Reporter: Dimas Andi, Filemon Agung, Sabrina Rhamadanty | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Industri manufaktur Tanah Air tidak dalam kondisi yang baik-baik saja. Meski aliran investasi di industri manufaktur tergolong deras, tren pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor ini juga tergolong besar.

Merujuk laporan Kementerian Investasi/Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi manufaktur tumbuh 24,68% secara tahunan atau year on year (yoy) menjadi Rp 337 triliun pada semester I-2024. Kontribusi industri manufaktur mencapai 40,6% dari total realisasi investasi nasional.

Namun demikian, gelombang PHK masih terus terjadi di industri manufaktur, terutama di sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) yang notabene merupakan sektor padat karya.

Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) mengemukakan, terdapat 14.500 pekerja tekstil yang terkena PHK sejak awal tahun hingga Juli 2024.

Jumlah ini berpotensi bertambah menjadi 15.000 pekerja mengingat ada rencana penutupan salah satu pabrik tekstil di Bandung, Jawa Barat pada Agustus mendatang.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyatakan, potensi PHK di industri manufaktur masih ada, terutama di sektor padat karya berorientasi ekspor seperti TPT. Sektor ini telah mengalami tekanan luar biasa baik dari sisi pasar maupun inflasi biaya usaha.

"Subsektor manufaktur lainnya memiliki risiko PHK yang tidak terlalu besar, namun berpotensi terjadi pembekuan perekrutan karyawan (hiring freeze) yang berkepanjangan," ungkap dia, Selasa (30/7).

Secara umum, Apindo memperkirakan kondisi industri manufaktur akan lebih menantang sampai akhir tahun nanti. Selain dipicu oleh kenaikan biaya operasi usaha sebagai efek samping koreksi kurs rupiah, daya beli masyarakat juga belum stabil sehingga permintaan pasar menurun.

Tak hanya itu, sebagian pelaku usaha juga masih wait and see untuk ekspansi bisnis karena transisi pemerintahan.

Ancaman impor

Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta memprediksi, potensi penutupan pabrik TPT yang berujung PHK karyawan jelas masih sangat terbuka pada sisa tahun ini.

Apalagi, pasar domestik masih dibanjiri produk impor tekstil ilegal pasca penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 8/2024.

APSyFI sendiri cukup mengapresiasi tindakan pemerintah yang membentuk Satgas Impor Ilegal belum lama ini. Namun, selama penindakan hukum cenderung tumpul dan celah pintu masuk importasi barang ilegal masih terbuka, keberadaan satgas tersebut tidak akan efektif. Terlebih lagi, banyak oknum di kalangan pemerintah yang justru terlibat dalam kegiatan impor ilegal.

"Penertiban impor ilegal di hilir akan percuma jika aliran suplai dari hulu atau pelabuhannya terus mengalir deras," tegas Redma, Selasa (30/7).

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Eddy Widjanarko menganggap kondisi industri alas kaki masih lebih baik ketimbang industri TPT, meski secara umum sama-sama penuh tantangan.

Meski terjadi penutupan pabrik Sepatu Bata di Jawa Barat pada akhir Mei 2024, hal itu tidak mencerminkan kondisi industri alas kaki secara keseluruhan. Ekspor produk alas kaki nasional justru sedang dalam tren positif lantaran tumbuh 2% dibandingkan tahun lalu.

"Kami menargetkan ekspor bisa mencapai 5% sampai 7% pada tahun ini," jelas dia, Selasa (30/7).

Dihubungi terpisah, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad berpendapat, sebagian besar investasi manufaktur yang masuk ke Indonesia menyasar ke sektor industri logam atau pertambangan yang termasuk sektor padat modal.

Hal ini yang membuat realisasi investasi seolah tidak sinkron dengan serapan tenaga kerja di industri manufaktur.

Maraknya impor produk hasil industri padat karya juga berperan besar atas tutupnya pabrik-pabrik di sektor tersebut, sehingga PHK terjadi.

"Investor baru jadi ragu untuk masuk kalau pasar domestiknya dibanjir produk impor. Akibatnya, karyawan yang sempat terkena PHK jadi sulit terserap oleh industri manufaktur lainnya," pungkas dia, Selasa (30/7).

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah terus mendorong era elektrifikasi di Indonesia sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

Setelah berhasil meningkatkan adopsi Battery Electric Vehicle (BEV), saat ini pemerintah didorong untuk mempersiapkan insentif bagi mobil berteknologi hybrid.

Dorongan dari Industri Otomotif

Chief Operating Officer (COO) Hyundai Motor Indonesia (HMID), Fransiscus Soerjopranoto, menyatakan bahwa Hyundai berharap pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai insentif untuk mobil hybrid.

"Kami mengharapkan pemerintah segera memberikan gambaran yang jelas mengenai ada atau tidaknya peraturan ini," kata Soerjopranoto kepada Kontan, Selasa (30/7).

Saat ini, banyak konsumen yang bersikap ‘wait and see’ karena belum adanya kepastian mengenai insentif untuk mobil hybrid.

Dukungan Hyundai terhadap Elektrifikasi

Hyundai telah menunjukkan dukungan terhadap perkembangan mobil listrik di Indonesia dan siap mematuhi serta melaksanakan peraturan pemerintah terkait.

Soerjopranoto menjelaskan bahwa insentif untuk mobil hybrid dapat dilihat sebagai upaya melindungi industri otomotif yang ada saat ini.

"Hybrid merupakan bagian dari mesin 'combustion', jadi tergantung pemerintah apakah akan ‘berlari’ dengan mobil listrik atau ‘berjalan’ dengan mobil hybrid. Keberhasilan target 'net zero carbon' pada 2060 sangat tergantung pada ketegasan pemerintah dalam kebijakan industri, termasuk otomotif,” pungkasnya.

Usulan Insentif dari Menteri Perindustrian

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan bahwa pihaknya akan mengusulkan insentif untuk kendaraan hybrid kepada kementerian terkait.

"Insentif setiap hari kita coba hitung, coba diskusikan dengan internal pemerintah, akan kami usulkan khususnya untuk kendaraan hybrid kepada kementerian terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan," ujar Agus pada pembukaan GIIAS 2024.

Keberhasilan Insentif Fiskal

Menurut Agus, insentif fiskal sebelumnya telah berhasil meningkatkan penjualan kendaraan dalam negeri.

Pada periode Maret-Desember 2021, insentif ini meningkatkan penjualan kendaraan hingga 113 persen.

Pada periode Januari-Mei 2022, program tersebut sukses meningkatkan penjualan hingga 95 ribu unit.

Hal ini menunjukkan bahwa insentif fiskal dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap penjualan kendaraan.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), Eddy Widjanarko, menegaskan bahwa industri alas kaki Indonesia masih memiliki potensi besar untuk berkembang dan bertahan, terutama melalui penjualan ekspor.

"Ekspor kita saat ini sedang bagus, meningkat 2% dari tahun lalu. Kami menargetkan ekspor bisa mencapai 5%-7% tahun ini. Jadi peluang masih terbuka lebar bagi pabrik-pabrik yang ingin mencari peluang," ungkap Eddy kepada Kontan, Selasa (30/07).

Negara Tujuan Ekspor

Negara-negara tujuan ekspor yang menjadi bidikan utama industri alas kaki Indonesia meliputi kawasan Eropa dan Asia.

"Negara tujuan ekspor kita ke negara-negara Eropa dan Asia, seperti China," tambah Eddy.

Kasus PHK di Bata

Menanggapi kasus Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang melanda produsen alas kaki Bata pada akhir Mei 2024, Eddy menjelaskan bahwa masalah yang terjadi di Bata bersifat khusus dan tidak mencerminkan kondisi industri alas kaki secara keseluruhan.

"Ada pabrik lain yang memproduksi untuk mereka, meskipun mereka tetap membuka pabrik tersebut. Banyak biaya-biaya yang dikeluarkan, dan situasi ekonomi yang buruk membuat mereka mengambil langkah PHK," jelas Eddy.

Eddy juga menekankan bahwa tutupnya pabrik sepatu Bata bukan berarti perusahaan tersebut meninggalkan Indonesia sepenuhnya.

"Jika ada permintaan lagi, mereka pasti akan merekrut karyawan baru," katanya.

Perbandingan dengan Industri Tekstil

Eddy membandingkan situasi PHK di industri alas kaki dengan industri tekstil, menyatakan bahwa PHK di sektor alas kaki masih relatif sedikit.

"Sampai saat ini, selain Bata, saya tidak mendengar ada PHK di industri alas kaki. Kecuali Bata," tambahnya.

Perlindungan Pasar Lokal

Eddy berharap pemerintah lebih memperhatikan barang-barang impor yang masuk secara ilegal ke Indonesia, yang bisa merusak pasar alas kaki lokal.

"Harapan saya, pemerintah lebih memperhatikan impor ilegal dan sistem borongan yang mengganggu pasar domestik. Bea Cukai harus memperhatikan hal ini," tutupnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA - Perusahaan bata ringan, PT Superior Prima Sukses Tbk (BLES) berhasil meningkatkan efesiensi produksi selama paruh pertama tahun ini. Ini ditandai dengan kenaikan laba kotor sebesar 11,67% dan margin laba kotor sebesar 32,72% pada semester I 2024.

"Kenaikan margin laba kotor ini mengindikasikan BLES berhasil meningkatkan efisiensi produksinya jika dibandingkan dengan semester I tahun 2023 yang mencatat margin laba kotor sebesar 29,51%," kata Presiden Direktur BLES, Billy Law dalam keterangan resminya, Selasa (30/7).

Ia mengatakan pada semester I tahun ini BLES membukukan laba kotor sebesar Rp 190 miliar dari nilai penjualan sebesar Rp 580 miliar. Periode yang sama di tahun lalu mencatat laba kotor sebesar Rp 170 miliar dari nilai penjualan sebesar Rp 576 miliar.

“Kinerja bottom line (laba bersih) di semester I ini juga menunjukkan pertumbuhan dimana laba bersih dan EBITDA Perseroan masing-masing mengalami pertumbuhan sebesar 3,46% dan 2,01% jika dibandingkan periode yang sama di tahun 2023," sambungnya.

Adapun, total nilai aset BLES di semester I tahun 2024 pun bertambah sebesar 3,91% jika dibandingkan dengan periode Desember tahun 2023.

Ia menambahkan, bertambahnya kapasitas di pabrik 1 Mojokerto dan pabrik 2 Lamongan sendiri belum berdampak pada kinerja Perseroan di paruh pertama tahun ini. Menurutnya kedua pabrik ini justru tidak efektif selama semester I imbas pengerjaan peningkatan kapasitas yang dilakukan.

“Jika berandai-andai, bila penambahan kapasitas ini tidak dijalankan tentunya kinerja semester I akan lebih baik lagi, namun penambahan kapasitas ini dijalankan sebagai bagian dari rencana jangka panjang Perseroan. Penambahan kapasitas di kedua pabrik ini sendiri baru dapat dinikmati di semester II ini,” jelasnya.

Kapasitas terpasang BLES kini telah meningkat dari 3,2 juta m3 per tahun tahun lalu menjadi 4,6 juta m3 per tahun. Dengan adanya penambahan kapasitas terpasang ini, perseroan menargetkan pertumbuhan penjualan sebesar 28% di tahun 2024.

Lebih lanjut, kerja keras yang tercermin di kinerja Perseroan sejauh ini telah sesuai dengan ekspetasi dan tentunya mempermudah jalan bagi Perseroan untuk mencapai target yang telah dicanangkan. Pihaknya optimis, kinerja Perseroan di semester II akan makin moncer.

Tidak berhenti dengan penambahan kapasitas di tahun ini, BLES juga telah memulai proyek pabrik 5 di Banjarnegara.

"Pabrik yang direncanakan beroperasi di pertengahan tahun2025 memiliki kapasitas terpasang sebesar 1 juta m3 per tahun, sehingga total kapasitas terpasang BLES menjadi 5,6 juta m3 per tahun," pungkasnya.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Carsurin Tbk (CRSN) dan National Battery Research Institute (NBRI) meresmikan fasilitas pengujian baterai kendaraan listrik (Electric Vehicle/EV) pada acara pembukaan International Battery Summit (IBS) 2024 di Jakarta, Senin (29/7).

IBS dibuka oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, serta Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Moeldoko.

Acara ini bertujuan untuk membahas isu-isu strategis terkait rantai pasok industri baterai EV, baik dengan solusi lokal maupun internasional.

Direktur Utama Carsurin, Sheila Tiwan, menjelaskan bahwa CRSN telah menjalin kerja sama aliansi strategis dengan NBRI pada Februari 2024 untuk memperkuat posisi industri EV di Indonesia.

Kerja sama ini menetapkan kerangka operasional fasilitas pengujian baterai EV yang diklaim sebagai terlengkap di Indonesia.

"Pendirian fasilitas pengujian baterai EV merupakan langkah penting menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Fasilitas laboratorium bersama NBRI ini merepresentasikan dedikasi Carsurin terhadap inovasi dan komitmen terhadap lingkungan," kata Sheila dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Selasa (30/7).

Kerja sama strategis antara Carsurin dan NBRI juga menjadi model kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga penelitian dalam mendorong inovasi dan keberlanjutan.

"Dengan menggabungkan sumber daya dan keahlian, kami menetapkan standar baru untuk pengujian, penelitian, dan inovasi baterai EV," ujar pendiri National Battery Research Institute, Evvy Kartini.

Fasilitas ini akan menyediakan jasa pengujian laboratorium yang komprehensif untuk baterai pack EV dalam berbagai skenario dan kondisi.

Pengujian tersebut mencakup uji jatuh, kejut mekanis, vibrasi, proteksi pengisian berlebih, proteksi pengosongan berlebih, kejut termal, siklus termal, perlindungan suhu berlebih, perlindungan hubungan singkat eksternal, dan ketahanan api.

Tahap awal pengujian baterai EV akan memprioritaskan kendaraan roda dua sesuai dengan tren pasar EV di Indonesia.

"Carsurin dan NBRI siap membuat kemajuan signifikan dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan keamanan energi, sekaligus memposisikan Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri EV global," tambah Sheila.

Sebagai informasi, Carsurin merupakan emiten yang bergerak di bidang Pengujian, Inspeksi, dan Sertifikasi (Testing, Inspection & Certification/TIC).

Pada semester I-2024, CSRN membukukan pendapatan sebesar Rp 184,11 miliar, turun 6,95% dibanding periode yang sama tahun lalu.

Laba bersih CRSN pada periode tersebut adalah Rp 844,28 juta, menurun dari Rp 11,23 miliar pada semester I-2023.

Sementara itu, NBRI adalah lembaga independen terkemuka dalam ilmu dan teknologi penyimpanan energi elektrokimia, yang mendalami teknologi baterai EV untuk memberikan kontribusi lebih luas dalam pengembangan sumber daya lokal.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia memiliki potensi luas lahan sagu terbesar di dunia, yakni sebesar 85% atau 5,5 juta hektare (ha) lahan sagu dari 6,5 juta ha lahan sagu di dunia. Hanya saja, pengembangan komoditas sagu masih belum maksimal.

Atas dasar itu, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan, penggunaan beras analog sagu dalam program makan bergizi gratis guna mendukung ketahanan pangan Indonesia. Pertimbangannya, beras analog sagu merupakan sumber alternatif karbohidrat yang dapat menjadi bahan utama makanan pokok selain nasi.

Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah menilai, usulan Kemperin memanfaatkan sagu sebagai beras analog dalam program makan bergizi gratis guna mendukung ketahanan pangan Indonesia bagus dan patut didukung jika memang serius mengembangkan pangan alternatif tersebut.

"Apalagi di tengah ancaman krisis pangan, dibutuhkan diversifikasi produk pangan, selain yang utama nasi," katanya kepada KONTAN, Selasa (30/7/2024).

Sebagai informasi, Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menargetkan 82,9 juta orang menerima manfaat makan bergizi gratis secara bertahap. Adapun target 82,9 juta penerima manfaat program ini baru bisa tercapai pada tahun 2029.

Hanya saja, Trubus memberi catatan menjadikan beras analog sagu menjadi bagian dari program makan siang gratis tidak mudah dan terkesan muluk-muluk. Pasalnya, membutuhkan persiapan panjang sekaligus anggaran besar untuk memproduksi beras analog sagu.

"Menyiapkan produk hilirisasi sagu ini tak bisa main-main, enggak boleh asal-asalan hanya sekadar memenuhi janji politik program makan siang gratis," sebutnya.

Menurut Trubus, pemerintah seperti kebingungan terkait anggaran makan siang gratis yang terbilang lumayan besar. Meski begitu, tidak perlu memunculkan wacana atau rencana yang hanya muluk-muluk seperti beras sagu tersebut.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita akan mengusulkan kepada presiden terpilih Prabowo Subianto dan wakil Gibran Rakabuming Raka agar beras analog sagu dipakai untuk program makan bergizi gratis. Hal ini untuk mendukung ketahanan pangan dan menekan ketergantungan kepada beras.

Agus berharap industri sagu dapat dikembangkan agar Indonesia menjadi salah satu pemasok pati sagu terbesar di dunia.

"Pasti kita akan usulkan (beras analog sagu untuk program makan bergizi gratis) karena dia juga bisa mendukung ketahanan pangan dengan menjadikan sagu sebagai sumber atau bahan utama pangan di luar beras. Jadi sagu itu yang harus kita dorong adalah kearifan lokal," katanya, Senin (29/7/2024).

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Prodia Widyahusada Tbk (Prodia) kembali meluncurkan program kesehatan berkelanjutan, Prodia Healthy & Fun with Community (Prodia HFC), setelah konsisten menggelar Prodia Healthy Fun Festival (PHFF) sejak 2017.

Prodia HFC dirancang sebagai sarana bagi komunitas lokal untuk memelihara gaya hidup sehat dan membangun hubungan positif. Prodia percaya bahwa komunitas dapat berkontribusi besar dalam menciptakan budaya pencegahan yang berkelanjutan.

Sepanjang tahun 2024, Prodia HFC akan berlangsung di enam kota, yakni Medan, Makassar, Semarang, Surabaya, Bandung, dan Jakarta.

Program ini mendukung visi pemerintah untuk mewujudkan Indonesia Bugar dengan target 70% masyarakat aktif berolahraga tiga kali seminggu selama minimal 60 menit pada tahun 2045, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

Business and Marketing Director Prodia, Indriyanti Rafi Sukmawati, menyatakan bahwa melalui Prodia HFC, pihaknya berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui edukasi kesehatan dan sarana produktivitas.

"Data dari Sport Development Index Kemenpora menunjukkan bahwa tingkat partisipasi olahraga dapat meningkat dengan adanya fasilitas dan program pengembangan yang memadai,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (30/7).

Marketing Communication Manager Prodia, Reskia Dwi Lestari, menambahkan bahwa Prodia HFC juga mendukung kampanye #WarisanSehat untuk menciptakan budaya rutin pemeriksaan kesehatan.

Menurutnya, Prodia HFC tidak hanya menyediakan kegiatan olahraga, tetapi juga kolaborasi dengan komunitas Smart Mom di Jakarta sebagai penutup rangkaian.

"Kami juga menyediakan edukasi kesehatan dan pemeriksaan gratis di setiap kota untuk memberikan pengalaman yang komprehensif dan bernilai tinggi,” ucapnya.

Dalam acara ini, Prodia menyediakan pemeriksaan kesehatan dasar secara gratis bagi peserta. Prodia berharap inisiatif ini dapat memotivasi lebih banyak masyarakat dan memperkokoh posisi mereka sebagai pemimpin pasar industri laboratorium kesehatan di Indonesia.

Prodia menawarkan layanan yang lebih presisi melalui Prodia Health Care, Prodia Children, Prodia Women, Prodia Senior, Home Service, dan layanan digital U by Prodia yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Reporter: Dina Mirayanti Hutauruk | Editor: Dina Hutauruk

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Permintaan hunian di wilayah kawasan industri tak ada habisnya. Kehadiran berbagai perusahaan yang menampung para tenaga kerja, membuat prospek perumahan di dekat kawasan industri terus meningkat, salah satunya di wilayah Cikarang.

Sebagai kota industri terbesar di Asia Tenggara yang memilki sekitar 4.000 perusahaan dari berbagai negara, menjadikan Cikarang sebagai salah satu dari 3 daerah yang memiliki Upah Minimum Kerja (UMR) terbesar menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) dan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 561.7/Kep.776-Kesra/2022.

Menurut data BPS, populasi Cikarang mencapai 3,2 juta jiwa pada 2021. Ini merupakan potensi yang besar terhadap pengembangan proyek-proyek perumahan di Cikarang. Hal tersebut mendorong munculnya sejumlah pengembang di kawasan ini.

PT Sri Pertiwi Sejati (SPS) merupakan salah satu pengembang yang fokus menggarap potensi Cikarang. Perusahaan ini tengah mengembangkan kawasan kota mandiri bertajuk Cikarang International City (Cinity) dengan luas pengembangan 500 hektare (ha). Kawasan ini merupakan satu-satunya township yang ada di Cikarang.

Adapun pengembangan tahap awal ditargetkan mencapai sekitar 50 ha. Pengembang ini terus melanjutkan pengembangan untuk menjadikan kawasan Cinity sebagai township dengan fasilitas lengkap.

Terbaru, SPS meluncurkan klaster baru bertajuk Mizumi di Cinity. Klaster ini dikembangkan di lahan seluas 11 ha dengan konsep Jepang. Untuk mendukung pemasaran proyek ini, SPS Group sudah meresmikan ruman contoh pada 27 Juli 2024 lalu.

Klaster Mizumi menghadirkan rumah yang di dalamnya terdapat danau seluas 1 ha yang dilengkapi jogging track, amphiteater, dan viewing deck. Adapun tipe rumah yang adalah 47/60 dengan dua lantai dengan harga mulai Rp 600 jutaan.

Untuk mendukung pemasaran klaster ini, Cinity menjalin kerja sama dengan sejumlah bank diiantaranya Bank Mandiri, BNI, BSI, BJB, BRI, BCA, Permata, Reliance, dan BTN.

“Bekerja sama dengan bank ternama, konsumen dapat memilih bank pilihan yang akan digunakan untuk pembayaran KPR dengan sistem pembayaran yang aman, dan administrasi yang mudah,” kata CEO PT Sri Pertiwi Sejati, Ming Liang, dalam keterangan resminya, Selasa (30/7).

Selain memperkuat kerja sama dengan bank untuk pembiayaan, SPS juga meneken nota kesepahaman (MOU) dengan Teka Home Appliances untuk marketing collaboration pada saat peresmian rumah contoh. Teka Home Appliances merupakan perusahaan peralatan rumah tangga asal Jerman yang signifikan dalam peralatan dapur dan prosuk sanitasi.

Ming Liang mengungkapkan, pihaknya akan mengembangkan Cinity menjadi pusat belanja, kuliner, dan hiburan yang siap penuhi kebutuhan gaya hidup. Untuk itu, Cinity telah mengadirkan pengalaman jalan-jalan dengan Susana 4 negara di satu lokasi lewat Turkiye Promenade, Parisian Promenade, Japan’s Promenade, dan Moroccan Promenade.

Selain itu, pengembang ini juga bekerja sama dengan Aspen Medical Rumah Sakit Internasional untuk membangun rumah sakit pertamanya di Cinity.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Emiten produsen kemasan plastik, PT Panca Budi Idaman Tbk (PBID) percaya diri dapat melanjutkan tren positif kinerja keuangannya memasuki semester II-2024.

Berdasarkan laporan keuangan perusahaan, penjualan bersih PBID tumbuh 5,53% year on year (yoy) menjadi Rp 2,48 triliun pada semester I-2024.

Pada saat yang sama, laba bersih yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk PBID naik 50,82% yoy menjadi Rp 252,44 miliar.

Manajemen PBID mengaku capaian kinerja perusahaan pada semester pertama lalu mencerminkan permintaan terhadap berbagai produk kemasan plastik yang cukup tinggi di Indonesia. Perusahaan ini pun menatap prospek bisnis pada semester kedua dengan optimistis.

PBID membidik pertumbuhan penjualan sebesar 10% sampai akhir tahun nanti. Adapun net profit margin perusahaan ini diproyeksikan tumbuh di atas 10%.
“Per Juni 2024, net profit margin kami menyentuh 10,2%,” tutur Direktur dan Sekretaris Perusahaan Panca Budi Idaman Lukman Hakim, Minggu (28/7).

Terdapat sejumlah faktor yang dapat menopang laju kinerja PBID selama tahun 2024 berjalan. Di antaranya tingginya konsumsi kemasan plastik di sektor makanan dan minuman, laundry pakaian, dan lain-lain. Produk kemasan plastik PBID juga menyasar ke pasar-pasar tradisional, pelaku UMKM, dan pebisnis online food delivery yang terus tumbuh.

Lebih lanjut, PBID juga terus melanjutkan langkah ekspansi penetrasi pasar ke Jawa Timur dan Indonesia Timur. Hal ini seiring dengan selesainya pembangunan pabrik PBID di Jawa Tengah.

Selain itu, PBID juga berusaha terus meningkatkan kualitas produk dan layanan, inovasi produk dan diversifikasi produk, efisiensi biaya operasional, dan meningkatkan brand value.

Tak ketinggalan, Manajemen PBID juga memastikan bahwa perusahaan tidak terdampak oleh isu maraknya barang plastik impor, terutama dari China.

“Jarang ada impor untuk kemasan plastik, kecuali houseware (peralatan rumah tangga),” tandas dia.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan, hingga kini pemerintah belum membuka keran ekspor pasir laut hasil sedimentasi.

Meski begitu, Sekretaris Dirjen Pengelolaan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kusdianto mengklaim, sekarang ada 66 perusahaan yang sudah mengajukan pengelolaan tambang pasir laut hasil sedimentasi.

"Ada 66 perusahaan yang sudah mendaftar itu sedang kita teliti semua aspek kita lihat, tapi kita belum bicara soal ekspor," jelas Kusdianto dalam Konferensi Pers Capaian Kinerja KKP, Selasa (30/7).

Ia bilang, pengelolaan pasir laut hasil sedimentasi ini masih diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri. Sementara untuk kebutuhan ekspor perizinanya akan melibatkan banyak Kementerian/Lembaga lainya.

Selain itu, pengeluaran izin pengelolaan tambang juga tidak asal diberikan. Menurutnya banyak hal yang perlu dikaji sampai pemerintah bisa mengeluarkan izin terkait pemanfaatan pasir laut itu.

"Jadi kita belum ada dan belum pernah mengeluarkan izin terkait pemanfaatan sedimentasi ini," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Sakti Wahyu Trenggono mengumumkan beberapa lokasi yang akan dilakukan pembersihan hasil sedimentasi laut.

Sejauh ini, terdapat tujuh lokasi pengelolaan sedimentasi laut, yang tersebar di laut Kabupaten Demak, Kota Surabaya, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Karawang, perairan sekitar Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan, serta perairan di sekitar Pulau Karimun, Pulau Lingga, dan Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau.

“Penetapan lokasi pembersihan tentu dilakukan setelah kami melakukan koordinasi dengan sejumlah pihak, dan melakukan kajian ilmiah di titik-titik itu,” kata Trenggono dalam keterangan resminya, Jumat (15/3).

Penentuan lokasi-lokasi pengelolaan sedimentasi laut ini merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah No. 26/2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Untuk menjalankan aturan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 33/2023 serta Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 16/2024 tentang Dokumen Perencanaan Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dengan diumumkannya tujuh lokasi tersebut, pemerintah memberikan karpet merah kepada pelaku usaha guna memanfaatkan hasil sedimentasi yang ada.

Kendati begitu, hanya pelaku usaha yang memenuhi persyaratan yang dapat melakukan kegiatan pengerukan hasil sedimentasi di laut. Diantaranya, pengusaha yang bergerak di bidang pembersihan hasil sedimentasi di laut dan memiliki peralatan dengan teknologi khusus.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk (IPCC) merevisi anggaran belanja modal atau capital expenditure (capex) tahun ini.

Director of Operations & Technical IPCC Bagus Dwipoyono mengatakan semula IPCC menganggarkan capex tahun 2024 senilai Rp 57 miliar. Namun, kini anggaran capex diturunkan menjadi Rp 17 miliar.

"Jadi kami sampaikan bahwa rencana investasi tahun ini secara total dana yang dianggarkan Rp57 miliar. Nah, dari Rp 57 miliar itu, Rp 40 miliar sendiri itu akan digunakan untuk pengembangan gedung parkir baru," kata Bagus saat ditemui Kontan dalam acara Media Visit IPCC yang dilaksanakan di Jakarta Utara, Selasa (30/7).

Namun dalam perkembangannya, IPCC akan melakukan revisi investasi untuk pengembangan gedung parkir. Sebab, sampai saat ini IPCC belum menyelesaikan perizinan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL).

"Karena hingga saat ini memang kami masih belum selesaikan perizinan AMDAL-nya. Jadi, kemungkinan bahwa (capex) akan bisa diserap di tahun depan," tambahnya.

Dari Rp 57 miliar, IPCC kemudian merevisi capex menjadi Rp 17 miliar. Nah, dari Rp 17 miliar itu, hingga semester I tahun 2024 ini telah terserap sebesar Rp 3,7 miliar.

"Karena Rp 40 miliar (sisanya) itu akan digeser ke tahun depan sambil menunggu perizinan AMDAL-nya," jelas Bagus.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kehadiran Starlink di Indonesia selama hampir dua bulan terakhir telah menjadi sorotan dalam industri telekomunikasi tanah air. Salah satunya, bagi PT XL Axiata Tbk (EXCL).

Chief Corporate Affairs XL Axiata, Marwan O. Baasir menjelaskan bahwa hingga saat ini perusahaan terus memantau dampak dari kehadiran Starlink.

Menurutnya, XL Axiata berharap agar kehadiran Starlink dapat membuka peluang kolaborasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan industri telekomunikasi nasional.

"Saat ini kami masih terus mencermati kehadiran Starlink dan berharap agar kehadiran Starlink di Indonesia bisa membuka potensi untuk berkolaborasi, sehingga membawa manfaat yang nyata bagi masyarakat dan perkembangan industri telekomunikasi di Indonesia.

Ia juga berharap agar starlink dapat berkolaborasi dengan operator dan ISP lokal serta melakukan pengaturan tarif yang adil. Ini penting, kata dia, untuk menjaga keberlangsungan usaha telekomunikasi nasional dan memastikan persaingan yang sehat.

Sejauh ini, kehadiran Starlink sudah memberikan dampak khususnya untuk kehadirannya di wilayah-wilayah resindesial padat penduduk (direct B2C) dimana operator dan ISP juga sudah menyediakan layanan data/Internet.

"Hal ini yang dari awal selalu kami tekankan bahwa hendaknya dilakukan pengaturan oleh pemerintah dengan mewajibkan Starlink agar bekerjasama dengan operator untuk layanan B2C dan B2B," ungkapnya.

Ia melanjutkan, "Serta melakukan kontrol terhadap struktur tarif Starlink sehingga tidak berpotensi mengancam keberlangsungan usaha telekomunikasi nasional dan adanya 'equal playing field' dengan pelaku usaha lainnya," sambungnya.

Terkait kinerja XL Axiata di semester pertama 2024, Marwan mengungkapkan bahwa perusahaan masih dalam tahap rekapitulasi dan audit.

"Oleh karena itu, XL Axiata belum dapat memberikan hasil spesifik mengenai pengaruh Starlink terhadap kinerja mereka. Hal yang sama berlaku untuk jumlah pelanggan yang tercatat pada periode tersebut, yang masih dalam proses perhitungan," pungkasnya.

Namun, EXCL mempersiapkan belanja modal alias capital expenditure(capex) sebesar Rp 8 Triliun. Dana ini akan digunakan untuk pengembangan layanan internet data.

Sejalan dengan ekspansi bisnis pengembangannya, EXCL juga mengincar kinerja keuangannya dapat tumbuh high single digitdi tahun 2024.

Head External CommunicationsPT XL Axiata Tbk (EXCL) Henry Wijayanto mengatakan mayoritas capex digunakan untuk mendukung pengembangan jaringan bisnis layanan data dan konvergensi termasuk untuk IT.

Di tahun ini fokus rencana ekspansi EXCL yakni meningkatkan dan memperluas penetrasi bisnis Fixed Mobile Convergence (FMC) di masyarakat.

Pasalnya, Perseroan masih melihat terdapat banyak peluang untuk mendorong pertumbuhan XL Axiata di tahun 2024 khususnya melalui bisnis layanan konvergensi, meskipun kompetisi yang akan dihadapi juga akan semakin challengingbaik denganoperatoryang ada ataupun dengan pemain lainnya seperti OTT global dan sebagainya.