IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyebutkan, pemerintah masih membuka peluang untuk melanjutkan restrukturisasi kredit Covid-19. Namun, segmen yang dibidik adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Saat ini, proses kajian masih dilakukan oleh pemerintah.

“Kita akan studi, ada cara lain yang bisa dilakukan kami kaji dalam kebijakan KUR. Tadinya kan kita buat kelas menengah tetapi kelihatannya menengah ke bawah ini perbankan merasa cukup resilien. Tentu kita lihat KUR secara spesifik,” kata dia saat ditemui wartawan di Jakarta Selatan, Kamis (11/7/2024).

Dia menuturkan, usulan pelaksanaan restrukturisasi kredit Covid-19 diperpanjang hingga 2025 ditolak oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

“OJK kayaknya tidak setuju,” ujar Airlangga

Usulan tersebut sebelumnya disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Stimulus kredit terdampak Covid-19 ini sudah berakhir per Maret 2024.

OJK sendiri sudah merespons usulan Presiden ihwal perpanjangan restrukturisasi kredit Covid-19 hingga 2025.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, OJK resmi mengakhiri program relaksasi tersebut untuk industri perbankan pada 31 Maret 2024, sedangkan bagi industri pembiayaan berakhir pada 17 April 2024.

“Pada saat OJK menetapkan pengakhiran kebijakan relaksasi terhadap kredit yang berpengaruh oleh pandemi Covid-19, maka juga dihitung seberapa besar luka lebam dari pandemi itu pada kondisi perbankan dan perekonomian secara menyeluruh," katanya.

(YNA)

IDXChannel - Badan Pangan Nasional (Bapanas) terus mendorong rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Susut dan Sisa Pangan (SSP). Langkah ini diambil sebagai aksi penyelamatan pangan.

"Penyusunan rancangan Perpres SSP ini terus bergulir dan hari ini kita melakukan finalisasi rancangan untuk segera berproses sesuai mekanisme yang ada, tentu dengan melibatkan seluruh unsur atau stakeholder pangan," kata Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Bapanas, Nita Yulianis, Kamis (11/7/2024).

Dia berharap rancangan Perpres bisa menghadirkan suatu pengaturan yang representatif untuk mendorong upaya penyelamatan pangan.

"Kita sudah tujuh kali melakukan Focus Group Discussion yang mengundang berbagai stakeholder, para pakar di bidang pangan dan gizi, kementerian dan lembaga, asosiasi hingga organisasi kemasyarakatan kita libatkan, sehingga rancangan Perpres ini tentunya menghadirkan suatu pengaturan yang representatif untuk mendorong upaya penyelamatan pangan," kata dia.

Selaras dengan penyusunan regulasi SSP ini, pemerintah melalui Bappenas juga telah meluncurkan Peta Jalan Pengelolaan Susut dan Sisa Pangan dalam Mendukung Pencapaian Ketahanan Pangan Menuju Indonesia Emas 2045. Dalam peta jalan tersebut ditargetkan pengurangan SSP hingga 75 persen pada tahun 2045.

Dalam peta jalan tersebut dijelaskan bahwa susut pangan merupakan penurunan kuantitas pangan yang terjadi pada proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk pangan.

Sedangkan sisa pangan merupakan pangan layak dan aman untuk dikonsumsi manusia yang berpotensi terbuang menjadi sampah makanan pada tahap distribusi dan konsumsi.

"Yang juga penting untuk dipahami bersama adalah bahwa susut dan sisa pangan itu bukan limbah. Jadi sisa pangan itu adalah makanan yang masih bisa dimakan, namun tidak bisa dikonsumsi karena faktor tertentu. Misalnya, makanan yang tersisa karena tidak habis terjual. Sisa pangan ini masih layak konsumsi dan dalam kondisi aman untuk dimakan," kata Nita.

Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi dalam kesempatan terpisah mengatakan, rancangan Perpres ini akan memberikan progres positif terhadap upaya bersama mengurangi susut dan sisa pangan.

"Tentunya proses ini kita terus dorong untuk menghadirkan satu regulasi terkait pengurangan susut dan sisa pangan," kata dia.

"Dengan Perpres ini kita harapkan seluruh stakeholder terkait dapat berkontribusi lebih baik. Food waste harus kita tekan, karena berdampak pada ketahanan pangan, bahkan lingkungan dan ekonomi kita," katanya.

(NIY)

IDXChannel - Sebanyak 3.530.898 orang menggunakan layanan MRT Jakarta pada Juni 2024. Angka ini menunjukkan rata-rata 171.697 orang setiap hari atau naik dari bulan sebelumnya yaitu 107.773 orang per hari.

Mengutip keterangan resmi MRT Jakarta, Kamis (11/7/2024), pada Juni 2024 ini pula tercatat 7.664 perjalanan kereta dengan ketepatan waktu 100 persen. Kemudian, saat hari kerja Senin-Jumat, rata-rata penumpang mencapai sekitar 134.029 orang.

Tren peningkatan angka keterangkutan (ridership) terlihat di lima stasiun, yaitu Dukuh Atas BNI, Bundaran HI, Lebak Bulus Grab, Blok M BCA, Senayan Mastercard, dan Istora Mandiri.

Sejumlah faktor seperti integrasi antarmoda dan gedung di sekitar stasiun, transit mitra feeder, dan program gaya hidup dan event mendorong peningkatan tersebut.

Untuk menaikkan angka keterangkutan, PT MRT Jakarta (Perseroda) bekerja sama dengan berbagai pihak, terutama dari industri wisata seperti sektor kuliner, aktivitas, hingga pusat perbelanjaan, kesehatan, pendidikan, hingga promo tiket di sejumlah tempat wisata. Kerja kolaborasi dengan sejumlah operator transportasi publik pengumpan (feeder) juga mendorong peningkatan angka keterangkutan.

Lebih jauh lagi, moda pengumpan ini juga mengangkut dari kawasan hunian langsung menuju stasiun terdekat. Terbaru, PT MRT Jakarta (Perseroda) bekerja sama dengan Damri untuk menyediakan layanan pengumpan dari PIK 2 menuju Stasiun Blok M BCA.

Kehadiran angkutan pengumpan ini akan berdampak tidak saja terhadap kenaikan angka keterangkutan, namun juga mendorong kebudayaan menggunakan platform berbagi kendaraan (ride sharing). Secara angka, operator pengumpan ini menyumbang sekitar 22-23 persen angka keterangkutan dari total ridership MRT Jakarta.

(YNA)

IDXChannel - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan peninjauan terhadap program pemberian bantuan pompa untuk pengairan sawah dan pertanian atau pompanisasi di Desa Bandan Hurip, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, Kamis (11/7/2024).

Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi potensi kekeringan panjang yang terjadi di berbagai daerah pertanian di Indonesia.

"Pompanisasi ini kan untuk mengantisipasi kalau terjadi kering panjang, terjadi gelombang panas, dan kita harus siap dulu, sehingga produktivitas petani, produksi beras kita tidak turun," kata Jokowi.

Dia menambahkan, saat ini semua negara di dunia produksi pertaniannya turun.

"Sekarang ini di semua negara, produksinya turun gara-gara gelombang panas, gara-gara kekeringan panjang," kata dia.

Jokowi melanjutkan, sistem irigasi di desa tersebut sudah baik. Namun, tetap diperlukan pompanisasi untuk mengalirkan air dari sumber air yang berada lebih rendah dibandingkan sawahnya.

"Saya lihat di sini karena irigasinya juga baik. Ini kita tarik airnya dari irigasi yang lebih rendah untuk masuk ke irigasi sekunder, tersier, bisa lari ke sawah sehingga kita harapkan yang biasanya tanam panen sekali bisa dua kali, yang sudah dua kali bisa tiga kali," kata dia.

Luas baku sawah di Kabupaten Lampung Selatan sendiri mencapai 38.688 hektare. Dari luas tersebut, potensi luas sawah tadah hujan di mencapai 30.976 hektare.

Pemerintah telah menyalurkan bantuan 150 pompa untuk Kabupaten Lampung Selatan dari total 2.606 unit pompa untuk Provinsi Lampung.

"Kehadiran 150 pompa tersebut diharapakan dapat memenuhi kebutuhan pengairan untuk 1.650 hektare sawah," katanya.

Inisiatif pompanisasi menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi petani di Indonesia, serta mendukung upaya-upaya peningkatan produksi pangan lokal maupun nasional, terutama di tengah tantangan perubahan iklim yang kian nyata.

(NIY)

IDXChannel - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menjawab isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi. Airlangga buka suara lantaran isu kenaikan BBM subsidi mulai ramai.

"Tidak ada rencana kita naik (harga BBM)," kata Menko Perekonomian di kantornya pada Kamis (11/7/224).

Airlangga tak membantah terkait adanya rencana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Menurutnya, rencananya tersebut memang ada namun masih dilakukan pembahasan.

Adapun Pembahasan itu mencakup revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan bakar Minyak.

"Masih dalam pembahasan," kata dia.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah akan mulai menargetkan pengetatan pembelian subsidi BBM pada 17 Agustus 2024.

Disampaikan Luhut, hal ini dilakukan untuk mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak menerimanya. Adapun aturannya ini sedang disiapkan oleh PT Pertamina (Persero).

Pernyataan tersebut muncul ketika Luhut membahas pengunaan BBM sehubungan dengan defisit APBN 2024. Dia meyakini, dengan pembatasan tersebut maka pemerintah dapat menghemat anggaran negara.

(NIY)

IDXChannel - Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengungkapkan situasi perekonomian di Indonesia masih belum pulih pasca pandemi. Efisiensi menjadi hal yang paling penting dilakukan dalam menjalankan usaha.

"Zaman sekarang ini zaman susah, ekonomi tidak baik baik saja. Saya ketemu teman, wah omzet turun 30 persen, ada yang turun 60 persen, daya beli melambat," ujar Hary Tanoesoedibjo pada MNC Forum LXXVI (76 th): Strategic Business Turnaround - Pay TV & OTT dan Corporate Business Update di Jakarta Concert Hall, iNews Tower, Kamis (11/7/2024).

Hary pun mengungkapkan beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha dalam menjalankan bisnisnya. Pertama, pentingnya sikap terbuka dan mau menerima realita. Hal ini menjadi modal penting dalam menjalankan sebuah organisasi.

"Dengan sikap tersebut, anggota organisasi dapat bekerja sama dengan baik dan mencapai tujuan bersama. Sikap tersebut juga dapat membantu organisasi dalam menghadapi tantangan dan hambatan," kata dia.

Kedua, memperbaiki mentalitas organisasi. Hal ini menjadi modal dasar agar anggota organisasi berani menghadapi realitas, baik positif maupun negatif untuk menjadi perbaikan bersama ke depannya.

Ketiga, efisiensi sumber daya untuk menekan cost atau pengeluaran perusahaan, sehingga beban pengeluaran tidak terlalu berat di tengah persaingan pasar yang ketat.

"Untuk memperbaiki produktivitas, perlu perbaikan pada sumber daya dan tenaga kerja," kata dia.

Keempat, membangun bisnis model yang tepat atau relevan dengan permintaan pasar yang fluktuatif. Kemudian, mencari potensi pasar baru untuk mengoptimalkan pendapatan.

"Membangun bisnis model memang penting, tapi harus tetap dikawal dengan implementasi yang benar dan dikawal agar hasilnya sempurna," kata Hary.

Kelima, adalah membangun strategi promosi yang efektif, sehingga produk yang dijual bisa dikenal oleh pasar.

"Kehadiran internet dan perkembangan media sosial menjadi platform yang cukup potensial untuk mengenalkan produk di pasar," kata dia.

(NIA)

IDXChannel - Keberadaan lembaga penyiaran swasta yang lebih mengedepankan azas komersialitas mendapat sorotan dari kalangan legislatif.

Menurut Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Abdul Kharis Almasyhari, hal tersebut menjadi salah satu penyebab lemahnya kualitas penyiaran di wilayah yang masuk kategori Tertinggal, Terdepan dan Terluar (3T).

Padahal, menurut Abdul, keberadaan wilayah 3T tersebut berperan penting dalam menjaga kedaultan negara, mengingat lokasinya yang secara rata-rata berada di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan wilayah negara lain.

"Karena itu, TVRI sebagai BUMN (Badan Usaha Milik Negara) perlu hadir dan memperkuat siaran kita di wilayah 3T ini, terutama di daerah perbatasan negara lain," ujar Abdul Kharis, dalam keterangan resminya, Kamis (11/7/2024).

Menurut Abdul, sudah harus dimaklumi bahwa sebagai perusahaan komersial, keberadaan lembaga penyiaran swasta sudah tentu bakal lebih mengedepankan perhitungan untung-rugi dalam seluruh kegiatan operasionalnya.

Karenanya, pemerintah dan masyarakat tidak bisa lagi mengharapkan kontribusi lembaga penyiaran swasta untuk turut memperkuat kualitas penyiaran di wilayah perbatasan.

"Sehingga solusi yang ada, memang TVRI yang mesti memperkuat siaran di daerah-daerah perbatasan," ujar Abdul.

Lebih lanjut, Abdul juga membahas posisi Indonesia yang baru saja melakukan switch off siaran dari mode analog ke digital.

Dalam kasus ini, Abdul menilai bahwa implementasi dari Undang-Undang (UU) 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mesti mendapatkan perhatian khusus.

Karena itu, menurut Abdul, dilakukanlah revisi atas UU 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

"Saya sampaikan, UU 32 tahun 2002 tentang Penyiaran disusun waktu itu saat kita belum mengenal digitalisasi. Problemnya karena UU-nya masih alot, definisi penyiaran yang alot, sehingga belum mampu ke digitalisasi. Nah, makanya kita Komisi I melakukan revisi," ujar Abdul.

Abdul pun mengimbau pemerintah melalui TVRI agar jangan sampai masyarakat Indonesia di perbatasan justru mencari sinyal siaran dari negara lain karena alasan akses dan kemudahan.

"Ini masalah yang sangat penting, karena berkaitan dengan kedaulatan bangsa. Rakyat Indonesia di perbatasan harus juga mendapatkan siaran berkualitas dari negara kita sendiri. Jangan dari negara tetangga," ujar Abdul. (TSA)

IDXChannel - Progres pembangunan proyek MRT Fase 2A Bundaran Hotel Indonesia (HI) ke Kota mencapai 37,55 persen.

Direktur Konstruksi PT MRT Jakarta, Weni Maulina mengatakan, capaian tersebut telah melebihi target sebesar 34,99 persen.

"Saat ini ada tiga paket pengerjaan yang sedang digalakkan," kata Weni, Kamis (11/7/2024).

Weni menambahkan, paket pertama yakni contract package (CP) 201 antara Bundaran HI ke Monas telah mencapai 78,5 persen. Sementara paket kedua CP 202 dari Harmoni ke Mangga Besar di angka 32,2 persen.

"Paket ketiga CP 203 antara Glodok ke Kota, progresnya telah mencapai 57,89 persen. Secara keseluruhan, progres pembangunan proyek MRT Fase 2 di angka 37,55 persen," katanya.

Dia melanjutkan, dari akhir tahun kemarin sudah melakukan pekerjaan dari Glodok ke Kota dan saat ini sudah tembus di Stasiun Kota.

"Alatnya sudah keluar dan ini sedang disiapan berputar untuk balik menggali dari arah Kota ke Glodok," kata dia.

Lebih lanjut Weni menyampaikan bahwa target operasional proyek akan dioperasikan dalam dua segmen. Segmen pertama di akhir tahun 2027 dan segmen ke dua target operasinya di tahun 2029.

(NIY)

IDXChannel - PT Railink atau KAI Bandara telah melayani 2.709.306 penumpang di seluruh wilayah operasionalnya. Angka ini terhitung sepanjang semester I-2024.

"Jumlah ini terdiri dari 1.410.950 penumpang di Medan dan 1.298.356 penumpang di Yogyakarta," kata Corporate Communications KAI Bandara, Sosiawan Surbakti lewat keterangannya, Kamis (11/7/2024)

Dia menambahkan, di Medan, jumlah penumpang terbagi sebanyak 115.327 dari KA Bandara Kualanamu, dan sebanyak 1.295.623 dari KA Srilelawangsa yang menuju ke Bandara Kualanamu dan Binjai.

"Termasuk pada masa angkutan lebaran, pengguna sebesar 102.502 pada tanggal 5 hingga 16 April 2024," katanya.

Kemudian, pengguna terbanyak per hari tercatat pada tanggal 11 April 2024 yakni 11.006.

"Sedangkan di Yogyakarta, KA Bandara YIA Xpress sebanyak 420.592 dan YIA Reguler sebanyak 877.764 pengguna," kata dia.

Dia melanjutkan, layanan terbanyak tercatat saat libur lebaran yaitu 105.574 penumpang dari tanggal 5-16 April 2024.

Pengguna layanan KAI Bandara di Yogyakarta terbesar pada tanggal 15 April 2024 dengan total 11.626 penumpang.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penumpang yang telah menggunakan layanan KA Bandara di Medan dan Yogyakarta. Jumlah penumpang yang terus meningkat setiap tahunnya tidak terlepas dari dukungan dan kepercayaan masyarakat Medan dan Yogyakarta," katanya.

(NIY)

IDXChannel - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan terus mempercepat proses kesiapan infrastruktur jelang pelaksanaan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN.

Kepala Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Imam Santoso Ernawi mengatakan, infrastruktur yang mendukung pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI masuk ke dalam batch 1. Adapun total paket fisik terkontrak dari tahun 2020-2024 terbagi menjadi tiga batch.

“Saat ini progres fisik keseluruhan dari total 106 paket yang terkontrak pada 2020-2024 sebesar 45,11 persen (per 4 Juli 2024), dengan pagu anggaran sebesar Rp83,42 triliun,” kata Imam Ernawi dalam paparannya, Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Imam mengungkapkan, jumlah paket pekerjaan yang terkontrak adalah 40 paket dengan progres fisik 88,20 persen. Sementara batch 2, terdapat 31 paket dengan progres fisik 46,71 persen.

"Sedangkan untuk batch 3, terdapat 35 paket dengan progres fisik 8,61 persen," kata dia.

Sebagai Smart Forest City, terdapat sembilan Wilayah Perencanaan (WP) Kawasan Pengembangan IKN dengan luas 256.142 ha yang diarahkan untuk dapat mengakomodasi penduduk sampai dengan 2 juta orang. Wilayah tersebut meliputi KIPP, Pusat Ekonomi, Layanan Kesehatan, Pariwisata dan Hiburan, Layanan Pendidikan, Inovasi dan Riset, Pusat Industri Pertanian dan Logistik, Pusat Sentra Pertanian, dan Pusat Pengembangan Industri Teknologi Tinggi.

“Kesembilan WP tersebut dibangun dalam lima tahap. Saat ini, kita sedang fokus pada tahap pertama 2022 hingga 2024, yaitu pemindahan tahap awal. Berdasarkan Peraturan Presiden No. 63 Tahun 2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara, disampaikan bahwa infrastruktur dasar harus selesai dibangun dan beroperasi pada 2024. Tidak hanya PUPR, ada pula ketenagalistrikan, komunikasi, hingga pengelolaan persampahan untuk penduduk pionir,” katanya.

Di samping itu, pada tahap pertama ini pemerintah juga membangun sarana utama seperti Istana Kepresidenan, perkantoran, dan perumahan di KIPP. Pemerintah juga akan melakukan pemindahan ASN tahap awal termasuk TNI dan Polri yang direncanakan pada September 2024.

Kemudian terakhir, pemerintah juga terus mendorong inisiasi terkait investasi non APBN oleh sektor-sektor ekonomi prioritas.

“Penahapan pembangunan IKN disusun untuk memastikan kelancaran dan keberhasilan pencapaian tujuan yang diimplementasikan secara berkesinambungan dan terpadu. Tahapan ini didasarkan atas proyeksi penduduk yang akan menghuni serta kebutuhan lahan dan kawasan yang akan dikembangkan,” ujar dia.

Adapun pengembangan IKN tahap 2, membangun IKN sebagai area inti yang tangguh akan dilaksanakan pada 2025-2029. Dilanjutkan tahap 3, melanjutkan pembangunan IKN dengan lebih progresif pada 2030-2034.

Kemudian tahap 4, membangun seluruh infrastruktur dan ekosistem tiga kota untuk percepatan pembangunan Kalimantan akan dilakukan pada 2035-2039. Terakhir, tahap 5 mengokohkan reputasi sebagai 'Kota Dunia untuk Semua' akan dilanjutkan pada tahun 2040-2045.

“Sebetulnya, pembangunan infrastruktur yang kita lakukan untuk Upacara Peringatan 17 Agustus ini adalah salah satu milestone. Karena masih ada paket-paket pekerjaan lain yang kontraknya sampai akhir tahun 2024 dan seterusnya. Mudah-mudahan, dengan semakin matangnya persiapan ini, proses pembangunan IKN bisa menjadi lebih cepat dan lebih baik,” katanya.

Sebagai informasi, infrastruktur yang disiapkan untuk upacara tersebut sebagian besar berada di Kawasan Inti Pusat pemerintahan (KIPP), antara lain Kantor Pemerintahan, Penataan Kawasan, Perumahan, Konektivitas KIPP dan Regional, Sumber Daya Air dan Drainase Perkotaan, serta Air Minum dan Sanitasi.

(YNA)

IDXChannel - Investasi di sektor hilirisasi yang dilakukan saat ini belum sepenuhnya berkeadilan. Padahal, setiap investasi yang terkait eksploitasi sumber daya alam (SDA) akan berdampak terhadap masyarakat setempat, khususnya pembebasan lahan.

"Saya jujur mengatakan bahwa hilirisasi sekarang itu belum betul-betul berkeadilan 100 persen. Saya harus jujur di ruangan ini," kata Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat memberikan Kuliah Umum di IPDN, Jawa Barat, Kamis (11/7/2024).

Bahlil menambahkan, kehadiran investasi yang mengeksplorasi sumber daya alam tentu akan berdampak kepada masyarakat. Bila investasinya berupa produksi tambang seperti nikel, tembaga atau batu bara pasti lahan setempat akan diambil.

"Sekarang bagaimana prosesnya? Lahan yang diambil itu bukan berarti diambil dengan tidak dibayar, semuanya akan dibicarakan antara pemilik tanah dengan investor," kata Bahlil.

Menurut Bahlil, uang yang didapatkan oleh masyarakat dari hasil penjualan lahan bisa dimanfaatkan menjadi bisnis baru. Sayangnya, uang tersebut tidak digunakan dengan untuk hal itu.

"Uang yang diberikan itu di-compare dengan dia membangun bisnis baru sebagai modal. Seperti rumah kos. Inilah tempat untuk pengganti dari pada hasil kebunnya menjadi bisnis baru. Yang keliru itu adalah ketika uang diambil, tidak dipakai untuk membangun usaha baru. Ini yang kasihan kita punya orang tua-tua di sana," kata dia.

Bahlil menambahkan, sisi keadilan bagi pemerintah pusat dan investor sudah sangat baik. Namun dalam transfer ke daerah memang belum maksimal. Begitu pula dengan pemberdayaan pengusaha daerah dan terhadap rakyat juga belum maksimal.

Saat ini, lanjut Bahlil, pemerintah tengah membuat formulasi yang tepat guna mendorong investasi yang berkeadilan serta berorientasi pada lingkungan.

"Mudah-mudahan. Karena tidak akan mungkin mendapatkan sebuah kekeliruan atau kelemahan, kalau tidak pernah kita memulai. Hilirisasi ini barang baru. Begitu masuk, baru tahu masalahnya. Nah, tugas kami sekarang adalah memperbaiki yang belum sempurna itu," katanya.

Dia melanjutkan, investasi yang masuk harus melahirkan lapangan pekerjaan dan mengurangi ketimpangan. Dia mengatakan ketimpangan di daerah-daerah penghasil tambang sudah mulai berkurang, kecuali jika masyarakat di daerah tersebut malas.

"Karena ada juga yang malas. saya ambil contoh di Morowali, daerah-daerah di pinggiran tambang itu pendapatan mereka minimum per bulan Rp 30 juta, karena rumah kos dan mereka bisa suplai bahan-bahan makanan. Gaji di industri itu saja Rp 7 sampai 10 juta. Pemerintah tidak diam jika melihat hal yang tidak adil," kata Bahlil.

(NIY)

IDXChannel - PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS), atau BSI, kembali mengukuhkan visi menjadi Top 3 Bank Syariah Global dari sisi kapitalisasi pasar dalam waktu 10 tahun mendatang.

Hal ini disampaikan Direktur Utama BSI, Hery Gunardi, dalam acara diskusi buku hasil karyanya yang berjudul Mega Merger In The Pandemic Era: Kepemimpinan dan Tantangan Merger Bank Syariah Indonesia.

"What's next, apa yang ingin dicapai oleh BSI? Kami telah menyusun rencana kerja selama 10 tahun, BSI masuk top 3 bank syariah global dari sisi market cap," ujar Hery, dalam diskusi buku yang dihadiri para pemimpin redaksi media massa nasional, di Jakarta, Kamis (11/7/2024).

Hery memaparkan bahwa setelah merger, BSI berhasil mencapai target ROE di atas 18 persen dan masuk dalam Top 10 Global Islamic Banks dari sisi kapitalisasi pasar pada Maret 2024 lalu. Pencapaian luar biasa ini berhasil diraih satu tahun lebih awal dari yang ditargetkan perusahaan yakni pada tahun 2025 mendatang.

Hasil dari merger tiga bank syariah milik Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) membawa manfaat besar bagi BSI. Di antaranya BSI sukses memperbesar skala bisnis dan meningkatkan jumlah nasabah secara signifikan. Setelah merger jumlah nasabah BSI meningkat lebih dari 5 juta nasabah menjadi 20 juta pada maret 2024.

"Alhamdulillah, merger ini membawa banyak berkah bagi BSI, terutama jika kita melihat dari pertumbuhan aset. Dari tahun ke tahun, pertumbuhan aset BSI mencapai dua digit sementara industri hanya tumbuh satu digit," ujar Hery.

Selain itu, menurut Hery, pembiayaan dan dana pihak ketiga juga mengalami peningkatan. Di samping pertumbuhan kinerja yang meningkat, kinerja keuangan BSI juga semakin membaik. Sekarang, BSI telah menjadi bank kelas menengah yang terbaik di Indonesia.

Dalam diskusi tersebut, Hery mengatakan bahwa BSI merupakan salah satu bentuk nyata dari aspirasi pemerintah dalam upaya peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.

Hery juga menegaskan bahwa BSI lahir dari keinginan besar pemerintah agar Indonesia memiliki bank syariah yang besar dan menjadi representasi kekuatan perbankan syariah di dalam negeri maupun global.

Hery menjelaskan, kehadiran BSI harus bisa menjadi bank syariah yang modern, universal dan inklusif. BSI pun harus mampu menjangkau lebih banyak masyarakat di Tanah Air.

"Indonesia merupakan salah satu negara dengan penduduk muslim terbanyak, tapi sebelum hadirnya BSI, tidak ada bank syariah besar. Ini merupakan anomali padahal kita punya potensi besar untuk mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah," ujar Hery.

Ketika melakukan merger tiga bank syariah milik Himbara, yaitu BRISyariah, Mandiri Syariah, dan BNI Syariah, Hery menceritakan bahwa dirinya menghadapi tantangan yang besar. Merger BSI berlangsung di saat pandemi Covid-19 melanda, namun di bawah kepemimpinan Hery proses integrasi tersebut dapat selesai sesuai jadwal yakni dalam tempo 11 bulan.

Ketika mendapat amanah untuk memimpin proyek merger tersebut, sebagai seorang leader, Hery menyadari bahwa mengawal proses merger dengan visi dan misi yang besar bukanlah tugas yang mudah.

Hery menceritakan bahwa saat merger, BSI harus melakukan transformasi, termasuk teknologi dan digital, serta menjadi bank syariah yang mampu bersaing dan kompetitif, sehingga BSI dapat memenuhi segala kebutuhan berbagai segmen konsumen dari segi bisnis apapun.

Tantangan integrasi ini harus dijawab dengan solusi yang tepat agar konsolidasi dapat mendorong daya saing bank syariah. Selain itu, tim merger juga harus memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan regulasi dan standar yang berlaku, baik dari sisi operasional, keuangan, maupun kepatuhan.

"Tidak hanya itu, semua hal ini pun harus kami selesaikan dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi luar biasa, yaitu ketika pandemi Covid-19 sedang berlangsung. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi, komunikasi efektif dan kolaborasi yang erat merupakan aspek penting yang kami kedepankan," ujar Hery. (TSA)a