Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan kedaulatan data menjadi prioritas jangka pendek Komdigi.

Selain kedaulatan data, masalah pengamanan data juga menjadi hal prioritas dari Komdigi yang akan dikerjakan.

“Tadi kami sampaikan salah satu dalam rencana prioritas jangka pendek adalah tentu pengamanan data dan juga kedaulatan,” kata Meutya saat Raker dengan Komisi I DPR, Selasa (5/11/2024).

Prioritas ini, kata Meutya sebagai bentuk komitmen setelah adanya masalah kebocoran data yang sempat terjadi di dalam negeri.

“Ketika saya di sini, apa yang saya lesson learned ketika saya memimpin harus saya bawa. Jadi keamanan data itu penting,” ucapnya.

Di sisi lain, Meutya menyampaikan ada kemungkinan keterlambatan dari rencana operasional di bulan Januari tahun depan. Sehingga dirinya meminta adanya tambahan waktu dan anggaran dari Komisi 1.

Namun, untuk pembangunan pusat data nasional di Cikarang Meutya menargetkan serah terimanya dari pengembang ke Komdigi bakal rampung pada akhir Desember 2024.

“Jadi memang betul PR banyak sekali. Kalau ada keterlambatan berarti kami mungkin nanti akan memohon kepada Komisi 1 untuk PDNS. Kemarin anggaranya belum kami masukkan untuk perpanjangan PDNS,” ucap Meutya.

Diberitakan sebelumnya, Meutya Hafid menekankan terdapat sejumlah prioritas yang bakal dikerjakan oleh instansinya dalam 100 hari masa kerja pertama.

Dia menjabarkan bahwa usai menerima Keputusan Presiden (Keppres) terkait dengan perubahan nama dari Kementerian Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menjadi Menkomdigi. Maka, instansinya juga akan fokus dalam mengawasi perihal digital di Tanah Air.

Oleh sebab itu, dia memerinci bahwa dalam 100 hari masa kerja instansinya bakal fokus dalam perlindungan data pribadi, judi daring atau online, dan pemerataan internet khususnya jaringan 2G.

“Jadi kalau kemarin beberapa temuan yang kami sebagai Komisi 1 kemarin ya, memang yang paling banyak juga diharapkan masyarakat adalah bagaimana mengamankan data, bagaimana security PDNS kita, TDN kita, kemudian juga bagaimana mengamankan anak-anak muda kita dari hal-hal yang buruk di internet,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa untuk fokus selanjutnya yaitu judi online dan pinjaman online(pinjol) turut memberikan imbas yang tak terlihat selama ini yaitu kekerasan anak hingga pornografi anak.

Krisis internet ramah anak, kata Meutya, merupakan kerugian tak berwujud yang seringkali tak disadari oleh masyarakat.

“Ada tangible loss atau kehilangan-kehilangan yang kita nggak rasakan dari internet yang tidak tertata dengan baik. Kekerasan anak, trafficking anak, pornografi anak. Nah, ini yang kami coba benahi dengan pembobotan baru yaitu memasukkan data digital,” imbuhnya.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) buka suara usai Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah (PP) nomor 47 tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet kepada UMKM dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.

Corporate Secretary Bank Mandiri Teuku Ali Usman mengatakan sebagai salah satu lembaga keuangan, BUMN tentu mendukung dan menyambut baik program pemerintah, khususnya di sektor strategis dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang lebih inklusif.

“Hal ini sejalan dengan peran Bank Mandiri untuk mendukung ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia secara berkelanjutan,” ujarnya kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Sebagaimana diketahui, aturan yang ditandatangani pada Selasa (5/11/2024) ini diteken usai mendengar saran dan aspirasi banyak pihak terutama dari kelompok petani dan nelayan seluruh Indonesia yang tiba di Istana Merdeka sejak pukul 16.15 WIB.

“Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting, mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara,” tutur Prabowo dalam forum tersebut.

Lebih lanjut, Prabowo mengatakan bahwa terkait dengan teknis persyaratan yang dipenuhi akan ditindaklanjuti Kementerian maupun lembaga terkait. Salah satunya, Kementerian Pertanian (Kementan).

Presiden Ke-8 RI itu juga berharap dapat memberikan angin segar untuk mendorong kinerja petani, nelayan, dan UMKM melalui penghapusan kredit macet tersebut.

“Kami tentunya berdoa bahwa seluruh petani nelayan UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan dengan semangat dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara,” pungkas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA— PT AXA Mandiri Financial Services (AXA Mandiri) meluncurkan produk asuransi dwiguna yang menyasar perlindungan nasabah dari inflasi pendidikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) biaya pendidikan setiap tahunnya terus naik antara 10-15%.

Presiden Direktur AXA Mandiri Handojo G. Kusuma mengatakan pihaknya percaya melalui produk endowmen yang disiapkan pihaknya dapat menjadi solusi perencanaan keuangan dengan melindungi masyarakat dari risiko keuangan kedepannya.

“Khususnya, mendukung para orang tua memberikan masa depan yang lebih baik, sehingga anak-anaknya bisa mengenyam bangku kuliah,” kata Handojo dalam acara peluncuran di Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Direktur AXA Mandiri Rudi Nugraha mengatakan produk terbaru dari perusahaan menawarkan kemudahan bagi nasabah berupa jumlah manfaat akhir masa asuransi dan waktu pembayaran manfaat.

“Kemudahan dan fleksibilitas ini memudahkan orang tua yang sedang menyiapkan rencana pendidikan anaknya di masa depan,” katanya.

Produk baru ini mencakup perlindungan risiko meninggal dunia dan manfaat tunai sekaligus. Namun apabila tidak terjadi risiko meninggal dunia nasabah, perusahaan tetap memberikan manfaat akhir masa asuransi. Produk ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan perseroan.

Dikutip dari laporan keuangan per September 2024 di website Axa Mandiri, pendapatan premi perusahaan secara keseluruhan mencapai Rp8,25 triliun atau 6,54% secara tahunan (year on year/yoy).

Namun demikian, jumlah pendapatan secara total masih mengalami kenaikan 1,64% yoy menjadi Rp11,03 triliun dari sebelumnya Rp10.9 triliun. Ini didukung oleh hasil investasi perseroan yang tumbuh menjadi Rp2,54 triliun, naik 34,81% dari sebelumnya Rp1,88 triliun per September 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong industri perusahaan pembiayaan dapat meningkatkan kontribusinya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal III/2024 melambat dibanding kuartal II/2024, yakni sebesar 4,95% dibanding 5,05%.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman mengatakan regulator akan mengarahkan industri pembiayaan mengambil peran lebih besar dalam mendorong perekonomian nasional.

“Jadi kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi nasional, dukungan dari perusahaan pembiayaan ini akan sangat jelas karena nilai asetnya sudah lebih dari Rp500 triliun,” kata Agusman dalam rilis resmi, Selasa (5/11/2024).

Hingga September 2024, piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh sebesar 9,39% yoy menjadi Rp501,78 triliun. Pertumbuhan ini didukung pembiayaan investasi yang meningkat sebesar 9,76 % yoy.

Sebagai regulator, peran OJK mendorong industri ini untuk tetap tumbuh salah satunya adalah melalui pembuatan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Perusahaan Pembiayaan 2024-2028 yang telah diluncurkan pada Maret 2024.

Agusman berharap peta jalan tersebut dapat memberikan arah yang jelas bagi pengembangan dan penguatan perusahaan pembiayaan di Indonesia.

"Melalui berbagai strategi dan program kerja yang tercakup dalam peta jalan tersebut, OJK bertekad untuk mewujudkan industri perusahaan pembiayaan yang sehat, kuat, berintegritas, inklusif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi serta berkontribusi kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pakar asuransi memperkirakan produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) alias unit linked pada industri asuransi jiwa pada kuartal IV/2024 ini masih tetap tertekan. Hingga kuartal III/2024 lalu, lini usaha PAYDI masih melanjutkan kontraksi.

Analis senior bidang Perasuransian Irvan Rahardjo mengatakan tertekannya lini usaha PAYDI ini tidak lepas dari penyesuaian yang diatur di dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Produk Asuransi yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI).

"Prospek lini usaha PAYDI di sisa tahun ini masih dalam tekanan karena belum nampak sinyal industri mampu membalikan kembali kinerja asuransi unit link setelah asuransi melakukan konsolidasi dan penyesuaian dengan regulasi baru SE OJK 05 yang sangat ketat sebagai koreksi praktik bisnis misseling oleh agen selama ini," kata Irvan kepada Bisnis, Selasa (5/11/2024).

Adapun pokok-pokok pengaturan yang tertuang dalam SEOJK tersebut antara lain mewajibkan perusahaan yang memasarkan PAYDI harus memiliki aktuaris, tenaga pengelola investasi, sistem informasi yang memadai untuk mendukung kegiatan pengelolaan PAYDI dan sumber daya yang mampu mendukung pengelolaan.

Perusahaan yang baru pertama kali memasarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan modal sendiri yakni sebesar Rp250 miliar bagi perusahaan asuransi konvensional dan Rp150 miliar bagi perusahaan asuransi syariah.

Selain faktor adaptasi industri atas regulasi, Irvan menilai tertekannya lini usaha PAYDI juga disebabkan faktor pasar modal yang juga menghadapi stagnasi akibat menurunnya daya beli masyarakat.

"Hal ini ditandai oleh deflasi selama 4 bulan berturut-turut dan indeks PMI yang rendah di bawah 50 sebagai indikasi deindustrialisasi," kata Irvan.

Irvan menjelaskan ada beberapa momentum yang bisa menjadi sentimen positif kinerja unit link berbalik arah. Pertama adalah pengumuman angka deflasi yang akan dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) besok, (6/11/2024). Kedua, pada Kamis (7/11/2024) Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan cadangan devisa Indonesia periode Oktober 2024.

Namun untuk saat ini, Irvan menegaskan belum tampak sentimen positif yang bisa mendorong kinerja lini usaha PAYDI asuransi jiwa. "Belum nampak ada titik balik. Indikatornya IHSG melemah terkoreksi dan belum ada tanda berbalik arah," pungkasnya.

Adapun sampai September 2024, lini usaha PAYDI mengalami kontraksi sebesar Rp6,75 triliun atau turun 15,36% year on year (yoy) menjadi sebesar Rp37,21 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Politisi Gerindra Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto memimpin rapat Komisi IV DPR RI dengan Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman pada hari ini, Selasa (5/11/2024).

Saat membuka rapat perdananya tersebut, Titiek tampak mengucapkan selamat atas ditunjuknya Andi Amran Sulaiman dan Sudaryono sebagai menteri dan wakil menteri pertanian Kabinet Merah Putih (KMP) periode 2024 – 2029.

“Bapak-Ibu, sesuai dengan ketentuan pasal 276 dan pasal 281 ayat 1 peraturan tata tertib DPR RI, rapat kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum” ungkap Titiek sembari mengetuk palunya satu kali, Selasa (5/11/2024).

Lebih lanjut, Titiek lantas mengingatkan Mentan Amran untuk dapat membentuk rencana dan program kerja prioritas 2025 dengan fokus. Hal itu dilakukan guna meningkatkan produksi hingga berdampak langsung pada kesejahteraan petani.

Pasalnya, Kementerian Pertanian menjadi sektor terdepan yang bertanggung jawab mendorong pengembangan sektor pertanian di Indonesia.

Lebih lanjut, Titiek juga mengingatkan Mentan Amran mengenai fungsi utama Kementan dalam meningkatkan produksi dan produktivitas hasil pertanian menuju swasembada pangan.

“Komisi IV DPR RI mengingatkan agar rencana program kerja prioritas yang tersusun harus fokus pada peningkatan produksi dan berdampak langsung pada kesejahteraan petani,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Saan Mustopa memang sempat menyebut bahwa Siti Hediati Soeharto alias Titiek Soeharto menjadi Ketua Komisi IV DPR periode 2024-2029.

Adapun, penetapan tersebut dilakukan di Ruang Komisi IV DPR RI yang dihadiri oleh para anggota komisi itu sendiri seusai mereka menghadiri rapat paripurna DPR di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa (22/10/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Pelaku usaha dan buruh saling menaruh harapan di tengah penetapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (permenaker) terkait dengan pengupahan. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) belum lama ini meminta agar permenaker mengenai UMP 2025 dikeluarkan paling lambat 7 November 2024.

Pengusaha serat benang yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) meminta agar pemerintah memberikan aturan khusus soal pengupahan di industri padat karya.

Usulan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2025 sebesar 8-10% dari kalangan buruh dinilai cukup menantang.

“Saya kira lebih baik jika industri padat karya diberikan aturan tersendiri,” ujar Ketua Umum APSyFI, Redma G. Wiraswasta kepada Bisnis, dikutip Selasa (5/11/2024).

Terkait usulan kenaikan upah buruh, dia juga meminta serikat pekerja melihat kondisi industri dan meminta masukan anggotanya terutama yang bekerja di padat karya.

Apalagi, daya beli masyarakat saat ini makin tergerus sehingga mesti tetap dijaga. Menurut dia, daya beli bisa tetap terjaga selama masyarakat bekerja. Dia menilai daya beli dalam posisi tren menurun akibat banyaknya PHK.

“Bagi karyawan kami saat ini prioritasnya adalah tetap bekerja,” ujarnya.

Dari sisi usaha, dia menuturkan bahwa dunia usaha juga memerlukan kepastian jangka panjang terkait pengupahan sehingga aturan formulasi upah disebut lebih baik ditetapkan dengan formulasi jangka panjang.

“Jadi tidak setiap tahun kita ribut masalah upah minimum,” imbuhnya.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta pemerintah memberikan stimulus berupa PPh 21 atau potongan atas penghasilan karyawan untuk memulihkan industri padat karya.

Ketua Bidang Perdagangan Apindo, Anne Patricia Sutanto, mengatakan insentif perpajakan bagi pekerja sektor padat karya dapat menjadi angin segar bagi ekonomi nasional karena mendorong peningkatan daya beli masyarakat.

"Kita sudah request sama pemerintah, pada saat kontraksi seperti ini seperti kayak yang lalu [Covid-19], PTKP [Penghasilan Tidak Kena Pajak] ditinggiin atau PPh 21 misalnya dibebaskan," kata Anne.

Data BPS Dikumpulkan

Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) memastikan dalam waktu dekat akan menyerahkan data terbaru ke Dewan Pengupahan Nasional (Depenas) untuk digunakan dalam penyusunan upah minimum provinsi atau UMP 2025.

Plt. Kepala BPS Amalia A. Widyasanti menyampaikan, BPS telah mengumpulkan data yang diminta berupa perhitungan Inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

“Tentu data sudah kami kumpulkan dan kami sampaikan yang terbaru tentunya setelah dari rilis ini,” kata Amalia dalam Rilis BPS, Selasa (5/11/2024).

Sebagaimana diketahui, penetapan upah minimum 2025 masih terus digodok oleh Depenas. Depenas yang terdiri atas pemerintah, pengusaha, dan pekerja itu tengah menunggu data dari BPS untuk melakukan simulasi perhitungan upah dengan mempertimbangkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menyampaikan, dari perhitungan tersebut, pemerintah akan mencoba mencari solusi terbaik bagi semua pihak terkait penetapan upah minimum tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan Yassierli seiring adanya usulan agar penetapan upah minimum tidak mengacu pada formula yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.51/2023 tentang Pengupahan.

“Masukan dari buruh kita tampung dan kita pahami itu,” kata Yassierli.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengungkap alasan di balik tuntutan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2025 sebesar 8–10%.

Presiden KSPI dan Partai Buruh Said Iqbal mengatakan bahwa dalam lima tahun terakhir, buruh merasa dirugikan lantaran tidak adanya kenaikan upah yang signifikan. Menurutnya, kondisi upah yang diterima buruh berbeda dengan pegawai negeri sipil (PNS) dan TNI/Polri yang mendapatkan kenaikan upah yang layak, yakni sebesar 8% per 1 Januari 2024.

“Buruh dalam 5 tahun itu nombok, tidak naik upah. Pegawai negeri saja sudah naik. PNS, TNI, Polri [upah naik] 8%, kita setuju. Tapi kenapa buruh swasta nombok 1,3%?” kata Iqbal.

Iqbal menjelaskan bahwa dalam lima tahun terakhir, upah buruh tidak mengalami kenaikan. Pada tiga tahun pertama, kata dia, upah buruh naik 0% alias tidak naik, sedangkan harga barang mengalami kenaikan sebesar 3%. Lalu, dua tahun berikutnya, upah buruh hanya naik 1,58%. Padahal, lanjut Iqbal, tingkat inflasi berada di angka 2,8%.

“Jadi upah itu tidak naik, nombok 2,8% naik barang, naik upah 1,58%, nombok berarti 1,3%,” tuturnya.

MK Ubah UU Ciptaker

Sebelumnya MK telah mengubah 21 aturan dalam UU No.6/2023 tentang Cipta Kerja, yang termuat dalam Putusan No.168/PUU-XXI/2023.

Secara garis besar perubahan tersebut menyangkut tiga hal yaitu tenaga kerja asing, pekerja kontrak, hingga pekerja alih daya.

Peraturan yang baru mengamanatkan pengesahan tenaga kerja asing menjadi wewenang Menteri Tenaga Kerja, bukan lagi menjadi wewenang pemerintah pusat. Perusahaan juga harus mengutamakan pekerja asal Indonesia untuk jabatan tertentu.

Kemudian, jangka waktu suatu pekerjaan tertentu tidak lagi ditentukan oleh Perjanjian Kerja. Beleid terbaru menekankan jangka waktu selesainya suatu pekerjaan tertentu dibuat tidak melebihi paling lama 5 tahun, termasuk jika terjadi perpanjangan.

Terakhir, pemerintah menetapkan sebagian pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis alih daya.

Adapun alasan MK mengubah pasal tersebut karena mempertimbangkan sinkronisasi pasal di Ciptakter dengan UU no.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, yang saat ini masih diakui substansinya. Sebagian dari UU Ciptaker menghidupkan lagi UU no.13/2003, yang sebelumnya telah mengalami perubahan, termasuk penentuan upah minimum.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berupaya melobi agar manfaat insentif hijau bagi perusahaan-perusahaan Amerika yang menjalankan bisnis berbasis ramah lingkungan dalam payung Inflation Reduction Act (IRA) dapat dinikmati Indonesia. Seperti diketahui, Indonesia 'dikucilkan' dari manfaat IRA ini.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut pihaknya akan membangun komunikasi dengan Amerika Serikat (AS) mengenai Inflation Reduction Act (IRA). Undang-undang yang disahkan pada 2022 lalu itu, pabrik atau kendaraan listrik yang mendapatkan pasokan nikel dari RI dikecualikan atau dikucilkan dari pihak yang bisa mendapatkan insentif hijau dari Pemerintah AS ini.

“Kami sudah mulai berbicara dengan Amerika untuk critical mineral. Karena kita adalah produsen terbesar daripada nikel dan ekosistem kendaraan listrik termasuk anodanya. Jadi bukan hanya berbasis kepada bahan baku mineralnya, tetapi anodanya yang basisnya adalah carbon black,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Airlangga menekankan salah satu cara untuk mendorong kepentingan Indonesia adalah upaya dari Presiden AS Joe Biden yang berniat mendorong agar manufaktur dari Negeri paman Sam itu kembali bangkit. Apabila sebelumnya AS mendorong manufacturing itu di negara-negara Asia termasuk China.

“Sekarang mereka [AS] kan merasa bahwa dengan kekuatan teknologi di Asia yang utamanya China juga makin tinggi, mereka tidak ingin ada ketergantungan terhadap Asia,” imbuhnya.

IRA sendiri merupakan undang-undang yang disahkan oleh Biden pada 16 Agustus 2022 dan dinilai sebagai tindakan signifikan oleh kongres mengenai energi bersih dan perubahan iklim dalam sejarah bangsa.

Melansir dari laman resmi White House, diketahui bahwa nilai investasi dari undang-undang tersebut adalah senilai US$370 miliar atau setara dengan Rp5,4 kuadriliun. Menurut McKinsey, pengesahan IRA bertujuan untuk mengkatalisasi investasi dalam kapasitas produksi dalam negeri, mendorong pengadaan pasokan penting di dalam negeri atau dari mitra perdagangan bebas, memulai R&D serta komersialisasi teknologi terdepan seperti penangkapan dan penyimpanan karbon serta hidrogen bersih.

IRA juga mengalokasikan pendanaan secara langsung untuk prioritas keadilan lingkungan dan membutuhkan penerima banyak aliran dana untuk menunjukkan dampak ekuitas.

Mengutip White House, jika Undang-Undang IRA dikombinasikan dengan Undang-Undang Infrastruktur Bipartisan dan tindakan lainnya, Departemen Energi (DOE) memperkirakan AS akan mencapai 40 persen pengurangan emisi gas rumah kaca skala ekonomi di bawah tingkat tahun 2005 pada tahun 2030.

Kantor Anggaran Kongres juga (CBO) memperkirakan bahwa undang-undang tersebut akan mengurangi defisit anggaran sebesar US$237 miliar atau setara Rp3,5 kuadriliun selama dekade berikutnya.

DOE juga memperkirakan bahwa ketentuan energi bersih dari IRA dan UU Infrastruktur Bipartisan jika dikolaborasikan dapat mengurangi emisi lebih dari 1.000 juta metrik ton CO2e pada 2030, setara dengan gabungan emisi tahunan yang dilepaskan dari setiap rumah di AS.

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mengingatkan pemerintah tak memandang upaya suntik mati pembangkit listrik tenaga batu bara (PLTU) merugikan negara.

Peringatan itu merespons pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang baru-baru ini mengkhawatirkan potensi kerugian negara dari pensiun PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat. Bendahara negara itu beralasan pensiun dini PLTU memerlukan biaya besar yang ditanggung PLN dan APBN, terutama terkait peningkatan grid-transmisi untuk energi terbarukan.

Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menuturkan, kekhawatiran pemerintah sama sekali tidak berdasar. Menurutnya, jika peningkatan grid-transmisi memerlukan investasi, maka itu adalah tanggung jawab pemerintah melalui APBN dan kerja sama swasta untuk meningkatkan bauran energi terbarukan.

"Ini seharusnya tidak dipandang sebagai kerugian negara, melainkan sebagai keuntungan dari penghematan biaya subsidi, kompensasi listrik, dan biaya kesehatan,” kata Bhima melalui keterangan resmi, Selasa (5/11/2024).

Bhima berpendapat kendala infrastruktur dan finansial yang dianggap beban justru disebabkan oleh kelebihan pasokan listrik, terutama di Jawa dan Sumatra. Hal itu justru mengakibatkan kerugian finansial yang diperkirakan mencapai Rp18 triliun pada 2023 karena kapasitas yang tidak terpakai.

Bhima menambahkan bahwa paradigma dalam mengindikasikan kerugian negara juga problematis.

“Peningkatan belanja pemerintah untuk proyek berbasis bahan bakar fosil, seperti bandara dan ibu kota baru IKN Nusantara, telah menguras sumber daya keuangan sehingga mengurangi dana untuk proyek terbarukan. Apakah itu bukan kerugian negara?” katanya.

Bhima juga mengingatkan bahwa Indonesia perlu bergerak cepat. Apalagi, negara-negara Asia Tenggara seperti Vietnam telah berinvestasi besar dalam peningkatan transmisi untuk mendukung energi terbarukan dan mengadopsi teknologi jaringan pintar.

Adapun, investasi itu untuk meningkatkan efisiensi dan keandalan. Hal itu pun berpotensi menurunkan biaya bagi konsumen dan mendukung integrasi energi terbarukan. Menurut Bhima, hal di atas dapat menjadi contoh bagi Indonesia.

“Secara keseluruhan, urgensi restrukturisasi komitmen keuangan dan pengembangan inovasi dalam teknologi jaringan listrik untuk mencapai tujuan energi terbarukan Indonesia adalah tanggung jawab negara, bukan dikategorikan sebagai kerugian negara,” tutup Bhima.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengungkapkan pemerintah dan pihak swasta masih mendiskusikan kesepakatan pembiayaan untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon-1 pada Desember 2035.

Padahal, sebelumnya ditargetkan kesepakatan transaksi selesai pada paruh pertama 2024. Kendati, Sri Mulyani mengaku masih banyak tantangan yang harus dibicarakan bersama sehingga kesepakatan tersebut belum tercapai hingga kini.

"Kita lihat dari biaya yang muncul akibat dari keputusan itu, konsekuensinya terhadap PLN, terhadap APBN, dan private sector [pihak swasta]," ujarnya usai acara Indonesia International Sustainability Forum 2024 di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (6/9/2024).

Menurutnya, pemerintah dan swasta masih mencari jalan keluar terbaik agar transaksi yang disepakati nantinya bisa akuntabel. Sri Mulyani tidak ingin kesepakatan tersebut malah timbulkan permasalahan di masa mendatang.

"Sehingga tidak dianggap sesuatu yang merugikan negara," ungkapnya.

Sebelumnya, Asian Development Bank (ADB) bersama PT Cirebon Electric Power (CEP) dan Indonesia Investment Authority (INA) sepakat untuk melakukan pensiun dini terhadap PLTU Cirebon-1 di Jawa Barat pada Desember 2035.

PLTU Cirebon dengan kapasitas 660 megawatt (MW) tersebut akan pensiun 7 tahun lebih awal daripada yang seharusnya, yaitu Juli 2042. Hal ini berdasarkan hasil diskusi dengan pemilik pembangkit listrik tersebut dan pemerintah Indonesia di bawah program Mekanisme Transisi Energi (Energy Transition Mechanism/ETM) dari ADB.

ETM merupakan pembiayaan campuran untuk mengakselerasi transisi dari energi fosil ke energi bersih oleh ADB bersama dengan pemerintah, investor swasta, filantropis, dan investor jangka panjang.

Struktur akhir transaksi juga akan menentukan ukuran pembiayaan, tetapi diperkirakan sekitar US$250 juta-US$300 juta.

Bisnis.com, FLORES TIMUR - Bank Mandiri bergerak cepat menyalurkan bantuan bagi masyarakat Kabupaten Flores Timur yang terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap warga yang membutuhkan. Bantuan diserahkan langsung kepada masyarakat melalui perwakilan Bank Mandiri Cabang Larantuka dalam bentuk kebutuhan sandang dan pangan.

RCEO Region XI Bank Mandiri Winardi Legowo menyampaikan, bantuan ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri sebagai wujud empati terhadap masyarakat. "Kami dari Bank Mandiri dan seluruh Mandirian menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada masyarakat yang terdampak erupsi di Kabupaten Flores Timur. Kami berkomitmen hadir untuk membantu meringankan beban warga. Mengingat situasi saat ini, bantuan yang disalurkan fokus pada kebutuhan pokok seperti beras, mie instan, serta kebutuhan sandang dan obat-obatan, sehingga dapat langsung dimanfaatkan masyarakat," ujar Winardi dalam keterangan resminya, Selasa (5/11).

Selain memberikan bantuan, Bank Mandiri turut berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur dan bekerja sama dengan Posko Bencana Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengoptimalkan distribusi bantuan. Winardi menambahkan bahwa pihaknya juga menggerakkan sukarelawan dan karyawan di sekitar lokasi bencana untuk turut serta dalam proses tanggap darurat.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memproyeksikan pertumbuhan ekonomi akan mencapai 5% pada akhir 2024. Padahal, sempat terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara kuartalan pada Kuartal II/2024 dan Kuartal III/2024.

Airlangga menjelaskan, sepanjang tahun ini pertumbuhan ekonomi secara tahunan yaitu 5,11% (Kuartal I/2024), 5,05% (Kuartal II/2024), dan terbaru 4,95% (Kuartal III/2024). Artinya, pertumbuhan ekonomi secara kumulatif dari Januari—September 2024 masih mencapai 5,03%.

Oleh sebab itu, meski sempat terjadi perlambatan dalam dua kuartal belakangan, dia tetap meyakini pertumbuhan ekonomi mencapai setidaknya 5% sepanjang 2024 sesuai proyeksi banyak lembaga dunia seperti IMF.

"Tentunya kita berharap kuartal keempat [pertumbuhan ekonomi] bisa lebih baik," jelas Airlangga dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (5/11/2024).

Mantan ketua umum Partai Golkar beralasan, perlambatan pertumbuhan ekonomi pada Kuartal III/2024 karena tidak ada perayaan hari raya besar seperti Kuartal II/2024—ada perayaan Idulfitri dan Iduladha.

Di samping itu, Airlangga meyakini pertumbuhan ekonomi yang berada di sekitar 5% tetap bagus—mengingat masih tingginya tensi geopolitik global dengan esklalasi perang di Timur Tengah, ketidakpastian hasil Pemilu Amerika Serikat, hingga pelemahan kelas menengah.

Dia mencontohkan, jika dibandingkan dengan negara-negara mitra lain maka pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terlalu buruk. Apalagi, menurutnya, fundamental ekonomi Indonesia masih kokoh.

"Kita lihat Singapura juga relatif rendah di 4,1%, Arab Saudi 2,8%, dan Meksiko 1,5%. Pertumbuhan kita ini diikuti oleh inflasi yang rendah yang 1,7%, dan kita juga punya rasio utang terkendali di bawah 40%, yaitu di 39,4%," ujar Airlangga.

Sebagai informasi, International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,0% atau stagnan dari tahun lalu. Sementara itu, outlook pertumbuhan ekonomi 2024 dari pemerintah mencapai 5,1%.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkap telah mendapat empat arahan dari Menteri Koordinator (Menko) Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Usai bertemu Menko AHY, Nusron diminta untuk melakukan percepatan pengadaan lahan bagi empat proyek prioritas, di antaranya lahan proyek konektivitas, swasembada pangan, swasembada energi, hingga hilirisasi.

“Tugas pertama adalah segera mempersiapkan panitia pengadaan tanah. Untuk menopang proyek-proyek dan pembangunan infrastruktur yang fokusnya Pak Menko ini ada empat bidang infrastruktur,” tuturnya saat ditemui di Kantor Kementerian ATR/BPN, Selasa (5/11/2024).

Nusron menjelaskan, pembentukan panitia satuan tugas yang khusus untuk membebaskan lahan-lahan proyek infrastruktur tersebut dilakukan untuk mempercepat proyek-proyek infrastruktur.

Salah satu yang jadi prioritas yakni pengadaan lahan untuk penyelesaian lahan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS).

“Mulai dari pembangunan jalan tol, pelabuhan dan sebagainya. Ini kami harus petakan dan siapkan panitia pengadaan tanah. Sumber tanahnya bisa tanah yang dari negara, tanah yang terlantar,” tegasnya.

Sementara itu, untuk pengadaan lahan swasembada pangan Kementerian ATR/BPN bakal menargetkan pengadaan lahan sekitar 3 juta hektare (ha).

“Tentunya hari ini kalau berdasarkan hitungan kasar, ini belum ada KP2B [Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan] ya baru estimasi kasar, butuh sekitar 3 juta ha sawah baru,” tegasnya.