Reporter: Dimas Andi | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia (Asaki) mengapresiasi langkah pemerintah yang memutuskan memperpanjang kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk tujuh sektor industri, termasuk keramik.

Ketua Umum Asaki Edy Suyanto mengatakan, perpanjangan HGBT menjadi katalis positif dan penantian yang telah lama ditunggu oleh pelaku industri keramik. Sebab, kemampuan daya saing industri keramik sangat bergantung pada HGBT dan kelancaran suplai gas tersebut. Terlebih lagi, komponen biaya energi gas rata-rata hampir 30% dari total biaya produksi keramik.

“Sudah sangat tepat kebijakan yang diambil pemerintah, karena HGBT harus dilihat sebagai penggerak ekonomi dan bukan sebagai beban atau pengurangan penerimaan negara bukan pajak,” ungkap dia dalam keterangan resmi, Senin (8/7).

Kebijakan perpanjangan HGBT sudah pasti akan memberi banyak efek berganda seperti peningkatan utilisasi kapasitas produksi, menarik investasi baru yang akan menciptakan lapangan kerja, peningkatan kontribusi PPn dan PPh Badan, hingga peningkatan kinerja ekspor.

Lebih lanjut, Asaki berharap perpanjangan kebijakan HGBT sebesar US$ 6 per MMBTU dijalankan sepenuhnya. Sebab, faktanya di lapangan saat ini HGBT yang berlaku bukanlah di angka US$ 6 per MMBTU, melainkan sudah naik sejak pertengahan 2023 lalu menjadi US$ 6,5 per MMBTU.

Ini pun hanya berlaku sampai batas pemakaian gas maksimal 60% dari alokasi volume gas. Selebihnya terdapat pengenaan harga gas yang lebih mahal US$ 13,8 per MMBTU oleh PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dengan alasan keterbatasan pasokan gas.

“Semoga kebijakan perpanjangan HGBT US$ 6 per MMBTU dipatuhi oleh PGN dan tidak diberlakukan lagi Alokasi Gas Industri Tertentu (AGIT),” pungkas dia.

Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto menyebut bahwa kebijakan harga gas murah atau HGBT akan dilanjutkan. Hanya saja, belum ada keterangan lebih lanjut terkait sampai kapan perpanjangan HGBT diberlakukan maupun potensi perluasan industri peneriman manfaat kebijakan tersebut.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Tahun ini, PT United Tractors Tbk (UNTR) menargetkan penjualan nikel ore bisa mencapai 1,5-1,6 juta ton.

Sekretaris Perusahaan UNTR Sara K. Loebis mengatakan target tersebut ditetapkan usai perseroan melihat prediksi terhadap permintaan terhadap nikel yang akan terus meningkat hingga 2027 mendatang.

Adapun, Sara juga memberikan update mengenai kelanjutan dari akuisisi tambang nikel Stargate, yang berlokasi di Konawe Utara, Sulawesi Selatan, milik PT Anugerah Surya Pacific Resources. Untuk diketahui, tambang Stargate memiliki kapasitas produksi ore sekitar 2 hingga 2,5 juta ton.

"Saat ini, kami sedang dilakukan penyiapan lahan untuk pembangunan smelter dan fasilitas infrastruktur pendukung," ungkap Sara saat dihubungi Kontan, Senin (08/07).

Ia menambahkan, target penyelesaian smelter Stargate masih dalam tahap peninjauan dengan prediksi selesai di tahun 2025 atau 2026.

Terkait prospek nikel kedepan, Sara mengatakan pihaknya optimis, meski dibayangi kondisi oversuplay di dalam negeri dan Filipina serta penurunan harga nikel. Pihaknya melihat penurunan harga tidak terlalu jauh jika dibandingkan masa pandemi.

"Level harga nikel saat ini memang turun dibanding tahun lalu, namun masih lebih tinggi dibandingkan sebelum masa pandemi. Sehingga management berkeyakinan dengan upaya untuk terus meningkatkan produktivitas dan efisiensi tambang yang berkelanjutan diharapkan operasional tambang nikel akan dapat dikelola dengan baik," jelasnya.

Berdasarkan catatan Kontan, sepanjang kuartal 1-2024, UNTR mencatat penjualan dari produk nikel sebanyak 382.543 wet metric ton (wmt) nikel. Penjualan ini berasal dari tambang Stargate.

Rinciannya, pada Januari 2024 UNTR hanya memproduksi 25.000 wmt saprolite. Kemudian, pada Februari 2024, produksi nikel UNTR naik menjadi 138.000 wmt, dengan rincian 60.000 wmt saprolite dan 79.000 wmt limonite.

Berlanjut ke Maret 2024, produksi nikel UNTR kembali naik menjadi 220.000 wmt, dengan masing-masing produksi saprolite dan limonite sebesar 119.000 wmt dan 101.000 wmt.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana penerapan insentif untuk mobil listrik masih terus bergulir. Pelaku usaha otomotif pun mengusulkan adanya skema insentif pajak pertambahan nilai (PPN) yang berbeda antara mobil hybrid dengan mobil listrik.

Baru-baru ini Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menilai, mobil hybrid layak mendapat insentif untuk menekan harga jual sekaligus mempopulerkan mobil tersebut kepada masyarakat. Meski masih mengkonsumsi bahan bakar minyak (BBM), emisi yang dihasilkan mobil hybrid jauh lebih rendah ketimbang mobil internal combustion engine (ICE).

Dari situ, Gaikindo menyebut insentif mobil hybrid dapat dibedakan dengan insentif mobil listrik. Jika mobil listrik dapat memperoleh insentif PPN 1%, maka mobil hybrid bisa saja dikenakan insentif PPN 5%. Artinya, PPN yang disematkan pada mobil hybrid terpangkas 6% dari sebelumnya 11% menjadi hanya 5%.

Hanya saja, Gaikindo belum bisa memastikan apakah usulan tersebut diterima atau tidak oleh pemerintah. "Kami masih tunggu keputusan dari pemerintah," kata Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto, Senin (8/7).

Hingga artikel ini dibuat, Juru Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arif dan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu belum merespons pertanyaan KONTAN perihal progres pembuatan aturan insentif mobil hybrid.

Secara umum, pasar mobil hybrid di Indonesia didominasi oleh merek Jepang seperti Toyota, Lexus, Honda, Nissan, dan Suzuki. Adapun WulingMotors dan Morris Garage (MG) menjadi merek non-Jepang yang meramaikan pasar mobil hybrid nasional.

Walau begitu, sejauh ini baru Toyota, Suzuki, dan Wuling saja yang mampu merakit mobil hybrid di dalam negeri. Dalam hal ini, Toyota memproduksi model Kijang Innova Zenix HEV dan Yaris Cross HEV, Suzuki memproduksi All New Ertiga Hybrid dan XL7 Hybrid, serta Wuling memproduksi Almaz Hybrid.

Sementara itu, Marketing Director PT Toyota Astra Motor (TAM) Anton Jimmi Suwandy menilai, saat ini masih terlalu dini untuk memperhitungkan besaran insentif yang ideal untuk mobil hybrid.

Terlepas dari itu, Toyota sepakat bahwa insentif pajak untuk kendaraan ramah lingkungan perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing teknologi pada kendaraan tersebut, baik itu battery electric vehicle (BEV), hybrid electric vehicle (HEV), maupun plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Selain insentif fiskal, Toyota menilai mobil hybrid juga layak dipertimbangkan mendapat insentif seperti bebas ganjil genap.

"Hadirnya insentif yang sesuai masing-masing teknologi diharapkan dapat terus meningkatkan adopsi kendaraan ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon," ujar dia, Senin (8/7).

Anton menambahkan, hingga semester I-2024 penjualan kendaraan elektrifikasi Toyota dan Lexus melesat 74% year on year (yoy) menjadi 19.158 unit. Angka ini didominasi oleh penjualan mobil hybrid yakni di atas 98%. Meski pasar otomotif nasional tengah terkoreksi, Toyota yakin tren penjualan mobil hybrid akan terus meningkat.

Pengamat Otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu mengatakan, usulan pengenaan insentif PPN 5% untuk mobil hybrid cukup masuk akal bila dari sisi bisnis.

Selain dapat memangkas harga jual mobil hybrid di pasar, insentif ini dapat memperluas pilihan konsumen yang hendak beralih dari mobil ICE namun masih ragu dengan mobil listrik. Dia juga mengakui persentase insentif mobil hybrid cukup rumit dirumuskan dan diharmonisasikan karena melibatkan kebijakan dari banyak kementerian/lembaga.

Di sisi lain, jika pelemahan kurs rupiah terus berlanjut, hal ini dapat mengganggu efektifikas insentif pajak pada mobil hybrid. Manfaat insentif ini akan berkurang manakala pihak produsen mengerek harga jual mobil hybrid seiring pelemahan mata uang.

Terlepas dari itu, insentif pada dasarnya tetap diperlukan sebagai wujud sinyal positif kepada pasar otomotif bahwa pemerintah serius mendorong adopsi kendaraan ramah lingkungan.

"Kelak pemerintah dapat melakukan penyesuaian insentif pajak atau memberi insentif non fiskal serta mendorong produksi komponen lokal agar kebijakan insentif ini tetap efektif di tengah fluktuasi kurs," kata Yannes, Senin (8/7).

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT PLN Indonesia Power (PLN IP) berencana mendorong pengembangan pembangkit listrik berbasis hidrogen dengan total kapasitas mencapai 41 GW.

Hal ini merupakan terobosan korporasi dalam melaksanakan transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

Direktur Utama PLN Indonesia Power Edwin Nugraha Putra mengatakan, hidrogen merupakan salah satu solusi untuk mengurangi emisi karbon yang dihasilkan kendaraan bermotor karena energi tersebut tidak menghasilkan zat sisa pembakaran atau emisi karbon.

"Sistem hidrogen sebenarnya sudah lama digunakan di pembangkit listrik untuk mendinginkan generator," kata Edwin dalam siaran pers, Senin (8/7).

Edwin mengungkapkan, sebagai penyedia utama untuk pengembangan pembangkit Energi Baru Terbarukan (EBT) yang ramah lingkungan, PLN melalui subholdingnya PLN Indonesia Power pun akan mengembangkan pembangkit listrik dengan energi berbasis hidrogen. Berdasarkan roadmap, akan ada 41 GW listrik yang dihasilkan dari energi hidrogen.

"Pengembangan hidrogen merupakan salah satu roadmap yang dimiliki PLN untuk mencapai target NDC atau National Determined Contribution (NDC) di 2030 dan NZE di 2060," tuturnya.

NDC sendiri merupakan komitmen dan upaya suatu negara untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Edwin menambahkan bahwa rencananya pada 2023 sampai 2030 akan dilaksanakan pengembangan energi hidrogen dan amonia sebagai turunan dari hidrogen, pada pembangkit listrik sebagai bahan bakar pengganti energi fosil.

"Tentu ini akan banyak memberikan banyak manfaat, karena zero carbon dan penghematan biayanya sangat tinggi. Jadi inilah yang terjadi jika kita menggunakan hidrogen," lanjut Edwin.

Diketahui, PLN Indonesia Power telah totalitas dalam mengembangkan energi hidrogen di Tanah Air, dengan menyediakan infrastruktur hidrogen dari hulu hingga hilir. Di sisi hulu, PLN Indonesia Power telah menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang resmi menjadi penghasil hidrogen hijau (green hydrogen) berbasis panas bumi pertama di Asia Tenggara.

Selain itu PLN Indonesia Power juga akan mengembangkan PLTP lain sebagai produsen hidrogen, yaitu PLTP Gunung Salak, Ulubelu, Darajat, Lahendong dan Ulumbu.

Menurut Edwin, hidrogen menjadi salah satu energi bersih yang akan mendukung pelaksanaan transisi energi dan pencapaian NZE pada 2060, sebab itu PLN Indonesia Power berkomitmen terus melakukan pengembangannya.

"PLN Indonesia Power akan menunjukkan komitmen kepada dunia, bahwa kami menggunakan hidrogen untuk menghasilkan energi yang ramah lingkungan," pungkas Edwin.

Reporter: Ahmad Febrian | Editor: Ahmad Febrian

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Krakatau Sarana Properti mulai mengembangkan sayap bisnisnya di luar kawasan industri Cilegon, Banten. Sub holding PT Krakatau Sarana Infrastruktur dan cucu perusahaan PT Krakatau Steel, bergerak dalam bisnis non baja. Seperti pengelola Kawasan Industri Krakatau, hotel, sport center dan golf, perumahan serta restoran.

Salah satu bisnis PT Krakatau Sarana Properti mulai merambah ke Jakarta, yakni membuka cabang restoran The Surosowan. “Dua tahun terakhir kami sudah mengembangkan restoran The Surosowan dan The Kaibon di Kawasan Industri Krakatau Cilegon dan respons positif. Kami berencana membuka cabang baru The Surosowan di Jakarta yang diresmikan bulan depan. Berlokasi di salah satu daerah strategis perkantoran Jakarta, tepatnya di Kantor Wisma Baja (KSBM), Gatot Subroto,” kata Direktur Utama PT Krakatau Sarana Properti Iip Arief Budiman, dalam rilis yang diterima Kontan.co.id, Senin (8/7).

Industri makanan dan minuman masih terus tumbuh dan diminati oleh investor. Tercatat di periode 2023, perkembangan realisasi investasi di sektor ini mencapai Rp 85,1 triliun. Industri makanan dan minuman juga masih bisa tumbuh 4,3% pada tahun lalu.

Iip menambahkan, industri makanan dan minuman merupakan salah satu sektor strategis dan memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusa Statistik (BPS), industri ini menyumbang 6,55% terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional pada tahun 2023. “PT Krakatau Sarana Properti optimistis pembukaan cabang baru resto The Surosowan di Jakarta bisa memberikan tambahan revenue baru bagi perusahaan," kata Iip.

Krakatau Sarana Properti juga akan meningkatkan pemasukan dari lini bisnis lain. Dari sport center tengah memperbaiki driving range The Royale Krakatau Golf. Rencana lain di bulan Agustus nanti, Krakatau Sarana Properti akan meresmikan proyek perumahan baru yaitu Krakatau Rakata Arum.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia National Air Carriers Association (INACA) menilai bahwa momen libur sekolah tahun ini tidak terlalu memberikan dampak signifikan terhadap okupansi pesawat.

Sekretaris Jenderal Ikatan Nasional Angkutan Udara (INACA), Bayu Sutanto memprediksi kenaikan okupansi kemungkinan hanya mencapai sekitar 10%-15% dibandingkan dengan hari-hari biasa.

"Untuk liburan sekolah tahun ini kemungkinan naik 10%-15% dibanding hari-hari biasa," kata Bayu kepada Kontan, Senin (8/7).

Menurut Bayu, perbedaan waktu libur sekolah dengan libur Idul Fitri yang tidak terlalu jauh merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat kenaikan tersebut.

"Euforia bepergian masyarakat pada libur sekolah tahun ini juga tidak sebesar seperti tahun sebelumnya," tambahnya.

Meskipun demikian, Bayu menekankan bahwa destinasi populer seperti Denpasar dan Yogyakarta tetap mengalami kenaikan okupansi yang lebih tinggi, terutama untuk rute-rute domestik.

Selain itu, beberapa destinasi internasional seperti Singapura dan Kuala Lumpur juga tetap menjadi favorit bagi pelancong selama liburan sekolah di Indonesia.

Bayu menegaskan bahwa INACA tetap mengoptimalkan layanan dan kesiapan operasional untuk mengakomodasi lonjakan penumpang yang mungkin terjadi selama musim liburan ini.

"Kami siap untuk memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang dan berkoordinasi dengan maskapai untuk memastikan pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman," ujar Bayu.

Dengan demikian, meskipun ekspektasi kenaikan okupansi tidak sebesar pada libur Idul Fitri, INACA tetap memantau dengan cermat perkembangan pasar penerbangan selama periode liburan sekolah ini.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Maskapai penerbangan Pelita Air optimis musim liburan sekolah yang dimulai pada akhir bulan juni hingga akhir juli tahun ini dapat memacu peningkatan keterisian pesawat.

"Dampak musim libur tentunya bagus bagi Pelita terutama untuk rute-rute wisata," kata Direktur Utama Pelita Air Dendy Kurniawan kepada Kontan, Senin (8/7).

Keyakinan pelita air didasari oleh persentase produksi kilometer penumpang ke kilometer dari semua kursi yang tersedia sudah mencapai 80%.

"Terbukti dari load factor yang mencapai 80%," sambungnya.

Adapun, pihaknya berencana mendatangkan tiga armada pesawat baru guna menambah rute penerbangan pada tahun ini.

Nantinya, tiga pesawat berjenis Airbus A320 tersebut akan diprioritaskan untuk rute seperti Medan, Makassar serta Lombok.

Sedangkan untuk rute baru dipersiapkan untuk mulai beroperasi pada Kuartal keempat tahun ini. "Rute baru akan kita launch di Q4 2024 seiring dengan datangnya pesawat tambahan," ungkapnya.

Adapun strategi yang disiapkan pelita air menyambut adanya momen libur sekolah ini dengan harapan peningkatan okupansi pesawat dengan menjaga service excellence.

"Kami terus menjaga service excellence, terutama kinerja on time performance, terus menjaga efisiensi operasi dan mencari inovasi-inovasi yang memberikan nilai tambah bagi penumpang," pungkasnya.

Reporter: Shifa Nur Fadila | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Steel Pipe Industry of Indonesia (ISSP) menyebutkan penerapan kebijakan antikarbon atau Carbon Border Adjusment Mechanism (CBAM) yang akan lakukan Uni Eropa dapat menjadi peluang untuk meningkatkan ekspor.

Johanes W. Edward, Corporate Secretary & Investor Relations ISSP mengatakan mengenai kebijakan CBAM memang sudah disampaikan jauh-jauh hari. Meski begitu dampaknya belum akan dirasakan oleh ISSP karena hingga saat ini belum ada eskpor ke Eropa.

"Namun kami justru melihat CBAM ini akan menjadi peluang penigkatan ekspor," jelas Johanes pada Kontan, Senin (8/7).

Johanes menjelaskan saat ini ISSP telah mempersiapkan diri terkait kebijakan tersebut. ISSP sudah mulai mengumpulkan data jejak karbon dari para pemasok dan menghitung jejak karbon dari operasi pabrik.

"Persiapan inilah yang nantinya akan menjadi peluang, dimana pasti akan ada pemain yang belum siap, sedangkan kami udah siap jadi kami bisa mengambil pasarnya," ujarnya.

Selain itu ISSP juga tengah melakukan identifikasi jejak carbon pada tiap produk yang beredar. Selain itu juga tengah mempersiapkan langkah-langkah pengurangan carbon.

Dengan begitu Johanes optimis, ISSP tahun ini dan ke depannya masih memiliki prospek yang cerah. Ia pun melihat serapan pasar hingga saat ini masih cukup baik.

Johanes juga menyebutkan Porsi ekspor ISSP ke Amerika dan Kanada adalah 5% dari total penjualan global, sementara 95% adalah untuk pasar domestik.

"Kami terus menggencarkan marketing untuk meningkatkan serapan produk kami," ucapnya.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Liburan sekolah menjadi momentum masyarakat untuk pergi berlibur dan menghabiskan waktu bersama orang terdekat. Banyak wisatawan yang menyewa kamar hotel di sejumlah daerah untuk berlibur.

Adanya momen libur ini diharapkan dapat membuat okupansi berbagai hotel meningkat. Salah satunya, PT Esta Multi Usaha Tbk (ESTA) optimis keterisian kamar hotel meningkat sebesar 15% di berbagai lokasi unit.

"kenaikan okupansi 5%-10%, harapan okupansi 77%-86% sesuai lokasi unit," kata Direktur Utama ESTA Melvin Wangkar kepada Kontan, Senin (8/7).

Ia juga menargetkan pada semester kedua ini pertumbuhan kinerja perusahaan mencapai 25% dibandingkan semester pertama karena adanya libur sekolah.

Tidak menyia-nyiakan momen ini, ESTA melakukan strategi untuk menggenjot okupansi hotel. Salah satu caranya dengan menawarkan berbagai promo rate dan paket bundling yang disesuaikan dengan monen liburan keluarga.

"Kami menawarkan berbagai promo rate dan paket bundling yang disesuaikan dengan momen liburan bersama keluarga, contoh, di pakuan bogor ada paket bundling dg the jungle dan rivera, di Bekasi room package include breakfast, coffee dan snack, di makassar ada special room rate include breakfast," pungkasnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. PT Dana Brata Luhur Tbk (TEBE) berfokus menjaga kinerja operasional ditahun ini di tengah tantangan kenaikan harga bahan bakar biodiesel.

Direktur TEBE Hendry Narindra Dewantoro mengatakan, tren kenaikan harga biodiesel diproyeksikan akan mempengaruhi biaya operasional.

"Akan ada kenaikan dibiaya operasional tapi tidak signifikan nilainya mungkin hanya 20%-30% dari total biaya yang terpengaruh terhadap kenaikan harga biodiesel," kata Hendry kepada Kontan, Senin (8/7).

Hendry menjelaskan, TEBE masih akan tetap menjaga target pengangkutan batubara disisa tahun ini. Untuk tahun ini, TEBE membidik volume pengangkutan sebesar 9,5 juta ton.

"Realisasi hingga kuartal II 2024 sudah mencapai 3,7 juta ton," kata Hendry.

Kontan mencatat, TEBE membidik laba bersih pada tahun 2024 mencapai Rp 200 miliar hingga Rp 225 miliar.Sementara itu, pendapatan ditargetkan sebesar Rp 522 miliar.

Pelemahan harga batubara diakui turut mempengaruhi target kinerja perusahaan di tahun 2024.

Sebagai perbandingan, pada tahun 2023 TEBE membukukan pendapatan sebesar Rp 632,23 miliar dan laba bersih sebesar Rp 220,13 miliar.

Untuk mencapai target kinerja pada tahun ini, TEBE mengalokasikan belanja modal sebesar Rp 47,6 miliar. Alokasi belanja modal ini berpotensi mengalami penyesuaian berdasarkan hasil kinerja kuartal II tahun ini.

Hingga kuartal I 2024, TEBE membukukan pendapatan sebesar Rp 97,33 miliar atau turun 42,3% year on year (yoy). Pada kuartal I 2023, TEBE memperoleh pendapatan sebesar Rp 168,69 miliar.

Sementara itu, laba bersih pada kuartal I 2024 mencapai Rp 25,03 miliar atau turun 62,48% yoy dibanding periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp 66,73 miliar.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) atau PGN menyatakan proyeksi kebutuhan liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair akan semakin besar seiring dengan menurunnya pasokan gas pipa dari sumur tertentu yang mendukung penyediaan gas di wilayah Jawa Bagian Barat dan Sumatra.

Sekretaris Perusahaan PGN Susiyani Nurwulandari mengatakan, LNG merupakan salah satu upaya yang PGN berikan bersama pemerintah dan pemasok untuk menjawab kebutuhan gas bumi domestik.

"Tahun 2024 kebutuhan kargo LNG diperkirakan sekitar 2-3 kargo dan di tahun 2025 dan seterusnya mencapai 22-30 kargo per tahun," kata Susiyani kepada Kontan.co.id, Senin (8/7).

Susiyani menuturkan PGN secara aktif terus berkomunikasi dengan pemangku kepentingan di antaranya SKK migas dan Ditjen Migas untuk memenuhi kebutuhan LNG para pelanggan.

Layanan beyond pipeline ini akan memperkuat pemenuhan gas baik untuk pelanggan existing maupun pelanggan baru. Beberapa sumber LNG domestik dapat menjadi alternatif penyediaan yang antara lain dari Tangguh, Bontang atau Donggi Senoro termasuk beberapa potensi kilang LNG baru seperti Masela atau proyek yang dikembangkan oleh midstream (pengembang infrastruktur).

Selain itu, kata Susiyani, dengan integrasi infrastruktur yang dimiliki PGN Grup, FSRU Lampung dan FSRU Jawa Barat sebagai salah satu infrastruktur pendukung penyaluran LNG dan gas bumi juga tetap berjalan untuk melayani kebutuhan LNG dan gas dari hasil regasifikasi untuk semua sektor. Sejak 13 Mei 2024, gas hasil regasifikasi LNG FSRU Lampung mulai dialirkan untuk industri di tengah peningkatan demand.

Menurut Susiyani, gas hasil regasifikasi LNG dari infrastruktur FSRU Lampung terintegrasi dengan Pipa South Sumatera-West Java (SSWJ). Ketika kondisi pasokan fluktuatif, FSRU Lampung dan FSRU Jawa Barat menjadi backbone kestabilan layanan dan enabler supply point yang bersumber dari LNG.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Proses revisi Peraturan Pemerintah (RPP) 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) masih bergulir.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, proses harmonisasi RPP KEN telah rampung. “Diharapkan persetujuan DPR RI pada bulan Juli 2024 untuk dapat kiranya diusulkan menjadi ketetapan pemerintah,” kata Arifin dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (8/7).

Arifin yang juga merupakan Ketua Harian Dewan Energi Nasional mengatakan, perubahan asumsi makro serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi dalam beleid sebelumnya menjadi salah satu dasar pertimbangan perlu dilakukannya revisi PP KEN.

Dalam PP KEN Nomor 79 Tahun 2014, pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2019-2023 ditargetkan sebesar 7% hingga 8%. Dalam kurun 2015-2018, pertumbuhan ekonomi nasional secara rata-rata berada pada kisaran 5%.

Selanjutnya, dampak pandemi covid-19 ikut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai minus 2% pada 2020.

Selain itu, peran sektor energi dinilai krusial dalam mencapai target dekarbonisasi pemerintah. Pemerintah Indonesia menargetkan mencapai emisi nol bersih pada 2060 atau lebih cepat.

Dalam proses tersebut, sektor energi diperkirakan akan menjadi penyumbang emisi Gas Rumah Kaca (GRK) terbesar yaitu sebesar 129 jt ton CO2e.

“Oleh karenanya kontribusi dekarbinisasi sektor energi dalam penurunan emisi GRK akan berperan signifikan,” kata Arifin.

Arifin menjelaskan, kehadiran RPP KEN aka menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Umum Ketenagalistikan Nasional (RUKN) dan Rencana Umum Energi lainnya.

“Selain itu juga, RPP KEN menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis Kementerian Lembaga yang terkait dengan pengelolaan energi nasional dan daerah,” kata Arifin.