Reporter: Leni Wandira | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam upaya memberikan kemudahan akses transportasi udara bagi masyarakat, pemerintah menargetkan penurunan harga tiket pesawat domestik sebelum musim liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandi menyampaikan bahwa saat ini pembahasan rencana penurunan harga tiket pesawat tengah berlangsung di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kami menunggu hasil dari Satuan Tugas (Satgas) Khusus Penurunan Harga Tiket Pesawat, yang diharapkan sudah ada sebelum Nataru,” ujarnya kepada media, Rabu (30/10).

Di sisi lain, Maskapai penerbangan juga memberikan respons positif terhadap target ini. Direktur Utama Garuda Indonesia, Irfan Setiaputra mengungkapkan bahwa Garuda siap menyambut target penurunan harga tiket ini.

Namun, dengan catatan bahwa kebijakan penurunan harga perlu mempertimbangkan beberapa komponen utama biaya, seperti pajak, biaya bandara, dan harga avtur. Irfan menegaskan bahwa penurunan harga tiket harus disertai dengan evaluasi komponen-komponen ini agar tidak berdampak negatif pada kinerja maskapai.

"Siap aja (Menyambut target pemerintah menurunkan harga tiket pesawat sebelum Nataru). Namun (Apakah penurunan ini akan berpengaruh pada penurunan kinerja Garuda Indonesia) Tergantung harga tiketnya menurunkan komponen yang mana," ungkap Irfan kepada KONTAN, Selasa (5/11).

Pengamat penerbangan Alvin Lie menyebut bahwa tingginya harga tiket domestik dibandingkan rute internasional disebabkan oleh sejumlah faktor regulasi dan pajak yang membebani penerbangan dalam negeri.

Ia menyoroti bahwa tiket pesawat domestik dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen, yang akan naik menjadi 12 persen pada Januari 2025, sementara tiket penerbangan internasional bebas dari PPN. Selain itu, harga avtur domestik juga dikenakan PPN, berbeda dengan avtur untuk penerbangan internasional.

“Penurunan harga tiket sebenarnya cukup sederhana jika pemerintah serius. Hapus PPN pada tiket domestik, avtur domestik, serta bea masuk dan PPN untuk komponen dan suku cadang pesawat. Evaluasi juga efisiensi pengelolaan bandara untuk menekan biaya retribusi. Jika langkah-langkah ini dilakukan, harga tiket domestik bisa turun sedikitnya 15 persen,” jelas Alvin kepada KONTAN, Selasa (5/11).

Alvin juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap upaya penekanan harga tiket yang terlalu berat pada maskapai. Ia menegaskan bahwa harga tiket saat ini sudah sesuai standar sejak 2019 dan tidak mengalami kenaikan, meskipun biaya operasional seperti retribusi bandara, sewa fasilitas, dan gaji pegawai mengalami kenaikan.

"Maskapai sudah tidak bisa ditekan lagi; pemerintah seharusnya fokus pada perbaikan regulasi yang membebani biaya penerbangan,” kata Alvin.

Pemerintah saat ini mengkaji kebijakan seperti penghapusan bea masuk dan pajak impor untuk komponen pesawat, penurunan harga avtur, dan penghapusan PPN pada tiket domestik.

Diharapkan hasil kerja Satgas Khusus Penurunan Harga Tiket Pesawat ini dapat memberikan dampak positif bagi penurunan harga tiket, sehingga akses transportasi udara lebih terjangkau bagi masyarakat Indonesia, terutama menjelang masa libur Nataru.

"Mudah-mudahan ini bisa turun dan membuat tentunya perjalanan antara domestik ini lebih giat lagi, lebih banyak lagi. Karena banyak potensi daerah tentunya yang bisa, saya ingin juga berkunjung ke NTT dan lain sebagainya, tapi harga tiketnya liatnya wah luar biasa," ujar dia.

Alvin menambahkan, "Benar, dan ini satu hal lagi yang perlu kita perhatikan. Tiket pesawat itu satu-satunya biaya angkut transportasi publik yang dipungut PPN. Naik bus nggak dipungut, naik kapal nggak dipungut, naik kereta nggak dipungut. Tapi kalau naik pesawat dipungut PPN. Dan itu hanya domestik. Kalau kita keluar negeri malah nggak dipungut PPN," pungkasnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyambut baik rencana pemerintah yang akan menghapus utang kredit petani di perbankan.

Langkah ini sangat membantu para petani yang membutuhkan permodalan tapi tidak bisa mengajukan lantaran terganjal tunggakan kerdit di perbankan.

"Itu sangat positif. Petani selama ini kesulitan mendapat akses pembiayaan karena terganjal utang di bank," katanya kepada KONTAN, Selasa (5/11/2024). Meski demikian, Perpadi juga meminta pihak yang nakal dalam kredit pertanian seyogiaya diproses secara hukum

Untuk diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) terkait hapus tagih kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Himbara atau bank-bank BUMN.

Langkah ini sangat dibutuhkan agar bank-bank BUMN memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil langkah penting untuk membantu program-program pemerintah di bidang pertanian sekaligus menjalankan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, maka Kementerian BUMN akan terus mendorong program-program Presiden RI Prabowo Subianto di sektor pertanian, khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan.

Sutarto berharap, petani bisa meningkatkan produktivitas hasil panennya jika memiliki cukup dana untuk menanam. Pasalnya, selama ini banyak petani menjadi korban tengkulak atau renteni. Akibatnya, kesejahteraan petani sulit meningkat.

"Selama ini petani sangat kesulitan tentang penyiapan modal kerja," ungkapnya.

Dengan kecukupan modak kerja yang memadai, Sutarto bilang, dampak jangka panjangnya akan positif pada pencapaian target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang lama para petani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor pertanian yang nilainya mencapai Rp 8,7 triliun.

Angka tersebut diperoleh dari catatan utang UMKM di Bank Himbara atau bank-bank BUMN.

“Usulannya, apakah dua tahun atau lima tahun atau sepuluh tahun. Kami mengusulkan, kurang lebih dengan track record lima tahun. Kalau bisa bukan dua tahun, karena kalau dua tahun terlalu cepat,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/ 11/2024).

Dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, maka Kementerian BUMN akan terus mendorong program-program Prabowo di sektor pertanian, khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan.

Apalagi, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Prabowo.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pertamina Gas (Pertagas) meningkatkan nilai tambah mencapai Rp 395 miliar melalui serangkaian inovasi pengembangan bisnis lewat gelaran Gas Innovation Awards (GIA) 2024 di Jakarta, pada 29 - 31 Oktober 2024.

Melalui semangat "Level Up" pada ajang Inovasi yang ke-14 ini, Pertagas mendorong para Perwiranya untuk meningkatkan kualitas inovasi dan berkontribusi lebih besar dalam menghadirkan solusi yang andal dan berkelanjutan.

GIA 2024 mengusung lima tema strategis, yaitu Business Extensification & New Market Penetration, Cost Optimization and Roadmap Digitalization, Integrated Infrastructure and Asset Utilization, HSSE dan Enabler. Inovasi - inovasi yang diciptakan Perwira Pertagas juga turut berkontribusi mewujudkan kehandalan operasional Pertagas dalam hal penyaluran energi.

Dari 121 Gugus melalui tahapan paper selection, tersaring 62 gugus yang berasal dari 8 area operasi dan 11 fungsi serta 4 anak perusahaan, yakni PT Pertagas Niaga, PT Perta Arun Gas, PT Perta Daya Gas, dan Pertasamtan Gas dengan keterlibatan pekerja sebanyak 355 pekerja yang menjadi peserta dalam GIA 2024.

Direktur Utama Pertamina Gas Gamal Imam Santoso mengatakan, Ajang Gas Innovation Award 2024 juga menjadi bukti terciptanya peningkatan nilai tambah bagi Pertagas pada tahun 2024. Dari berbagai program inovasi dan kontribusi pekerjanya, Pertagas berhasil mencatat nilai tambah sebesar Rp395 miliar.

“Kenaikan nilai tambah bagi perusahaan tersebut berasal dari program-program efisiensi maupun terobosan yang diusulkan oleh perwira Pertagas dalam mendukung bisnis yang berkelanjutan,” ujar Gamal dalam siaran pers, Selasa (5/11).

Dengan meningkatkan partisipasi perwira Pertagas dalam ajang GIA, sekaligus menjadi bukti bahwa inovasi semakin tumbuh di perusahaan. Hal ini penting bagi keberlangsungan bisnis Pertagas ke depan.

"Hal itu sejalan dengan Pertagas yang saat ini tengah melakukan transformasi bisnis sebagai wajah baru infrastruktur energi yang menjadi leading sector dalam pengembangan bisnisnya yaitu penyaluran energi handal di Indonesia," kata Gamal.

GIA 2024 juga menjadi ajang bagi Pertagas untuk memastikan bahwa gas alam tidak hanya menjadi energi yang andal, tetapi juga berkontribusi pada masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

“Pertagas akan menjadi perusahaan yang mampu membuat perbedaan, berani mengambil risiko, kreatif, inovatif, dan memiliki budaya sharing knowledge yang baik,” imbuh Gamal.

Gamal mengatakan energi adalah pendorong utama bagi pertumbuhan dan perkembangan. Di tengah tantangan global yang terus berubah, dari krisis energi hingga isu perubahan iklim, kebutuhan akan energi yang andal dan berkelanjutan semakin meningkat.

“Pertamina Gas, sebagai perusahaan transmisi gas terbesar di Indonesia, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kita tidak hanya mendukung ketahanan energi saat ini, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk keberlangsungan energi di masa depan,” kata Gamal.

Gas Innovation Award (GIA) 2024 kali ini juga menjadi bukti nyata komitmen Pertagas dalam mendorong inovasi berkelanjutan. Melalui berbagai terobosan yang dihasilkan, GIA 2024 tak hanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan menambah nilai finansial perusahaan, tetapi juga memastikan kontribusi Pertagas terhadap lingkungan dan masyarakat dalam menghadirkan solusi energi bersih.

“Inisiatif dalam GIA 2024 mendorong Pertagas untuk terus berinovasi dan memberikan dampak positif bagi lingkungan serta komunitas sekitar. Melalui inovasi - inovasi yang diciptakan, Pertagas berkomitmen untuk mewujudkan kehandalan operasional dalam menyalurkan energi secara berkelanjutan,” pungkas Gamal.

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Pelindo Solusi Logistik (SPSL), subholding dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), mencatatkan pertumbuhan positif pada kinerja operasional hingga kuartal III-2024.

Hingga September 2024, layanan pergudangan, lapangan, dan multimoda mengalami peningkatan masing-masing sebesar 24%, 50%, dan 79% dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2024 menjadi pendorong utama peningkatan volume kargo di berbagai layanan perusahaan. Kenaikan kinerja tercatat pada layanan gudang dan lapangan di Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, serta Pelabuhan Tanjung Emas.

Tren positif juga terlihat pada layanan multimoda. Aktivitas industri yang meningkat di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dan kawasan lain mendorong permintaan di rute Belawan-Sei Mangkei-Belawan, Sei Mangkei-Kuala Tanjung-Sei Mangkei, serta Belawan-Pematang Siantar-Belawan, yang mulai beroperasi sejak 2023.

PT Pelindo Solusi Logistik terus meningkatkan efisiensi rantai pasok dengan mengintegrasikan jaringan logistik di wilayah seperti Belawan, Sei Mangkei, Kuala Tanjung, Pematang Siantar, dan Padang Halaban.

Solusi multimoda yang diterapkan berkontribusi dalam menurunkan biaya logistik dan mempercepat waktu pengiriman, sehingga mendukung daya saing produk lokal di pasar nasional maupun internasional.

SPSL berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri logistik nasional melalui berbagai inovasi strategis. Pada tahun 2024, perusahaan akan mengimplementasikan teknologi pemindai kontainer berbasis X-Ray di area umum untuk pemeriksaan peti kemas ekspor dan impor. Langkah ini bertujuan untuk mencegah penyelundupan, mempercepat proses pemeriksaan, dan meningkatkan efisiensi operasional.

Kolaborasi SPSL dengan pemangku kebijakan, sektor swasta, BUMN, serta mitra global memperkuat posisinya dalam menyediakan layanan logistik yang kompetitif dan sesuai dengan kebutuhan pasar.

Di samping itu, SPSL juga mendorong optimalisasi gedung Pelindo Tower, yang mencapai okupansi 80,4% pada kuartal III-2024, sebagai sarana pendukung logistik modern.

"Peningkatan kinerja ini merupakan hasil dari transformasi, inovasi, dan standardisasi operasi yang konsisten dilakukan oleh perusahaan. Ini adalah bagian dari upaya kami dalam menyediakan solusi logistik yang terintegrasi," ujar Kiki M. Hikmat, Senior Vice President Sekretariat Perusahaan PT Pelindo Solusi Logistik, dalam keterangan tertulis,Selasa (5/11/2024).

PT Pelindo Solusi Logistik optimis bahwa kinerja positif ini akan terus berlanjut hingga akhir tahun, didukung oleh teknologi dan infrastruktur yang semakin kuat. "Pasca tiga tahun merger Pelindo, kami berkomitmen memberikan pelayanan yang bebas dari korupsi dan pemerasan, serta berkontribusi bagi masyarakat dan lingkungan," tutup Kiki.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wuling Motors berusaha mempertahankan pangsa pasarnya di tengah persaingan industri mobil listrik Indonesia.Wuling Motorsmencatatkan penjualan 9.146 unit mobil listrik per akhir kuartal III 2024.

Dari jumlah tersebut, kontributor utama penjualan mobil listrik Wuling di Indonesia berasal dari model BinguoEV yakni sebanyak 4.054 unit, kemudian disusul Cloud EV sebanyak 2.943 unit, dan Air ev sebanyak 2.149 unit.Ketiga model ini telah memenuhi syarat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) minimum 40%, sehingga memperoleh insentif PPN 1%.

Sementara secara nasional, sejauh ini menurutdata Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), penjualanwholesales(pabrik ke diler) mobil listrik nasional melesat 170,2%year on year(yoy) menjadi 27.549 unit hingga September 2024.

PR Manager Wuling Motors Brian Gomgom mengatakan, pasar mobil listrik Indonesia sangat menjanjikan lantaran pangsa pasarnya terus tumbuh dan kini berada di level 4,3%. Tren positif ini kemungkinan akan terus berlanjut sampai akhir tahun 2024. “Angka penjualan Wuling juga akan tumbuh sampai sisa tahun ini,” tutur dia, Senin (5/11) malam.

Untuk mendongkrak penjualan mobil listriknya, Wuling aktif menjalankan program Worry-Free yakni perpaduan beberapa program kemudahan dan bebas khawatir untuk konsumen. Program ini meliputi garansi seumur hidup untuk komponen utama mobil listrik dan gratis biaya jasa dan part untuk perawatan berkala mobil listrik hingga 16 kali sesuai interval dari buku servis.

Tak hanya itu, program tersebut juga mencakup gratis AC Charging Pile 7 kW dan instalasinya serta voucher listrik senilai Rp 2 juta untuk pembelian Air ev.

Wuling juga sedang bersiap untuk memproduksi baterai mobil listrik secara lokal di pabriknya yang berlokasi di Cikarang pada akhir tahun nanti.

“Tentunya ini akan memperkuat komitmen jangka panjang Wuling di Indonesia dalam pengembangan industri kendaraan listrik,” jelas Brian.

Dia menambahkan, pihak Wuling menyambut positif rencana berlanjutnya insentif PPN 1% untuk mobil listrik pada tahun depan oleh pemerintah. Kebijakan ini diyakini akan mendorong perkembangan pasar mobil listrik di Indonesia dan meningkatkan adopsi produk tersebut di kalangan konsumen.

“Dengan adanya dukungan pemerintah ini, kami optimistis pasar kendaraan listrik akan terus berkembang,” imbuhnya.

Di sisi lain, Wuling belum blak-blakan soal potensi peluncuran mobil listrik baru di Indonesia. Yang terang, Wuling akan memantau kondisi pasar dan melakukan riset terlebih dahulu sebelum menghadirkan produk yang sesuai dengan pasar Indonesia.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.PT Eramet Indonesia Mining mengungkap target awal dari kerjasamanya denganKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Pusat Sumber Daya Mineral, Batubara, dan Panas Bumi (PSDMBP) terkait pengembangan potensi mineral kritis di Indonesia, khususnya lithium.
Sebelumnya,Kepala PSDMBP Agung Pribadi dalam keterangannya yang dikutip, Selasa (05/11) mengatakan bahwa mineral kritis, seperti nikel, kobalt, dan lithium, menjadi komoditas yang sangat dibutuhkan dalam pengembangan teknologi masa depan, terutama untuk baterai kendaraan listrik.
"Dengan adanya studi yang komprehensif, diharapkan dapat ditemukan cadangan mineral kritis baru yang lebih besar dan bernilai ekonomis tinggi," ujar Agung.

Sumber: Bloomberg | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Apple Inc. telah mengajukan rencana investasi hampir US$10 juta untuk meningkatkan produksi di Indonesia.

Langkah ini diambil seiring dengan usaha perusahaan teknologi asal AS tersebut untuk mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Dalam Negeri.

Detail Rencana Investasi

Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, Apple berencana untuk berinvestasi dalam sebuah pabrik di Bandung, yang terletak di tenggara Jakarta.

Pabrik ini akan dibangun bekerja sama dengan beberapa pemasok yang sudah ada dalam jaringan Apple.

Fasilitas tersebut diharapkan akan memproduksi berbagai produk, termasuk aksesori dan komponen untuk perangkat Apple.

Pengajuan proposal ini telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian Indonesia, yang sebelumnya menolak izin penjualan iPhone 16.

Penolakan tersebut didasarkan pada alasan bahwa unit lokal Apple belum memenuhi syarat konten domestik sebesar 40% untuk smartphone dan tablet.

Saat ini, kementerian sedang mempertimbangkan proposal tersebut, dan keputusan diharapkan dapat diambil dalam waktu dekat.

Kebijakan Pemerintah dan Larangan Penjualan iPhone 16

Larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia merupakan bagian dari strategi pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong perusahaan internasional meningkatkan investasi lokal.

Hal ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah serupa juga telah diambil terhadap ponsel Google Pixel, yang dilarang karena alasan investasi yang kurang.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan pendekatan tegas dalam kebijakan perdagangan mereka, yang dapat menguntungkan Apple jika investasi tambahan mereka terlaksana.

Namun, pendekatan yang keras ini dapat berisiko menakut-nakuti perusahaan lain untuk memperbesar kehadiran mereka di Indonesia, terutama bagi perusahaan yang ingin berpindah dari ketergantungan pada China.

Tantangan Investasi dan Keterbatasan yang Dihadapi

Meskipun investasi sebesar US$10 juta terdengar signifikan, angka tersebut relatif kecil untuk ukuran Apple yang mengandalkan akses ke sekitar 278 juta konsumen Indonesia, lebih dari setengahnya berusia di bawah 44 tahun dan memiliki pengetahuan teknologi yang baik.

Namun, perusahaan ini juga menghadapi tantangan dalam memenuhi komitmen investasi sebelumnya yang belum tercapai.

Sebagai contoh, Apple telah berinvestasi sebesar Rp 1,5 triliun (US$95 juta) di Indonesia melalui akademi pengembang, tetapi angka tersebut masih di bawah komitmen awal sebesar Rp 1,7 triliun.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga meminta platform e-commerce seperti Tokopedia dan TikTok untuk menghapus penjual iPhone 16 di platform mereka, dengan ancaman tindakan hukum. Hal ini menunjukkan betapa ketatnya regulasi yang diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara tersebut.

Pengaruh pada Industri Lokal dan Ekonomi

Meskipun Indonesia berusaha mendorong perusahaan internasional untuk memperkuat basis produksi mereka, industri lokal masih mengalami stagnasi.

Proporsi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun dari 21,1% pada 2014 menjadi 18,7% pada tahun lalu.

Kebijakan perdagangan yang tidak konsisten dapat memperburuk kondisi ini, dan dapat menghalangi investasi asing yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sebelumnya telah menerapkan pembatasan impor pada ribuan produk, dari Macbook hingga ban dan bahan kimia, untuk memaksa perusahaan asing meningkatkan produksi di dalam negeri.

Namun, langkah ini memicu kemarahan di kalangan komunitas bisnis, termasuk pemain lama seperti LG Electronics, yang mengalami kesulitan dalam mengimpor komponen tertentu untuk memproduksi barang-barang seperti mesin cuci dan televisi.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - ABU DHABI. Indonesia melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengikuti Abu Dhabi International Petroleum Exhibition and Conference (ADIPEC) 2024, salah satu pameran dan konferensi minyak dan gas bumi terbesar dunia di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, pada 4-7 November 2024.

Melalui keikutsertaan ini, Indonesia mengajak para pelaku industri hulu migas dunia berinvestasi di Indonesia.

Untuk menarik minat para calon investor dunia dalam ajang ini, SKK Migas bersama sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dan enam perusahaan dalam negeri memperkenalkan potensi besar sektor hulu migas Indonesia dengan membuka Paviliun Indonesia, serta melakukan rangkaian presentasi dan pertemuan dengan para pelaku industri hulu migas dunia.

Acara ini dihadiri oleh perwakilan industri hulu migas dari puluhan negara, termasuk Arab Saudi, Norwegia, Irak, dan Malaysia.

Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Hudi Suryodipuro mengungkapkan investasi global memainkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Indonesia memiliki potensi sangat besar di sektor hulu migas untuk mewujudkan ketahanan energi nasional.

memiliki potensi besar di sektor hulu gas dengan 68 cekungan yang belum tereksplorasi dari total 128 hektare.

“8 cekungan telah ditinjau dengan cermat dengan potensi sumber daya yang belum dimanfaatkan, sementara terdapat 16 peluang yang siap ditawarkan dan dapat diakses di layar utama pavilion Indonesia,” kata Hudi di Abu Dhabi, Senin (4/11).

Untuk dapat mengelola potensi tersebut secara optimal, Indonesia memerlukan kolaborasi kuat dengan para investor global.

“Dukungan investor akan membantu membuka peluang eksplorasi dan eksploitasi baru serta mendorong inovasi yang berkelanjutan, sehingga memastikan terwujudnya ketahanan energi nasional di tengah perubahan menuju energi yang lebih ramah lingkungan,” ungkap Hudi.

Menurut Hudi, meskipun dunia terus bergerak kepada energi terbarukan, minyak dan gas dunia diproyeksikan tetap menjadi sumber energi utama dalam beberapa dekade mendatang.

SKK Migas menyoroti potensi investasi sektor hulu migas Indonesia yang pada 2024 diproyeksikan mencapai Rp 267 triliun, peningkatan sebesar 22% dari realisasi tahun sebelumnya.

Potensi ini didukung oleh kekayaan sumber daya yang ditawarkan kepada calon investor, di antaranya delapan area fokus dengan potential playtermasuk North Sumatera Area, Timor Area, dan Buton Area, serta 12 peluangfarm-inseperti Wilayah Kerja Andaman I, Wilayah Kerja Sokang, dan Wilayah Kerja South East Madura.

Selain memperkenalkan potensi cadangan migas nasional, dalam acara ini pun Indonesia menjelaskan komitmen industri hulu migas nasional untuk beroperasi secara lebih hijau, termasuk dengan terus melakukan sejumlah inovasi berkelanjutan.

Selain itu, Indonesia juga menyampaikan berbagai upaya untuk meningkatkan daya saing investasi nasional, salah satunya dengan membuat berbagai regulasi yang mendukung iklim investasi yang lebih sehat di antaranya skema new gross-split, one door service policy(ODSP), keringanan pajak, dan skema fiskal fleksibel.

Hudi menambahkan, partisipasi Indonesia di ADIPEC 2024 akan semakin memperkuat hubungan dengan para investor global serta membuka peluang kolaborasi strategis yang akan mewujudkan ketahanan energi nasional.

“Selama 4 hari ke depan kami siap melakukan diskusi pada pelaku industri minyak dan gas, mengeksplorasi bagaimana kita dapat berkolaborasi untuk menjawab tantangan pemenuhan kebutuhan energi secara sustainable,” pungkas Hudi.

Sumber: Bloomberg | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Apple Inc. telah mengajukan rencana investasi hampir US$10 juta untuk meningkatkan produksi di Indonesia.

Langkah ini diambil seiring dengan usaha perusahaan teknologi asal AS tersebut untuk mencabut larangan penjualan iPhone 16 di Dalam Negeri.

Detail Rencana Investasi

Menurut sumber yang mengetahui rencana tersebut, Apple berencana untuk berinvestasi dalam sebuah pabrik di Bandung, yang terletak di tenggara Jakarta.

Pabrik ini akan dibangun bekerja sama dengan beberapa pemasok yang sudah ada dalam jaringan Apple.

Fasilitas tersebut diharapkan akan memproduksi berbagai produk, termasuk aksesori dan komponen untuk perangkat Apple.

Pengajuan proposal ini telah disampaikan kepada Kementerian Perindustrian Indonesia, yang sebelumnya menolak izin penjualan iPhone 16.

Penolakan tersebut didasarkan pada alasan bahwa unit lokal Apple belum memenuhi syarat konten domestik sebesar 40% untuk smartphone dan tablet.

Saat ini, kementerian sedang mempertimbangkan proposal tersebut, dan keputusan diharapkan dapat diambil dalam waktu dekat.

Kebijakan Pemerintah dan Larangan Penjualan iPhone 16

Larangan penjualan iPhone 16 di Indonesia merupakan bagian dari strategi pemerintah baru di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong perusahaan internasional meningkatkan investasi lokal.

Hal ini bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah serupa juga telah diambil terhadap ponsel Google Pixel, yang dilarang karena alasan investasi yang kurang.

Pemerintah Indonesia telah menunjukkan pendekatan tegas dalam kebijakan perdagangan mereka, yang dapat menguntungkan Apple jika investasi tambahan mereka terlaksana.

Namun, pendekatan yang keras ini dapat berisiko menakut-nakuti perusahaan lain untuk memperbesar kehadiran mereka di Indonesia, terutama bagi perusahaan yang ingin berpindah dari ketergantungan pada China.

Tantangan Investasi dan Keterbatasan yang Dihadapi

Meskipun investasi sebesar US$10 juta terdengar signifikan, angka tersebut relatif kecil untuk ukuran Apple yang mengandalkan akses ke sekitar 278 juta konsumen Indonesia, lebih dari setengahnya berusia di bawah 44 tahun dan memiliki pengetahuan teknologi yang baik.

Namun, perusahaan ini juga menghadapi tantangan dalam memenuhi komitmen investasi sebelumnya yang belum tercapai.

Sebagai contoh, Apple telah berinvestasi sebesar Rp 1,5 triliun (US$95 juta) di Indonesia melalui akademi pengembang, tetapi angka tersebut masih di bawah komitmen awal sebesar Rp 1,7 triliun.

Selain itu, pemerintah Indonesia juga meminta platform e-commerce seperti Tokopedia dan TikTok untuk menghapus penjual iPhone 16 di platform mereka, dengan ancaman tindakan hukum. Hal ini menunjukkan betapa ketatnya regulasi yang diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di negara tersebut.

Pengaruh pada Industri Lokal dan Ekonomi

Meskipun Indonesia berusaha mendorong perusahaan internasional untuk memperkuat basis produksi mereka, industri lokal masih mengalami stagnasi.

Proporsi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB) menurun dari 21,1% pada 2014 menjadi 18,7% pada tahun lalu.

Kebijakan perdagangan yang tidak konsisten dapat memperburuk kondisi ini, dan dapat menghalangi investasi asing yang dibutuhkan untuk pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah sebelumnya telah menerapkan pembatasan impor pada ribuan produk, dari Macbook hingga ban dan bahan kimia, untuk memaksa perusahaan asing meningkatkan produksi di dalam negeri.

Namun, langkah ini memicu kemarahan di kalangan komunitas bisnis, termasuk pemain lama seperti LG Electronics, yang mengalami kesulitan dalam mengimpor komponen tertentu untuk memproduksi barang-barang seperti mesin cuci dan televisi.

Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menghapus bea balik nama kendaraan bermotor bekas (BBNKB II). Kebijakan baru ini, diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Merujuk Pasal 115, aturan penghapusan BBNKB II di Jakarta baru akan resmi diterapkan pada 5 Januari 2025.

Dengan demikian, mulai 2025, balik nama kendaraan bekas di DKI Jakarta tidak lagi dikenakan pajak BBNKB. BBNKB hanya dikenakan pada penyerahan pertama kendaraan baru, sebesar 12,5 persen.

“Tarif (gratis) ini khusus kendaraan penyerahan kedua dan seterusnya,” ujar Herlina Ayu, Humas Bapenda DKI Jakarta, kepada Kompas.com, belum lama ini.

Kendati demikian, sebelum aturan penghapusan BBNKB-II tersebut berlaku, masyarakat bisa memanfaatkan keringanan yang diberikan oleh pemerintah daerah DKI Jakarta.

Pemprov DKI Jakarta kembali memberikan keringanan pembayaran bea balik nama kendaraan bermotor bekas (BBNKB-II). Hal ini tertuang di dalam Pergub No. 41/2024 yang memberikan keringanan berupa tarif 0 persen untuk BBNKB penyerahan kedua dan seterusnya.

“Gubernur memberikan insentif pajak daerah berupa pengenaan BBNKB untuk Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua dan Seterusnya sebesar 0 persen, dari dasar pengenaan BBNKB,” bunyi Pasal 2 ayat (1) Pergub Jakarta 41/2024, dikutip dari laman resmi Bapenda Jakarta Selasa, (5/11/2024).

Insentif Pajak Daerah berupa pengenaan 0 persen untuk BBNKB kendaraan bermotor penyerahan kedua dan seterusnya, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 41 Tahun 2024, berlaku mulai 23 Oktober 2024, hingga 4 Januari 2025.

Kebijakan tersebut membuat masyarakat Jakarta dapat menikmati pembebasan BBNKB-II lebih dini, meski aturan resmi penghapusannya belum berlaku. Sehingga, masyarakat tak perlu lagi membayar bea balik nama kendaraan bekas terhitung sejak Rabu, 23 Oktober 2024.

Pemilik kendaraan, juga tidak perlu mengajukan permohonan khusus untuk mendapatkan insentif ini. Keringanan pajak diberikan secara langsung kepada wajib pajak yang memenuhi syarat.

Sementara itu, bagi mereka yang telah melakukan pembayaran BBNKB-II dan seterusnya sebelum aturan ini berlaku, tidak akan bisa meminta pengembalian dana atau kelebihan pajak.

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex), salah satu raksasa tekstil nasional, tengah menghadapi tekanan finansial besar setelah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang akibat gugatan dari PT Indo Bharat Rayon.

Dalam upaya menyelamatkan perusahaan yang telah beroperasi selama 53 tahun ini, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan menginstruksikan empat kementerian untuk segera bertindak.

Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI), Agus Riyanto, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat yang diambil Presiden. Namun, ia juga mengingatkan pentingnya pembenahan menyeluruh pada ekosistem industri tekstil dalam negeri yang selama ini terganggu oleh maraknya impor borongan dan ilegal.

"Gerakan cepat ini patut diapresiasi, tapi kita harus ingat bahwa ekosistem ini perlu pembenahan total karena sudah rusak oleh impor borongan dan ilegal yang menguasai pasar," ujar Agus dalam keterangan resminya, Selasa (5/11).

Agus, yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil, menegaskan bahwa revisi Permendag No. 8 Tahun 2024 akan sia-sia jika penegakan hukum terhadap impor ilegal tidak diperketat. Menurutnya, produk tekstil ilegal yang menghindari aturan dan pajak telah mendominasi hingga 80% pasar tekstil di Indonesia, terutama di pasar tradisional.

"Revisi Permendag 8 mungkin hanya akan berdampak pada bahan baku plastik, tapi tanpa penegakan hukum terhadap impor ilegal, dampaknya sangat terbatas. Pasar kita sudah didominasi impor ilegal, ini harus diberantas hingga tuntas," tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa jika pemerintah dan aparat penegak hukum mampu mengatasi praktik impor ilegal ini, industri tekstil dalam negeri, termasuk Sritex, akan mendapatkan kepastian pasar domestik yang akan memperbaiki aliran kas mereka.

"Pembenahan harus menyeluruh. Jika impor borongan dihentikan dan impor ilegal diberantas, Sritex dan industri tekstil lainnya bisa berangsur pulih," jelas Agus.

Agus menegaskan bahwa praktik impor ilegal ini telah menjadi rahasia umum dan diketahui oleh pihak Bea Cukai serta Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, ia berharap Satgas yang dibentuk pemerintah dapat mengoptimalkan pengawasan untuk menindak pelaku impor ilegal dan memperbaiki sistem di Bea Cukai.

"Sudah banyak yang tahu soal praktik ini. Jasa impor borongan dan ilegal pun terang-terangan dipublikasikan. Kami berharap, dengan adanya Satgas, penindakan bisa maksimal dan pelakunya dapat ditemukan. Bea Cukai juga harus segera dibenahi," pungkasnya.

Reporter: Dimas Andi | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia (AMTI) mengapresiasi langkah cepat Presiden Prabowo Subianto dala agenda penyelamatan PT Sri Rejeki Isman Tbk (SRIL) atau Sritex. Namun, AMTI mengingatkan pemerintah untuk membenahi ekosistem tekstil secara menyeluruh.

Asal tahu saja, Sritex mengalami tekanan arus kas yang berat, sehingga terjadi pailit usai mendapat gugatan dari PT Indo Bharat Rayon. Presiden Prabowo Subianto pun memerintahkan empat kementerian untuk menyelamatkan pabrik tekstil tersebut yang sudah lama berkiprah selama 53 tahun.

Koordinator Aliansi Masyarakat Tekstil Indonesia Agus Riyanto mengatakan, Presiden telah bertindak luar biasa karena kurang dari satu bulan langsung bergerak cepat untuk menyelamatkan Sritex. "Namun, perlu diperhatikan bahwa ekosistem ini perlu diperbaiki yang sudah lama rusak akibat importasi borongan dan ilegal," ucap Agus dalam siaran pers yang diterima Kontan, Selasa (5/11).

Agus yang juga Direktur Eksekutif KAHMI Rayon Tekstil menyebut, revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 8 Tahun 2024 bisa dilakukan, tapi akan sia-sia jika importasi ilegal terus jalan. Penegakan hukum atas impor ilegal dan pemberhentian impor borongan adalah agenda utama dalam penyelamatan industri tekstil dalam negeri.

Pandangan AMTI, impor ilegal ini tidak pernah pakai aturan dan pelakunya tidak membayar pajak. Sayangnya, sekitar 80% pasar tradisional tekstil Indonesia sudah didominasi oleh produk impor ilegal. "Jadi ini harus diberantas hingga ke akar-akarnya," kata dia.

Agus menjelaskan, jika pemerintah serta aparat penegak hukum dapat menyelesaikan praktik ilegal di industri tekstil, maka Sritex maupun industri lainnya akan mendapatkan kepastian pasar domestik sehingga membantu arus kas menjadi lebih lancar.

"Pembenahannya harus holistik. Jika impor borongan di stop dan praktik ilegal impor ini diungkap hingga akarnya, Sritex bisa kembali normal secara bertahap. Begitu juga dengan industri tekstil lainnya," ungkap Agus.

AMTI membenarkan bahwa praktik impor tekstil ilegal sudah menjadi rahasia umum dan diketahui oleh Bea Cukai dan Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, jasa impor borongan dan ilegal ini secara terang-terangan dipublikasikan.

Harapan AMTI, pemerintah dapat mengungkap pelaku impor tekstil ilegal dan memberhentikan impor borongan.

"Kita kan sudah punya Satgas. Inginnya ini dioptimalkan hingga pelaku ditemukan. Bea Cukai juga perlu dibenahi," tegas Agus.