami sudah mendapatkan hasil evaluasinya, dan bagaimana rekomendasi atas kenaikan harga tiket ini bisa kami turunkan," kata Dudy dalam Raker bersama Komisi V DPR RI, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Dudy berharap hasil evaluasi bisa keluar pada pekan ini. Sehingga, penurunan harga tiket pesawat bisa diterapkan sebelum musim libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025 tiba.

"Berkaitan dengan harga tiket dalam penyelenggaraan natal, tentunya akan menjadi fokus kami dari Kementerian Perhubungan. Dan saat ini, mengingat bahwa harga tiket ini tidak semata-mata melibatkan Kementerian Perhubungan," kata dia.

Sebelumnya, Indonesia National Air Carrier Association (Inaca) mendorong pemerintah untuk memperhatikan soal pengenaan pajak berganda di industri penerbangan. Sebab, banyak komponen pajak dikenakan dan akhirnya berdampak pada pembentukan harga tiket yang lebih mahal.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja menjelaskan, pajak berganda di industri penerbangan ini mencakup pajak sparepart lewat bea masuk, pajak perawatan pesawat atau MRO (Maintenance Repair & Overhaul), pajak tiket, pajak avtur, pajak bandara, dan lainnya.

"Saat ini memang masih bervariasi jumlah pajaknya, harus kita follow up agar pajak berganda yang saat ini masih terjadi bisa menjadi perhatian Pemerintah dalam menurunkan harga tiket," kata Denon di Jakarta (17/10/2024).

Dihubungi secara terpisah, Pengamat Penerbangan sekaligus Analis Independen Bisnis Penerbangan Nasional Gatot Rahardjo memperkirakan jika PPN penumpang dihapus, maka sudah tentu bisa berkontribusi menurunkan harga tiket pesawat sebesar 11 persen.

"Kalau mau turun, PPN tiket dihapus, itukan ada hubungannya dengan PPN avtur. Kalau dihapus itu sudah turun 11 persen, tinggal PPN avtur mau seperti apa, itukan keluaran. Kalau PPN avtur dihapus juga bisa lebih turun tuh harga tiket," kata Gatot saat dihubungi IDXChannel, belum lama ini.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan, aturan baru soal rumus penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) belum tentu diterbitkan pada besok, 7 November 2024.

“Belum tentu besok,” ujar Yassierli dalam keterangannya kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, kesepakatan UMP ini juga telah disinggung pada saat Sidang Kabinet Paripurna dengan Presiden Prabowo Subianto pada sore tadi. Namun, dia enggan untuk membeberkan hasil dari Sidang Kabinet.

“Nanti saya kasih press release aja karena sebenarnya tadi ada kesepakatan terkait dengan Sidang Kabinet ini ada yang diminta untuk jadi ini. Nanti mungkin pas di Kementerian saya buat press release,” katanya.

Dia hanya menegaskan, secara umum telah dibahas dengan Presiden Prabowo terkait aturan rumus UMP. “Secara umum aja. Nanti saya buat detail. Bocorannya belum selesai kita bahas,” ujarnya.

Meski begitu, Yassierli menegaskan dirinya telah berkoordinasi dengan Dewan Pengupahan bahkan juga Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pengusaha, dan serikat pekerja atau serikat buruh.

“Dewan pengupahan nasional sudah, kemudian LKS Tripartit. Tapi kan mintanya istilahnya apa saya lupa bahwa itu kita bener mengoptimalkan LKS Tripartit kita sudah dua kali rapat,” kata Yassierli.

“Ini kan masalah waktu ya terlalu cepat jadi kita masih bahas kita harus bener-bener firm bahwa Peraturan Menteri ini benar-benar bisa memberikan bahasa saya membantu pekerja yang memiliki penghasilan rendah dan tetap memperhatikan pengusaha,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Amerika Serikat (AS) dalam waktu dekat. Bahkan, Prabowo disebut akan menemui Presiden AS terpilih.

Diketahui, AS saat ini sedang melaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres) yakni Donald Trump melawan Kamala Harris. Dalam perhitungan cepat sementara, Trump diproyeksikan menang setelah mengantongi 267 suara elektoral, unggul atas Kamala Harris yang meraup 224 suara.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani yang akan ikut mendampingi lawatan Presiden Prabowo ke AS pun mengungkapkan potensi pertemuan dengan Trump, sebagai kandidat kuat pemenang Pilpres AS.

“Kita sedang ini juga, kita kan sebagai tamu akan melihat semua kemungkinan yang baik, kita akan lihat protokoler yang ada,” ujar Rosan kepada awak media di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Rosan mengatakan, jika Trump terpilih menjadi Presiden, maka diharapkan akan meningkatkan hubungan dagang dan investasi dengan Indonesia.

“Semoga dengan terpilihnya Presiden Trump ini, hubungan kita diharapkan makin meningkat, utamanya di perdagangan dan investasi,” kata dia.

Rosan pun menegaskan, jika pergantian Presiden setiap negara yang mempunyai hubungan diplomatik dengan Indonesia pasti akan memberikan dampak, termasuk AS. “Dan memang setiap ada pergantian ada dampaknya. Ini hal yang positif buat kita semua kita juga akan ke AS juga kan ya. Saya sama Presiden juga akan ke sana," kata dia.

“Kita juga akan mempererat hubungan AS dengan Indonesia,” ujar Rosan.

Dia memastikan ada beberapa misi yang dibawa oleh Presiden Prabowo ke AS, bahkan termasuk menawarkan investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Ya yang mereka tentunya nanti di RNE, Clean Energy, mengenai JETP bagaimana kelanjutannya. Kita akan bicarakan seperti itu. (IKN) Semua kita bicarakan,” ujarnya.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengatakan Perpres terkait penghapusan kredit macet UMKM menjadi simbol keberpihakan pemerintah.

Adapun UMKM yang mendapat penghapusan kredit macet yaitu UMKM yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, serta UMKM lainnya yang sebelumnya terkena beberapa permasalahan, seperti bencana alam dan Covid-19.

"Kalau tadi ditanyakan, banknya di mana, yang notabene adalah nasabah bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau bank Himbara," kata Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Meski begitu, Maman menegaskan, agar tidak terjadi simpang siur, penghapusan utang tidak diberikan ke semua UMKM.

"Sehingga tidak semua pelaku UMKM kita dihapuskan utang-utangnya. Hanya yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong," ucapnya.

Selanjutnya, bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor tersebut sudah tidak memiliki kemampuan bayar, dan jatuh tempo, sudah terlebih dahulu di proses penghapusan bukunya di bank Himbara.

“Jadi ini, memang betul-betul sudah tidak memiliki kemampuan lagi, dan itu rentangnya kurang lebih sekitar 10 tahunan. Saya sampaikan, tidak semua pelaku UMKM,” kata dia.

Artinya, kata Maman, bagi pelaku UMKM lain yang memang memiliki dan dinilai oleh bank Himbara masih memiliki kekuatan untuk terus jalan, tidak menjadi kriteria yang mendapat penghapusan utang.

“Saya sampaikan ini, supaya kita ada kesamaan persepsi jangan sampai diterjemahkan lebar kemana-mana,” tuturnya.

Pemerintah Indonesia secara resmi mengeluarkan kebijakan penghapusan piutang macet bagi UMKM melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan langkah ini di Istana Merdeka pada Selasa (5/11/2024).

Presiden Prabowo menekankan, kebijakan ini lahir dari aspirasi masyarakat, khususnya petani dan nelayan yang kerap menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan keberlanjutan usaha mereka.

"Setelah mendengar saran dari berbagai pihak, terutama kelompok tani dan nelayan di seluruh Indonesia, saya mengeluarkan PP Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM," kata Prabowo.

Kebijakan ini meliputi penghapusan utang bagi UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, peternakan; perikanan dan kelautan, serta industri mode/busana dan kuliner.

Prabowo menjelaskan, sektor-sektor ini merupakan tulang punggung ketahanan pangan nasional.

"Kami berharap dengan kebijakan ini, para produsen pangan seperti petani dan nelayan dapat melanjutkan usaha mereka dengan lebih berdaya guna bagi bangsa dan negara," kata dia.

(NIA DEVIYANA)

IDXChannel - Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menanggapi dinamika Pemilihan Presiden (Pilpres) di Amerika Serikat (AS) antara calon presiden Donald Trump dengan Kamala Harris.

Menurut Perry, dengan Trump yang unggul atau menjadi Presiden AS lagi bisa membuat dolar AS menguat, hingga suku bunga The Fed akan tetap tinggi atau higher for longer.

"Sementara kita melihat monitoring hari ini perkembangan Pemilu di AS yang perhitungan sementaranya Trump itu unggul dan prediksi-prediksi dari pasar dan kami juga melihat kemungkinan-kemungkinan akan menyebabkan mata uang dolar AS akan kuat, suku bunga Amerika akan tetap tinggi, dan tentu saja perang dagang masih berlanjut," tutur Perry dalam rapat kerja Komisi XI DPR, Rabu (6/11/2024).

Perry menjelaskan, dinamika ini akan berdampak kepada seluruh negara berkembang atau emerging market, termasuk Indonesia dan diperkirakan memberikan tekanan pada nilai tukar Rupiah.

Kemudian, Perry menambahkan, dampaknya juga terhadap arus modal serta berpengaruh pada dinamika ketidakpastian pasar keuangan.

“Dinamika ini yang akan berdampak ke seluruh negara, khususnya emerging market, termasuk Indonesia, yaitu satu tekanan-tekanan terhadap nilai tukar, kedua arus modal, dan ketiga adalah bagaimana ini berpengaruh kepada dinamika ketidakpastian di pasar keuangan,” ujar Perry.

Dengan demikian, untuk mengantisipasi potensi risiko dari menangnya Trump dalam Pilpres AS itu, Perry mengatakan, BI bersama pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus berkomitmen menjaga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan, sambil terus mendukung laju pertumbuhan ekonomi.

"Ini yang kemudian kita harus respons secara hati-hati, Bank Indonesia untuk itu terus menyampaikan komitmen kami menjaga stabilitas dan turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, bersinergi erat dengan pemerintah dan KSSK," kata Perry.

(Fiki Ariyanti)

IDXChannel - Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus piutang macet untuk UMKM, petani dan nelayan.

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM.

Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KKP), Sakti Wahyu Trenggono, penghapusan utang nelayan berlaku hanya untuk kondisi-kondisi tertentu.

Dia menyebut, salah satunya adalah yang terdampak pandemi Covid-19 dan kondisi-kondisi sejenisnya.

"Yang akibat dari Covid-19 dan sebagainya. Tapi yang seperti apanya saya belum bisa bicara karena itu menunggu PP. PP-nya sedang proses," kata Menteri Trenggono usai rapat dengan DPR, Rabu (6/11/2024).

Lebih lanjut, Sakti menuturkan, syarat dan mekanisme penghapusan utang para nelayan bisa saja dibuatkan dalam regulasi Peraturan Menteri. Terpenting, penghapusan utang memberikan kesempatan kepada nelayan untuk bisa kembali, bahkan lebih produktif.

Sakti menuturkan, utang nelayan di Indonesia menyentuh angka Rp600 miliar. Itu pun hanya yang tercatat di Badan Layanan Umum (BLU), belum termasuk utang nelayan di bank dan lembaga keuangan lainnya.

Dia mengaku akan segera mengkaji lebih detail mengenai PP tersebut dan akan melakukan tindaklanjut.

“Langkah Presiden Prabowo jelas sekali, pembelaan kepada masyarakat kecil. Kami akan mempelajari secara detail mekanisme penghapusan utang ini dan segera tancap gas melakukan tindak lanjutnya,” kata Sakti.

(Fiki Ariyanti)