Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk keenam kalinya berturut-turut.

Ini merupakan bagian dari komitmen BPKH dalam mengelola dana haji secara akuntabel, transparan, syariah dan penuh kehati-hatian sesuai dengan ketentuan undang- undang yang berlaku.

Kepala Badan Pelaksana BPKH, Fadlul Imansyah menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WTP keenam kali ini. Ia mengungkapkan bahwa raihan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi seluruh jajaran BPKH dalam menjalankan amanah pengelolaan dana haji.

“Opini WTP ini sangat penting sebagai bukti amanah kepercayaan umat yang terus kami jaga,” ujar Fadlul dalam konferensi pers, Selasa (23/7).

Ia juga menambahkan bahwa opini WTP ini menjadi motivasi bagi BPKH untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan dana haji ke depannya.

BPKH terus berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanannya agar dapat memberikan nilai manfaat yang optimal bagi para calon jemaah haji Indonesia.

Anggota Badan Pelaksana BPKH Amri Yusuf menyampaikan laporan Keuangan BPKH terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Aset Neto dan Laporan Realisasi Anggaran.

Posisi dana haji yang dikelola BPKH sampai dengan bulan Desember 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp 166,74 triliun dibanding tahun 2022 sebesar 166,54 triliun.

Sedang dari sisi nilai manfaat, BPKH telah membukukan nilai manfaat sebesar Rp 10,93 triliun di tahun 2023. Nilai tersebut telah melampaui nilai manfaat yang di tahun 2022 yaitu sebesar Rp 10,13 triliun dengan capaian 7,90%.

Nilai manfaat ini akan digunakan dalam mendukung penyelenggaraan ibadah haji dan distribusi virtual account untuk jemaah tunggu.

Kemudian, dana haji aman dikelola oleh BPKH dapat dilihat dari Rasio Solvabilitas dan Rasio Likuiditas wajib.

Rasio Solvabilitas yang juga dikenal dengan sebutan leverage ratio ialah suatu rasio yang digunakan dalam rangka menilai kemampuan BPKH atas pelunasan utang dan seluruh kewajibannya dengan menggunakan jaminan aktiva dan aset netto (harta kekayaan dalam bentuk apa pun) yang dimiliki dalam jangka panjang serta jangka pendek.

Rasio Solvabilitas BPKH dari di tahun 2023 sebesar 100,56%.

Rasio likuiditas wajib adalah kemampuan BPKH menyediakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dalam tahun berjalan.

Berdasarkan amanah UU No.34 tahun 2014, BPKH wajib menjaga minimal 2x BPIH.

Dalam realisasinya, tahun 2023 rasio likuiditas wajib terjaga sebesar di angka 2,09x BPIH. Rasio likuiditas wajib 2,09x berarti BPKH telah mempersiapkan dana untuk penyelenggaraan Ibadah Haji melebihi 2 kali pelaksanaan haji.

BPKH mengapresiasi seluruh rekomendasi yang diberikan dan telah menindaklanjutinya dan berkomitmen menyelesaikan untuk perbaikan kinerja terus menerus.

Audit yang dilakukan BPK menjadi bukti bahwa dana haji mendapatkan pengawasan yang sangat ketat.

"BPK juga menjunjung tinggi independensi, obyektifitas dan profesionalisme dalam mengawasi Dana Haji", pungkas Amri.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemegang saham PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang mengakumulasi saham teknologi ini dari level gocap sedang sumringah. Pasalnya, dalam dua hari terakhir GOTO dalam tren penguatan.

Hingga akhir perdagangan Selasa (23/7), GOTO menguat 7,48% atau naik 4 poin ke posisi Rp 55 per saham. Kapitalisasi pasar atau market cap GOTO mencapai Rp 66,08 triliun.

Jika ditarik ke belakang, saham emiten teknologi ini cenderung stagnan. Sejak akhir Juni sampai pekan ketiga Juli 2024, GOTO betah menutup perdagangan Rp 50 per saham.

Head of Investment Information Mirae Asset Sekuritas Martha Christina mengatakan kenaikan GOTO sejalan dengan saham teknologi lainnya. Ini tercermin dari penguatan indeks IDX sektor teknologi.

IDX sektor teknologi menutup perdagangan Selasa (23/7) dengan menguat 4,55%. Namun sepanjang tahun berjalan ini, indeks kumpulan saham-saham teknologi ini masih anjlok 22,47%.

"GOTO salah satu yang terjun bebas dan belum ada perbaikan. Jadi memang kenaikannya lebih ke alasan teknikal rebound," jelas Martha, Selasa (23/7).

Ilham Muslim, Senior Area Manager Mirae Asset Sekuritas menambahkan secara teknikal level Rp 52 per saham merupakan posisi kunci bagi pergerakan saham GOTO.

Dia bilang kalau GOTO kembali turun ke Rp 52, maka ada potensi GOTO kembali menyentuh level Rp 50. Sementara, GOTO harus berada di atas Rp 61 kalau mau mempertahankan tren kenaikannya.

Proyeksi Kinerja Kuartal II-2024

Berdasarkan dokumen yang diunggah oleh GOTO pada 16 Juli 2024 di laman resminya, GOTO berencana untuk mempublikasikan kinerja kuartal II-2024 pada 30 Juli mendatang.

Senior Analyst MNC Sekuritas Rudy Setiawan menjelaskan kinerja GOTO di kuartal kedua kemarin mendapat angin segar dari momentum hari raya yang biasanya diikuti oleh daya beli masyarakat.

"Serta rampungnya migrasi TikTok-Tokopedia yang lebih cepat, yang diharapkan dapat menjadi booster untuk kinerja dan mengoptimalisasi monetisasi," katanya.

Rudy bilang bahwa saat ini pelaku pasar juga mengantisipasi adanya perbaikan monetisasi di segmen financial technology (fintech) GOTO dengan adanya program consumer lending.

Integrasi TikTokShop dan Tokopedia juga akan memberikan keuntungan dalam penetrasi penggunaan GoPay. Ini mengingat sebelumnya transaksi pada TikTok Shop masih mengandalkan Cash on Delivery (COD).

"Kedua faktor tersebut nantinya diharapkan dapat meningkatkan take rate segmen fintech GOTO," ucap Rudy.

Martha menjelaskan tim riset Mirae Asset Sekuritas memproyeksikan kinerja GOTO di kuartal II-2024 ini akan mengalami sedikit penurunan. Pasalnya, puncak belanja sudah terjadi di kuartal satu pada puasa dan lebaran.

"Puncak belanja sudah lewat di kuartal I-2024 untuk periode puasa dan lebaran serta ada pelemahan daya beli di kuartal II-2024 sehingga kami tidak berekspektasi tinggi," katanya.

Adapun tim riset Mirae Asset Sekuritas masih merekomendasikan beli GOTO dengan target harga Rp 80, Dengan posisi penutupan Selasa (23/7), ada potensi kenaikan atau upside 45,45%

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pelaku usaha pertambangan batubara optimistis target pemenuhan wajib pasok dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) tahun ini terpenuhi.

Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan, perusahaan anggota APBI merupakan pemasok penting untuk kebutuhan listrik nasional.

Di sisi lain, peningkatan kebutuhan batubara untuk smelter pun juga terus mengalami peningkatan.

"Menurut kami peluang pemenuhan DMO akan tercapai. Data yang kami punya dari Kementerian ESDM bahwa pencapaian DMO per April mencapai 60,61 juta ton dimana total PLN sebesar 40,03 juta ton dan Smelter sebesar 11,69 juta ton," kata Gita kepada Kontan, Selasa (23/7).

Gita menjelaskan, pemenuhan batubara dalam negeri berjalan semakin baik dari tahun ke tahun. Meski demikian, pelaku usaha tetap menantikan implementasi skema Mitra Instansi Pengelola (MIP) Batubara.

"Ini akan lebih menjadikan DMO ini bersifat adil, karena semua perusahaan memiliki peran yang sama didalam DMO baik yang memasok dan yang tidak memasok pun terlibat," sambung Gita.

Di sisi lain, permintaan pasar ekspor pun disebut masih dalam tren yang positif.

APBI memproyeksikan masih adanya permintaan dari Tiongkok, India dan beberapa negara di Asia Tenggara sampai tutup tahun ini.

Reporter: Selvi Mayasari | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Bank-bank besar kian agresif mengembangkan aplikasi super (super app) sebagai upaya untuk mengerek kinerja bisnis.

PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya terus mengembangkan super apps BRImo. Hingga kuartal II tahun 2024 ini BRImo telah memiliki 35,2 juta pengguna, naik sebesar 26,6% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu.

"Hal ini mendorong optimisme kami untuk mencapai target 36 juta pengguna di akhir tahun ini. Hingga saat ini, BRI juga telah mencatatkan 2 miliar transaksi dan juga volume transaksi sebesar Rp2,5 triliun; yang keduanya naik sebesar 46,14% dan 35,81% secara year on year," ungkap Arga M. Nugraha Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI kepada kontan.co.id, Selasa (23/7).

Saat ini back-end system BRImo telah mampu melayani lebih 25.000 transaksi per detik. Kapasitas ini disebut Arga akan terus ditingkatkan untuk mengantisipasi lonjakan transaksi yang terjadi, misalnya seperti saat momen gajian atau libur panjang, serta perayaan hari-hari raya.

"Hal ini ditunjang oleh fakta bahwa BRI mengalokasikan sumber daya yang cukup besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur dan teknologi BRImo. Tentu juga dalam hal pengembangan dan riset kapabilitas baru yang mendukung keamanan, kemudahan, dan kelancaran berdasarkan kebutuhan nasabah dalam bertransaksi melalui BRImo," jelasnya.

Terkait keamanan, Arga menerangkan, hal ini menjadi tugas dan perhatian yang lebih bagi BRI untuk memastikan bahwa transaksi dan data nasabah BRI dapat selalu terjaga. Selain faktor teknologi yang selalu diperbaharui dalam mengantisipasi bentuk kejahatan digital ini.

BRI juga selalu lakukan edukasi baik kepada nasabah maupun karyawan terkait peningkatan kesadaran keamanan siber, BRI juga melakukan kerja sama dengan komunitas dan juga lembaga keamanan siber yang ada.

PT Bank Central Asia (BCA) juga mencatatkan transaksi melalui aplikasi supernya yakni mobile banking BCA terus bertumbuh. Terlebih, saat ini pembukaan rekening BCA dapat dengan mudah dilakukan via mobile banking.

Dalam lima bulan pertama tahun 2024, kanal mobile banking BCA mencatat kenaikan frekuensi transaksi sebesar 30,8% YoY hingga mencapai 10,6 miliar.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility Hera. F. Haryn mengatakan, pada tahun 2024, BCA juga merencanakan budget dari capital expenditure (capex) BCA yang lebih besar dibandingkan tahun 2023 yakni sekitar Rp 8 triliun.

"Untuk tahun ini, alokasi terbesar capex masih digunakan untuk inovasi serta peningkatan kapasitas, termasuk dalam penggunaan teknologi yang mutakhir dalam standar pengamanan data maupun serangan siber," ujarnya.

Meskipun banyak nasabah yang nyaman menggunakan BCA mobile dengan segala fitur, saat ini pihaknya juga tengah mempersiapkan myBCA untuk menjadi aplikasi pelayanan terintegrasi masa depan.

Hera menyampaikan, BCA berkomitmen untuk terus memudahkan nasabah dalam bertransaksi, investasi, dan mengatur cashflow. Untuk itu, aplikasi myBCA telah dilengkapi dengan fitur biometric, transfer melalui QRIS transfer, kemudahan berinvestasi melalui fitur Welma, mengubah transaksi kartu kredit menjadi cicilan BCA, hingga Paylater BCA.Terbaru, myBCA telah dilengkapi dengan fitur Poket Valas yaitu kantong dana dalam mata uang asing yang terkoneksi dengan 1 rekening.

Dari sisi keamanan, BCA disebut Hera senantiasa melakukan pengamanan dengan standar keamanan berlapis, manajemen risiko dan liability, serta akuntabilitas untuk menjaga data dan transaksi digital nasabah tetap aman. Pengamanan berlapis dilakukan melalui pendekatan people, process, dan technology.

Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (BTN) mencatatkan jumlah transaksi pada semester I-2024 mencapai hampir 400 juta transaksi, meningkat 165%. Jumlah pengguna MB Baru Super App BTN saat ini juga telah mencapai sekitar 1,6 juta, dan akhir tahun ini ditargetkan akan dicapai sekitar 2 juta pengguna.

"Secara kapasitas melayani transaksi per detiknya sudah kami mitigasi secara high available sejalan dengan peningkatan jumlah transaksi," ujar Direktur Information Technology BTN Andi Nirwoto.

Andi menerangkan, pengembangan SuperApp BTN dilakukan sejak tahun 2022 yang berdasarkan Total Cost of Ownership (TCO) saat ini adalah sebesar kurang lebih Rp 40-50 miliar. Sistem ini secara kontinyu terus dikembangkan guna adaptasi dengan kebutuhan bisnis, seperti sebelumnya telah dikembangkan fitur pengajuan KPR dan Investasi.

Dalam menjaga keamanan informasi dari serangan siber yang saat ini marak berlangsung, BTN sebagai lembaga keuangan menyiapkan/menguatkan 3 pilar security, yakni People, Process dan Teknologi.

Dari sisi proses misalnya menerapkan ketentuan terkait regulator, BSSN, standar industri Internasional keamanan TI. Secara rutin dilakukan aktifitas audit yang dilakukan oleh regulator, internal audit dan pihak eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

BTN juga menggunakan perangkat keamanan teknologi informasi terkini sesuai standar industri seperti Firewall dan Antivirus/Antimalware, End point Protection, serta melakukan pemantauan aktifitas serangan siber dengan tools System Information Event Management (SIEM) dan Cyber Threat Intelligence.

Livin’ by Mandiri juga terus mengalami pertumbuhan baik dari nilai maupun volume transaksinya. Per Maret 2024, Livin telah berhasil mencatatkan pertumbuhan transaksi yang solid. Frekuensi transaksi Livin’ mencapai 846 juta atau tumbuh 42% YoY, dengan nilai transaksi sebesar Rp 921 triliun, atau tumbuh 27% YoY.

SVP Digital Retail Banking Bank Mandiri Yanto Masyap mengatakan, untuk mendukung transaksi tentunya perlu disertai infrastruktur yang mumpuni. "Saat ini, Livin’ dapat melayani puluhan ribu transaksi per detik dan akan terus ditingkatkan untuk mendukung transaksi digital," ujar Yanto.

Adapun jumlah pengguna Livin’ sampai dengan akhir Maret 2024 telah mencapai 24,4 juta. Sampai dengan akhir tahun, pihaknya menargetkan pertumbuhan pengguna Livin’ by Mandiri mencapai lebih dari 30% hingga akhir tahun 2024.

Dalam mengembangkan aplikasi super, Bank Mandiri juga telah menyiapkan Rp 3 Triliun untuk kebutuhan belanja modal capitalexpenditure (capex) untuk belanja IT atau layanan digital di tahun ini. Peningkatan alokasi ini digunakan untuk pengembangan layanan digital, termasuk memperkuat sistem keamanan siber.

Dalam memitigasi risiko di tengah maraknya serangan siber, Bank Mandiri memiliki divisi keamanan cyber yang bertanggung jawab melindungi bank dari berbagai serangan digital, baik dari dalam maupun luar.

"Selayaknya mengamankan rumah fisik alias rumah tempat tinggal, kami menyiapkan pertahanan multilayer yang didukung dengan fraud detection system sehingga percobaan kejahatan cyber akan dapat langsung terdeteksi dan diantisipasi," jelasnya.

Yanto menjelaskan, pertahanan ini dimonitor melalui command center yaitu pusat pemantauan dan operasional pengamanan yang beroperasi 24x7. Selain itu, pihaknya juga terus melakukan edukasi keamanan cyber kepada nasabah untuk menjaga keamanan dalam bertransaksi.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengumumkan informasi terbaru mengenai penambahan tujuh layanan perpajakan yang bisa diakses dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK), NPWP 15 digit dan Nomor Identitas Tempat Kegoatan Usaha (NITKU).

Informasi ini tertuang dalam Pengumuman Nomor PENG-23/Pj.09/2024 tentang Pembaruan Kedua Daftar Layanan Perpajakan Berbasis NPWP 16 Digit, NITKU, dan NPWP 15 Digit yang ditetapkan pada 19 Juli 2024.

"Terhitung sejak Sabtu, 20 Juli 2024 terdapat tambahan tujuh layanan," ujar Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Dwi Astuti dalam pengumuman tersebut, dikutip Selasa (23/7).

Dengan demikian, hingga saat ini sudah ada 28 layanan perpajakan yang dapat diakses dengan tiga format nomor identitas Wajib Pajak tersebut, yakni:

1. Portal NPWP 16 (https://portalnpwp.pajak.go.id/)

2. Account DJP Online (https://account.pajak.go.id/)

3. Info KSWP (https://infokswp.pajak.go.id/)

4. E-Bupot 21 (https://ebupot2126.pajak.go.id/)

5. E-Bupot Unifikasi (https://unifikasi.pajak.go.id/)

6. E-Bupot Unifikasi Instansi Pemerintah (https://ebupotip.pajak.go.id/)

7. E-Objection (https://eobjection.pajak.go.id/)

8. E-Registration (https://ereg.pajak.go.id/)

9. E-Filing (https://efiling.pajak.go.id/)

10. Rumah Konfirmasi (https://rumahkonfirmasi.pajak.go.id/)

11. E-PHTB DJP Online (https://ephtb.pajak.go.id/)

12. E-PBK (https://epbk.pajak.go.id/)

13. E-SKD (https://eskd.pajak.go.id/)

14. E-SKTD (https://sktd.pajak.go.id/)

15. E-Reporting Investasi dan Deviden (https://ereportinginvestasi.pajak.go.id)

16. E-PHTB Notaris (https://ephtbnotarisppat.pajak.go.id)

17. E-Reporting PPS (https://ereportingpps.pajak.go.id)

18. E-SPOP (https://pbb.pajak.go.id)

19. E-Reporting Insentif (https://ereportingfasilitas.pajak.go.id/)

20. Fasilitas Insentif (https://fasilitasinsentif.pajak.go.id/)

21. Perpanjangan SPT Tahunan (https://perpanjanganspt.pajak.go.id/)

22. Service Application Programming Interface (API) e-Faktur Eksternal (Antarmuka Pemrograman Aplikasi)

23. PMSE Eksternal (https://digitaltax.pajak.go.id)

24. E-Faktur Web dan Dekstop (https://web-efaktur.pajak.go.id)

25. SPT Masa PPN 1107 PUT (https://spt1107put.pajak.go.id)

26. Portal Registrasi dan monitoring e-Faktur PJAP (https://h2h-efaktur.pajak.go.id/evat-portal/login)

27. Service Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) Faktur API; dan

28. e-Nofa (https://efaktur.pajak.go.id)

Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menerangkan, pihaknya kini tengah mengusahakan untuk seluruh layanan pajak bisa diakses menggunakan NPWP baru pada Agustus mendatang.

"Insya Allah mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan kepada masyarakat Wajib Pajak dapat kami lakukan secara baik dengan menggunakan NPWP baru, yaitu NPWP 16 digit, atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru," kata Suryo di kawasan GBK, Minggu (14/7).

Ada Usulan Kawasan Ekonomi di IKN Nusantara, Bareng Tujuh Usulan KEK Baru

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah menerima tujuh usulan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru, salah satunya di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK, Rizal Edwin dalam Evaluasi dan Capaian KEK di Jakarta, Senin (22/7) malam.

"Kami sudah menerima tujuh usulan baru sedang diperiksa, memang ada yang di sekitar IKN," jelasnya.

Rizal mengatakan usulan KEK di IKN datang dari pelaku usaha dalam negeri dengan salah satu kegiatan usaha penyediaan energi di IKN.

"Diusulkan untuk smelter hasil tambang nikel, batubara, bauksit. Gunanya untuk penyediaan energi di IKN," urainya.

Sementara lainnya, menurut Rizal ada yang mengusulkan pembuatan KEK di Pulau Jawa dan Sulawesi. Tapi, Rizal masih belum bisa menjelaskan detail jenis usaha dan peluang investasinya nanti.

Sementara itu, Plt Kepala Biro Komunikasi Kerja sama dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Nasional KEK, Bambang Wijinarko menegaskan setiap KEK yang diusulkan itu perlu dikaji mendalam.

Setidaknya ada empat hal yang menjadi bahan pertimbangan yakni penguasaan lahan minimal 50% dari lahan yang diusulkan. Kedua kepastian peruntukan lahan yang menyangkut soal tata ruang.

Ketiga, memiliki batasan yang jelas bisa batas secara alam maupun batas buatan. Keempat, tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung atau hutan.

"Ini empat hal utamanya, tapi dari ini sebetulnya turunannya banyak," ungkap Bambang.

Bambang memperinci, setiap KEK yang diusulkan harus memiliki master plan secara detil bagaimana KEK ini akan berjalan. Hal ini juga perlu dukungan dokumen uji kelayakan yang sudah dilakukan oleh pengusul.

Selanjutnya dokumen ini akan di evaluasi untuk di terima ataupun dikembalikan kepada pengusul. Jika diterima, KEK akan ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Kemudian pengusul diberikan waktu selama tiga tahun untuk pengembangan KEK tersebut.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Biaya haji tahun 2025 diperkirakan akan naik dibanding tahun 2024. Untuk diketahui, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2024 sebesar Rp 93,41 juta per jemaah.

Dari jumlah itu, Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah Rp 56,04 juta (60%) dan nilai manfaat dari BPKH sebesar Rp 37,36 juta (40%).

Anggota Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) Amri Yusuf mengatakan, pembahasan pembiayaan haji tahun 2025 belum dilakukan. Hal ini karena operasional haji tahun 2024 baru saja berakhir.

Setelah operasional haji berakhir, akan dilakukan pertanggungjawaban penyelenggaraan haji tahun 2024.

"Pembahasannya diperkirakan sekitar Oktober, mungkin bisa dengan (anggota) DPR baru," ujar Amri kepada Kontan, Selasa (23/7).

Meski begitu, BPKH memperkirakan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2025 akan naik. Kenaikan ini diantaranya dipengaruhi faktor inflasi, kurs, dan avtur.

Untuk diketahui, BPIH terdiri dari dua komponen yakni Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung jemaah dan penggunaan nilai manfaat dari BPKH.

Amri mengatakan, pembahasan BPIH akan dilakukan oleh Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR.

"(Perkiraan) kalau dalam hitungan kami itu naiknya 5%, sekitar Rp 2 juta - Rp 3 juta. Mungkin tahun depan (BPIH) bisa Rp 95 juta atau Rp 96 juta," jelas Amri.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj juga memprediksi BPIH akan bergerak naik.

Dia mengatakan, faktor internal atau dalam negeri yang dapat mempengaruhi kenaikan seperti pembiayaan manasik, pembuatan seragam batik bagi jemaah, operasional haji di dalam negeri, kelompok bimbingan haji, kontrak penerbangan.

Faktor eksternal dipengaruhi oleh situasi ekonomi di Arab Saudi, konstelasi perang di Timur Tengah, kurs mata uang, dan faktor lainnya.

"Nanti tinggal bagaimana biaya yang ditanggung jemaah dan biaya dari nilai manfaat, apakah persentasenya seperti tahun ini 60% Bipih, 40% nilai manfaat, atau 70% Bipih, 30% nilai manfaatnya, ini supaya ada keadilan karena nilai manfaat juga haknya jemaah haji tunggu," jelas Mustolih.

Sumber: Reuters | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -SEOUL. Samsung Electronics dan perwakilan serikat pekerja terbesarnya di Korea Selatan, yang telah melakukan aksi mogok kerja, bertemu pada hari Selasa (23/7).

Sayangnya, pembicaraan berakhir tanpa hasil.

Sejak awal bulan ini, serikat pekerja telah melakukan mogok kerja tanpa batas waktu terkait upah dan tunjangan.

Kesempatan untuk mencapai kesepakatan terlalu jauh, kata Lee Hyun-kuk, wakil presiden Serikat Pekerja Nasional Samsung Electronics yang anggotanya sekitar 30.000 orang mencakup hampir seperempat dari tenaga kerja Samsung di Korea Selatan, dalam siaran langsung YouTube.

Pejabat serikat pekerja meminta, perusahaan untuk membawa tawaran baru ke meja perundingan sebelum 29 Juli dan berencana untuk mengadakan pembicaraan terakhir dengan perusahaan hingga 31 Juli.

Analis mengatakan, mogok kerja yang berkepanjangan oleh personel kunci akan menambah tantangan bagi Samsung, pembuat chip memori terbesar di dunia, yang sedang berjuang menghadapi persaingan di bidang semikonduktor yang digunakan untuk kecerdasan buatan.

Tetapi Samsung mengatakan, mogok kerja tersebut tidak menyebabkan gangguan pada produksi chip.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan produksi batubara tahun 2024 masih sesuai target yang ditetapkan.

Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan produksi batubara nasional sebesar 710 juta ton.

"Kalau produksi masih sesuai dengan rencana dan akan dimonitor setiap triwulannya dan jika ada kendala kendala akan dilakukan pembinaan," kata Direktur Pembinaan Pengusahaan Batubara Kementerian ESDM Surya Herjuna kepada Kontan, Selasa (23/7).

Surya melanjutkan, pada saat bersamaan pemerintah tetap berkomitmen menjaga pemenuhan pasokan batubara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO).

"DMO tetap dimonitor sesuai dengan regulasi dan akan dievaluasi pada akhir tahunnya untuk pemenuhannya," imbuh Surya.

Meski demikian, Surya belum bisa merinci lebih jauh soal realisasi kinerja produksi dan pemenuhan DMO selama enam bulan pertama tahun ini.

Merujuk laman Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian ESDM, realisasi produksi batubara sampai saat ini mencapai 419,69 juta ton atau setara 59,11% dari target yang ditetapkan.

Sebagai gambaran, produksi batubara Indonesia terus meningkat setiap tahunnya. Pada 2020 lalu, produksi batubara mencapai 565,69 juta ton.

Kemudian meningkat menjadi 606,28 juta ton pada 2021, dan kembali meningkat menjadi 685,8 juta ton di 2022. Jumlah ini meningkat signifikan pada 2023 mencapai 765,73 juta ton.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) segera bergulir di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Kelak, bila RPP KER tersebut disetujui DPR, maka peta jalan transisi energi ini akan mengubah target bauran sebelumnya sebesar 23% menjadi 17%-19% pada 2025. Adapun salah satu poin penting dalam perubahan tersebut adalah pemerintah yang sangat berkomitmen mendorong penggunaan biomassa kayu.

Hanya saja, kebutuhan lahan untuk produksi kayu yang masif akan menimbulkan potensi deforestasi dan konflik lahan. Untuk memenuhi kebutuhan co-firing 10% di seluruh PLTU Indonesia, kebutuhan lahan dapat mencapai 2,3 juta hektare atau 35 kali luas DKI Jakarta. Bahkan dalam implementasi hingga saat ini, biomassa telah menimbulkan deforestasi seluas 240.622 hektare.

Sejatinya, biomassa diklaim netral karbon sehingga mencegah perubahan iklim. Namun penelitian Trend Asia membantah klaim ini. Pemanfaatan biomassa di PLTU co-firing berpotensi mengakibatkan deforestasi hingga 1 juta hektare. Deforestasi tersebut akan menghasilkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) hingga 26,48 juta ton emisi karbon.

Amalya Reza, Pengkampaye Trend Asia mengungkapkan, ada beberapa masalah yang juga telah diakui dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RPP KEN. Misalnya saja, penggunaan energi berbasis lahan akan menyumbang emisi dari sektor Forest and Other Land Use (FOLU) dalam bentuk deforestasi, perubahan penggunaan lahan, dan perubahan dalam pengelolaan lahan.

Di sisi lain, harga biomassa yang tinggi di pasar internasional membuat produsen lebih tertarik mengekspor pelet kayu. Saat ini, PLN hanya mampu menawarkan harga Rp 450.000-Rp 600.000 per ton pelet kayu, sedangkan Korea Selatan menawarkan harga beli hingga U$S 110 atau Rp 1,7 juta per ton pelet kayu.

"Permasalahan-permasalahan tersebut menunjukkan kontradiksi. Dalam RPP KEN, pemerintah terlihat sangat berkomitmen mendorong penggunaan biomassa kayu, meskipun penggunaannya punya banyak masalah dan akan menimbulkan biaya yang besar," katanya kepada KONTAN, Selasa (23/7/2024).

Skema Pendanaan

Yang terang, masifnya penggunaan biomassa kayu ini lantaran ada celah pendanaan dari berbagai skema, termasuk hibah luar negeri, skema pendanaan transisi energi, dan pendanaan lain bisa mengalir dari BUMN dengan pola greenwashing.

Diketahui, pendanaan biomassa salah satunya bersumber dari investasi pembiayaan teknologi bioenergi dalam Just Energy Transition Partnership (JETP) yang dipastikan tersedia hingga 2050. Dimulai dari US$ 2.000 di tahun 2020, menurun menjadi US$ 1.820 di 2030, hingga US$ 1.600 USD di tahun 2050.

Kemudian, negara Denmark dalam dokumen Comprehensive Investment Policy Plan (CIPP) JETP telah mengalokasikan US$ 60 juta untuk pinjaman konsesi dan hibah sebesar US$ 0,9 juta untuk proyek biomassa di Lombok.

Skema pendanaan transisi energi juga dapat muncul dari hibah. Tahun 2019, dana hibah Rp 154 miliar dialirkan dari Millenium Challenge Corporation untuk membiayai pembangunan PLTBm di tiga desa di Mentawai. PLTBm hanya beroperasi selama kurang dari setahun, sebelum mangkrak. Padahal sebelumnya masyarakat di desa-desa tersebut sudah menggunakan modul tenaga surya untuk mendapatkan listrik

Sementara pendanaan lainnya bisa mengalir dari BUMN, yaitu kasus pendanaan dari dua BUMN ke PLTBm dan konsesi Hutan Tanaman Energi (HTE) PT Selaras Inti Semesta (SIS) dari Medco Group. PT SMI memberikan US$ 4,5 juta untuk pembangunan PLTBm.

Selanjutnya, BadanPengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) mengalirkan US$ 56 juta yang berasal dariNorwegia sebagai penghargaan karena berhasil mengurangi nilai deforestasi–untuk pembiayaan konsesi HTE PT SIS yang mendeforestasi hingga 2,3 ribu hektare hutan alam di wilayah komunitas masyarakat adat Marind Anim.

Amalya menilai, berbagai pendanaan ini berpotensi mengalihkan fokus dan pendanaan penting, ketimbang digunakan untuk melawan perubahan iklim dan melakukan transisi energi berkeadilan. Alhasil, biomassa dari kayu menjadi sumber energi bermasalah yang rawan deforestasi dan konflik sosial.

Proyek co-firing biomassa juga kerap dijadikan skema greenwashing PLTU untuk menunda pemensiunan. "Biaya juga biaya yang juga tidak diperhitungkan ketika PLTU tua seperti Paiton, Suralaya, dan Ombilin terus beroperasi meskipun sudah memasuki masa pensiun di atas 30 tahun," ungkap Amalya.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pembayaran utang jatuh tempo pemerintah sebesar Rp 800 triliun di 2025 menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Utang tahun depan terhitung meningkat bila dibandingkan tahun ini yakni sebesar Rp 434,29 triliun.

Lantas, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membayar utang jatuh tempo tersebut?

Kepala Ekonom BCA David Sumual menilai, untuk membayar utang jatuh tempo tersebut pemerintah bisa melakukan refinancing, yang mana investor melakukan penempatan kembali (reinvestment) pada SBN yang diterbitkan oleh pemerintah.

“Namun jika ini dilakukan tentu akan berpengaruh ke ekonomi. Nah tergantung kondisi pasar. Kalau kondisi pasar lagi longgar, nggak ada masalah, jadi yield nya bisa murah. Tetapi kalau kondisi pasarnya nggak baik dan supply nya banyak, tapi demand nya kurang akhirnya yield nya kan naik. Kalau yield naik kita bayar bunga lebih tinggi,” tutur David kepada Kontan, Selasa (23/7).

Meski begitu, David menambahkan refinancing SBN untuk melunasi pembayaran utang jatuh tempo sebenarnya tak masalah jika pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia tumbuh lebih tinggi bila dibandingkan pertumbuhan PDB bunga utang.

Namun Ia mencatat, sejak 2012 pertumbuhan PDB nominal rata-rata hanya 14,4% secara tahunan atau year on year (yoy), tetapi PDB bunga utang tumbuh rata-rata 14,4% yoy.

“Ini agak mengkhawatirkan kalau beban bunga tumbuh lebih cepat dari pada pertumbuhan PDB nominalnya,” kata David.

Di sisi lain, Ia juga menilai pemerintah tidak bisa terus menerus mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Sehingga mau tidak mau, pemerintah harus putar strategi untuk meningkatkan penerimaan negara. Misalnya dengan menggali potensi-potensi penerimaan yang saat ini belum tersentuh.

Menurutnya, pemerintah juga bisa mengandalkan sektor ekonomi digital, kripto dan fintech untuk mengerek penerimaan lebih banyak. Pasalnya sektor tersebut menyumbang cukup banyak penerimaan pajak sejak beberapa tahun lalu.

Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan mencatat, penerimaan dari sektor usaha ekonomi digital mencapai Rp 25,88 triliun hingga 30 Juni 2024. Sementara itu, pendapatan pajak dari bisnis fintech peer to peer (P2P) lending dan pajak kripto mencapai Rp 2,53 triliun hingga Maret 2024.

“Belum yang lainnya juga masih bisa digali, misalnya dari cukai. Selain itu pemerintah juga harus melihat di lapangan banyak perusahaan yang justru tidak semuanya bayar PPN,” ungkapnya.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Proses harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang akan merevisi Peraturan Pemerintah (PP) 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) telah selesai.

Kementerian ESDM juga telah menyampaikan RPP KEN kepada Komisi VII DPR RI melalui surat nomor T-240/HK.01/MEM.S/2024, dan telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo melalui surat nomor 31/04/KH-DEN/2024.

Adapun urgensi pembaruan PP Nomor 79 Tahun 2014 tentang KEN dilatarbelakangi tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi serta sasaran penyediaan dan pemanfaatan energi. Kemudian, dipengaruhi oleh perubahan strategi lingkungan yang signifikan, baik nasional maupun global.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan, pihaknya akan segera mengadendakan pembahasan RPP KEN bersama pihak pemerintah yang telah menuntaskan proses harmonisasi.

"Akan kita bahas segera," sebutnya saat dikonfirmasi KONTAN, Selasa (23/7/2024). Sayang, Eddy tidak menegaskan kapan RPP KEN bisa segera disahkan.

Untuk diketahui, peta jalan transisi energi pada RPP KEN ini akan mengubah target bauran energi baru terbarukan (EBT) dari sebelumnya sebesar 23% menjadi 17%-19% pada 2025.

Djoko Siswanto, Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional (DEN) mengatakan, pembaharuan PP KEN dilakukan atas dasar pertimbangan makro ekonomi di mana sebelumnya dirancang berdasarkan pertumbuhan ekonomi 7%-8% yang dianggap tidak relevan dengan kondisi terkini.

"Pada draf RPP KEN, bauran energi terbarukan sampai 2030 ditargetkan sebesar 19%-22% akan naik pada 2040 menjadi 36%-40% dan meningkat pada 2060 menjadi 70%-72%," katanya.

Menurut Djoko, pada tahun 2060, tingkat emisi karbon sektor energi diharapkan sebesar 129 juta ton setara karbon dioksida yang akan dapat diserap oleh sektor kehutanan dan sektor lainnya

Sebelumnya, Kementerian ESDM menargetkan pembahasan RPP KEN bisa tuntas pada bulan Juni lalu. Menurut Menteri ESDM selaku Ketua Harian Dewan Energi Nasional (DEN) Arifin Tasrif, Sesuai dengan amanat UU nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi pasal 11 ayat 2 bahwa KEN merupakan produk hukum yang perlu mendapat persetujuan DPR RI sebelum ditetapkan oleh pemerintah.

Dalam RPP KEN, mencakup penambahan dari 6 bab menjadi 7 bab, kemudian penambahan pasal dari 33 pasal menjadi 93 pasal, yang terdiri dari satu pasal tetap, 39 pasal berubah bersifat substantif, 4 pasal berubah tidak bersifat substantif dan 49 pasal penambahan pasal-pasal yang baru.