Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menargetkan Indonesia masuk 10 negara besar eksportir perikanan dunia. Target tersebut, diharapkan dapat tercapai dalam lima tahun ke depan.

Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini menyampaikan saat ini China, Norwegia, Ekuador, Chili, dan Vietnam masuk dalam top 5 negara eksportir perikanan dunia di 2023. Sementara, Indonesia berada di peringkat 13 dengan kontribusi 3,03% dan total ekspor sebesar US$5,63 miliar pada 2023.

“Ini tentu jadi fokus utama perhatian kita sehingga kita nanti bisa tingkatkan ranking 10 negara besar eksportir di dunia,” kata Ishartini dalam konferensi pers di Kantor KKP, Kamis (24/10/2024).

Ishartini menuturkan, trout dan salmon menjadi komoditas yang paling diminati pada 2023, baik dalam bentuk segar/dingin, fillet, beku, dan hidup. Diikuti udang, tuna, tongkol dan cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita, tepung, tepung kasar, pellet, kepiting atau rajungan, dan Cod.

Meski Indonesia tidak memiliki trout dan salmon, Ishartini menyebut bahwa pemerintah akan fokus pada komoditas seperti udang, tuna, tongkol dan cakalang, cumi-cumi, sotong, gurita, tepung, tepung kasar, pellet, kepiting atau rajungan, dan Cod, untuk meningkatkan hasil perikanan Indonesia ke pasar global.

“Untuk target ekspor tentu ini target 5 tahun, 2025-2029,” ungkapnya.

Kendati begitu, diakuinya banyak tantangan dalam menjadikan Indonesia sebagai top 10 eksportir perikanan di dunia. Di antaranya, hambatan ekspor baik bersifat tarif maupun non tarif.

Dia mencontohkan, Indonesia masih dikenakan tarif ekspor sebesar 20% ke Uni Eropa. Kemudian untuk non tarif, di antaranya mengenai kepatuhan terhadap mutu hingga kepatuhan terhadap pengelolaan perikanan.

“Itu yang jadi tantangan kita sehingga tentu penjaminan mutu harus dimulai sejak hulu,” ungkapnya.

Adapun, tren ekspor produk perikanan Indonesia dalam lima tahun terakhir meningkat, meski terjadi penurunan pada 2023. Dalam rentang waktu tersebut atau 2018-2023, pertumbuhan ekspor perikanan tertinggi terjadi pada 2022, yang tercatat tumbuh 6,24%.

Namun, pertumbuhan ekspor perikanan mengalami penurunan di tahun berikutnya. Merujuk data KKP, ekspor perikanan di 2023 tumbuh sebesar 5,63%. Secara terperinci, top 3 komoditas ekspor Indonesia yakni udang dengan nilai US$1,73 miliar, tuna-cakalang-tongkol US$927,13 juta, dan cumi-sotong-gurita US$762,58 juta.

Di sisi lain, Uni Eropa, Amerika Serikat, China, Jepang, dan Asean menjadi top 5 pasar perikanan dunia di 2023. Menurutnya, kelima negara tersebut, utamanya Uni Eropa menjadi salah satu pasar yang menjanjikan untuk Indonesia.

“Jadi ini pasar-pasar yang harus kita garap,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk menetapkan Ronald Tannur dan keluarganya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan pihaknya masih mendalami sejumlah barang bukti yang sebelumnya disita untuk menentukan status hukum Ronald dan keluarganya di kasus dugaan suap tersebut.

"Jika nanti ditemukan bukti cukup bahwa uang itu dari Ronald Tanur atau keluarganya, akan kami tetapkan sebagai tersangka," ujarnya di Kejagung, Rabu (23/10/2024) malam.

Perlu diketahui, bukti yang telah disita oleh penyidik Kejagung yaitu uang tunai miliaran dengan sejumlah pecahan rupiah, dolar hingga yen. Totalnya, mencapai Rp20 miliar.

Kemudian, catatan transaksi hingga barang bukti elektronik turut disita penyidik Kejagung di kediaman keempat tersangka kasus suap ini.

Adapun, Abdul juga menyatakan bahwa uang tunai miliaran yang telah disita pihaknya itu diduga berkaitan dengan pemberian pengacara Ronald Tannur terhadap tiga hakim tersebut.

"Diduga kuat bahwa uang itu berasal dari pengacara Tannur. Itu dibuktikan dengan bagaimana dia transaksi tukar uang asing, bagaimana catatan yang ada, bagaimana barang bukti elektronik yang ada di sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, tiga hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M), dan Heru Hanindyo (HH).

Ketiga hakim ini diduga telah melanggar Pasal 12 huruf c jo. Pasal 12 B jo. Pasal 6 ayat (2) jo. Pasal 5 ayat (2) jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Adapun, pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Lisa dipersangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor sebagaimana diubah dengan UU No.20/2001 tentang Perubahan Atas UU No.31/1999 tentang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bisnis.com, JAKARTA - Kelompok BRICS dikabarkan berencana meluncurkan uang kertas yang akan digunakan oleh negara-negara anggota grup tersebut.

Mengutip akun X resmi kantor berita Sputnik, @SputnikInt, pada Kamis (24/10/2024), Presiden Rusia, Vladimir Putin diberikan uang kertas BRICS secara simbolis di sela-sela Penyelenggaraan KTT BRICS di Kazan, Rusia.

Dalam video yang diunggah pada akun tersebut juga menunjukkan Putin yang tengah memegang uang kertas tersebut sambil berjalan meninggalkan sebuah ruangan. Dia kemudian menunjukkan uang simbolis tersebut kepada orang-orang yang ada di ruangan tersebut.

Adapun pada bagian depan uang kertas tersebut terdapat gambar bendera negara pendiri BRICS (Rusia, China, India, Brasil, dan Afrika Selatan). Uang kertas itu disebut mewakili kerja kolektif yang dilakukan dalam kerangka BRICS.

Perlu diketahui, uang kertas yang ditunjukkan oleh Putin pada unggahan tersebut adalah uang simbolis yang tidak digunakan untuk transaksi umum.

Sputnik melaporkan, negara-negara anggota BRICS akan membahas pembuatan mata uang bersama dalam KTT tersebut.

"Perdebatan tentang pembentukan mata uang bersama BRICS diadakan secara tertutup pada pertemuan puncak hari ini," demikian kutipan unggahan akun tersebut.

Sebelumnya, Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, meminta negara-negara anggota blok BRICS untuk melakukan transaksi keuangan mereka menggunakan mata uang lokal untuk menggantikan penggunaan dolar AS.

“Mesir menegaskan pentingnya memajukan kerangka kerja sama di bidang penyelesaian keuangan dengan menggunakan mata uang lokal, dan mengambil manfaat dari keunggulan komparatif negara-negara anggota untuk meluncurkan proyek ekonomi, investasi dan pembangunan bersama,” kata Sisi dikutip dari Kantor Berita Anadolu.

Pemimpin Mesir tersebut menyuarakan dukungan terhadap Dewan Bisnis BRICS, termasuk Aliansi Bisnis Perempuan, untuk meningkatkan kerja sama antara sektor swasta dan pemilik bisnis di negara-negara anggota sebagai kunci untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Unilever Indonesia Tbk (UNVR) mengambil alih Kecap Bango melalui penambahan kepemilikan saham Unilever di PT Anugrah Lever, yang memproduksi Kecap Bango, dalam penandatangan akta jual beli saham pada 9 Agustus 2007.

Meski demikian, tidak pernah terungkap berapa sejatinya nilai akuisisi atau pengambilalihan kepemilikan kecap Bango tersebut.

Bisnis.com, PALEMBANG – Target pendapatan daerah dari instrumen pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) di Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) akan mengalami penurunan pada 2025 mendatang.

Target PKB yang sebelum dipatok sebesar Rp1,19 triliun, akan merosot menjadi Rp761,4 miliar pada 2025. Sementara untuk BBN-KB ditargetkan sebesar Rp797,8 miliar dari yang sebelumnya mencapai Rp1,08 triliun.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumsel, Achmad Rizwan menjelaskan penurunan itu disebabkan oleh penerapan opsen PKB dan BBNKB yang akan mulai berlangsung pada 5 Januari 2025 mendatang.

Dengan implementasi itu pembagian hasil pendapatan dari kedua instrumen akan lebih besar dialirkan ke pemerintah kabupaten kota sebesar 66% dari yang sebelumnya 30%.

“Jadi pembayaran PKB dan BBNKB oleh wajib pajak akan langsung [realtime] masuk ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) kabupaten kota. Tidak lagi masuk ke RKUD provinsi terlebih dahulu kemudian baru disalurkan ke daerah,” jelas Rizwan, dikutip Kamis (24/102023).

Adapun sebagai sumber pendapatan baru bagi Pemerintah Provinsi Sumsel yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan (MBLB) yang ditargetkan sebesar Rp27,87 miliar.

“Untuk opsen MBLB sepenuhnya akan dikelola oleh Pemerintah Provinsi Sumsel,” kata dia.

Sebagai informasi, sampai dengan 30 September 2024 realisasi PKB di Sumsel telah mencapai Rp871,18 miliar atau sekitar 72,68% dari target. Sedangkan untuk BBN-KB terealisasi senilai Rp813 miliar atau 75% dari sasaran.

Bisnis.com, JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap alasan di balik tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8–10%.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, buruh merasa dirugikan lantaran tidak adanya kenaikan upah yang signifikan.

Menurutnya, kondisi upah yang diterima buruh berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri yang mendapatkan kenaikan upah yang layak, yakni sebesar 8% per 1 Januari 2024.

“Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah. Pegawai negeri saja sudah naik. PNS, TNI, Polri [upah naik] 8%, kita setuju. Tapi kenapa buruh swasta nombok 1,3%?” kata Iqbal di area Patung Kuda, Jakarta, Kamis (24/10/2024).

Iqbal menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, upah buruh tidak mengalami kenaikan. Pada tiga tahun pertama, kata dia, upah buruh naik 0% alias tidak naik, sedangkan harga barang mengalami kenaikan sebsar 3%.

Lalu, dua tahun berikutnya, upah buruh hanya naik 1,58%. Padahal, lanjut Iqbal, tingkat inflasi berada di angka 2,8%. “Jadi upah itu tidak naik, nombok 2,8% naik barang, naik upah 1,58%, nombok berarti 1,3%,” tuturnya.

Iqbal pun menyinggung penurunan harga barang dan jasa alias deflasi yang terjadi lima bulan beruntun. Menurutnya, ini akibat upah yang diberikan tidak layak.

“Maka deflasi, uang beredar berkurang. Di kelas bawah, kayak kita, jurnalis, buruh, karyawan, pekerja, dia tidak naik gaji 3 tahun, 0%. 2 tahun, nombok gajinya 1,3%, maka uangnya kurang untuk beli barang,” terangnya.

Lebih lanjut, dia juga tidak sepakat dengan pemerintah dan pengusaha yang menilai kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, indeks tertentunya 0,1–0,3, dengan batas bawah dan batas atas.

Sebelumnya, ekonom memperkirakan pemerintah hanya akan mengerek UMP 2025 di kisaran 2,7%—3,8%, atau dengan rata-rata single digit atau sekitar 3,1%.

Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memprediksi pemerintah masih akan menggunakan formula yang sama untuk menghitung UMP 2025 seperti tahun sebelumnya, berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien kontribusi tenaga kerja.

Josua memperkirakan ada beberapa daerah tertentu yang kemungkinan mengalami kenaikan UMP yang lebih tinggi, tergantung pada faktor-faktor lokal seperti tingkat inflasi regional, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi tenaga kerja.

Sederet daerah yang berpotensi mengalami kenaikan UMP lebih tinggi di antaranya Jawa Barat, Jawa Tengah, dan DI Yogyakarta, yang diperkirakan memiliki pertumbuhan UMP antara 3,3%—3,7%.

Kemudian, wilayah Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara juga diperkirakan mengalami kenaikan yang lebih tinggi antara 5,7%—5,9%. Kenaikan UMP 2025 di wilayah ini didorong oleh pertumbuhan produk domestik regional bruto (PDRB) yang solid.

Selain itu, Josua juga memperkirakan Maluku dan Papua berpotensi mengalami kenaikan UMP. Di mana, pertumbuhan UMP dapat mencapai 5,3%—7,8% karena pertumbuhan PDRB di daerah tersebut.

Dia menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi kenaikan UMP ini termasuk pertumbuhan ekonomi regional, inflasi, serta tingkat pengangguran dan komposisi tenaga kerja formal di setiap daerah.

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan sekuritas JP Morgan, UOB, hingga Citi langsung tancap gas merevisi peringkat rekomendasi saham Unilever (UNVR) setelah perusahaan produsen konsumer raksasa itu merilis laporan keuangan kuartal III/2024.

Berdasarkan data Bloomberg, pergerakan saham PT Unilever Indonesia Tbk. (UNVR) langsung tergelincir ke zona merah dengan turun Rp160 ke Rp2.170 pada sesi pembukaan Kamis (24/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Penerbitan surat utang korporasi secara keseluruhan pada periode Januari 2024 hingga September 2024 telah mencapai Rp94,9 triliun. Tren penurunan suku bunga dinilai Pefindo sebagai katalis emisi surat utang korporasi.

Dalam laporannya, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) mencatat penerbitan surat utang korporasi hingga kuartal III/2024 itu paling banyak berasal dari penerbitan obligasi korporasi dan sukuk dengan nilai mencapai Rp93,4 triliun, naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp89,3 triliun.

Kemudian, penerbitan surat utang atau obligasi jangka menengah (medium term note/MTN) hingga kuartal III/2024 menunjukkan penurunan menjadi Rp1 triliun dibandingkan Rp1,7 triliun periode yang sama tahun sebelumnya.

Penerbitan efek utang lainnya seperti perpetual dan surat berharga komersial juga menunjukkan penurunan menjadi Rp500 miliar, dibandingkan dengan tahun sebelumnya Rp800 miliar.

Pefindo sendiri melakukan pemeringkatan pada 85,6% surat utang korporasi yang diterbitkan selama periode Januari 2024 sampai September 2024. Dari proses pemeringkatan itu, terlihat bahwa tujuan penggunaan dana dari hasil penerbitan surat utang sebagian besar 65,4% untuk modal kerja dan 24,5% untuk refinancing.

Analis Pefindo, Martin Pandiangan mengatakan penerbitan surat utang korporasi pada akhir tahun ini berpeluang ramai terdorong sejumlah faktor.

"Peluangnya masih sangat besar karena ada kebutuhan refinancing yang masih cukup tinggi pada kuartal IV/2024, terindikasi dari nilai surat utang yang jatuh tempo mencapai Rp42,37 triliun," ujarnya dalam konferensi pers pada Kamis (24/10/2024).

Peluang penerbitan surat utang juga datang dari tren penurunan suku bunga acuan. Martin menambahkan siklus kebijakan moneter yang telah memasuki fase pelonggaran, diperkirakan akan menjadi sentimen positif dan memantapkan rencana perusahaan untuk melakukan refinancing.

Premi risiko juga berpeluang menurun seiring siklus suku bunga yang mulai melonggar. Kondisi tersebut menurunkan leverage keuangan perusahaan.

Kemudian, aktivitas sektor riil masih solid mendorong permintaan yang tetap kuat dan stabil. Lalu, Pilkada serentak dinilai akan menjadi faktor pendorong utama.

Kondisi wait and see relatif mereda seiring dengan kontestasi Pemilu yang usai. Pasar pun saat ini sedang menantikan rencana implementasi program dari pemerintahan baru.

Selain itu, likuiditas lembaga keuangan yang semakin ketat seiring meningkatnya penyaluran kredit, mendorong pencarian alternatif pendanaan lain seperti melalui obligasi korporasi.

Tantangan Emisi Obligasi Akhir 2024

Akan tetapi, terdapat tantangan dalam penerbitan surat utang korporasi pada akhir tahun ini. Tantangan yang muncul di antaranya risiko geopolitik yang masih tinggi, potensi pelemahan konsumsi dan investasi, hingga risiko substitusi dari instrumen yang memiliki karakteristik hampir serupa atau bahkan cenderung risk-free serta menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi.

Kepala Divisi Riset Ekonomi Pefindo, Suhindarto memproyeksikan sampai akhir tahun ini, titik tengah dari penerbitan surat utang korporasi mencapai Rp132 triliun. Dia pun menilai terdapat sejumlah tantangan yang menghinggapi penerbitan surat utang korporasi pada tahun ini.

Tantangan yang dia singgungm misalnya, terkait dengan risiko substitusi. Kebijakan Bank Indonesia (BI) untuk stabilisasi mata uang rupiah mendorong BI secara agresif menerbitkan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Dengan suku bunga dan kupon yang lebih tinggi di SRBI mendorong persaingan ketat dalam penggalangan dana.

"Itu menarik investor taruh dana ke sana [SRBI]. Jadi banyak penerbitan surat utang korporasi downsize dahulu," ujar Suhindarto.

Bisnis.com, JAKARTA — Mahkamah Agung (MA) memberhentikan sementara 3 hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya atas dugaan penerimaan suap dan gratifikasi vonis bebas Ronald Tannur.

Tiga orang hakim dimaksud yakni Erintuah Damanik (ED), Mangapul (M) serta Heru Hanindyo (HH).

"Maka secara adminstrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung," ujar Juru Bicara MA Hakim Agung Yanto dalam konferensi pers, Kamis (24/10/2024).

Selanjutnya, ketiganya bakal diusulkan untuk diberhentikan dengan tidak hormat apabila dinyatakan terbukti bersalah sebagaimana putusan berkekuatan hukum tetap.

"Apabila di kemudian hari dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka ketiga Hakim tersebut akan diusulkan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden," kata Yanto.

Adapun MA, terang Yanto, merasa kecewa dan prihatin karena peristiwa itu dinilai menciderai kebahagiaan dan rasa syukur seluruh hakim setelah peningkatan tunjangan hakim oleh pemerintah.

Seperti diketahui, para hakim di Indonesia sebelumnya menuntut pemerintah agar menaikkan kesejahteraan mereka lantaran 12 tahun lamanya tidak mengalami kenaikan gaji.

Pemerintah belum lama ini kemudian menyetujui revisi Peraturan Pemerintah (PP) No.94/2012 tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung dengan PP No.44/2024 tentang Perubahan Ketiga atas PP No.94/2012.

"Terhadap peristiwa ini, Mahkamah Agung merasa kecewa dan prihatin, karena peristiwa ini telah mencederai kebahagian dan rasa syukur hakim seluruh Indonesia atas perhatian pemerintah yang telah menaikkan tunjangan jabatan hakim," ucap Yanto.

Penanganan 3 Hakim

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Kejagung telah menetapkan tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Ketiganya ditangkap kemarin, Rabu (23/10/2024).

Direktur Penyidikan (Dirdik) Kejagung Abdul Qohar mengatakan bahwa pihaknya telah menemukan alat bukti yang cukup untuk menetapkan ketiga hakim itu sebagai tersangka.

Selain itu, Kejagung turut menetapkan pengacara Ronald Tannur berinisial LR sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap vonis bebas ini.

"Pada hari ini 24 Oktober 2024, jaksa penyidik Jampidsus menetapkan tiga orang hakim atas nama ED, HH dan M dan satu orang pengacara LR sebagai tersangka," ujarnya di Kejagung, Rabu (23/10/2024).

Tidak hanya itu, penyidik Jampidsus di Korps Adhyaksa itu juga menyita uang senilai Rp20 miliar dari kediaman empat orang tersangka dimaksud.

Bisnis.com, JAKARTA - Wasir atau hemoroid adalah kondisi di mana pembuluh darah di area anus atau rektum mengalami pembengkakan atau peradangan.

Wasir sering kali diabaikan karena perasaan malu atau anggapan bahwa ini hanya masalah kecil. Padahal, wasir bisa menciptakan rasa tidak nyaman yang signifikan dan komplikasi lebih lanjut.

dr. Okkian Wijaya, Sp.B-KBD dari RS Bethsaida Gading Serpong menjelaskan, wasir terjadi karena pembengkakan pada pembuluh darah di sekitar anus atau rektum, yang bisa dipicu oleh berbagai faktor seperti kebiasaan duduk terlalu lama, sembelit, atau mengejan berlebihan saat buang air besar.

Meskipun wasir umumnya bukan kondisi serius, gejalanya dapat sangat mengganggu, mulai dari pendarahan, gatal, hingga nyeri.

Beberapa tipe wasir yang paling umum diantaranya:

1. Wasir Internal: terjadi di dalam rektum (bagian bawah usus besar) dan tidak menimbulkan rasa sakit
2. Wasir Eksternal: terjadi di bawah kulit di sekitar anus (diluar rektum). Karena letaknya dekat dengan ujung saraf sensitif, wasir eksternal cenderung lebih nyeri dibandingkan wasir internal
3. Wasir Trombosis: jenis wasir eksternal di mana terjadi pembekuan darah (trombosis) di dalam pembuluh darah yang membengkak
4. Wasir Prolaps: kondisi di mana wasir internal menonjol keluar dari anus, biasa terjadi karena sering mengejan (pada saat buang air besar, batuk, atau mengangkat barang berat)
5. Wasir Campuran (Internal dan Eksternal): kombinasi dari wasir internal dan eksternal yang muncul bersamaan, yang artinya, pembuluh darah mengalami pembengkakan di dalam dan diluar anus.

Kapan Wasir Perlu Ditangani?

Tidak semua kasus wasir memerlukan intervensi medis. Namun, jika wasir menyebabkan pendarahan, nyeri yang parah, atau tidak memberikan respon positif terhadap pengobatan di rumah, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter.

Deteksi dini dan penanganan cepat dapat mencegah kemungkinan wasir berkembang menjadi kondisi yang lebih serius serta membantu Anda merasa nyaman lebih cepat.

Terdapat beberapa metode penanganan wasir, mulai dari langkah-langkah konservatif hingga intervensi medis.

Berikut beberapa metode yang umum digunakan:

Perubahan Pola Hidup: Meningkatkan asupan serat, minum air yang cukup, dan olahraga dapat membantu mencegah wasir.
Obat-obatan: Salep, krim, atau supositoria dapat membantu meredakan gejala sementara.

Tindakan Invasif:

○ Rubber band ligasi: Wasir diikat agar aliran darah terhenti dan jaringan mengering.

○ Skleroterapi: Wasir disuntik dengan zat yang membuatnya mengecil.

○ Hemoroidektomi: Wasir diangkat melalui prosedur bedah.

○ Metode Laser: Teknologi terbaru untuk menghilangkan wasir dengan prosedur minimal invasif dan pemulihan lebih cepat.

dr. Okkian Wijaya, Sp.B-KBD mengatakan salah satu metode canggih yang digunakan di Klinik Digestif ataupun Klinik Bedah Umum Bethsaida Hospital Gading Serpong untuk menangani wasir adalah Laser Hemorrhoidoplasty, yaitu prosedur yang menggunakan energi laser untuk mengecilkan pembuluh darah yang membengkak.

Dia memaparkan prosedur ini menawarkan berbagai keunggulan, seperti minim rasa nyeri, pemulihan lebih cepat, risiko komplikasi lebih rendah, dan tidak memerlukan sayatan besar

“Metode laser untuk mengatasi wasir sangat efektif dan sudah terbukti pada banyak pasien. Karena sifatnya yang minimal invasif, metode ini memungkinkan pemulihan yang lebih cepat. Pasien juga bisa langsung beraktivitas normal dengan cepat dan mengalami nyeri yang lebih ringan dibandingkan dengan metode konvensional.” jelas dr. Okkian Wijaya, Sp.B-KBD, Dokter Sub Spesialis Bedah Digestif di Bethsaida Hospital Gading Serpong.

Menurutnya, prroses ini juga sesuai bagi pasien yang menghindari operasi besar atau ingin mengurangi rasa sakit yang berlebihan selama masa pemulihan. Penggunaan metode laser pada wasir umumnya tidak memerlukan rawat inap yang lama, sehingga sangat praktis bagi pasien dengan jadwal yang padat.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan alias BPK memperkirakan terdapat dana sebesar Rp24,14 triliun sampai dengan Rp53,40 triliun dalam APBN yang tidak dimanfaat selama tahun anggaran 2021—2023.

Temuan tersebut diungkapkan BPK dalam dokumen Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024. IHPS I Tahun 2024 itu sendiri sudah diserahkan BPK kepada DPR pada Selasa (22/10/2024).

BPK menjelaskan, pihaknya telah memeriksa pengelolaan kas pemerintah pusat tahun 2021—2023. Hasilnya, ditemukan sejumlah permasalahannya khususnya dalam pemanfaatan nilai saldo anggaran lebih (SAL) yang belum optimal.

“Terdapat estimasi nilai SAL pada tahun 2021—2023 sebesar Rp24,14 triliun—Rp53,40 triliun yang seharusnya dapat digunakan sebagai sumber pembiayaan pada APBN tahun bersangkutan namun tidak dimanfaatkan oleh pemerintah,” tulis laporan BPK.

Selain itu, BPK mengungkapkan pemerintah juga belum sepenuhnya memanfaatkan SAL yang tidak direalisasikan pada APBN tahun sebelumnya sebagai sumber pembiayaan APBN tahun berjalan.

Artinya, dana tersebut hanya tertimbun tanpa dimanfaatkan. BPK pun menyimpulkan bahwa pemerintah kehilangan potensi untuk mendapatkan sumber pembiayaan APBN yang lebih murah.

Oleh sebab itu, BPK memberi rekomendasi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati agar mengusulkan, membahas, dan mempertanggungjawabkan penyesuaian anggaran pembiayaan APBN tahun berjalan dengan memperhitungkan anggaran SAL pada APBN tahun sebelumnya yang tidak direalisasikan.

“Serta menetapkan mekanisme pengusulan, pembahasan, dan pertanggungjawaban atas penyesuaian anggaran Pembiayaan Lainnya–SAL pada APBN tahun berjalan, sesuai mekanisme yang disepakati bersama DPR,” lanjut laporan BPK.

Lebih lanjut, secara total BPK juga telah melakukan pemeriksaan atas 83 laporan keuangan kementerian/lembaga (LKKL) dan satu laporan keuangan bendahara umum negara (LKBUN) tahun 2023.

Hasilnya, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan 1 LKBUN serta opini wajar dengan pengecualian (WDP) atas 4 LKKL. Dengan demikian, secara keseluruhan capaian opini WTP mencapai 95%.

Meski angka tersebut telah mencapai target kegiatan prioritas reformasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pusat sebagaimana ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024 (95%), namun cenderung menurun. Pada 2019, BPK memberikan opini WTP mencapai 97%.

Bisnis.com, BANDUNG — Sejumlah pengusaha hotel dan restoran memastikan akan mengelola sampahnya secara mandiri. Hal itu merupakan bentuk dukungan pengusaha terhadap Pemerintah yang tengah menyelesaikan permasalahan sampah.

Ketua Riung Priangan, Arief Bonafianto mengatakan, beberapa anggotanya sudah memilah sampah secara mandiri, khusunya perhotelan.

Tahapan selanjutnya, ia bersama Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) dan Asosiasi Kafe dan Restoran (Akar) akan mendata hotel dan restoran yang menggunakan jasa angkut vendor atau pihak ketiga.

Pihaknya juga akan ditelusuri mulai dari pengangkutan, pemilahan hingga pembuangan sampah. Hal ini memastikan agar Kota Bandung mampu mengelola sampah dengan maksimal.

"Kita urai secara bersama supaya clear, ini akan kita data," ungkapnya di Balai Kota Bandung, Rabu (23/10/2024).

"Anggota kami terdiri dari hotel bintang 3 sampai bintang 5. Seperti bintang 5 itu GH universal dan Trans Hotel sudah mampu mengelola sampah secara mandiri," imbuhnya.

Arief mengaku, setiap hotel menggunakan metode pengelolaan sampah yang berbeda. Salah satunya yaitu maggotisasi.

"Maggotisasi sudah dilakukan, tapi ini tidak semua hotel maggot. Contohnya kalau maggot di Grand Tjokro dan El Hotel. Ada juga menggunakan mesin, meskipun baru organiknya kita olah. Tapi intinya cara pemilahan yang benar dulu, itu sudah cukup," bebernya.

Senada dengan Arief, Ketua BPD PHRI Jawa Barat, Dodi Ahmad Sofandi siap untuk mendukung Pemkot Bandung dalam menjaga lingkungan khususnya pemilahan sampah.

"Kita siap mendukung agar sampah ini mampu dipilah dari sumbernya. Saya berharap agar regulasi yang ada ini mampu diikuti oleh setiap anggota PHRI," ujarnya.

Ia berharap, lurah dan camat mendata dan mengedukasi hotel dan restoran yang ada di wilayahnya untuk mengelola sampah secara mandiri.

"Berikan arahan yang masif, tindaklanjuti dengan data dan dukungan dari dinas terkait," pintanya.

Sementara itu, Penjabat Wali Kota Bandung, A. Koswara mengucapkan terima kasih atas dukungan yang diberikan. Ia pun terus mendorong agar kewilayahan terus bergerak dengan masif.