Bisnis.com, JAKARTA – Luhut Binsar Pandjaitan kembali mendapatkan kepercayaan besar untuk mengemban amanah di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Setelah pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin berakhir, kini Presiden Prabowo Subianto mempercayakan Luhut menjadi Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024), mantan Menteri Koordinator Maritim dan Investigasi (Menko Marinves) itu ditetapkan dalam kabinet Prabowo berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1039/P Tahun 2024 tentang Pengangkatan Ketua Dewan Ekonomi Nasional.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1999, nantinya Luhut akan memiliki sejumlah wewenang dalam hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Di bawah tangan Luhut, Dewan Ekonomi Nasional berfungsi memberi nasihat kepada Presiden di bidang ekonomi dalam upaya mempercepat penanggulangan krisis dan penyehatan ekonomi nasional, serta kesiapan dalam menangani dinamika globalisasi.

Selain itu, dia juga bakal bertugas untuk mengkaji masalah-masalah ekonomi sebagai masukan bagi Presiden dalam merumuskan nasehat atau saran untuk tindak lanjut kebijakan selanjutnya.

Luhut juga akan menanggapi masalah ekonomi yang berkembang di masyarakat untuk diajukan kepada presiden serta elaksanakan penugasan lain di bidang ekonomi dari presiden yang berkaitan dengan fungsi Dewan Ekonomi Nasional.

Lembaga ini kembali hadir setelah dibubarkan pada 2000 oleh Presiden Ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur melalui Keputusan Presiden Nomor 122 Tahun 2000.

Profil & Rekam Jejak Luhut

Luhut Pandjaitan lahir di Simargala, Toba Samosir, Sumatra Utara pada 28 September 1947. Dia merupakan anak pertama dari lima bersaudara.

Ayahnya bernama Bonar Pandjaitan adalah seorang pensiunan tentara yang menjadi sopir bus AKAP dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Beralih ke dunia pendidikan, Luhut menempuh pendidikan sekolah menengah atas di SMA Penabur, Bandung kemudian melanjutkan pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) dan kemudian melanjutkan ke Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (SESKOAD) di Bandung.

Luhut merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Nasional angkatan 1970, sehingga mendapatkan penghargaan Adhi Makayasa. Langkahnya untuk mengenyam bangku pendidikan tidak berhenti hanya di sana. Luhut juga menempuh pendidikan di National Defense University, Fort McNair, USA dan mengambil gelar Maters of Public Administrastion pada 1991 di George Washington University, Washington, D.C., USA.

Terakhir, dia juga menempuh pendidikan di National Resilience Institute of the Republic of Indonesia pada 1996. Luhut pun diketahui memulai perjalanan karier pada 1981, dirinya menjadi pendiri dan Komandan Petama Detasemen 81 Anti Teroris Kopassus dan pada 1989 menjadi asisten operasi (Asops) Kopassus.

Perjalanan kariernya terus berlanjut, pada 1995 Luhut menjadi Komandan KOREM 081/ Dirotsaha Jaya, Madiun yang kemudian menjadi Komandan Pusat Kesenjataan Infanteri, Pussenif TNI-AD dan menjadi Komandan Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan Darat, Kodiklat hingga 1999.

Suami dari Devi Simatupang ini pada 1999 juga menjadi Duta Besar RI untuk Singapura selama satu tahun yang dilakukan pada kepemimpinan Presiden B.J. Habibie.

Selanjutnya, pada masa Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Luhut ditarik dari Singapura sebelum masa baktinya berakhir. Gus Dur mempercayakannya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Republik Indonesia walaupun dalam periode yang singkat (2000–2001).

Pada 31 Desember 2014, Luhut dilantik menjadi Kepala Staf Kepresidenan Indonesia yang pertama oleh Presiden Jokowi. Pada 12 Agustus 2015, Luhut menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebelum dipindahkan lagi menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman pada 27 Juli 2016 hingga Oktober 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap harapan besar dari Presiden Prabowo Subianto yang kembali memberikannya tugas sebagai menteri perindustrian (menperin) dalam 5 tahun ke depan.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya Agus juga merupakan menteri perindustrian di era pemerintahan Joko Widodo periode 2019-2024.

"Jadi, sekarang ekspektasi dari Bapak Presiden juga ketika memberikan arahan kepada saya, 'Karena kamu lanjut maka saya berharap sektor manufaktur bisa terbang tinggi'," kata Agus di Kantor Kemenperin, Selasa (22/10/2024).

Hal ini disampaikan Agus dalam agenda ramah tamah bersama Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, dengan pelaku usaha industri hingga anggota DPR RI yang menaungi industri.

Dia optimistis pekerjaan rumah industri manufaktur dapat ditangani bersama dengan hadirnya Wamenperin Faisol Riza. Pasalnya, Faisal dinilai telah memahami tantangan dan kekuatan manufaktur lantaran dia pernah menjadi ketua Komisi VI DPR RI yang menangani industri.

"Saya yakin bahwa beliau paham betul sehingga kehadiran beliau di Kemenperin sebagai wamenperin saya kira seperti manufaktur akan menjadi nilai tambah bagi Kemenperin dan juga insyaallah bagi para pelaku usaha, para pelaku industri itu sendiri," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyoroti pesan dari Presiden Prabowo yang menyampaikan bahwa Indonesia harus berani untuk mengakui kelemahan.

Dalam hal ini, Agus menuturkan bahwa pihaknya selalu menerapkan 'belanja masalah' kepada para pelaku usaha. Dengan demikian, pemerintah dapat melakukan perbaikan.

"Belanja masalah karena kita tidak boleh takut mengakui bahwa kita ada masalah, kalau kita takut mengakui ada masalah kita tidak bisa memperbaiki diri, tapi once kita paham masalah yang kita hadapi maka kita bisa memperbaiki diri kita sendiri," jelasnya.

Di sisi lain, Agus menuturkan, terkait perubahan dari kepemimpinan di Kementerian Perindustrian untuk menyesuaikan dengan masalah industri yang ada.

"Jadi di kantor ini nanti dalam kepemimpinan kami 5 tahun itu akan ada perbedaan dari 5 tahun sebelumnya, tapi perbedaan itu semaunya akan didasari dari kebutuhan, dari masalah-masalah yang kita hadapi di lapangan," jelasnya.

Dia pun mengajak pelaku usaha industri untuk bersama-sama berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi nasional 7%-8%. Target tersebut juga akan mendorong dunia usaha untuk tumbuh.

"Jadi, ini komitmen kita it's a win-win kita punya komitmen 7%-8%, 2-3 tahun ke depan sehingga semua komponen bangsa ini, semua stakeholders akan menang akan merasakan dari pertumbuhan ekonomi," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemilik RANS Entertainment Raffi Ahmad resmi diangkat dan dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden, Selasa (22/10/2024). Dia menjadi satu dari tujuh utusan khusus untuk Presiden Prabowo Subianto.

Raffi sebelumnya dipanggil oleh Prabowo ke rumahnya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024). Kini, Raffi dilantik dan resmi bertugas sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

Pada hari ini, Raffi memberikan keterangan kepada wartawan secara perdana usai dilantik oleh Presiden.

"Saya sangat bersyukur atas segala rahmat yang sudah diberikan dan saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaannya dan atas kehormatannya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto atas kepercayaannya melantik saya," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Selain itu, Raffi turut berterima kasih kepada istri dan juga ibunya yang turut mendampingi dirinya.

"Saya mengucapkan terima kasih pastinya untuk istri saya tercinta, untuk keluarga, Alhamdulillah saya tadi ditemani oleh Mama Ami, ibu kandung saya, oleh Mama Rita dan istri saya, Nagita Slavina," ucapnya.

Ke depan, Raffi menyebut akan melibatkan pekerja seni dan seluruh lapisan masyarakat untuk melaksanakan tugasnya. Dia menyebut tugasnya sebagai Utusan Khusus meliputi upaya sinkronisasi serta membantu percepatan dan penetrasi ke masyarakat.

Tidak hanya itu, Raffi juga menyatakan siap berdiskusi dengan kementerian/lembaga terkait.

"Kalau memang saya sudah di sini, sudah dilantik, ya apapun, yang kami utamakan adalah kepentingan untuk negara, negara dan bangsa," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Perekonomian Rakyat PT BPR Haneda Mitra Usaha mengumumkan rencana perubahan pemegang saham pengendali dari Zulkifli Hasan kepada Randy Zanata.

Dalam pengumuman media bertanggal 21 Oktober 2024, Bank Perekonomian Haneda saat ini dimiliki oleh Zulkifli Hasan dengan jumlah saham 56,25%. Selanjutnya, saham perseroan digenggam oleh putrinya, Putri Zulkifli Hasan, dengan kepemilikan 25%. Sedangkan sisa saham dimiliki oleh Soraya (18,75%).

Seperti diketahui, Zulkifli Hasan adalah politisi senior yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Sosok ini juga ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan pada era kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Zulkifli juga ditetapkan sebagai Menteri Perdagangan di era Joko Widodo, dan dinobatkan sebagai Menteri Koordinator Pangan dalam kabinet terbaru Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Putri Zulkifli adalah anak perempuan Zulkifli. Sosok ini merupakan politisi Partai Amanat Nasional yang lolos ke DPR RI 2024-2029 melalui dapil Lampung 1. Sedangkan Soraya adalah istri Zulkifli.

Dalam pengumumannya, Bank Perekonomian Haneda mengungkapkan bahwa akan dilakukan peningkatan modal menjadi Rp15 miliar, naik dari posisi Rp8 miliar saat ini.

Melalui aksi rights issue ini, akan masuk tiga pemegang saham baru, yakni PT Bersaudara Utama Maju, PT Komunikasi Jejala Indonesia, dan Randy Zenata.

Penambahan pemegang saham ini juga membuat perubahan pemegang saham pengendali (PSP). Dalam rancangannya, setelah penambahan modal, PSP akan dialihkan kepada Randy Zenata.

Sedangkan komposisi saham dalam Bank Perekonomian Haneda setelah penambahan modal menjadi Randy Zenata (33,33%), PT Bersaudara Utama Maju (20%), Zulkifli Hasan (20%), PT Komunikasi Jejala Indonesia (16,67%), Putri Zulkifli Hasan (6,67%), dan Soraya.

Sebagai konteks, Randy Zenata sendiri adalah keponakan Zulkifli Hasan. Randy adalah anak mantan Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Zainudin Hasan, yang divonis penjara 12 tahun oleh pengadilan tindak pidana korupsi.

"Proses pengambilalihan ini diperkirakan akan selesai pada November 2024," dikutip dari pengumuman pada Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Perekonomian Rakyat PT BPR Haneda Mitra Usaha mengumumkan rencana perubahan pemegang saham pengendali dari Zulkifli Hasan kepada Randy Zanata.

Dalam pengumuman media bertanggal 21 Oktober 2024, Bank Perekonomian Haneda saat ini dimiliki oleh Zulkifli Hasan dengan jumlah saham 56,25%. Selanjutnya, saham perseroan digenggam oleh putrinya, Putri Zulkifli Hasan, dengan kepemilikan 25%. Sedangkan sisa saham dimiliki oleh Soraya (18,75%).

Seperti diketahui, Zulkifli Hasan adalah politisi senior yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Sosok ini juga ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan pada era kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Zulkifli juga ditetapkan sebagai Menteri Perdagangan di era Joko Widodo, dan dinobatkan sebagai Menteri Koordinator Pangan dalam kabinet terbaru Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Putri Zulkifli adalah anak perempuan Zulkifli. Sosok ini merupakan politisi Partai Amanat Nasional yang lolos ke DPR RI 2024-2029 melalui dapil Lampung 1. Sedangkan Soraya adalah istri Zulkifli.

Dalam pengumumannya, Bank Perekonomian Haneda mengungkapkan bahwa akan dilakukan peningkatan modal menjadi Rp15 miliar, naik dari posisi Rp8 miliar saat ini.

Melalui aksi rights issue ini, akan masuk tiga pemegang saham baru, yakni PT Bersaudara Utama Maju, PT Komunikasi Jejala Indonesia, dan Randy Zenata.

Penambahan pemegang saham ini juga membuat perubahan pemegang saham pengendali (PSP). Dalam rancangannya, setelah penambahan modal, PSP akan dialihkan kepada Randy Zenata.

Sedangkan komposisi saham dalam Bank Perekonomian Haneda setelah penambahan modal menjadi Randy Zenata (33,33%), PT Bersaudara Utama Maju (20%), Zulkifli Hasan (20%), PT Komunikasi Jejala Indonesia (16,67%), Putri Zulkifli Hasan (6,67%), dan Soraya.

Sebagai konteks, Randy Zenata sendiri adalah keponakan Zulkifli Hasan. Randy adalah anak mantan Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Zainudin Hasan, yang divonis penjara 12 tahun oleh pengadilan tindak pidana korupsi.

"Proses pengambilalihan ini diperkirakan akan selesai pada November 2024," dikutip dari pengumuman pada Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Perekonomian Rakyat PT BPR Haneda Mitra Usaha mengumumkan rencana perubahan pemegang saham pengendali dari Zulkifli Hasan kepada Randy Zanata.

Dalam pengumuman media bertanggal 21 Oktober 2024, Bank Perekonomian Haneda saat ini dimiliki oleh Zulkifli Hasan dengan jumlah saham 56,25%. Selanjutnya, saham perseroan digenggam oleh putrinya, Putri Zulkifli Hasan, dengan kepemilikan 25%. Sedangkan sisa saham dimiliki oleh Soraya (18,75%).

Seperti diketahui, Zulkifli Hasan adalah politisi senior yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN). Sosok ini juga ditunjuk menjadi Menteri Kehutanan pada era kedua Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Nama Zulkifli juga ditetapkan sebagai Menteri Perdagangan di era Joko Widodo, dan dinobatkan sebagai Menteri Koordinator Pangan dalam kabinet terbaru Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Putri Zulkifli adalah anak perempuan Zulkifli. Sosok ini merupakan politisi Partai Amanat Nasional yang lolos ke DPR RI 2024-2029 melalui dapil Lampung 1. Sedangkan Soraya adalah istri Zulkifli.

Dalam pengumumannya, Bank Perekonomian Haneda mengungkapkan bahwa akan dilakukan peningkatan modal menjadi Rp15 miliar, naik dari posisi Rp8 miliar saat ini.

Melalui aksi rights issue ini, akan masuk tiga pemegang saham baru, yakni PT Bersaudara Utama Maju, PT Komunikasi Jejala Indonesia, dan Randy Zenata.

Penambahan pemegang saham ini juga membuat perubahan pemegang saham pengendali (PSP). Dalam rancangannya, setelah penambahan modal, PSP akan dialihkan kepada Randy Zenata.

Sedangkan komposisi saham dalam Bank Perekonomian Haneda setelah penambahan modal menjadi Randy Zenata (33,33%), PT Bersaudara Utama Maju (20%), Zulkifli Hasan (20%), PT Komunikasi Jejala Indonesia (16,67%), Putri Zulkifli Hasan (6,67%), dan Soraya.

Sebagai konteks, Randy Zenata sendiri adalah keponakan Zulkifli Hasan. Randy adalah anak mantan Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Zainudin Hasan, yang divonis penjara 12 tahun oleh pengadilan tindak pidana korupsi.

"Proses pengambilalihan ini diperkirakan akan selesai pada November 2024," dikutip dari pengumuman pada Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Deretan saham tambanglogam Indonesia masih menjadi pilihan investor raksasa untuk melakukan aksi akumulasi sepanjang Oktober 2024.

Firma investasi terbesar dunia, BlackRock Inc. terekam memperbesar kepemilikannya di sejumlah emiten logam Indonesia. Saham-saham logam di kantong BlackRock terpantau bertambah hingga Selasa (22/10/2024) dibandingkan posisi akhir bulan lalu.

Bisnis.com, JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memprakirakan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) atau simpanan perbankan pada kuartal IV/2024 akan meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/QtQ).

Mengutip Survei Perbankan teranyar yang dirilis BI, prakiraan tersebut terindikasi dari saldo bersih tertimbang (SBT) pertumbuhan DPK sebesar 89,3%, lebih tinggi dibandingkan 84,5% pada kuartal sebelumnya.

“Peningkatan pertumbuhan DPK diprakirakan terjadi pada seluruh jenis instrumen,” tulis BI dalam laporannya, Selasa (22/10/2024).

Berdasarkan kategori simpanan, persentase SBT tabungan diprediksi mencapai 93,2%, SBT deposito 88,8%, dan SBT giro sebesar 85,5%.

Lebih lanjut, pertumbuhan DPK hingga penghujung 2024 juga diprakirakan tetap tinggi, tecermin dari SBT prakiraan penghimpunan DPK tahun ini yang tercatat positif sebesar 89,3%. Kendati demikian, jumlah itu tidak setinggi SBT 93,7% pada tahun sebelumnya.

Pada laporan yang sama, BI jugamemproyeksikan penyaluran kredit baru pada kuartal IV/2024 meningkat dibandingkan dengan kuartal sebelumnya (quarter to quarter/QtQ). SBT penyaluran kredit baru diperkirakan mencapai 88,3%, lebih tinggi dibandingkan SBT 80,6% pada triwulan sebelumnya.

Prioritas utama responden dalam penyaluran kredit baru pada kuartal terakhir tahun ini juga dinilai akan sama dengan periode-periode sebelumnya, yaitu kredit modal kerja diikuti kredit investasi dan kredit konsumsi.

“Pada kredit konsumsi, penyaluran Kredit Pemilikan Rumah [KPR]/ Kredit Pemilikan Apartemen [KPA] masih menjadi prioritas utama diikuti Kredit Multiguna dan Kredit Kendaraan Bermotor [KKB],” jelas BI.

Sebelumnya, BI mencatat penghimpunan DPK perbankan mencapai Rp8.434,1 triliun, tumbuh 6,7% secara tahunan (year on year/YoY) per September 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo juga mengatakan bahwa likuiditas perbankan tetap memadai, tecermin dari rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) pada September 2024 yang tinggi sebesar 25,40%.

Rasio kecukupan modal (capital adequacy ratio/CAR) perbankan pada Agustus 2024 juga tercatat sebesar 26,69%, dinilai tergolong kuat dalam menyerap risiko serta mendukung pertumbuhan kredit.

Menurutnya, ketahanan permodalan dan likuiditas perbankan juga ditopang oleh kemampuan membayar dan profitabilitas korporasi yang terjaga, sebagaimana hasilstress testperbankan terkini.

"Ke depan, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan," katanya dalam Konferensi Pers RDG BI, Rabu (16/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada hari ini, Selasa (22/10/2024) diprediksi fluktuatif namun akan ditutup melemah di rentang Rp15.490-Rp15.580 usai presiden Prabowo Subianto melantik jajaran menteri kabinet Merah Putih periode 2024-2029.

Pada perdagan Senin (21/10), rupiah ditutup turun 0,15% atau 22,5 poin ke posisi Rp15.503,5 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau menguat 0,13% ke posisi 103,62.

pelemahan rupiah tersebut terjadi di tengah pelantikan jajaran menteri oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan nama-nama di jajaran menteri lama masih bertebaran, khususnya di tim ekonomi.

Ada yang menyebut susunan Kabinet Merah Putih masih berbau Joko Widodo (Jokowi). Ada pula perwakilan partai, profesional dan para pendukung pemenangan Prabowo-Gibran.

Namun yang pasti jumlah kabinet yang diumumkan Prabowo gemuk dan cenderung obesitas. Bahkan, jumlah Kabinet Merah Putih ini terbanyak di Asia Pasifik, serta bisa jadi terbanyak di dunia. Padahal, rata-rata jumlah menteri di Negara Asia Pasifik sebanyak 22 menteri saja.

"Pasar memperkirakan, banyak menteri atau wakil menteri yang kemungkinan tidak akan berumur panjang atau di-reshuffle sampai lima tahun," ujar Ibrahim dalam keterangan tertulis pada Senin (21/10/2024).

Pergerakan rupiah juga dipengaruhi faktor luar negeri, di mana peluang calon presiden AS dari Partai Republik Donald Trump untuk kembali ke Gedung Putih tampaknya meningkat.

Selain itu, konflik Timur Tengah tetap menjadi fokus yang meningkat selama akhir pekan karena Israel terus melancarkan serangannya terhadap Hamas dan Hizbullah, masing-masing di Gaza dan Lebanon.

Kemudian, People Bank of China (PBoC) memangkas suku bunga acuan pinjaman sedikit lebih dari yang diharapkan. Beijing juga selama bulan lalu meluncurkan putaran langkah stimulus paling agresifnya.

Dengan sentimen-sentimen tersebut di atas, Ibrahim memproyeksikan mata uang rupiah pada perdagangan hari ini diperkirakan akan bergerak fluktuatif tetapi berpotensi ditutup melemah di rentang Rp15.490-Rp15.580 per dolar AS.

Bisnis.com, BANDUNG ---Kendati sudah disahkan tahun 2020 lalu Peraturan Daerah (Perda) Penataan dan Pengembangan ekonomi kreatif (ekraf) Kota Bandung ternyata belum optimal dilaksanakan.

Ketua DPRD Kota Bandung Asep Mulyadi menyampaikan belum puas dengan kinerja pemerintah atas pelaksanan Perda Ekraf karena belum sepenuhnya dijalankan. Bahkan Peraturan Wali Kota (Perwal) sebagai turunan Perda belum lengkap.

Menurut Asep, idealnya Pemkot banyak berkomunikasi dengan pemerintah pusat terkait bidang Ekraf yang memiliki payung hukum UU No.24/2018. Dia meminta Pemkot harus segera koordinasi, kolaborasi bagaimana pengembangan ekraf.

Pihaknya juga mendorong Pemkot Bandung agar segera membuat perwal, kemudian rencana induk dan pembentukan komite.

"Tinggal laksanakan apa yang sudah dituangkan dalam perda dijalankan, sekali lagi kami dari DPRD ikut mengawasi karena itu tugas kami. Dan pengawasan itu pelaksanaan perda, saya target 2025 karena sudah cukup lama (2020 disahkan)," katanya, Selasa (22/10/2024).

Politisi PKS ini mengapresiasi jika Kota Bandung punya perhatian terhadap para pelaku usaha, bukan sekedar penataan dan perkembangan ekraf saja. Dengan adanya Perda, yang akan banyak diuntungkan adalah para pelaku ekonomi kreatif.

Asep berharap hadirnya perda ini memperlancar, mengakselerasi, pelaku e-kraf untuk semakin optimal dan produktif. Didalam perda, diantaranya dibentuk komite pengembangan e-kraf terdiri dari unsur pemerintah, unsur dunia usaha, unsur Pendidikan, unsur komunitas dan media massa.

“Saya pernah tanya komite terkait Perda apa sudah jalan. Komite bertugas mengaklerasi, karena ketika bicara ekonomi kreatif harus ekosistem. Jadi ekonomi kreatif itu harus sebuah ekosistem bukan sekedar output, mulai produksi, desain, penjualannya, bagaimana mendatangkan orang. Itu kan harus ekosistem nah tugas komite ini diantaranya bagaimana mengoptimalisasi ekonomi kreatif,” ujarnya.

Masih kata Asep, banyak harapan dari pelaku usaha adanya perda ini dapat mengaklerasi, terlebih Kota Bandung memiliki gedung creative hub, youth space, co working space. Dimana itu semua bisa menggerakkan orang semakin kreatif, semakin berdaya.

“Banyak di pelaku ekonomi kreatif di Bandung ini sudah mendunia, membuat game, sudah membuat sebuah software. Nah itu kan, bagaimana dioptimalkan. Di perda itu pun akan mengapresiasi terhadap data pelaku ekonomi kreatif yang produknya sudah lolos, seleksi, dikurasi, distempel logo layak. Dan dijadikan khas ekonomi kreatif Kota Bandung,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Menko Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan menyatakan bakal memprioritaskan pertahanan atau pengamanan siber di Indonesia.

Dia mengatakan, salah satu pengamanan siber yang diprioritaskan pada lembaga yang dipimpinnya itu yakni terkait dengan keamanan data.

"Kalau siber, siber juga menjadi salah satu perhatian yang harus dilakukan oleh kita. Khususnya di dalam defense siber dan keamanan data. Ini menjadi prioritas," ujar Budi di kantornya, Rabu (22/10/2024).

Eks Kepala BIN itu menambahkan, peningkatan tersebut bakal dilakukan melalui peningkatan sinergitas antar lembaga terkait pengamanan siber dengan lebih maksimal.

"Kita tahu masih banyak instrumen kementerian lembaga yang menangani permasalahan yang siber. Ini yang perlu kita sinergikan agar lebih optimal dan maksimal," pungkasnya.

Sebagai informasi, salah satu serangan siber yang menjadi sorotan publik yakni soal gangguan server PDN disebabkan oleh serangan ransomware LockBit 3.02 pada akhir Juni 2024.

Serangan tersebut memiliki kemampuan yang mampu menyesuaikan berbagai opsi selama kompilasi dan eksekusi muatan. LockBit 3.0 menggunakan pendekatan modular dan mengenkripsi muatan hingga eksekusi, yang menghadirkan hambatan signifikan untuk analisis dan deteksi malware.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melakukan nomenklatur sejumlah kementerian di era pemerintahannya.

Usai resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024, Prabowo-Gibran langsung mengumumkan struktur pembantu pemerintah yang tergabung dalam Kabinet Merah Putih.

Komposisi pemerintahan baru menggemuk menjadi 48, dari sebelumnya 34 kementerian pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Beberapa di antaranya muncul dari nomenklatur berupa peleburan kementerian dan pemisahan kementerian sebelumnya.

Salah satunya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kementerian yang sebelumnya dipimpin oleh Sandiaga Salahuddin Uno itu dipecah menjadi Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif pada pemerintahan Prabowo.

Saat ini Menteri Pariwisata dijabat oleh Widiyanti Putri Wardhana, sedangkan Menteri Ekonomi Kreatif dijabat oleh Teuku Riefky Harsya. Dalam menjalankan tugasnya, para menteri dibantu oleh wakil menteri.

Prabowo menunjuk Ni Luh Enik Ermawati menjadi Wakil Menteri Pariwisata, sedangkan jabatan Wakil Menteri Ekonomi Kreatif diisi oleh Irene Umar.

Menparekraf 2020-2024, Sandiaga Uno meyakini, pemisahan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah dipikirkan secara matang oleh Prabowo beserta jajarannya.

“Saya percaya bahwa pemisahan ini dilandasi keputusan fundamental yang ada harapan agar fokus kementerian bisa diberikan kepada 13 sub sektor pariwisata dan 17 subsektor ekonomi kreatif,” kata Sandi dalam konferensi pers di Kantor Kemenparekraf, Senin (14/10/2024).

Adapun pada Senin (21/10/2024), Prabowo resmi melantik para menteri dan wakil menteri yang akan membantunya dalam menjalankan pemerintahan selama lima tahun ke depan. Widiyanti Putri Wardhana dilantik sebagai Menteri Pariwisata dan Teuku Rifki Harsya sebagai Menteri Ekonomi Kreatif.

Sebetulnya, perombakan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di tubuh pemerintahan bukanlah hal baru. Pada 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan ekonomi kreatif ke dalam Kementerian Pariwisata, sehingga namanya berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Kemudian pada pemerintahan pertama Jokowi atau pada 2014, Kementerian hanya mengurus di sektor pariwisata saja. Sementara pada Januari 2015, Jokowi membentuk Badan Ekonomi Kreatif untuk mendukung pertumbuhan industri kreatif.

Pada periode kedua, Jokowi kemudian melebur Badan Ekonomi Kreatif ke dalam Kementerian Pariwisata. Dengan demikian, namanya kembali berubah menjadi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf).

Tingkatkan Efektivitas

Pengamat Pariwisata Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Chusmeru menilai, pemisahan Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif dapat meningkatkan efektivitas masing-masing kementerian dalam menyusun dan melaksanakan program kerjanya.

“Masing-masing dapat lebih fokus mengurus bidang kerjanya, yang selama ini kadang masih tumpang-tindih,” ungkap Chusmeru kepada Bisnis, baru-baru ini.

Dia mengharapkan, Kementerian Pariwisata dapat menggenjot sektor pariwisata dengan target peningkatan angka kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara serta peningkatan devisa negara dari sektor pariwisata.

Selain peningkatan kunjungan wisatawan dan devisa negara, Chusmeru mengharapkan agar Kementerian Pariwisata dapat mengatasi persoalan serius yang sedang dihadapi industri pariwisata saat ini.

Adapun, Kementerian Ekonomi Kreatif dapat meningkatkan produktivitas dan diversifikasi ekonomi kreatif dengan lebih mengutamakan potensi lokal yang dimiliki Indonesia.

Keberpihakan Anggaran

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, kedua sektor ini memerlukan atensi khusus agar lebih efektif dalam menjalankan program di masing-masing kementerian.

Sebab, meski keduanya beririsan, subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia perlu mendapat banyak dukungan khusus dan pengambilan eksekusi kebijakan yang jauh lebih cepat. Apalagi, pariwisata kata Bhima, masih memiliki banyak pekerjaan rumah pascapandemi Covid-19.

Menurutnya, hal penting yang perlu menjadi perhatian pemerintahan Prabowo yakni keberpihakan anggaran untuk pariwisata dan ekonomi kreatif yang jauh lebih besar.

“Anggarannya kalau digabung sama saja, itu yang membuat sebenarnya kurang efektif juga pemceahan kementerian/lembaga ini,” ujar Bhima.

Meskipun ada penambahan anggaran, Bhima meminta kedua kementerian tidak melakukan pemborosan anggaran yang ada untuk belanja birokratis, yang tidak berkorelasi langsung terhadap penyelesaian program-program pariwisata maupun ekonomi kreatif.

Bhima mengatakan, adanya relokasi anggaran yang lebih besar ke Kementerian Pariwisata dan Kementerian Ekonomi Kreatif diharapkan dapat menjadi peluang untuk mendorong ekonomi Indonesia lebih baik lagi.

“Saat ini porsi terhadap PDB nya masih 6,5%, ke depan mungkin harus 10-15% sehingga bisa menyerap lapang kerja lebih baik lagi untuk sektor ekonomi kreatif,” pungkasnya.

Respons Pengusaha

Adanya pemisahan Kementerian Pariwsata dan Ekonomi Kreatif, mendapat respons beragam dari kalangan pelaku usaha. Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (Gipi) menilai, adanya perombakan di lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tidak menjadi persoalan.

Ketua Umum Gipi, Hariyadi Sukamdani, mengatakan, adanya pemecahan kementerian tak menjadi persoalan, selama kedua kementerian kolaboratif mengingat kedua sektor ini beririsan.

Menurutnya, yang menjadi masalah justru terjadi di internal pemerintah lantaran harus menyesuaikan nomenklatur yang ada. “Sebenarnya lebih di pemerintahnya, yang sebetulnya agak sedikit ribet, tapi kalau dari kita, nggak ada masalah kok di pelakunya,” ungkap Hariyadi.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga memiliki pandangan serupa, mengingat cakupan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang cukup banyak.

Namun demikian, Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Apindo, Maulana Yusran, menyampaikan, pemecahan kementerian tentu tidak mudah di tahun pertama sehingga sedikit memicu kekhawatiran di kalangan pengusaha.

Menurutnya, kementerian menjadi lebih pasif lantaran harus melakukan sejumlah penyesuaian. “Karena pengalaman pariwisata dan ekraf itu digabungkan, kita hampir setahun nggak bisa ngapa-ngapain karena nomenklaturnya belum clear,” kata Maulana.

Oleh karena itu, keputusan Prabowo bakal melakukan nomenklatur kembali dipertanyakan kalangan pelaku usaha. Apalagi, Prabowo menargetkan pertumbuhan ekonomi di level 8%.

“Dinamika itu yang sebenarnya akan jadi pertanyaan bagi kita semua. Apakah itu tidak akan mengganggu kinerja dari pemerintahan itu sendiri?” pungkasnya.