REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai Partai Golkar lebih cocok mengusung pengusaha jalan tol Jusuf Hamka maju di Pilkada Jakarta. Dosen Universitas Al-Azhar itu juga menilai popularitas Babah Alun, sapaan Jusuf Hamka, lebih tinggi daripada Ridwan Kamil yang digadang-gadang bisa jadi lawan Anies Baswedan yang akan maju di Pilkada Jakarta.

“Jusuf Hamka punya popularitas yang tinggi, lalu aksesibilitas juga sangat oke karena bisa diterima oleh warga Jakarta,” katanya dalam keterangan di Jakarta, Ahad (28/7/2024).

Namun, Ujang menyebutkan, elektabilitas Jusuf Hamka belum teruji. Terlebih, untuk mengimbangi kandidat yang akan diusung di Pilkada Jakarta, yaitu Anies Baswedan.

Ia menyebutkan sejauh ini hanya Anies Baswedan yang diketahui kekuatan elektabilitasnya sebagai bakal calon gubernur (cagub) yang digadang-gadang diusung di Jakarta.

"Selama ini kan Jusuf Hamka belum masuk radar survei. Artinya belum bisa ditakar kekuatannya, sementara Anies Baswedan sudah diketahui kekuatan dari segi elektabilitas," katanya.

Ujang mengungkapkan alasan lain Jusuf Hamka lebih cocok untuk Pilkada Jakarta ketimbang Ridwan Kamil, yakni popularitas Ridwan Kamil yang lebih tinggi di Jawa Barat. Dengan demikian, Ridwan Kamil dinilai lebih realistis maju pada Pilkada Jawa Barat (Jabar) dibandingkan Pilkada Jakarta.

Karena itu, Ujang menyarankan Partai Golkar mengusung pria akrab disapa Kang Emil itu di Pilkada Jabar karena peluang menangnya lebih besar daripada Jakarta.

"Peluangnya lebih besar di Jawa Barat kalau, misalnya, maju di Jakarta agak berat, kerja lebih keras lagi karena Ridwan Kamil lebih populer di Jawa Barat," kata Ujang.

Sebelumnya, berdasarkan hasil survei teranyar Indikator Politik Indonesia pada bulan Juni, tiga teratas top of mind bakal calon gubernur Jakarta diisi oleh Anies Baswedan (39,7 persen), Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (23,8 persen) dan Ridwan Kamil (13,1 persen). Sementara Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menempati urutan ke-10 dengan raihan elektabilitas sebesar 0,3 persen.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP). Muhammadiyah memutuskan siap mengelola usaha pertambangan sesuai aturan tersebut.

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam.

"Pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi kepada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang dan melibatkan sumber daya insani yang handal dan berintegritas tinggi," kata Prof Mu'ti dalam Konferensi Pers Hasil Konsolidasi Nasional Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Ahad (28/7/2024)

Prof Mu'ti mengatakan, Pimpinan Pusat Muhammadiyah telah melakukan pengkajian dan menerima masukan yang komprehensif dari para ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di lingkungan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, perguruan tinggi dan pihak-pihak terkait lainnya.

Prof Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah memutuskan siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 dengan pertimbangan dan persyaratan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring evaluasi dan penilaian manfaat dan mafsadat atau kerusakan bagi masyarakat

Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

Kedelapan, pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Muhadjir Effendi, Muhammad Sayuti dengan anggota Anwar Abbas, Hilman Latif, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin dan Azrul Tanjung.

Kesembilan, tim memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA -- Kelompok perlawanan terbesar Palestina di Gaza, Hamas menolak untuk menerima proposal baru di tengah pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tentang niatnya untuk mengajukan proposal baru terkait kesepakatan pertukaran tawanan, sumber senior Palestina mengatakan kepada Al-Mayadeen pada Sabtu.

Menurut sumber tersebut, Hamas bersikeras dengan proposal terakhir yang diajukannya kepada para mediator mengenai gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tawanan dengan penjajah Israel. Sumber tersebut mengindikasikan bahwa kelompok perlawanan Palestina itu tetap teguh pada pendiriannya yang menuntut penarikan mundur Israel secara menyeluruh dari Jalur Gaza, termasuk daerah Netzarim dan Philadelpia.

Hamas juga telah menginformasikan kepada para mediator bahwa mereka tidak akan menerima proposal baru yang tidak menyertakan ketentuan gencatan senjata yang jelas, sumber Palestina menambahkan.

Selain itu, kelompok ini tidak menentang pemerintahan sementara untuk Gaza dengan konsensus nasional jika terjadi kegagalan dalam menyepakati pemerintahan persatuan nasional, sumber tersebut menyebutkan.

Hal ini terjadi setelah Reuters mengutip sumber-sumber yang mengatakan bahwa “Israel” berusaha untuk memperkenalkan amandemen yang akan mempersulit tercapainya gencatan senjata di Gaza dan kesepakatan pertukaran tahanan.

Amandemen ini berkaitan dengan pemeriksaan warga Palestina yang mengungsi saat mereka kembali ke daerah utara di jalur Gaza dan mengontrol perbatasan dengan Mesir, di antara isu-isu lainnya.

Para pejabat AS dan Israel mengatakan kepada Axios bahwa Direktur CIA William Burns dijadwalkan bertemu dengan para pejabat dari Israel, Qatar, dan Mesir di Roma, Italia, untuk merampungkan sebuah kesepakatan.

Situs berita tersebut mengatakan bahwa Burns pada Ahad akan bertemu dengan Perdana Menteri Qatar Mohammed Bin Abdul Rahman al-Thani, Direktur Mossad David Barnea, dan kepala intelijen Mesir Abbas Kamel.

Laporan tersebut menyebutkan, pertemuan itu akan berfokus pada penyusunan strategi untuk memajukan negosiasi gencatan senjata dan kesepakatan pertukaran, dengan catatan, bagaimanapun, bahwa tidak akan ada diskusi tentang masalah yang belum terselesaikan.

Biden mengajukan proposal gencatan senjata pada Mei yang mencakup rencana eksekusi tiga tahap. Penasihat Keamanan Nasional AS kemudian menyatakan bahwa proposal Biden sebenarnya adalah proposal Israel.

Namun, setelah Hamas mengatakan bahwa mereka memandang positif ketentuan-ketentuan kesepakatan tersebut, Netanyahu mengumumkan penentangan terhadap kesepakatan Israel sendiri. Netanyahu mengatakan bahwa perang di Gaza tidak akan berakhir hingga semua tujuan tercapai dan menolak untuk membuat komitmen apa pun bahwa agresi tersebut akan dihentikan, baik secara lisan maupun tertulis.

“[Perdana Menteri Israel Benjamin] Netanyahu menginginkan sebuah kesepakatan yang mustahil untuk dicapai. Saat ini, ia tidak bersedia untuk bergerak dan oleh karena itu kita mungkin sedang menuju krisis dalam negosiasi daripada kesepakatan,” kata seorang pejabat Israel.

Menurut Axios, para negosiator Israel pesimis dengan hasil konferensi Roma dan tidak yakin bahwa tekanan dari Presiden AS Joe Biden terhadap Netanyahu telah membujuknya untuk mundur dari beberapa tuntutan baru yang kuat dalam proposal Israel yang telah direvisi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (GAIKINDO) Yohanes Nangoi menanggapi kabar mengenai peraturan wajib asuransi bagi kendaraan yang diisukan akan segera ditetapkan. Ia menilai penerapan aturan tersebut bukan waktu yang tepat untuk saat ini.

“Kalau bisa jangan diterapkan sekarang lah karena mobil (industri otomotif) sedang menurun,” kata dia pada penutupan Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD City, Tangerang, Banten, Sabtu (27/7/2024) malam.

Untuk diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebelumnya menyatakan bahwa Program Asuransi Wajib, termasuk asuransi kendaraan, masih menunggu terbitnya peraturan pemerintah (PP) sebagai payung hukum pelaksanaannya, seperti ruang lingkup dan waktu efektif penyelenggaraan program.

"Program Asuransi Wajib TPL (third party liability) terkait kecelakaan lalu lintas dimaksudkan untuk memberikan perlindungan finansial yang lebih baik kepada masyarakat," kata Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7).

Menurut Ogi, hal itu dikarenakan program tersebut akan mengurangi beban finansial yang harus ditanggung oleh pemilik kendaraan jika terjadi kecelakaan, dan lebih jauh lagi akan membentuk perilaku berkendara yang lebih baik.

Dengan meningkatnya perlindungan terhadap risiko, Ogi menuturkan masyarakat akan lebih terlindungi dan merasa lebih aman serta juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur bahwa pemerintah dapat membentuk Program Asuransi Wajib sesuai dengan kebutuhan, di antaranya mencakup asuransi kendaraan berupa tanggung jawab hukum pihak ketiga (third party liability/TPL) terkait kecelakaan lalu lintas, asuransi kebakaran, dan asuransi rumah tinggal terhadap risiko bencana.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah sejauh ini belum membahas soal kebijakan asuransi wajib bagi kendaraan bermotor yang direncanakan mulai diberlakukan pada 2025 oleh OJK.

"Belum ada rapat mengenai itu," ucap Presiden Jokowi singkat usai menghadiri acara Grand Launching Golden Visa di Jakarta, Kamis (25/7) lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, Ibnu Lutbiyyah merupakan seorang lelaki yang datang dari suku al-Azdi di Madinah. Perawakannya menyenangkan. Tingkah lakunya lembut. Rasulullah SAW pun memberikan tugas yang tidak ringan kepadanya. Ia ditunjuk sebagai petugas pengumpul zakat kaum Muslimin.

Ibnu Lutbiyyah adalah orang yang tekun dalam pekerjaannya. Banyak kaum Muslimin yang senang dengan pekerjaannya. Lantas tak hanya zakat yang mereka titipkan, sejumput hadiah mereka berikan kepada sang petugas. Hadiah sebagai bentuk rasa terima kasih.

Lantas Ibnu Lutbiyyah menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Ia datang membawa harta zakat. "Ya Rasulullah, ini untukmu (harta dari zakat) dan yang ini diberikan untukku." Raut Rasulullah SAW menunjukkan Beliau SAW tidak suka.

Demi mendengar perkataan petugas zakatnya, Rasulullah SAW lantas naik mimbar. Setelah memanjatkan pujian kepada Allah SWT, Beliau SAW bersabda, "Aku telah menugaskan seseorang di antara kalian untuk suatu tugas yang diberikan Allah kepadaku. Lalu dia melaksanakannya dan berkata, "Ini untukmu dan ini hadiah untukku." Mengapa dia tidak duduk saja di rumah dan menunggu hadiah itu datang? Demi Allah, tidaklah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya melainkan dia akan menghadap Allah pada hari kiamat dengan memikul sesuatu itu..." (Muttafaq 'Alaih).

Nabi SAW sangat tegas dalam sabdanya. Bahkan, di akhir sabda, Beliau SAW mengulang tiga kali, "Ya Allah bukankah aku telah menyampaikan." Kalimat yang diulang tentu bukanlah perkataan yang sembarangan. Tentu semua ucapan Nabi adalah mulia. Namun, dengan adanya penegasan, kita patut menaruh perhatian lebih.

Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memasukkan hadis di atas dalam bab larangan berbuat zalim. Amanah memang berat untuk dilaksanakan. Ia adalah tanggungan yang tak sanggup dipikul langit, tak kuat diemban gunung. Manusia, dengan segala keringkihan sifatnya, lantas berani mengambil tanggung jawab besar itu.

Tatkala amanah sudah di tangan, godaan untuk berlebih-lebihan lantas muncul. Amanah harta yang dititipkan kadang memunculkan perasaan ingin menguasai yang lebih banyak lagi. Amanah takhta yang diembankan tak jarang membuat sang empunya terlena. Beberapa jatuh dalam kepemimpinan nan menakutkan bak diktator. Semua ragam sifat buruk tadi bisa dirangkum dalam kata zalim.

Sungguh zalim adalah perbuatan yang amat berat konsekuensinya. Ia tak hanya berdimensi ukhrawi sebagai sebuah maksiat kepada Allah, namun juga amat menyakiti manusia. Perlu ikhtiar ganda guna membersihkan diri dari noda zalim. Memohon ampun kepada Allah dan betobat, lantas meminta orang-orang yang pernah dizalimi berbaik hati memberikan keikhlasannya. Keduanya perlu usaha yang sungguh-sungguh. Bukan aksi pencitraan demi merencanakan kezaliman berikutnya.

Hati-hatilah dengan orang yang terzalimi. Periksa setiap ucapan dan tindakan kita. Begitu mudahnya mengucapkan kata-kata kotor yang ditujukan ke orang, bekasnya akan lama terasa. Begitu juga menghadapi orang yang melanggar aturan. Rasulullah SAW sudah memberi rambu. Terhadap orang yang berbuat kerusakan saja kita dilarang berbuat zalim. Karena, nanti tak akan ada penghalang dalam doa orang-orang yang teraniaya.

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Doa orang yang dizalimi itu terkabulkan, meski dia seorang pelaku kejahatan. Sebab, kejahatannya itu akan kembali apda dirinya sendiri."

Balasan dari Allah kepada orang-orang yang berbuat zalim pun sangat keras. Rasulullah SAW memberi gambaran, Allah tidak akan melewatkan sedikit pun kala menurunkan balasan kepada orang-orang yang zalim. Allah SWT berfirman, "Dan begitulah siksaan Rabb-Mu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksaan-Nya adalah sangat pedih lagi sangat keras." (QS Hud [11]: 102).

Menjadi tugas setiap diri agar memastikan tak terjerumus dalam sifat zalim. Terlebih bagi mereka yang mendapat amanah yang tidak ringan. Orang zalim akan ditinggalkan. Sudah menjadi konsekuensi jika secara nurani orang-orang tidak suka dengan perbuatan buruk. "Orang-orang zalim itu tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya." (QS al-Mu'min [40]: 18).

REPUBLIKA.CO.ID, Ibnu Lutbiyyah merupakan seorang lelaki yang datang dari suku al-Azdi di Madinah. Perawakannya menyenangkan. Tingkah lakunya lembut. Rasulullah SAW pun memberikan tugas yang tidak ringan kepadanya. Ia ditunjuk sebagai petugas pengumpul zakat kaum Muslimin.

Ibnu Lutbiyyah adalah orang yang tekun dalam pekerjaannya. Banyak kaum Muslimin yang senang dengan pekerjaannya. Lantas tak hanya zakat yang mereka titipkan, sejumput hadiah mereka berikan kepada sang petugas. Hadiah sebagai bentuk rasa terima kasih.

Lantas Ibnu Lutbiyyah menemui baginda Nabi Muhammad SAW. Ia datang membawa harta zakat. "Ya Rasulullah, ini untukmu (harta dari zakat) dan yang ini diberikan untukku." Raut Rasulullah SAW menunjukkan Beliau SAW tidak suka.

Demi mendengar perkataan petugas zakatnya, Rasulullah SAW lantas naik mimbar. Setelah memanjatkan pujian kepada Allah SWT, Beliau SAW bersabda, "Aku telah menugaskan seseorang di antara kalian untuk suatu tugas yang diberikan Allah kepadaku. Lalu dia melaksanakannya dan berkata, "Ini untukmu dan ini hadiah untukku." Mengapa dia tidak duduk saja di rumah dan menunggu hadiah itu datang? Demi Allah, tidaklah seorang di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya melainkan dia akan menghadap Allah pada hari kiamat dengan memikul sesuatu itu..." (Muttafaq 'Alaih).

Nabi SAW sangat tegas dalam sabdanya. Bahkan, di akhir sabda, Beliau SAW mengulang tiga kali, "Ya Allah bukankah aku telah menyampaikan." Kalimat yang diulang tentu bukanlah perkataan yang sembarangan. Tentu semua ucapan Nabi adalah mulia. Namun, dengan adanya penegasan, kita patut menaruh perhatian lebih.

Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin memasukkan hadis di atas dalam bab larangan berbuat zalim. Amanah memang berat untuk dilaksanakan. Ia adalah tanggungan yang tak sanggup dipikul langit, tak kuat diemban gunung. Manusia, dengan segala keringkihan sifatnya, lantas berani mengambil tanggung jawab besar itu.

Tatkala amanah sudah di tangan, godaan untuk berlebih-lebihan lantas muncul. Amanah harta yang dititipkan kadang memunculkan perasaan ingin menguasai yang lebih banyak lagi. Amanah takhta yang diembankan tak jarang membuat sang empunya terlena. Beberapa jatuh dalam kepemimpinan nan menakutkan bak diktator. Semua ragam sifat buruk tadi bisa dirangkum dalam kata zalim.

Sungguh zalim adalah perbuatan yang amat berat konsekuensinya. Ia tak hanya berdimensi ukhrawi sebagai sebuah maksiat kepada Allah, namun juga amat menyakiti manusia. Perlu ikhtiar ganda guna membersihkan diri dari noda zalim. Memohon ampun kepada Allah dan betobat, lantas meminta orang-orang yang pernah dizalimi berbaik hati memberikan keikhlasannya. Keduanya perlu usaha yang sungguh-sungguh. Bukan aksi pencitraan demi merencanakan kezaliman berikutnya.

Hati-hatilah dengan orang yang terzalimi. Periksa setiap ucapan dan tindakan kita. Begitu mudahnya mengucapkan kata-kata kotor yang ditujukan ke orang, bekasnya akan lama terasa. Begitu juga menghadapi orang yang melanggar aturan. Rasulullah SAW sudah memberi rambu. Terhadap orang yang berbuat kerusakan saja kita dilarang berbuat zalim. Karena, nanti tak akan ada penghalang dalam doa orang-orang yang teraniaya.

Dari Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Doa orang yang dizalimi itu terkabulkan, meski dia seorang pelaku kejahatan. Sebab, kejahatannya itu akan kembali apda dirinya sendiri."

Balasan dari Allah kepada orang-orang yang berbuat zalim pun sangat keras. Rasulullah SAW memberi gambaran, Allah tidak akan melewatkan sedikit pun kala menurunkan balasan kepada orang-orang yang zalim. Allah SWT berfirman, "Dan begitulah siksaan Rabb-Mu apabila Dia menyiksa penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim. Sesungguhnya siksaan-Nya adalah sangat pedih lagi sangat keras." (QS Hud [11]: 102).

Menjadi tugas setiap diri agar memastikan tak terjerumus dalam sifat zalim. Terlebih bagi mereka yang mendapat amanah yang tidak ringan. Orang zalim akan ditinggalkan. Sudah menjadi konsekuensi jika secara nurani orang-orang tidak suka dengan perbuatan buruk. "Orang-orang zalim itu tidak mempunyai teman setia seorang pun dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya." (QS al-Mu'min [40]: 18).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencurigai perkara penipuan dengan mengaku sebagai pegawai lembaga antirasuah oleh Yusup Sulaeman. KPK merasa kasus itu cenderung tidak lazim. Salah satu indikator kecurigaan KPK ialah kendaraan mewah yang digunakan Yusup.

"Karena lumayan jarang seorang penipu dengan yang punya mobil Porsche, belum, baru kali ini kita menemukan seperti itu," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto kepada wartawan, Sabtu (27/7/2024).

Mobil mewah tersebut disita KPK ketika menciduk Yosep pada 25 Juli 2024. Kendaraan itu dikonfirmasi KPK bukan disewa Yusup. Tapi KPK belum mengetahui bagaimana Yusup bisa mempunyai mobil tersebut.

"Info yang saya dapat mobil Porsche-nya itu memang punya yang bersangkutan," ucap Tessa.

Hingga saat ini, KPK belum mengetahui jumlah penipuan yang dilakukan oleh Yosep. Sebab kasus ini ditindaklanjuti oleh Polres Bogor. KPK optimistis polisi dapat membongkar perkara ini.

"Pasti nanti akan didalami oleh teman-teman penyidik di Polres Bogor, perkara penipuan dan pemerasannya. Tentunya, apakah baru kali itu, apakah berulang kali, terus, pasti nanti akan dirilis sama teman-teman," ujar Tessa.

Sebelumnya, KPK menangkap Yusup di restoran di kawasan Bogor, Jawa Barat, Kamis (25/7). Yusup diamankan karena mengaku sebagai pegawai KPK dan melakukan pemerasan kepada pegawai di Pemerintahan Kabupaten Bogor.

"KPK telah mengamankan seseorang yang mengaku pegawai KPK yang melakukan pemerasan terhadap pegawai di Pemerintahan Kabupaten Bogor," kata Jubir KPK, Tessa Mahardhika dalam jumpa pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (25/7).

Kronologi penangkapan ini bermula dari pihak KPK mendapat informasi terkait pemerasan yang dialami seorang pegawai Pemkab Bogor. KPK lalu menerjunkan tim yang terdiri dari penyelidik, penyidik, dan inspektorat. Seusai diamankan, Yusup langsung dibawa ke markas KPK untuk dimintai keterangan.

"Didapat kesimpulan sementara orang tersebut bukan pegawai KPK dan hanya beroperasi sendiri," ucap Tessa.

Sejumlah barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 300 juta, satu unit iPhone, dan mobil Porsche berpelat B 1556 XD diamankan dari tangan Yusup. Barang-barang itu diduga hasil pemerasan. KPK kini menyerahkan Yusup ke Polres Bogor untuk diproses hukum.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Keputusan ini diambil dalam konsolidasi nasional (konsolnas) yang digelar di Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY pada 27-28 Juli 2024.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, keputusan menerima tambang ini sudah melalui kajian dan masukan komprehensif dari berbagai pihak. Baik itu ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, hingga perguruan tinggi.

"Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," kata Mu'ti dalam konferensi pers usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Seperti diketahui, Konsolnas PP Muhammadiyah digelar selama dua hari sejak 27-28 Juli di Kampus Unisa Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilakukan secara tertutup, sehingga awak media tidak diperkenankan masuk ke ruangan.

"(Hari Ahad ini membahas soal) Kalender hijriyah, agenda-agenda rerkait keuangan, terkait program-program kerja, laporan-laporan capaian kerja dari wilayah-wilayah, ada 35 wilayah dan otonom Muhammadiyah," kata Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis. Di hari kedua ini, disampaikan hasil konsolnas, termasuk sikap resmi Muhammadiyah perihal konsesi tambang tersebut.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam. "Pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi kepada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang dan melibatkan sumber daya insani yang handal dan berintegritas tinggi," kata Prof Mu'ti.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi serta beberapa teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan. Sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.

Kelima, dalam mengelola tambang Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dan keberpihakan kepada masyarakat serta perserikatan melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring evaluasi dan penilaian manfaat dan mafsadat atau kerusakan bagi masyarakat.

Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

Kedelapan, pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Muhajirin Effendi, Muhammad Sayuti dengan anggota Anwar Abbas, Hilman Latif, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin dan Azrul Tanjung.Kesembilan, tim memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Keputusan ini diambil dalam konsolidasi nasional (konsolnas) yang digelar di Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY pada 27-28 Juli 2024.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, keputusan menerima tambang ini sudah melalui kajian dan masukan komprehensif dari berbagai pihak. Baik itu ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, hingga perguruan tinggi.

"Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," kata Mu'ti dalam konferensi pers usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Seperti diketahui, Konsolnas PP Muhammadiyah digelar selama dua hari sejak 27-28 Juli di Kampus Unisa Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilakukan secara tertutup, sehingga awak media tidak diperkenankan masuk ke ruangan.

"(Hari Ahad ini membahas soal) Kalender hijriyah, agenda-agenda rerkait keuangan, terkait program-program kerja, laporan-laporan capaian kerja dari wilayah-wilayah, ada 35 wilayah dan otonom Muhammadiyah," kata Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis. Di hari kedua ini, disampaikan hasil konsolnas, termasuk sikap resmi Muhammadiyah perihal konsesi tambang tersebut.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam. "Pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi kepada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang dan melibatkan sumber daya insani yang handal dan berintegritas tinggi," kata Prof Mu'ti.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi serta beberapa teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan. Sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.

Kelima, dalam mengelola tambang Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dan keberpihakan kepada masyarakat serta perserikatan melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring evaluasi dan penilaian manfaat dan mafsadat atau kerusakan bagi masyarakat.

Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

Kedelapan, pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Muhajirin Effendi, Muhammad Sayuti dengan anggota Anwar Abbas, Hilman Latif, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin dan Azrul Tanjung.Kesembilan, tim memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

REPUBLIKA.CO.ID, SLEMAN -- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah resmi menerima konsesi atau pemberian izin tambang untuk ormas keagamaan dari pemerintah. Keputusan ini diambil dalam konsolidasi nasional (konsolnas) yang digelar di Universitas 'Aisyiyah (Unisa) Yogyakarta, Sleman, DIY pada 27-28 Juli 2024.

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu'ti mengatakan, keputusan menerima tambang ini sudah melalui kajian dan masukan komprehensif dari berbagai pihak. Baik itu ahli pertambangan, ahli hukum, majelis/lembaga di PP Muhammadiyah, pengelola/pengusaha tambang, ahli lingkungan hidup, hingga perguruan tinggi.

"Muhammadiyah siap mengelola usaha pertambangan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024," kata Mu'ti dalam konferensi pers usai Konsolnas PP Muhammadiyah di Unisa Yogyakarta, Sleman, DIY, Ahad (28/7/2024).

Seperti diketahui, Konsolnas PP Muhammadiyah digelar selama dua hari sejak 27-28 Juli di Kampus Unisa Yogyakarta. Kegiatan tersebut dilakukan secara tertutup, sehingga awak media tidak diperkenankan masuk ke ruangan.

"(Hari Ahad ini membahas soal) Kalender hijriyah, agenda-agenda rerkait keuangan, terkait program-program kerja, laporan-laporan capaian kerja dari wilayah-wilayah, ada 35 wilayah dan otonom Muhammadiyah," kata Kepala Kantor PP Muhammadiyah, Arif Nur Kholis. Di hari kedua ini, disampaikan hasil konsolnas, termasuk sikap resmi Muhammadiyah perihal konsesi tambang tersebut.

Pemerintah sebelumnya menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2024 yang di dalamnya terdapat kewenangan dan kesempatan bagi organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan yang memenuhi persyaratan untuk mendapatkan izin usaha pertambangan (IUP).

Abdul Mu'ti mengatakan, Muhammadiyah berkomitmen memperkuat dan memperluas dakwah dalam bidang ekonomi, termasuk pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam. "Pengelolaan tambang yang sesuai dengan ajaran Islam, konstitusi, dan tata kelola yang profesional, amanah, penuh tanggung jawab, seksama, berorientasi kepada kesejahteraan sosial, menjaga kelestarian alam secara seimbang dan melibatkan sumber daya insani yang handal dan berintegritas tinggi," kata Prof Mu'ti.

Keempat, dalam mengelola tambang, Muhammadiyah berusaha semaksimal mungkin dan penuh tanggung jawab melibatkan kalangan profesional dari kalangan kader dan warga persyarikatan, masyarakat di sekitar area tambang, sinergi dengan perguruan tinggi serta beberapa teknologi yang meminimalkan kerusakan alam.

Muhammadiyah memiliki sumber daya manusia yang amanah, profesional dan berpengalaman di bidang pertambangan serta sejumlah perguruan tinggi Muhammadiyah memiliki program studi pertambangan. Sehingga usaha tambang dapat menjadi tempat praktik dan pengembangan entrepreneurship yang baik.

Kelima, dalam mengelola tambang Muhammadiyah akan bekerja sama dengan mitra yang berpengalaman mengelola tambang, memiliki integritas dan komitmen yang tinggi dan keberpihakan kepada masyarakat serta perserikatan melalui perjanjian kerjasama yang saling menguntungkan.

Keenam, pengelolaan tambang oleh Muhammadiyah dilakukan dalam batas waktu tertentu dengan tetap mendukung dan melanjutkan usaha-usaha pengembangan sumber-sumber energi yang terbarukan serta membangun budaya hidup bersih dan ramah lingkungan. Pengelolaan tambang disertai dengan monitoring evaluasi dan penilaian manfaat dan mafsadat atau kerusakan bagi masyarakat.

Apabila pengelolaan tambang lebih banyak menimbulkan mafsadat maka Muhammadiyah secara bertanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan kepada pemerintah.

Ketujuh, dalam pengelolaan tambang, Muhammadiyah berusaha mengembangkan model yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial, pemberdayaan masyarakat, membangun ekosistem yang ramah lingkungan, riset dan laboratorium pendidikan serta pembinaan jamaah dan dakwah jamaah.

Kedelapan, pengembangan tambang oleh Muhammadiyah diusahakan dapat menjadi model usaha not for profit di mana keuntungan usaha dimanfaatkan untuk mendukung dakwah dan amal usaha Muhammadiyah serta masyarakat luas.

Kedelapan, menunjuk tim pengelola tambang Muhammadiyah yang terdiri atas Muhajirin Effendi, Muhammad Sayuti dengan anggota Anwar Abbas, Hilman Latif, Agung Danarto, Ahmad Dahlan Rais, Bambang Setiaji, Arif Budimanta, Nurul Yamin dan Azrul Tanjung.Kesembilan, tim memiliki tugas wewenang dan tanggung jawab yang akan ditetapkan kemudian dalam surat keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

REPUBLIKA.CO.ID, Seremoni pembukaan Olimpiade Paris 2024 pada Jumat (26/7/2024), memicu kontroversi lantaran menghadirkan sebagian pentas seni yang dinilai sebagai penghinaan terhadap nilai-nilai agama tertentu. Komunitas Kristiani global misalnya, mengecam parodi atas lukisan Leonardo da Vinci berjudul 'Perjamuan Terakhir'.

Dalam rekreasi 'Perjamuan Terakhir' di seremoni pembukaan Olimpiade Paris, Yesus Kristus diganti dengan perempuan gemuk, sementara waria dan tokoh-tokoh transgender, termasuk seorang anak kecil, ditampilkan sebagai para rasulnya. Banyak warganet, tidak hanya umat Kristen, ramai-ramai mengkritisi parodi itu sebagai penghinaan bahkan penistaan terhadap agama.

"Sodom dan Gomorrah ditelevisikan dan ditonton oleh jutaan orang secara langsung," tulis akun Universitarios Católicos di X.

Akun itu juga menukil J. R.R. Tolkien, "Kejahatan tidak bisa menciptakan sesuatu yangbaru, hanya mengkorupsi atau merusak kekuatan kebaikan yang telah diciptakan atau dibangun."

Perwakilan Prancis di Parlemen Eropa, Marion Maréchal, pun mencuit selama seremoni berlangsung, "Kepada semua umat Kristen di dunia yang menonton seremoni Paris 2024 dan merasa terhina oleh parodi waria atas 'Perjamuan Terakhir', tahu bahwa bukan Prancis yang berekspresi tapi minoritas sayap-kiri yang siap atas provokasi apapun."

Meski juga menampilkan artis dan tokoh olahraga kaliber internasional seperti Lady Gaga, Celine Dion hingga Zinedine Zidane, disayangkan memang event olahraga empat tahunan yang biasa menyedot jutaan penonton dari seluruh dunia itu menjadi panggung 'simbol-simbol setan' dan representasi kelompok LGBTQ yang kemudian menuai kecaman warganet.

Dilansir Mint, penampilan show selain rekreasi dari adegan 'Perjamuan Terakhir' Yesus, ada juga adegan pemenggalan kepala Mary Antoinette, dan penggambaran 'the God of Wine', Dionosys yang juga menuai kontroversi di media sosial.

"Olimpiade adalah event olahraga paling prestisius di dunia. Mengapa hadir sekumpulan orang kelebihan berat badan di acara pembukaan. Kami ingin menonton para atlet, bukan ini," tulis salah satu warganet di X.

"Seorang berjenggot dengan pakaian minim wanita berdansa secara provokatif di upacara pembukaan Olimpiade Prancis. Mengapa mereka mencoba menormalisasi kekotoran ini? Betapa jauhnya dunia Barat telah jatuh," tulis akun Turning Point UK.

Dilaporkan AP, penyanyi dan aktor populer asal Prancis, Philippe Katerine, menampilkan “Nu” (naked/telanjang) sebagai bagian dari show yang menggambarkan Dionysys, dewa anggur dan pesta dari mitologi Yunani. Dalam penampilannya, Katerine dicat biru nyaris telanjang, dengan daun dan bunga menutupi beberapa bagian tubuhnya. Banyak warganet mengasosiasikan tampilan Katerine dengan karakter Smurf.

"Lebih dari 1 miliar orang dari seluruh dunia menonton seremoni pembukaan olimpiade. Dan ini yang terbaik bisa diberikan oleh Prancis. Seorang pria tampil sebagai Smurf dikelilingi waria dan seorang wanita gemuk dengan mahkota raksasa," tulis warganet di X.

Dikutip dari laman Olympics.com, kreator atau sutradara di balik pentas seni di upacara pembukaan Olimpade 2024 adalah seniman Prancis bernama Thomas Jolly. "Mempercayakan arah artistik dalam seremoni (pembukaan olimpiade) kepada Thomas Jolly adalah sebuah pilihan berani dan konsisten dengan visi kami," ujar Presiden Paris 2024, Tony Estanguet, pada 2022 lalu.

Kepada AP pada awal Juli 2024, Thomas Jolly mengaku pada awalnya sangat terkejut ketika ditunjuk sebagai direktur artistik seremoni pembukaan Olimpiade Paris 2024. Meski, di dunia seni teater Prancis, portofolio Jolly termasuk tiga kali meraih trofi Moliere, penghargaan tertinggi dalam dunia teater di Prancis.

"Saya terkejut awalnya. Saya berpikir bagaimana saya bisa merekreasi sebuah show di mana semua orang bisa merasa terwakili sebagai suatu bangsa yang besar," kata Jolly.

“Saat kita menonton ‘Emily in Paris’ atau ‘Amélie Poulain,’ kita tahu bahwa itu tak cukup menampilkan Paris yang sebenarnya. Kami akan memainkan semua cerita klise itu, tapi kami juga sekaligus akan menantang mereka," kata Jolly melanjutkan.

“Paris juga adalah gejolak anak muda. Beragam budaya saling merangkul di jalan-jalan."

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Alquran seringkali menyebut surga yang dialiri sungai-sungai. Seakan-akan di surga dihiasi banyak sungai yang indah dan jernih airnya.

Bahkan surga yang diperuntukan bagi golongan orang pertama yang memeluk Islam yakni orang-orang yang pertama beriman kepada Nabi Muhammad SAW (surganya) dilengkapi sungai-sungai yang mengalir. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍۙ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ۗذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

Was-sābiqūnal-awwalūna minal-muhājirīna wal-anṣāri wal-lażīnattaba‘ūhum bi'iḥsān(in), raḍiyallāhu ‘anhum wa raḍū ‘anhu wa a‘adda lahum jannātin tajrī taḥtahal-anhāru khālidīna fīhā abadā(n), żālikal-fauzul-‘aẓīm(u).

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah rida kepada mereka dan mereka pun rida kepada-Nya. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. (QS At-Taubah Ayat 100)

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa orang-orang yang pertama-tama masuk Islam, baik dari kalangan Muhajirin yang berhijrah dari Makkah ke Madinah, maupun dari kalangan Ansar, yaitu penduduk kota Madinah yang menyambut dengan baik kedatangan Rasulullah dan Muhajirin, dan begitu pula para sahabat yang lain yang mengikuti perintah Rasulullah dengan sebaik-baiknya, ketiga golongan ini merupakan orang-orang mukmin yang paling tinggi martabatnya di sisi Allah, disebabkan keimanan mereka yang teguh, serta amal perbuatan mereka yang baik dan ikhlas, sesuai dengan tuntutan Rasulullah SAW.

Allah senang dan rida kepada mereka, sebaliknya mereka pun rida kepada Allah. Allah menyediakan pahala yang amat mulia bagi mereka, yaitu surga Jannatun-na’īm yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, di sana mereka akan memperoleh kenikmatan yang tidak terhingga. Mereka akan kekal di sana selama-lamanya. Itulah kemenangan terbesar yang akan mereka peroleh.

Yang dimaksud dengan as-Sābiqūnal Awwalūn dari kalangan Muhajirin ialah mereka yang telah berhijrah dari Makkah ke Madinah sebelum terjadinya “Perjanjian Hudaibiyah, karena sebelum perjanjian tersebut, kaum musyrikin senantiasa mengusir kaum Muslimin dari kampung halaman mereka, dan membunuh sebagian dari mereka, serta menghalang-halangi siapa saja yang ingin berhijrah. Tidak ada cara lain bagi seorang mukmin untuk menyelamatkan diri dari kejahatan kaum musyrikin, kecuali menjauhkan diri dari mereka, atau menyerah kepada kehendak dan kemauan mereka.

Orang-orang yang memilih cara yang pertama, yaitu meninggalkan kota Makkah dan hijrah ke Madinah adalah orang-orang yang benar-benar beriman, tidak ada seorang munafikpun di antara mereka. Mereka meninggalkan kampung halaman karena keimanan yang murni, keikhlasan, dan perjuangan untuk menegakkan agama Islam.

Dikenal juga sebagai as-Sābiqūnal Awwalūn yaitu orang-orang yang pertama masuk Islam dan menyatakan imannya kepada Nabi Muhammad SAW dari kalangan keluarga adalah Siti Khadijah, ‘Ali bin Abi Talib, dan Zaid bin Hariṡah. Sedang dari kalangan luar ialah Abu Bakar As-siddiq, orang yang menemani Rasulullah SAW waktu hijrah ke Madinah.

Di samping itu, terdapat pula para sahabat yang dikelompokkan dalam as-Sabiqunal Awwalun yang oleh Rasulullah SAW telah dinyatakan sebagai orang-orang yang pasti masuk surga.

Di antara mereka adalah Usman bin ‘Affan, Hamzah, dan lainnya. Yang dimaksud dengan golongan pertama, as-Sabiqunal Awwalun dari kalangan Ansar ialah penduduk kota Madinah yang telah menyatakan ikrar kesetiaan mereka kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW di Aqabah, suatu tempat di Mina, pada tahun ke-11 dari kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ketika itu mereka berjumlah tujuh orang. Kemudian pada periode berikutnya, yaitu pada tahun ke-12, terjadi pula ikrar kesetiaan di tempat yang sama, yaitu Aqabah, kali ini diikuti tujuh puluh orang lelaki dan dua orang perempuan. Jejak mereka diikuti oleh yang lainnya setelah mereka didatangi oleh utusan Rasulullah yang bernama Abu Zurarah Mus’ab bin ‘Umar bin Hasyim yang membacakan ayat-ayat Alquran dan mengajarkan pengetahuan agama kepada mereka.

Demikian pula, termasuk kelompok as-Sabiqunal Awwalun ialah mereka yang telah beriman pada saat tibanya Rasulullah SAW di Madinah. Kekuatan dan persatuan Islam tumbuh dan berkembang sesudah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Pada saat itulah muncul kaum munafik yang berpura-pura menyokong agama Islam.

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang turun mengenai hal ihwal Perang Badar yang terjadi pada tahun kedua Hijri.

Firman Allah, "(Ingatlah), ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, 'Mereka itu (orang-orang mukmin) ditipu agamanya'.” (QS al-Anfal Ayat 49)

Dalam kelompok orang-orang munafik yang disebutkan dalam ayat ini, tidak terdapat seorangpun dari kalangan kaum Muhajirin dan kaum Ansar yang mendapat gelar as-Sābiqūnal Awwalūn seperti yang tersebut di atas, walaupun kaum Anṣar itu semuanya berasal dari Bani ‘Aus dan Khazraj.

Yang dimaksud dengan golongan kedua, “allazīnat tabu’ūhum bi ihsān” (orang-orang yang telah mengikuti kaum as-Sābiqūnal Awwalūn dari kalangan Muhajirin dan Ansar dengan baik) ialah mereka yang ikut berhijrah ke Madinah dan berjuang menegakkan agama Islam atau mereka yang membuktikan satunya perbuatan dan perkataan setelah mendapatkan bimbingan dan pelajaran dari kaum as-Sābiqūnal Awwalūn dari kalangan Muhajirin dan Ansar, yang merupakan pemimpin-pemimpin yang layak diikuti, dan dijadikan suri teladan dalam tingkah laku, perbuatan, ucapan, dan perjuangan menegakkan agama Allah.

Singkatnya mereka adalah orang-orang yang mengikuti as-Sābiqūnal Awwalūn dalam ketaatan dan ketakwaan sampai Hari Kiamat. Adapun golongan ketiga, yaitu orang-orang yang munafik hanya mengikuti jejak as-Sābiqūnal Awwalūn secara lahiriyah semata, tidak dengan niat yang tulus atau hanya mengikutinya dalam beberapa hal saja, sedang dalam hal-hal lainnya mereka mengingkarinya. (Tafsir Kementerian Agama)