REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan, importir asing menyewa pergudangan di Indonesia untuk dapat memasarkan barang-barang impor ilegal melalui platform penjualan digital. Hal ini diungkap Zulkifli, usai melakukan ekspose temuan dari satuan tugas (satgas) pengawasan barang tertentu yang diberlakukan tata niaga impor atau satgas barang impor ilegal di Kawasan Penjaringan, Jakarta, Jumat (26/7/2024).

Ia mengatakan, importir asing ini juga meminta layanan jasa di gudang tersebut untuk melakukan pengemasan, lalu dikirim ke konsumen.

"Hasil penyidikan sementara, ternyata importirnya orang asing, nyewa gudang minta di-packing barangnya, dia bayar, kemudian dijual secara online," ujar Zulkifli.

Lebih lanjut, laporan satgas menyebutkan bahwa importir asing tersebut tinggal di Indonesia. Namun demikian, ia belum menemukan bagaimana barang-barang impor ilegal ini bisa masuk ke Tanah Air.

"Importir orang asing di sini, enggak pakai SNI, enggak pakai HS, enggak pakai macam-macam. Saya juga bingung bagaimana bisa sampai di sini," ucapnya.

Sebagai penasihat satgas barang impor ilegal, Zulkifli meminta untuk menyelidiki orang asing yang menyelundupkan barang dan memasarkannya di Indonesia.

Selain itu, Zulkifli meminta para pemangku kepentingan dan pemerintah daerah seperti walikota, bupati, gubernur dan kepada dinas untuk bekerja sama dengan satgas.

"Saya sudah meminta kepada satgas, harus dilakukan penelitian yang mendalam dan langkah-langkah yang tegas," ujar Zulkifli.

Hasil temuan satgas ini, nantinya akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia juga akan berkoordinasi dan berdiskusi dengan Kejaksaan Agung, Polri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati guna meneliti lebih lanjut mengapa barang-barang impor ilegal bisa masuk Indonesia.

Satgas yang mengatasi barang impor ilegal menemukan produk-produk selundupan dari luar negeri senilai Rp 40 miliar. Hasil temuan tersebut berupa ponsel pintar dan komputer tablet senilai Rp 2,7 miliar, pakaian jadi Rp 20 miliar, barang elektronik Rp 12,3 miliar dan mainan anak Rp 5 miliar.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kejaksaan Agung (Kejakgung) menangkap anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Ujang Iskandar (UI), pada Jumat (26/7/2024). Tim Kejakgung menangkap politikus Partai Nasdem tersebut terkait dengan perkara korupsi yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Tengah (Kalteng).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejakgung Harli Siregar mengatakan, Ujang Iskandar ditangkap di Terminal-3 Bandara Soekarno-Hatta, sekitar Pukul tiga sore tadi.

“Ya, ditangkap oleh Tim Tabur (Tangkap Buronan) Kejaksaan setelah yang bersangkutan kembali dari Vietnam,” begitu kata Harli melalui pesan singkat, Jumat (26/7/2024).

Dari informasi tim penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Ujang Iskandar ditangkap setelah melakukan operasi wajah di Vietnam beberapa waktu lalu. Namun begitu Kapuspenkum Harli, belum menjelaskan kasus yang menjerat Ujang Iskandar, politikus dari Dapil Kalimantan Tengah (Kalteng) itu. “Nanti akan kita rilis,” begitu kata Harli.

Ujang Iskandar, sebetulnya politikus baru di Gedung DPR. Politikus Nasdem itu melaju ke Senayan pada Mei 2023 lalu menggantikan Ary Egahni yang dipecat dari DPR lantaran tersandung kasus hukum juga. Ujang, selama ini dikenal sebagai Bupati Kotawaringn Barat dua periode 2005-2015.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sebanyak tiga orang haji asal Sumatra Utara (Sumut) hingga kini masih dirawat di sejumlah rumah sakit di Arab Saudi. Hal itu disampaikan Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Debarkasi Medan.

"Hingga berakhirnya operasional haji 1445 H/2024 M, ada tiga haji masih dirawat di Arab Saudi," ujar Sekretaris PPIH Debarkasi Medan, Zulfan Efendi, di Medan, Sumut, Jumat (26/7/2024).

Ia mengatakan, tim Kantor Urusan Haji Jeddah secara berkala terus memantau kondisi kesehatan mereka, baik di Makkah maupun Jeddah. Selain itu, pihaknya juga memastikan tiga haji asal Sumut yang sedang sakit itu tidak mengeluarkan biaya perawatan.

Tiga haji yang dimaksud itu adalah sebagai berikut. Pertama, Muhammad Davis (64 tahun) dari Kota Gunung Sitoli dan kini dirawat di Rumah Sakit An Noor Makkah. Kedua, Tiorlun Tongku Junjungan (81 tahun) dari Kabupaten Padang Lawas dan dirawat di Rumah Sakit King Abdullah Makkah. Terakhir, Meliana Harahap (55 tahun) dari Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan sekarang dirawat di Rumah Sakit Hayat National Hospital.

"Jadi, sebanyak 45 haji Indonesia, termasuk tiga asal Sumatra Utara, masih dalam perawatan di Tanah Suci. Mereka tidak dipungut biaya apa pun," ujar dia.

Zulfan yang juga menjabat Kepala Bidang Penyelenggara Haji dan Umrah Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Sumatra Utara mengucapkan syukur kepada Allah SWT. Sebab, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan dengan lancar.

Kemenag Sumatra Utara mengapresiasi pemangku kepentingan atas kerja sama, bantuan, partisipasi, dan perhatian dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Data PPIH Embarkasi Medan menyebutkan 8.697 calon haji asal Sumatra Utara tergabung dalam 25 kloter diberangkatkan ke Tanah Suci mulai 12 Mei hingga 10 Juni 2024.

Data PPIH Debarkasi Medan menyatakan, 8.673 haji kembali ke Tanah Air pada 24 Juni sampai 22 Juli 2024. Kemudian, 21 haji wafat di Tanah Suci. Tiga haji dirawat di rumah sakit Arab Saudi.

"Pemberangkatan maupun pemulangan jamaah haji secara umum berlangsung baik dan lancar," tutur Zulfan.

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON – Inggris mencabut keberatannya kepada Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas upaya penangkapan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Tanpa keberatan tersebut, rencana dikeluarkannya surat penangkapan terhadap keduanya semakin mulus.

Kantor Perdana Menteri Inggris Keir Starmer melansir pada Jumat bahwa pihaknya tidak akan melanjutkan upaya untuk mempertanyakan apakah ICC memiliki yurisdiksi untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Yoav Gallant.

Pengumuman tersebut, yang dibuat oleh juru bicara perdana menteri baru, membatalkan keberatan pemerintah sebelumnya terhadap permohonan surat perintah jaksa ICC untuk menangkap Netanyahu dan Yoav Gallant.

Sumber-sumber di Partai Buruh mengatakan kepada Middle East Eye tentang rencana tersebut pada Kamis, bersama dengan niat untuk membatasi penjualan senjata ke Israel karena perang mereka di Gaza.

Pusat Keadilan Internasional untuk Palestina (ICJP) mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka merasa lega melihat keberatan tersebut dibatalkan. “Menghormati yurisdiksi dan independensi ICC adalah hal yang paling tidak dapat dilakukan oleh pemerintahan Partai Buruh untuk menunjukkan komitmen tulus terhadap keadilan dan akuntabilitas,” kata Pejabat Hukum ICJP Zaki Sarraf.

Pada Mei, Jaksa ICC Karim Khan mengajukan permintaan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant bersama dengan tiga pemimpin Hamas – Ismail Haniyeh, Yahya Sinwar, dan Mohammed Deif. Pihak-pihak yang diusulkan untuk ditangkap itu disebut melakukan kejahatan perang.

Khan mengatakan bahwa tuduhan terhadap perdana menteri dan kepala pertahanan Israel adalah atas kejahatan “menyebabkan pemusnahan, menggunakan kelaparan sebagai metode perang termasuk penolakan pasokan bantuan kemanusiaan, dan dengan sengaja menargetkan warga sipil dalam konflik.”

Rishi Sunak, perdana menteri Konservatif Inggris pada saat itu, menganggap permohonan Khan untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap para pejabat Israel “sangat tidak membantu.” Pada Juni, pengadilan menerima permintaan pemerintah Sunak untuk mengajukan amicus atas nama Israel.

Sebaliknya, Starmer, pemimpin oposisi Inggris saat itu yang kini menjabat perdana menteri mengatakan bahwa “pengadilan harus dapat mengambil keputusan pada waktunya. Saya mendukung pengadilan dan saya mendukung hukum internasional.”

Sementara itu, Starmer menunjuk mantan rekannya, pengacara hak asasi manusia Richard Hermer, sebagai jaksa agung. Hermer nantinya yang akan menandatangani intervensi hukum apa pun yang dilakukan Inggris di ICC.

Menurut the New York Times, Hermer telah menyarankan Partai Buruh untuk menentang upaya lawan-lawan Konservatifnya yang melarang pemerintah daerah memboikot Israel. Hermer, yang menurut Times adalah seorang Yahudi dan mendukung perjuangan Yahudi, berpendapat bahwa larangan tersebut melanggar kebebasan berpendapat.

Seorang pejabat senior Israel menyerang Inggris pada Jumat atas laporan rencana mereka untuk menarik keberatannya terhadap permintaan surat perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu dan Gallant.

“Israel sangat kecewa dengan keputusan yang pada dasarnya salah ini,” kata pejabat senior itu dalam sebuah pengarahan dengan wartawan di Washington, selama kunjungan Netanyahu dan para pembantu seniornya ke Amerika Serikat.

Dokumen pengadilan yang diumumkan pada Juni menunjukkan bahwa Inggris, yang merupakan salah satu negara anggota ICC, telah mengajukan permintaan ke pengadilan untuk memberikan pengamatan tertulis mengenai apakah “pengadilan dapat menerapkan yurisdiksi atas warga negara Israel, dalam keadaan di mana Palestina tidak dapat menerapkan yurisdiksi pidana terhadap warga negara Israel (berdasarkan ) Perjanjian Oslo”.

Sejak itu, Inggris telah memilih pemerintahan baru yang dijalankan oleh Partai Buruh, dan Keir Starmer mengatakan pemerintah sebelumnya belum mengajukan proposalnya sebelum pemilu 4 Juli lalu. “Mengenai pengajuan ICC… Saya dapat memastikan bahwa pemerintah tidak akan menjalankan (proposal) sejalan dengan posisi lama kami bahwa ini adalah masalah yang harus diputuskan oleh pengadilan,” kata juru bicara tersebut kepada wartawan.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Rumah Kucing Semarang mengingatkan bahwa kasus penyiksaan hewan, terutama kucing merupakan fenomena gunung es, sebab yang ditemukan baru sebagian kecil dari kasus yang sebenarnya terjadi. Pemilik Rumah Kucing Semarang Agustin Veronica mengaku banyak menemukan kucing yang mengalami berbagai bentuk tindak kekerasan.

"Ada yang ditembak, disiram air panas, dipukul, sampai dilumuri lem di tubuhnya," kata pencinta kucing yang kini merawat tidak kurang 200 kucing jalanan itu, Jumat (26/7/2024).

Menanggapi adanya kasus penembakan kucing yang belum waktu lalu terjadi di Kota Semarang dan dilaporkan ke kepolisian, ia menyampaikan keprihatinannya. Kebetulan, kata dia, kucing tersebut merupakan hewan peliharaan orang sehingga sang pemilik melaporkan tindakan yang menyebabkan kucingnya mati.

Akan tetapi, Veronica mengatakan berbeda kasus dengan kucing liar atau kucing jalanan yang tidak bertuan yang selama ini banyak juga mengalami tindak kekerasan dan tidak ada yang mengetahui. Selama ini, kata dia, Rumah Kucing Semarang melakukan pemberian makan terhadap kucing liar di berbagai lokasi di Kota Semarang secara rutin sehingga memahami kondisi yang terjadi. Ia menyebutkan setiap hari menyediakan tidak kurang 200 kilogram kepala ayam dan makanan kering untuk memberi makan kucing-kucing liar di Kota Semarang, belum termasuk yang dipelihara di shelter.

Saat pemberian pakan, ia sering kali menemukan kucing yang terluka, seperti luka tembak, lebam, bengkak, dan sebagainya yang masih hidup dan kemudian dibawa ke shelter dan diobati. "Kami bawa ke dokter untuk diobati. Beberapa ada yang masih bisa diselamatkan, tapi kalau sudah parah lukanya ada juga yang tidak tertolong. Kami punya dokumentasinya," katanya.

Dalam setiap bulan, kata dia, Rumah Kucing Semarang setidaknya menemukan 8-15 kucing yang mengalami luka-luka diduga akibat dianiaya, seperti luka tembak dan lebam atau bengkak. Ia menceritakan bahwa populasi kucing liar di sejumlah lokasi pemberian pakan juga semakin habis yang dikhawatirkan mereka mati akibat dianiaya atau disiksa.

"Di daerah Jalan Syuhada (Tlogosari-Redaksi), misalnya, saya sering memberi makan banyak kucing di situ. Awalnya kucing di situ banyak dan setiap hari saya kasih pakan. Tapi akhirnya saya temukan hanya satu ini yang selamat dengan kondisi seperti ini (lumpuh-Redaksi)," katanya sembari memperlihatkan foto kondisi kucing tersebut.

"Kucing yang lainnya sudah tidak ada. Saya menengarai kucing-kucing yang hilang ini telah mengalami keadaan buruk, dibunuh," tambah Veronica.

Karena itu, ia mengharapkan regulasi yang tegas untuk melindungi binatang, seperti kucing dan anjing yang selama ini rentan mengalami tindak kekerasan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

"Di Kota Semarang ini sangat darurat kekerasan terhadap kucing. Kami selaku pencinta, pemerhati kucing dan anjing berharap adanya perda yang mengatur ini, termasuk sanksi tegas terhadap pelaku," katanya.

Sebelumnya, IP (35) seorang pria di Kota Semarang ditangkap kepolisian karena menembak kucing milik tetangganya menggunakan pistol replika jenis airsoft gun hingga mati, Senin (15/7/2024).

Pelaku beralasan jengkel terhadap kucing itu karena sering membuang kotoran di area rumahnya dan pernah menerkam burung merpati peliharaannya. Polrestabes Semarang telah menangani kasus tersebut dan menjerat pelaku yang ternyata residivis dengan Pasal 406 KUHP tentang Perusakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menunda pembacaan putusan terhadap empat terdakwa dalam dugaan kasus rasuah pembangunan Tol Layang Jakarta-Cikampek (Japek) II atau Tol Mohammed bin Zayed (MBZ). Ketua majelis hakim Fahzal Hendri menjelaskan pembacaan putusan itu terhambat akibat belum siapnya berkas putusan.

Fahzal mengatakan, pembacaan putusan kasus yang merugikan negara Rp 1,5 triliun itu bakal digelar pada 30 Juli 2024. "Rencananya putusan akan kita bacakan hari ini, tapi ternyata belum siap putusannya, belum bisa dibacakan hari ini," kata Fahzal dalam sidang tersebut di Jakarta pada Jumat (26/7/2024).

Fahzal meminta para terdakwa dan masyarakat memaklumi penundaan putusan tersebut. Dia beralasan, berkas perkara itu memakan waktu, sehingga penyusunan putusan ditunda beberapa hari.

"Karena waktunya sangat singkat, perkaranya agak panjang ceritanya. Jadi rencana mau dibacakan hari Selasa (30/7/2024) jam 10.00 pagi, karena empat perkara. Harap dimaklumi, majelis hakim punya keterbatasan, karena waktunya singkat banget," ujar Fahzal.

Ada empat terdakwa dalam perkara ini yaitu Direktur PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) periode 2016-2020 Djoko Dwijono, Ketua Panitia Lelang PT JJC Yudhi Mahyudin. Berikutnya, Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama sejak tahun 2008, Sofiah Balfas, dan Tony Budianto Sihite sebagai Team Leader Konsultan Perencana PT LAPI Ganesatama Consulting.

Tercatat, Djoko Dwijono dan Yudhi Mahyudin dituntut dengan pidana empat tahun penjara. Sedangkan Sofiah dan Tony dituntut dengan pidana lima tahun penjara. Kesemua terdakwa juga dituntut membayar denda sebesar Rp 1 miliar subsider enam bulan kurungan.

Para terdakwa dipandang JPU KPK sudah merugikan kas negara sebesar Rp 510 miliar pada kasus dugaan korupsi pembangunan Tol MBZ tahun 2016-2017. Mereka diancam pidana dengan Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PT Permodalan Nasional Madani (PNM) sebagai perusahaan pembiayaan yang tergabung dalam Holding Ultra Mikro terus melakukan berbagai upaya untuk memberikan pemberdayaan seluas-luasnya bagi pelaku usaha ultra mikro. Salah satunya adalah kelompok perempuan disabilitas.

Optimalisasi pemberdayaan nasabah disabilitas yang digalakkan oleh PNM dikemas dalam program “Disabilitas Tanpa Batas”. Program ini mendapatkan apresiasi Bronze Winner dalam ajang The 3rd Indonesia DEI & ESG Awards (IDEAS) 2024 kategori DEI, Sub kategori Keberpihakan terhadap Disabilitas yang digelar oleh PR Indonesia.

Sekretaris Perusahaan PNM L Dodot Patria Ary menjelaskan program ini bertujuan untuk membantu nasabah untuk menggali potensinya, memiliki usaha yang lebih variatif hingga mampu mandiri secara finansial. Klasterisasi Batik Tuli adalah contoh nasabah yang PNM tampilkan untuk penjurian IDEAS 2024 di mana PNM bekerja sama dengan pihak ketiga untuk mendesign kain batik hasil karya nasabah tuli yang dibina PNM dan dijadikan busana untuk peragaan busana.

“Potensi mereka kami kenalkan kepada publik, lewat bazar dan pameran bahkan fashion show untuk memberi pesan kepada masyarakat bahwa mereka juga mampu berkarya dan bersaing di pasar yang lebih luas,” ungkap Dodot.

Dodot juga menyampaikan terima kasihnya kepada seluruh nasabah disabilitas PNM dan Account Officer yang turut berperan besar dalam memberikan pendampingan dan pemberdayaan. Ia meyakini komitmen keberpihakan terhadap disabilitas yang telah dilakukan oleh PNM inilah yang membawa PNM sukses mendapatkan penghargaan dan apresiasi bergengsi tersebut. Apalagi dengan karakteristik nasabah ultra mikro yaitu ibu-ibu prasejahtera yang memiliki keterbatasan.

“Keterbatasan tidak akan membatasi siapapun untuk terus berkarya jika didukung dengan semangat juang. Itu lah filososfi kami membawa program Disabilitas Tanpa Batas,” kata Dodot.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Uni Emirat Arab (UEA) mengaku sedang mempertimbangkan untuk mengerahkan misi internasional sementara atas undangan dari Pemerintah Palestina. UEA diminta untuk menegakkan ketertiban dan meletakkan dasar bagi pemerintahan yang memenuhi syarat yang mampu menyatukan Tepi Barat dan Gaza di bawah satu otoritas Palestina yang sah, Anadolu melaporkan.

Usulan ini diumumkan oleh Menteri Negara Kerja Sama Internasional UEA, Reem Al Hashimy dalam sebuah pernyataan yang diterbitkan oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).“UEA telah mengirimkan 39.756 ton pasokan mendesak ke Jalur Gaza melalui 8 kapal, 1.271 truk, dan 337 penerbangan,” kata pernyataan itu, dilansir dari Middle East Monitor, Jumat (26/7/2024).

“Kembali ke status quo sebelum 7 Oktober 2023 tidak dapat mencapai perdamaian berkelanjutan yang diinginkan baik bagi Palestina, Israel, maupun masyarakat internasional yang lebih luas,” ujar dia.

Pernyataan itu mengatakan, konsolidasi perdamaian dan keamanan serta mengakhiri penderitaan kemanusiaan harus dimulai dengan pengerahan misi internasional sementara di Gaza dengan undangan resmi dari Pemerintah Palestina. Pemerintahan Palestina yang baru harus memastikan operasi yang transparan dan selaras dengan standar global tertinggi.

"Misi internasional ini akan bertanggung jawab untuk menanggapi krisis kemanusiaan yang dihadapi warga di Gaza secara efisien, menegakkan hukum dan ketertiban, meletakkan dasar bagi pemerintahan, dan membuka jalan untuk menyatukan kembali Gaza dan Tepi Barat di bawah satu Otoritas Palestina yang sah," kata pernyataan itu.

Pengumuman itu muncul setelah pertemuan rahasia yang diadakan pekan lalu antara pejabat dari Amerika Serikat, Israel, dan UEA di Abu Dhabi untuk membahas rencana bagi Gaza setelah perang berakhir, menurut laporan Axios yang mengutip dua pejabat Israel.

Pejabat Israel mengatakan Menteri Luar Negeri UEA Abdullah Bin Zayed menjadi tuan rumah pertemuan itu. Sementara itu, Penasihat Utama Timur Tengah Presiden Joe Biden, Brett McGurk dan Penasihat Departemen Luar Negeri Tom Sullivan hadir bersama Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer, orang kepercayaan dekat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Dua pejabat senior pertahanan Israel yang telah mengerjakan proposal Israel untuk rencana sehari setelahnya bagi Gaza juga melakukan perjalanan bersama Dermer ke Abu Dhabi, kata pejabat itu.

Menurut Axios, sehari sebelum Israel tiba di Abu Dhabi, UEA menyampaikan usulan mereka untuk hari setelah perang dalam opini yang ditulis oleh utusan khusus Bin Zayed, Lana Nusseibeh.

Nusseibeh menganjurkan pengerahan misi internasional sementara ke Gaza yang akan menanggapi krisis kemanusiaan, menegakkan hukum dan ketertiban, serta meletakkan dasar bagi pemerintahan.

“Pemerintah Israel perlu mengizinkan Otoritas Palestina berperan dalam pemerintahan Gaza dan menyetujui proses politik berdasarkan solusi dua negara, sementara AS akan berperan sebagai pemimpin dalam inisiatif hari setelahnya,” kata Nusseibeh.

Menurut Axios, meskipun UEA ingin menjadi bagian dari solusi di Gaza yang tidak melibatkan Hamas, mereka juga memiliki keraguan kuat tentang kepemimpinan Otoritas Palestina saat ini. Lanskap politik Palestina telah terbagi sejak 2007, dengan Hamas mengendalikan Gaza, sementara Tepi Barat diperintah oleh pemerintahan yang dibentuk oleh gerakan Fatah, yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jawa Tengah (Jateng) Yusuf Chudlori atau Gus Yusuf mengatakan, saat ini partainya masih membangun komunikasi politik dengan beberapa partai terkait pemilihan gubernur (pilgub) Jateng. Gus Yusuf diketahui telah diumumkan PKB sebagai bakal calon gubernur Jateng.

"Kita terus berkomunikasi dengan partai-partai lain secara intensif. Karena kita melihat Jateng ini sebetulnya, ya meskipun kelihatan sudah mengerucut-mengerucut, tapi masih dinamis," ujar Gus Yusuf kepada Republika, Jumat (26/7/2024).

Dia pun mengungkap partai mana saja yang saat ini tengah diajak berkomunikasi oleh PKB. "Kita komunikasi dengan Partai Gerindra, kita komunikasi dengan PKS, Demokrat, PDIP," ucapnya.

Gus Yusuf mengetahui bahwa Partai Gerindra sudah mendeklarasikan dukungannya kepada Kapolda Jateng Irjen Ahmad Luthfi sebagai bakal calon gubernur Jateng. Kendati demikian, hal itu tak menghalangi PKB melakukan komunikasi dengan Gerindra. "Karena kita dengan Gerindra sudah dua kali pilgub (Jateng) dengan Gerindra," ujarnya.

Dia menambahkan, PKB juga menjalin komunikasi intens dengan PPP. Gus Yusuf sempat merespons pertanyaan tentang apakah dirinya siap jika nantinya harus diusung sebagai cawagub. Hal itu karena Gerindra, Golkar, dan PAN sudah mengumumkan dukungan mereka untuk pilgub Jateng kepada Ahmad Luthfi. Sementara PDIP, karena memiliki 33 kursi di DPRD Jateng, bisa mengusung calon tanpa harus berkoalisi. "Sebetulnya kalau itu ranahnya DPP yang akan memutuskan," ucapnya merespons pertanyaan itu.

Kendati demikian, Gus Yusuf menekankan, sejauh ini sikap PKB tetap mengusung kadernya sebagai bakal calon gubernur. "Karena PKB itu hanya kurang empat kursi (di DPRD Jateng). Umpamanya kita hanya jalan dengan PPP sudah cukup, dengan PKS juga sudah cukup, apalagi dengan PDIP," ucap Gus Yusuf.

Gus Yusuf mengungkapkan, saat ini PKB masih terus melakukan konsolidasi di daerah-daerah. "Memang kalau ngomong baliho, di kota-kota kita minim ya. Tapi kita dengan banner-banner kecil, sampai ke pelosok desa, sudah masif, sudah jalan lah," ucapnya.

Sebelumnya Wakil Sekretaris Jenderal PKB Syaiful Huda mengatakan, partainya akan mengusung kader internal untuk pilgub Jateng. "(Pilgub) Jateng, Gus Yusuf yang maju. Kita pemenang kedua di Jateng. Kita pastikan kader kita maju," ujarnya kepada awak media di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7/2024) lalu.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Perhimpunan Dokter Spesialis Kesehatan Jiwa Indonesia (PDSKJI) menyatakan, bahwa pemerintah perlu mengatur regulasi agar BPJS Kesehatan bisa menjamin pengobatan kecanduan judi online. PDSKJI menilai bahwa dukungan tatalaksana yang komprehensif bisa membantu mengobati kecanduan judi online.

Wakil Ketua Divisi Psikiatri Adiksi PDSKJI, Dokter Kristiana Siste Kurniasanti, menjelaskan bahwa tatalaksana pengobatan kecanduan judi online sangat panjang yaitu terapi minimal tiga bulan hingga pemantauan selama 12 bulan.

“Jadi pasti ini berat sekali untuk sebagian besar pasien. Karena itu penyelesaiannya menurut saya, bagaimana pemerintah membuat tatalaksana komprehensif bagi mereka yang mengalami kecanduan judi online. Termasuk membuat asuransi kesehatan, agar pengobatan ini masuk pada JKN,” kata Dokter Kristiana dalam diskusi media virtual, Jumat (26/7/2024).

Kristiana juga meminta pemerintah untuk memblokir iklan-iklan judi online di berbagai platform media sosial. Dokter Kristiana mengatakan bahwa iklan slot atau judi online yang berseliweran itu dapat memicu pasien untuk melakukan judi kembali.

“Bagaimana kok iklan judi online itu bisa muncul tiba-tiba dengan kalimat-kalimat yang stimulus tinggi. Website judi online juga terus ada, pemerintah harus tegas dalam hal ini. Karena jika itu terus ada pasien akan sulit untuk sembuh,” kata Kristiana yang juga seorang Psikiater Konsultan Adiksi di RSCM.

Kristiana juga mengungkapkan, bahwa layanan adiksi judi online di Indonesia masih sangat terbatas, dan belum merata di seluruh Indonesia. Padahal, jumlah pecandu judi online sangat tinggi dan tersebar di seluruh Indonesia.

Merujuk pada data Kementerian Kesehatan, sebaran kasus judi online saat ini didominasi Pulau Jawa dengan total 33,7 persen; diikuti Sumatera 26,7 persen; Sulawesi 27,1 persen; Kalimantan 3,3 persen; Maluku 4,2 persen; Papua 2,8 persen dan Nusa Tenggara 2,2 persen.

“Profesional yang memahami tatalaksana adiksi atau kecanduan judi online masih terbatas, sehingga mempengaruhi jalannya program rehabilitasi. Pendidikan tentang tatalaksana adiksi judi juga masih sangat minim, belum ada bagi dokter umum,” kata Kristiana.

Gumanti Awaliyah

REPUBLIKA.CO.ID, BATANG -- Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif enggan memberikan penjelasan mengenai kabar Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menerima izin usaha pertambangan (IUP). Arifin yang ikut mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan kawasan industri terpadu Batang (KITB), Jawa Tengah, menyerahkan hal ini kepada Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia.

"Kan sudah diurus sama Bahlil," singkat Arifin saat hendak meninggalkan lokasi peresmian di KITB, Jawa Tengah, Jumat (26/7/2024).

Sebelumnya beredar informasi di jagat media sosial bahwa PP Muhammadiyah telah menyatakan siap menerima izin usaha pertambangan (IUP). Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 memang telah membuka peluang organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola usaha pertambangan batu bara.

Kabar ini juga mendapat atensi dari Jokowi. Mantan Wali Kota Surakarta itu mengatakan pemerintah hanya menyiapkan regulasi agar organisasi masyarakat (ormas) keagamaan bisa mendapatkan konsesi mengelola tambang.

"Kita ini kan ingin pemerataan ekonomi, kita keadilan ekonomi," ujar Jokowi usai peresmian operasional kawasan industri terpadu Batang (KITB) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah (Jateng), Jumat (26/7/2024).

Jokowi menyampaikan banyak keluhan dari sejumlah pihak terkait pemberian konsesi tambang. Jokowi menilai keluhan ini merupakan masukan yang baik untuk pemerintah.

"Banyak yang komplain kepada saya, Pak kenapa tambang-tambang itu hanya diberikan kepada kepada yang gede gede, perusahaan-perusahaan besar, kami pun kalau diberikan konsesi itu juga sanggup kok," ucap Jokowi.

Jokowi mengatakan permintaan itu pun disampaikan saat berkunjung ke sejumlah pondok pesantren. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan regulasi yang memperbolehkan ormas keagamaan mendapatkan konsesi mengelola tambang.

"Waktu saya datang ke ponpes, berdialog di masjid, itulah yang mendorong kita membuat regulasi agar ormas keagamaan diberikan peluang untuk bisa mengelola tambang," sambung Jokowi.

Kendati demikian, Jokowi menegaskan pemberian konsesi tambang bukan untuk ormas keagamaan, melainkan badan usaha yang ada dalam ormas keagamaan tersebut.

"Bukan ormasnya, (tapi) badan usaha yang ada di ormas, baik koperasi maupun PT, CV, dan lain-lain. Jadi kita tidak ingin menunjuk atau mendorong-dorong ormas keagamaan untuk mengajukan itu, ndak, kalau memang berminat, ada keinginan, regulasinya sudah ada," kata Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan Indonesia tidak bergantung kepada satu atau dua merek tertentu dalam membuka investasi mobil listrik di tanah air. Hal itu ditekankan Jokowi menyikapi belum adanya lampu hijau dari investor Amerika Serikat Elon Musk dalam membangun pabrik kendaraan listrik Tesla di Indonesia.

"Saya kira kita (Indonesia) tidak bergantung pada satu atau dua merek," kata Jokowi, di sela kunjungan kerja di Batang, Jawa Tengah, Jumat, sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Jokowi menyampaikan saat ini sudah terdapat pabrikan asal Korea Selatan Hyundai yang memproduksi mobil listrik di Indonesia. Selain itu, juga sudah ada investasi pabrik baterai listrik yang juga sudah beroperasi di Karawang, Jawa Barat.

"Sebentar lagi, tadi saya sampaikan, akan ada pabrik katoda, anoda yang nanti juga ini akan memperkuat EV baterai kita. Kalau EV baterainya ada, untuk masuk ke industri mobil itu sangat mudah, karena 40-50 persen komponen mobil itu ada di baterai listriknya," kata Jokowi.

Adapun, kata Jokowi lagi, selain Hyundai, ada pabrikan lain yang juga sudah masuk di Indonesia yakni Wuling, BYD, VinFast, dan Chery.

"Kita harus optimis bahwa dengan pembangunan industri down streaming dari hulu sampai hilir dikerjakan secara baik, efisien, harganya kompetitif, saya kira investor akan datang mencari. Bukan kita yang mencari. Optimis, kita harus optimis," ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut pabrikan mobil listrik Tesla yang dimiliki Elon Musk, belum akan membangun pabrik di mana pun dalam satu-dua tahun ini.

Luhut mengatakan Indonesia akan mencoba menawarkan investasi terkait hilirisasi nikel kepada Elon Musk.