REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menyinggung demokrasi berwacana dalam pidato sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jumat (16/8/2024). Menurut dia, demokrasi wacana merupakan bagian dari demokrasi deliberatif yang kini berkembang di Indonesia.

"Dalam praktik berdemokrasi di Indonesia, saat ini berkembang juga demokrasi deliberatif yaitu demokrasi berwacana," kata dia dalam pidato di sidang tahunan MPR, Jumat.

Menurut dia, media sosial menjadi salah satu kekuatan utama dalam demokrasi wacana. Melalui media sosial, setiap orang dapat membangun opini dan persepsi.

Ia menyebutkan, melalui media sosial, dapat diciptakan berbagai persepsi yang mengangkat citra seseorang, bahkan merendahkan seseorang. Melalui media sosial, orang baik dapat dipersepsikan menjadi orang jahat.

"Begitu juga sebaliknya orang yang jahat dipersepsikan menjadi orang yang baik, orang yang salah menjadi orang yang benar, orang yang benar menjadi orang yang salah," kata dia.

Puan mengatakan, demokrasi wacana bukanlah kebebasan tak terbatas. Ia menjelaskan, batas dari hak setiap warga negara di dalam negara demokratis adalah menjamin hak warga negara yang lain sama pentingnya.

"Hak warga negara dibatasi oleh hak warga negara yang lainnya," kata Puan.

Karena itu, menurut dia, negara berperan untuk menjamin hak berdemokrasi yang sama bagi semua warga negara. Ia menegaskan, negara memiliki peran untuk menjamin dan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur (cagub) Jakarta yang terancam gagal maju, Anies Rasyid Baswedan mengumumkan jika kartu tanda penduduk (KTP) dua anaknya dicatut untuk mendukung pasangan Komjen (Purn) Dharma Pongrekun-Kun Wardana Abyoto. KPU Provinsi Jakarta mengumumkan jika pasangan independen tersebut lolos verifikasi faktual tahap dua sehingga dipastikan ikut kontestasi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024.

Hanya saja, sebagian pihak meragukan keabsahan verifikasi KTP dukungan untuk pasangan Dharma-Kun. Malahan, sebagian warganet mengunggah tangkapan layar jika KTP mereka dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun.

Anies pun tidak ketinggalan mempermasalahkan dukungan KTP tersebut. Dua anaknya, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan juga KTP-nya dicatut untuk mendukung pasangan Dharma-Kun. Pun saudara dan rekannya juga ada yang masuk dalam daftar dukungan untuk Dharma-Kun.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," ujarnya melalui akun X @aniesbaswedan dikutip Republika.co.id di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

KPU Provinsi Jakarta meloloskan pasangan Dharma-Kun setelah berhasil mengumpulkan sebanyak 677.468 dukungan KTP untuk menjadi pasangan cagub dan cawagub melalui jalur independen pada Pilgub DKI Jakarta. Jumlah itu melebihi syarat minimal dukungan yaitu 618.968 KTP.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Provinsi DKI Jakarta, Dody Wijaya mengatakan, pihaknya bekerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dia memastikan, prosedur yang dilakukan dalam setiap tahapan telah sesuai dengan aturan yang ada.

"Jadi KPU tidak bisa mengatur lolos atau tidak lolos, tapi ini semuanya proses verifikasi faktual di lapangan," kata Dody di Kantor KPU Provinsi DKI, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Dia menjelaskan, proses verifikasi yang dilakukan oleh KPU juga diawasi oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jakarta. Tak hanya itu, proses rekapitulasi hasil verifikasi dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, hingga provinsi.

"Kami diawasi secara melekat oleh teman-teman Bawaslu juga ada teman-teman pemantau," kata Dody menegaskan.

Lolos verifikasi faktual...

Sebelumnya, KPU Jakarta Utara menetapkan 105.895 dukungan untuk pasangan Dharma-Kun yang memenuhi syarat dalam verifikasi faktual tahap dua calon perseorangan. "Kami sudah melakukan rapat pleno penetapan verifikasi faktual tahap dua hari ini dan hasil ini akan diberikan ke KPU DKI Jakarta," kata Ketua KPU Jakarta Utara Abdul Bahder Maloko di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Dia menyebutkan dukungan untuk pasangan Dharma-Kun di Jakarta Utara sebanyak 183.820 KTP. Bahder menetapkan 105.895 KTP dinyatakan memenuhi syarat dan 77.925 KTP dinyatakan tidak memenuhi syarat.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Kamran Dikarma, Bayu Adji

BALIHO bakal calon kepala daerah terpampang di sepanjang jalan KH Maulana Hasanudin, Cipondoh, Kota Tangerang. Ada yang memperkenalkan diri sebagai bakal calon gubernur Banten, dan ada juga yang mencoba peruntungan untuk maju di Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Tangerang.

Sebut saja nama calon seperti Andra Soni dan Dimyati yang sudah mendapat perahu untuk maju di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Banten. Andra Soni dan Dimyati telah mendapatkan dukungan sejumlah partai seperti Gerindra, PKS, Nasdem, PSI, dan Demokrat.

Selain itu ada juga nama Airin Rachmi Diany, mantan wali kota Tangerang Selatan (Tangsel) yang digadang-gadang bakal maju dari Partai Golkar. Baliho mantan wali kota Tangerang Arif Wismansyah juga terlihat, namun hingga akhir Juli, ia belum mengamankan perahu untuk maju di Pilgub Banten. Partai Demokrat yang sejatinya menjadi tempat bernaung Arif, justru mendukung Andra.

Baliho-baliho calon kepala daerah itu tidak hanya tersebar di Tangerang, tapi di seluruh wilayah di tanah air yang menggelar Pilkada. Dari kota dan kabupaten di Pulau Jawa hingga belahan Papua.

Hiruk pikuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bahkan lebih besar dibandingkan empat pemilihan kepala daerah serentak sebelumnya. Karena untuk kali pertama seluruh daerah baik itu di tingkat provinisi, kabupaten dan kota akan melaksanakan pemilihan dalam waktu yang sama. Total daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah serentak pada 2024 sebanyak 545 dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota.

Pesta demokrasi ini menunjukkan bagaimana kebebasan berekspresi dan hak untuk memilih benar-benar dapat terjamin sebagaimana di dalam konstitusi. Semenjak reformasi hingga Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan RI yang ke-79 pada tahun ini hak-hak kebebasan itu senantiasa dijaga.

Namun yang juga patut digarisbawahi bahwa Pilkada bukan sekadar sebuah pesta demokrasi, melainkan mencari pemimpin berkualitas. Pemimpin yang mampu membawa daerah tumbuh dan berkembang serta bisa menyejahterakan rakyat. Bukan sebaliknya, mengorupsi anggaran untuk kepentingan pribadi.

Hal ini juga yang menjadi sorotan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Menurut Tito, Pilkada membuat calon yang ada terkadang tak betul-betul memiliki idealisme, kompetensi, dan kemampuan, untuk bisa mengubah warganya. Pasalnya, sepanjang calon itu disukai, meski tak memiliki kompetensi, yang bersangkutan bisa saja terpilih.

"Kita harus menerima itu. Belum lagi ada problem, mungkin rakyat yang pragmatis, yang instan. Ya kita udah tahulah, sehingga yang terpilih, ya yang karena melalui proses-proses yang dekat dengan rakyat dengan cara-cara yang mungkin kurang demokrasi, tapi itu pun kenyataan," kata Tito saat memberikan sambutan dalam acara Malam Apresiasi Satu Inspirasi 2024 di JS Luwansa Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (25/7/2024).

Menurut dia, Pilkada memang banyak melahirkan banyak pemimpin yang bagus. Namun, di sisi lain, Pilkada juga melahirkan kepala daerah yang tidak memiliki visi dan konsep. "Hanya memiliki power, kewenangan, memiliki rakyat, memiliki follower, but zero concept. Strong leader harus memiliki konsep. Nah, inilah menurut sebenarnya saya, menjadi tantangan, terutama saya selaku Mendagri, pembina wilayah," kata dia.

Pemerintah pusat mengakui bahwa pemimpin bervisi akan membawa daerah yang dipimpin untuk bergerak maju. Model pimpinan ini akan terus berinovasi menggerakkan masyarakat untuk maju bersama. Pemimpin seperti ini hadir untuk memberikan solusi atas setiap persoalan, bukan justru menjadi masalah itu sendiri.

Hanya saja memang di dalam UU Pilkada, tidak disebut kompetensi sebagai syarat khusus untuk maju. Di dalam beleid disebut calon kepala daerah, “Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat.”

Hal yang cukup miris, masih banyak kepala daerah justru terjerat korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencaat sepanjang 2021-2023 ada 61 kepala daerah yang ditetapkan sebagai tersangka.

Teranyar, anggota DPR Ujang Iskandar yang sebelumnya menjabat Bupati Kotawaringin Barat dua periode sejak 2005 ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung. Ujang Iskandar, sejak lama berstatus sebagai saksi dalam penyidikan korupsi penyertaan modal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kotawaringin Barat untuk Perusahaan Daerah (Perusda) Agrotama Mandiri 2009.

Masalah ini yang tak jarang menjadi momok dalam pelaksanaan Pilkada. Politik berbiaya tinggi, namun menghasilkan pemimpin yang tak sesuai harapan. Tapi tidak semua pemimpin daerah bermasalah. Banyak juga kepala daerah yang berprestasi dan mampu memberikan dampak bagi wilayahnya seperti Bupati Badung Nyoman Giri Prasta yang berulangkali meraih penghargaan.

Politik uang

Salah satu sengkarut yang menjadi kekhawatiran dan belum bisa diobati adalah politik uang. Bahkan pada pemilihan anggota dewan kemarin informasi yang diterima oleh Republika dari seorang caleg di Jawa Timur, politik uang semakin menjadi-jadi. Karena jumlah yang diberikan untuk 'membayar' pemilih semakin mahal. Bahkan ada yang berhargai Rp 300 ribu per kepala.

Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mengingatkan bahwa serangan fajar atau politik uang merupakan bentuk suap-menyuap. Politik uang itu yang menurut KPK menjadi pangkal dari kasus korupsi. Sehingga akan sangat sulit berharap mencari pemimpin berintegritas jika sedari proses awal sudah bermasalah.

Dilansir dari keterangan KPK, pada Pemilu 2019, Badan Pengawas Pemilu menangkap tangan 25 kasus politik uang yang dilakukan selama masa tenang. Kasus ini tersebar di 13 provinsi.

Peneliti hukum dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Haykal, mengatakan, politik uang, netralitas aparat pemerintahan, dan pembancakan anggaran masih akan menjadi isu yang perlu disorot dalam perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dia menilai, pengawasan terhadap praktik-praktik demikian perlu ditingkatkan agar Pilkada bisa terlaksana secara berimbang.

“Kalau kita bicara tentang risk field dalam penyelenggaraan Pilkada memang tidak jauh berbeda dengan pemilu kemarin. Tentu saja yang masih paling rawan itu terkait dengan politik uang, yang masih mungkin dan berpotensi terjadi di dalam Pilkada nanti,” kata Haykal kepada Republika, Kamis (25/7/2024).

Terkait hal ini dia menyoroti situasi ketika adanya seorang pejawat yang kembali mencalonkan diri atau calon yang didukung pejawat. “Ini tentu akan memiliki keuntungan tersendiri karena ada potensi terjadinya pembacakan APBD dan sebagainya,” ucapnya.

Menurutnya, hal tersebut harus sangat diperhatikan. Sebab praktik semacam itu lebih subur dan lebih mudah terjadi dalam pemilu tingkat lokal dibandingkan level nasional. Salah satu faktor penyebab adalah karena pengawasan terhadap pengelolaan anggaran tidak seketat di tingkat nasional.

Haykal menambahkan, ketika calon kepala daerah melakukan politik uang untuk menggaet pemilih dan berhasil menang dalam pemilu, pemerintahannya berpeluang besar koruptif.

“Karena biaya-biaya yang dikeluarkan dengan tidak wajar dan tujuan yang tidak benar dalam proses Pilkada, itu akan coba untuk dikembalikan lagi pada saat dia sudah menjabat. Dan itu sudah pasti, bukan lagi hanya sebagai potensi,” ujarnya.

Terkait hal tersebut, Haykal menilai, pendidikan politik bagi masyarakat sangat penting dilakukan. Masyarakat, kata dia, harus disadarkan agar tidak tergiur iming-iming uang yang hanya sesaat dan mengorbankan efek jangka panjang.

Selain politik uang, Haykal turut menyorot netralitas aparat pemerintahan. Menurut dia, ketentuan netralitas aparat dalam pemilu di tingkat daerah rawan dilanggar.

“Misalnya ada kepala daerah yang sedang menjabat atau incumbent, tentu dia bisa melakukan perintah-perintah, memberikan instruksi-instruksi kepada jajaran di bawahnya untuk melakukan mobilisasi untuk memilih siapa dan sebagainya,” ucapnya.

Isu terakhir yang juga disorot Haykal adalah pembancakan APBD. “Ini sama seperti praktik-praktik pembagian bansos, perbaikan jalan, dan sebagainya, yang digunakan oleh calon incumbent atau calon yang didukung oleh pejawat untuk mendapatkan suara, untuk memperkenalkan dirinya,” ujar Haykal.

Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Jawa Tengah Muhammad Afif mengatakan, partainya menentang praktik politik uang dalam pemilu. Dia mengklaim bahwa PKS tidak melakukan praktik semacam itu. Namun dia mengakui bahwa hal tersebut masih terjadi di lapangan.

“Pada kenyataannya, Bawaslu, Panwaslu, itu sendiri sangat lemah dalam hal kontrol, pengawasan, dan menindaklanjuti laporan-laporan dari masyarakat. Dan ini sebenarnya tidak boleh terjadi,” kata Afif kepada Republika.

Dia mengungkapkan, jika pemilu ingin berkualitas, semua pihak yang terlibat di dalamnya, mulai dari penyelenggara, peserta, hingga pemilih, harus taat pada aturan, termasuk tidak melakukan politik uang.

Afif mengatakan, PKS pernah melakukan survei kepada warga yang tinggal di wilayah Pantai Utara (Pantura).Dalam survei tersebut terungkap bahwa 80 persen warga enggan memilih kandidat atau calon yang tidak memberi mereka uang. “Ini ‘kan sebenarnya memprihatinkan,” ujar Afif.

Sama seperti Haykal, Afif berpendapat, pendidikan politik kepada masyarakat, terutama di kelas bawah, harus diintensifkan. Dia mengatakan, selain menjelaskan tentang bagaimana cara memilih pemimpin, warga juga harus diberi tahu tentang efek negatif politik uang. “Jadi warga harus disadarkan,” ucapnya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu Ramhat Bagja menilai praktik politik uang berpotensi berlangsung di beberapa tahapan krusial di Pilkada. Di antaranya mulai dari pendaftaran berupa jual beli dukungan parpol, masa kampanye, hinggga masa tenang jelang pemungutan suara.

Menurut Bagja, masalah politik uang ini adalah tugas bersama, tidak hanya pekerjaan pengawas pemilihan. "Ini tugas kita bersama, Sentra Gakkumdu juga menindak dan menelusuri terkait politik uang. Politik uang memang susah untuk ditelisik, begitu kami patroli pengawasan politik uang, tiarap semua. Ketika kami kembali ke kantor, (politik uang) marak lagi," ujar Bagja dalam keterangannya.

Jika masalah politik uang ini bisa diatasi, dan kompetensi pemimpin benar-benar teruji, maka hanya butuh waktu bagi daerah untuk tumbuh maju dan berkembang.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dalam setiap perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia, lagu "Indonesia Raya" pasti berkumandang. Inilah karya dari seorang pejuang bangsa, Wage Rudolf Soepratman.

Seperti dilansir dari laman Ditjen Kebudayaan Kemendikbudristek RI, pahlawan tersebut masyhur dengan nama WR Soepratman. Ia lahir pada 19 Maret 1903 di Jatinegara, Jakarta.

Pada tahun 1914, WR Soepratman diasuh oleh kakak iparnya yang bernama WM van Eldik alias Sastromihardjo, di Mataram. Di sana, ia belajar memetik gitar dan menggesek biola.

Pada 1919, WR Soepratman diangkat menjadi guru. Dalam masa itu, ia juga mendirikan grup band jazz, Black and White, di Makasar. Untuk itu, ia berada di bawah bimbingan sang kakak ipar.

Setelah tahun 1924, WR Soepratman hijrah ke Surabaya (Jawa Timur) dan Bandung (Jawa Barat). Di sana, dirinya mulai terjun ke dunia jurnalistik, yakni sebagai wartawan Surat Kabar Kaoem Moeda.

Saat bekerja untuk koran Sin Po, WR Soepratman rajin mengunjungi rapat-rapat pergerakan kebangsaan Indonesia di gedung Pertemuan Gang Kenari, Jakarta. Dari sanalah, ia mulai tergugah untuk menggubah lagu "Indonesia Raya" pada 1928.

Semula, WR Soepratman menciptakan lagu tersebut dengan judul “Indones, Indones, Merdeka, Merdeka.” Saat karyanya mulai beredar, alhasil dirinya dikejar-kejar polisi intel Hindia Belanda.

Kongres Pemuda II di Jakarta berlangsung pada tanggal 27-28 Oktober 1928. Hasilnya adalah teks dan ikrar Sumpah Pemuda. Yang istimewa bagi WR Soepratman, karyanya itu diakui sebagai lagu kebangsaan Indonesia.

Dalam kongres itu pula, dinyanyikan lagu "Indonesia Raya" dengan iringan gesekan biola WR Soepratman sendiri. Sebuah momen yang tak akan dilupakannya.

Rezim kolonial merepresi kaum pergerakan. "Indonesia Raya" pun dilarang. Keadaan berubah sejak pasukan Jepang datang dan mengusir Belanda dari Nusantara. Sejak 1944, lagu itu kembali boleh dinyanyikan.

Akhir hayat sang pahlawan ...

WR Soepratman, sebagaimana umumnya masyarakat Indonesia saat itu, sangat merindukan tanah airnya merdeka. Sayang, usianya tidak sampai ke sana.

Antara tahun 1930 dan 1937, WR Soepratman berpindah-pindah tempat tinggal. Hingga kemudian, ia dibawa oleh saudaranya ke Surabaya dalam keadaan sakit.

Pada 7 Agustus 1938, saat sedang memimpin pandu-pandu menyiarkan lagu "Matahari Terbit" di Jalan Embong Malang, Surabaya, WR Soepratman ditangkap. Ia lalu ditahan di Penjara Kalisosok.

Beberapa hari kemudian, tepatnya pada 17 Agustus 1938, ia wafat. Dirinya tak meninggalkan istri atau anak karena memang belum menikah. Jenazahnya dimakamkan di kuburan umum Kapas, Jalan Kenjeran, Surabaya, secara Islam.

Pesan terakhir WR Soepratman: “Nasibkoe soedah begini inilah jang disoekai oleh pemerintah Hindia Belanda. Biarlah saja meninggal, saja ikhlas. Saja toch soedah beramal, berdjoeang dengan carakoe, dengan biolakoe. Saja jakin Indonesia pasti Merdeka.”

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR Bambang Soesatyo membuka rangkaian acara kenegaraan menyambut HUT RI ke-79 di Komplek Parlemen Senayan, Jumat (16/8/2024) pagi. Dalam rangkaian itu, Ketua MPR, Ketua DPR Puan Maharani, dan Presiden Joko Widodo mengemukakan pidato kenegaraan.

Bunga kenanga kuncup terbuka

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) membacakan pidato dalam Sidang Tahunan MPR di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jumat (16/8/2024). Dalam kesempatan itu, Bamsoet sempat menanyakan kehadiran Bahlil Lahadalia ketika memberikan sambutan kepada para undangan, terutama ketua umum partai politik (ketum parpol).

Awalnya, Bamsoet memberikan sambutan kepada presiden dan wakil presiden hingga para ketua lembaga negara. Namun, ketika memberikan sambutan untuk para ketum parpol, terutama Golkar, Bamsoet sempat menanyakan Bahlil.

"Para ketua umum partai politik, Plt Ketua Umum Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita. Boleh tepuk tangan. Pak Bahlil ada enggak?" kata Bamsoet saat pidato di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat. Bahlil memang digadang-gandang menjadi ketum Golkar definitif.

Setelah itu, Bamsoet juga memberikan sambutan kepada Ketum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketum DPP Partai Nasdem Surya Paloh, Ketum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar, Ketum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden DPP PKS Ahmad Syaikhu, Ketum DPP PAN Zulkifli Hasan, dan Plt Ketum DPP PPP Mardiono.

Sebelumnya Partai Golkar sedang dilanda krisis setelah Airlangga Hartarto secara tiba-tiba mundur dari kursi ketum. Setelah itu, posisi Airlangga di partai berlambang pohon beringin itu digantikan oleh Agus Gumiwang sebagai plt ketua umum.

Nama Bahlil disebut-sebut akan menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Bahkan, Bahlil diprediksi akan menjadi calon tunggal dalam Musyawarah Nasional (Munas) ke-11 Golkar. Rencananya, Munas ke-11 Partai Golkar digelar pada 20 Agustus di Jakarta, untuk memilih ketum masa periode lima tahun ke depan.

Harap Prabowo-Gibran...

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bamsoet berharap, pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka setelah menjadi presiden dan wakil presiden RI menjaga kesinambungan pembangunan nasional. Menurut dia, tugas itu tidaklah mudah untuk dilanjutkan.

"Tugas ini tentu tidaklah ringan karena tantangan akan terus datang, baik dari dalam maupun dari luar," ujar Bamsoet dalam Pidato Pengantar Sidang Tahunan MPR Tahun 2024 di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Bamsoet, pembangunan yang sudah dilakukan oleh Presiden RI Jokowi telah menciptakan jembatan yang menghubungkan setiap pulau, desa, dan masyarakat dengan harapan dan kesempatan yang baru. Bamsoet menegaskan, Indonesia telah mencanangkan cita-cita besar untuk melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi pada 2045.

Cita-cita besar tersebut, kata Bamsoet, memerlukan komitmen bersama yang sudah dimulai oleh Presiden Jokowi dengan menetapkan dua strategi prioritas menuju Indonesia Emas 2045, yakni melalui hilirisasi industri dan pengembangan sumber daya manusia. "Secara estafet, visi tersebut harus tetap diperjuangkan oleh pemerintahan selanjutnya," ucap Bamsoet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Cyber University dengan bangga mengumumkan penyelenggaraan International Conference Interdisciplinary Physics Application (ICIPA) 2024. Konferensi internasional ini akan berlangsung pada 18-19 September 2024, secara hybrid di Jakarta, Indonesia.

ICIPA 2024 akan menghadirkan sejumlah ahli dan peneliti terkemuka dari berbagai belahan dunia untuk membahas aplikasi interdisipliner fisika dalam berbagai bidang.

Gunawan Witjaksono, selaku Rektor Cyber University mengungkapkan, tema konferensi tahun ini adalah "Memberdayakan Sirkularitas melalui Kemajuan Ilmu Pengetahuan", yang mencerminkan fokus pada bagaimana kemajuan ilmiah dapat memecahkan tantangan global melalui aplikasi fisika.

Konferensi ini akan menyediakan platform bagi akademisi, ilmuwan, dan praktisi untuk berbagi pengetahuan, ide-ide inovatif, serta hasil penelitian terbaru dalam berbagai topik, termasuk:

• Teori, Optik, dan Partikel
• Fisika & Energi Material
• Teknologi Informasi & Kecerdasan Buatan
• Komputasi & Elektronik
• Biofisika & Kimia Terapan

"Kami sangat antusias menyelenggarakan ICIPA 2024 diikuti oleh para peneliti dan akademisi dari seluruh dunia. Konferensi ini merupakan langkah penting untuk mendorong kolaborasi internasional dalam bidang fisika, mempercepat pengembangan ilmu pengetahuan, dan menginspirasi generasi muda untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berbasis fisika,” ujarnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran, agenda, dan pengiriman makalah, kunjungi situs web resmi ICIPA 2024 melalui laman https://icipa.serral.org/2024/. Bergabunglah dalam konferensi ini untuk mendapatkan wawasan berharga dan berinteraksi dengan para ahli internasional di bidang fisika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Masyayikh menggelar Uji Publik Rancangan Regulasi Rekognisi Pendidik Pendidikan Pesantren yang telah mereka susun. Rancangan regulasi yang disusun Majelis Masyayikh ini menjadi kado istimewa bagi Pesantren sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas dan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan Pesantren.

Uji publik ini digelar oleh Majelis Masyayikh pada hari Rabu (14/8/2024) hingga tiga hari ke depan. Kegiatan yang dilaksanakan di Jakarta ini dihadiri oleh perwakilan berbagai pihak meliputi organisasi masyarakat seperti RMI PBNU, LP2M Muhammadiyah, pengasuh Pondok Pesantren, akademisi Pesantren, perwakilan asosiasi pendidikan Pesantren, perwakilan satuan pendidikan dan dari unsur pemerintah yakni Kemenag RI. Proses ini diharapkan dapat menyempurnakan rancangan yang telah disusun sebelum nantinya ditetapkan menjadi keputusan Menteri Agama.

Rancangan regulasi rekognisi ini merupakan hasil kerja keras Majelis Masyayikh dalam beberapa bulan terakhir. Inisiatif penyusunan rancangan regulasi rekognisi ini bertujuan untuk memberikan penyetaraan kualifikasi, kompetensi dan rekognisi yang layak terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan Pesantren. Pengakuan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi mereka yang telah menempuh jalur pendidikan di luar jenjang formal, sehingga keterampilan dan pengetahuan mereka diakui secara resmi.

Ketua Majelis Masyayikh, KH. Abdul Ghaffar Rozin yang akrab disapa Gus Rozin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyusunan dokumen ini merupakan salah satu bentuk pengakuan profesionalitas terhadap pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan Pesantren.

"Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa semua bentuk pendidikan, terutama yang berbasis pada pendidikan Pesantren mendapatkan pengakuan yang setara. Ketika kemudian negara hadir dalam bentuk apapun (baik dalam bentuk penghargaan, remunerasi, atau bentuk lain) maka yang lebih berhak menerima adalah guru-guru atau kiai-kiai yang ikhlas, punya pengalaman yang panjang, punya kemampuan yang mendalam, tetapi tidak sempat kuliah formal." ujar Gus Rozin, dikutip pada Jumat (16/8/2024).

"Majelis Masyayikh menyiapkan jalan supaya ustadz-ustadz yang tidak menempuh pendidikan formal mendapatkan jalannya, mendapatkan rekognisinya. Ini adalah bagian dari peningkatan profesionalitas pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan amanah yang diterima Majelis Masyayikh dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren," sambung Gus Rozin

Selain itu, uji publik ini bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan regulasi tersebut dapat mengakomodasi berbagai pandangan dan kebutuhan dari semua pemangku kepentingan dunia pendidikan Pesantren di Indonesia.

“Uji Publik ini bertujuan untuk mengecek lagi (aspek keterbacaan dan keterpakaian) apakah rancangan regulasi ini mampu menjawab kebutuhan yang ada. Misalnya para guru/Kiai yang belum memenuhi kualifikasi pendidikan formal. Karena ada banyak Kiai yang memang pendidikannya nonformal tetapi beliau menguasai berbagai bidang keilmuan yang diajarkan di pendidikan formal," ungkap KH. Abd A’la, Anggota Majelis Masyayikh yang menaungi Divisi Santri Pendidik dan Tenaga Kependidikan Majelis Masyayikh.

"Dengan adanya rancangan regulasi rekognisi ini, diharapkan lulusan pesantren dapat diakui secara formal dan setara dengan lulusan lembaga pendidikan formal lainnya," lanjutnya.

Rancangan regulasi pendidik ini dihadirkan dengan harapan semakin banyak masyarakat yang dapat mengakses kesempatan lebih luas dalam dunia kerja dan pendidikan formal, sehingga menciptakan SDM yang unggul dan berdaya saing global, sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia.

Rancangan regulasi rekognisi pendidik pendidikan Pesantren ini menjadi kado istimewa bagi pesantren, sebagai simbol penghargaan terhadap sejarah panjang pendidikan Pesantren di Indonesia dan upaya untuk memperkuat identitas nasional melalui pendidikan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wage Rudolf Soepratman mengira bahwa dirinya hanya orang biasa. Bagaimanapun, sebagai orang Indonesia, ia ingin mempersembahkan sesuatu bagi perjuangan bangsanya.

Pada suatu hari, wartawan yang piawai memainkan instrumen musik ini secara kebetulan membaca artikel berjudul "Manakah Komponis Indonesia yang Bisa Menciptakan Lagu Kebangsaan Indonesia yang Dapat Membangkitkan Semangat Rakyat." Tulisan itu dimuat dalam majalah Timboel terbitan Solo.

Hati Soepratman tergerak. Tulisan itu seolah ditujukan kepada dirinya.

Tidak ada catatan yang pasti kapan Soepratman menulis lagu kebangsaan. Ada pendapat yang menyatakan ia menciptakannya tahun 1926.

Pada Kongres Pemuda Pertama (1926), Soepratman yang hadir ingin menawarkan kepada ketua kongres agar ia diberi kesempatan memperdengarkan lagu itu di hadapan para peserta.

Tetapi, saat itu keberaniannya belum cukup. Ia membatalkan niatnya. Baru pada Kongres Pemuda Kedua, tanggal 28 Oktober 1928, pada malam penutupan, WR Soepratman dengan gesekan biolanya mengiringi sebarisan paduan suara membawakan lagu Indonesia Raya.

Dua bulan kemudian, ode tersebut menjadi sangat populer. Anggota Kepanduan Indonesia termasuk salah satu pihak yang memperkenalkan lagu tersebut ke masyarakat. Karena, di dalamnya ada kata-kata "menjadi pandu ibuku."

Soepratman juga telah mengabadikan lagu perjuangan itu ke dalam piringan hitam. Gagal menghubungi His Master Voice di Inggris, ia kemudian menghubungi Yo Kim Tjan. Sampai suatu ketika, di studio yang bersahaja, Soepratman memainkan biola sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan dua irama, mars dan keroncong.

Master rekaman dibuat dari lilin yang dibekukan dalam suhu rendah. Yo Kim Tjan memasarkan lagu tersebut dengan harga dua picis (20 sen). Karena beberapa kali dinyanyikan di depan umum, Soepratman diinterogasi PID (intel Belanda).

Dia ditanya mengapa memakai kata "merdeka-merdeka". Ia menjawab, kata-kata itu hasil ubahan orang lain, sebab lirik naskah aslinya "mulia-mulia."

Protes atas pelarangan lagu itu berdatangan dari berbagai pihak. Volkraad turun tangan. Akhirnya, kata "merdeka-merdeka" boleh dinyanyikan di ruang tertutup. Setelah menderita kekalahan di mana-mana, Jepang membentuk Panitia Lagu Kebangsaan pada 1944.

Panitia yang diketuai Ir Sukarno melakukan beberapa perubahan atas naskah asli Soepratman. Perubahan cukup besar terjadi pada refrain lagu 1928. Kata-kata "Indones, Indones, moelia, moelia, tanahkoe, neg'riku yang koecinta. Indones, Indones, moelia, moelia, hidoeplah Indonesia Raja", diubah menjadi "Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya. Merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya".

Sampai Jepang angkat kaki dari Indonesia, format lagu Indonesia Raya belum seragam. Pada 26 Juni 1958 keluarlah Peraturan Pemerintah tentang lagu Indonesia Raya yang di dalamnya termuat tata tertib penggunaan, nada, irama, kata, dan gubahan lagu.

Yang pasti, lagu Indonesia Raya yang asli berdurasi tiga menit 49 detik merupakan lagu kebangsaan terpanjang di dunia. Bila pada tiap tanggal 17 Agustus kita memperingati HUT Kemerdekaan RI, berarti sekaligus merupakan hari wafat WR Soepratman. Karena, ia wafat pada 17 Agustus 1939, di Surabaya.

Tulisan ini disadur dari Harian Republika edisi 12 Agustus 2007. Alwi Shahab adalah wartawan Republika lintas zaman yang wafat pada 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyampaikan, Indonesia telah berkomitmen secara bertahap menekan emisi gas rumah kaca dengan mengurangi porsi penggunaan energi fosil dan mulai beralih pada energi baru dan terbarukan.

"Transisi energi ini merupakan pekerjaan besar yang membutuhkan investasi sangat besar, dan tidak akan tuntas hanya dalam tiga sampai lima tahun,"ujar Bamsoet dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR - DPD Tahun 2024 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Bamsoet menambahkan, saat ini strategi hilirisasi industri sudah memberikan hasil positif berupa nilai investasi pada industri pengolahan mineral yang meningkat pesat. Nilai ekspor nikel juga tumbuh sangat tinggi, yang membuat Indonesia menjadi negara penghasil nikel terbesar nomor satu di dunia.

Bamsoet juga menekankan meningkatnya populasi penduduk dunia khususnya di Indonesia, akan membutuhkan daya dukung bahan pangan yang lebih besar. Pada saat bersamaan, sektor pertanian sebagai penopang ketahanan pangan, justru menghadapi beragam tekanan; mulai dari makin sempitnya lahan pertanian, stagnasi produksi, meningkatnya frekuensi hama dan penyakit tumbuhan, makin mahalnya biaya produksi, serta ancaman perubahan iklim.

"Untuk menghindari risiko krisis pangan di masa yang akan datang, kita perlu menyiapkan strategi besar untuk menciptakan “kedaulatan pangan” Indonesia, bukan sekedar “ketahanan pangan”, yang acapkali mengandalkan impor bahan-bahan pangan dari luar negeri," tegas Bamsoet.

Dalan pidatonya, ia juga mengucapkan selamat kepada Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Ia meminta kepada keduanya agar tetap menjaga kesibambungan pembangunan nasional.

"Selain ucapan selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat Indonesia, kami juga mengharapkan kesinambungan pembangunan nasional. Momentum tersebut perlu terus kita jaga dan pelihara bersama. Tugas ini tentu tidaklah ringan, karena tantangan akan terus datang, baik dari dalam maupun dari luar," harap Bamsoet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Superbank mengukir pencapaian dengan meraih satu juta nasabah dalam waktu kurang dari dua bulan sejak peluncuran aplikasi kepada publik. Torehan tersebut mencerminkan kepercayaan tinggi nasabah terhadap inovasi dan keamanan menabung di Superbank.

Sebanyak 62 persen dari nasabah Superbank, yang didukung pemegang saham, seperti Grab, Emtek, Singtel, dan KakaoBank, telah menghubungkan akun mereka dengan aplikasi Grab. Hal itu menunjukkan sinergi ekosistem yang kuat antara kedua platform.

Presiden Direktur Superbank, Tigor M Siahaan menyatakan, pihaknya sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan oleh para nasabah. "Dalam waktu yang begitu singkat, dukungan Anda telah memungkinkan kami untuk mencapai satu juta nasabah," ucap Tigor dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Pertumbuhan pesat jumlah nasabah Superbank merefleksikan besarnya potensi sektor perbankan digital di Indonesia. Menurut Bank Indonesia (BI), transaksi bank digital mencapai 5,26 miliar transaksi pada triwulan kedua 2024 atau meningkat hingga 32,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya..

Prospek cerah sektor tersebut juga diperkuat oleh dominasi generasi muda usia 16-30 tahun di Indonesia, sekitar 25 persen dari total populasi. Menurut Laporan Youth Finsight 2.0, mereka memiliki kesadaran tinggi dalam menabung dan menggunakan layanan keuangan untuk mencapai tujuan finansialnya.

Tigor mengatakan, pihaknya tidak berhenti untuk meluncurkan produk dan layanan inovatif lainnya demi meningkatkan jumlah nasabah. "Tentunya pencapaian ini baru permulaan dan menjadi modal kuat untuk terus meningkatkan inovasi dan kolaborasi," ujarnya.

Berbagai manfaat dari fitur dan produk perbankan Superbank juga dirasakan oleh mitra Grab. Yodhi Ahyad, mitra merchant GrabFood pemilik Asli Geprek, yang sudah bergabung sejak 2018, mengatakan, adanya fitur pencairan dana dua kali sehari di Superbank, membuat uang hasil jualan sehari-hari di Grab bisa langsung masuk ke rekening lebih cepat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 2024 berlangsung di Gedung Nusantara Kompleks DPR RI, Jumat (16/8/2024) dengan dihadiri sejumlah pejabat teras, termasuk para pimpinan ketua umum partai politik.

Pantauan Republika di DPR RI, Presiden RI Joko Widodo hadir di lokasi acara sidang tahunan pada sekira pukul 09.00 WIB, dengan mengenakan pakaian Betawi. Ia didampingi oleh istrinya, Iriana Joko Widodo.

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin bersama istri, Wury Ma'ruf Amin sudah tiba lebih dulu di DPR RI pada sekira pukul 08.35 WIB. Ma'ruf terlihat mengenakan pakaian adat Palembang.

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet), Ketua DPR RI Puan Maharani, dan Ketua DPD RI Lanyalla Mahmud Mattalit yang menjadi tuan rumah menyambut Jokowi dan Ma'ruf.

Terpantau, acara sidang tahunan mulai berlangsung pada sekira pukul 09.20 WIB. Bambang Soesatyo memimpin acara tersebut.

Ia menyebutkan sejumlah nama pejabat yang hadir, seperti pimpinan Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial.

Hadir pula pimpinan berbagai partai politik, mulai dari Plt Ketum Partai Golkar Agus Gumiwang. Dalam kesempatan itu, Bamsoet berseloroh dengan menyinggung nama Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi yang belakangan diisukan bakal menjadi Ketum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto.

"Yang terhormat, para ketua umum partai politik, Plt Ketua Umum Partai Golkar Doktor Agus Gumiwang Kartasasmita, boleh tepuk tangan. Pak Bahlil ada gak?" Ujar Bamsoet

Merespons selorohan Namsoet, dari balik suara mikrofon terdengar ada tawa kecil yang kemungkinan suara Puan Maharani.

Lalu, Bamsoet menyebut nama Ketum Partai Gerindra yang juga Presiden Terpilih 2025-2029 Prabowo Subianto, Ketum Nasdem Surya Paloh, Ketum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Lalu Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Plt PPP Mardiono.

Sementara itu Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak hadir dalam acara tersebut. Padahal sebelumnya Sekjen DPR RI Indra Iskandar menyebut bahwa Presiden RI ke-5 tersebut dikonfirmasi hadir.

Acara sidang tahunan MPR 2024 dihadiri 528 anggota dari 711 anggota MPR, DPR, dan DPD RI. Eva Rianti