Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Emiten produsen komponen, PT Dharma Polimetal Tbk (DRMA) berusaha memaksimalkan potensi ekspor ke mancanegara hingga akhir tahun nanti.

Presiden Direktur Dharma Polimetal Irianto Santoso mengatakan, relaksasi kebijakan moneter global, termasuk pemangkasan suku bunga acuan The Fed, berpotensi memberi dampak positif terhadap permintaan ekspor otomotif maupun komponennya dari Indonesia meski hal tersebut tidak serta merta langsung terlihat.

“Komponen DRMA yang diekspor secara tidak langsung oleh pelanggan kami, baik dalam bentuk completely knocked down (CKD) dan completely built up (CBU) akan mengikuti permintaan pasar tujuan ekspor,” ungkap dia, Senin (21/10).

DRMA sendiri memiliki perusahaan patungan bernama PT Dharma Kyungshin Indonesia (DKI) yang mengekspor produk komponen. Kegiatan ekspor perdana DKI telah dimulai pada Mei 2024 untuk tujuan Amerika Serikat. Hingga semester I-2024, pendapatan DKI meningkat 61,2% year on year (YoY) sehingga memberi kontribusi besar bagi profitabilitas DRMA secara keseluruhan.

Selain melirik pasar ekspor, DRMA juga mengandalkan penjualan komponen ke pasar sepeda motor pada 2024. Selama tahun ini berjalan, pasar sepeda motor nasional memiliki daya tahan yang lebih baik ketimbang pasar mobil. Hal ini terlihat dari penjualan sepeda motor nasional yang naik 3,19% YoY menjadi 4,87 juta unit hingga September 2024.

Dengan kondisi industri otomotif terkini, DRMA fokus pada aspek kualitas, biaya, dan pengiriman komponen yang telah diproduksi. Alhasil, DRMA berpeluang memperkuat posisi pangsa pasar untuk produk yang ada sekaligus memungkinkan adanya ekspansi perluasan pangsa pasar melalui peluncuran produk baru pada masa depan.

DRMA juga berkomitmen mengembangkan kemampuan engineering agar dapat menghasilkan produk yang belum dilokalisasi di Indonesia. “Dengan adanya persyaratan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), kami melihat ini sebagai peluang besar untuk pertumbuhan bisnis pada masa mendatang,” imbuh Irianto.

Lebih lanjut, DRMA juga melakukan diversifikasi sumber pemasok untuk mengurangi risiko disrupsi rantai pasok. Perusahaan ini juga bekerja sama dengan pemasok strategis yang dapat memberikan pasokan bahan baku komponen yang stabil dan berkualitas.

Upaya ini untuk mengantisipasi risiko fluktuasi harga bahan baku di pasar global sekaligus volatilitas kurs rupiah terhadap dolar AS.

Dalam situasi perubahan harga bahan baku yang ekstrem, DRMA memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan harga produk kepada pelanggan. Dengan demikian, dampak fluktuasi harga bahan baku terhadap kinerja DRMA bisa diminimalisasi.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menaruh harapan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang kembali dipilih Presiden Prabowo Subianto.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan, salah satu yang penting soal adalah pemberantasan penambangan ilegal. Saat ini upaya sudah dilakukan, tapi tetap perlu juga Direktorat Penegakan Hukum.

"Kenapa pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI) tidak bisa disepelekan karena efek domino PETI ini bisa merugikan lingkungan maupun negara," kata Gita kepada Kontan, Senin (21/10).

Gita menuturkan selain pemberantasan tambang ilegal, Menteri ESDM perlu mencermati Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sebab, kemarin Presiden Prabowo Subianto juga mengutarakan terkait dengan swasembada energi.

"Agar nantinya selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang terbaru. Termasuk pemanfaatan batubara yang cadangannya masih banyak. Tentunya juga tetap perlu menyesuaikan dengan upaya pencapaian NZE," tutur Gita.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia kembali menjabat sebagai ESDM di Kabinet Merah Putih.

Bahlil bilang, dirinya diminta Presiden Prabowo dalam berbagai pidatonya, termasuk pidato kenegaraan pertama di MPR, bahwa salah satu yang akan didorong adalah kedaulatan energi.

Untuk target 100 hari ke depan, kata Bahlil, pihaknya akan melakukan pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih dan berpotensi menghambat kinerja ESDM ke depan.

"Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service-Level Agreement (SLA) atau [perjanjian tingkat layanan]-nya yang kurang. Nah, ini saya lagi cari akal," ungkap Bahlil.

Kedua, lanjut Bahlil, di sektor mineral dan batu bara (Minerba), diketahui banyak aturan yang tumpah tindih yang berdampak pada kinerja Dirjen-dirjen sebelumnya karena regulasinya rumit.

"Nah, ini kita akan melakukan perbaikan, supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," jelas Bahlil.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mengungkapkan sejumlah harapan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mada menuturkan, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya adalah Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan peraturan tentang penguatan jaringan transmisi pada perusahaan utilitas agar dapat mendukung pemanfaatan fasilitas PLTS di Indonesia.

"Implementasi dari pengadaan PLTS di Indonesia karena dengan adanya demand yang cukup, industri dalam negeri akan bergerak, kemudian dapat menciptakan peluang greenjob yang besar. Jadi menciptakan efek domino yang besar," kata Mada kepada Kontan, Senin (21/10).

Selain PLTS, Mada berharap agar ada penambahan instansi pengetesan SNI dan pembagian Green Atribute antara developer dengan project owner.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia kembali menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih Pemerinahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Bahlil mengungkapkan terima kasih kasih atas kepercayaan Prabowo dan Gibran untuk membantu tugas-tugas pemerintahan ke depan, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral.

Bahlil menjelaskan dirinya diminta Presiden Prabowo dalam berbagai pidatonya, termasuk pidato kenegaraan pertama di MPR, bahwa salah satu yang akan didorong adalah kedaulatan energi.

Untuk target 100 hari ke depan, kata Bahlil, pihaknya akan melakukan pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih dan berpotensi menghambat kinerja ESDM ke depan.

"Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service-Level Agreement (SLA) atau [perjanjian tingkat layanan]-nya yang kurang. Nah, ini saya lagi cari akal," ungkap Bahlil.

Kedua, lanjut Bahlil, di sektor mineral dan batubara (Minerba), diketahui banyak aturan yang tumpah tindih yang berdampak pada kinerja Dirjen-dirjen sebelumnya karena regulasinya rumit.

"Nah, ini kita akan melakukan perbaikan, supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," jelas Bahlil.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan tidak akan kembali memberikan relaksasi ekspor bijih bauksit. Ekspor bauksit telah dilarang sejak 11 Juni 2023. Pelarangan ekspor mineral mentah ini untuk mendorong industri hilirisasi dan menambah nilai tambah sumber perekonomian.

"Enggak. Eggak ada [relaksasi ekspor]. Enak saja," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Maman Abdurrahman mengusulkan pemerintah untuk mengkaji relaksasi ekspor bijih bauksit dengan kuota terbatas dengan tetap mendorong pembangunan fasilitas pengolahan dan pemurnian alias smelter di dalam energi.

Akan tetapi, di Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan memacu hilirisasi sektor pertambangan selain nikel sehingga usulan untuk membuka kembali ekspor bijih bauksit tidak disepakati.

"Belum ada arahan untuk relaksasi [bauksit] lagi," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batu Bara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Siti Sumilah Rita Susilawati kepada Kontan, beberapa waktu lalu.

Adapun, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa pemerintahan ke depan akan mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan dan pemunian (smelter) bauksit.

Bahlil mengakui bahwa saat dirinya menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), proyek-proyek smelter bauksit agak lambat dan mangkrak. Ke depan, Bahlil memastikan pemerintahan berikutnya, entah siapa pun menterinya, akan menyelesaikan pembangunan smelter bauksit.

"Saya waktu [menjabat] Menteri Investasi [banyak proyek] smelter mangkrak. Nah ke depan, izin-izin smelter ini, kita akan, siapa pun menterinya, saya pikir salah satu tugasnya itu adalah menyelesaikan urusan-urusan keseriusan dari para pengusaha smelter untuk bauksit. Nikel itu cepat, bauksitnya ini agak lambat," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Jumat (18/10).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia buka suara terkait rencana mengubah subsidi energi ke Bantuan Langsung Tunai (BLT).

"Belum ada keputusan sampai seperti itu. Tetapi kita lagi mencari formatnya yang baik dan benar agar BBM subsidi itu tepat sasaran. Sasarannya itu adalah BBM tepat sasaran," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Sebelumnya, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi mengatakan skema subsidi langsung sudah sejak lama direncanakan oleh pemerintah. Sebab, rencana ini masuk dalam Nota Keuangan setiap tahunnya, namun belum ada mekanisme yang pas untuk mengimplementasikannya.

"Jadi nota keuangan kita bertahun-tahun di kebijakan subsidi itu selalu ada itu. Sudah beberapa kali menuju ke sana. Jadi itu terus dilanjutkan sampai benar-benar mekanismenya pas," kata Agus di Kementerian ESDM, Jumat (4/10).

Agus menuturkan BLT merupakan konsep memberikan subsidi untuk meningkatkan daya beli masyarakat dengan tujuan agar subsidi BBM tepat sasaran. Usai subsidi BBM diubah menjadi subsidi langsung, harga semua BBM akan dijual sesuai dengan harga keekonomoiannya tanpa subsidi.

Catatan Kontan, Pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan mengubah subsidi energi menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hal ini diungkapkan Dewan Penasit Presiden Terpilih Prabowo Subianto, Burhanuddin Abdullah yang menyatakan pemerintahan ke depan telah memiliki rencana untuk menyalurkan subsidi berbasis BLT, yakni langsung kepada orang yang membutuhkan.

Kebijakan tersebut dinilai akan menghemat anggaran subsidi sebesar Rp 150 triliun hingga Rp 200 triliun lantaran selama ini subsidi energi dinilai tidak tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh manfaat kelas bawah.

Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sekaligus Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Eddy Soeparno mengatakan Kementerian ESDM dan Komisi VII sedang memformulasikan skema di mana subsidi pemerintah yang saat ini diberikan ke produk/barangnya akan diubah langsung diberikan ke penerima.

"Misalkan begini, setiap bulan ada pengguna LPG 3 kilogram (kg) bersubsid itu menggunakan tiga tabung subsidinya kurang lebih Rp 99 ribu atau sekitar Rp 100 ribu. Jadi tidak akan diberikan kepada tabungnya tapi ke penerimanya,” kata Eddy saat dihubungi, Minggu (29/9).

Eddy melanjutkan, ke depan akan disempurnakan data penerima atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kemudian setiap bulan para penerima akan mendapatkan Rp 100 ribu yang akan ditransfer langsung ke rekeningnya.

Untuk BBM, kata Eddy, subsidi akan diberikan kepada mereka yang punya QR code atau bisa juga diberlakukan sistem BLT.

“Tetapi menurut kami, BBM bersubsidi ini agak fluktuatif ketimbang LPG 3 kg yang sudah bisa diperkirakan, maka usulan kami di Komisi VII dan Kementerian ESDM untuk memberikan subsidi dalam bentuk BLT kepada pengguna LPG 3kg terlebih dahulu,” pungkasnya.

VP Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengungkapkan, Pertamina sebagai BUMN mengikuti akan kebijakan pemerintah.

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan, subsidi energi diubah ke skema BLT secara konsep bisa lebih bagus dan tepat sasaran. Tetapi, harus diperkuat dengan data yang akurat sehingga harus ada review/pengkayaan DTKS milik Kementerian Sosial (Kemensos).

“Tapi model BLT ini ada risiko uang BLT-nya "disalahgunakan", misalnya untuk membeli rokok. Kalau ini yang terjadi, maka cukup fatal akibatnya karena bisa menggerus daya beli,” tuturnyan kepada Kontan, Minggu (29/9).

Menurut Tulus, penerapan subsidi energi berupa BLT, syaratnya mininal dua yaitu, pengkayaan data penerima BLT harus benar-benar akurat dan harus ada kepastian uangnya tidak dipakai untuk beli rokok, mengingat, prevalensi merokok di rumah tangga miskin di Indonesia masih sangat tinggi.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintahan Prabowo-Gibran berkomitmen melanjutkan komitmen hilirisasi sektor mineral dan batubara. Implementasinya akan diperluas ke sektor yang lain.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, ke depannya Pemerintah Indonesia akan berfokus mengoptimalkan hilirisasi diluar sektor nikel.

"Itu mungkin ke depannya salah satu tugas kita nanti. Salah satu tugas kita adalah bagaimana mengoptimalkan hilirisasi pada sektor lain selain nikel. Termasuk di dalamnya bauksit," ungkap Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato perdananya menekankan komitmen Pemerintah Indonesia untuk melakukan hilirisasi pada semua komoditas.

"Menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati kemakmuran yang sebenarnya kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki," ungkap Prabowo di Gedung MPR/DPR RI, Minggu (20/10).

Prabowo menambahkan, peningkatan nilai tambah dari seluruh komoditas harus memberikan dampak positif pada perekonomian rakyat dan negara.

Proyek hilirisasi

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama MIND ID Hendi Prio Santoso mengatakan, komitmen hilirisasi telah berjalan dalam dua periode pemerintahan terakhir.

"Sekarang kita punya area pengolahan atau proses, ada smelter. Bahkan kita sudah bergerak menuju ke mata rantai di tengah membuat bahan baku untuk industri," ujar Hendi, Minggu (20/10).

Hendi menjelaskan, hilirisasi mineral di Indonesia berpeluang mengakselerasi pertumbuhan industri di Indonesia.

Hendi mencontohkan, salah satu peluang peningkatan nilai tambah komoditas mineral dapat tercipta dari sektor bauksit. Sebelumnya, ekspor bijih bauksit yang dilakukan nilainya sekitar US$ 20 per ton. Nilai ini berpotensi mengalami peningkatan lewat hilirisasi bauksit menjadi alumina dan alumunium dengan nilai mencapai US$ 2.400 per ton.

Pengembangan energi baru terbarukan dan industri lainnya diproyeksikan akan semakin meningkatkan kebutuhan akan produk-produk olahan mineral.

Dalam keterangan resminya, MIND ID memastikan sejumlah proyek hilirisasi terus dilakukan. Beberapa proyek yang telah tuntas seperti pabrik pemurnian konsentrat tembaga milik PT Freeport Indonesia (PTFI) di Manyar, Gresik, Jawa Timur dengan nilai investasi sekitar Rp58 triliun.

Smelter tembaga dengan desain jalur tunggal (design single line) terbesar di dunia ini mampu memurnikan konsentrat tembaga dengan kapasitas input 1,7 juta ton konsentrat dan menghasilkan katoda tembaga sekitar 650.000 ton per tahun, memproduksi 50 ton emas dan 210 ton perak.

Kemudian, Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Fase 1 di Mempawah, Kalimantan Barat. Smelter dengan investasi sekitar Rp16 triliun akan menyerap sekitar 3,3 juta bijih bauksit per tahun dengan menghasilkan 1 juta ton alumina sebagai bahan baku aluminium.

MIND ID berkomitmen untuk melanjutkan investasi pada SGAR Fase 2 yang nantinya akan memperkuat kapasitas produksi alumina serta dilengkapi pabrik smelter untuk memproduksi aluminium.

Pada tahun depan, Grup MIND ID memiliki beberapa program champion mulai dari ekspansi smelter aluminium, ekspansi kapasitas tin chemical dan tin soldier, hingga pengembangan timah primer blok #1 dan blok #2.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan stok Crude Palm Oil (CPO) alias minyak kelapa sawit untuk program mandatori biodiesel B40 atau bauran solar dengan 40% sampai dengan program B60 akan aman.

"Kita akan banyak [CPO] dong. Kita kan ekspor. Sekarang kan kita B40, sekarang kita akan dorong ke B50 sampai B60. Kalau ditanya itu cukup atau tidak, B35 sampai B40 itu kan kita habiskan kurang lebih sekitar 14 juta kiloliter. Nah, sementara ekspor kita masih banyak. Nah, kalau ditanya kapasitas CPO kita cukup atau tidak, cukup. Pasti cukup," ungkap Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Bahlil menuturkan terlepas dari stok CPO yang aman, yang perlu dilihat dari program B40 sampai B60 adalah teknologinya. Sebab, teknologi harus by process untuk diuji coba dan diimplementasikan agar B50-B60 itu sudah melewati uji coba yang baik.

Untuk diketahui, Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka merencanakan program biodiesel B50 atau bauran Solar dengan 50% minyak sawit bisa tercapai pada 2029. Dan di tahun 2024, rencana biodiesel B40 akan dilakukan sebagai kelanjutan B35 di tahun sebelumnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menargetkan program B40 ini akan diterapkan pada 2025. Saat ini program B40 masih di tahap uji coba ke mesin non otomotif setelah sebelumnya dilakukan uji coba ke mesin otomotif.

Nah, dilema ini muncul lantaran untuk kesiapan stok CPO program B40 perlu dipertimbangkan juga produksi CPO tahunan, kebutuhan untuk ekspor, dan kebutuhan untuk food dan feed di dalam negeri.

Eniya menerangkan bahwa Kementerian ESDM memproyeksikan stok minimal minyak kelapa sawit mentah untuk menopang program Biodiesel B40 sekitar 17,57 juta kilo liter nantinya yang berasal dari asumsi kebutuhan solar tahun 2024 sebesar 38,04 juta kilo liter.

Sementara dengan asumsi pertumbuhan rata-rata produk domestik bruto (PDB) sebesar 5%, maka penyaluran B40 diperlukan stok CPO domestik sekitar 17,57 juta kilo liter atau sekitar 15,29 juta ton CPO.

"Stok kita bisa sampai 18 juta kilo liter. Kalau B40 perkiraan mencapai 15 juta kilo liter. Dari resource aman. Sementara untuk solarnya nanti perlu diperbaiki kualitasnya. B0-nya perlu penyesuaian untuk ke Euro4 agar B40 pun bisa maksimal," ungkapnya kepada Kontan, Kamis (27/6).

Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan, jika CPO mau diolah menjadi Biodisel bisa saja, tetapi yang harus dilihat dengan teliti bagaimana untuk ekspor apakah mencukupi atau tidak.

"Kalau permintaan naik, karena kalau supply kurang harga minyak nabati dunia termasuk sawit akan naik. Saat ini memang prioritas untuk pangan dan energi, sisanya baru di ekspor," kata Eddy kepada Kontan, Kamis (27/6).

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan tugas kepada Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung untuk melakukan tugas internal.

Untuk diketahui, Yuliot Tanjung telah ditunjuk sebagai Wakil Menteri ESDM pada Kabinet Merah Putih Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029. Yuliot akan mendukung berbagai program dan kebijakan pemerintah, khususnya dalamm menghadapi tantangan global di sektor energi.

"Saya tugaskan Pak Wamen ESDM urusan internal. Ya, beliau akan melakukan beberapa pengawasan dan pengawalan terhadap kebijakan di kementerian," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Bahlil mencotohkan tugas internal yang akan diemban Wamen ESDM di antaranya harus mengecek dirjen-dirjen Kementerian ESDM mengenai kinerjanya sesuai dengan apa yang sudah diarahkan atau tidak. Wamen ESDM juga akan mengawal administrasi-administrasi dan aturan-aturan yang tumpang tindih.

"Kemudian, dia membuat aturan dan solusinya, kayak gitu-gitu," tutur Bahlil.

Sebagai informasi, Yuliot Tanjung menyelesaikan pendidikan menengah di SMA Negeri 1 Padang Panjang dan melanjutkan pendidikan tinggi (S1) di Universitas Andalas di bidang produksi ternak.

Yuliot melanjutkan pendidikannya dengan memperoleh gelar Magister Manajemen (S2) dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Dari sisi karier, Yuliot mengawali kariernya di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pada tahun 1988. Dengan pengalaman lebih dari tiga dekade, Yuliot telah menempati berbagai posisi strategis.

Salah satu tugas internasional yang pernah diembannya adalah menjadi Kepala Kantor Perwakilan BKPM di Taiwan. Setelah kembali ke Indonesia, Yuliot menjabat sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Informasi, sebelum akhirnya naik menjadi Direktur Promosi dalam Negeri pada Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal di tahun 2006.

Kemudian di tahun 2014 hingga 2019, Yuliot dipercaya untuk memegang posisi sebagai Direktur Deregulasi Penanaman Modal pada Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal.

Pada tahun 2020, Yuliot menjabat sebagai Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal di BKPM. Puncak dari karier Yuliot terjadi pada 18 Juli 2024, ketika Presiden Joko Widodo melantiknya sebagai Wakil Menteri Investasi Indonesia/Wakil Kepala BKPM, mendampingi Menteri Bahlil Lahadalia.

Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Yuliot Tanjung dipercaya mengisi posisi Wakil Menteri ESDM.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) optimistis hingga akhir tahun 2024 ini, produksi emas bisa mencapai lebih dari 50.000 ons troi emas.

Direktur & Chief Investor Relations Officer PT Bumi Resources Minerals Tbk Herwin Hidayat mengatakan, produksi tersebut masih produksi dari lokasi open pit mining (penambangan terbuka) dengan rata-rata kadar emas 1-2 g/t.

"Bayangkan bila kami sudah mulai mengoperasikan tambang bawah tanah (underground mining) kami di tahun 2027 dengan kadar emas yang lebih tinggi (3-4 g/t). Produksi kami akan meningkat secara signifikan di akhir 2027 atau awal 2028 nanti," kata Herwin kepada Kontan, pekan lalu.

Herwin menjelaskan untuk jangka pendek dan menengah, BRMS tengah berfokus untuk mengembangkan prospek emas di blok 1 (Poboya) di Palu, Sulawesi.

Setelah melakukan pengeboran di banyak lubang bor di area terkait, BRMS telah mengumumkan jumlah sumberdaya mineral (resource) di Blok 1 (Poboya) di bulan lalu sebesar 40 juta ton bijih (ore) dengan kadar emas 3,5 g/t. Dari jumlah tersebut, sebagian besar berasal dari underground prospect dengan kadar emas 4,9 g/t.

Herwin menjelaskan, informasi sumber daya mineral (resource) tersebut menggunakan standar JORC (joint ore reserve comittee) dari konsultan di Perth, Australia. Adapun untuk data reserve mineral (cadangan) dengan standar JORC rencananya akan diumumkan di akhir tahun ini sambil menunggu hasil penilaian konsultan dari Australia.

"Kami juga telah mengumumkan pada bulan lalu mengenai penunjukan Macmahon dari Australia sebagai mining contractor kami di Poboya, Palu baik untuk penambangan terbuka (open pit), maupun penambangan bawah tanah (underground mining)," ujar Herwin.

Herwin menuturkan saat ini BRMS masih memproduksi emas dari penambangan terbuka (open pit) di blok 1 (poboya, palu) dengan rata-rata kadar emas di 1-2 g/t. Adapun untuk produksi emas dari underground mining di Palu dengan kadar emas tinggi (3-4 g/t) rencananya akan dimulai di semester kedua tahun 2027.

"Produksi emas kami dari blok 1 (Poboya) di Palu adalah sekitar 23.000 ons troi emas di tahun 2023. Adapun baru di semester pertama tahun 2024 saja, produksi emas kami sudah mencapai sekitar 26.000 ons troi emas yang mana sudah melampaui produksi emas full year di 2023," ungkap Herwin.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. The Indonesia Iron & Steel Industry Association (IISIA) menyatakan, Indonesia membutuhkan kebijakan tambahan agar para produsen baja nasional dapat bertahan sekaligus bersaing dengan produk baja murah China.

Direktur Eksekutif IISIA Widodo Setiadharmaji mengatakan, produk baja asal China terus membanjiri pasar global. Dalam catatan IISIA, ekspor produk baja China ke pasar global meningkat 39,03% dari 6,64 juta ton pada 2022 menjadi 9,23 juta ton pada 2023.

Tren ini berlanjut pada Januari-Agustus 2024 yang mana ekspor baja China naik 18,46% menjadi 7,13 juta ton, dari periode yang sama tahun sebelumnya yakni 6,02 juta ton.

Lebih lanjut, impor baja China ke pasar Indonesia mengalami kenaikan 43,71% dari 2,85 juta ton pada 2022 menjadi 4,05 juta ton pada 2023. Peningkatan impor baja China juga terjadi pada Januari-Juli 2024 sebesar 33,92% menjadi 2,98 juta ton, dibandingkan periode yang sama tahun lalu yakni 2,23 juta ton.

“Hal ini mengakibatkan produsen baja nasional sangat sulit untuk bersaing dengan produk baja murah asal China, baik di pasar domestik maupun global,” ujar dia, Jumat (18/10).

Beruntung, kebijakan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) yang masih berlanjut dapat membuat daya saing industri baja nasional tetap terjaga. Namun, hal itu belum cukup. Diperlukan kebijakan tambahan agar produsen baja nasional dapat bertahan dari gempuran produk baja dari China.

Beberapa negara lain pun mulai menutup pasar domestik dari serbuan impor baja China melalui penerapan berbagai trade remedies. Misalnya, India yang akan menaikkan bea masuk impor dari 7,5% menjadi sekitar 10%-12% untuk melindungi pasar domestiknya dari banjir impor baja China.

Amerika Serikat juga mengenakan tarif sebesar 25% (Section 301) untuk produk baja China pada masa pemerintahan Joe Biden. Sebelumnya, AS juga pernah meningkatkan bea masuk baja impor China sebesar 25% (Section 232) ketika Donald Trump berkuasa.

Selain itu, Meksiko turut menerapkan tarif bea masuk sekitar 5%-25% untuk produk baja dari negara-negara yang tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Meksiko. Brazil juga mengerek pajak impor menjadi 25% dari sebelumnya 9%-12,5% untuk beberapa jenis produk baja.

Lebih jauh, Uni Eropa mengenakan tariff rate quota sebesar 25% serta kebijakan Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon (CBAM) yang efektif berlaku mulai 2026. Kebijakan ini membuat produk baja dengan emisi karbon tinggi sulit bersaing di pasar Eropa.

Baru-baru ini, Kanada juga memberlakukan tarif sebesar 25% untuk produk baja impor asal China guna mencegah pengalihan pasar akibat kebijakan yang diambil mitra dagangnya.

“Bahkan, produsen baja di Jepang dan Korea juga kesulitan bersaing dengan produk baja China dan meminta perlindungan dari pemerintahnya masing-masing,” ungkap Widodo.

Kebijakan trade remedies, lanjut Widodo, sangat dibutuhkan lantaran pasar domestik berpotensi dibanjiri produk baja China yang dijual dengan harga dumping. Ini mengingat negara-negara lain mulai melindungi pasar domestiknya, sehingga China mengalihkan penjualannya ke Indonesia.

Selain pengetatan impor, produsen baja nasional juga membutuhkan penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) sekaligus peningkatan pengawasan atas kepatuhan produk SNI di pasar. Hal ini penting untuk memastikan bahwa produk impor tanpa SNI tidak dapat masuk ke pasar domestik.

“Di samping itu, diperlukan penyelesaian dan implementasi neraca komoditas agar persetujuan impor dapat mempertimbangkan kemampuan pasokan industri baja nasional,” tandas dia.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Produsen ban global Hankook Tire menyediakan kontrak Cost Per-Kilometer (CPK), yakni kontrak penyewaan ban sesuai jumlah kilometer jarak tempuh kendaraan.

Dengan skema ini, pelaku usaha tidak perlu mengeluarkan modal besar sekaligus untuk pengadaan ban sebagai komponen pendukung kendaraan operasional, karena ada proyeksi pengeluaran yang lebih terukur.

President Director PT Hankook Tire Sales Indonesia Yoonsoo Shin menjelaskan, Hankook sangat memahami tantangan yang dihadapi oleh pelaku bisnis armada truk dan bus, terutama dalam hal pengelolaan biaya operasional. Untuk itu, Hankook selalu berkomitmen menghadirkan solusi yang inovatif dan efisien, salah satunya seperti kontrak CPK.

"Solusi ini memungkinkan perusahaan untuk lebih fokus pada peningkatan produktivitas, tanpa harus khawatir tentang biaya tak terduga terkait pengadaan dan perawatan ban," ujar dia dalam siaran pers yang diterima Kontan, Senin (21/10).

Ahmad Juweni, National Sales Manager TBR Hankook Tire Sales Indonesia menjelaskan, kontrak CPK memberikan banyak manfaat, terutama bagi perusahaan yang mengelola armada truk maupun bus. Skema ini memberikan kepastian biaya melalui struktur yang lebih jelas dan terukur sehingga membantu perusahaan dalam merencanakan anggaran jangka panjang, sekaligus meminimalkan risiko biaya tambahan yang tidak terduga.

"Dengan begitu, pelaku usaha dapat lebih fokus pada pertumbuhan bisnis inti mereka, sementara kebutuhan perawatan ban ditangani secara profesional oleh Hankook,” jelasnya.

Selain itu, kontrak CPK juga mencakup layanan perawatan ban seperti inspeksi rutin, pengecekan tekanan, serta penyetelan keseimbangan ban. Hal ini memastikan ban selalu dalam kondisi optimal yang dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar, mengurangi keausan, dan meningkatkan performa kendaraan secara keseluruhan.

Dengan perawatan rutin, risiko kecelakaan akibat ban, seperti ledakan atau kerusakan tapak dapat diminimalisir, sehingga keamanan operasional armada lebih terjamin.

PT Balina Agung Perkasa, salah satu distributor air mineral kemasan terbesar di area Jabodetabek, telah menjadi pelanggan kontrak Cost Per-Kilometer (CPK) yang ditawarkan oleh Hankook Tire Indonesia sejak tahun 2022.

Menurut Use Naldy, Fleet Manager Balina Agung Perkasa, perusahaan yang mengoperasikan lebih dari 1.000 unit kendaraan ini menghadapi tantangan utama dalam meminimalkan biaya. Dengan menggunakan kontrak CPK, perusahaan ini berhasil mengurangi biaya pemakaian ban dibandingkan sebelumnya.
"Selain itu, ban yang ditawarkan oleh Hankook juga terbukti lebih awet dalam pemakaian," imbuhnya.

Untuk mendukung operasional tersebut, PT Paderona Arthajaya, mitra distributor Hankook selaku distributor ban CPK untuk PT Balina Agung Perkasa, menyediakan berbagai layanan, termasuk perawatan di lokasi (service on site).

Dengan kontrak CPK, pelanggan tidak perlu lagi khawatir mengenai perawatan ban, karena layanan yang disediakan mencakup banyak aspek mulai dari pemasangan hingga perawatan rutin.

"Semua ini dilakukan oleh tenaga ahli yang disediakan khusus oleh distributor Hankook Tire, PT Paderona Arthajaya,” jelas Ahmad Juweni.

Hankook Tire di Indonesia menawarkan rangkaian produk unggulan untuk mendukung. kendaraan operasional dalam kontrak CPK.

Di antaranya adalah ban Hankook AH30 yang dirancang khusus angkutan truk regional dan dapat digunakan untuk semua posisi ban. Memiliki desain 3 alur zig-zag, ban ini mampu meningkatkan traksi dan pengereman secara optimal, sementara sudut alurnya yang asimetris mencegah penumpukan batu pada jalan yang kasar. Tapak ban AH30 juga telah dioptimalkan votuk masa pakai yang lebih lama.

Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pindad jadi produsen mobil yang dipakai Presiden Repubik Indonesia Prabowo Subianto saat pelantikan, Minggu (20/10/2024).

Mobil dengan nama MV3 Garuda Limousine tersebut tampil dengan tampilan SUV berkelir putih dengan berbagai aksen krom. Memang cukup berbeda dibanding mobil presiden biasanya yang memakai sedan.

Berdasarkan informasi resmi, mesin yang digunakan Garuda Limousine menghasilkan 199 TK dengan kecepatan puncak 100 Kpj. Tapi, ada info tambahan mengenai basis mobil dan juga mesin yang digunakan.

Azka Rizqi, Divisi Inovasi Departemen Pengembangan Kendaraan Khusus PT Pindad mengatakan, kendaraan pelantikan presiden memakai basis MV3 tapi buat VVIP, bukan seperti Maung yang sudah hadir lebih dulu.

"Mesinnya menggunakan turbo diesel dan transmisinya sudah otomatis. Untuk cc-nya, 2.157cc, dan 4x4," kata Azka kepada Kompas.com, Minggu (20/10/2024).

Azka menjelaskan, Garuda Limousine merupakan peningkatan dari MV3 Maung. Jadi secara basis memang sudah 4x4, cuma yang dipakai buat presiden, peruntukannya bukan untuk off-road.

"Untuk Garuda varian VVIP, memang dikhususkan untuk kendaraan VVIP. Jadi desain ada yang di-upgrade, memang tidak diperuntukan untuk off-road," kata Azka.

Soal mesinnya dari basis apa, Azka tidak memberi informasi lebih lanjut. Cuma mengacu ke mesin 2.157cc turbo diesel, sepertinya berbeda dengan MV3 Maung yang memakai basis Toyota Hilux atau Isuzu D-Max yang di mana memakai mesin diesel 2.400cc atau 1.900cc.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Detail Pindad MV3 Garuda Limousine, Penggerak 4x4 Mesin Turbo Diesel", Klik untuk baca: https://otomotif.kompas.com/read/2024/10/21/092200615/detail-pindad-mv3-garuda-limousine-penggerak-4x4-mesin-turbo-diesel.