ekBis#1

BI Buka Peluang Turunkan Suku Bunga, IHSG & Inflow Asing Bakal Terpompa

Bisnis.com, JAKARTA — Bank Indonesia (BI) menyampaikan membuka peluang untuk menurunkan suku bunga di kuartal IV/2024. Analis melihat hal ini akan menjadi salah satu pendorong bagi pergerakan IHSG.

Head of Customer Literation and Education Kiwoom Sekuritas Oktavianus Audi menjelaskan pernyataan BI tersebut memang sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter yang akan dilakukan The Fed. Menurut Audi, langkah ini terlihat mirroring dengan The Fed.

"Dari sisi dalam negeri, kami meyakini dengan inflasi yang masih terjaga dalam rentang level kurang lebih 2,5% dapat memperkuat posisi Indonesia," ujar Audi, Selasa (9/7/2024).

Audi memperkirakan inflow atau aliran modal asing dapat kembali terjadi seiring dengan pemangkasan suku bunga AS, karena saat ini hanya selisih 75 bps dengan Indonesia.

"Pada akhirnya investor akan kembali masuk ke emerging market untuk mendapatkan return yang lebih menarik," ucap Audi.

Dia melanjutkan, berdasarkan data dari CME FedWatch Tools, terdapat peluang sebesar 68% terhadap pemangkasan suku bunga Fed sebesar 25 bps di bulan September 2024. Hal tersebut menurutnya akan disusul lagi dengan pemangkasan suku bunga 25 bps di bulan Desember 2024.

"Sehingga memang semester II/2024 akan menjadi peluang terjadi turnover investment kembali ke Indonesia," tuturnya.

Sebagai informasi, hingga penutupan perdagangan Senin (8/7/2024), pelemahan IHSG tersisa tinggal 0,30% secara year to date.

Meski demikian, dengan IHSG yang perlahan kembali ke zona hijau ini, investor asing secara year to date masih mencatatkan net foreign sell sebesar Rp5,21 triliun di seluruh pasar.

Akan tetapi, dalam satu bulan terakhir, aliran dana investor asing kembali masuk ke pasar modal Indonesia. Investor asing mencatatkan net buy di seluruh pasar sebesar Rp2,47 triliun.

Di tengah penguatan IHSG ini, indeks sektoral teknologi masih menjadi indeks sektoral dengan penurunan terdalam secara YTD. IDX Techno turun hingga 25,60% sejak awal tahun. Hal tersebut berbanding terbalik dengan IDX Energy yang menjadi indeks sektoral dengan laju terkencang, yaitu 16,15% sejak awal tahun.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Mendag Zulhas Bikin Satgas, Airlangga: Impor Ilegal Ditindak Saja

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto merespons soal rencana Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan (Zulhas) membentuk satuan tugas (Satgas) pemeberantas impor ilegal.

Airlangga mengaku tidak mempermasalahkan rencana Zulhas itu. Namun, menurutnya penanganan impor ilegal baiknya agar langsung menggunakan mekanisme penegakan hukum.

"Ya silahkan saja [buat Satgas] tapi kan namanya ilegal tidak sesuai aturan ya ditindak saja," ujar Airlangga di Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (9/7/2024).

Airlangga yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar itu pun enggan berkomentar lebih jauh saat ditanyai apakah pihaknya telah dilibatkan ke dalam rencana Zulhas yang juga merupakan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) membentuk Satgas pemberantas impor ilegal.

Di sisi lain, Airlangga justru mengeklaim bahwa selama ini pemerintah juga telah berupaya menahan barang ilegal masuk ke dalam negeri.

"Kan pemerintah sudah beberapa kali mempersiapkan itu, untuk melarang barang ilegal masuk," tutur Airlangga.

Berdasarkan catatan Bisnis.com, Selasa (9/7/2024), Kementerian Perdagangan menggandeng Kamar Dagang dan Industri (Kadin) membentuk satuan tugas (satgas) pemberantas impor ilegal atau barang selundupan.

Menteri Perdaganan Zulkifli Hasan (Zulhas) membeberkan alasan perlunya dibentuk satgas impor ilegal. Menurutnya, banjir produk impor bukan hanya terjadi baru-baru ini. Banjir produk impor ke Tanah Air dianggap sudah jadi persoalan lama yang belum membaik meskipun beragam kebijakan impor telah dilakukan.

Kemendag dan Kadin, kata Zulhas, melihat titik persoalan dari maraknya produk impor di dalam negeri, yaitu dugaan impor ilegal. Musababnya, ada perbedaan data yang signifikan antara data impor tercatat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data ekspor dari negara asal.

"Kita temukan, data impor kita kalau dari luar dengan data yang ada di dalam negeri bedanya jauh, jomplang. Jadi misalnya impor kita US$100 juta data kita BPS, data dari luar itu bisa US$300 juta, jadi jauh sekali," kata Zulhas, Selasa (9/7/2024).

Kendati begitu, Zulhas belum bisa merinci siapa saja yang akan dilibatkan dalam Satgas pemberantasan impor ilegal itu. Namun, sebagai langkah awal, nantinya Satgas tersebut akan melakukan sidak ke lapangan untuk mengecek keberadaan produk impor ilegal. Selain itu, satgas tersebut, juga akan menelusuri ihwal dugaan penyalahgunaan kode HS untuk produk impor.

Peristiwa Jatuhnya Lion Air JT610, Pengamat Asuransi Ungkap dampak Boeing Mengaku Bersalah

Bisnis.com, JAKARTA— Pengamat asuransi penerbangan mengungkap klaim lanjutan pasca permintaan maaf Boeing atas dua kecelakaan Boeing MAX yang menimpa Lion Air JT610 dan Ethiopian Airlines harus mengikuti kaidah hukum yang berlaku.

CEO Boeing David Calhoun sebelumnya meminta maaf kepada keluarga korban atas dua kecelakaan Boeing MAX pada 2018 dan 2019. Dua kecelakaan tersebut menimpa Lion Air penerbang JT610 dan Ethiopian Airlines penerbangan 302 dengan total korban 346 orang.

David menyampaikan permintaan maaf dalam sidang dengar pendapat dengan sub komite permanen investigasi kongres Amerika Serikat (AS) sesaat sebelum memulai pernyataan.

“Saya ingin meminta maaf atas nama semua rekan Boeing. Kami yang tersebar di seluruh dunia baik masa lalu maupun masa kini atas kerugian yang Anda alami itu sungguh menyedihkan. Dan saya meminta maaf atas hal yang telah kami sebabkan,” katanya.

Dia juga menyebut Boeing akan berkomitmen penuh untuk bekerja dan fokus pada keselamatan ke depan.

Praktisi dan pengamat asuransi penerbangan Arman Juffry menilai kasus pengakuan bersalah dan permintaan maaf Boeing merupakan kondisi baru dalam asuransi penerbangan. Dia menjelaskan, selama karirnya menangani klaim asuransi penerbangan dalam 25 tahun terakhir,perusahaan asuransi biasanya proaktif melakukan pendekatan kepada ahli waris apabila ada korban meninggal dunia pada kecelakaan pesawat. Pihaknya menyebut perusahaan asuransi juga berusaha untuk bekerja cepat tanpa menunggu.

“Memang harus kami yang aktif, kami akan jelaskan pergantiannya seberapa besar sesuai dengan ketentuan. Sejauh ini tidak ada masalah baik dari zaman Mandala Air, Deraya, Batavia tidak ada masalah karena kami proaktif,” katanya saat dihubungi Bisnis, Selasa (9/7/2024).

Dalam proses klaim, Arman menjelaskan perusahaan asuransi akan membuat release yang harus ditanda tangani oleh kedua belah pihak. Proses tersebut termasuk membebaskan asuransi hingga perusahaan maskapai dari segala tuntutan dikemudian hari setelah klaim dibayarkan.

“Ini kasus baru dan saya bukan ahli hukum, [selanjutnya setelah pengakuan bersalah] tentunya ini tergantung dari aturan kaidah hukum yang ada. Dan terus terang saya belum pernah menangani kasus semacam ini,” katanya.

Dalam penanganan klaim, Armanmenjelaskan perusahaan asuransi tidak akan membayarkan klaim apabila tertanggung tidak menandatangani release tersebut.

“Itu mungkin yang [ke depan] menjadi masalah [baru bagi perusahaan asuransi] bila ada yang belum setuju,” kata Arman.

Sikap Keluarga Korban atas Pengakuan Bersalah Boeing

Sementara itu dilansir dari South China Morning Post, korban jatuhnya Lion Air 610 di Laut Jawa pada 2018 silam menyampaikan perasaan yang beragam. Keluarga korban Hasna meragukan ada eksekutif Boeing yang akan dihukum karena potensi penipuan.

"Sampai saat ini, mereka selalu berhasil lepas dari tanggung jawab mereka. Saya berharap orang-orang dari Boeing dipenjara atas apa yang mereka lakukan, tetapi sisi realistis saya tahu pasti tidak seorang pun akan dipenjara," jelas Bias Ramadhan, dikutip dari South China Morning Post, Selasa (9/7/2024).

Jurnalis Indonesia Anton Sahadi yang kehilangan dua sepupunya berusia 24 tahun, yakni Riyan Aryandi dan Ravi Andrian, menuturkan bahwa tuntutan pidana apapun adalah baik dan masuk akal.

Namun, tidak semua keluarga korban juga menyambut berita dengan baik mengenai tuntutan hukum lebih lanjut.

Neuis Marfuah, ibu dari mendiang Vivian Hasna Afifa (23), menyampaikan perasaan sedih dan merasa tidak ada kedamaian bagi para korban yang meninggal. Menurutnya, keadilan seharusnya ditegakkan sejak awal ketika tanda-tanda kelalaian pertama ditemukan, dan bahwa Boeing seharusnya tidak mengabaikan masalah keselamatan.

Adapun, penerbangan Lion Air 610 jatuh ke laut pada 29 Oktober 2018 dalam perjalanan dari Jakarta menuju Pangkal Pinang. Kecelakaan ini awalnya dinilai karena kesalahan pilot. Namun 5 bulan setelahnya, penerbangan Ethiopian Airlines 302 yang menggunakan Boeing jenis sama jatuh enam menit setelah lepas landas dari bandara di Addis Ababa dalam perjalanan menuju Kenya. Kecelakaan itu menewaskan seluruh 157 orang.

Penyelidikan lanjutan menemukan dalam kedua kecelakaan tersebut, sistem augmentasi karakteristik manuver penerbangan (MCAS) Boeing ditemukan mengalami kerusakan. Sensor secara keliru mengindikasikan hidung pesawat terlalu tinggi, menyebabkan MCAS aktif dan memaksa pesawat jatuh ke tanah dalam upaya menghindari stall (posisi ketika pesawat kehilangan daya angkat).

Pengamat Asuransi Ungkap Dampak Boeing Mengaku Bersalah dalam Kecelakaan Lion Air JT610