Bisnis.com, JAKARTA - Penyaluran pinjamangadai meningkat seiring kondisi melemahnya daya beli masyarakat. Kondisi daya beli masyarakat yang turun, juga dibarengi dengan badai PHK di industri padat karya.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menjelaskan ketika masyarakat kehilangan pendapatan atau mengalami penurunan pendapatan sementara kebutuhan yang tetap bahkan meningkat, maka masyarakat akan mencari pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup.

"Orang yang memiliki inklusi keuangan yang baik, mereka akan meminjam ke perbankan. Lantas bagaimana dengan masyarakat yang tidak bisa menjangkau layanan perbankan? Mereka akan lari ke pembiayaan alternatif, salah satunya melalui pergadaian," kata Huda kepada Bisnis, Kamis (31/10/2024).

Huda mengatakan pertumbuhan pembiayaan pergadaian juga tidak lepas dari faktor perusahaan gadai swasta yang menjamur. Data OJK mencatat per Agustus 2024 terdapat 177 perusahaan pergadaian, di mana 176 di antaranya merupakan perusahaan swasata.

"Ya pasti mereka lebih mudah untuk pinjam dari perusahaan gadai dibandingkan dari perbankan. Dan itu merupakan satu fenomena yang terjadi apabila ekonomi domestik kita sedang tidak baik-baik saja. Terjadi PHK secara besar-besaran, adanya deflasi, cukup membuat masyarakat mencari pendanaan alternatif," pungkasnya.

Senada, Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pertumbuhan kinerja pergadaian yang signifikan sedikit banyak berkaitan dengan kondisi makro ekonomi yang kurang stabil saat ini.

"Dalam kondisi ekonomi yang lesu, di mana daya beli masyarakat menurun dan tren PHK meningkat, masyarakat seringkali membutuhkan akses cepat ke dana untuk memenuhi kebutuhan mendesak," kata Yusuf.

Menurutnya, faktor paling signifikan adalah penurunan daya beli, yang terlihat dari deflasi lima bulan berturut-turut, serta tren PHK di sektor-sektor padat karya seperti tekstil, garmen, dan alas kaki.

"Ketika masyarakat kehilangan pekerjaan dan daya belinya menurun, mereka lebih cenderung menggunakan layanan pergadaian sebagai sumber dana darurat," pungkasnya.

Tidak Efektif Dongkrak Daya Beli

Dengan situasi ekonomi yang lesu ini, Huda mengatakan dalam jangka pendek memang pendanaan dari gadai memiliki efek yang signifikan untuk mendongkrak daya beli.

"Namun dalam jangka menengah dan panjang tentu mereka harus berpenghasilan kembali atau mengalami peningkatan pendapatan. Maka saya rasa memang tugas pemerintah adalah memberikan stimulus dalam hal kenaikan pendapatan yang sesuai. Minimal dari pertumbuhan upah minimum yang lebih tinggi dibandingkan dengan inflasi plus pertumbuhan ekonomi," tegas Huda.

Senada, Yusuf mengatakan dampak jangka panjang dari fenomena ini sebenarnya kurang mendukung pemulihan daya beli secara berkelanjutan. Ketergantungan pada pergadaian atau pinjaman berbasis jaminan ini menuruntya hanya memberikan solusi sementara untuk masalah likuiditas pribadi, tanpa memperbaiki solusi komprehensif pada kondisi ekonomi dasar masyarakat.

Meskipun pergadaian memberikan akses cepat ke dana, menurutnya masyarakat masih dihadapkan pada keharusan menebus barang yang digadaikan, sehingga dana yang diperoleh tidak berfungsi sebagai penguatan daya beli yang berkelanjutan.

"Selain itu, ketergantungan pada pinjaman berbasis jaminan berisiko menciptakan siklus utang. Dalam jangka panjang, masyarakat yang terus mengandalkan pinjaman berbasis jaminan sulit berkontribusi optimal pada pertumbuhan ekonomi karena pendapatan mereka terserap dalam siklus pembiayaan darurat," kata Yusuf.

Dengan begitu, dia menilai solusi jangka panjang dari penurunan daya beli saat ini adalah mendorong perbaikan ekonomi yang mendasar dan menyediakan akses ke sumber pendapatan yang lebih stabil bagi masyarakat.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Samudera Indonesia Tbk. (SMDR) masih mempertimbangkan masuk dalam bisnis kapal perintis saat Kementerian Perhubungan akan menambah jumlah trayek kapal perintis di tahun depan.

Direktur Utama Samudera Indonesia Bani M. Mulia mengatakan pihaknya sangat terbuka dengan peluang pengoperasian kapal perintis. Namun, volume angkutan yang kecil dengan biaya lebih tinggi menjadi pertimbangan perusahaan.

“Kami akan mengkaji dan mempertimbangkan minatnya, kita senang-senang saja mengkaji layanan perintis. Namun tergantung sama visibility masing-masing rute dari trayek yang ditawarkan Kemenhub,” kata Bani dalam konferensi pers kinerja kuartal III/2024.

Bani menjelaskan trayek kapal perintis biasanya memiliki rute lebih menantang dibandingkan dengan rute-rute ‘gemuk’. Layanan kapal perintis juga disebut biasanya memiliki volume angkutan yang lebih kecil dengan biaya lebih tinggi.

Hal ini membuat trayek kapal perintis selalu diiringi dengan kebijakan subsidi maupun insentif dari pemerintah. Meski demikian, Bani menyebut bisnis kapal perintis belum menjadi prioritas SMDR tahun depan.

Seperti yang diketahui, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana menambah 107 trayek untuk kapal perintis sepanjang 2025. Mayoritas trayek akan berada di Indonesia bagian Timur.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Kemenhub, Hartanto, mengatakan sepanjang 2025 Pemerintah daerah mengusulkan penambahan 123 trayek untuk kapal perintis. Namun yang akan direncanakan oleh Kemenhub adalah sebanyak 107 trayek.

“Kita sudah ada rapat kapal perintis, usulan Pemda terakhir 123 trayek di 2025. Semua mempertimbangkan ketersediaan kapal perintis yang laik dan terbatas,” kata Hartanto dalam coffee morning Ditlala dan Forwahub, Selasa (8/10/2024).

Hartanto mengatakan untuk kebutuhan kapal baik yang melayani Tol Laut, perintis maupun ternak sampai hari ini belum maksimal. Dia juga mengklaim masih banyak pengembangan rute-rute yang sangat diharapkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Tarif angkutanpenyeberangan kelas ekonomi antar negara dan provinsi naik 5% mulai 1 November 2024.

Aturan tersebut termaktub dalam keputusan Menteri Perhubungan No. 131 tahun 2024 tentang Perubahan Atas KM 61 tahun 2023 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi lintas antar provinsi dan antar negara.

Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan tersebut, tarif angkutan penyeberangan lintas antar provinsi yang mencapai 27 lintasan di seluruh Indonesia mengalami kenaikan rata-rata sebesar 5%.

Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Khoiri Soetomo mengatakan kebijakan tersebut adalah untuk memenuhi kekurangan perhitungan Harga Pokok Produksi (HPP) Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Provinsi yang masih kurang 31,8% dibandingkan tarif yang berlaku.

Perhitungan tersebut dilakukan bersama-sama antara Kemenhub, PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) selaku pengelola pelabuhan, Gapasdap, Asuransi baik Jasa Raharja maupun Jasa Raharja Putra, Perwakilan Konsumen, dan terakhir dilakukan pengecekan oleh Kemenko Marvest pada 2019.

"Dengan adanya penyesuaian tarif tersebut, paling tidak sedikit memberikan nafas bagi kami, walaupun sebenarnya masih belum memenuhi harapan pengusaha angkutan penyeberangan," kata Khoiri dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan kondisi tarif angkutan penyeberangan setelah kenaikan tersebut masih jauh dibandingkan dengan perhitungan biaya yang ada.

Gapasdap berharap dalam beberapa bulan ke depan, Pemerintah kembali melakukan penyesuaian tarif mengingat perhitungan pada 2019, beberapa komponen biaya sudah tidak relevan lagi.

Sebagai contoh, katanya, untuk kurs dolar waktu itu menggunakan asumsi Rp13.931 per dolar AS, sementara saat ini sudah mencapai hampir Rp16.000. Padahal 70% dari komponen biaya angkutan penyeberangan sangat dipengaruhi oleh kurs dolar AS.

Dia menjelaskan jika tidak dilakukan penyesuaian tarif kembali, maka operator penyeberangan akan semakin kesulitan dalam mengoperasikan kapal, terutama dalam rangka memenuhi standar keselamatan maupun kenyamanan yang ditetapkan oleh pemerintah.

Beberapa waktu yang lalu ketika beraudiensi dengan Menhub, dari Kemenhub berencana untuk menaikkan tarif secara bertahap setiap 6 bulan sekali.

Gapasdap juga mengingatkan adanya penambahan biaya pada saat masyarakat membeli tiket melalui Ferizy, di mana penambahan biaya tersebut sebenarnya bisa digunakan untuk menambah pendapatan bagi pengusaha angkutan penyeberangan yang berkorelasi langsung dengan pelayanan. Dia menambahkan pihaknya hanya bisa menunggu hal ini untuk dapat direalisasikan.

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha industri produk tembakau alternatif menilai aturan kemasan polos rokok telah mengabaikan hak-hak konsumen.

Sekretaris Aliansi Vaper Indonesia (AVI), Wiratna Eko Indra Putra, menjelaskan kebijakan penyeragaman kemasan polos dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pengamanan Produk Tembakau dan Rokok Elektronik perlu dikaji ulang.

Menurutnya, produk turunan Peraturan Pemerintah (PP) No. 28/2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Kesehatan 17/2023 melanggar hak-hak konsumen rokok elektronik.

"Sebab, mengacu Undang Undang No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, pemerintah sudah menjamin hak masyarakat dalam aspek keamanan dan informasi yang jelas terhadap barang yang dikonsumsinya," kata Wiratna dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan berdasarkan acuan tersebut, pelaku usaha diminta untuk memasang label yang memuat, antara lain, nama barang, ukuran, berat bersih (neto), tanggal pembuatan, serta keterangan lainnya.

Wiratna menuturkan rokok elektronik telah terbukti berdasarkan kajian ilmiah di dalam dan luar negeri memiliki profil risiko yang lebih rendah sehingga dapat menjadi alternatif bagi perokok dewasa yang ingin beralih dari kebiasaannya.

Kondisi ini, lanjutnya, bisa menyebabkan konsumen beralih ke produk ilegal maupun kembali mengonsumsi rokok.

Ketua Asosiasi Konsumen Vape Indonesia (Akvindo), Paido Siahaan, berharap Kemenkes mempertimbangkan hak konsumen untuk memperoleh informasi yang lengkap dan jelas terhadap produk yang mereka pakai.

"Menghilangkan elemen merek dan informasi pada kemasan mengurangi kemampuan konsumen untuk mendapatkan informasi produk sehingga dapat memutuskan produk yang tepat," katanya.

Menurutnya, apabila dilihat dari perspektif konsumen dan pengurangan bahaya, penerapan aturan kemasan polos tanpa pembedaan antara rokok elektronik dan rokok bisa dianggap tidak memberikan kesempatan yang adil bagi perokok dewasa untuk mengakses produk yang lebih rendah risiko.

Bisnis.com, JAKARTA - Prospek bisnis bank jumbo di Indonesia kian menjanjikan, didorong oleh pertumbuhan kredit yang stabil dan perbaikan kualitas kredit. Kondisi ini pun memberi peluang bagi bank besar untuk memperluas pangsa pasar dengan risiko yang lebih terkendali.

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) beserta entitas anak misalnya menjadi salah satu pemain yang membukukan laba bersih jumbo senilai Rp41,1 triliun pada kuartal III/2024. Nilai tersebut naik 12,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu (year on year/YoY).

Pertumbuhan laba ini merupakan yang terbesar dibandingkan dengan angka pertumbuhan laba bank besar lainnya.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn melaporkan pihaknya optimistis dapat membukukan kinerja positif. Di mana, BCA akan mendorong penyaluran kredit di berbagai sektor, serta memperkuat platform perbankan transaksi untuk memperkokoh pendanaan.

“BCA dan entitas anak membukukan peningkatan total kredit 14,5% secara tahunan [YoY] menjadi Rp877 triliun per September 2024. Pertumbuhan kredit BCA diikuti kualitas pinjaman yang terkendali,” katanya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024).

Dia menuturkan BCA berkomitmen menjaga CKPN pada level yang solid secara pruden. Hal ini tercermin dari rasio loan at risk (LAR) mencapai 6,1% per September 2024, membaik dari posisi setahun lalu pada angka 7,9% dan rasio kredit bermasalah (NPL) berada pada tingkat yang terjaga 2,1%.

Kemudian, total dana pihak ketiga (DPK) BCA naik 3,4% YoY menyentuh Rp1.125 triliun. Dana giro dan tabungan (CASA) berkontribusi sekitar 82% dari total DPK.

“Ke depan, BCA akan senantiasa mendorong penyaluran kredit di berbagai sektor, dengan senantiasa mempertimbangkan prinsip kehati-hatian sesuai dengan dinamika makro ekonomi domestik maupun global,” ujarnya.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmadja juga menyebut kondisi laba yang terjaga pada sisa akhir tahun ini lantaran penyaluran kredit yang tumbuh sebesar 14,5% dengan ditopang oleh kredit segmen korporasi serta personal expense yang berada di kisaran single digit alias hanya naik 7,9%.

“Demikian juga capital expenditure. Yang betul-betul hari ini kita butuhkan kita tetap lakukan investasi. Yang nice to have kita pending dulu. Tetapi yang long term, secara terukur kita teliti mana yang betul-betul kita butuhkan baru kita beli,” ungkapnya.

Alhasil, BCA mampu menjaga efisiensi dalam menjalankan operasionalnya. Ini terlihat dari penurunan rasio efisiensi seperti cost to income ratio (CIR). Tercatat, CIR BCA hanya 30,36% per September 2024, turun 270 basis poin (bps) dari sebelumnya mencapai 33,08% pada September 2023.

Selain itu, kata Jahja kualitas kredit yang terus membaik membuat BCA tidak perlu menambah pencadangan yang terlalu besar. Dirinya juga menegaskan, perseroan akan terus memperhatikan perkembangan DPK terutama dana murah alias (CASA), kualitas kredit serta pengembangan digital payment.

Lebih lanjut, dia juga menyebut bahwa pertumbuhan kredit perbankan termasuk KPR hingga KKB semuanya akan tergantung daya beli masyarakat ke depan.

“Karena daya beli masyarakat akan menentukan sales volume. Kalau di perusahaan-perusahaan sales meningkat. Maka mereka rata-rata perlu kredit,” ucapnya.

Sementara itu, dari kalangan Himbara seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) masih melihat bahwa faktor likuiditas di pasar masih menjadi tantangan utama, sehingga perseroan akan menjaga tingkat LDR pada level yang optimal.

Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi mengatakan dengan mendorong pertumbuhan CASA transaksional melalui optimalisasi digital channel seperti, Kopra, Livin dan Livin Merchant diharapkan dapat membuat biaya dana alias cost of fund dapat diturunkan secara simultan.

Perbesar

Aktivitas layanan perbankan di Bank Mandiri, Jakarta, Rabu (2/1/2019)./Bisnis-Abdullah Azzam

“Selain itu strategi penguasaan bisnis berbasis ekosistem mulai dari segmen wholesale hingga segmen retail akan terus kami fokuskan hingga akhir tahun 2024 dan sepanjang tahun 2025 juga untuk menghasilkan portfolio bisnis yang lebih sustain dan berkualitas,” katanya dalam Konferensi Pers Kuartal III/2024, Rabu (30/10/2024).

Menurutnya, jika tingkat likuiditas menunjukkan perbaikan, maka terdapat potensi penurunan cost of fund yang pada akhirnya juga akan diikuti dengan penurunan suku bunga pinjaman secara keseluruhan.

Bank Himbara lainnya, yakni BNI memproyeksikan kinerja bisnis perseroan bakal terdongrak yang didukung oleh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil dan penurunan BI rate.

Direktur Keuangan BNI Novita Widya Anggraini mengatakan saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia stabil di kisaran 5% hingga kuartal III/2024, serta penurunan BI rate sebesar 25 basis poin pada September 2024 dan berlanjut hingga kuartal IV/2024 bahkan 2025.

“Sehingga di tahun 2025 kita proyeksikan BI Rate itu berada di kisaran 4,75% sampai 5%. Kemudian kalau kita lihat juga secara kinerja keuangan kuartal III/2024 ini, BNI juga menunjukkan hasil yang positif,” ujarnya.

Tercatat, net interest margin (NIM) BNI mencapai 4,4% dan biaya dana alias cost of fund terjaga tetap rendah sebesar 2,6%. Menurutnya, ini semua berkat strategi pengelolaan likuiditas yang lebih efisien termasuk pemanfaatan insentif dari giro wajib minimum serta fokus pada dana ritel.

Kemudian, strategi pengelolaan likuiditas yang optimal ini memungkinkan BNI untuk meningkatkan likuiditas dengan mengurangi dana-dana yang sifatnya dana mahal. Dengan demikian, efisiensi ini tercermin pada penurunan cost of fund.

Selanjutnya, kinerja intermediasi BNI tercatat tumbuh positif dan seimbang. Hal ini tercermin dalam penyaluran kredit yang tumbuh 9,5% YoY menjadi Rp735 triliun hingga September 2024 yang didorong oleh segmen korporasi yang mencatat kenaikan sebesar 15,1% YoY menjadi Rp409,2 triliun.

Segmen konsumer secara keseluruhan juga mencatat pertumbuhan 14,6% YoY menjadi Rp137 triliun, dengan kredit personal (payroll) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) sebagai pendorong utama.

“Tahun ini untuk segmen menengah dan kecil masih difokuskan dalam hal perbaikan credit underwriting sehingga kedua segmen ini akan siap menjadi diversifikasi pertumbuhan kredit BNI tahun depan,” katanya.

Menurutnya, sebagai hasil dari akselerasi kredit pada segmen berisiko rendah, kualitas aset BNI tercatat terus membaik, ditandai dengan rasio kredit bermasalah NPL yang berada di level 2%. Kredit berisiko atau Loan at Risk (LaR) yang membaik menjadi 11,8%.

“Penyaluran kredit BNI yang sehat juga di-support oleh pertumbuhan dana CASA [giro dan tabungan]. Per September 2024, CASA BNI mampu tumbuh 5,5% YoY terutama ditopang oleh tabungan yang mampu tumbuh 7,4% YoY,” ujar Novita.

Transformasi Digital

Sementara itu, Pengamat Perbankan, Praktisi Sistem Pembayaran dan Dosen Tidak Tetap Perbanas Institute Jakarta Arianto Muditomo menilai untuk bank-bank besar dengan beragam upaya transformasi digital yang telah dan akan dilakukan akan membuka peluang untuk menarik lebih banyak nasabah dan meningkatkan layanan, terutama melalui produk ritel dan layanan digital.

Meski demikian, dia menilai tekanan biaya dana akibat suku bunga global yang tinggi tetap menjadi tantangan utama bagi bank jumbo, di mana hal ini akan menekan margin laba dan mendorong kebutuhan strategi efisiensi. Selain itu, persaingan dari fintech yang menawarkan pinjaman mudah dan murah mengancam pangsa pasar ritel.

“Selanjutnya tentu saja regulasi ketat dari BI serta OJK menuntut kepatuhan tinggi yang dapat membatasi ruang gerak bank-bank tersebut,” katanya kepada Bisnis, Rabu (30/10/2024)

Dengan begitu, menurutnya bank jumbo dapat mengoptimalkan pendapatan non-bunga, misalnya dari transaksional, wealth management dan layanan berbasis fee lainnya, untuk memperkuat pendapatan.

Selain itu, digitalisasi operasional dan pengembangan keamanan siber bisa menurunkan biaya serta meningkatkan efisiensi. Bank juga harus melakukan langkah peningkatan human capital untuk memastikan tenaga kerja yang siap menghadapi tantangan digital, sehingga meningkatkan produktivitas dan layanan pelanggan.

Bisnis.com, JAKARTA -- Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memeriksa pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) terkait dugaan keterlibatan dalam kasus judi online.

Kepala Biro Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko tidak menjelaskan secara rinci mengenai alasan pemeriksaan oknum pegawai tersebut. Dia hanya mengemukakan bahwa saat ini penyidik masih menggali keterangan untuk keperluan penyidikan.

"Terkait salah satu pegawai pada kementerian Komdigi [Kominfo] masih dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman penyidikan," ujarnya saat dihubungi, Kamis (31/10/2024).

Trunoyudo menekankan bahwa pihaknya bakal bekerja sama dengan pihak terkait untuk membuat terang peristiwa kasus judi online ini. Apalagi kasus judi online telah menyedot atensi publik, termasuk Presiden Prabowo Subianto.

"Polri akan bekerjasama dengan stakeholder lainnya dalam mengungkap perjudian online. Penyidik Polri masih bekerja sampai dengan saat ini oleh karena itu tunggu hasilnya dari penyidik Polri," pungkasnya.

Adapun, jenderal Polisi bintang satu ini menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkomitmen untuk memberantas judi online di Tanah Air.

Hal tersebut sejalan dengan instruksi presiden dalam mendukung program pemerintahan atau Asta Cita Prabowo Subianto.

"Kapolri juga sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk mendukung Asta Cita Presiden RI Bapak Prabowo Subianto serta berbagai program dan kebijakan pemerintah," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah akan mengkaji kebijakan pembebasan pajak penghasilan orang pribadi atau PPh 21 untuk industri padat karya yang belakangan sedang terpuruk.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengakui bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait insentif PPh 21 ditanggung pemerintah (DTP). Pemerintah, sambungnya, sedang membahas masukan tersebut.

"Kalau itu [PPh 21 DTP] kita sedang bahas ya. Nanti kalau sudah selesai kita akan sampaikan," ujar Anwar di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Dia menjelaskan pemerintah akan menampung segala opsi kebijakan yang ditawarkan pihak lain. Menurutnya, pemerintah akan memilih opsi kebijakan yang terbaik.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara lebih irit bicara. Dia tidak menampik maupun mengonfirmasi ihwal wacana pembebasan PPh 21 ke industri padat karya tersebut.

"Nanti kita ngomongin kebijakan," jelas Suahasil di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Sebelumnya, Apindo meminta pemerintah memberikan stimulus berupa PPh 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo Anne Patricia Sutanto mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

"Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Anne di Kantor Kementerian Perekonomian, Rabu (30/10/2024).

Sebagaimana diketahui, stimulus keringanan PPh 21 sempat diberlakukan kala pandemi Covid-19 hingga 2021. Menurut Anne, insentif PPh 21 DTP tersebut dapat kembali diterapkan untuk menstimulus kinerja industri padat karya.

Dia menerangkan bahwa pihaknya telah mengajukan usulan pembebasan PPh 21 kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian. Kendati demikian, belum ada tanggapan tegas dari usulan tersebut.

"Itu [PPh 21 DTP] juga bisa membuat ekonomi juga cair, daripada mohon maaf, melalui bansos. Ini kan lebih efektif karena orangnya bekerja, tapi PPh 21 enggak dipungut pemerintah, tapi bisa dinikmati pekerjanya sendiri untuk membeli produk atau barang lebih banyak untuk kebutuhan rumah tangganya," ujarnya.

Senada, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menambahkan bahwa PPh 21 sebagai relaksasi pajak bagi karyawan juga dapat mendorong pendapatan negara dibandingkan pemberlakuan PPN 12% yang dicanangkan berlaku tahun depan. "Kenaikan PPN itu enggak selalu berujung ke kenaikan revenue, jadi hati-hati," terangnya.

Dia memberi contoh pendapatan negara mengalami peningkatan kala pandemi Covid-19, tepatnya tahun 2020 dan 2021. Hal ini ditenggarai relaksasi pajak untuk beberapa sektor.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa investor asing tidak berminat untuk mengakuisisi PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) alias Sritex yang sudah dinyatakan pailit.

Airlangga menjelaskan, pemerintah akan bertemu dengan sejumlah calon investor asing yang berminat menanamkan modal ke industri tekstil di Indonesia. Kendati demikian, sambungnya, investor asing tersebut bukan ingin mengakuisisi Sritex yang merupakan raksasa tekstil Indonesia.

"Tidak ada. Mereka [investor asing] tidak minat untuk itu [akuisisi Sritex]," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar itu mengungkapkan, ada lima belas calon investor asing yang berminat tanamkan modal ke Indonesia. Pihak pemerintah dan calon investor asing tersebut akan bertemu pada Jumat (1/11/2024).

Menurutnya, para calon investor tersebut ingin merelokasi pabriknya dari China ke Indonesia. Airlangga mengatakan, perang dagang antara Amerika Serikat dan China membuat para investor asing tersebut harus mencari negara lain.

"Mereka hanya melihat dua negara di Asean yaitu Vietnam dan Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus bisa memanfaatkan secara baik," jelasnya.

Airlangga merincikan, para investor asing tersebut ingin agar mendapatkan perlakuan yang sama seperti di Eropa dan Amerika Serikat terutama ihwal bea masuk. Dengan demikian, bea masuk yang rendah hanya bisa dicapai apabila perjanjian perdagangan antara Indonesia dan Uni Eropa atau IEU-CEPA bisa segera ditandatangani.

"Itu hanya bisa dicapai kalau kita tanda tangani IEU-CEPA karena bagi Vietnam itu ekspor ke Eropa dan ke Amerika bea masuknya nol. Bagi Indonesia, di atas sekitar 16%, 10-20%," tutupnya.

Sebelumnya, Airlangga menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia dan Uni Eropa (Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement/IEU-CEPA) segera selesai dalam waktu dekat.

Airlangga Hartarto mengaku bahwa Prabowo sudah memberi lampu hijau agar sejumlah permintaan dari Uni Eropa disetujui. Dengan demikian, lanjutnya, perjanjian bisa segera ditandatangani.

"Ini [perundingan IEU-CEPA] kan ada dua-tiga isu dan setelah diberikan persetujuan oleh Bapak Presiden, sehingga kami sudah berkomunikasi dengan menteri perdagangan bahwa diharapkan hal-hal yang sifatnya teknis bisa diselesaikan dan bisa meningkat ke legal drafting," ujar Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2024).

Dia menjelaskan ada dua isu yang masih permintaan Uni Eropa adalah transmisi digital dan transparansi impor-ekspor. Menurutnya, Prabowo tidak ingin persoalan teknis seperti itu menjadi halangan.

Bisnis.com, SURABAYA - Mitra10 dan Atria terus ekspansi agresif memperkuat pasar ritel modern bahan bangunan, perlengkapan rumah, aneka furnitur, matras dan perabotan rumah di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Grand opening Mitra10 ke-54 dan Atria ke-26 ini terletak di kawasan yang sangat strategis di Jl. Brigjen M. Yoenoes, Kota Kendari dengan menempati lahan seluas kurang lebih 14.000 m2.

Direktur Utama Mitra10, Andy Totong menyampaikan, Pertumbuhan bisnis ritel di Kota Kendari menunjukkan indikasi yang positif dan merupakan sentra bisnis untuk wilayah Kota Kendari dan daerah sekitarnya di Provinsi Sulawesi Tenggara.

“Mitra10 dibawah management PT Catur Mitra Sejati Sentosa dan Atria dibawah management PT Catur Sentosa Berhasil, keduanya merupakan entitas anak PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (IDX: "CSAP"), dan keberadaan toko ritelnya sudah menyebar di berbagai kota di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Lombok.”

Andy menambahkan Mitra10 Kendari memiliki area luas toko kurang lebih 3.500 m2, dengan konsep “One Stop Shopping Solution”,

Mitra10 menawarkan lebih dari 65.000 SKU yang terdiri dari 12 kategori produk: Lantai & Dinding, Perlengkapan Kamar Mandi, Cat & Perlengkapan, Pipa & Aksesoris, Bahan Bangunan, Pintu & Jendela, Peralatan Listrik & Lampu, Perlengkapan Rumah Tangga & Hobi, Perkakas, Kunci & Perlengkapan, Elektronik Rumah Tangga dan Perlengkapan Dapur.

Di sisi lain, Atria Furnishings & Mattress juga hadir di Purwokerto.

Direktur Utama Atria, Erline Totong mengatakan Atria Purwokerto ini memiliki luas area toko kurang lebih 1.000 m2

Dengan mengusung konsep toko "Shop in Shop" dalam Mitra10 Kendari merupakan tempat belanja kebutuhan furniture, matras, dan aneka perabotan rumah tinggal yang lengkap dan nyaman serta dilengkapi dengan kategori produk Aksesoris, Bedroom Set, Commercial, Dining, Kids, Living, Mattress, Office, Storage, Wardrobe, dsb.

Sementara itu, PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (IDX: "CSAP") mencatatkan total Pendapatan secara konsolidasi hingga 9M2024 mencapai Rp12,7 triliun atau tumbuh 5% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

Corporate Secretary PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSAP), Idrus Widjajakusuma mengatakan PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (IDX: "CSAP") mencatatkan total Pendapatan secara konsolidasi hingga 9M2024 mencapai Rp12,7 triliun atau tumbuh 5% dibandingkan pada periode yang sama tahun lalu.

“Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Didistribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk mencapai Rp131 miliar, mengalami sedikit koreksi dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebesar Rp150 miliar.”

Idrus menambahkan Saat ini CSAP memiliki 50 Cabang Distribusi Bahan Bangunan di berbagai kota di Indonesia, 5 Cabang Distribusi Kimia, 54 Cabang Distribusi FMCG, 54 toko “Mitra10” Ritel Modern Bahan Bangunan & Perlengkapan Rumah dan 26 toko “Atria” Ritel Modern Furnitur & Matras.”

“Tahun ini perseroan menargetkan 8 toko baru Mitra10 yang mencakup beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara. Toko yang telah dibuka berada di Jambi, Shila Sawangan-Depok, Jababeka-Bekasi, Samarinda, Purwokerto, Kendari dan sisa 2 toko lainnya akan dibuka sampai dengan akhir tahun ini.”

Selanjutnya Perseroan akan terus melakukan ekspansi agresif dengan menambah toko-toko baru di beberapa wilayah Indonesia hingga mencapai 100 toko Mitra10 di tahun 2030. Tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Hari Keuangan Nasional yang diperingati setiap 30 Oktober menjadi momentum penting untuk meningkatkan kesadaran tentang peran sektor keuangan dalam perekonomian.

Sejalan dengan peringatan ini, Bank Mandiri kembali menegaskan komitmennya dalam memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, sekaligus mendukung inklusivitas di sektor keuangan Indonesia.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman menjelaskan, tidak hanya fokus pada perluasan akses ke produk keuangan tetapi Bank Mandiri juga berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mendorong kesejahteraan ekonomi yang berkelanjutan.

“Berangkat dari semangat ini, Bank Mandiri konsisten menjalankan program literasi keuangan bagi masyarakat di berbagai wilayah. Sekaligus ikut berperan mendukung inklusi keuangan dengan memperluas akses masyarakat ke layanan keuangan,” terang Ali dalam keterangan resminya, Rabu (30/10).

Salah satunya program Livin’ Pasar, yang punya tujuan akhir membangun ekosistem pasar yang terintegrasi. Artinya, pengelola pasar, pedagang atau supplier, dan pembeli dapat saling terhubung melalui layanan ini, misalnya untuk pembayaran retribusi dan penggunaan Livin Merchant.

Lalu Mandiri Agen, program mitra antara bank dengan nasabah, baik pengusaha individual maupun yang berbadan hukum.

Laku Pandai ala Bank Mandiri ini menyediakan sarana transaksi berupa aplikasi Mandiri Agen maupun EDC Mini ATM.

Mandiri Agen juga ada yang khusus menyasar daerah yang belum terjangkau bank, khususnya wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Program ini memberikan kemudahan akses transaksi perbankan dan nonperbankan, pembukaan rekening tahunan, dan pengajuan kredit mikro produktif.
Tidak berhenti di situ, bank berlogo pita emas ini juga memiliki program inkubasi untuk pelaku usaha, mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bernama Mandiri DigipreneurHub.

Dengan program ini, pelaku usaha bisa langsung memanfaatkan fasilitas yang ada di DigipreneurHub untuk mendapatkan bimbingan agar mampu memproduksi barang tepat sasaran dan memperluas pasar.
Dari sisi fungsi intermediasi, Bank Mandiri juga menyediakan produk kredit investasi atau modal kerja khusus pelaku usaha mikro bertajuk Kredit Usaha Mikro (KUM) dengan pinjaman yang disesuaikan dengan skala usaha mulai dari Rp10 juta hingga Rp500 juta.

“Kredit (KUM) ini bisa dimanfaatkan pengusaha mikro yang layak namun belum terjangkau oleh bank,” tutur Ali.

Bank Mandiri juga menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) untuk UMKM.

Program KUR/KUM bertujuan untuk meningkatkan daya saing pengusaha mikro, mendorong pertumbuhan ekonomi, menyerap tenaga kerja, dan mengentaskan kemiskinan.

Sementara itu, terkait upaya pemberdayaan masyarakat, emiten berkode saham BMRI ini membuat pelatihan dan pendampingan terkait literasi keuangan serta penyediaan wadah untuk pengembangan usaha.

Contohnya Mandiri Sahabatku, program pelatihan literasi keuangan dan kewirausahaan untuk pekerja migran Indonesia (PMI). Program ini menyediakan lokakarya kewirausahaan secara daring dan luring, melibatkan pekerja migran Indonesia di 11 negara.

Setelah para pekerja migran Indonesia menjadi alumni Mandiri Sahabatku, mereka bisa mengakses program Bapak Asuh. Program ini merupakan kolaborasi Bank Mandiri dengan para mitra pakar selaku mentor para PMI.

Tidak berhenti di situ, Bank Mandiri juga ikut terlibat dalam program Rumah BUMN. Program yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN ini mendorong, memberdayakan, dan meningkatkan UMKM melalui literasi keuangan pemasaran digital dan promosi e-commerce. Melalui program ini, Bank Mandiri mendirikan 22 Rumah BUMN dengan melibatkan 13.814 UMKM tersebar se-Indonesia.

“Kami harap, bersama Bank Mandiri, langkah menuju kemandirian finansial semakin dekat. Kami juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun ekosistem keuangan yang lebih inklusif,” ucap Ali.

Perluasan akses layanan keuangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan visi Bank Mandiri sebagai Indonesia’s Sustainability Champion. Inisiatif ini merupakan salah satu dari tiga pilar ESG Bank Mandiri, yakni Sustainability Beyond Banking.

Bisnis.com, JAKARTA - Kebakaran yang menghanguskan seluas 75 hektare kawasan hutan di lereng Gunung Agung, Karangasem, Bali dipastikan murni terjadi karena paparan suhu panas matahari bukan oleh faktor kelalaian aktivitas manusia.

Pernyataan tersebut diungkapkan Kepala Pelaksana BPBD Karangasem Ida Ketut Arimbawa, dalam siaran daring bertajuk “Teropong Bencana” Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang diikuti di Jakarta, Kamis (31/10/2024).

Ida Ketut menjelaskan bahwa total ada sebanyak 19 titik api kebakaran yang terdeteksi dalam dua hari terakhir dengan luasan kawasan hutan terbakar 75 hektare.

Berdasarkan hasil pemantauan satelit oleh tim BPBD Karangasem ditemukan titik api kebakaran tersebut berada di punggungan yang menjorok lebih dekat ke arah puncak Gunung Agung, atau diperkirakan pada ketinggian 1.200 - 2.000 meter di atas permukaan laut.

Di saat yang bersamaan Gunung Agung dalam status ditutup untuk aktivitas pendakian dan kewisataan sejak 1 Oktober - November 2024 dalam rangka sterilisasi menjelang aktivitas ibadah masyarakat hindu di Karangasem.

BPBD dan otoritas kehutanan di Karangasem menyakini kondisi vegetasi yang kering ditambah, paparan cuaca panas yang minim tutupan awan beberapa hari terakhir jadi memicu api kebakaran hingga dengan cepat merambat.

Hal ini juga diperkuat sebagaimana pengalaman BPBD Karangasem dalam penanganan kebakaran kawasan hutan Gunung Agung pada siklus pancaroba medio bulan September - Oktober sejak tiga tahun terakhir.

Ida Ketut mengakui bahwa lokasi kebakaran yang terjal karena berada di punggungan gunung kemudian minimnya personel dan peralatan untuk penyiraman air darat juga menjadi faktor api kebakaran meluas.

Meskipun demikian, ia mengungkapkan, saat ini titik api kebakaran hutan sudah berkurang menyusul turunnya hujan yang cukup stabil sejak Rabu (30/10) malam.

Pemerintah Kabupaten Karangasem sudah berkoordinasi dengan BNPB untuk dapat melakukan operasi modifikasi cuaca demi memperbesar peluang turunnya hujan dan pengerahan helikopter waterboombing ke kawasan Gunung Agung mengantisipasi api timbul kembali selama pancaroba ini.

Bisnis.com, JAKARTA - EdgeConnex, yang berencana melakukan ekspansi fasilitas pusat data, mengakuisisi lahan PT Lippo Cikarang Tbk. (LPCK) seluas 45.000 meter persegi.

Managing Director for Asia Pac at EdgeConneX Kelvin Fong mengatakan selama setahun terakhir, situs EdgeConneX telah diperluas menjadi dua fasilitas dan akan mendukung IT berkapasitas 200 MW.

Dia menambahkan setelah dua pusat data tambahan selesai dibangun di lahan yang baru diakuisisi, pusat data yang diperluas ini akan memiliki total kapasitas lebih dari tiga kali lipat menjadi lebih dari 200MW.

"Pusat data kami di Jakarta telah menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Komitmen kami terhadap negara, pelanggan, dan komunitas lokal mendorong investasi berkelanjutan dan rencana ekspansi kami," kata Kelvin dalam keterangannya, Kamis (31/10/2024).

Adapun, EdgeConneX dan mantan entitas Pusat Data Graha Teknologi Nusantara (GTN), yang diakuisisi pada 2022, telah mengoperasikan pusat data bersertifikasi Tier 3 sejak 2016.

Awalnya, GTN didirikan melalui usaha patungan antara Mitsui dari Jepang dan distributor dan integrator IT lokal, PT Multipolar Technology, yang merupakan bagian dari Lippo Group.

Presiden Direktur LPCK Gita Irmasari menambahkan pembelian lahan tambahan ini juga merefleksikan keberadaan Lippo Cikarang Cosmopolis (LCC) yang merupakan daerah perkotaan dengan fasilitas berstandar internasional, yang dapat memberikan keuntungan signifikan bagi para pelaku bisnis data center.

"Penandatanganan perjanjian ini tentunya akan semakin menumbuhkan ekonomi digital Indonesia," katanya.

Lippo Cikarang Cosmopolis berada di atas lahan kurang lebih seluas 3.250 hektare di kawasan industri. LPCK telah membangun lebih dari 20.173 rumah dan berpenduduk 70.818 jiwa.

Di kawasan industri Lippo Cikarang Cosmopolis terdapat sekitar 667.492 orang yang bekerja setiap hari di 1.523 fasilitas manufaktur.